DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 21 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TUJUAN, KEBIJAKAN, PRINSIP, DAN ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA BAB III PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA BAB IV PENGAWASAN DAN PEMBINAAN BAB V KETENTUAN PERALIHAN BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sak.it Umum Daerah Andi Djemma Masamba; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1 7 1 , T arn b ah an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2 0 1 9 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2 0 1 8 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7.Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Sadan Layanan Umum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1 2 1 3 ) ;
8.Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 487); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PADA SADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANDI DJEMMA MASAMBA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalarn Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1 . Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.

2.Sadan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas atau badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalarn pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
3.Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Andi Djemma Masarnba.
4.Direktur Rumah Sakit Umum Daerah yang selanju tnya disebu t Direktur RSUD adalah Direktur RSUD Andi Djemma Masarnba.
5.Pengadaan Barang/Jasa BLUD yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa di BLUD RSUD yang bersumber dari jasa layanan, hi bah tidak terikat, hasil kerja sama dengan pihak lain dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah yang prosesnya dilakukan sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
6.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.
7.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi BLUD.
8.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja BLUD.
9.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
10.Pejabat Pengadaan adalah pejabat adrninistrasi, pejabat fungsional, atau personel yang ditunjuk oleh Direktur RSUD yang bertugas melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/atau E-purchasing. 1 1 . Kelompok Kerja Pemilihan yang selanj utnya disebu t Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh Direktur RSUD untuk mengelola pemilihan penyedia.
12.Penyelenggara Swakelola adalah tim yang menyelenggarakan kegiatan secara swakelola.
13.Pelaku Usaha adalah badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
14.Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
15.Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh BLUD, instansi lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.
16.Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dimanfaatkan oleh penggunadipergunakan atau barang.
17.Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pernbangunan, pengoperasian, perneliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
18.Jasa Konsultansi adalah jasa layanan, profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
19.Jasa Lainnya adalah jasa nonkonsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
20.Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa. 2 1 . Konsolidasi Pengadaan Barang/ J asa adalah strategi Pengadaan Barang/ Jasa yang menggabungkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis.
22.Satuan Pengawas Internal adalah perangkat rumah sakit yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu Direktur RSUD untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat.
23.E-Purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui Sistem katalog elektronik atau toko daring yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Pasal 2

sebagai Pengadaan dimaksudkan pelaksanaan

(1). Peraturan Bupati im pedoman dalam Barang/ Jasa.
(2)Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum bagi terselenggaranya Pengadaan Barang/ J asa.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi Pengadaan Barang/Jasa yang anggarannya bersumber dari:

a.jasa layanan;
b.hibah tidak terikat;
c.hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
d.lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN, PRINSIP, DAN ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 4

Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk:

a.menjarnin ketersediaan Barang/jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLVD;
b.mendorong penggunaan produk dalarn negeri;
c.mendorong peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi;
d.mendorong peran serta Pelaku Usaha nasional; dan
e.mendorong pengadaan berkelanjutan.

Pasal 5

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:

a.meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/ J asa;
b.melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, dan kompetitif serta praktik bisnis yang sehat;
c.mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik;
d.mendorong penggunaan Barang/jasa dalarn negeri dan standar nasional Indonesia;
e.memberikan kesempatan kepada usaha mikro, usaha kecil, dan usaha koperasi; dan
f.melaksanakan pengadaan berkelanjutan.

Pasal 6

(1)Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip:
1. a.efisien;
2. b.efektif;
3. c.transparan;
4. d.bersaing;
5. e.adil/ tidak diskriminatif;
6. f.aku n tab el.
(2)Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a yakni pengadaan barang/jasa harus diusahakan untuk memaksimalkan hasil dengan menggunakan sumber daya seminimal mungkin.
(3)Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf b yakni pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
(4)Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf c yakni keterbukaan informasi yang diberikan kepada semua pihak.
(5)Bersaing sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf d yakni pemberian kesempatan yang sama kepada semua penyedia barang dan jasa untuk berpartisipasi dalam proses pengadaan.
(6)Adil/tidak diskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf e yakni menjamin proses pengadaan barang/jasa memberikan perlakuan yang sama bagi seluruh calon penyedia barang/jasa yang tertarik.
(7)Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf f yakni kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan pengadaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

Pelaksana Pengadaan yang terlibat dalam proses Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika: tertib, disertai rasa sasaran, Pengadaan mencapai tujuan

a.melaksanakan tugas secara tanggung jawab untuk kelancaran, dan ketepatan Barang/ J asa;
b.bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/ J asa;
c.tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat; segala dengan
d.menerima dan bertanggung jawab atas keputusan yang ditetapkan sesuai kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
e.menghindari dan mencegah terjadinya kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/ J asa;
f.menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan BLVD;
g.menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
h.tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/ J asa.

BAB III

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 8

(1)Pengadaan Barang/Jasa meliputi:
1. a.Barang;
2. b.Pekerjaan Konstruksi;
3. c.Jasa Konsultansi; dan
4. d.Jasa Lainnya.
(2)Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat dilakukan secara terintegrasi.
(3)Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilaksanakan dengan cara:
1. a.Swakelola; dan/atau
2. b.Penyedia.
(4)Tahapan Pengadaan Barang/Jasa secara umum meliputi:
1. a.perencanaan pengadaan;
2. b.persiapan pengadaan;
3. c.persiapan pemilihan;
4. d.pelaksanaan pemilihan; dan
5. e.pelaksanaan kontrak.

Pasal 9

( 1 ) Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas aparatur sipil negara, atau tenaga profesional yang memaharni tata cara pengadaan di lingkungan BLVD.

(2)Pemahaman di bidang Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ditunjukkan dengan:
1. a.sertifikat kompetensi bidang Pengadaan Barang/ J asa;
2. b.sertifikat pelatihan di bidang Pengadaan Barang/Jasa; atau
3. c.pengalaman di bidang Pengadaan Barang/Jasa.
(3)Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikeluarkan oleh lembaga yang membidangi Pengadaan Barang/Jasa pemerintah atau badan yang menangani sertifikasi profesi.
(4)Direktur RSUD dapat membentuk unit yang memiliki tugas menyelenggarakan dukungan Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD.
1. a.PA;
2. b.KPA;
3. c.PPK;
4. d.PPTK;
5. e.Pejabat Pengadaan;
6. f.Pokja Pemilihan;
7. g.Penyelenggara Swakelola; dan
8. h.Penyedia.
9. a.melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
10. b.mengadakan ikatan/perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
11. c.menetapkan perencanaan pengadaan;
12. d.menetapkan dan mengumumkan RUP;
13. e.melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/ J asa;
14. f.menetapkan Penunjukan Langsung untuk tender/ seleksi gagal;
15. g.menetapkan pengenaan Sanksi Daftar Hitam;
16. h.menetapkan PPK;
17. i.menetapkan PPTK;
18. j.menetapkan Pejabat Pengadaan;
19. k.menetapkan penyelenggara Swakelola; I. menetapkan tim teknis;
20. m.menetapkan tim untuk pelaksanaan juri atau tim ahli melalui sayembara atau kontes;
21. n.menyatakan tender gagal atau seleksi gagal;
22. o.melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
23. p.menetapkan pemenang pemilihan atau Penyedia untuk metode pemilihan: 1 . Tender, penunjukan langsung, atau E purchasing untuk paket Pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya dengan nilai pagu anggaran di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
  1. 2.seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai pagu anggaran di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(2)PA dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPA.

Pasal 12

( 1 ) KPA dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA.

(2)Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , KPA berwenang menjawab sanggah banding peserta tender Pekerjaan Konstruksi.
(3)Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan oleh Bupati atas usu! Direktur RSUD.
(4)KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan:
1. a.melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas anggaran belanja; dan/atau
2. b.mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalarn batas anggaran yang telah ditetapkan.
(5)Pengaturan tugas dan/atau kewenangan PPK, PPTK, Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan, dan Penyedia diatur dalarn Peraturan Direktur RSUD.

Pasal 13

( 1) Metode pemilihan Penyedia Barang, Pekerjaan Konstruksi, atau Jasa Lainnya terdiri atas:

a.E-purchasing;
b.pengadaan langsung;
c.penunjukan Langsung; dan
d.Tender.

(2)Metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi terdiri atas:
1. a.seleksi;
2. b.pengadaanlangsung; dan
3. c.penunjukan langsung.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…