DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Luwu Nomor 17 Tahun 2025

Nomor: 17
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Luwu

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III PELAKSANAAN RKPD BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026; 1 . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana teiah diubah beberapa kaJi, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah be be r a p a k a l i , terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peratu ran Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); f t - 2
5.Undang-Undang Nomor 146 Tahun 2024 tentang Kabupaten Luwu di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 332, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7038);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2 0 1 5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 9 Nomor 157);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2 0 1 7 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1 3 1 2 ) ;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
9.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 340);
10.Peraturan Daerah Kabuapaten Luwu Nomor 6 Tahun 2 0 1 1 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2 0 1 1 Nomor 6); 1 1 . Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2025-20245 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2024 Nomor 6); 1 2 . Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 Nomor . . . . . ); Menetapkan MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026. RENCANA KERJA B AB I KETENTUAN UMUM P a sa.1 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2.Bupati adalah Bupati Luwu. . ' - 3
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
7.Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah selanjutnya disebut Bappelitbangda adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu.
8.Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappelitbagda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu.
9.Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 2 (dua) tahun.
10.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 1 1 . Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 1 2 . Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 1 3 . Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. 1 5 . Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
16.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
17.Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, basil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan.
18.Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. ) s - 4

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

( 1 ) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah bahwa RKPD Tahun 2026 berpedoman pada visi, misi Bupati dan Wakil Bupati, tujuan, sasaran, arah kebijakan pembangunan Daerah untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah dengan pembangunan nasional dan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan nyata Daerah dalam upaya perbaikan di segala bidang pembangunan.

(2)Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai:
1. a.pedoman bagi setiap PD dalam menyusun Renja PD Tahun 2026; dan
2. b.secara normatif, menjadi dasar KUA dan PPAS sebagai landasan penyusunan rancangan APBD Tahun 2026.

BAB III

PELAKSANAAN RKPD

Pasal 3

(1)RKPD Tahun 2026, yaitu Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang climulai pada tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 3 1 Desember 2026.
(2)RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) disajikan dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.pendahuluan;
2. b.gambaran umum kondisi Daerah;
3. c.kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
4. d.sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
5. e.rencana kerja dan pendanaan Daerah;
6. f.kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
7. g.penutup.
(3)RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

( 1 ) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dijadikan sebagai:

a.pedoman perumusan penyempumaan rancangan akhir Renja PD tahun 2026;
b.pedoman penyusunan rancangan KUA/PPAS tahun anggaran 2026; dan
c.bahan sinkronisasi rancangan peraturan daerah APBD tahun anggaran 2026.

(2)Rancangan akhir Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a, disampaikan Kepala PD kepada Kepala Bappelitbangda untuk diverifikasi.
(3)Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan.
(4)Bappelitbangda menyampaikan hasil verifikasi Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Renja PD.
(5)Penetapan Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan. - 5

Pasal 5

(1)Pengendalian dan evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan tahunan Daerah yang meliputi Renja PD tahun 2026 dan RKPD tahun 2026.
(2)Pengendalian dan evaluasi terhadap Renja PD dan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap triwulan dalam tahun anggaran berjalan.

Pasal 6

(1)Kepala PD melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil Renja PD.
(2)Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pengendalian dan evaluasi RKPD sekaligus sebagai bahan penyusunan Renja PD untuk tahun berikutnya.
(3)Kepala PD menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) kepada Bupati melalui Kepala Bappelitbangda paling lambat 2 (dua) minggu setelah berakhirnya triwulan berjalan.

Pasal 7

( 1 ) Kepala Bappelitbangda melaksanakan evaluasi terhadap hasil pengendalian dan evaluasi Renja PD.

(2)Kepala Bappelitbangda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil RKPD.
(3)Hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan penyusunan RKPD tahun berikutnya . B AB I V

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Luwu. Ditetapkan di Belopa pada tanggal u ul1 2022 BUPATI LUWU, PATAHUDDING Diundangkan di Belopa pada tanggal 3o uli 202 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,. SULAIMAN BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2025 NOMOR $ t Perencanaan pembangunan Daerah tahun 2026 diimplementasikan dengan:

a.tetap memperhatikan visi, misi, tujuan dan sa.sa.ran sesuai yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
b.memastikan konsistensi perencanaan dan penganggaran prioritas dan sa.sa.ran prioritas pembangunan kabupaten dengan pendekatan penganggaran berbasis program (money follows program}, serta program prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2026; DAN
c.melibatkan secara aktif stakeholder di luar pemerintahan dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, dengan penerapan konsep spasial di dalam penjabaran prioritas pembangunan di Daerah dalam rangka pemulihan ekonomi dan mencapai target sa.saran pembangunan guna mewujudkan visi, misi, tujuan dan sa.saran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. Dokumen RKPD tahun 2026 berfungsi sebagai landasan, pedoman dan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun KUA, PPAS dalam bentuk nota kesepakatan antara eksekutif dan legislatif, yang mana nota kesepakatan KUA dan PPAS ini sebagai dasar penyusunan rancangan APBD. Adapun fungsi RKPD lainnya adalah sebagai bahan evaluasi rancangan APBD yang mana untuk memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD dan juga sebagai acuan/pedoman bagi OPD dalam menyusun dan melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksa.naan pembangunan. RKPD tahun 2026 sebagai dokumen perencanaan tahunan Daerah, berisi tentang rancangan kerangka ekonomi Daerah, program prioritas pembangunan Daerah dan rencana kerja, pendanaan/pagu indikatif dan prakiraan maju. Dalam rangka keterbukaan dan transparasi informasi publik, maka RKPD tahun 2026 agar dipublikasikan dengan tujuan diketahui oleh semua pihak. Untuk menjamin agar program dan kegiatan masing-masing PD pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan dan dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi alokasi sumber daya serta meningkatkan transparasi dan akuntabilitas pengelolaan program pembangunan, maka diperlukan instrumen pengendalian dan evaluasi. Adapun Instrumen pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan berdasa.rkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan VII - 1 Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Luwu Tahun 2026 Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat disajikan program dan kegiatan yang sudah clirencanakan dengan target target tertentu dan bagaimana pelaksanaan program dan kegiatan tersebut oleh masing masing PD dan yang dievaluasi tidak hanya kesesuaian antara rencana dengan pelaksanaan saja, akan tetapi mencakup juga tingkat capaian kinerja pada setiap tahapan pelaksanaannya. Pada tata cara pengendalian tersebut menempatkan PD pada posisi strategis, dimana PD mempunyai kewenangan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan sendiri dan diharapkan apabila terjadi ketidaksesuaian dapat segera diambil langkah tindak lanjut sebagai upaya preventif dan korektif sebelum pelaksanaan program dan kegiatan tersebut menyimpang, sehingga dalam hal ini kemandirian PD dalam memahami setiap proses dan langkah pengendalian menjadi suatu hal yang penting. Sehubungan dengan tata cara pengendalian tersebut di atas maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD tahun 2026 sebagai berikut:
a.untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dalam rangka koordinasi perencanaan, masing-masing PD agar menyempumakan Renja PD tahun 2026;
b.PD dan masyarakat termasuk didalamnya dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program yang ada di RKPD tahun 2026 dengan sebaik-baiknya;
c.masyarakat luas dapat berperan serta dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program program pembangunan;
d.untuk menjaga efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program, setiap PD wajib melakukan tindakan koreksi yang diperlukan, dan melaporkan hasil pemantauan secara berkala kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan
e.pada akhir tahun anggaran 2026, setiap PD wajib melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang sudah ditetapkan, kesesuaian dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, kesesuaian dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah serta kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan lainnya. 7.2 Kesimpulan 1 . RKPD tahun 2026 penyusunannya dilakukan secara partisipatif berdasarkan usulan masyarakat, PD, DPRD melalui pokok fikiran dan pemangku pembangunan lainnya.
1. 2.RKPD merupakan acuan/pedoman bagi penyusunan KUA serta PPAS dalam rangka penyusunan rancangan APBD tahun anggaran 2026. VII - 2 Rancangan Akhir RKPD Kabpaten Luwu Tahun 2026
2. 3.Pelaksanaan pembangunan Daerah diarahkan untuk mencapai target sasaran sesuai dengan arah kebijkan pembangunan yang dimuat dalam Rencana Pemabngunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yaitu: "Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kualitas Pelayanan Publik Serta lnfrastruktur Dalam Mendukung Peningkatan Masyarakat Berbasis Komoditas Unggulan Daerah" sehingga program kegiatan di masing-masing PD mengarah pada pencapaian tersebut dan untuk menjamin pelaksanaan program kegiatan tersebut dapat sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan, maka harus dilakukan evaluasi dan analisis sebagai tahapan dalam melakukan pengendalian.
3. 4.RKPD tahun 2026, diupayakan pelaksanaannya dapat sinergis dengan prioritas pembangunan nasional dan Prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam rangka sinergitas dan mengingat kemampuan keuangan Daerah sangat terbatas, maka untuk melaksanakan ha! tersebut ditempuh dengan cara sharing pembiayaan pembangunan dengan Pemerintah Pusat berupa pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan APBD Provinsi Selawesi Selatan maupun sumber dana lainnya.
4. 5.Kerja keras, semangat, komitmen, partisipasi, konsistensi dan disiplin yang tinggi dari pelaksana pemerintahan dan segenap pemangku pembangunan sangat diperlukan dalam pelaksanaan rencana pembangunan Daerah, sehingga masing-masing dapat berperan dan bertanggung jawab terhadap proses, hasil dan kinerja pembangunan Daerah sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. BUPATI LUWU, PATAHUDDING V I I - 3 Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Luwu Tahuun 2026

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…