Dalam IPeraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya I dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia I sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
I
4.Bupati adalah Bupati Luwu.
5.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Luwu.
6.DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan wilayah di Daerah.
7.Pimpinan DPRD adalah ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Luwu.
8.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu.
9.Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Luwu.
10.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
1 1 . Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentangjenis, susunan dan bentuk, pembuatan, pengamanan, pejabat penandatanganan, dan pengendalian yang digunakan dalam komunikasi kedinasan. I - 4 1 2 . Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/ atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Pemerintah Daerah.
13.Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi I elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.
I
14.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja atau organisasi yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari suatu instansi atau lembaga induk.
BAB II JENIS, SUSUNAN, DAN BENTUK NASKAH DINAS