DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 2 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 55

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP BAB III BELANJA HIBАН BAB IV BELANJA BANTUAN SOSIAL BAB V TIM EVALUASI DAN VERIFIKASI BAB VI MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Taahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pernbentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3.Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nornor 1 1 6 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430); 2
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 146 Tahun 2024 tentang Kabupaten Luwu di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 332, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7083);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2 0 1 5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9.Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 82); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Kabupaten Luwu.

2.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3 . Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Luwu.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu.
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu.
7.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintah Daerah.
8.Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu. 9 . Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
10.Instansi Vertikal adalah perangkat dari kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai lingkungan kerja di wilayah daerah. 1 1 . Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. 1 2 . Kelompok masyarakat adalah sekelompok anggota masyarakat yang dengan kesadaran dan keinginan sendiri bergabung untuk menjalankan sebuah kegiatan bersama.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD. 4 1 5 . Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
16.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. 1 7. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah pusat atau Pemerintah daerah lain, badan usaha milik negara/badan usaha milik Daerah, badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
18.Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. 1 9 . Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.
20.Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. 2 1 . Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam atau bencana alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang jika tidak diberikan belanja Bantuan Sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
22.Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
23.Pelindungan Sosial adalah upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
24.Pemberdayaan Sosial adalah upaya yang diarahkan untuk menjadikan individu, keluarga, kelompok, dan Masyarakat yang mengalami masalah sosial agar berdaya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. 5
25.Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
26.Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
27.Penanggulangan Bencana adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan meliputi kegiatan kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi bencana pada saat sebelum terjadinya bencana serta penyelamatan pada saat terjadinya bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi setelah terjadinya bencana.
28.Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
29.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
30.Daftar Nominatif Calon Penerima Belanja Hibah yang disingkat DNC-PBH adalah Dokumen yang memuat daftar calon penerima belanja hibah yang telah diverifikasi. 3 1 . Daftar Nominatif Calon Penerima Belanja Bantuan Sosial yang disingkat DNC-PBBS adalah Dokumen yang memuat daftar calon penerima belanja bantuan sosial yang telah diverifikasi.
32.Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian Hibah yang bersumber dari APBD antara Pemerintah Daerah dengan penerima hibah.
33.Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi seseorang sebagai penduduk DKI Jakarta. Kartu ini wajib dimiliki oleh penduduk Desa Tontouan yang telah berusia 17 tahun dan/ atau telah menikah.
34.Partai Politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum.
35.Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah identitas atau tanda pengenal bagi wajib pajak yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). 6

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi Pemberian Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD.
(2)Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang, barang atau jasa.
(3)Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang atau barang.

BAB III

BELANJA HIBAH

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah dapat menggangarkan belanja Hibah dalam APBD sesuai kemampuan keuangan Daerah, yang dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pemberian belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
(3)Belanja Hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam NPHD.
(4)Pemberian belanja Hibah merupakan pengalihan hak dari Pemerintah Daerah kepada penerima belanja Hibah yang secara spesifik telah ditentukan peruntukannya.

Pasal 4

(1)Belanja hibah dapat diberikan kepada:
1. a.Pemerintah Pusat;
2. b.Pemerintah Daerah lainnya;
3. c.BUMN;
4. d.BUMD;
5. e.badan, lembaga;
6. f.organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan/atau
7. g.Partai Politik. 7
(2)Belanja Hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan subrincian objek pada program, kegiatan, dan subkegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat Daerah terkait.
(3)Belanja Hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan subkegiatan Pemerintah Daerah, dianggarkan pada perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 5

(1)Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang wilayah kerjanya berada dalam wilayah kerja Pemerintah Daerah.
(2)Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1) huruf b diberikan kepada daerah otonom baru basil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
(3)Belanja Hibah kepada BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Belanja Hibah kepada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d diberikan dalam rangka untuk meneruskan Hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Belanja Hibah kepada BUMD tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.
(6)Belanja Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e diberikan kepada badan dan lembaga:
1. a.yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. b.yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri atau Bupati; atau
3. c.yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya; dan
4. d.Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. 8
(7)Belanja Hibah kepada Ormas yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f diberikan kepada Ormas yang berbadan hukum, yayasan atau Ormas yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(8)Belanja Hibah kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1) huruf g berupa Pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

( 1 ) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi Pemerintahan Daerah.

(2)Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan layanan dasar umum.
(3)Belanja Hibah kepada BUMN atau BUMD bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan kinerja.
(4)Belanja Hibah badan, lembaga, dan Ormas yang berbadan hukum indonesia bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan Daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan kepada penyelenggaraan pemerintahan.
(5)Belanja Hibah kepada Partai Politik bertujuan untuk menunjang kegiatan Partai Politik, pelaksanaan pendidikan politik dan operasional sekretariat Partai Politik.

Pasal 7

Pemberian belanja Hibah minimal harus memenuhi kriteria:

a.peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
b.bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
c.tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali: 1 . kepada Pemerintah Pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
1. 2.badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 9
2. 3.Partai Politik; dan/atau
3. 4.ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
d.memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
e.memenuhi persyaratan penerima belanja Hibah.

Pasal 8

(1)Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya diberikan dengan persyaratan minimal:
1. a.penggunaan ditujukan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan Daerah dan pemerintahan daerah lainnya;
2. b.bukan merupakan urusan wajib dan urusan pilihan serta harus memperhatikan kemampuan keuangan Daerah;
3. c.penerima belanja Hibah berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah Daerah; dan
4. d.mempertimbangkan kinerja pengelolaan belanja Hibah sebelumnya, akumulasi belanja Hibah yang pernah diterima dan/atau kegiatan sejenisnya yang telah dilaksanakan.
(2)Belanja Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) diberikan dengan persyaratan minimal:
1. a.memiliki kepengurusan yangjelas di daerah domisili;
2. b.memiliki surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat; dan
3. c.berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan subkegiatan Pemerintah Daerah pemberi Hibah.
(3)Belanja Hibah kepada Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) diberikan dengan persyaratan minimal:
1. a.telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
2. b.telah terdaftar pada pemerintah Daerah;
3. c.berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Luwu; dan
4. d.memiliki sekretariat tetap di Daerah.
(4)Belanja Hibah kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (8) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 10

Pasal 9

(1)Pemerintah Pusa.t, Pemerintah Daerah Lainnya, BUMN atau BUMD, badan, lembaga, dan Ormas yang berbadan hukum Indonesia, mengajukan permohonan tertulis belanja Hibah kepada Bupati.
(2)Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dibubuhi cap dan ditandatangani oleh:
1. a.pimpinan/ketua/kepala atau sebutan lain Instansi/ satuan kerja bagi pemerintah;
2. b.kepala daerah bagi Pemerintah Daerah Lainnya;
3. c.direktur utama atau sebutan lain bagi BUMN atau BUMD; dan
4. d.ketua dan sekretaris atau sebutan lain bagi badan, lembaga dan Ormas.
(3)Ketentuan mengenai pembubuhan cap dikecualikan bagi permohonan tertulis dari masyarakat. Pasa.l 10
(1)Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat ( 1 ) , minimal dilengkapi dokumen:
1. a.proposal, yang minimal memuat: 1 . latar belakang;
  1. 2.maksud dan tujuan;
  2. 3.rincian rencana kegiatan; dan
  3. 4.rencana pengunaan belanja Hibah.
2. b.surat pemyataan kesediaan menyediakan dana pendamping, apabila diperlukan.
(2)Dalam hal permohonan diajukan oleh badan, lembaga dan Ormas, selain dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , wajib melampirkan persyaratan administrasi lainnya dan untuk tujuan penggunaan bangunan/fisik dilengkapi dengan dokumen teknis.
(3)Persyaratan administrasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
1. a.akta notaris mengenai pendirian lembaga atau dokumen lain yang dipersamakan;
2. b.surat pemyataan tanggungjawab;
3. c.Nomor Pokok Wajib Pajak;
4. d.surat keterangan domisili lembaga dari desa./kelurahan setempat;
5. e.izin operasional/tanda daftar lembaga dari instansi yang berwenang;
6. f.bukti kontrak sewa gedung/bangunan, bagi lembaga yang kantomya menyewa;
7. g.salinan/fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku atas nama ketua dan sekretaris atau sebutan lain; dan
8. h.salinan rekening bank yang masih aktif atas nama lembaga dan/atau pengurus belanja Hibah. 1 1
(4)Dokumen teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi gambar rencana dan konstruksi bangunan atau dokumen lain yang sejenis.
(5)Dikecualikan dari ketentuan ayat (3) huruf a, huruf c, huruf e dan huruf f untuk belanja Hibah kepada Ormas yang berkaitan dengan tempat peribadatan.

Pasal 11

(1)Surat permohonan, proposal, persyaratan administrasi dan/atau dokumen teknis Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 0 ayat ( 1 ) sampai dengan ayat (4) disampaikan kepada Bupati.
(2)Bagian Umum Sekretariat Daerah meneruskan surat permohonan dan dokumen proposal kepada Bupati.
(3)Bupati menugaskan Sekretaris Daerah untuk memerintahkan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah untuk mendistribusikan surat permohonan dan dokumen proposal belanja Hibah kepada SKPD yang membidangi.
(4)Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah melalui Bagian Umum mendistribusikan surat permohonan dan dokumen proposal Belanja Hibah kepada SKPD yang membidangi dan memerintahkan untuk evaluasi sesuai dengan bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan.
(5)Dalam hal usulan Permohonan tertulis disampaikan langsung atau diterima SKPD sesuai dengan bidangnya, maka Surat permohonan, proposal, persyaratan administrasi dan dokumen teknis Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat ( 1 ) sampai dengan ayat (4) disampaikan dan diadministrasikan/dicatat melalui SKPD yang membidangi.
(6)Dalam hal surat permohonan dan dokumen proposal Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) sesuai persyaratan administratif, maka SKPD yang membidangi melakukan evaluasi dan verifikasi.
(1)SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 ayat (5) melakukan evaluasi dan verifikasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan permohonan belanja Hibah berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala SKPD.
(2)Tim Evaluasi dan Verifikasi menyampaikan basil evaluasi dan verifikasi kepada Kepala SKPD.
(3)Hasil Evaluasi dan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan:
1. a.Lembar Verifikasi;
2. b.Berita Acara Hasil Verifikasi; dan
3. c.Evaluasi Lapangan dan Teknis. 12
(4)Kepala SKPD menyampaikan basil evaluasi belanja Hibah berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD yang dihimpun oleh BKAD, dengan melampirkan:
1. a.1 (satu) set basil evaluasi dan verifikasi; dan
2. b.DNC-PBH SKPD.
(5)TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah, yang dituangkan dalam DNC-PBH Pertimbangan TAPD.
(6)Ketua TAPD menyampaikan basil pertimbangan disertai Surat Pengantar Ketua TAPD tentang Pertimbangan Permohonan Belanja Hibah DNC-PBH Pertimbangan TAPD kepada Bupati.
(7)Bupati menetapkan persetujuan atau penolakan DNC-PBH berdasarkan basil evaluasi SKPD dan pertimbangan TAPD.
(8)Persetujuan Bupati terhadap DNC-PBH dituangkan dalam bentuk Lembar Persetujuan Bupati dan menjacli dasar pencantuman alokasi anggaran belanja Hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
(9)Belanja Hibah berupa uang, barang dan jasa dialokasikan di KUA dan PPAS.
(10)Format Berita Acara Hasil Verifikasi, Format Rekomendasi Kepala SKPD kepada Bupati melalui TAPD, DNC-PBH SKPD, DNC-PBH Pertimbangan TAPD, Surat Pengantar Ketua TAPD ke Bupati, dan Persetujuan Bupati terhadap DNC-PBH sebagaimana climaksud pada ayat (3) huruf b, ayat (4), ayat (4) huruf b, ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) tercantum secara runut dalam huruf a . 1 , a.2,.a.3, a.4, a.5, dan a.6 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(1)Belanja Hibah berupa uang barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SPKD.
(2)RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) menjadi dasar penganggaran belanja Hibah dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)SKPD menganggarkan belanja Hibah berupa uang barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja operasi yang difonnulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja Hibah, dengan objek belanja, rincian objek belanja, dan sub rincian objek belanja:
1. a.belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat;
2. b.belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat;
3. c.belanja Hibah Jasa kepada Pemerintah Pusat;
4. d.belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya;
5. e.belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya;
6. f.belanja Hibah Jasa kepada Pernerintah Daerah Lainnya;
7. g.belanja Hibah Uang kepada BUMN; 13
8. h.belanja Hibah Barang kepada BUMN;
  1. 1.belanja Hibah Jasa kepada BUMN; j . belanja Hibah Uang kepada BUMD;
9. k.belanja Hibah Jasa kepada BUMD;
  1. 1.belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang Undangan;
10. m.belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan;
11. n.belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang undangan;
12. o.Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar;
13. p.belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar;
14. q.belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar;
15. r.belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan;
16. s.belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan;
17. t.belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan;
18. u.belanja Hibah Uang kepada Koperasi;
19. v.belanja Hibah Barang kepada Koperasi;
20. w.belanja Hibah Jasa kepada Koperasi.
(4)Sub rincian objek belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat nama dan alamat lengkap penerima serta besaran belanja Hibah yang dituangkan dalam Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

(1)Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) menjadi dasar penyusunan DPA.
(2)DPA sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) adalah DPA SKPD.

Isi peraturan

Teks55PDFHirarki

Memuat teks peraturan…