DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2025

Nomor: 6
Tahun: 2025
Ditetapkan: 12 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMBEBASAN PBG BAGI MBR BAB III KRITERIA MBR BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN BAB V KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pasal 99 dan Pasal 102 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu memberikan insentif fiskal berupa pembebasan retribusi persetujuan bangunan gedung;
b.bahwa untuk melaksanakan Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Um um dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024, Nomor 600.10-4849 Tahun 2024, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati mnegenai pembebasan retribusi persetujuan bangunan gedung dalam mendukung percepatan pelaksanaan program tiga juta rumah;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Daerah;
1. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2
2. 2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. 4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. 5.Undang-UndangNomor 146 Tahun 2024 tentang Kabupaten Luwu di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 2 4 Nomor 3 3 2 , Tambahan Lembaran Negara Republikindonesia Nomor 7038);
6. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6322);
7. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628); 3
9. 9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. 10.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44); 1 1 . Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2024 Nomorl, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 101); MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBEBASAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH DI DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2.Pemerintah Daerah adalah .Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Luwu.
4.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
5.Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
6.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang- undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
7.Bangunan Gedung adalah wujud fisik basil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal,kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. 4
8.Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/ atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
9.Retribusi PBG adalah pungutan atas penerbitan PBG dan sertifikat laik fungsi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. 1 1 . Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.
12.Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi standar kelayakan dan martabat manusia.
13.Rumah umum adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
14.Rumah swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.
15.Tabungan Perumahan Rakyat sebagaimana disebut Tapera adalah penyimpanan yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalamjangka waktu tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan/atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir.
16.Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

a.pembebasan Retribusi PBG bagi MBR; dan
b.kriteria MBR.

BAB II

PEMBEBASAN PBG BAGI MBR

Pasal 3

( 1 ) Pemberian pembebasan Retribusi hanya diberikan terhadap Retribusi PBG.

(2)Pemberian pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan penetapan Bupati atau permohonan Wajib Retribusi.
(3)Pemberian pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) berlaku untuk 1 (satu) kali Retribusi PBG. 5

BAB III

KRITERIA MBR

Pasal 4

(1)Kriteria MBR merupakan indikator dalam menentukan masyarakat yang termasuk MBR.
(2)Kriteria MBR sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) didasarkan pada besaran penghasilan.
(3)Besaran penghasilan sebagaimana climaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan:
1. a.penghasilan orang perseorangan yang tidak kawin; atau
2. b.penghasilan orang perseorangan yang kawin.
(4)Penghasilan orang perseorangan yang tidak kawin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji, upah, dan/atau hasil usaha sendiri.
(5)Penghasilan orang perseorangan yang kawin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji, upah, dan/ atau basil usaha gabungan suami istri.
(6)Dalam hal kriteria MBR sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) digunakan untuk pembangunan atau perolehan Rumah dengan mekanisme Tapera, besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b clitentukan hanya berdasarkan penghasilan 1 (satu) orang.
(7)Penghasilan 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji, upah, dan/atau hasil usaha sendiri.

Pasal 5

( 1 ) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dihitung berdasarkan kemampuan membayar biaya pembangunan atau perolehan Rumah La.yak Huni.

(2)Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) merupakan nilai penghasilan paling banyak untuk pemberian kemudahan perolehan atau bantuan pembangunan Rumah.
(3)Kemampuan membayar biaya perolehan Rumah La.yak Huni sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dihitung dari angsuran pembiayaan perolehan Rumah Umum menggunakan:
1. a.suku bunga dan tenor tertentu; atau
2. b.marjin komersial dan tenor tertentu.
(4)Kemampuan membayar biaya pembangunan atau perbaikan Rumah La.yak Huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari:
1. a.angsuran pembiayaan pembangunan atau perbaikan Rumah Swadaya; dan/atau
2. b.nilai keswadayaan terhadap biaya pembangunan atau perbaikan Rumah Swadaya. 6
(5)Angsuran pembiayaan pembangunan atau perbaikan Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a menggunakan:
1. a.suku bunga dan tenor tertentu; atau
2. b.marjin komersial dan tenor tertentu.

Pasal 6

( 1 ) Biaya perolehan atau pembangunan Rumah La.yak Huni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat ( 1 ) dihitung sesuaijenis Rumah yang diperoleh berdasarkan:

a.hargajual pemilikan Rumah Umum;
b.biaya perbaikan Rumah Swadaya; atau
c.biaya pembangunan Rumah Swadaya.

(2)Harga jual Rumah Umum sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a meliputi:
1. a.hargajual Rumah tunggal;
2. b.harga jual satuan Rumah deret; dan
3. c.harga jual satuan Rumah Susun.
(3)Harga jual pemilikan Rumah Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa memperhitungkan pajak pertambahan nilai.
(4)Harga jual Rumah Umum dan biaya pembangunan Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a dan huruf c dihitung berdasarkan batasan luas lantai Rumah Umum dan Rumah Swadaya.
(5)Biaya perbaikan Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b paling tinggi dihitung berdasarkan biaya pembangunan Rumah Swadaya.

Pasal 7

(1)Untuk mendapatkan kemudahan dan/atau bantuan pembangunan atau perolehan Rumah bagi MBR, masyarakat yang memenuhi persyaratan harus mengajukan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) meliputi:
1. a.berkewarganegaraan Indonesia; dan
2. b.memenuhi kriteria MBR.
(3)Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk mendapatkan kemudahan dan/ atau bantuan pembangunan atau perolehan Rumah pemohon juga harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7

Pasal 8

(1)Besaran penghasilan MER di Daerah per bulan paling banyak untuk kategori tidak kawin sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), kategori kawin sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan kategori 1 (satu) orang untuk peserta Tapera sebesar Rp8.000.000,00 (delapanjuta rupiah).
(2)Luas lantai paling luas 36 m? (tga puluh enam meter persegi) untuk pemilikan Rumah Umum dan satuan Rumah Susun, dan luas Jantai paling luas 48 m? (empat puluh delapan meter persegi) untuk pembangunan Rumah Swadaya.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Pelaksanaan pemberian pembebasan Retribusi PEG mengacu kepada Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu. Ditetapkan di Belopa pada tanggal l2 Februari 2025 Pi. BUPA, L WU, /# MUH. SALEH Diundangkan di Belopa pada tanggal l2 Februari 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU, SULAIMAN BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2025 NOMOR 6

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…