DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 22 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III ADD BAB IV BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH BABV MEKANISME PENYALURAN ALOKASI DANA DESA, PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BAB VI PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA, PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BAB VII PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat

(4)dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta dalam rangka tertib administrasi dan optimalisasi pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 di Kabupaten Luwu Utara, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Luwu Utara tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025;

b.bahwa Peraturan Bupati Luwu Utara 52 tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian, Perhitungan, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagian Pemerintah Desa, masih terdapat terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Perhitungan, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Bagian Pemerintah Desa Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2025.
1. 1.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVlD-19) dan/ atau dalam rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. 3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVlD-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. 4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. 5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas
6. 6.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. 7.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. 8.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 6321);
10. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 1 1 . Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) ;
11. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 ten tang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6134) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
12. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. 14.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14. 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
15. 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 1 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
16. 17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
17. 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6 1 1 ) ;
18. 19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
19. 20.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1633); 2 1 . Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.07 /2021 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Perimbangan Terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 446);
20. 22.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
21. 23.Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor: 100.3.3.2/323/VII/2024 tentang Penetapan Indikator Pengukuran Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Luwu Utara
22. 24.Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 334); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BAGIAN PEMERINTAH DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2.Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara.
5.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6.Sadan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demogratis.
7.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan.
8.Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah.
9.Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana Perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
10.Alokasi Dana Bagian Pemerintah Desa adalah Penerimaan Daerah yang bersumber dari ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten yang dialokasikan ke Pemerintah Desa. 1 1 . Alokasi Kinerja Desa selanjutnya disingkat AKD adalah bagian dari ADD yang dialokasikan kepada desa dengan besaran sesuai dengan perhitungan atas indikator kinerja yang ditetapkan.
12.Sadan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebcsar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
14.Pajak Daerah adalah kontribusi terhadap kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat.
15.Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah pungutan yang harus dibayar atas keberadaan bumi dan bangunan yang memberikan manfaat dan status sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang mempunyai hak atasnya atau mendapatkan manfaat padanya.
16.Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian layanan tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberi oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
17.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDes, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa.
18.Sistem Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat Siskeudes, adalah merupakan Aplikasi yang mengakomodasi Proses Pengelolaan Keuangan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaporan dan pertanggungjawaban.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam melakukan Pengalokasian, Perhitungan, Penyaluran dan Penggunaan ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Desa setiap tahunnya.
(2)Peraturan Bupati ini bertujuan: a) Terciptanya Pengelolaan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang berkeadilan, transparan dan akuntabel; b) Terwujudnya upaya sinergitas percepatan dan peningkatan prioritas pembangunan Nasional dan Daerah di Desa; c) Terwujudnya upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pengelolaan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan yang menjadi kewenangan Desa; d) Terwujudnya peningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa yang inklusif; e) Terwujudnya peningkatan kemampuan lembaga kemasyarakatan di Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa; f] Terwujudnya peningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa melalui pengelolaan BUMDes dan peningkatan kapasitas Usaha Mikro Kecil dan Menengah; dan g) Terwujudnya upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa dalam proses pengawasan dan tata laksana kepemerintahan Desa.

BAB III

ADD

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah menetapkan Pagu ADD dalam APBD setiap tahun anggaran.
(2)Alokasi dana bagian Pemerintah Desa yang bersumber dari ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan ke Pemerintah Desa minimal sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
(3)Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan kebutuhan Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa, Tunjangan BPD Honorarium PKPKD dan PPKD, Honorarium Operator Aplikasi Siskeudes, Insentif Rukun Tetangga (RT), dan operasional masing masing Pemerintahan Desa serta AKD.

Pasal 4

(1)Besaran Pagu ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), Bupati menghitung dan menetapkan rincian ADD untuk setiap desa.
(2)Rincian ADD untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
1. a.Alokasi Dasar; dan
2. b.Alokasi Kinerja Desa.

Pasal 5

(1)Besaran Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dihitung dengan cara memperhatikan kebutuhan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa, Tunjangan BPD, Honorarium PKPKD dan PPKD, Honorarium Operator Aplikasi Siskeudes, Insentif Rukun Tetangga (RT), dan operasional masing-rnasing Pemerintahan Desa.
(2)Rumus Alokasi Dasar Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu: Alokasi Dasar = Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa, Tunjangan BPD, Honorarium PKPKD dan PPKD, Honorarium Operator Aplikasi Siskeudes, Insentif Rukun Tetangga (RT), serta Operasional Pemerintahan Desa.

Pasal 6

(1)Besaran AKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, dihitung dengan cara memperhatikan hasil penilaian Indeks Kinerja Desa (IKD) terbaik dan klaster tipologi Desa.
(2)IKD sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), mempunyai indikator kinerja dan variabel dengan bobot sebagai berikut: Indeks Kinerja Desa (IKD) sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat
(1)merupakan penggabungan nilai indeks dari 5 indikator yang ditetapkan dengan Bobot sebagai berikut: A. Indikator Tata Laksana Desa dengan Bobot 15% (lima belas per seratus); B. Indikator Penguatan Ekonomi Desa dengan Bobot 10% (sepuluh per seratus); C. Indikator Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Desa dengan Bobot 60% (enam puluh per seratus); D. Indikator Pelayanan Publik dan Partisipasi Masyarakat Desa dengan Bobot 10% (sepuluh per seratus); E. Indikator Pengawasan Desa dengan Bobot 5% (lima per seratus).
(3)IKD (lndikator Kinerja Desa) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas adalah sebagai berikut : A. Indikator Tata Laksana Desa mempunyai kriteria penilaian dengan masing-masing bobot sebagai berikut:

1.Ketepatan Waktu Penyampaian APBDes Tahun 2024 dengan Bobot 4% (empat per seratus) dan penilaian sebagai berikut: O APBDes diserahkan lebih dari 31 Desember Tahun Sebelumnya 1 APBDes diserahkan sebelum 3 1 Desember Tahun Sebelumnya
2.Ketepatan Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (realisasi APBDes semester 1 dan 2) Tahun 2024 dengan Bobot 4% (empat per seratus) dan penilaian sebagai berikut: O Tidak menyerahkan pertanggungjawaban Semester 1 dan Semester 2 Tahun 2024 0.25 Hanya memiliki laporan pertanggungjawaban APBDes pada Semester 1 dan diserahkan setelah bulan Juli Tahun 2024 0.5 Hanya memiliki laporan pertanggungjawaban APBDes pada Semester 1 dan diserahkan tidak melebihi bulan Juli Tahun 2024 0.75 Memiliki laporan Pertanggungjawaban APBDes pada Semester 1 dan Semester 2 namun diserahkan melebihi bulan Juli (Semester 1) dan bulan Desember untuk (Semester 2) Tahun 2024 1 Memiliki laporan Pertanggungjawaban APBDes pada Semester 1 dan 2 serta diserahkan tidak melebihi bulan Juli (Semester 1) dan bulan Desember untuk (Semester 2) Tahun 2024
3.Penyampaian Laporan LKPPD dan LPPD Desa Tahun 2023 dengan Bobot 7% (tujuh per seratus) dan penilaian sebagai berikut: O Laporan LKPPD dan LPPD Desa diserahkan lebih dari 31 Maret Tahun 2024 Laporan LKPPD dan LPPD Desa diserahkan sebelum 31 Maret Tahun 2024 B. Indikator Penguatan Ekonomi Desa mempunyai kriteria penilaian dengan masing-masing bobot sebagai berikut:
1.Ada/tidak legalitas BUMDes dengan Bobot 3% (tiga per seratus) dan penilaian sebagai berikut: 0 = BUMDes tidak memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) 1 = BUMDes memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) 1 Laporan 1 dan 1 0.5 0.25 1 0.75 1 1
2.Ada/tidak Laporan Keuangan BUMDes per semester dan akhir Tahun dengan Bobot 3% (tiga per seratus) dan penilaian sebagai berikut: O BUMDes tidak memiliki Laporan pertanggungjawaban keuangan Semester 1 dan Semester 2 0.5 = BUMDes hanya memiliki Laporan pertanggungjawaban keuangan Semester 1 atau Semester 2 BUMDes memiliki memiliki pertanggungjawaban keuangan Semester semester 2
3.Ada/tidak kemampuan BUMDes mendapatkan modal sendiri dengan Bobot 4% (empat per seratus) dan penilaian sebagai berikut: O BUMDes tidak mampu mendapatkan sisa hasil usaha (SHU) tahun 2024 dan BUMDes tidak memiliki program kemitraan dengan pihak ketiga 0.5 = BUMDes mampu mendapatkan sisa hasil usaha (SHU) atau BUMDes memiliki program kemitraan dengan pihak ketiga BUMDes mampu mendapatkan sisa hasil usaha (SHU) t dan BUMDes mampu menjalin program kemitraan dengan pihak ketiga C. Indikator Ekonorni, Sosial, dan Lingkungan Desa mempunyai kriteria penilaian dengan masing-masing bobot sebagai berikut:
1.Ada/tidak pengembangan ekonomi masyarakat desa melalui UMKM dengan Bobot 3% (tiga per seratus) dan penilaian sebagai berikut: O Desa tidak memiliki kegiatan pendampingan, pelatihan, bimtek, bantuan kepada UMKM Desa memiliki kegiatan pendampingan, pelatihan, bimtek, bantuan kepada UMKM
2.Ada/tidak Inovasi Desa yang dilakukan pada Tahun berjalan dengan Bo bot 1 % (satu per seratus) dan penilaian sebagai berikut: O Desa tidak memiliki Inovasi Desa pada Tahun berjalan 1 Desa memiliki memiliki Inovasi Desa pada Tahun berjalan
3.Jumlah penghargaan Inovasi Desa atau Penghargaan Tingkat Nasional/Provinsi/Kabupaten dengan Bobot 2% (dua per seratus) 0 = Desa tidak memiliki penghargaan Inovasi Desa atau Penghargaan Tingkat Nasional/Provinsi/Kabupaten = Desa memiliki minimal 1 penghargaan Inovasi Desa atau Penghargaan Tingkat Nasional/ Provinsi / Kabupaten Desa memiliki 2 penghargaan Inovasi Desa atau Penghargaan Tingkat Nasional/Provinsi/Kabupaten Desa memiliki penghargaan Inovasi Desa atau Penghargaan Tingkat Nasional, Provinsi, dan Ka bu paten Desa memiliki penghargaan Inovasi Desa dan Penghargaan Tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten
4.Ada/tidak pengembangan ekonomi lokal desa melalui produk Unggulan masing-rnasing Desa dengan Bobot 6% (enam per seratus) dan penilaian sebagai berikut: O Desa tidak memiliki kegiatan pengembangan ekonomi lokal desa melalui produk unggulan masing-masing Desa 1 Desa memiliki kegiatan pengembangan ekonomi lokal desa melalui produk unggulan masing-masing Desa
5.Jumlah Program Penurunan Angka Kemiskinan dengan Bobot 3% (tiga per seratus) dan penilaian sebagai berikut: O Desa tidak memiliki program penurunan angka kemiskinan 0.25 Desa memiliki minimal 1 program penurunan angka kemiskinan dengan sumber anggaran yangjelas 0.5 Desa memiliki minimal 2 program penurunan angka kemiskinan dengan sumber anggaran yangjelas 0.75 Desa memiliki minimal 3 program penurunan angka kemiskinan dengan sumber anggaran yang jelas 1 = Desa memiliki lebih dari 3 program penurunan angka kemiskinan dengan sumber anggaran yang jelas
6.Jumlah program mitigasi bencana dengan Bobot 6% (enam per seratus) dan penilaian sebagai berikut: 0 = Desa tidak memiliki program mitigasi bencana 0.25 Desa memiliki minimal 1 program mitigasi bencana dengan sumber anggaran yangjelas 0.5 Desa memiliki minimal 2 program mitigasi bencana dengan sumber anggaran yang jelas 0.75 Desa memiliki minimal 3 program mitigasi bencana dengan sumber anggaran yang jelas 1 Desa memiliki lebih dari 3 program mitigasi bencana dengan sumber anggaran yangjelas
7.Ada/tidak Peraturan Desa tentang pengelolaan sampah dengan Bobot 6% (enam per seratus) dan penilaian sebagai berikut: O Desa tidak memiliki Peraturan Desa tentang pengelolaan sampah 1 Desa memiliki Peraturan Desa tentang pengelolaan sampah
8.Ada/tidak Peraturan Desa tentang Program pencegahaan kekerasan anak dan perempuan dengan Bobot 3% (tiga per seratus) dan penilaian sebagai berikut: O Desa tidak memiliki Peraturan Desa tentang pencegahaan kekerasan anak dan Perempuan 1 Desa memiliki Peraturan Desa tentang pencegahaan kekerasan anak dan perempuan
9.Ada/tidak Peraturan Desa ten tang penanganan anak tidak sekolah (ATS) dan anak berisiko putus sekolah (ABPS) dengan Bobot 3% (tiga per seratus) dan penilaian sebagai berikut: O Desa tidak memiliki Peraturan Desa tentang penanganan anak tidak sekolah (ATS) dan anak berisiko putus sekolah (ABPS) 1 Desa memiliki Peraturan Desa tentang penanganan anak tidak sekolah (ATS) dan anak berisiko putus sekolah (ABPS)
10.Ada/tidak program pembangunan desa inklusi dengan Bobot 3% (tiga per seratus) dan penilaian sebagai berikut: O Desa tidak memiliki program kegiatan pembangunan desa inklusi 0.5 Desa merniliki program kegiatan pembangunan desa inklusi dengan sumber anggaran yangjelas 1 Desa memiliki program dan regulasi pembangunan desa inklusi dengan sumber anggaran yangjelas 1 1 . Jumlah program pangan berkelanjutan dengan Bobot 6% (enam per seratus) dan penilaian sebagai berikut: O Desa tidak memiliki program pangan berkelanjutan 0.25 = Desa merniliki minimal 1 kegiatan pangan berkelanjutan dengan sumber anggaran yang jelas 0.5 = Desa merniliki minimal 2 kegiatan pangan berkelanjutan dengan sumber anggaran yang jelas 0.75 = Desa memiliki minimal 3 kegiatan pangan berkelanjutan dengan sumber anggaran yang jelas 1 Desa memiliki lebih dari 3 kegiatan pangan berkelanjutan dengan sumber anggaran yang jelas
12.Jumlah program pengembangan komoditas unggulan desa dengan Bobot 6% (enam per seratus) dan penilaian sebagai berikut: O Desa tidak memiliki program pengembangan komoditas unggulan desa 0.25 = Desa memiliki minimal 1 program pengembangan komoditas unggulan desa dengan sumber anggaran yangjelas 0.5 Desa merniliki minimal 2 program pengembangan komoditas unggulan desa dengan sumber anggaran yangjelas
0.7 5 = Des a memiliki minimal 3 program pengem bangan komoditas unggulan desa dengan sumber anggaran yangjelas 1 Desa memiliki lebih dari 3 program pengembangan komoditas unggulan desa dengan sumber anggaran yangjelas
13.Jumlah program kegiatan lingkungan hidup terkait air, udara, perbaikan tanah dan tutupan lahan dengan Bobot 6% (enam per seratus) dan penilaian sebagai berikut: O Desa tidak memiliki program kegiatan lingkungan hidup terkait air, udara, perbaikan tanah dan tutupan lahan O Desa tidak memiliki program kegiatan lingkungan hidup terkait air, udara, perbaikan tanah dan tutupan lahan 0.25 = Desa memiliki minimal 1 memiliki program kegiatan lingkungan hidup terkait air, udara, perbaikan tanah dan tutupan lahan dengan sumber anggaran yangjelas 0.5 Desa memiliki minimal 2 memiliki program kegiatan lingkungan hidup terkait air, udara, perbaikan tanah dan tutupan lahan dengan sumber anggaran yangjelas
0.7 5 = Desa memiliki minimal 3 memiliki program kegiatan lingkungan hidup terkait air, udara, perbaikan tanah dan tutupan lahan dengan sumber anggaran yangjelas - 1 1 - kegiatan tan aman dengan 1 1 1 0.5 1 Desa memiliki lebih dari 3 memiliki program kegiatan lingkungan hidup terkait air, udara, perbaikan tanah dan tutupan lahan dengan sumber anggaran yang jelas
14.Jumlah kegiatan melakukan penghijauan, pengkayaan tanaman hutan, praktek wanatani (agroforestri) dengan Bobot 6% (enam per seratus) dan penilaian sebagai berikut: 0 = Desa tidak memiliki kegiatan melakukan penghijauan, pengkayaan tanaman hutan, praktek wanatani (agroforestri) 0.25 = Desa memiliki minimal 1 kegiatan melakukan penghijauan, pengkayaan tanaman hutan, praktek wanatani (agroforestri)dengan sumber anggaran yangjelas Desa memiliki minimal 2 kegiatan melakukan penghijauan, pengkayaan tanaman hutan, praktek wanatani (agroforestri) dengan sumber anggaran yangjelas 0.75 = Desa memiliki minimal 3 kegiatan melakukan penghijauan, pengkayaan tanaman hutan, praktek wanatani (agroforestri) dengan sumber anggaran yangjelas Desa memiliki lebih dari 3 program melakukan penghijauan, pengkayaan hutan, praktek wanatani (agroforestri) sumber anggaran yangjelas D. Indikator Pelayanan Publik dan Partisipasi Masyarakat Desa mempunyai kriteria penilaian dengan masing-rnasing bobot sebagai berikut:
1.Ada/tidaknya media transparansi APBDes tahun berjalan dengan Bobot 2% (dua per seratus) dan penilaian sebagai berikut: 0 = Desa tidak memiliki media transparansi APBDes tahun berjalan Desa memiliki media transparansi APBDes tahun berjalan
2.Ada/tidak keterbukaan akses masyarakat dalam pembangunan (kesehatan, pendidikan dan sosial) dengan Bobot 3% (tiga per seratus) dan penilaian sebagai berikut: O Desa tidak melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial (dengan dokumen bukti: undangan kegiatan, absensi untuk mengukur rasio keterwakilan perempuan min. 30%, dokurnentasi, berita acara, notulen) Desa melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial (dengan dokumen bukti: undangan kegiatan, absensi untuk mengukur rasio keterwakilan perempuan min. 30%, dokurnentasi, berita acara, notulen)
3.Ada/tidak program kearifan lokal desa dengan Bobot 2% (dua per seratus) dan penilaian sebagai berikut: O Desa tidak memiliki regulasi atau kegiatan kearifan lokal desa seperti gotong royong, kegiatan adat, seni dan budaya, keagamaan (alat ukur: dokumentasi) 1 Desa memiliki regulasi atau kegiatan kearifan lokal desa seperti gotong royong, kegiatan adat, seni dan budaya, keagamaan (alat ukur: dokumentasi)
4.Ada/tidak layanan aduan manual/online di desa dengan Bobot 3% (tiga per seratus) dan penilaian sebagai berikut: O Desa tidak memiliki layanan aduan manual/online di des a 1 Desa memiliki layanan aduan manual/ online di desa E. Indikator Pengawasan Desa mempunyai kriteria penilaian dengan masing-masing bobot sebagai berikut:
1.Ada/tidak Permasalahan hukum pelaksanaan APBDes dengan Bobot 1 % (satu per seratus) dan penilaian sebagai berikut: O Desa memiliki permasalahan hukum pelaksanaan APB Des 1 Desa tidak memiliki permasalahan hukum pelaksanaan APBDes
2.Ada/tidak Pengawasan BPD dalam penyelenggaraan pemerintah desa dengan Bo bot 1 % (satu per seratus) dan penilaian sebagai berikut: O Tidak tersedianya laporan kinerja BPD tahun Sebelumnya 1 Tersedianya laporan kinerja BPD tahun sebelumnya
3.Ada/tidak keaktifan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan kegiatan pembangunan desa dan pengawasan dengan Bobot 3% (tiga per seratus) dan penilaian sebagai berikut: O Masyarakat desa tidak terlibat aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan kegiatan pembangunan desa dan pengawasan 1 Masyarakat desa terlibat aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan kegiatan pembangunan desa dan pengawasan (dibuktikan dengan: undangan kegiatan, absensi dokumentasi, berita acara, notulen)

(4)Besaran AKD sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) yaitu dengan cara memperhatikan Klaster Tipologi Desa dialokasikan kepada 40 Desa.
1. a.Klaster Tipologi Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat
(3)yaitu:

1.Desa Pesisir 8 Desa;
2.Desa Pegunungan 12 Desa; dan
3.Desa Dataran 20 Desa.

b.Selanjutnya, AKD akan dialokasikan kepada Desa dengan peringkat IKD terbaik dari masing masing tipologi, berdasarkan nilai IKD yang diperoleh.
c.Nilai IKD setiap desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) dan ayat (5) yang dibagikan kepada Desa Penerima Alokasi Kinerja dihitung dengan menggunakan Rumus: IKD(x) = ITL(x) + IPE(x) + IESL(x) + IPPP(x) + IP(x) (XX Alokasi Kinerja Desa per Desa Indeks Kinerja Desa per Desa Total Indeks Kinerja Desa Desa nominative keterangan: IKD(x) IPE(x) IESL(x) Indeks Kinerja Desa per Desa Indeks Pembangunan Ekonomi per Desa Indeks Ekonomi, Sosial dan Lingkungan per Des a IPPP(x) Indeks Pelayanan Publik dan Partisipasi per Desa IP(x) Indeks Pengawasan per Desa
d.Besaran AKO sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) yang dibagikan kepada Desa Penerima Alokasi Kinerja dihitung dengan menggunakan Rumus: AKD(x) = IKD(x)/ EIKDn x Pagu AKO keterangan: AKD(x) IKD(x) EIKDn Desa) Pagu AKO = Total Pagu ADD - Alokasi Dasar
e.Data penilaian kinerja Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) bersumber dari Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan Desa dan/atau Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait.

BAB IV

BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa dalam APBD tahun berkenaan.
(2)Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi Daerah pada tahun anggaran berjalan.

Pasal 9

(1)Besaran Pagu Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2), Bupati menghitung dan menetapkan rincian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk setiap desa.
(2)Rincian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa dialokasikan sebagai berikut:
1. a.Alokasi Dasar; dan
2. b.Alokasi Formula.
(3)Besaran Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibagi secara merata sebesar 60% (enam puluh perseratus) ke masing-masing desa.
(4)Besaran Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pengalokasiannya sebesar 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah dari desa masing-masing.
(5)Variabel dari realisasi hasil pajak dan retribusi daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan ketentuan :
1. a.Babat dari persentase dari realisasi penerimaan hasil pajak masing-masing desa; dan
2. b.Babat dari persentase dari realisasi retribusi daerah masing masing desa.
(6)Rincian pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dihitung dengan cara bobot pajak daerah sama dengan persentase Realisasi Pajak PBB dikali Rasia Persentase Realisasi Pajak PBB setiap desa terhadap total persentase Pajak PBB Kabupaten Luwu Utara ditambah persentase Realisasi Pajak Lainnya setiap desa terhadap total persentase pajak PBB Kabupaten Luwu Utara dibagi jumlah total bobot PBB dan bobot pajak daerah.
(7)Rincian retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dihitung dengan cara bobot Retribusi Daerah sama dengan Persentase Realisasi Retribusi Daerah dikali Rasia Persentase Realisasi Retribusi Daerah setiap desa terhadap total Retribusi Daerah.
(8)Penetapan rincian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap desa untuk setiap tahun berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan. BABV MEKANISME PENYALURAN ALOKASI DANA DESA, PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 10

(1)ADD, Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disalurkan berdasarkan realisasi pendapatan daerah yang masuk ke Kas Umum Daerah yang besarannya untuk tiap-tiap desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)ADD, Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan oleh pejabat Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah keRekening Kas Desa.
(3)ADD, Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat disalurkan perbulan, pertriwulan atau semester tergantung relisasi penerimaan masing-masing sumber dana pada Kas Umum Daerah dan pertimbangan lainnya.
(1)Alokasi Dasar ADD, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diprioritaskan digunakan untuk: 1 . Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;

2.Tunjangan Kepala Desa;
3.Tunjangan dan Operasional BPD;
4.Insentif RT;
5.Operasional Pemerintah Desa; dan
6.Kegiatan sub bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desal lainnya.

(2)Selain digunakan untuk membiayai pririoritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dapat mendukung pendanaan kegiatan dalam bidang/sub bidang pembinaan kemasyarakatan Desa.
(3)AKD ADD digunakan untuk program/kegiatan sebagai berikut:

1.Kegiatan pendampingan, pelatihan, bimtek,atau bantuan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
2.Kegiatan penghijauan, pengkayaan tanaman hutan, perkebunan dan praktek wanatani (agroforestri)
3.Kegiatan penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam
4.Kegiatan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh BUMDes masyarakat secara dan pemberdayaan keterlibatan pembangunan
5.Kegiatan peningkatan menyeluruh dalam masyarakat desa
6.Kegiatan yang diperuntukkan bagi kelompok rentan seperti disabilitas, perempuan, anak, dan manula
7.Kegiatan penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani
8.Kegiatan pencegahan dan penurunan stunting di desa
9.Kegiatan pengelolaan lingkungan hidup, sampah dan limbah masyarakat desa
10.Kegiatan yang mendukung pengembangan komoditas unggulan desa sesuai dengan potensi desa 1 1 . Kegiatan penguatan regulasi desa untuk pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup desa
12.Kegiatan penguatan regulasi desa untuk seni dan budaya
13.Kegiatan pengembangan inovasi desa
14.Kegiatan pengelolaan hutan milik desa
15.Kegiatan pemeliharaan sumber air bersih milik desa (mata air/tandon penampungan air hujan/sumur bor)
16.Kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa

BAB VII

PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 52 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian, Perhitungan, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Bagian Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2022 Nomor 52) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…