DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Luwu Nomor 16 Tahun 2025

Nomor: 16
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I : PENDAHULUAN BAB II : EVALUASI HASIL TRIWULAN II (DUA) TAHUN BERKENAAN BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH BAB VII : PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang ditetapkan sebagai dokumen tahun pemerintah daerah;
b.bahwa terdapat perkembangan yang tidak sesuai denan asumsi awal serta adanya kebutuhan mendesak dan perubahan kondisi strategis, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perubahan rencana kerja pemerintah daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati ten tang Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 2945;
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali di u b a h , terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 146 Tahun 2024 tentang Kabupaten Luwu di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 332, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7038);
6.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2 0 1 5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2 0 1 7 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1 3 1 2 ) ; - 3 1 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Betita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1 1 1 4 ) ; 1 2 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Betita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
14.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 340);
15.Peraturan Daerah Kabuapaten Luwu Nomor 6 Tahun 2 0 1 1 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2 0 1 1 Nomor 6);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pemabangunan Jangka Panjang Daerah Kabuapaten Luwu Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2024 Nomor 6);
17.Peraturan Bupati Luwu Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2024 Nomor 25); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI L U W U NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2024 Nomor 25) diubah sebagai berikut: 1 . Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Daerah Kabupaten Luwu.

2.Bupati adalah Bupati Luwu.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. - 4
6.Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
7.Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah, selanjutnya disebut Bapelitbangda adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu.
8.Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bapelitbangda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu.
9.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima)tahun.
10.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD yang selanjutnya disingkat Perubahan RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 1 1 . Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12.Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13.Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun pembangunan Daerah.
14.Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
15.Perubahan Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut Perubahan KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
16.Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut Perubahan PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaransatuan kerja perangkat daerah.
17.Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, basil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan.
18.Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
19.Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah Periode Tahun 2025. - 5
2.Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

( 1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini yalmi bahwa Perubahan RKPD Tahun 2025 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD Tahun 2025-2029 serta arah kebijakan dan isu strategis Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 serta basil evaluasi sampai triwulan I tahun 2025, untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah dengan pembangunan nasional dan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan nyata Daerah dalam upaya perbaikan di segala bidang pembangunan.

(2)Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai:
1. a.pedoman bagi setiap PD dalam menyusun Perubahan Renja PD Tahun 2025;
2. b.secara normatif, menjadi dasar penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS sebagai landasan penyusunan rancangan Perubahan APBD Tahun 2025.
  1. 3.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

( 1 } Perubahan RKPD Tahun 2025, yaitu Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang berakhir pada tanggal 3 1 Desember 2025.

(2)Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) disusun dengan sistematika sebagai berikut: - BAB I : Pendahuluan - BAB II : Evaluasi Hasil Triwulan II {dua) Tahun Berkenaan - BAB III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah - BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah - BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah - BAB VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah - BAB VII : Penutup.
(3)Sistematika Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

( 1 ) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dijadikan sebagai:

a.dasar penetapan Perubahan Renja PD; dan.
b.pedoman penyusunan Perubahan KUA serta Perubahan PPAS.

(2)Perubahan Rancangan Akhir Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a, disampaikan Kepala PD kepada Kepala Bapelitbangda untuk diverifikasi.
(3)Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan.
(4)Bapelitbangda menyampaikan basil verifikasi Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Perubahan Renja PD.
(5)Penetapan Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan.

5.Ketcntuan Pasal 5 diubah, schingga bcrbunyi scbagai bcrikut:

Pasal 5

( 1 ) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan tahunan Daerah mencakup Perubahan Renja PD Tahun 2025 dan Perubahan RKPD Tahun 2025.

(2)Pengendalian dan evaluasi terhadap Perubahan Renja PD dan Perubahan RKPD dilaksanakan setiap triwulan dalam tahun anggaran berjalan. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu. Ditetapkan di Belopa pada tanggal 3o Juni 2025 BUPATI LUWU, PATAHUDDING Diundangkan di Belopa pada tanggal 0 uni 202 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU, SULAIMAN BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2025 NOMOR 16 Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 telah melalui tahapan fasilitasi oleh tim fasilitator Provinsi Sulawesi Selatan guna penyempumaan Perubahan RKPD Tahun 2025. Disamping itu, seluruh saran masukan dari tim fasilitasi Provinsi Sulawesi Selatan telah ditindaklanjuti ke dalam masing-masing bab berdasarkan substansi. 7.2 Kesimpulan Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka perlu dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:
1. a.Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagai acuan penyusunan Perubahan Renja PD;
2. b.Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagai landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS serta rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;
3. c.untuk menjaga efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program, setiap Kepala PD wajib melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan melalui upaya koreksi dan melaporkannya setiap triwulan kepada Bupati melalui Bapelitbangda;
4. d.Kepala Bapelitbangda melalukan evaluasi terhadap laporan triwulanan basil pemantauan dan pengendalian PD;
5. e.pada akhir Tahun Anggaran 2025, setiap PD wajib melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan/kegiatan tahun 2025.
6. f.masyarakat dan dunia usaha wajib berperan serta dalam pembangunan, baik sebagai pelaksana maupun sebagai pengawas dalam pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan; dan Perubahan RKPD Kabupaten Lw Tahun 2025 VI1-1
7. g.fungsi Perubahan RKPD Tahun 2025 adalah rnenciptakan kepastian arah kebijakan dan program kegiatan prioritas yang merupakan komitmen Pernerintah Daerah dengan pemangku kepentingan. BUPATI LUWU, PATAHUDDING Perubahan RKPD Kabupaten Luwu Tahun 2025 VII-2

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…