DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Luwu Nomor 15 Tahun 2025

Nomor: 15
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 49

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TATA KELOLA SPBE BAB III MANAJEMEN SPBE BAB IV AUDIT TIK BAB V PENYELENGGARA SPBE BAB VI PERCEPATAN SPBE BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE BAB VIII PENDANAAN BAB IX KETENTUAN PERALIHAN BAB X KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan tepercaya, perlu menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
b.bahwa untuk mengatur penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah dengan mengacu pada Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang bertujuan untuk memberikan acuan, pedoman dan panduan penyelenggaraan Sis tern Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Kepala Daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi dan

Menetapkan

menetapkan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Daerah;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
1. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. 2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); -2
3. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. 4.Undang-Undang Nomor 146 Tahun 2024 tentang Kabupaten Luwu di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 332, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7083);
5. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 2 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
6. 6.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2 0 1 8 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. 7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2 0 1 5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2 0 1 5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 8 Nomor 157); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Kabupaten Luwu.

2.Bupati adalah Bupati Luwu.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu.
6.Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu.
7.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
9.Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
10.Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu. 1 1 . Teknologi lnformasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi.
12.Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
13.Rencana lnduk SPBE Daerah yang selanjutnya disebut Rencana lnduk SPBE adalah dokumen perencanaan pembangunan SPBE untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
14.Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
15.Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
16.Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
17.Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
18.Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
19.Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
20.Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE. 2 1 . Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk mendukung kegiatan pemerintahan di bidang perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, akuntabilitas kinerja, pemantauan dan evaluasi, kearsipan, kepegawaian, dan pengaduan pelayanan publik.
22.Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan Pemerintah Daerah.
23.Aplikasi Standar adalah Aplikasi SPBE sejenis dengan Aplikasi Umum yang digunakan oleh satu atau lebih Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan SPBE sebelum Aplikasi Umum ditetapkan atau tersedia.
24.Audit Teknologi lnformasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut Audit TIK adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset TIK dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
25.Pengguna SPBE adalah instansi pusat, Pemerintah Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
26.Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
27.Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi atau penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
28.Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
29.Tim Koordinasi SPBE Daerah yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi adalah tim lintas Perangkat Daerah yang memiliki fungsi untuk melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di Daerah.
30.Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.

Pasal 2

Penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip:

a.efektifitas;
b.keterpaduan;
c.kesinambungan;
d.efisiensi;
e.akuntabilitas;
f.interopabilitas; dan
g.keamanan. Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan. Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE. Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf c merupakan keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya. Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE secara tepat guna. Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf e merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari penyelenggaraan SPBE. Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf f merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau layanan SPBE. Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian dan kenirsangkalan (nonrepudiation) sumber daya yang mendukung SPBE.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.tata kelola SPBE;
b.manajemen SPBE;
c.audit TIK;
d.penyelenggara SPBE;
e.percepatan SPBE;
f.pemantauan dan evaluasi; dan
g.pendanaan.

BAB II

TATA KELOLA SPBE

Pasal 4

( 1 ) Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur SPBE secara terpadu.

(2)Unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) meliputi:
1. a.rencana induk SPBE;
2. b.arsitektur SPBE;
3. c.peta rencana SPBE;
4. d.rencana dan anggaran SPBE;
5. e.proses bisnis;
6. f.data dan informasi;
7. g.infrastruktur SPBE;
8. h.aplikasi SPBE;
  1. 1.keamanan SPBE; dan
9. j.layanan SPBE.

Pasal 5

( 1 ) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a disusun berdasarkan RPJPD dan RPJMD, dengan memperhatikan Rencana Induk SPBE nasional dan Grand Design Reformasi Birokrasi.

(2)Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(3)Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) minimal memuat:
1. a.visi, misi, tujuan, dan sasaran SPBE;
2. b.arah kebijakan SPBE;
3. c.strategi SPBE;
4. d.arsitektur SPBE; dan
5. e.peta rencana SPBE;
(4)Penyusunan Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi SPBE.
(5)Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.
(6)Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan dan/atau sewaktu waktu sesuai dengan kebutuhan.
(7)Reviu atas Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan berdasarkan:
1. a.hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SPBE Pemerintah Daerah;
2. b.perubahan kebijakan strategis Daerah;
3. c.perkembangan teknologi informasi dan komunikasi;
4. d.perubahan Rencana lnduk SPBE nasional;
5. e.perubahan RPJPD; dan/atau
6. f.arahan dari Pemerintah Pusat.
(8)Reviu Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi.
(9)Hasil reviu Rencana lnduk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam mengubah Rencana lnduk SPBE Daerah.

Pasal 6

( 1 ) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE nasional dan RPJMD.

(2)Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) disusun untukjangka waktu 5 (lima) tahun.
(3)Penyusunan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi.
(4)Untuk menyelaraskan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dengan Arsitektur SPBE nasional, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
(5)Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
(6)Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan:
1. a.perubahan Arsitektur SPBE nasional;
2. b.hasil pemantauan SPBE dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah;
3. c.perubahan pada unsur SPBE di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d sampai dengan huruf j; atau
4. d.perubahan RPJMD.
(7)Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi.
(8)Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan sebagai dasar dalam mengubah Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.

Pasal 7

(1)Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, RPJMD, dan rencana strategis Pemerintah Daerah.
(2)Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) disusun untuk untukjangka waktu 5 (lima) tahun.
(3)Penyusunan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi.
(4)Untuk menyelaraskan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dengan Peta Rencana SPBE nasional, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
(5)Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
(6)Reviu Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan:
1. a.perubahan Peta Rencana SPBE nasional;
2. b.perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah;
3. c.perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah; dan/ atau
4. d.hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah;
(7)Reviu Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi.
(8)Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijadikan sebagai dasar dalam mengubah Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah.

Pasal 8

(1)Rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Daerah dan Peta Rencana SPBE Daerah serta dengan mempertimbangkan usulan dan kebutuhan anggaran SPBE dari seluruh Perangkat Daerah.
(2)Penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan dengan menghimpun usulan dan kebutuhan anggaran SPBE dari seluruh Perangkat Daerah dan diselaraskan dengan Arsitektur SPBE Daerah dan Peta Rencana SPBE Daerah.
(3)Penyusunan rencana dan anggaran SPBE dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pembangunan Daerah.
(4)Penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari Tim Koordinasi.
(5)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan intern pemerintah melakukan reviu terhadap realisasi penggunaan anggaran SPBE secara berkala. -8
(6)Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai pertimbangan dalam penyusunan rencana dan anggaran SPBE periode selanjutnya.

Pasal 9

( 1 ) Penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi, serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.

(2)Proses Bisnis disusun secara terintegrasi berdasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.
(3)Proses Bisnis disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang organisasi dan tata laksana.
(4)Dalam penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negeri.
(5)Proses Bisnis sebagaimana yang dimaksud pada ayat ( 1 ) ditetapkan oleh Bupati.
(6)Tim Koordinasi melakukan reviu atas penerapan Proses Bisnis SPBE secara berkala.
(7)Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan sebagai dasar dalam pengembangan atau perubahan Proses Bisnis.

Pasal 10

( 1 ) Data dan lnformasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f, mencakup data dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan / atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan / atau pihak lain.

(2)Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dan dikelola oleh setiap Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan prinsip Satu Data Indonesia.
(3)Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab atas keakuratan data dan informasi yang disediakan serta keamanan data dan informasi yang bersifat strategis dan/ atau rahasia. Pasal 1 1 ( 1 ) Data dan informasi merupakan bagian dan digunakan dalam penyelenggaraan SPBE.
(2)Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) wajib ditempatkan pada Pusat Data.
(3)Pengelolaan data dan informasi dilakukan dengan manajemen data melalui rangkaian proses pengelolaan arsitektur data dan informasi, data induk, data referensi, basis data, kualitas data dan interoperabilitas data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)lntegrasi data dan informasi dikoordinasikan oleh Dinas.
(5)Penggunaan data dan informasi dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan lnformasi antar Perangkat Daerah di Daerah, Instansi Pusat, dan/atau Pemerintah Daerah dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi.
(2)Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) terdiri atas:
1. a.Jaringan Intra Pemerintah Daerah; dan
2. b.Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah.
(3)Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diselenggarakan oleh Dinas.
(4)Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dimanfaatkan secara bagi pakai oleh seluruh Perangkat Daerah di Daerah.
(5)Pembangunan dan pengembangan lnfrastruktur SPBE Pemerintah Daerah harus didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
(6)Infrastruktur SPBE sebagaimana yang dimaksud pada ayat ( 1 ) diselenggarakan sesuai dengan standar perangkat, standar interoperabilitas, standar keamanan sistem informasi, dan standar lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks49PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Luwu Nomor 15 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

TATA KELOLA SPBE

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 95 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

TATA KELOLA SPBE

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 95 Tahun 2018