Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Luwu Nomor 2 Tahun 2025
- Nomor
- 2
- Tahun
- 2025
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 4
Ringkasan
Pasal I Pasal II
Pasal I Pasal II
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
2
3
1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 4
MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATl LUWU NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PEND APATAN ANGGARAN 2024. DAN BELANJA DESA TAHUN 5 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2024 Nomor 2), diubah sebagai berikut:
( 1 ) Pedoman penyusunan APB Desa tahun anggaran 2025 meliputi:
( 1) Dalam penyusunan APBDesa, Pemerintah Desa berpedoman pada standar harga satuan Pemerintah Desa tahun anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
6 Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Oaerah Kabupaten Luwu. Ditetapkan di Belopa pada tanggal 2 Januari 2025 MUH. SALEH Diundangkan di Belopa pada tanggal 2 Januari 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU, SERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2025 NOMOR 2 7 LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI LUWU NOMOR 2 'TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024 STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2025 A. Standar Honorarium 1 . honor pengelolaan keuangan desa dengan rincian sebagai berikut: NO. JABATAN BESARAN KET. (Rp)
8
Susunan Tim Kerja/Kepanitiaan tersebut sebagai berikut:
Susunan Tim Kerja/Kepanitiaan diberikan honorarium/uang lelah yang besaran biayanya dirinci sebagai berikut:
- Penanggung Jawab Kegiatan Rp200.000,00 (dua ratus ribu) per bulan; - Ketua Tim Rp 175.00,00 (seratus tujuh puluh lima ribu) perbulan; - Sekretaris Rpl00.000,00 (seratus ribu) per bulan; dan - Anggota Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu) per bulan per orang
- Penanggung Jawab Kegiatan Rp200.000,00 (dua ratus ribu) per kegiatan; - Ketua Tim Rpl 75.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu) per kegiatan; - Sekretaris Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per kegiatan; dan - Anggota Rpl00.000,00 (seratus ribu rupiah) per kegiatan per orang.
- Ketua Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan; - Sekretaris RpS00.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan; 9 - Bendahara Rp400.000,00 (empat ratus ribu per bulan; dan - Anggota Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah per bulan per orang.
Kader/ petugas/ masyarakat yang mendapatkan tugas dari pemerintah desa dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dapat diberikan uang berupa insentif dengan ketentuan besaran maksimal setiap bulan sebagai berikut: - Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp300.000,00 ( t i g a r a t u s r i b u r u p i a h ) sumber dana dari Dana Desa; - Kader Pembangunan Manusia (KPM) sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sumber dana dari Dana Desa (berdasarkan evaluasi kinerja); - Bidan Desa (Non PNS) sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sumber dana dari Dana Desa; - Perawat (Non PNS) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sumber dana dari Dana Desa; - Kader PAUD sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sumber dana dari Dana Desa; - Guru TK dan PAUD (Non Yayasan) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sumber dana dari Dana Desa; - Kader lntegrasi Layanan Primer sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sumber dana dari Dana Desa; - Kader Posyandu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sumber dana dari Dana Desa. - Kader Bina Keluarga Balita sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sumber dana dari Dana Desa. - Petugas PPKBD sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sumber dana dari Dana Desa. - Petugas Sub PPKBD sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sumber dana dari Dana Desa. - Petugas Perpustakaan Desa sebesar RplS0.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan sumber dana dari Dana Desa. 10 - Anggota Satgas Linmas/Trantib sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sumber dana dari Dana Desa. - Operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sumber dana dari Dana Desa (operator bukan dari unsur Perangkat Desa) - Kader Digital sebesar RpS00.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sumber dana dari dana desa - Imam Desa sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sumber dana dari Dana Desa. - Imam Masjid sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sumber dana dari Dana Desa. - Bilal Masjid Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sumber dana dari Dana Desa. - Khatib sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sumber dana dari Dana Desa. - Guru Mengaji sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sumber dana dari Dana Desa. - Guru Sekolah Minggu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sumber dana dari Dana Desa. - RT/RW sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sumber dana dari Dana Desa. - Petugas lainnya sesuai dengan kewenangan desa. B. Standar Operasional Lembaga/Kelompok masyarakat yang mendapatkan tugas dari pemerintah desa dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dapat diberikan bantuan operasional dengan ketentuan besaran paling banyak dengan uraian sebagai berikut: - Lembaga Kemasyarakatan • TP-PKK : Rp12.000.000,00 • Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Lainnya: Rp10.000.000,00 Sumber dana dari Alokasi Dana Desa Panitia Pilkades Serentak Rp20.000.000,00 Bantuan Kepada Panitia Pilkades PAW diperuntukkan untuk belanja barang/jasa seperti: • Honorarium Panitia • Makan minum rapat dan kegiatan (hari H pilkades) 11 • Uang saku Pengamanan (lain-lain belanja upah) • Perjalanan Dinas/Transportasi Panitia • Penggandaan Surat Panggilan Pan.itia • Alat Tulis Kantor • Penggandaan • Belanja Lain sesuai dengan proposal panitia Sumber dana dari Alokasi Dana Desa - Panitia Pilkades PAW Bantu.an Kepada Panitia Pilkades PAW diperuntukkan untuk belanja barang/jasa seperti: • Honorarium Panitia • Makan minum rapat dan kegiatan (hari H pilkades) • Uang saku Pengamanan (lain-lain belanja upah) • Perjalanan Dinas/Transportasi Panitia • Penggandaan Surat Panggilan Pan.itia • Alat Tulis Kantor • Penggandaan • Belanja Lain sesuai dengan proposal panitia Sumber dana dari Alokasi Dana Desa - Fasilitasi Perekrutan Perangkat D e sa : Rp 5.000.000,00 Bantuan kepada panitia Perangkat Desa diperuntukkan untuk belanja barang/jasa seperti: • Honorarium Panitia • Makan minum rapat dan kegiatan • Uang saku Pengamanan (lain-lain belanja upah) • Perjalanan Dinas/Transportasi Panitia • Penggandaan Surat Panggilan Panitia • Alat Tulis Kantor • Penggandaan • Belanja Lain sesuai dengan proposal panitia Sumber dana dari Alokasi Dana Desa - Fasilitasi Pemilihan Anggota BPD : Rp7.000.000,00 Bantuan kepada Panitia Anggota BPD diperuntukkan untuk belanja barang/jasa seperti : • Honorarium Panitia • Makan minum rapat dan kegiatan • Uang saku Pengamanan (lain-lain belanja upah) • Perjalanan Dinas/Transportasi Panitia • Penggandaan Surat Panggilan Panitia • Alat Tulis Kantor Rp 15.000.000,00 12 • Penggandaan • Belanja Lain sesuai dengan proposal panitia Sumber dana dari Alokasi Dana Desa - Majelis Taklim dan Majelis Gereja Sumber dana dari Dana Desa. Rp7 .000.000,00 C. Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas adalah perjalanan yang dilakukan oleh aparat pemerintahan desa dan tokoh masyarakat ke luar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 Km (lima kilometer) dari batas desa, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara atas Perintah Pejabat yang berwenang. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penerbitan SPD sebagai b e riku t : 1 . Kepala Desa atau Ketua BPD hanya dapat memberikan perintah perjalanan dinas untuk perjalanan dinas dalam wilayah kecamatannya. 2 . Dalam hal perjalanan dinas ke luar wilayah jabatannya (dari desa ke ibukota Kabupaten Luwu atau dalam wilayah kabupaten luwu), Kepala Desa dan Ketua BPD harus memperoleh persetujuan/ perintah Camat. 3 . Dalam hal perjalanan dinas dalam wilayah Provinsi dan keluar wailayah Provinsi, Kepala Desa dan Ketua BPD harus memperoleh persetujuan/perintah dari Camat an.Bupati Luwu atau Kepala SKPD terkait.
- Biaya transportasi (at cost) - Uang harian (Lumpsum) term.asuk biaya makan, biaya transportasi lokal dan. uang saku - Biaya akomodasi (penginapan)
Pembayaran hotel/ternpat penginapan. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan 13 pelaksanaan perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum sesuai pagu anggaran belanja perjalanan dinas yang tersedia dalam RAB kegiatan masing-masing yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Rill.
- Diberikan uang transport pulang pergi; - Diberikan uang harian disesuaikan dengan jumlah hari penyelenggaraan, apabila pihak penyelenggara tidak memberikan uang saku/uang harian; - Apabila penyelenggara memberikan uang saku/harian maka uang harian yang diberikan oleh Pemerintah Desa hanya sebesar 2 (dua) hari pada saat kedatangan dan kepulangan. 1 0 . Biaya perjalanan dinas untuk mengikuti Diklat/Sosialisasi/Workshop/Bimtek/Undangan yang dilaksanakan di luar wilayah Kabupaten Luwu diberikan biaya perjalanan dinas dengan ketentuan sebagai berikut: - diberikan uang transport pulang pergi - diberikan uang harian disesuaikan dengan jumlah hari penyelenggaraan, apabila pihak penyelenggara tidak memberikan uang saku/uang harian - apabila penyelenggara memberikan uang saku/harian maka, uang harian yang diberikan oleh Pemerintah Desa hanya sebesar 2 (dua) hari pada saat kedatangan dan kepulangan. - diberikan biaya penginapan apabila penyelenggaraan tidak menyediakan akomodasi penginapan. 14 Rincian Lumpsum Perjalanan D in a s :
No. Pejabat Uang Keterangan Harian (Rp)
1. 2. 3. Pejabat Kades/Ketua BPD Sekdes/Wakil Ketua/Sekret aris BPD Kepala Urusan/ Kepala Dusun/ Anggota BPD Zona I Kec.Larompong Selatan, Larompong, Suli, Suli Barat, Kamanre, Bajo, Bajo Barat, Ponrang Selatan, Bua Ponrang, Bua, Walenrang, Walenrang Timur, Walenrang Utara, Lamasi, dan Lamasi Timur 125.000,00 85.000,00 80.000,00 Zona IT Kecamatan Latimojong, Basse Sangtempe, Basse Sangtempe Utara dan Walenrang Barat 150.000,00 120.000,00 100.000,00 15
- Kepala Desa/Ketua BPD RpS0.000,00 /hari - Sekretaris Desa/ Wakil Ketua BPD : - Sekretaris BPD - Kepala Urusan/ Kepala Dusun Rp40.000,00 /hari Rp40.000 ,00 /hari Rp30.000,00 /hari Pembayaran biaya transportasi lokal harus didukung dengan bukti Surat Tu.gas/Surat Perintah dan SPD. D. Biaya konsumsi Rapat/Sidang (sudah termasuk pajak daerah) maksimal :
F. Sewa Kendaraan Dalam rangka mendukung kegiatan seperti menghadiri rapat/pertemuan/perayaan hari-hari besar yang dihadiri lebih dari 6 (enam) orang tokoh masyarakat atau untuk mengangkut material/bahan bangunan, dll, maka dimungkinkan menyewa kendaraan roda empat/ enam.. Biaya sewa kendaraan menyesuaikan harga sewa setempat. G. Sewa Alat Berat Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan infrastruktur yang tidak mampu dikerja secara manual, Pelaksana Kegiatan dapat menyewa alat berat seperti excavator dengan ketentuan harga sewa tetap mengacu pada survei harga setempat. Harga sewa sudah termasuk PPN dan PPh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 16 H. Pengadaan Mobil Ambulance Dalam rangka mendukung pelayanan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan dan mempermudah pelayanan kesehatan di Desa, maka dimungkinkan pengadaan mobil ambulance. Hal-Hal yang perlu diperhatikan dalam pengadaan mobil ambulance Desa : 1 . bagi Desa yang melakukan pengadaan mobil ambulance, jarak tempuh Desa dengan sarana kesehatan (Puskesmas dan Rumah Sakit) minimal 5 Ian (lima kilometer). 2 . harus dilengkapi dengan peralatan medis seperti brangkar, infus, tabung oksigen, kotak P3K, lampu sirine dan lain-lain layaknya kendaraan ambulance yang dimiliki Rumah sakit dan/atau sesuai dengan spesifikasi mobil ambulance.
I. Operasional Perencanaan dan Pengelolaan Dana Desa untuk kegiatan Infrastruktur 17 - Biaya perencanaan besaran operasional maksimal 5% (lima perseratus) dari pagu anggaran pada masing-masing kegiatan infrastruktur dengan rincian sebagai berikut: No Uraian %
Kepala Desa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dengan Keputusan Kepala Desa (sesuai Peraturan Bupati Luwu Nomor 147 Tahun 2 0 1 9 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa Lingkup Pemerintah daerah Kabupaten Luwu). Struktur Tim Pengelola Kegiatan terdiri dari :
No. Kedudukan Dalam Tim Besarnya Honor 1 Penangggung J awab 0,46% 2 Koordinator 0,44% 3 Pelaksana Kegiatan 0,375% 4 Ketua 0,35% 5 Sekretaris 0,325% 6 Anggota 0,30% Dalarn pengawasan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di desa Kepala Desa membentuk Tim Pengawas dengan Keputusan Kepala Desa. Tim pengawas dipilih melalui musyawarah desa dengam struktur sebagai berikut :
No. Kedudukan Dalam Tim Besarnya Honor
K. Standar biaya/ketentuan Bupati ini mengacu perundang-undangan. yang belum dalam pada ketentuan Peraturan peraturan Pi. BUPATI LUWU, MUH. SALEH
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Dokumen