DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Luwu Nomor 11 Tahun 2025

Nomor: 11
Tahun: 2025
Ditetapkan: 27 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Luwu

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Pasal I Pasal II

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor : S-35/MK.7/2024 ha! Penetapan Pemberian Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun Anggaran 2024 dan menindaklanjuti hasil reviu Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu tentang pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Nomor 59 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; 2
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Nomor 59 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; 1 . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 146 Tahun 2024 tentang Kabupaten Luwu di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 332, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7038);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 7 1 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 3
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2 0 1 5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 107); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU NOMOR 59 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Nomor 59 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2024 Nomor 59), diubah sebagai berikut: 1 . Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rpl.685.318.022.341,00 (satu triliun enam ratus delapan puluh lima miliar tiga ratus delapan belas juta dua puluh dua ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah) yang terdiri atas:

a.belanja operasi;
b.belanja modal; 4
c.belanja tidak terduga; dan
d.belanja transfer.
1. 2.Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, direncanakan sebesar Rpl.142.753.082.793,39 (satu triliun seratus empat puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta delapan puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga koma tiga puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:

a.belanja pegawai;
b.belanja barang dan jasa;
c.belanja hibah; dan
d.belanja bantuan sosial.
1. 3.Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a direncanakan sebesar Rp687.366.627.279,10 (enam ratus delapan puluh tujuh miliar tiga ratus enam puluh enam juta enam ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh sembilan koma sepuluh rupiah) yang terdiri atas:

a.gaji dan tunjangan ASN;
b.belanja tambahan penghasilan ASN;
c.belanja gaji dan tunjangan DPRD;
d.belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH; 5
e.belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
f.belanja Pegawai BLUD.
1. 4.Ketentuan ayat ( 1 ) , ayat (2), ayat (3), ayat (), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (10) Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

( 1 ) Anggaran Gaji dan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a direncanakan sebesar Rp460.531.125.699,10 (empat ratus enam puluh miliar lima ratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh sembilan koma sepuluh rupiah)

a.Gaji Pokok ASN;
b.tunjangan keluarga ASN;
c.tunjanganjabatan ASN;
d.tunjangan fungsional ASN
e.tunjangan fungsional umum ASN;
f.tunjangan beras ASN;
g.tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
h.pembulatan gaji ASN;
i.belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
j.belanja iuranjaminan kesehatan ASN;
k.belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN; dan
1. 1.belanja iuranjaminan kematian ASN.

(2)Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp344.735.104.022,00 (tiga ratus empat puluh empat miliar tujuh ratus tiga puluh limajuta seratus empat ribu dua puluh dua rupiah). 6
(3)Tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b, direncanakan sebesar Rp33.753.739.981,00(tiga puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah).
(4)Tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf c, direncanakan sebesar Rp7.530.559.083,00 (tujuh miliar lima ratus tiga puluh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu delapan puluh tiga rupiah).
(5)Tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp25.150.795.900,00 (dua puluh lima miliar seratus lima puluh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus rupiah).
(6)Tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp2.682.654.366,00 (dua miliar enam ratus delapan puluh duajuta enam ratus lima puluh empat ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah).
(7)Tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf f, direncanakan sebesar Rp21.046.165.706,00 (dua puluh satu miliar empat puluh enamjuta seratus enam puluh lima ribu tujuh ratus enam rupiah).
(8)Tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf g, direncanakan sebesar Rp 832.061.615,00 (delapan ratus tiga puluh satu juta enam puluh satu ribu enam ratus lima belas rupiah).
(9)Pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf h, direncanakan sebesar Rp5.469.952,00 (lima juta empat ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah).
(10)Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf i, direncanakan sebesar Rp 2 1. 7 2 9 . 4 1 9 . 1 8 3 , 1 0 (dua puluh satu miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta empat ratus sembilan belas ribu seratus delapan puluh tiga koma sepuluh rupiah). ( 1 1 ) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp795.444.279,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima juta empat ratus empat puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
(12)Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, direncanakan sebesar Rp2.269.711.612,00 (dua miliar dua ratus enam puluh sembilanjuta tujuh ratus sebelas ribu enam ratus dua belas rupiah). 7

5.Ketentuan ayat ( 1 ) , dan ayat (2) Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

(1)Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, direncanakan sebesar Rp208.623.198.592,00 (dua ratus delapan miliar enam ratus dua puluh tiga juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah) terdiri atas:
1. a.tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
2. b.tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN;
3. c.tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN; dan
4. d.tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN.
(2)Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp51.071.707.920,00 (lima puluh satu miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tujuh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).
(3)Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b, direncanakan sebesar Rp344.000.000,00 (tiga ratus empat puluh empatjuta rupiah).
(4)Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b, direncanakan sebesar Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh limajuta rupiah).
(5)Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b, direncanakan sebesar Rp157.062.490.672,00 (seratus lima puluh tujuh miliar enam puluh dua juta empat ratus sembilan puluh ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah).

6.Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf f, direncanakan sebesar Rp1.823.620.400,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh ribu empat ratus rupiah) yang terdiri atas belanja pegawai BLUD. 8

7.Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, direncanakan sebesar Rp439.495.535.41 l ,85 (empat ratus tiga puluh sembilan miliar empat ratus sembilan puluh lima juta lima ratus tiga puluh lima ribu empat ratus sebelas koma delapan puluh lima rupiah) yang terdiri atas:

a.belanja barang;
b.belanja jasa;
c.belanja pemeliharaan;
d.belanja perjalanan dinas;
e.belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
f.belanja barang dan jasa BOSP
g.belanja barang dan jasa BOK Puskesmas; dan
h.belanja barang danjasa BLUD.
1. 8.Ketentuan ayat ( 1 ) , ayat (2), dan ayat (4) Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

( 1 ) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a direncanakan sebesar Rp63.41 l.504.479,90 (enam puluh tiga miliar empat ratus sebelas juta lima ratus empat ribu empat ratus tujuh puluh sembilan koma sembilan puluh rupiah) yang terdiri atas:

a.belanja barang habis pakai;
b.belanja barang tak habis pakai; dan
c.belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi.

(2)Anggaran Belanja Barang habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp61.964.718.638,90 (enam puluh satu miliar sembilan ratus enam puluh empatjuta tujuh ratus delapan belas ribu enam ratus tiga puluh delapan koma sembilan puluh rupiah). 9
(3)Anggaran Belanja Barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a, direncanakan sebesar Rp38.357.000,00 (tiga puluh delapan juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
(4)Anggaran Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b direncanakan sebesar Rp1.408.428.841,00 (satu miliar empat ratus delapan juta empat ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah).

9.Ketentuan ayat ( 1) dan ayat (2) Pasal 46 diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

( 1 ) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b, direncanakan sebesar Rp149.010.615.823,75 (seratus empat puluh sembilan miliar sepuluh juta enam ratus lima belas ribu delapan ratus dua puluh tiga koma tujuh puluh lima rupiah) terdiri atas:

a.belanja jasa kantor;
b.belanja iuranjaminan/asuransi;
c.belanja sewa peralatan dan mesin;
d.belanja sewa gedung dan bangunan;
e.belanja jasa konsultansi konstruksi;
f.belanja jasa konsultansi non konstruksi;
g.belanja beasiswa pendidikan ASN; dan
h.belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan;
i.belanjajasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah; dan
j.belanjajasa insentif bagi Pegawai Non ASN atas pemungutan retribusi daerah.

(2)Anggaran Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a, direncanakan sebesar Rp70.692.738.421,75 (tujuh puluh miliar enam ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus dua puluh satu rupiah koma tujuh puluh lima). 10
(3)Anggaran Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b, direncanakan sebesar Rp54.333.261.108,00 (lima puluh empat miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta dua ratus enam puluh satu ribu seratus delapan rupiah).
(4)Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf c, direncanakan sebesar Rpl 7.931.697.316,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta enam ratus sembilan puluh tuju ribu tiga ratus enam belas rupiah).
(5)Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf d, direncanakan sebesar Rpl.534.300.000,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh empatjuta tiga ratus ribu rupiah).
(7)Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf e, direncanakan sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).
(8)Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf f, direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
(9)Belanja Beasiswa Pendidikan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf g, direncanakan sebesar Rpl00.000.000,00 (seratusjuta rupiah).
(10)Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf h, direncanakan sebesar Rp2.106.380.000,00 (dua miliar seratus enamjuta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah). ( 1 1 ) Belanja Jasa lnsentif Bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf i, direncanakan sebesar Rp191.866.978,00 (seratus sembilan puluh satu juta delapan ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah).
(12)Belanja Jasa Insentif Bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf j, direncanakan sebesar Rp372.000,00 (tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah). 1 1

10.Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 47 diubah, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

(1)Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud Pasal 44 huruf c, direncanakan sebesar Rp13.491.535.567,20 (tiga belas miliar empat ratus sembilan puluh satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu lima ratus enam puluh tujuh koma dua puluh rupiah) yang terdiri atas:
1. a.belanja pemeliharaan tanah;
2. b.belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
3. c.belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
4. d.belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi;
5. e.belanja pemeliharaan aset tetap lainnya; dan
6. f.belanja pemeliharaan aset tetap tidak berwujud.
(2)Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a, direncanakan sebesar RpO (nol rupiah).
(3)Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b, direncanakan sebesar Rp1.748.465.000,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh delapanjuta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).
(4)Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf c, direncanakan sebesar Rp6.888.835.668,20 (enam miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah koma dua puluh).
(5)Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp4.854.234.899,00 (empat miliar delapan ratus lima puluh empat juta dua ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
(6)Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar RpO (nol rupiah).
(7)Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar RpO (nol rupiah). 12 1 1 . Di antara Pasal 50 dan Pasal 51 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal S0A dan Pasal SOB, yang berbunyi sebagai berikut: Pasal S0A Anggaran Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf g, direncanakan sebesar Rp589.074.000,00 (lima ratus delapan puluh sembilan juta tujuh puluh empat ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk belanja barang dan jasa BOK Puskesmas. Pasal SOB Anggaran Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf h, direncanakan sebesar Rp125.100.455.845,00 (seratus dua puluh lima miliar seratus juta empat ratus lima puluh lima ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) yang diperuntukkan untuk Belanja Barang dan Jasa BLUD. 1 2 . Ketentuan Pasal 5 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 5 1 Anggaran Belanja Hi bah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c, direncanakan sebesar Rp 15.677.920.102,44 (lima belas miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu seratus dua koma empat puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
1. a.belanja hibah kepada Pemerintah Pusat;
2. b.belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
3. c.belanja hibah dana Bantuan Operasional Sekolah; dan
4. d.belanja hibah bantuan keuangan kepada Partai Politik. 13
  1. 13.Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor : S-35/MK.7/2024 ha! Penetapan Pemberian Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun Anggaran 2024 dan menindaklanjuti hasil reviu Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu tentang pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Nomor 59 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; 2
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 146 Tahun 2024 tentang Kabupaten Luwu di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 332, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7038);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 7 1 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 3
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2 0 1 5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 107); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU NOMOR 59 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Nomor 59 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2024 Nomor 59), diubah sebagai berikut: 1 . Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

a.belanja operasi;
b.belanja modal; 4
c.belanja tidak terduga; dan
d.belanja transfer.
1. 2.Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

a.belanja pegawai;
b.belanja barang dan jasa;
c.belanja hibah; dan
d.belanja bantuan sosial.
1. 3.Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

a.gaji dan tunjangan ASN;
b.belanja tambahan penghasilan ASN;
c.belanja gaji dan tunjangan DPRD;
d.belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH; 5
e.belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
f.belanja Pegawai BLUD.
1. 4.Ketentuan ayat ( 1 ) , ayat (2), ayat (3), ayat (), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (10) Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

a.Gaji Pokok ASN;
b.tunjangan keluarga ASN;
c.tunjanganjabatan ASN;
d.tunjangan fungsional ASN
e.tunjangan fungsional umum ASN;
f.tunjangan beras ASN;
g.tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
h.pembulatan gaji ASN;
i.belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
j.belanja iuranjaminan kesehatan ASN;
k.belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN; dan
1. 1.belanja iuranjaminan kematian ASN.

(2)Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp344.735.104.022,00 (tiga ratus empat puluh empat miliar tujuh ratus tiga puluh limajuta seratus empat ribu dua puluh dua rupiah). 6
(3)Tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b, direncanakan sebesar Rp33.753.739.981,00(tiga puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah).
(4)Tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf c, direncanakan sebesar Rp7.530.559.083,00 (tujuh miliar lima ratus tiga puluh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu delapan puluh tiga rupiah).
(5)Tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp25.150.795.900,00 (dua puluh lima miliar seratus lima puluh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus rupiah).
(6)Tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp2.682.654.366,00 (dua miliar enam ratus delapan puluh duajuta enam ratus lima puluh empat ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah).
(7)Tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf f, direncanakan sebesar Rp21.046.165.706,00 (dua puluh satu miliar empat puluh enamjuta seratus enam puluh lima ribu tujuh ratus enam rupiah).
(8)Tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf g, direncanakan sebesar Rp 832.061.615,00 (delapan ratus tiga puluh satu juta enam puluh satu ribu enam ratus lima belas rupiah).
(9)Pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf h, direncanakan sebesar Rp5.469.952,00 (lima juta empat ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah).
(10)Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf i, direncanakan sebesar Rp 2 1. 7 2 9 . 4 1 9 . 1 8 3 , 1 0 (dua puluh satu miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta empat ratus sembilan belas ribu seratus delapan puluh tiga koma sepuluh rupiah). ( 1 1 ) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp795.444.279,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima juta empat ratus empat puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
(12)Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, direncanakan sebesar Rp2.269.711.612,00 (dua miliar dua ratus enam puluh sembilanjuta tujuh ratus sebelas ribu enam ratus dua belas rupiah). 7

5.Ketentuan ayat ( 1 ) , dan ayat (2) Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

(1)Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, direncanakan sebesar Rp208.623.198.592,00 (dua ratus delapan miliar enam ratus dua puluh tiga juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah) terdiri atas:
1. a.tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
2. b.tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN;
3. c.tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN; dan
4. d.tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN.
(2)Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp51.071.707.920,00 (lima puluh satu miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tujuh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).
(3)Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b, direncanakan sebesar Rp344.000.000,00 (tiga ratus empat puluh empatjuta rupiah).
(4)Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b, direncanakan sebesar Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh limajuta rupiah).
(5)Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b, direncanakan sebesar Rp157.062.490.672,00 (seratus lima puluh tujuh miliar enam puluh dua juta empat ratus sembilan puluh ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah).

6.Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

7.Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

a.belanja barang;
b.belanja jasa;
c.belanja pemeliharaan;
d.belanja perjalanan dinas;
e.belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
f.belanja barang dan jasa BOSP
g.belanja barang dan jasa BOK Puskesmas; dan
h.belanja barang danjasa BLUD.
1. 8.Ketentuan ayat ( 1 ) , ayat (2), dan ayat (4) Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

a.belanja barang habis pakai;
b.belanja barang tak habis pakai; dan
c.belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi.

(2)Anggaran Belanja Barang habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp61.964.718.638,90 (enam puluh satu miliar sembilan ratus enam puluh empatjuta tujuh ratus delapan belas ribu enam ratus tiga puluh delapan koma sembilan puluh rupiah). 9
(3)Anggaran Belanja Barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a, direncanakan sebesar Rp38.357.000,00 (tiga puluh delapan juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
(4)Anggaran Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b direncanakan sebesar Rp1.408.428.841,00 (satu miliar empat ratus delapan juta empat ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah).

9.Ketentuan ayat ( 1) dan ayat (2) Pasal 46 diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

a.belanja jasa kantor;
b.belanja iuranjaminan/asuransi;
c.belanja sewa peralatan dan mesin;
d.belanja sewa gedung dan bangunan;
e.belanja jasa konsultansi konstruksi;
f.belanja jasa konsultansi non konstruksi;
g.belanja beasiswa pendidikan ASN; dan
h.belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan;
i.belanjajasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah; dan
j.belanjajasa insentif bagi Pegawai Non ASN atas pemungutan retribusi daerah.

(2)Anggaran Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a, direncanakan sebesar Rp70.692.738.421,75 (tujuh puluh miliar enam ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus dua puluh satu rupiah koma tujuh puluh lima). 10
(3)Anggaran Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b, direncanakan sebesar Rp54.333.261.108,00 (lima puluh empat miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta dua ratus enam puluh satu ribu seratus delapan rupiah).
(4)Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf c, direncanakan sebesar Rpl 7.931.697.316,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta enam ratus sembilan puluh tuju ribu tiga ratus enam belas rupiah).
(5)Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf d, direncanakan sebesar Rpl.534.300.000,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh empatjuta tiga ratus ribu rupiah).
(7)Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf e, direncanakan sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).
(8)Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf f, direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
(9)Belanja Beasiswa Pendidikan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf g, direncanakan sebesar Rpl00.000.000,00 (seratusjuta rupiah).
(10)Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf h, direncanakan sebesar Rp2.106.380.000,00 (dua miliar seratus enamjuta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah). ( 1 1 ) Belanja Jasa lnsentif Bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf i, direncanakan sebesar Rp191.866.978,00 (seratus sembilan puluh satu juta delapan ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah).
(12)Belanja Jasa Insentif Bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf j, direncanakan sebesar Rp372.000,00 (tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah). 1 1

10.Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 47 diubah, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

(1)Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud Pasal 44 huruf c, direncanakan sebesar Rp13.491.535.567,20 (tiga belas miliar empat ratus sembilan puluh satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu lima ratus enam puluh tujuh koma dua puluh rupiah) yang terdiri atas:
1. a.belanja pemeliharaan tanah;
2. b.belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
3. c.belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
4. d.belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi;
5. e.belanja pemeliharaan aset tetap lainnya; dan
6. f.belanja pemeliharaan aset tetap tidak berwujud.
(2)Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a, direncanakan sebesar RpO (nol rupiah).
(3)Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b, direncanakan sebesar Rp1.748.465.000,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh delapanjuta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).
(4)Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf c, direncanakan sebesar Rp6.888.835.668,20 (enam miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah koma dua puluh).
(5)Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp4.854.234.899,00 (empat miliar delapan ratus lima puluh empat juta dua ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
(6)Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar RpO (nol rupiah).
(7)Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar RpO (nol rupiah). 12 1 1 . Di antara Pasal 50 dan Pasal 51 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal S0A dan Pasal SOB, yang berbunyi sebagai berikut: Pasal S0A Anggaran Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf g, direncanakan sebesar Rp589.074.000,00 (lima ratus delapan puluh sembilan juta tujuh puluh empat ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk belanja barang dan jasa BOK Puskesmas. Pasal SOB Anggaran Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf h, direncanakan sebesar Rp125.100.455.845,00 (seratus dua puluh lima miliar seratus juta empat ratus lima puluh lima ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) yang diperuntukkan untuk Belanja Barang dan Jasa BLUD. 1 2 . Ketentuan Pasal 5 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 5 1 Anggaran Belanja Hi bah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c, direncanakan sebesar Rp 15.677.920.102,44 (lima belas miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu seratus dua koma empat puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
1. a.belanja hibah kepada Pemerintah Pusat;
2. b.belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
3. c.belanja hibah dana Bantuan Operasional Sekolah; dan
4. d.belanja hibah bantuan keuangan kepada Partai Politik. 13
  1. 13.Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Luwu Nomor 11 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 43

Pasal 44

Pasal 45

Pasal 46

Pasal 47

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2024

Peraturan Bupati Luwu Nomor 59 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 43

Pasal 44

Pasal 45

Pasal 46

Pasal 47

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2024

Peraturan Bupati Luwu Nomor 59 Tahun 2024