DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2025

Nomor: 10
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Luwu Utara

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Pasal 1 Pasal 2 Pasal 3 Pasal 4 Pasal 5 Pasal 6 Pasal 7

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai hasil perhitungan atas besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara sesuai data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023, telah ditetapkan kelompok kemampuan keuangan daerah Kabupaten Luwu Utara pada tahun anggaran 2025 berada dalam kelompok kemampuan keuangan daerah sedang;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, bahwa Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Tunjangan Komunikasi lntensif dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2025; ----------- Mengingat 1 . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
3.Undang-Undang Nomor 1 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pan demi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7.Pera tu ran Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 ten tang Hak Keuangan dan Adrninistratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakiian Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengeloiaan Keuangan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 1 1 . Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2017 ten tang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 355);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 380);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nornor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 392);
14.Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah (Serita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2025 Nomor 7); MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalarn Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.

2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalarn sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalarn Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6.Pimpinan DPRD adalah ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara.
7.Anggota DPRD adalah anggota DPRD Kabupaten Luwu Utara.
8.Kemarnpuan Keuangan Daerah adalah Kemarnpuan Keuangan Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2025.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10.Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD. 1 1 . Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
12.Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.

Pasal 2

Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Tahun Anggaran 2025, dengan rincian:

a.Tunjangan Komunikasi Intensif diberikan paling banyak sebesar 5 (lima) kali uang representasi Ketua DPRD; dan
b.Tunjangan Reses diberikan paling banyak sebesar 5 (Iima) kali uang representasi Ketua DPRD.

Pasal 3

(1)Besaran Tunjangan Komunikasi lntensif Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan setiap bulan, dengan rincian:
1. a.ketua sebesar 5 (Iima) kali Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) atau sama dengan Rpl0.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
2. b.wakil ketua sebesar (lima) kali Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) atau sama dengan Rpl0.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah); dan
3. c.anggota sebesar 5 (lima) kali Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) atau sama dengan Rpl0.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
(2)Besaran Tunjangan Reses Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, diberikan setiap melaksanakan reses, dengan rincian:
1. a.ketua sebesar 5 (Iima) kali Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) atau sama dengan Rpl0.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
2. b.wakil ketua sebesar 5 (Iima) kali Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) atau sama dengan Rpl0.500.000,00 (sepuluh juta Iima ratus ribu rupiah); dan
3. c.anggota sebesar 5 (Iima) kali Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) atau sama dengan Rpl0.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 4

Pimpinan DPRD diberikan DO, dengan rincian:

a.DO ketua DPRD disediakan paling banyak 4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRD; dan
b.DO setiap wakil ketua disediakan paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali jumlah uang representasi wakil ketua.

Pasal 5

Besaran DO Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diberikan setiap bulan, dengan rincian:

a.ketua sebesar 4 (empat) kali Rp2.100.000,00 (duajuta seratus ribu rupiah) atau sama dengan Rp8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah); dan
b.wakil ketua sebesar 2,5 (dua koma lima) kali Rpl .680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) atau sama dengan Rp4.200.000,00 (empatjuta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 6

Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD serta DO Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5 mulai berlaku pada tanggal 2 januari 2025.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap pengundangan penempatannya Utara. PARAF KOORDINASI S E K DA t ASISTEN ,1 KABAGHUKUM .... orang mengetahuinya, memerintahkan Pera tu ran Bupati rm dengan dalam Serita Daerah Kabupaten Luwu 2025 BERlTA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2025 NOMOR 1 0

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…