DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2025

Nomor: 10
Tahun: 2025
Ditetapkan: 12 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Didalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Renaksi Penerapan SPM Tahun 2024-2026; Pemantauan Dan Evaluasi; Pendanaan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan dasar yang berkualitas dan tepat waktu perlu menerapkan standar pelayanan minimal;
c.bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar minimal perlu menyusun rencana aksi daerah dalam bentuk Peraturan Bupati;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2024-2026; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 SALINAN Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178;
7.Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
8.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi, Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 158);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
13.Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
14.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204); MEMUTUSKAN: Menetapkan : RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2024-2026. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimal mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 11 ayat 3 yang menyebutkan bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar. Kemudian pada pasal 18 mengamanatkan bahwa penyelenggara pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar harus berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2.Bupati adalah Bupati Magelang.
3.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
7.Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
8.Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut Renaksi Penerapan SPM adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dan langkah-langkah operasional dalam pencapaian target pemenuhan SPM.
9.Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

KONDISI DAN PERMASALAHAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM 2.1 Kondisi Pemenuhan Penerapan SPM Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Penerapan SPM diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.

Pasal 2

Renaksi Penerapan SPM Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan SPM yang digunakan untuk:

a.pedoman dan arahan bagi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
1. 1.pendidikan;
2. 2.kesehatan;
3. 3.pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman
4. 4.ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum;
5. 5.ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebencanaan;
6. 6.ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran; dan
7. 7.sosial, dalam upaya pencapaian target SPM dan pencapaian sasaran pemenuhan Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
b.pedoman bagi Daerah dalam penyusunan:
1. 1.dokumen perencanaan jangka panjang dan jangka menengah;
2. 2.pelaksanaan;
3. 3.pemantauan; dan
4. 4.evaluasi.

Pasal 3

(1)Renaksi Penerapan SPM Tahun 2023-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.bab I : pendahuluan;
2. b.bab II : kondisi dan permasalahan pemenuhan penerapan SPM;
3. c.bab III : strategi dan pemenuhan penerapan SPM;
4. d.bab IV : pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan SPM; dan
5. e.bab V : kesimpulan dan saran.
(2)Dokumen Renaksi Penerapan SPM Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

STRATEGI DAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM Dalam rangka pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Kabupaten Magelang telah menerbitkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

(1)Bupati melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Renaksi Penerapan SPM Tahun 2024-2026.
(2)Pemantauan dan evaluasi penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh tim penerapan SPM Daerah.
(3)Pemantauan dan evaluasi penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap triwulan dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
(4)Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan penerapan SPM tahun berikutnya.

Pasal 5

(1)Tim penerapan SPM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terdiri atas:
1. a.penanggung jawab: Bupati;
2. b.ketua: Sekretaris Daerah;
3. c.wakil ketua I: asisten pemerintahan dan kesra pada Sekretariat Daerah;
4. d.wakil ketua: kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan;
5. e.sekretaris: kepala bagian pemerintahan Sekretariat Daerah;
6. f.anggota terdiri atas:
  1. 1.kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib terkait Pelayanan Dasar;
  2. 2.kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan terkait pengelolaan keuangan Daerah;
  3. 3.inspektur;
  4. 4.kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika;
  5. 5.kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil; dan
  6. 6.kepala Perangkat Daerah dan/atau kepala unit kerja sesuai dengan kebutuhan Daerah. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
(2)Tim penerapan SPM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
1. a.mengoordinasikan rencana aksi penerapan SPM;
2. b.melakukan koordinasi dengan tim penerapan SPM daerah provinsi dalam pelaksanaan penerapan SPM;
3. c.melakukan koordinasi penerapan SPM dengan Perangkat Daerah pengampu SPM;
4. d.mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik;
5. e.mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
6. f.mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
7. g.mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan SPM Daerah;
8. h.mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis penerapan SPM Daerah;
9. i.mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM Daerah;
10. j.melakukan sosialisasi penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
11. k.menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM Daerah, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi Pemerintahan Daerah yang terintegrasi;
12. l.mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya;
13. m.melakukan rapat secara berkala; dan
14. n.melaporkan penerapan SPM kepada sekretariat bersama melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi secara triwulan.
(3)Tim penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4)Tim penerapan SPM dalam melaksanakan tugas berkoordinasi dengan tim Penerapan SPM provinsi.

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PENERAPAN SPM 4.1 Pemantauan dan Evaluasi SPM Standar Pelayanan Minimal merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Penerapan SPM dan pemenuhan Pelayanan Dasar tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota.

Pasal 6

Pendanaan pelaksanaan Renaksi Penerapan SPM Daerah bersumber dari:

a.APBD; dan/atau
b.sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang. Ditetapkan di Kota Mungkid pada tanggal 12 Februari 2025 Pj. BUPATI MAGELANG, ttd SEPYO ACHANTO Diundangkan di Kota Mungkid pada tanggal 12 Februari 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG, ttd ADI WARYANTO BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025 NOMOR 10 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ${ttd} RATNA YULIANTY, S.H., M.H. Pembina Tingkat I NIP. 196807301997032003 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara 7 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2024-2026 RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2024-2026 Atas ketentuan tersebut di atas, pada tahun 2018 pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan Dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Lingkup standar pelayanan dasar meliputi 6 urusan wajib meliputi:

a.pendidikan;
b.kesehatan;
c.pekerjaan umum;
d.perumahan rakyat;
e.ketentraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat; dan
f.sosial. Keenam urusan tersebut merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Berdasarkan ketetapan tersebut, Pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi unsur SPM pada urusan pembangunan tersebut dengan berpedoman pada standar teknis yang sudah ditetapkan oleh masing-masing kementerian yang membawahi urusan wajib Pelayanan Dasar tersebut. Secara umum standar teknis dalam penerapan SPM sekurang- kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, Standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial, dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. Percepatan penerapan dan pencapaian SPM dilatarbelakangi karena penerapan pencapaian SPM belum optimal. Penerapan dan pencapaian SPM masih banyak menghadapi kendala yaitu masih terbatasnya pemahaman Pemerintah Daerah dalam menghitung target indikator SPM, belum disusunnya rencana pencapaian SPM beserta penganggarannya. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara 8 Dalam rangka perwujudan percepatan dan pencapaian SPM di Daerah, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dimana pada Pasal 21 ayat (2) menyebutkan Tim Penerapan SPM Daerah Kabupaten/Kota mempunyai tugas diantaranya mengoordinasikan Renaksi Penerapan SPM dalam bentuk peraturan bupati/wali kota. 1.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran Maksud dari kegiatan penyusunan Renaksi Penerapan SPM adalah untuk menjadi acuan bagi Perangkat Daerah pengampu SPM dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian pemenuhan Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Sementara itu tujuan penyusunan Renaksi Penerapan SPM adalah sebagai berikut:
a.memastikan pelaksanaan jenis dan mutu serta penerima Pelayanan Dasar yang sudah ditetapkan dalam SPM yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Kabupaten Magelang;
b.menggambarkan kondisi pencapaian SPM sesuai dengan yang ditargetkan Pemerintah Daerah baik dari sisi kinerja maupun kemampuan anggaran;
c.menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM; dan
d.menyediakan langkah-langkah dalam bentuk rencana program, kegiatan yang disertai pendanaan dalam menyusun target pencapaian SPM. Kebijakan dan program pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang dalam mencapai sasaran yaitu meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan kebijakan serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dengan program penyempurnaan sistem manajemen pelayanan publik. 1.3 KONDISI UMUM DAERAH 1.3.1 Luas Wilayah dan Batas Wilayah Kabupaten Magelang dengan ibukota di Kota Mungkid, termasuk dalam wilayah administrasi Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah berdasarkan publikasi BPS 1.085,730 km2 (seribu delapan puluh lima koma tujuh tiga kilo meter persegi), sedangkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1- 6117 Tahun 2022 Tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, luas Kabupaten Magelang adalah 1.129,983 km2 (seribu seratus dua puluh sembilan koma sembilan delapan tiga kilo meter persegi). Secara geografis, Kabupaten Magelang terletak pada posisi antara 110 0 01’ 51” – 110 0 26’58” Bujur Timur dan 7 0 19’13” – 7 0 42’16” Lintang Selatan, dengan batas- batas Kabupaten Magelang sebagai berikut: Sebelah Utara : Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang Sebelah Timur : Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali Sebelah Selatan : Kabupaten Purworejo dan Daerah Istimewa Yogyakarta Sebelah Barat : Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo Bagian Tengah : Kota Magelang Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara 9 Gambar 1.1 Peta Wilayah Adminsitrasi Kabupaten Magelang Sumber: RTRW Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030 Letak Kabupaten Magelang yang strategis dapat dilihat dari posisinya, yaitu di antara dua kota besar, Kota Yogyakarta dan Kota Semarang. Selain itu, letak strategis Kabupaten Magelang juga dapat dilihat dari posisinya yang berada diantara jalur pantura dengan jalur pantai selatan, jalur utara-selatan dan di tengah Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Magelang juga berada di antara perlintasan jalur ekonomi, yaitu Semarang-Magelang-Purwokerto dan Semarang- Magelang-Yogyakarta-Solo, sehingga memudahkan aksesibilitas, mendorong perkembangan ekonomi dan pertumbuhan wilayah Kabupaten Magelang. Berikut tabel mengenai luas masing-masing kecamatan, jumlah desa, dan kelurahan serta jarak kecamatan ke ibukota kabupaten di Kabupaten Magelang. Tabel 1.1 Luas Kecamatan, Jumlah Desa dan Kelurahan, serta Jarak dari Ibukota Kabupaten ke Kecamatan di Kabupaten Magelang Tahun 2022 No . Kecamatan Jumla h Desa Jumlah Keluraha n Luas Wilayah (Km 2 ) Persentas e (%) Jarak ke Ibukota Kabupate n 1 Salaman 20 - 68,87 6,34 15 2 Borobudur 20 - 54,55 5,02 4 3 Ngluwar 8 - 22,44 2,07 22 4 Salam 12 - 31,63 2,91 19 5 Srumbung 17 - 53,18 4,90 19 6 Dukun 15 - 53,40 4,92 21 7 Muntilan 13 1 28,61 2,64 17 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara 10 No . Kecamatan Jumla h Desa Jumlah Keluraha n Luas Wilayah (Km 2 ) Persentas e (%) Jarak ke Ibukota Kabupate n 8 Mungkid 14 2 37,40 3,44 7 9 Sawangan 15 - 72,37 6,67 15 10 Candimuly o 19 - 46,95 4,32 17 11 Mertoyuda n 12 1 45,35 4,18 6 12 Tempuran 15 - 49,04 4,52 8 13 Kajoran 29 - 83,41 7,68 31 14 Kaliangkrik 20 - 57,34 5,28 34 15 Bandongan 14 - 45,79 4,22 20 16 Windusari 20 - 61,65 5,68 25 17 Secang 19 1 47,34 4,36 22 18 Tegalrejo 21 - 35,89 3,31 22 19 Pakis 20 - 69,56 6,41 29 20 Grabag 28 - 77,16 7,11 33 21 Ngablak 16 - 43,80 4,03 37 Jumlah 367 5 1.085,7 3 Sumber : Kabupaten Magelang Dalam Angka Tahun 2022 1.3.2 Topografi Wilayah Kabupaten Magelang secara topografis sangat beragam dari dataran rendah sampai dengan dataran tinggi. Daerah yang bertopografi datar seluas 8.599 ha, bergelombang seluas 44.784 ha, topografi curam seluas 41.037 ha, dan sangat curam seluas 14.155 ha. Ketinggian wilayah antara 153-3.065 meter di atas permukaan laut. Ketinggian rata-rata 360 meter di atas permukaan laut. Kelerengan lahan dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 1.2 Kelerengan Lahan di Kabupaten Magelang No. Kemiringan Klasifikasi Wilayah 1 0 - 2% Datar Kecamatan Mertoyudan, Secang, Windusari, Sawangan, dan Salaman (± 1,5% dari luas wilayah) 2 2 – 15% Bergelombang sampai berombak Sebagian besar kecamatan (17 kecamatan) atau 55% dari seluruh wilayah 3 15 – 40% Bergelombang sampai berbukit Kecamatan Windusari, Kaliangkrik, Kajoran, Srumbung, sebagian Ngablak, Pakis, Sawangan, dan sedikit di Kecamatan Dukun (meliputi 25,5% dari seluruh wilayah)
1. 4.> 40% Berbukit sampai bergunung-gunung Kecamatan Windusari, Kaliangkrik, Srumbung, Ngablak, Pakis, Sawangan, dan Dukun (18% dari luas wilayah) Sumber : RTRW Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara 11 Luas wilayah Kabupaten Magelang menurut penggunaannya terdiri atas lahan sawah, lahan kering, lahan pertanian bukan sawah, dan lahan bukan pertanian. Terdapat pengurangan luasan lahan sawah dari 27.026 ha pada tahun 2020 menjadi 25.269 ha pada tahun 2021. Perkembangan penggunaan lahan di Kabupaten Magelang tahun 2017-2021 disajikan pada tabel berikut: Tabel 1.3 Penggunaan Lahan di Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021 (Ha) N o. Penggunaan Lahan Tahun 2017 2018 2019 2020 2021” A Lahan sawah 1 Irigasi 27.73 2 27.73 2 22.91 1 22.38 3 21.342 2 Tadah hujan 8.949 8.949 4.988 4.643 3.927 Jumlah 36.68 1 36.68 1 27.89 9 27.02 6 25.269 B Lahan kering 1 Tegal kebun 31.81 3 31.81 3 37.46 2 38.05 0 36.146 2 Perkebunan 2.317 2.317 2.725 2.725 2.728 3 Hutan rakyat 5.609 5.609 5.467 5.467 6.120 4 Padang rumput 2 2 2 2 61 5 Sementara tidak ditanami 7 7 9 36 67 6 Lainnya (kolam/empang/hu tan negara) 9.746 9.746 3.207 3.054 6.394 7 Hutan Negara - - 6.500 6.500 5.785 Jumlah 49.49 4 49.49 4 55.37 2 55.83 4 57.301 Total lahan pertanian (A+B) 86.17 5 86.17 5 83.27 1 82.86 0 82.570 C Lahan bukan pertanian 1 (Jalan, permukiman, perkantoran, sungai, dll) 22.39 8 22.39 8 25.30 2 25.71 3 26.003 TOTAL (A+B+C) 108.5 73 108.5 73 108.5 73 108.5 73 108.57 3 Sumber : Kabupaten Magelang Dalam Angka Tahun 2021 *) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang Tahun 2022 Variasi penggunaan lahan di Kabupaten Magelang merupakan salah satu potensi sumber daya lahan. Data menunjukkan bahwa penggunaan lahan terluas adalah lahan pertanian. Oleh karena itu, sektor pertanian dijadikan unggulan karena adanya daya dukung potensi/ketersediaan lahan. Berdasarkan hasil penghitungan KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024, daya dukung lahan terbangun di Kabupaten Magelang masuk dalam kategori daya dukung lahan bersyarat atau sedang dengan nilai 2,96. Kondisi tersebut mendekati kondisi daya dukung lahan baik jika nilai DDLB > 3. Dengan demikian, Kabupaten Magelang masih memiliki daya tampung bangunan yang relatif baik untuk pengembangan. Namun untuk ke depannya harus tetap memperhatikan karakteristik Kabupaten Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara 12 Magelang. Secara geologi, pada bagian barat daya (Kecamatan Salaman) dan bagian selatan (Kecamatan Borobudur) di wilayah Kabupaten Magelang tersusun dari batuan breksi, andesit, dasit, tufa lapili, aglomerat, dan lava andesit yang merupakan bagian dari formasi andesit tua. Batuan dari gunung berapi yang ada di sekeliling wilayah ini merupakan unsur batuan yang membentuk Dataran Kabupaten Magelang berupa tanah endapan alluvial yang subur. Sementara itu, Kabupaten Magelang bagian tengah merupakan tanah endapan/alluvial yang merupakan lapukan dari batuan induknya. Sedangkan di lereng dan kaki gunung merupakan tanah endapan vulkanis. Gambar 1.2 Peta Sebaran Bahan Tambang di Kabupaten Magelang Sumber : RTRW Kabupaten Magelang Tahaun 2010 – 2030 Secara fisik, Kabupaten Magelang yang berbentuk cekungan (basin) dan dikelilingi oleh gunung, mulai dari Gunung Sumbing, Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Andong, Gunung Telomoyo dan Pegunungan Menoreh yang memberikan manfaat positif bagi Kabupaten Magelang, seperti berlimpahnya bahan galian tambang golongan B dan C. Bahan tambang galian B dan C tersebut banyak tersebar di seluruh Kabupaten Magelang. Jenis bahan tambang yang jumlahnya relatif banyak adalah pasir batu dan marmer. 1.3.3 Hidrologi Kabupaten Magelang memiliki curah hujan tinggi dan sumber air yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pertanian, rumah tangga, dan industri serta kebutuhan lainnya. Wilayah Kabupaten Magelang terletak pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Progo dan Bogowonto. Luas dari wilayah DAS Progo adalah 246.207,78 Ha, yang berada di Provinsi Jawa Tengah seluas 175.047,66 Ha dan di Provinsi D.I. Yogyakarta seluas 71.160,12 Ha. Sebagian besar wilayah Kabupaten Magelang merupakan DAS Progo bagian hulu seluas 107.637,97 Ha, yang terdapat sungai yang cukup besar yaitu Sungai Progo. DAS Progo ini meliputi 21 kecamatan di Kabupaten Magelang. Sedangkan DAS Bogowonto berada disebagian kecil wilayah Kecamatan Salaman dan Kajoran. Potensi hidrologi yang dimiliki Kabupaten Magelang yang dapat dimanfaatkan adalah:
a.air permukaan yaitu air yang mengalir di sungai-sungai, baik sungai besar maupun sungai kecil. Sungai besar yang ada di Kabupaten Magelang adalah Sungai Progo; dan Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara 13
b.air tanah di Kabupaten Magelang air tanah berdasarkan hidrologi dapat dibedakan menjadi 2 (dua) mandala air tanah, yaitu: 1) mandala air tanah gunung api strato, air tanah jenis ini terletak di antara puncak sampai lereng Gunung Api Merbabu, Merapi, dan Sumbing. dan 2) mandala air tanah antar pegunungan, air tanah jenis ini berada diantara Gunung Api Merbabu, Merapi, dan Sumbing yang terletak di ketinggian berkisar antara 300-500 m di atas permukaan laut. Air tanah di Daerah ini tersedia cukup banyak dengan produktivitas aquifer yang tinggi dan muka air tanah ini cukup dangkal (<10 m) dan debit sumur mencapai 4 liter/detik. Posisi Kabupaten Magelang yang terletak di hulu DAS Progo dan dikelilingi oleh 3 (tiga) gunung api besar yang menyebabkan Kabupaten Magelang kaya akan mata air. Di dalam Profiling Mata Air tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang, inventarisasi mata air dilakukan pada 307 mata air. Pengukuran debit mata air dilakukan dari bulan Juni sampai dengan Agustus 2022. Hasil klasifikasi pengukuran debit mata air di Kabupaten Magelang disajikan pada tabel berikut ini: Tabel 1.4 Klasifikasi Mata Air Berdasarkan Pengukuran Debit Tahun 2019 – 2022 N o Kela s Debit (L/Detik) Jumlah Mata Air Tahun 2019 Jumlah Mata Air Tahun 2020 Jumlah Mata Air Tahun 2021 Jumlah Mata Air Tahun 2022 1 I ≥ 10.000 Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada 2 II 1000 ≤ X < 10.000 1 Mata Air Tidak Ada 1 Mata Air 1 Mata Air 3 III 100 ≤ X < 1000 20 Mata Air 22 Mata Air 19 Mata Air 17 Mata Air 4 IV 10 ≤ X < 100 50 Mata Air 46 Mata Air 51 Mata Air 52 Mata Air 5 V 1 ≤ X < 10 69 Mata Air 56 Mata Air 85 Mata Air 88 Mata Air 6 VI 0.1 ≤ X < 1 81 Mata Air 90 Mata Air 85 Mata Air 81 Mata Air 7 VII 0.01 ≤ X < 0.1 7 Mata Air 9 Mata Air Tidak Ada 2 Mata Air 8 VIII < 0.01 0 Mata Air 2 Mata Air 2 Mata Air 0 Mata Air Mati 1 2 3 Tidak Ada Limpasan 42 57 (Kelas VIII) 18 (Kelas VIII) Tidak diukur 45 Total Terukur 228 268 302 262 Total Debit (L/detik) 8.971,89 8.510,38 9.682,66 9.959,00 Total Debit (m3/tahun) 282.937.491,5 0 268.383.321,6 0 305.352.302,6 9 314.066.979,8 5 Sumber : Profiling Mata Air Kab. Magelang Tahun 2022 Sedangkan menurut hasil analisis KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024, potensi air limpasan Kabupaten Magelang sebesar 1.181.862.220,51 m3/tahun dan potensi mata air sebesar 270.921.045,60 m3/tahun, sehingga total potensi ketersediaan air Kabupaten Magelang adalah sebesar 1.452.783.266,11 m3/tahun. Sedangkan kebutuhan air Kabupaten Magelang mencapai 912.851.010 m3/tahun. Nilai daya dukung air di Kabupaten Magelang berada pada kisaran 1,59 yang berarti daya dukung air Kabupaten Magelang termasuk dalam kelompok daya dukung bersyarat atau sedang. Selain itu, keberadaan tiga gunung api besar di wilayah Kabupaten Magelang dengan kondisi fisiknya yang spesifik merupakanrecharge area bagi DAS Kabupaten Magelang. Mata air yang bermunculan di kaki Gunung Merapi, Merbabu, dan Sumbing tersebut merupakandischarge area. Berdasarkan kondisi tersebut, maka dapat dikatakan bahwarecharge area dandischarge area di Kabupaten Magelang berada dalam satu wilayah administrasi. Hal tersebut akan mempermudah pengelolaan lingkungan utamanya dalam pengelolaan sumber daya air, sehingga Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara 14 akan terwujud tata kelola lingkungan yang lebih baik. 1.3.4 Klimatologi Suhu rata-rata di Kabupaten Magelang adalah 25,62 0 C dengan kelembaban udara 82%. Curah hujan rata-rata 3.922 mm/tahun dengan jumlah hari hujan 189 hari dan kecepatan angin 1,8 knot. Curah hujan merupakan salah satu sumber daya air yang mempengaruhi besaran debit mata air. Berdasarkan data BPS Kabupaten Magelang, curah hujan pada tahun 2019 berkisar antara 0 - 604 mm/bulan, tahun 2020 berkisar antara 20 - 507 mm/bulan, dan pada tahun 2021 berkisar antara 16 – 531 mm/bulan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Magelang mempunyai curah hujan yang tinggi. Berdasarkan klasifikasi iklim menurut Schmidt Ferguson, Mohr maupun Oldeman, Kabupaten Magelang sebagian besar bertipe iklim basah. Suatu bulan disebut bulan kering, jika dalam satu bulan terjadi curah hujan kurang dari 100 mm. Disebut bulan basah, jika dalam satu bulan curah hujannya lebih dari 200 mm. Bulan basah dan bulan kering dikaitkan dengan kegiatan pertanian di Daerah tertentu, sehingga penggolongan iklimnya disebut juga zona agroklimat. Dengan jumlah curah hujan sebesar 200 mm tiap bulan dipandang cukup untuk membudidayakan padi sawah. Sedangkan untuk budi daya palawija, jumlah curah hujan minimal yang diperlukan adalah 100 mm tiap bulan. 1.3.5 Penggunaan Lahan Penggunaan lahan di Kabupaten Magelang terdiri atas lahan sawah, lahan kering dan lahan pertanian bukan sawah dan lahan bukan pertanian. Pada tahun 2022 terdapat pengurangan luasan lahan sawah dari 36.681 hektar pada tahun 2018 menjadi 25.268 hektar pada tahun 2022. Perkembangan penggunaan lahan di Kabupaten Magelang tahun 2018-2022 disajikan pada tabel berikut: Tabel 1.5 Penggunaan Lahan di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022 (Ha) No. Penggunaan Lahan Tahun 2018 2019 2020 2021** 2022 ** A Lahan sawah 1 Irigasi 27.732 22.911 22.383 21.342 21.356 2 Tadah hujan 8.949 4.988 4.643 3.927 3.912 Jumlah 36.681 27.899 27.026 25.269 25.268 B Lahan kering 1 Tegal kebun 31.813 37.462 38.050 36.146 38.730 2 Perkebunan 2.317 2.725 2.725 2.728 2.507 3 Hutan rakyat 5.609 5.467 5.467 6.120 6.122 4 Padang rumput 2 2 2 61 2 5 Sementara tidak ditanami 7 9 36 67 29 6 Lainnya (kolam/empang/hutan negara) 9.746 3.207 3.054 6.394 4.920 7 Hutan Negara - 6.500 6.500 5.785 5.844 Jumlah 49.494 55.372 55.834 57.301 56.368 Total lahan pertanian (A+B) 86.175 83.271 82.860 82.570 81.636 C Lahan bukan pertanian 1 (Jalan, permukiman, perkantoran, sungai, dll) 22.398 25.302 25.713 26.003 26.937 TOTAL (A+B+C) 108.573 108.57 108.573 108.573 108.573 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara 15 No. Penggunaan Lahan Tahun 2018 2019 2020 2021** 2022 ** 3 Sumber : Kabupaten Magelang Dalam Angka Tahun 2021 **) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang Tahun 2023 Variasi penggunaan lahan di Kabupaten Magelang merupakan salah satu potensi sumber daya lahan. Data menunjukkan bahwa penggunaan lahan terluas adalah lahan pertanian. Oleh karena itu, sektor pertanian dijadikan unggulan karena adanya daya dukung potensi/ketersediaan lahan. Berdasarkan hasil penghitungan KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024, daya dukung lahan terbangun di Kabupaten Magelang masuk dalam kategori daya dukung lahan bersyarat atau sedang dengan nilai 2,96. Kondisi tersebut mendekati kondisi daya dukung lahan baik jika nilai DDLB > 3. Dengan demikian, Kabupaten Magelang masih memiliki daya tampung bangunan yang relatif baik untuk pengembangan. Namun untuk ke depannya harus tetap memperhatikan karakteristik Kabupaten Magelang. Jika dilihat pada setiap kecamatan di Kabupaten Magelang, tidak ada kecamatan yang berada pada kategori terlampaui atau buruk. Kategori bersyarat/sedang terdapat di 12 kecamatan, yaitu di Kecamatan Borobudur, Kecamatan Candimulyo, Kecamatan Mertoyudan, Kecamatan Mungkid, Kecamatan Muntilan, Kecamatan Ngluwar, Kecamatan Salam, Kecamatan Salaman, Kecamatan Secang, Kecamatan Srumbung, Kecamatan Tegalrejo, dan Kecamatan Tempuran. Sedangkan kategori baik terdapat di 9 kecamatan, yaitu Kecamatan Bandongan, Kecamatan Dukun, Kecamatan Grabag, Kecamatan Kajoran, Kecamatan Kaliangkrik, Kecamatan Ngablak, Kecamatan Pakis, Kecamatan Sawangan dan Kecamatan Windusari. Untuk mengetahui sejauh mana fungsi lindung di Kabupaten Magelang, maka perlu dilihat daya dukung fungsi lindung. Tabel 1.6 Perhitungan Luas Guna Lahan Fungsi Lindung Kabupaten Magelang Deskripsi Permukaan Luas (Ha) Luas (%) Ci ∑ (ci x Ai) Air Payau 0,19 0,00 0,98 0,19 Air Tawar 206,05 0,18 0,98 201,93 Badan Sungai 636,17 0,56 0,98 623,45 Belukar/Semak 5.847,74 5,18 0,28 1.637,37 Gedung 52,35 0,05 0,18 9,42 Hutan 637,94 0,56 1 637,94 Kebun 32.953,35 29,18 0,54 17.794,8 1 Pasir Darat 23,32 0,02 0,01 0,23 Pemukiman 17.843,42 15,80 0,18 3.211,82 Rumput 1.429,32 1,27 0,28 400,21 Sawah Irigasi 17.798,18 15,76 0,46 8.187,16 Sawah Tadah Huja 23.911,02 21,17 0,46 10.999,0 7 Tanah Berbatu 934,27 0,83 0,01 9,34 Tegalan 10.653,09 9,43 0,21 2.237,15 Jumlah 112.926,4 100,00 45.950,0 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara 16 Deskripsi Permukaan Luas (Ha) Luas (%) Ci ∑ (ci x Ai) 1 8 Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Magelang Tahun 2019-2024 Berdasarkan tabel perhitungan di atas, maka daya dukung fungsi lindung Kabupaten Magelang memiliki koefisien 0,41 berada dalam kategori sedang. Luas lahan kebun memberikan kontribusi besar dalam daya dukung lindung yang tinggi, sementara permukiman dan lahan terbangun lainnya menyebabkan daya dukung lindung menjadi kecil. 1.3.6 Potensi Pengembangan Wilayah Berdasarkan karakteristik wilayah, dapat diidentifikasi potensi pengembangan wilayah Kabupaten Magelang untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya sesuai dengan RTRW Kabupaten Magelang 2010-2030. Potensi pengembangan wilayah ini didasarkan pada rencana struktur ruang dan pola ruang yang ada dalam RTRW Kabupaten Magelang 2010-2030. Gambar 1.3 Peta Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Sumber: RTRW Kabupaten Magelang 2010-2030 Struktur ruang dimaksudkan untuk dapat mewujudkan pola keterkaitan antar kegiatan dan pusat-pusat kegiatan yang akan dikembangkan sebagai sistem pusat pelayanan dan jaringan prasarana wilayah. Sedangkan pola ruang adalah pendistribusian peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya. Peruntukan pola ruang fungsi budi daya di Kabupaten Magelang akan memperlihatkan potensi pengembangan pada masing-masing wilayah di Kabupaten Magelang, secara detail dapat dijelaskan pada tabel berikut ini: Tabel 1.7 Potensi Pengembangan Wilayah Kabupaten Magelang Berdasarkan RTRW Kabupaten Magelang No. Kawasan Budidaya Lokasi 1 Kawasan peruntukan hutan produksi Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara 17 No. Kawasan Budidaya Lokasi 1.a. Hutan produksi terbatas Kecamatan Bandongan, Grabag, Kaliangkrik, Kajoran, Ngablak , dan Windusari 1.b. Hutan produksi tetap Kecamatan Bandongan, Grabag, Kajoran, Kaliangkrik, Ngablak, Salaman, Tempuran, dan Windusari 2 Kawasan hutan rakyat Kecamatan Bandongan, Borobudur, Kajoran, Kaliangkrik, Ngablak, Salam, Sawangan, Secang, Tempuran, dan Windusari 3 Kawasan peruntukan pertanian 3.a. Kawasan pertanian lahan basah Kecamatan Bandongan, Borobudur, Candimulyo, Dukun, Grabag, Kajoran, Kaliangkrik, Mertoyudan, Mungkid, Muntilan, Ngablak, Ngluwar, Pakis, Salam, Salaman, Sawangan, Secang, Srumbung, Tegalrejo, Tempuran, dan Windusari 3.b. Kawasan pertanian lahan kering Kecamatan Bandongan, Borobudur, Candimulyo, Dukun, Grabag, Kajoran, Kaliangkrik, Mertoyudan, Mungkid, Muntilan, Ngablak, Ngluwar, Pakis, Salam, Salaman, Sawangan, Secang, Srumbung, Tegalrejo, Tempuran, dan Windusari 4 Kawasan peruntukan perkebunan Kecamatan Grabag, Kajoran, Dukun, Borobudur, dan Salaman 5 Kawasan peruntukan perikanan 5.a. Daerah pembenihan Kecamatan Muntilan, Sawangan, Dukun, Grabag, dan Mungkid 5.b. Daerah pembesaran perikanan Kecamatan Salam, Ngluwar, Mertoyudan, Kajoran, Bandongan, Secang, Srumbung, Candimulyo, dan Tegalrejo 6 Kawasan peruntukan peternakan 6.a. Kawasan peternakan besar Kecamatan Sawangan, Candimulyo, Dukun, Kajoran, Windusari, Pakis, Ngablak, Grabag, Tegalrejo, dan Kaliangkrik, Bandongan, Secang, Srumbung, dan Salam 6.b. Kawasan peternakan sedang Semua kecamatan 6.c. Kawasan peternakan unggas Kecamatan Srumbung, Dukun, Salam, Secang, Salaman, Tempuran, Bandongan, Candimulyo, Grabag, Mertoyudan, dan Ngluwar 7 Kawasan peruntukan pertambangan 7.a. Kawasan peruntukan pertambangan batuan pasir batu Kecamatan Windusari, Bandongan, Borobudur, Srumbung, Dukun, Pakis, Salam, Candimulyo, Muntilan, Ngluwar, Tempuran, Salam, Secang, Grabag, dan Salaman. 7.b. Kawasan peruntukan pertambangan batuan Kecamatan Borobudur, Salaman, Tempuran, Bandongan, dan Windusari. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara 18 No. Kawasan Budidaya Lokasi marmer 7.c. Kawasan peruntukan pertambangan mineral logam Kecamatan Borobudur dan Salaman 8 Kawasan peruntukan pariwisata 8.a. Kawasan peruntukan pariwisata budaya Candi Borobudur, Candi Pawon, Candi Mendut, Candi Ngawen, Candi Gunung Wukir/Canggal, Candi Asu, Candi Pendem, Candi Lumbung, Candi Selogriyo,Makam Gunung Pring, Makam Kyai Raden Santri dan Mbah Jogoreso, Makam Pasteur Van Lith, Makam Kyai Condrobumi, Makam Sunan Geseng, Langgar Agung Pangeran Diponegoro, Pasarean Pangeran Singosari, Makam Kyai Mijil, Makam Kyai Raden Syahid, dan Candi Umbul 8.b. Kawasan peruntukan pariwisata alam Air Terjun Sekarlangit, Air Terjun Seloprojo, Ketep Pass, Air Terjun Kedungkayang, Agro Wanawisata Sambak, Agro Wisata Salak Lumut, Pendakian Gunung Merapi, Pendakian Gunung Merbabu, Curug Silawe, dan Telaga Bleder 8.c. Kawasan peruntukan pariwisata buatan Taman Rekreasi Mendut, Ketep Pass, Induk Selokan Mataram (Wisata Bendungan Ancol), Taman Rekreasi Kalibening, dan Deyangan 9 Kawasan peruntukan industri 9.a. Kawasan peruntukan industri mikro, kecil, menengah tersebar di masing-masing kecamatan 9.b. Kawasan peruntukan industri yang menggunakan bahan baku dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus tersebar di masing-masing kecamatan 9.c. Kawasan peruntukan industri besar Kecamatan Tempuran dan Salaman 10 Kawasan peruntukan permukiman 10.a. Kawasan peruntukan permukiman perkotaan
1. 1.Perkotaan-perkotaan yang masuk dalam Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
2. 2.Perkotaan Borobudur di Kecamatan Borobudur yang kaidah pengaturannya mengikuti Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK)
3. 3.Ibukota-ibukota kecamatan yang meliputi ibukota kecamatan di Kecamatan Windusari, Bandongan, Kaliangkrik, Kajoran, Tempuran, Salaman, Srumbung, Dukun, Sawangan, dan Candimulyo 10.b. Kawasan peruntukan tersebar di luar ibukota kecamatan Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara 19 No. Kawasan Budidaya Lokasi permukiman perdesaan 11 Kawasan peruntukan lainnya 11.a. Kawasan pertahanan dan keamanan Kecamatan Bandongan, Windusari, Borobudur, Salaman, Candimulyo, dan Tempuran 11.b. Kawasan ruang terbuka hijau perkotaan tersebar di masing-masing kecamatan Sumber : RTRW Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030 Dalam rangka membentuk dan memperkuat pola keterkaitan antar kegiatan dan pusat pelayanan serta mewujudkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, maka pengembangan wilayah di Kabupaten Magelang dilakukan dengan cara mendorong pertumbuhan peranan sektor pertanian, pariwisata, dan industri. Peningkatan kontribusi sektor-sektor tersebut dilakukan seiring dengan terus dikembangkannya kawasan-kawasan strategis di wilayah Kabupaten Magelang yang menjadi pendorong pertumbuhan utama (main-prime-mover), yaitu sebagai berikut:
a.kawasan strategis cepat tumbuh meliputi perkotaan Secang dan sekitarnya, Perkotaan Mertoyudan dan sekitarnya, Perkotaan Mungkid dan sekitarnya, Perkotaan Muntilan dan sekitarnya, serta Perkotaan Salam dan sekitarnya;
b.kawasan pertanian berbasis potensi lokal dengan konsep pengembangan agropolitan dan minapolitan, meliputi Kawasan Agropolitan Sumbing, Kawasan Agropolitan Merapi Merbabu, Kawasan Agropolitan Borobudur, dan Kawasan Minapolitan;
c.kawasan strategis pariwisata dengan konsep menumbuh-kembangkan potensi- potensi wisata Daerah dalam rangka menciptakan beragam alternatif daya tarik wisata selain Candi Borobudur, meliputi Kawasan Strategis Pariwisata A di Wilayah Sumbing dan sekitarnya, Kawasan Strategis B di Wilayah Merapi- Merbabu dan sekitarnya, Kawasan Strategis Pariwisata C di Wilayah Merapi dan sekitarnya, dan Kawasan Strategis Pariwisata D di Wilayah Borobudur dan sekitarnya; dan
d.kawasan peruntukan industri yang berbasis pemanfaatan dan pengembangan potensi lokal. Selain pusat-pusat kegiatan sebagaimana telah dijelaskan di dalam Perda RTRW Kabupaten Magelang, struktur ruang Kabupaten Magelang, juga dibagi menjadi beberapa pusat pelayanan administratif, yaitu:
a.pusat pelayanan administratif kabupaten/ibukota Kabupaten adalah Kota Mungkid;
b.pusat pelayanan administratif kecamatan meliputi ibukota kecamatan : Salaman, Borobudur, Ngluwar, Salam, Srumbung, Dukun, Muntilan, Mungkid, Sawangan, Candimulyo, Mertoyudan, Tempuran, Kajoran, Kaliangkrik, Bandongan, Windusari, Secang, Tegalrejo, Pakis, Grabag, dan Ngablak;
c.pusat pelayanan administratif kelurahan meliputi ibukota kelurahan : Secang, Sumberejo, Muntilan, Mendut, dan Sawitan; dan
d.pusat pelayanan administratif desa meliputi 367 ibukota desa. Dalam rangka memperkuat fungsi aksesibilitas dan mobilitas guna mendorong terciptanya distribusi pembangunan yang merata dan berkelanjutan di seluruh kawasan dan pusat kegiatan, dilakukan pengembangan sarana dan prasarana wilayah. Salah satu upaya yang akan dilakukan adalah penataan ulang jaringan trayek angkutan umum. Penataan ulang jaringan trayek angkutan umum diarahkan pada:
a.penguatan akses dan mobilitas wisatawan dari Borobudur ke DTW lokal ;
b.penguatan akses dan mobilitas masyarakat ke pusat-pusat kegiatan;
c.penguatan akses dan mobilitas masyarakat ke pusat-pusat pelayanan; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara 20
d.penguatan akses dan mobilitas di kawasan perkotaan; dan
e.penguatan akses dan mobilitas di kawasan perdesaan. Dilihat kedudukan Kabupaten Magelang di Jawa Tengah sebagai bagian dari wilayah pengembangan Purwomanggung, maka pengembangan transportasi berupa angkutan massal Berbasis Jalan/Operasionalisasi BRT Trans Jateng pada koridor Purworejo – Magelang bisa ditangkap sebagai potensi pengembangan wilayah di Kabupaten Magelang. Banyak wilayah yang dilalui secara langsung akan berkembang secara pesat dan menimbulkan efek pada wilayah sekitarnya. 1.3.7 Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Magelang merupakan kabupaten yang sangat rawan bencana alam terutama yang terjadi di wilayah kabupaten ini merupakan konsekuensi dari kondisi morfologi, geologi, hidrologi wilayah, dan keberadaan Gunung Merapi. Ancaman bencana yang disebabkan oleh faktor alam yang pernah terjadi di Kabupaten Magelang, antara lain:
a.tanah longsor di 21 kecamatan;
b.banjir di aliran sungai terutama di Sungai Progo dan Sungai Elo;
c.angin lesus/puting beliung yang sering terjadi di 21 kecamatan;
d.kekeringan/krisis air bersih di 21 kecamatan (kemarau panjang), sedangkan pada musim kemarau pendek terjadi krisis air bersih di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Borobudur (Desa Kenalan, Desa Candirejo, Desa Kembanglimus, Desa Wringinputih, Desa Bumiharjo dan Desa Giritengah), Kecamatan Kajoran (Desa Wonogiri) serta Kecamatan Salaman (Desa Margoyoso dan Desa Ngargoretno);
e.Kebakaran hutan;
f.Sebagian besar Wilayah Kabupaten Magelang yang memiliki kemiringan lereng >15% dan curah hujan yang cukup tinggi menyebabkan Kabupaten Magelang rawan terhadap bencana gerakan tanah. Wilayah Kabupaten Magelang masuk dalam wilayah rawan gerakan tanah tingkat tinggi, tingkat menengah sampai dengan tingkat sangat rendah;
g.Letusan Gunung Merapi, 3 kecamatan berada di Kawasan Rawan Bencana (KRB) III. Wilayah KRB III berada pada radius 0-10 km, meliputi Kecamatan Srumbung (Kaliurang, Kemiren, Ngablak, Nglumut, Tegalrandu, Mranggen, Ngargosoko, dan Srumbung), Kecamatan Dukun (Sengi, Sewukan, Paten, Krinjing, Kalibening, Sumber, Ngargomulyo, dan Keningar), dan Kecamatan Sawangan (Wonolelo, Kapuhan, dan Ketep);
h.Aliran awan panas, gas racun, lontaran batu pijar, lontaran material, aliran lava, dan aliran lahar Gunung Merapi, terdiri atas 16 desa di 3 kecamatan yang merupakan Kawasan Rawan Bencana II; dan
i.lahar/banjir dampak sekunder dari letusan Gunung Merapi meliputi: sepanjang aliran sungai Krasak, Bebeng, Sat, Putih, Blongkeng, Pabelan, Trinsing dan Apu yang merupakan Kawasan Rawan Bencana I. Gambar 1.4 Peta Rawan Bencana di Kabupaten Magelang Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara 21 Sumber: RTRW Kabupaten Magelang Tahun 2010 – 2030, 2011 Pengelolaan risiko bencana letusan gunung api di Kabupaten Magelang dilakukan melalui upaya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana yang melibatkan semua pemangku kepentingan dan masyarakat, khususnya yang berada di Kawasan Rawan Bencana. Saat ini Kabupaten Magelang melakukan upaya pengurangan risiko terhadap bencana letusan gunung api melalui penyusunan Rencana Kontijensi, sistem peringatan dini serta pembangunan sarana dan prasarana evakuasi yang dilengkapi dengan rencana evakuasi untuk bencana erupsi gunung api. Di dalam Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Magelang Tahun 2018-2022 upaya penanganan bencana dapat dilakukan dengan cara membangun infrastruktur evakuasi seperti rambu evakuasi, jalur evakuasi, tempat evakuasi sementara. Jalur-jalur evakuasi yang berada di Kawasan Rawan Bencana (KRB) Gunung Merapi di Kabupaten Magelang Jawa Tengah dalam kondisi rusak parah. Padahal jalur-jalur evakuasi yang berada di desa-desa di lereng Gunung Merapi tersebut, merupakan akses satu-satunya untuk lalu lintas evakuasi warga jika sewaktu-waktu terjadi erupsi Gunung Merapi. BPBD Kabupaten Magelang telah melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak terkait infrastruktur seperti jalan dan Tempat Evakuasi Akhir (TEA). Jalan-jalan evakuasi tersebut kondisinya sebagian besar rusak, sehingga akan mengganggu kelancaran proses evakuasi. Namun yang menjadi kendala, jalan- jalan tersebut merupakan jalan desa yang perbaikannya menjadi tanggungjawab desa, bukan DPUPR Kabupaten Magelang. Sehingga DPUPR Kabupaten Magelang tidak dapat menganggarkan perbaikan jalur-jalur evakuasi tersebut melalui APBD. Untuk itu perlu dicarikan solusi-solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan tersebut. Tercatat ada 19 jalur evakuasi yang menghubungkan kawasan/desa rawan bencana dengan desa penyangga di bawahnya, yaitu:
a.dari Desa Kalibening Kecamatan Dukun menuju Desa Adikarto dan Desa Tanjung Kecamatan Muntilan;
b.dari Desa Krinjing Kecamatan Dukun menuju Desa Deyangan Kecamatan Mertoyudan;
c.dari Desa Paten Kecamatan Dukun menuju Desa Gondang, Bumirejo, Paremono Kecamatan Mungkid; Desa Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan;
d.dari Desa Sengi Kecamatan Dukun menuju Desa Treko, Desa Senden, Kecamatan Mungkid dan Desa Butuh, Desa Tirtosari, Desa Jati Kecamatan Sawangan;
e.dari Desa Sewukan Kecamatan Dukun menuju Desa Ambartawang, Desa Rambeanak, Desa Mungkid Kecamatan Mungkid;
f.dari Ngargomulyo Kecamatan Dukun menuju Desa Tamanagung Kecamatan Muntilan; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara 22
g.dari Sumber Kecamatan Dukun menuju Desa Pucungrejo dan Desa Ngawen Kecamatan Muntilan;
h.dari Keningar Kecamatan Dukun Menuju Desa Ngrajek Kecamatan Mungkid;
i.dari Kaliurang Kecamatan Srumbung menuju Desa Jamuskauman, Desa Pakunden, dan Desa Bligo Kecamatan Ngluwar;
j.dari Desa Ngablak Kecamatan Srumbung menuju Desa Kradenan Kec. Srumbung; Desa Kadiluwih, Desa Somoketro dan Desa Tirto Kecamatan Salam;
k.dari Desa Kemiren Kec. Srumbung menuju Desa Salam Kecamatan Salam;
l.dari Desa Nglumut Kec. Srumbung menuju Desa Sucen Kecamatan Salam;
m.dari Desa Srumbung Kecamatan Srumbung menuju Desa Baturono Kecamatan Salam;
n.dari Desa Mranggen Kec. Srumbung menuju Desa Gunungpring dan Desa Sokorini Kecamatan Muntilan;
o.dari Desa Tegalrandu Kecamatan Srumbung menuju Desa Bringin Kecamatan Srumbung; Desa Pabelan Kecamatan Mungkid; Desa Wanurejo Kecamatan Borobudur;
p.dari Desa Ngargosoko Kecamatan Srumbung menuju Desa Gulon Kecamatan Salam;
q.dari Desa Kapuhan Kecamatan Sawangan menuju Desa Mangunsari Kecamatan Sawangan;
r.dari Desa Ketep Kecamatan Sawangan menuju Desa Podosoko dan Wulungunung Kecamatan Sawangan; Desa Ketundan Kecamatan Pakis; Desa Danurejo Kecamatan Mertoyudan; dan
s.dari Desa Wonolelo Kecamatan Sawangan menuju Desa Banyuroto Kecamatan Sawangan; Desa Pogalan Kecamatan Pakis. Berkaitan dengan pengurangan risiko bencana upaya mitigasi merupakan sesuatu hal yang wajib untuk dipersiapkan. Mitigasi bencana sebagaimana dituangkan dalam undang-undang tentang penanggulangan bencana diartikan sebagai serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik (mitigasi struktural) maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana (mitigasi non struktural). Bercermin dari pengalaman penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi korban erupsi Gunung Merapi beberapa waktu yang lalu, Kabupaten Magelang menghadirkan program penanggulangan bencana berbasis komunitas, yang disebut dengansister village atau desa bersaudara. Konsep dasar darisister village ini adalah adanya kerjasama antara desa rawan bencana erupsi sebagai asal pengungsi dengan desa diluar kawasan rawan bencana atau tidak terkena dampak erupsi sebagai tempat pengungsian. Tidak hanya itu konsepsister village bisa diterapkan juga untuk mitigasi dan penanggulangan bencana lainnya seperti tanah longsor dan banjir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Magelang terus membentuk Desa Bersaudara atauSister Village dalam upaya mitigasi terhadap bencana erupsi Gunung Merapi. Hingga tahun 2022 sebanyak 20 desa bersaudara yang telah terbentuk. Adapun datanya adalah sebagai berikut: Tabel 1.8. Desa Bersaudara (Sister Village) No Desa Kawasan Rawan Bencana (KRB) Kecamatan Desa Tujuan (Penyangga) KRB III KRB II 1 Kaliurang 2.516 Jiwa Srumbung - Jamuskauman, Kec. Ngluwar - Pakunden, Kec. Ngluwar - Bligo, Kec. Ngluwar Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara 23 No Desa Kawasan Rawan Bencana (KRB) Kecamatan Desa Tujuan (Penyangga) KRB III KRB II 2 Nglumut 798 Jiwa Srumbung - Sucen, Kec.Salam 3 Ngablak 2.412 Jiwa Srumbung - Kradenan, Kec. Srumbung - Somoketro, Kec. Salam - Tirto, Kec. Salam - Kadiluwih, Kec. Salam 4 Ngargosoko 2.264 Jiwa Srumbung - Gulon, Kec.Salam - Seloboro, Kec.Salam 5 Tegalrandu 2.297 Jiwa Srumbung - Bringin, Kec. Srumbung - Pabelan, Kec. Mungkid - Wanurejo, Kec. Borobudur 6 Mranggen 4.375 Jiwa Srumbung - Gunungpring, Kec. Muntilan - Sokorini, Kec. Muntilan 7 Srumbung 3.842 Jiwa Srumbung - Baturono, Kec. Salam - Tersangede, Kec. Salam 8 Kemiren 1.174 Jiwa Srumbung - Salam, Kec. Salam 9 Kapuhan 3.396 Jiwa Sawangan - Mangunsari, Kec. Sawangan 10 Wonolelo 6.447 Jiwa Sawangan - Banyuroto, Kec.S awangan - Pogalan, Kec. Pakis 11 Ketep 2.420 Jiwa Sawangan - Wulunggunung, Kec. Sawangan - Podosoko, Kec. Sawangan - Ketundan, Kec. Pakis 12 Sumber 3.802 Jiwa Dukun - Pucungrejo, Kec. Muntilan - Sedayu, Kec. Muntilan - Ngawen, Kec. Muntilan 13 Ngargomulyo 2.514 Jiwa Dukun - Tamanagung, Kec. Muntilan 14 Kalibening 2.582 Jiwa Dukun - Adikarto, Kec. Muntilan - Tanjung, Kec. Muntilan 15 Sengi 4.404 Jiwa Dukun - Jati, Kec. Sawangan - Tirtosari, Kec. Sawangan - Butuh, Kec. Sawangan - Senden, Kec. Mungkid - Treko, Kec. Mungkid 16 Sewukan 2.498 Jiwa Dukun - Ambartawang, Kec. Mungkid - Rambeanak, Kec. Mungkid - Mungkid, Kec. Mungkid 17 Paten 3.092 Jiwa Dukun - Gondang, Kec. Mungkid - Paremono, Kec. Mungkid - Bumirejo, Kec. Mungkid - Banyurojo, Kec. Mertoyudan - Mertoyudan, Kec. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara 24 No Desa Kawasan Rawan Bencana (KRB) Kecamatan Desa Tujuan (Penyangga) KRB III KRB II Mertoyudan 18 Keningar 605 Jiwa Dukun - Ngrajek, Kec. Mungkid 19 Krinjing 2.156 Jiwa Dukun - Deyangan, Kec. Mertoyudan 20 Dukun 2.456 Jiwa Dukun - Bojong, Kec. Mungkid - Sriwedari, Kec. Muntilan 21 Mangunsoko 856 Jiwa Dukun - Giyanti, Kec. Candimulyo 22 Tlogolele (Kab.Boyolali) Selo - Donorojo, Kec. Mertoyudan - Mertoyudan, Kec. Mertoyudan Sumber: BPBD Kabupaten Magelang, 2022 1.3.7.1 Indeks Resiko Bencana Kajian Risiko Bencana dilakukan dengan melakukan perhitungan pada komponen bahaya (hazard), kerentanan (vulnerabilities), dan kapasitas (capacities) di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota. Komponen bahaya adalah fenomena alam yang dapat menyebabkan bencana seperti gempabumi, letusan gunung api, tsunami, banjir, dan lainnya. Komponen kerentanan adalah (1) kondisi fisik, (2) sosial budaya, (3) Ekonomi, dan (4) lingkungan yang rentan terpapar bencana. Sedangkan komponen kapasitas adalah dari unsur ketahanan Daerah seperti kelembagaan, kapasitas mitigasi, pencegahan, dan lainnya. Dari ketiga komponen penyusun indeks risiko, komponen bahaya merupakan komponen yang sangat kecil kemungkinan untuk diturunkan, oleh karena itu indeks risiko bencana dapat diturunkan dengan cara menurunkan tingkat kerentanan (komponen kerentanan) melalui peningkatan tingkat kapasitas (komponen kapasitas). Dalam analisis data, pengaruh masing-masing komponen (bobot) dalam penentuan indeks risiko bencana adalah komponen bahaya 40%, komponen kerentanan 30% dan komponen kapasitas 30%. Saat ini Kabupaten Magelang sudah mempunyai Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 tentang Rencana Penanggulangan Bencana (RPB). Dokumen RPB dimaksudkan untuk mengurangi risiko bencana melalui upaya sistematis untuk menganalisa dan mengurangi faktor-faktor penyebab bencana. Mengurangi paparan terhadap bahaya, mengurangi kerentanan manusia dan properti, manajemen yang tepat terhadap pengelolaan lahan dan lingkungan, dan meningkatkan kesiapan terhadap dampak bencana merupakan contoh pengurangan risiko bencana. Pengurangan risiko bencana meliputi disiplin seperti manajemen bencana, mitigasi bencana dan kesiapsiagaan bencana, tetapi PRB juga merupakan bagian dari pembangunan berkelanjutan. Agar kegiatan pembangunan dapat berkelanjutan mereka juga harus mengurangi risiko bencana. Dengan disusunnya dokumen RPB ini, maka semua kegiatan yang berkaitan dengan upaya penanggulangan bencana, mulai dari pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, transisi darurat ke pemulihan hingga ke rehabilitasi dan rekonstruksi, diharuskan untuk mengacu pada dokumen ini. Dalam tahap implementasi, diharapkan program/kegiatan yang telah disusun ini dapat dimasukkan ke dalam Rencana Strategis (Renstra) dari masing-masing. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kabupaten Magelang. Hasil perhitungan indeks risiko bencana di Kabupaten Magelang selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan penurunan yang cukup signifikan, dari skor Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara 25 143.20 pada tahun 2015, menjadi 75,1 pada tahun 2019 kemudian menurun lagi menjadi 71,16 pada tahun 2020 dan 2021. Walaupun Kabupaten Magelang termasuk Daerah rawan bencana, tetapi berdasarkan skor di atas Kabupaten Magelang berhasil menurunkan skor indeks resiko bencana dengan kelas resiko “sedang”. Hal ini menunjukan bahwa upaya untuk menurunkan tingkat kerentanan dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana dianggap sangat baik. 1.3.8 Kondisi Demografi Jumlah penduduk di Kabupaten Magelang pada tahun 2021 mencapai 1.311.044 jiwa. Dengan jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Mertoyudan (111.004 jiwa), kemudian Kecamatan Grabag (95.105 jiwa) dan Secang (82.879 jiwa). Sedangkan jumlah penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Ngluwar (32.690 jiwa). Perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Magelang dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 1.9. Jumlah Penduduk di Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021 No Kecamatan Jumlah Penduduk (jiwa) (%) 2017 2018 2019 2020 2021 1 Salaman 73.372 73.913 74.561 74.973 75.367 5,75 2 Borobudur 61.305 62.517 62.970 63.397 63.994 4,88 3 Ngluwar 32.319 32.710 32.709 32.544 32.690 2,49 4 Salam 47.631 48.257 48.149 47.764 48.101 3,67 5 Srumbung 48.080 48.847 49.073 48.988 49.077 3,74 6 Dukun 46.900 47.187 47.110 46.969 47.258 3,60 7 Muntilan 79.136 79.372 79.348 79.681 80.043 6,11 8 Mungkid 74.295 74.602 74.653 74.070 74.363 5,67 9 Sawangan 57.287 57.986 57.293 57.575 57.964 4,42 10 Candimulyo 50.091 50.424 50.121 50.450 50.706 3,87 11 Mertoyudan 109.233 109.652 109.803 110.684 111.004 8,47 12 Tempuran 51.041 51.585 52.218 52.497 52.894 4,03 13 Kajoran 59.929 59.776 60.217 60.877 61.353 4,68 14 Kaliangkrik 59.575 59.405 59.808 60.597 61.174 4,67 15 Bandongan 60.916 60.481 61.085 61.812 62.326 4,75 16 Windusari 52.156 50.894 51.604 52.430 52.951 4,04 17 Secang 80.914 80.291 80.894 81.984 82.879 6,32 18 Tegalrejo 52.981 53.369 53.510 53.587 53.906 4,11 19 Pakis 52.819 53.988 54.159 55.048 55.562 4,24 20 Grabag 91.559 92.212 93.252 94.394 95.105 7,25 21 Ngablak 41.866 42.647 42.482 42.113 42.327 3,23 Jumlah 1.283.405 1.290.115 1.295.019 1.302.434 1.311.044 100 Sumber: Disdukcapil Kabupaten Magelang, 2022 Dilihat dari sisi persebaran penduduk di Kabupaten Magelang per kecamatan, pada tahun 2021 terlihat bahwa penduduk hampir tersebar merata di semua kecamatan. Penduduk paling banyak berada di Kecamatan Mertoyudan (8,47%), disusul dengan Kecamatan Grabag (7,25%), sedangkan kecamatan dengan penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Ngluwar (2,49%). Penduduk akan banyak dijumpai pada Daerah yang memiliki aktivitas ekonomi yang tinggi, tersedianya sarana dan prasarana sosial, transportasi yang Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara 26 memadai, serta kondisi sosial ekonomi yang lebih baik. Daerah yang memiliki kepadatan tinggi merupakan Daerah yang memiliki perkembangan ekonomi yang tinggi dan sebaliknya. Berikut tabel yang menyajikan kepadatan penduduk di Kabupaten Magelang per kecamatan. Tabel 1.10. Kepadatan Penduduk di Kabupaten Magelang per Kecamatan Tahun 2017 – 2021 No . Kecamatan Luas Wilayah (km 2 ) Kepadatan Penduduk (jiwa/km) 2017* 2018** 2019** 2020** 2021** 1 Salaman 68,87 1.065,3 7 1.073,2 2 1082.63 1.088,6 2 1.094,3 4 2 Borobudur 54,55 1.123,8 3 1.146,0 5 1154.35 1.162,1 8 1.173,1 3 3 Ngluwar 22,44 1.440,2 4 1.457,6 6 1457.62 1.450,2 7 1.456,7 7 4 Salam 31,63 1.505,8 8 1.525,6 7 1522.26 1.510,0 9 1.520,7 4 5 Srumbung 53,18 904,1 918,52 922.77 921,17 922,85 6 Dukun 53,4 878,28 883,65 882.21 879,57 884,98 7 Muntilan 28,61 2.766,0 3 2.774,2 7 2773.44 2.785,0 7 2.796,0 0 8 Mungkid 37,4 1.986,5 0 1.994,7 1 1996.07 1.980,4 8 2.140,1 9 9 Sawangan 72,37 791,58 801,24 791.67 795,56 1.027,5 4 10 Candimuly o 46,95 1.066,9 0 1.073,9 9 1067.54 1074,54 2.364,3 0 11 Mertoyuda n 45,35 2.408,6 7 2.417,9 1 2421.23 2.440,6 6 1.166,3 5 12 Tempuran 49,04 1.040,8 0 1.051,9 0 1064.80 1.070,4 9 1.251,0 8 13 Kajoran 83,41 718,49 716,65 721.94 729,85 733,41 14 Kaliangkrik 57,34 1.038,9 8 1.036,0 1 1043.04 1.056,8 0 1.086,9 6 15 Bandongan 45,79 1.330,3 3 1.320,8 3 1334.02 1.349,9 0 1.107,3 6 16 Windusari 61,65 846 825,53 837.05 850,44 901,25 17 Secang 47,34 1.709,2 1 1.696,0 5 1708.79 1.731,8 1 894,11 18 Tegalrejo 35,89 1.476,2 1 1.487,0 2 1490.94 1.493,0 9 2.649,9 0 19 Pakis 69,56 759,33 776,14 778.59 791,37 774,96 20 Grabag 77,16 1.186,6 1 1.195,0 8 1208.55 1.223,3 5 1.074,1 2 21 Ngablak 43,8 955,84 973,68 969.91 961,48 1.208,9 3 Jumlah 1.085,7 3 1.182,0 7 1.188,2 5 1.192,7 6 1.199,5 9 1.207,5 2 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara 27 Sumber:
1. 1.BPS, Kabupaten Magelang Dalam Angka Tahun 2021*
2. 2.Hasil Olahan, Disdukcapil Kabupaten Magelang, 2022** Kecamatan-kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk tinggi biasanya terletak di wilayah perkotaan atau yang dilintasi oleh Jalan Nasional Yogyakarta- Semarang dan merupakan kawasan strategis cepat tumbuh (Kecamatan Muntilan, Secang, Mungkid dan Mertoyudan). Hal ini memudahkan penduduk untuk mengakses sarana prasarana yang relatif lebih lengkap dan menjadi salah satu faktor penarik penduduk untuk tinggal di sana. Selain itu, faktor geografis berupa kondisi topografi bergunung atau berbukit turut mempengaruhi persebaran penduduk karena cukup sulit untuk pengembangan permukiman. Kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Muntilan yang mencapai 2.796,00 jiwa/km 2 , sedangkan kepadatan terendah berada di Kecamatan Kajoran yaitu 733,41 km/jiwa 2 . Struktur penduduk menurut pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk usia 5 tahun ke atas menurut status pendidikan. Data pada tahun 2017 hingga tahun 2021 menunjukkan bahwa struktur penduduk menurut pendidikan di Kabupaten Magelang masih didominasi oleh penduduk yang pendidikan terakhirnya SD/MI/sederajat. Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk menurut pendidikan di Kabupaten Magelang. Tabel 1.11 Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan yang Ditamatkan di Kabupaten Magelang Tahun 2017 – 2021 No Jenjang Pendidikan Jumlah Penduduk (jiwa) 2017 2018 2019 2020 2021 1 Tidak/Belum Sekolah 195.188 207.959 210.559 221.764 227.594 2 Tidak/Belum Tamat SD 167.215 160.204 161.637 158.138 155.347 3 SD/MI/Sederajat 432.488 424.710 420.936 407.409 402.834 4 SLTP/MTs/ Sederajat 215.060 217.129 217.310 219.833 221.751 5 SLTA/Sederajat 220.622 224.694 226.192 235.654 242.054 6 DI/II 4.421 4.324 4.219 4.143 4.083 7 AKADEMI/DIII 14.432 14.802 14.777 15.163 15.369 8 D-IV/S1 34.449 35.186 38.265 39.878 9 S2 1.648 1.706 1.891 1.970 10 S3 196 191 174 164 Jumlah 1.283.405 1.290.115 1.292.713 1.302.434 1.311.044 Sumber : Disdukcapil Kabupaten Magelang, 2022. Grafik berikut menunjukkan penduduk dengan pendidikan SD/MI/sederajat mendominasi di Kabupaten Magelang tahun 2021. Hal ini menunjukkan masih rendahnya tingkat pendidikan sebagian besar masyarakat Kabupaten Magelang. Gambar 1.5 Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan yang Ditamatkan di Kabupaten Magelang pada Tahun 2021 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara 28 Sumber : Disdukcapil Kabupaten Magelang, 2022 1.3.9 Kondisi Perekonomian 1.3.9.1 Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi merupakan tolok ukur keberhasilan sebuah pembangunan ekonomi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi terwujud atas berbagai proses kenaikan kapasitas produksi yang diwujudkan ke dalam kenaikan pendapatan wilayah. Kondisi pertumbuhan ekonomi dalam suatu wilayah dipengaruhi beberapa faktor yang menyebabkan kondisinya bisa naik, stagnan atau bahkan menurun. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi antara lain kondisi sumber daya manusia, sumber daya alam, ketersediaan modal, perkembangan teknologi dan kondisi sosial politik. Dari Tahun 2017 sampai dengan 2019, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang berada pada kisaran 5,28% - 5,5%, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Nasional dan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. Gambar 1.6 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Magelang, Prov. Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021 1 2 3 4 5 Kab. Magelang 5.5 5.28 5.3 -1.68 3.48 Prov. Jateng 5.26 5.32 5.41 -2.65 3.32 Nasional 5.07 5.17 5.02 -2.07 3.69 -3 -1.5 0 1.5 3 4.5 6 5.5 5.28 5.3 -1.68 3.48 Pada tahun 2020, karena Pandemi Covid pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang mengalami kontraksi sebesar 1,68%, Provinsi Jawa Tengah mengalami Kontraksi sebesar 2,65 %, sedangkan Nasional mengalami kontraksi sebesar 2,07 %. Pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang kembali naik pada angka 3,48%. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota se-Eks Karesidenan Kedu, mengalami pertumbuhan tertinggi pada tahun 2017. Kota Magelang menikmati pertumbuhan tertinggi pada tahun 2018 dan Kabupaten Wonosobo pada tahun 2019 serta 2021. Setelah pandemi Covid-19, pada tahun 2021 Kabupaten Wonosobo paling cepat bangkit dengan angka pertumbuhan ekonomi sebesar 3,68%. Data selengkapnya Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara 29 disajikan dalam grafik berikut: Gambar 1.7 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota se-Eks Karesidenan Kedu Tahun 2017-2021 2017 2018 2019 2020 2021 Purworejo 5.27 5.38 5.45 -1.66 3.38 Wonosobo 4.14 5.06 5.61 -1.66 3.68 Magelang 5.5 5.28 5.3 -1.68 3.48 Temanggung 5.03 5.13 5.05 -2.13 3.34 Kota Magelang 5.42 5.46 5.44 -2.45 3.2 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 5.5 5.28 5.3 -1.68 3.48 Sumber: BPS Prov. Jateng, 2021 Pada tahun 2021 perekonomian Kabupaten Magelang mulai bangkit kembali, terutama ditopang sektor industri dan sektor pertanian. Pertumbuhan terjadi pada hampir semua sektor. Sektor dengan pertumbuhan paling tinggi adalah perdagangan yang tumbuh sebesar 6,95% disusul sektor konstruksi dengan laju pertumbuhan 6,74%. Satu-satunya sektor yang mengalami kontraksi adalah administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar -1,18%. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang yang sebesar 3,48% setahun didongkrak oleh 4 (empat) sektor utama yaitu industri (1,07%), perdagangan (0,73%), kontruksi (0,61%) serta pertanian (0,35%). Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut: Tabel 1.12 Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Magelang Tahun 2017 – 2021 Sektor PDRB Lapangan Usaha Seri 2010 Tahun 2017 2018 2019 2020 2021 A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 2,52 2,39 0,79 0,16 0,98 B. Pertambangan dan Penggalian 4,51 3,33 4,74 2,15 4,30 C. Industri Pengolahan 4,88 5,34 6,07 -0,30 4,20 D. Pengadaan Listrik dan Gas 4,91 5,39 5,55 1,85 4,65 E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 7,03 5,48 4,40 2,35 4,53 F. Konstruksi 6,47 5,97 4,87 -3,71 6,74 G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 6,38 4,80 5,88 -4,47 6,95 H. Transportasi dan Pergudangan 6,13 6,20 8,55 -26,9 9 0,67 I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 6,36 7,27 8,16 -8,00 5,58 J. Informasi dan Komunikasi 13,35 12,77 11,38 15,68 3,88 K. Jasa Keuangan dan Asuransi 5,98 4,08 3,77 1,65 1,44 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara 30 Sektor PDRB Lapangan Usaha Seri 2010 Tahun 2017 2018 2019 2020 2021 L. Real Estate 6,50 5,06 5,68 -0,26 2,21 M,N. Jasa Perusahaan 9,30 9,89 9,97 -7,12 2,96 O. Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib 2,57 3,05 3,78 -1,22 -1,1 8 P. Jasa Pendidikan 7,67 8,15 7,58 -0,20 0,13 Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 9,15 8,68 6,81 8,82 0,21 R,S,T,U. Jasa Lainnya 9,31 9,86 9,25 -6,93 1,11 TOTAL 5,50 5,28 5,30 -1,68 3,48 Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2022 Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Magelang Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 selama tahun 2017-2021 cenderung mengalami penurunan dari Rp. 20.974,80 miliar (2017) menjadi Rp. 22.861,15 miliar (2020). Pada Tahun 2021, pasca pandemi covid Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Magelang naik menjadi Rp. 23.661,71 miliar. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut: Tabel 1.13 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021 Sektor PDRB Lapangan Usaha Seri 2010 2017 2018 2019 2020 2021 A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 4.352,89 4.456,86 4.492,19 4.499,15 4.543,25 B. Pertambangan dan Penggalian 809,46 836,42 876,07 894,94 933,40 C. Industri Pengolahan 4.445,15 4.682,71 4.966,92 4.952,26 5.160,44 D. Pengadaan Listrik dan Gas 12,58 13,26 13,99 14,25 14,91 E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 20,40 21,51 22,46 22,99 24,03 F. Konstruksi 2.027,74 2.148,79 2.253,39 2.169,86 2.316,11 G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 3.020,27 3.165,17 3.351,23 3.201,37 3.423,88 H. Transportasi dan Pergudangan 825,56 876,76 951,71 694,83 703,17 I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 876,85 940,61 1.017,36 936,02 988,28 J. Informasi dan Komunikasi 1.014,06 1.143,53 1.273,71 1.473,38 1.530,56 K. Jasa Keuangan dan Asuransi 572,15 595,50 617,95 628,13 637,19 L. Real Estate 453,89 476,87 503,96 502,64 513,75 M. N Jasa 55,00 60,45 66,47 61,74 63,56 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara 31 Sektor PDRB Lapangan Usaha Seri 2010 2017 2018 2019 2020 2021 Perusahaan O. Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib 716,81 738,66 766,58 757,22 748,27 P. Jasa Pendidikan 1.109,54 1.200,01 1.290,97 1.288,44 1.290,14 Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 174,78 189,95 202,89 219,52 219,97 R,S,T,U Jasa Lainnya 487,67 535,74 585,29 544,73 550,79 PDRB 20.974,8 0 22.082,8 0 23.253,1 5 22.861,4 7 23.661,7 1 Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2021 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Kabupaten Magelang tahun 2021 jika dibandingkan dengan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Kabupaten/Kota se-Eks Karesidenan Kedu adalah yang terbesar, diikuti Kabupaten Temanggung, berikutnya Kabupaten Wonosobo, kemudian Kabupaten Purworejo dan terakhir Kota Magelang. Data selengkapnya disajikan dalam gambar berikut: Gambar 1.8 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Kabupaten/Kota se-Eks Karesidenan Kedu Tahun 2021 Purworejo; 13582.56; 19% Wonosobo; 14064.76; 19% Magelang; 23661.71; 32% Temanggung; 15387.93; 21% Kota Magelang; 6513.89; 9% Milyar Rupiah PDRB Kabupaten Magelang Atas Dasar Harga Berlaku pada periode 2017 – 2021 meningkat sebesar Rp.5.992,46 miliar, dari Rp.28.183,85 miliar (2017) menjadi Rp.34.176,31 miliar (2021). Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut: Tabel 1.14 Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Magelang Tahun 2017 – 2021 (Miliar Rupiah) Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara 32 Sektor PDRB Lapangan Usaha Seri 2010 2017 2018 2019 2020 2021 A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 6.201,99 6.550,44 6.747,26 6.914,81 7.086,93 B. Pertambangan dan Penggalian 1.276,59 1.374,84 1.449,94 1.511,36 1.585,67 C. Industri Pengolahan 6.175,68 6.635,45 7.131,88 7.264,81 7.794,55 D. Pengadaan Listrik dan Gas 14,28 15,51 16,40 16,60 17,26 E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 22,96 24,28 25,81 27,93 29,48 F. Konstruksi 2.629,47 2.898,45 3.133,13 3.027,90 3.326,13 G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 3.842,38 4.119,08 4.455,80 4.306,14 4.667,15 H. Transportasi dan Pergudangan 949,30 1.013,87 1.119,98 847,59 888,68 I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 1.167,42 1.258,72 1.379,38 1.274,04 1.366,00 J. Informasi dan Komunikasi 968,72 1.091,71 1.230,34 1.425,19 1.480,74 K. Jasa Keuangan dan Asuransi 785,13 844,87 896,65 913,54 959,56 L. Real Estate 527,30 567,59 606,44 608,64 627,97 M,N. Jasa Perusahaan 71,85 81,15 91,95 87,26 90,89 O. Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib 997,56 1.039,69 1.098,36 1.100,03 1.076,93 P. Jasa Pendidikan 1.710,40 1.891,21 2.086,41 2.118,82 2.150,59 Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 231,38 254,58 276,82 307,86 311,99 R,S,T,U. Jasa Lainnya 611,44 678,01 744,25 702,20 715,80 PDRB 28.183,85 30.339,47 32.490,80 32.454,72 34.176,31 Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2022 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Magelang tahun 2021 jika dibandingkan dengan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku kabupaten/kota se eks Karesidenan Kedu adalah yang terbesar, diikuti Kabupaten Temanggung, berikutnya Kabupaten Wonosobo, kemudian Kabupaten Purworejo dan terakhir Kota Magelang. Data selengkapnya disajikan dalam gambar berikut: Gambar 1.9 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku kabupaten/kota se-Eks Karesidenan Kedu Tahun 2021 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara 33 Purworejo; 19616.17; 19% Wonosobo; 19856.86; 19% Magelang; 34176.31; 32% Temanggung; 22627.79; 21% Kota Magelang; 9178.78; 9% Dilihat dari kontribusi masing-masing sektor terhadap PDRB (ADHB) tahun 2021, terdapat tiga sektor yang cukup besar kontribusinya yaitu sektor industri pengolahan (22,81%), kemudian pertanian, kehutanan, dan perikanan (20,74%), selanjutnya sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (13,66%). Kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan cenderung mengalami penurunan, sementara itu kontribusi sektor industri pengolahan menunjukkan tren meningkat. Pertumbuhan sektor primer terus menurun, sedangkan sektor sekunder dan tersier cenderung naik. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut: Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara 34 Tabel 1.15 Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2017-2021 Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) di Kabupaten Magelang No. Sektor 2017 2018 2019 2020 2021 Hb Hk Hb Hk Hb Hk Hb Hk Hb Hk % % % % % % % % % % 1 Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 22,01 20,71 21,59 20,20 20,77 19,32 21,31 19,68 20,74 19,20 2 Pertambangan dan Penggalian 4,53 3,86 4,53 3,79 4,46 3,77 4,66 3,91 4,64 3,94 3 Industri Pengolahan 21,91 21,25 21,87 21,17 21,95 21,36 22,38 21,66 22,81 21,81 4 Pengadaan Listrik dan Gas 0,05 0,06 0,05 0,06 0,05 0,06 0,05 0,06 0,05 0,06 5 Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 0,08 0,10 0,08 0,10 0,08 0,10 0,09 0,10 0,09 0,10 6 Konstruksi 9,33 9,69 9,55 9,73 9,96 9,69 9,33 9,49 9,73 9,79 7 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 13,63 14,40 13,58 14,34 13,71 14,41 13,27 14,00 13,66 14,47 8 Transportasi dan Pergudangan 3,37 3,95 3,34 3,97 3,45 4,09 2,61 3,04 2,60 2,97 9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 4,14 4,19 4,15 4,26 4,25 4,38 3,93 4,09 4,00 4,18 10 Informasi dan Komunikasi 3,44 4,76 3,60 5,18 3,79 5,48 4,39 6,44 4,33 6,47 11 Jasa Keuangan dan Asuransi 2,79 2,75 2,78 2,70 2,76 2,66 2,81 2,75 2,81 2,69 12 Real Estate 1,87 2,17 1,87 2,16 1,87 2,17 1,88 2,20 1,84 2,17 13 Jasa Perusahaan 0,25 0,26 0,27 0,27 0,28 0,29 0,27 0,27 0,27 0,27 14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib 3,54 3,43 3,43 3,35 3,38 3,30 3,39 3,31 3,15 3,16 15 Jasa Pendidikan 6,07 5,28 6,23 5,44 6,42 5,55 6,53 5,64 6,29 5,45 16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0,82 0,83 0,84 0,86 0,85 0,87 0,95 0,96 0,91 0,93 17 Jasa Lainnya 2,17 2,32 2,23 2,43 2,29 2,52 2,16 2,38 2,09 2,33 PDRB 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2022 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara 35 Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Magelang menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010 selama tahun 2017-2021 mengalami peningkatan sebesar Rp. 5.992,46 milyar. Meningkat dari Rp. 28.183,85 milyar (2017) menjadi Rp. 34.176,31 milyar (2022).Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut. Tabel 1.16 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Magelang Tahun 2017 - 2021 (Milyar Rupiah) No Komponen Pengeluaran PDRB ADHB Menurut Pengeluaran 2017 2018 2019 2020 2021 1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 20.468,39 21.897,42 23.419,22 23.435,08 23.890,09 2 Pengeluaran Konsumsi LNPRT 523,29 576,85 672,08 663,17 691,36 3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 2.383,36 2.581,52 2.649,27 2.534,88 2.608,07 4 Pembentukan Modal Tetap Bruto 7.707,27 8.887,09 9.655,04 9.120,31 9.891,51 5 Perubahan Inventori 350,35 398,08 320,70 370,98 352,18 Net Ekspor -3.248,80 - 4.001,48 - 4.445,51 - 3.662,40 - 3.256,89 Produk Domestik Regional Bruto 28.183,85 30.339,47 32.497,41 32.462,03 34.176,31 Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2022 Demikian juga dengan nilai PDRB Kabupaten Magelang Atas Dasar Harga Konstan pada periode yang sama meningkat sebesar Rp. 2.686,91 milyar dari Rp. 20.974,80 milyar (2017) menjadi Rp. 23.661,71 milyar (2021). Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut: Tabel 1.17 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Kabupaten Magelang Tahun 2017 - 2021 (Milyar Rupiah) No Komponen Pengeluaran PDRB ADHK Menurut Pengeluaran 2017 2018 2019 2020 2021 1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 15.007,59 15.647,78 16.376,07 16.146,74 16.334,79 2 Pengeluaran Konsumsi LNPRT 351,29 377,31 429,76 417,02 422,42 3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 1.522,58 1.596,62 1.633,21 1.568,62 1.580,64 4 Pembentukan Modal Tetap Bruto 5.481,95 6.002,23 6.303,16 5.946,33 6.313,79 5 Perubahan Inventori 255,87 325,39 472,86 477,86 338,06 Net Ekspor - 1.644,48 - 1.866,54 - 1.961,92 - 1.691,43 - 1.327,98 Produk Domestik Regional Bruto 20.974,80 22.082,80 23.253,15 22.865,15 23.661,71 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara 36 Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2022 Kontribusi pengeluaran konsumsi rumah tangga dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Magelang selama lima tahun cenderung fluktuatif, pada tahun 2017 Konsumsi RT sebesar 72,17%, maka pada tahun 2021 Konsumsi RT menjadi sebesar 69,90 %. Demikian juga komponen net export (expor – import) selama lima tahun cenderung fluktuatif, jika pada tahun 2017 komponen net export sebesar -13,19%, pada tahun 2021 komponen net export menjadi sebesar -9,53 %. Pada tahun 2017 komponen PMTB sebesar 27,35 %, pada tahun 2021 komponen PMTB menjadi sebesar 28,94%. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut: Tabel 1.18 Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021 No Komponen Pengeluaran Distribusi Persentase PDRB ADHB Menurut Pengeluaran 2017 2018 2019 2020 2021 1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 72,62 72,17 72,08 72,21 69,90 2 Pengeluaran Konsumsi LNPRT 1,86 1,9 2,07 2,04 2,02 3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 8,46 8,51 8,15 7,81 7,63 4 Pembentukan Modal Tetap Bruto 27,35 29,29 29,72 28,10 28,94 5 Perubahan Inventori 1,24 1,31 1,66 1,29 1,03 Net Ekspor -11,53 -13,19 -13,68 -11,45 - 9,53 Produk Domestik Regional Bruto 100 100 100 100 100 Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2022 Kontribusi pengeluaran konsumsi rumah tangga dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Kabupaten Magelang selama lima tahun cenderung fluktuatif, pada tahun 2017 Konsumsi RT sebesar 71,55% dan pada tahun 2021 Konsumsi RT menjadi sebesar 70,63%. Demikian juga komponen net export (expor – import), jika pada tahun 2017 komponen net export sebesar -7,84%, pada tahun 2021 komponen net export menjadi sebesar -7,41%. Perkembangan positif terjadi pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB).Jika pada tahun 2017 komponen PMTB sebesar 26,78%, pada tahun 2021 komponen PMTB menjadi sebesar 26,01%. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut: Tabel 1.19 Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021 No Komponen Pengeluaran Distribusi Persentase PDRB ADHB Menurut Pengeluaran 2017 2018 2019 2020 2021 1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 71,55 70,86 70,43 70,63 70,63 2 Pengeluaran Konsumsi LNPRT 1,67 1,71 1,85 1,82 1,82 3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 7,26 7,23 7,02 6,86 6,86 4 Pembentukan Modal Tetap Bruto 26,78 27,18 27,11 26,01 26,01 5 Perubahan Inventori 1,22 1,47 2,03 2,09 2,09 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara 37 No Komponen Pengeluaran Distribusi Persentase PDRB ADHB Menurut Pengeluaran 2017 2018 2019 2020 2021 Net Ekspor -7,84 -8,45 -8,44 -7,41 -7,41 Produk Domestik Regional Bruto 100 100 100 100 100 Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2022 Dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Kabupaten Magelang tumbuh diatas 5%. Pada tahun 2022, pertumbuhan PDRB sebesar 3,48 %. Untuk selengkapnya Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Kabupaten Magelang Tahun 2017 - 2021 disajikan pada tabel berikut ini: Tabel 1.20. Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021 No Komponen_Pengeluaran Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Pengeluaran (Persen) 2017 2018 2019 2020 2021 1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 4,82 4,27 4,65 -1,40 1,16 2 Pengeluaran Konsumsi LNPRT 4,23 7,41 13,9 -2,96 1,29 3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 3,41 4,86 2,29 -3,95 0,77 4 Pembentukan Modal Tetap Bruto 6,97 9,49 5,01 -5,66 6,18 PDRB 5,5 5,28 5,3 -1,68 3,48 Sumber: BPS Kabupaten Magelang, 2022 1.3.9.2 Laju Inflasi Inflasi merupakan suatu keadaan perekonomian disuatu negara dimana terjadi kecenderungan kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum dalam waktu yang panjang (kontiniu) disebabkan karena tidak seimbangnya arus uang dan barang. Kenaikan harga yang sifatnya sementara tidak termasuk dalam inflasi. Pada umumnya inflasi terjadi ketika jumlah uang yang beredar dimasyarakat lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Tren perkembangan inflasi di Kabupaten Magelang dalam lima tahun terakhir lajunya sama dengan kejadian inflasi pada skala nasional dan provinsi. Pada tahun 2021 laju inflasi Kabupaten Magelang sebesar 0,64 %, sama dengan laju inflasi Provinsi Jawa Tengah dan masih sesuai dengan target inflasi tahun 2021, yaitu pada rentang 2,0 – 4,0. Inflasi Kabupaten Magelang pada periode 2017-2021 disajikan pada gambar berikut ini: Gambar 1.10 Inflasi Kabupaten Magelang Menurut Kelompok Pengeluaran (YoY) Tahun 2017-2021 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara 38 Sumber : BPS Kabupaten Magelang 2022 1.3.8 Kondisi Pembangunan Manusia Kualitas pembangunan manusia secara makro diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia yang dibentuk dari tiga dimensi dasar yaitu : umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Pada tahun 2021 IPM Kabupaten Magelang mencapai 70,12 mengalami kenaikan sebesar 1,73 dari tahun 2017 yang sebesar 68,39, dengan rata-rata kenaikan per tahun 0,43. Indikator dimensi IPM terdiri dari Umur Harapan Hidup (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), dan Paritas Daya Beli (pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan). Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut: Tabel 1.21 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Magelang Menurut Dimensi Penyusunnya Tahun 2017-2021 Dimensi/Indikator Satuan Tahun 2017 2018 2019 2020 2021 Umur Panjang dan Hidup Sehat Umur Harapan Hidup Tahun 73,3 9 73,4 7 73,5 6 73,7 2 73,88 Pengetahuan Harapan Lama Sekolah Tahun 12,4 7 12,4 8 12,5 3 12,5 4 12,55 Rata-rata Lama Sekolah Tahun 7,41 7,57 7,77 7,78 7,79 Standar Hidup Layak Paritas Daya Beli (Pengeluaran riil Per Kapita yang disesuiakan) Ribu Rp 8.62 7 9.02 5 9.38 7 9.30 1 9.440 IPM Kabupaten Magelang 68,3 9 69,1 1 69,8 7 69,8 7 70,12 Sumber :BPS Kabupaten Magelang dan Jawa Tengah Tahun 2022 Berdasarkan klasifikasi capaian IPM menurut BPS, IPM Kabupaten Magelang pada tahun 2017-2020 berada pada status “sedang” (nilai berkisar antara 60 ≤ IPM ≤ 70) dan pada tahun 2021 pada status “tinggi” (nilai berkisar antara 70 ≤ IPM ≤ 80). Walaupun berstatus tinggi, selama kurun waktu 5 tahun terakhir, nilai IPM Kabupaten Magelang masih berada di bawah nilai IPM Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional. Data selengkapnya disajikan pada gambar berikut: Gambar 1.11 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara 39 IPM Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021 Jika disandingkan se-Eks Karesidenan Kedu, IPM Kabupaten Magelang masih berada diurutan ketiga, di bawah nilai IPM Kota Magelang dan Kabupaten Purworejo. Data selengkapnya disajikan dalam tabel berikut: Tabel 1.22 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota Eks Karesidenan Kedu Tahun 2017-2021 Kabupaten / Kota Tahun 2017 2018 2019 2020 2021 Kabupaten Purworejo 71,31 71,87 72,50 72,68 72,98 Kabupaten Wonosobo 66,89 67,81 68,27 68,22 68,43 Kabupaten Magelang 68,39 69,11 69,87 69,87 70,12 Kabupaten Temanggung 68,34 68,83 69,56 69,57 69,88 Kota Magelang 77,84 78,31 78,80 78,99 79,43 Sumber :BPS Jawa Tengah Tahun 2022 IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari Indeks Kesehatan yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat, Indeks Pendidikan yang merepresentasikan dimensi pengetahuan, dan Indeks Pengeluaran yang merepresentasikan dimensi standar hidup layak. Rumus IPM adalah sebagai berikut:
3. 1.Indeks Kesehatan: Umur Harapan Hidup (UHH) Pada tahun 2021 UHH Kabupaten Magelang mencapai 73,88 mengalami kenaikan sebesar 0,49 dari tahun 2017 yang sebesar 73,39. Kenaikan UHH ini mengindikasikan adanya keberhasilan pembangunan sektor kesehatan. Pertumbuhan UHH Kabupaten Magelang diatas pertumbuhan UHH Provinsi Jawa Tengah namun masih di bawah pertumbuhan UHH Nasional. Data selengkapnya disajikan pada grafik berikut. Gambar 1.12 Usia Harapan Hidup Kabupaten Magelang, Provinsi dan Nasional IPM = 3 √I kesehatan × I pendidikan × I pengeluaran Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara 40 Tahun 2017-2021 Sumber :BPS Kabupaten Magelang Tahun 2022
4. 2.Indeks Pendidikan
a.Harapan Lama Sekolah (HLS) HLS Kabupaten Magelang pada tahun 2021 sebesar 12,55. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2021 di Kabupaten Magelang memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,55 tahun atau setara dengan Diploma I. Sejak tahun 2017 HLS Kabupaten Magelang cenderung meningkat, dari sebesar 12,47 (2017) menjadi 12,55

(2021). Harapan lama sekolah di Kabupaten Magelang tahun 2017-2021 lebih rendah dari Provinsi dan Nasional. Berarti bahwa peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu di Kabupaten Magelang lebih rendah daripada rata-rata Jawa Tengah dan Nasional. Gambar 1.13 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Magelang, Provinsi dan Nasional Tahun 2017-2021 2017 2018 2019 2020 2021 Kab. Magelang 12.47 12.48 12.53 12.54 12.55 Prov. Jateng 12.57 12.63 12.68 12.7 12.77 Nasional 12.87 12.91 12.95 12.98 13.08 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 12.8 12.9 13 13.1 Sumber :BPS Kabupaten Magelang Tahun 2022
1. b.Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Pada tahun 2021 RLS Kabupaten Magelang mencapai 7,79 tahun. Artinya, secara rata-rata penduduk Kabupaten Magelang yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 7,79 tahun atau hampir menamatkan kelas VIII. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Magelang lebih tinggi daripada Jawa Tengah namun lebih rendah dari Nasional. Data selengkapnya disajikan pada Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara 41 grafik berikut: Gambar 1.14 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Magelang, Provinsi dan Nasional Tahun 2017-2021 Sumber :BPS Kabupaten Magelang Tahun 2022
  1. 3.Indeks Pengeluaran Pengeluaran per Kapita Riil yang Disesuaikan Selama periode tahun 2017 hingga tahun 2021 pengeluaran per kapita riil Kabupaten Magelang meningkat 9,42%. Rata-rata pertumbuhan besarnya pengeluaran per kapita Kabupaten Magelang mencapai 2,30% per tahun, lebih tinggi dari pertumbuhan Jateng 1,57% per tahun Nasional 1,16% per tahun. Namun, apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional nilai pengeluaran per kapita Kabupaten Magelang lebih rendah. Tabel 1.23 Pengeluaran Per Kapita Riil (Yang Disesuaikan) Kabupaten Magelang Tahun 2017-2021 Pengeluaran Riil Per Kapita (Ribu Rp) Tahun 2017 2018 2019 2020 2021 Kabupaten Magelang 8.627 9.025 9.387 9.301 9.440 Provinsi Jawa Tengah 10.377 10.777 11.102 10.930 11.034 Nasional 10.664 11.059 11.299 11.013 11.156 Sumber : BPS Kabupaten Magelang Tahun 2022 1.4 Tugas dan Fungsi Tim Penerapan SPM Tugas dan Fungsi Tim Penerapan SPM dalam pelaksanaan Renaksi Penerapan SPM Daerah adalah suatu hal yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan oleh tim penerapan SPM untuk dilakukan dan/atau diselesaikan, sehingga Pelayanan Dasar minimal dapat dirasakan oleh masyarakat. Renaksi Penerapan SPM Daerah berdasarkan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan pada capaian penerapan SPM tahun sebelumnya (N-1) dalam pelaksanaannya tim penerapan SPM melakukan serangkaian proses perencanaan strategi yang dirumuskan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis dan permasalahan yang terjadi dalam penerapan capaian SPM yang dihadapi selama pelaksanaan penerapan SPM. Strategi tim penerapan SPM dalam menyusun Renaksi SPM Daerah adalah memperhatikan faktor internal dan eksternal yang berada di pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan wajib Pelayanan Dasar yang Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara 42 mempengaruhi tidak tercapainya sasaran capaian SPM. Pendekatan yang digunakan oleh tim penerapan SPM dalam merumuskan Renaksi Penerapan SPM Daerah adalah dengan membuat inisiasi yang berisi solusi dan inovasi yang dapat diterapkan oleh tim penerapan SPM dalam upaya memperbaiki capaian SPM, sehingga rumusan strategi Renaksi Penerapan SPM Daerah yang disusun merupakan suatu rangkaian hubungan yang saling mempengaruhi. Dalam upaya pemenuhan SPM pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dipastikan menjadi isu strategis Daerah, baik dalam perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun yang sifatnya tahunan, maka diperlukan konsistensi Perangkat Daerah selaku pelaksana urusan pemerintahan wajib Pelayanan Dasar dan Tim Penerapan SPM Daerah untuk memastikan dan mengawal bahwa:
2. a.penerapan SPM Daerah terintegrasi ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran;
3. b.penerapan SPM Daerah terindegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya; dan
4. c.penerapan SPM Daerah terintegrasi ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara Pihak yang melakukan pelayanan dasar sesuai dengan SPM adalah Pemerintah Paerah melalui Perangkat Daerah atau dinas Paerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi sesuai dengan sasaran pelaksanaan pelayanan dasar SPM. PD tersebut adalah:
5. a.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
6. b.Dinas Kesehatan;
7. c.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
8. d.Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Rakyat;
9. e.Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran;
10. f.Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
11. g.Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Perangkat Daerah melakukan pelayanan dasar sesuai SPM yang ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran dan ketepatan sasaran. Program Prioritas Pemenuhan SPM sesuai dengan telaah terhadap Rencana Strategis, dalam Rencana Strategis Kabupaten Magelang 2021-2026 terdapat beberapa fokus dalam urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, yaitu sebagai berikut: Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara 2.2.1 Bidang Pendidikan Tabel 2.1.1 Kondisi Capaian SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Magelang Tahun 2023 Sumber: Laporan Penerapan SPM Kab. Magelang Tahun 2023 Kabupaten SPM Bidang Pendidikan Pagu Anggaran SPM (Rp) Realisasi Anggaran SPM (Rp) Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Dasar Pendidikan Kesetaraan Usia 5 (Lima) tahun sampai dengan 6 (Enam) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Anak Usia Dini Usia 7 (Tujuh) tahun sampai dengan 15 (Lima Belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Dasar Usia 7 (Tujuh) tahun sampai dengan 18 (Delapan Belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar Pendidikan Kesetaraan Jumlah Total Yang Harus Dilayani Jumlah Orang Terlayani Capaian (%) Jumlah Total Yang Harus Dilayani Jumlah Orang Terlayani Capaian (%) Jumlah Total Yang Harus Dilayani Jumlah Orang Terlayani Capaian (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 MAGELAN G 37.965 33.733 90.70% 182.890 168.937 93.42% 4.915 4.915 100% 245.906.999.942 238.228.973.937 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara 2.2.2 Bidang Kesehatan Tabel 2.2.2 Kondisi Capaian SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Magelang Tahun 2023 Kabupaten SPM Bidang Kesehatan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Pelayanan Kesehatan Balita Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut Jumlah Total Yang Harus Dilayani Jumlah Orang Terlayani Capaian (%) Jumlah Total Yang Harus Dilayani Jumla Orang Terlayani Capaian (%) Jumlah Total Yang Harus Dilayani Jumlah Orang Terlayani Capaian (%) Jumlah Total Yang Harus Dilayani Jumla Orang Terlayani Capaian (%) Jumlah Total Yang Harus Dilayani Jumlah Orang Terlayani Capaian (%) Jumlah Total Yang Harus Dilayani Jumlah Orang Terlayani Capaian (%) Jumlah Total Yang Harus Dilayani Jumlah Orang Terlayani Capaian (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 MAGELANG 16.064 16.064 99,69% 14.874 15.368 99,92% 14.881 14.873 99,96% 79.528 77.479 97,14% 168.920 160.763 91,95% 844.262 574.207 73,28% 184.861 169.939 88,35% SPM Bidang Kesehatan Pagu Anggaran SPM (Rp) Realisasi Anggaran SPM (Rp) Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkolosis Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus Yang Bersifat Peningkatan/Promotif dan Pencegahan/ Preventif. Jumlah Total Yang Harus Dilayani Jumlah Orang Terlayani Capaian (%) Jumlah Total Yang Harus Dilayani Jumlah Orang Terlayani Capaian (%) Jumlah Total Yang Harus Dilayani Jumlah Orang Terlayani Capaian (%) Jumlah Total Yang Harus Dilayani Jumlah Orang Terlayani Capaian (%) Jumlah Total Yang Harus Dilayani Jumlah Orang Terlayani Capaian (%) 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 394.838 135.309 45,77% 19.634 19.634 100% 3.278 2.428 78,51% 11.595 11,595 100% 18.409 18.409 100% Rp. 8.440.294595 Rp. 7.564.268.751 Sumber: Laporan Penerapan SPM Kab. Magelang Tahun 2023 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara 2.2.3 Bidang Pekerjaan Umum Tabel 2.2.3 Kondisi Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Magelang Tahun 2023 Kabupaten SPM Bidang Pekerjaan Umum Pagu Anggaran SPM (Rp) Realisasi Anggaran SPM (Rp)Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Sehari-hari Penyediaan Pelayanan Pengelohan Air Limbah Domestik Jumlah Total Yang Harus Dilayani Jumlah Orang Terlayani Capaian (%) Jumlah Total Yang Harus Dilayani Jumlah Orang Terlayani Capaian (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 MAGELANG 1.324.756 1.225.269 93,99 1.324.756 1.212.416 93,22 1 1.326.306.890 1.272.883.185 Sumber: Laporan Penerapan SPM Kab. Magelang Tahun 2023 2.2.4 Bidang Perumahan Rakyat Tabel 2.2.4 Kondisi Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Magelang Tahun 2023 Kabupaten SPM Bidang Perumahan Rakyat Pagu Anggaran SPM (Rp) Realisasi Anggaran SPM (Rp) Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Daerah Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Jumlah Total Yang Harus Dilayani Jumlah Orang Terlayani Capaian (%) Jumlah Total Yang Harus Dilayani Jumlah Orang Terlayani Capaian (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 MAGELANG 35 35 100 22 22 100 324.111.434 304.063.886 Sumber: Laporan Penerapan SPM Kab. Magelang Tahun 2023 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara 2.2.5 Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tabel 2.2.5 Kondisi Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Magelang Tahun 2023 Kabupaten SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Pagu Anggaran SPM (Rp) Realisasi Anggaran SPM (Rp) Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Pelayanan Informasi Rawan Bencana Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Jumlah Total Yang Harus Dilayani Jumlah Orang Terlayani Capaian (%) Jumlah Total Yang Harus Dilayani Jumlah Orang Terlayani Capaian (%) Jumlah Total Yang Harus Dilayani Jumlah Orang Terlayani Capaian (%) Jumlah Total Yang Harus Dilayani Jumlah Orang Terlayani Capaian (%) Jumlah Total Yang Harus Dilayani Jumlah Orang Terlayani Capaian (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 MAGELANG 1,319,476 1,319,47 6 100% 463.772 463.772 100% 2.922 2,922 100% 21 21 95% 8.593 8.593 100% 19.008.050.250 18.331.921.086 Sumber: Laporan Penerapan SPM Kab. Magelang Tahun 2023 2.2.6 Bidang Sosial Tabel 2.2.6 Kondisi Capaian SPM Bidang Sosial di Kabupaten Magelang Tahun 2023 Kabupaten SPM Bidang Sosial Pagu Anggaran SPM (Rp) Realisasi Anggaran SPM (Rp) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Diluar Panti Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Diluar Panti Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Diluar Panti Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis Diluar Panti Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Jumlah Total Yang Harus Dilayani Jumlah Orang Terlayani Capaian (%) Jumlah Total Yang Harus Dilayani Jumlah Orang Terlayani Capaian (%) Jumlah Total Yang Harus Dilayani Jumlah Orang Terlayani Capaian (%) Jumlah Total Yang Harus Dilayani Jumlah Orang Terlayani Capaian (%) Jumlah Total Yang Harus Dilayani Jumlah Orang Terlayani Capaian (%) MAGELANG 748 748 100% 20 20 100% 538 538 98,46% 75 75 100% 456 456 100% 3.909.612.28 0 3.089.645.27 7 Sumber: Laporan Penerapan SPM Kab. Magelang Tahun 2023 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara 2.2 Permasalahan Pemenuhan Penerapan SPM Dalam rangka pemenuhan pencapaian penerapan SPM di Kabupaten Magelang ditemukan beberapa permasalahan sebagai berikut: 2.2.1 Bidang Pendidikan Bidang pendidikan secara umum cukup baik. Akan tetapi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar yang telah dilaksanakan masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM sebagai berikut:
12. a.cakupan wilayah yang luas dan kondisi geografis sebagian wilayah di Kabupaten Magelang yang berbukit-bukit dan bergunung menyebabkan partisipasi masyarakat dalam mengakses Pendidikan kurang optimal;
13. b.adanya perubahan indikator pembentuk dan formula pada setiap jenis layanan SPM yang membutuhkan penyesuaian;
14. c.nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan antara SIPD dan Aplikasi SPM berbeda;
15. d.mutu kinerja dan kompetensi pendidik masih perlu penguatan, karena persentase pendidik yang memiliki sertifikat Diklat Teknis mengenai ke-PAUD-an relatif rendah;
16. e.mutu kinerja dan kompetensi pendidik masih perlu penguatan, karena jumlah pendidik yang mengikuti program Guru Penggerak relatif sedikit;
17. f.proporsi PTK penggerak , atau Jumlah guru dan kepala sekolah yang masuk ke dalam program guru penggerak dibagi total guru dan kepala sekolah masih sangat kurang;
18. g.proporsi pembelanjaan peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan atau Persentase pembelanjaan sekolah untuk peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan dibagi total anggaran sekolah dalam satu tahun di bos salur masih rendah; dan
19. h.keterbatasan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun anggaran. 2.2.2 Bidang Kesehatan Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar bidang kesehatan yang telah dilaksanakan, masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM sebagai berikut:
20. a.adanya pandemi covid-19 sehingga pelaksanaan kegiatan posyandu balita dan lansia dibatasi;
21. b.adanya pandemi covid-19 mengakibatkan sekolah mengadakan pembelajaran secara daring sehingga menyulitkan pelaksanaan screening dan pemeriksaan berkala terhadap peserta didik;
22. c.tidak ada pengadaan untuk buku rapot kesehatanku;
23. d.tidak ada pengadaan untuk buku Kesehatan lansia;
24. e.keterlambatan Puskesmas dalam pengiriman laporan data ke Dinas Kesehatan;
25. f.sasaran untuk pelayanan Hipertensi menggunakan estimasi atau proyeksi sehingga sasaran untuk pelayanan cukup tinggi;
26. g.kunjungan berobat ke fasilitas kesehatan terkait pelayanan kesehatan penderita hipertensi belum maksimal karena gejala hipertensi terkadang diabaikan atau tidak disadari oleh penderita hipertensi, sehingga kesadaran akan kepatuhan berobat belum maksimal;
27. h.Target pelayanan Kesehatan usia produktif sangat tinggi sementara ketersediaan sumber daya manusia dan bahan medis habis pakai (bmhp) terbatas;
28. i.Tidak semua sasaran pelayanan kesehatan usia produktif hadir saat jadwal pelaksanaanscreening;
29. j.Pada saat pandemi covid-19 pemerikasaan bakteriologis pada pelayanan Kesehatan TBC terhambat akibat masyarakat tidak mengakses faskes; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
30. k.TBC memiliki gejala mirip covid-19 sehingga Masyarakat takut untuk berobat; dan
31. l.Indikator SPM pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar belum semua diskrening kesehatan, karena pada saat pelaksanaan di sekolah masih ada siswa yang sakit, ijin pada saat penjaringan. 2.2.3 Bidang Pekerjaan Umum Penyelenggaraan bidang pekerjaan umum secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM sebagai berikut:
32. a.minimnya anggaran pelaksanaan penerapan SPM;
33. b.belum terlaksananya secara maksimal proses pengumpulan pendataan, proses evaluasi dan pembinaan dalam penerapan SPM;
34. c.kesulitan dalam pendataan Masyarakat yang memiliki akses SPAM Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) dan Tankiseptik Individual sehingga menggunakan data skunder.
35. d.sulitnya menentukan kriteria penerima layanan dan berkoordinasi dengan pihak yang terkait dengan data yang dibutuhkan;
36. e.kurangnya sumberdaya aparatur dan sarana prasarana pada saat pengumpulan data;
37. f.penetapan sasaran belum berdasarkan data rill (by name by address) tetapi masih menggunakan estimasi sehingga sulit untuk melakukan perhitungan kebutuhan;
38. g.minimnya pembiayaan operasional pengelolaan, pemeliharaan dan termasuk SDM pengelola;
39. h.minimnya tenaga pengelola teknis kegiatan yang berkompeten dan berkompetensi;
40. i.minimnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan teknis baik perencanaan maupun pengawasan;
41. j.belum adanya pelayanan sedot tinja baik bersifat milik pemerintah maupun swasta secara terjadwal dan pola pikir masyarakat masih bersifat penggunaan sarana limbah konvensional; dan
42. k.Pemerintah Daerah belum memiliki instalasi pengelolaan lumpur tinja yang aktif sehingga penggunaan sarana air limbah belum sepenuhnya. 2.2.4 Bidang Perumahan Rakyat Penyelenggaraan bidang perumahan rakyat secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM sebagai berikut:
43. a.minimnya anggaran pelaksanaan penerapan SPM; dan
44. b.kurangnya sumber daya aparatur dan sarana prasarana pada saat pengumpulan data. 2.2.5 Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Penyelenggaraan bidang trantibumlinmas secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM sebagai berikut:
45. a.minimnya anggaran pelaksanaan penerapan SPM;
46. b.kurangnya sumber daya manusia di lapangan dalam melaksanakan penanganan bencana;
47. c.kurangnya tenaga penyidik pegawai negeri sipil yang mempengaruhi terhadap kinerja Perangkat Daerah;
48. d.belum optimalnya penerapan dan penegakan Perda yang telah ditetapkan;
49. e.belum adanya data tentang jumlah penduduk di Daerah rawan bencana yang memadai termasuk dalam kriteria penduduk miskin; dan
50. f.belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara 2.2.6 Bidang Sosial Penyelenggaraan bidang sosial berkembang seiring waktu ke arah yang lebih baik, namun ada beberapa masalah dalam pelaksanaan pencapaian SPM sebagai berikut:
51. a.minimnya anggaran pelaksanaan penerapan SPM;
52. b.belum optimalnya pengumpulan data terhadap rehabilitas sosial terutama data penyandang masalah kesejahteraan sosial;
53. c.masih kurangnya pemahaman dalam menyusun pelaporan SPM;
54. d.belum berjalannya program rehabilitasi sosial secara minimal;
55. e.belum tersedianya peta kerawanan dan mitigasi bencana secara lengkap dan menyeluruh;
56. f.keterbatasan dan minimnya sumber daya manusia dalam penerapan SPM;
57. g.minimnya sarana dan prasarana pendukung penerapan SPM; dan
58. h.kurangnya pelaksanaan diklat dan bimtek terhadap sumber daya manusia. 2.3. Upaya Mengatasi Permasalahan Dalam mengatasi permasalahan diatas, tim penerapan SPM Kabupaten Magelang telah melakukan beberapa upaya antara lain:
59. a.melaksanakan Koordinasi dengan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri;
60. b.menyelenggarakan rapat rutin tim penerapan SPM Kabupaten Magelang setiap Triwulan untuk memaksimalkan tingkat capaian SPM Kabupaten Magelang;
61. c.menyelenggarakan rapat koordinasi bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang guna perencanaan dan penganggaran SPM Kabupaten Magelang. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara Untuk mencapai pemenuhan SPM, pilihan strategi dan kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan persoalan pemenuhan SPM, diperlukan penguatan Tim Penerapan SPM dengan didukung alokasi anggaran serta memastikan pengintegrasian program, kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan SPM dalam dokumen perencanaan Daerah. 3.1 Strategi dan Kebijakan Rencana Aksi Strategi dan kebijakan Rencana Aksi dituangkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah J.o Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Pemerintah Kabupaten Magelang telah mengeluarkan Keputusan Bupati Magelang Nomor : 180.182/182/KEP/01.01/2023 tentang Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Magelang Tahun 2023. Dengan adanya Keputusan Bupati tersebut dapat menunjang tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah dalam rangka mengoptimalkan Pelayanan Dasar kepada masyarakat di Lingkungan Kabpaten Magelang. 3.2 SPM Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan Strategi pencapaian SPM Kabupaten Magelang bidang pendidikan adalah sebagai berikut: NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN SATUAN 1 2 3 4 5 1 Program Pendidikan Dini Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM PAUD 1 Pendataan anak usia dini untuk keperluan identifikasi kebutuhan daya tamping layanan untuk anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun Peserta didik 2 Penyelenggaraan sosialisasi pentingnya pendidikan anak usia dini kepada masyarakat paling sedikit 2 (dua) kali per tahun Kegiatan 3 Pengadaan bantuan biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu agar mendapat layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan Peserta didik 4 Penyediaan layanan pendidikan anak usia dini Peserta didik Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN SATUAN 1 2 3 4 5 paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan anak usia dini disetiap desa 5 Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tamping Peserta didik 6 Penyediaan Pendidikan layanan di wilayah yang ditetapkan sebagai Daerah terdepan, terluar, dan tertinggal Peserta didik Kegiatan pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan satuan 1 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan Kegiatan 2 Fasilitasi pertemuan guru/pendidik dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan Kegiatan 3 Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai kualitas layanan pendidikan anak usia dini yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran Kegiatan 4 Pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana satuan pendidikan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran Kegiatan 5 Pemeliharaan dan perbaikan terhadap kondisi sarana dan prasarana pendidikan yang rusak Kegiatan Kegiatan pemenuhan jumlah pendidik dana tenaga kependidikan Pemetaan dan penataan penempatan untuk Pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun Pendidik dan tenaga kependidikan 2 Pendistribusian pendidik dan Tenaga kependidikan Pendidik dan tenaga Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN SATUAN 1 2 3 4 5 yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan kependidikan 3 Pengajuan formasi guru aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang- undangan Guru 4 Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif Kegiatan 5 Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah Kegiatan 6 Penempatan lulusan Pendidikan dan pelatihan Calon pengawas sekolah/ Lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah Kegiatan 7 Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah atau penilik untuk satuan pendidikan anak usia dini Pengawas atau penilik Kegiatan pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan 1 Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan Tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan Kegiatan 2 Beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan Kualifikasi dan kompetensi Pendidik dan tenaga kependidikan Pendidik tenaga kependidikan 3 Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak Kegiatan
  1. 2.Program SPM Pendidikan Dasar Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (SD/SMP/MI/MTs/ Paket A/Paket B) 1 Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah Peserta didik 2 Pemberian biaya Peserta didik Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN SATUAN 1 2 3 4 5 pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus 3 Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung Peserta didik 4 Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai Daerah terdepan, terluar, dan tertinggal Peserta didik Kegiatan pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik (SD/SMP/MI/MTs/ Paket A/Paket B) 1 Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlihat aktif dalam komunitas tersebut Unit komunitas 2 Pelatihan/seminar/ lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru Kegiatan Kegiatan pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (SD/SMP/MI/ MTs/Paket A/Paket B) 1 Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan Kegiatan 2 Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun Kegiatan 3 Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat Kegiatan 4 Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran Kegiatan Kegiatan pemenuhan jumlah pendidik dan 1 Pemetaan dan penataan penempatan untuk Pendidik dan tenaga Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN SATUAN 1 2 3 4 5 tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B) pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kependidikan 2 Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidik dan tenaga kependidikan 3 Pengajuan formasi guru aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan Guru 4 Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inkusif Kegiatan 5 Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah Kegiatan 6 Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/ lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah Kegiatan 7 Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan Pengawas Kegiatan pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B) 1 Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan Kegiatan 2 Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan Pendidik dan tenaga kependidikan 3 Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak Kegiatan Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN SATUAN 1 2 3 4 5
  2. 3.Program SPM Pendidikan Kesetaraan Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (Kesetaraan) 1 Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah Peserta didik 2 Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus Peserta didik 3 Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung Peserta didik 4 Penyediaan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai Daerah terdepan terluar dan tertinggal Peserta didik Kegiatan pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik (Kesetaraan) 1 Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlihat aktif dalam komunitas tersebut Unit komunitas 2 Pelatihan/seminar/ lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru Kegiatan Kegiatan pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (Kesetaraan) 1 Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan Kegiatan 2 Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun Kegiatan 3 Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat Kegiatan 4 Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan Kegiatan Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN SATUAN 1 2 3 4 5 pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran Kegiatan pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (Kesetaraan) 1 Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun Pendidik dan tenaga kependidikan 2 Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidik dan tenaga kependidikan 3 Pengajuan formasi guru aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan Guru 4 Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inkusif Kegiatan 5 Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/ lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah Kegiatan 6 Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/ lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah Kegiatan 7 Pemetaan kecukupan jumlah pengawassekolah untukatuan pendidikan Pengawas Kegiatan pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (Kesetaraan) 1 Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan Kegiatan 2 Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan Pendidik dan tenaga kependidikan 3 Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk Kegiatan Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN SATUAN 1 2 3 4 5 mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak 3.2.1 SPM Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN SATUAN 1 2 3 4 5
  3. 1.Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 1 Pengelolan pelayanan kesehatan ibu hamil Orang 2 Pengelolan pelayanan kesehatan ibu bersalin Orang 3 Pengelolan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Orang 4 Pengelolan pelayanan kesehatan balita Orang 5 Pengelolan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Orang 6 Pengelolan pelayanan kesehatan pada usia produktif Orang 7 Pengelolan pelayanan kesehatan pada usia lanjut Orang 8 Pengelolan pelayanan kesehatan Penderita Hipertensi Orang 9 Pengelolan pelayanan kesehatan Penderita Diabetes Melitus Orang 10 Pengelolan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat Orang 11 Pengelolan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkolusis Orang 12 Pengelolan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV Orang 13 Pengelolan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB) Dokumen 14 Pengelolan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi Bencana Dokumen Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara 3.2.2 SPM Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN SATUAN 1 2 3 4 5
  4. 1.Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum Kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) di Daerah 1 Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM Dokumen 2 Supervisi pembangunan/ peningkatan/perluasan/ perbaikan SPAM Dokumen 3 Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan Liter/Detik 4 Pembangunan SPAM jaringan perpipaan kawasan perdesaan SR 5 Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan Liter/Detik 6 Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan 7 Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan SR 8 Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan 9 Pembinaan dan pengawasan terhadap tariff air minum Penyelengga ra SPAM 10 Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh badan usaha untuk kebutuhan sendiri Badan Usaha 11 Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh pemerintah desa dan kelompok masyarakat Kelompok Masyarakat 12 Fasilitasi penyiapan kerjasama SPAM Unit 13 Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama SPAM Unit 14 Pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan SPAM Penyelengga ra SPAM 15 Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan perkotaan Unit 16 Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan perdesaan Unit 17 Pembangunan baru SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan perdesaan Rumah Tangga 18 Peningkatan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan perdesaan Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN SATUAN 1 2 3 4 5 19 Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan 20 Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan Unit 21 Perbaikan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan perdesaan Unit
  5. 2.Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah Kegiatan pengelolaan pengembangan sistem air limbah domestik dalam Daerah 1 Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem pengelolaan air limbah domestik dalam Daerah Dokumen 2 Supervisi pembangunan/ rehabilitasi/peningkatan/ perluasan sistem pengelolaan airlimbahdomestik terpusat skala kota Dokumen 3 Pembangunan/penyediaan sistem pengelolaan air limbah terpusat skala kota Rumah Tangga 4 Rehabilitasi/peningkatan/ perluasan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala kota Rumah Tangga 5 Rehabilitasi/peningkatan/ perluasan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala permukiman 6 Pembangunan/penyediaan sub sistem pengolahan setempat Rumah Tangga 7 Pembinaan teknik pengelolaan air limbah domestik Orang 8 Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan sistem pengelolaan air limbah domestik Kelompok 9 Pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan air limbah domestik Unit 10 Operasi dan pemeliharaan sistem pengelolaan air limbah domestik M2/hari 11 Supervisi pembangunan/ rehabilitasi/peningkatan/perl uasan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala permukiman M2/hari 12 Pembangunan/penyediaan sistem pengelolaan air limbah terpusat skala permukiman Orang 13 Penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja Unit 14 Penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja Dokumen Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN SATUAN 1 2 3 4 5 15 Pembangunan/penyediaan sarana dan prasarana IPLT Rumah Tangga 16 Rehabilitasi/peningkatan/ perluasan sarana dan prasanana IPLT Rumah Tangga 17 Supervisi pembangunan/ rehabilitasi/peningkatan/ Perluasan sarana dan prasarana IPLT Dokumen 3.2.3 SPM Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN SATUAN 1 2 3 4 5
  6. 1.Program pengembangan perumahan Kegiatan pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten 1 Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program kabupaten Dokumen 2 Identifikasi lahan-lahan potensi sebagai lokasi relokasi perumahan Dokumen 3 Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani Dokumen 4 Pendataanm tingkat kerusakan rumah akibat bencana Dokumen 5 Pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program kabupaten Dokumen 6 Pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus Dokumen Kegiatan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten 1 Rehabilitasi rumah bagi korban bencana Unit Rumah 2 Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten Dokumen 3 Pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana Ha 4 Pembangunan rumah bagi korban bencana Unit Rumah 5 Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi program kabupaten Unit Rumah 6 Operasional dan pemeliharaan lingkungan perumahan pada relokasi program kabupaten Unit Rumah Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara 3.2.4 SPM Pelayanan Dasar Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum. Dan Pelindungan Masyarakat NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN SATUAN 1 2 3 4 5
  7. 1.Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum Kegiatan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah 1 Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Kasus 2 Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Kasus 3 Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten Dokumen 4 Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum Dokumen 5 Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia Orang 6 Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum Dokumen 7 Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum Unit 8 Penyusunan SOP ketentraman dan ketertiban umum Dokumen 9 Penyediaan layanan dalam rangka dampak pencegahan Perda dan Perkada Laporan Kegiatan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati 1 Sosialisasi penegakan Perda dan Perkada Laporan 2 Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Perda dan Perkada Laporan 3 Penanganan atas pelanggaran Perda dan Perkada Laporan Kegiatan pembinaan penyidik pegawai negeri sipil 1 Pengembangan kapasitas dan karier PPNS Laporan
  8. 2.Program Penanggulangan Bencana Kegiatan pelayanan informasi rawan bencana 1 Penyusunan kajian resiko bencana kabupaten Dokumen Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN SATUAN 1 2 3 4 5 2 Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana kabupaten (Per-Jenis Bencana) Orang Kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 1 Penyusunan rencana Penanggulangan bencana kabupaten Dokumen 2 Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten Orang 3 Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana kabupaten Dokumen 4 Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Unit 5 Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan Dokumen 6 Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana Kawasan 7 Penanganan pasca bencana kabupaten 8 Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat bencana kabupaten Orang 9 Penyusunan rencana kontijensi Dokumen 10 Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana Orang 11 Penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana Dokumen 12 Pelatihan keluarga tanggap bencana alam Keluarga Kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 1 Respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas Laporan 2 Respon cepat darurat bencana kabupaten Dokumen 3 Pencarian, pertolongandan evakuasi korban bencana kabupaten Orang 4 Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana kabupaten Orang 5 Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana Laporan 6 Respon cepat bencana non alam epidemic/wabah penyakit Dokumen Kegiatan penataan 1 Penyusunan regulasi Dokumen Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN SATUAN 1 2 3 4 5 sistem dasar penanggulangan bencana penanggulangan bencana kabupaten 2 Penguatan kelembagaan bencana kabupaten Dokumen 3 Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana kabupaten Dokumen 4 Pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan Dokumen 5 Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana Laporan 6 Penanganan pasca bencana kabupaten Dokumen
  9. 3.Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Kegiatan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah 1 Pencegahan kebakaran dalam Daerah kabupaten Dokumen 2 Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam Daerah kabupaten Dokumen 3 Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran Laporan 4 Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah kabupaten Dokumen 5 Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri Unit 6 Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri Dokumen 7 Pembinaan aparatur pemadam kebakaran Dokumen 8 Pengelolaan sistem komunikasi dan informasi kebakaran dan penyelamatan Unit 9 Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar Daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran Orang 10 Pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga Dokumen Kegiatan inspeksi Peralatan proteksi kebakaran 1 Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran Laporan 2 Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran Laporan Kegiatan investigasi kejadian kebakaran 1 Investigasi kejadian kebakaran meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran Dokumen Kegiatan 1 Pemberdayaan masyarakat Orang Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN SATUAN 1 2 3 4 5 pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat 2 Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran Desa/ Kelurahan 3 Dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam Kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana Dokumen Kegiatan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia 1 Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia Laporan 2 Standarisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan dan evakuasi Dokumen 3 Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan dan evakuasi Unit 4 Pembinaan aparatur pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi Laporan 3.2.5 SPM Pelayanan Dasar Urusan Sosial NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN SATUAN 1 2 3 4 5
  10. 1.Program Rehabilitasi Sosial Kegiatan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial 1 Penyediaan permakanan Orang 2 Penyediaan sandang Orang 3 Penyediaan alat bantu Orang 4 Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga Orang 5 Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial Orang 6 Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat Orang 7 Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas anak Orang 8 Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan Orang Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN SATUAN 1 2 3 4 5 dasar 9 Pemberian layanan data dan pengaduan Orang 10 Pemberian layanan kedaruratan Orang 11 Pemberian pelayanan penelusuran keluarga Orang 12 Pemberian layanan rujukan Dokumen
  11. 2.Program Penanganan Bencana Kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam 1 Penyediaan makanan Orang 2 Penyediaan sandang Orang 3 Penyediaan tempat penampungan pengungsi Unit 4 Penanganan khusus bagi kelompok rentan Orang 5 Pelayanan dukungan psikososial Orang Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara 3.3 Matriks Rencana Aksi Penerapan SPM Tabel 3.2.1 Renaksi Penerapan SPM Bidang Pendidikan di Kabupaten Magelang 2024-2026 N o Indik ator Kiner ja / Jenis Laya nan SPM S at u a n T a h u n D a s ar 2 0 2 3 Pencapaian SPM 2024 In is ia si Sumber Pendanaan Instan si Pelaks ana Pencapaian SPM 2025 In is ia si Sumber Pendanaan Instan si Pelaks ana Pencapaian SPM 2026 In is ia si Sumber Pendanaan Instan si Pelaks ana Pene rima Reali sasi Mu tu Lay an an Rea lisa si Anggar an Pen eri ma Rea lisa si Mu tu Lay ana n Rea lisa si Anggar an Pen eri ma Real isas i Mu tu Lay an an Rea lisa si Anggar an Laya nan Lay ana n Lay ana n Dasa r Das ar Das ar 1 23 4 1314 15 1617 1 8 192021 22 23 2425 2 6 272829 30 31 3233 3 4 3536 Kabu paten / Kota 1 Pendi dikan Anak Usia Dini 38.2 06 33.64 3 27,154 ,161,9 52 DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK Disdik bud 38. 206 38. 206 28,154 ,161,9 52 DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK DISDI KBUD 38. 206 38. 206 29,154 ,161,9 52 DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK Disdik bud a Angk a parti sipas i sekol ah % 10 0 90. 08 3.017. 129.10 5 DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK Disdik bud 10 0 100 3,128, 240,21 6 DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK Disdik bud 10 0 100 3,239, 351,32 8 DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK Disdik bud b Angk a Parti sipas i Murn i % 7 8. 2 2 10 0 88. 63 3.017. 129.10 5 DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK Disdik bud 10 0 100 3,128, 240,21 6 DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK Disdik bud 10 0 100 3,239, 351,32 8 DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK Disdik bud c Penin gkata n propo rsi jumla h satua n PAU D yang mend apatk an mini mal % 7 3. 1 9 82. 53 82. 5 3.017. 129.10 5 DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK Disdik bud 82. 53 82. 53 3,128, 240,21 6 DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK Disdik bud 82. 53 82. 53 3,996, 329,47 7 DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK Disdik bud Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara N o Indik ator Kiner ja / Jenis Laya nan SPM S at u a n T a h u n D a s ar 2 0 2 Pencapaian SPM 2024 In is ia si Sumber Pendanaan Instan si Pelaks ana Pencapaian SPM 2025 In is ia si Sumber Pendanaan Instan si Pelaks ana Pencapaian SPM 2026 In is ia si Sumber Pendanaan Instan si Pelaks ana Pene rima Reali sasi Mu tu Lay an an Rea lisa si Anggar an Pen eri ma Rea lisa si Mu tu Lay ana n Rea lisa si Anggar an Pen eri ma Real isas i Mu tu Lay an an Rea lisa si Anggar an Laya nan Lay ana n Lay ana n Dasa r Das ar Das ar 1 23 4 1314 15 1617 1 8 192021 22 23 2425 2 6 272829 30 31 3233 3 4 3536 akred itasi B d Pertu mbu han pendi dik PAU D di S1/D IV % 76. 39 75. 39 3.017. 129.10 5 DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK Disdik bud 76. 39 75. 39 3,128, 240,21 6 DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK Disdik bud 76. 39 75. 39 3,996, 329,47 7 DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK Disdik bud e Rasio peng awas sekol ah untu k PAU D % 3.5 3.5 3.017. 129.10 5 DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK Disdik bud 3.5 3.5 3,128, 240,21 6 DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK Disdik bud 3.5 3.5 3,996, 329,47 7 DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK Disdik bud f Kecu kupa n form asi guru ASN % 8.9 9 8.9 9 3.017. 129.10 5 DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK Disdik bud 8.9 9 8.9 9 3,128, 240,21 6 DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK Disdik bud 8.9 9 8.9 9 3,996, 329,47 7 DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK Disdik bud g Indek s Distri busi Guru % 4 8. 2 0.7 6 0.7 6 3.017. 129.10 5 DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK Disdik bud 0.7 6 0.7 6 3,814, 678,13 7 DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK Disdik bud 0.7 6 0.7 6 3,996, 329,47 7 DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK Disdik bud h Propo rsi PTK berse rtifik at % 59. 04 59. 04 3.017. 129.10 5 DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK Disdik bud 59. 04 59. 04 3,814, 678,13 7 DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK Disdik bud 59. 04 59. 04 3,996, 329,47 7 DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK Disdik bud i Propo rsi PTK peng gerak % 7.4 8 7.4 8 3.017. 129.10 5 DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK Disdik bud 7.4 8 7.4 8 3,814, 678,13 7 DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK Disdik bud 7.4 8 7.4 8 3,996, 329,47 7 DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK Disdik bud 2 Pendi dikan 1814 17 1674 153,7 61,518 DAU, DAK FISIK, DAK Disdik 182 168 163,9 84,443 DAU, DAK FISIK, DAK Disdik 182 168 171,7 93,226 DAU, DAK FISIK, DAK Disdik Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara N o Indik ator Kiner ja / Jenis Laya nan SPM S at u a n T a h u n D a s ar 2 0 2 Pencapaian SPM 2024 In is ia si Sumber Pendanaan Instan si Pelaks ana Pencapaian SPM 2025 In is ia si Sumber Pendanaan Instan si Pelaks ana Pencapaian SPM 2026 In is ia si Sumber Pendanaan Instan si Pelaks ana Pene rima Reali sasi Mu tu Lay an an Rea lisa si Anggar an Pen eri ma Rea lisa si Mu tu Lay ana n Rea lisa si Anggar an Pen eri ma Real isas i Mu tu Lay an an Rea lisa si Anggar an Laya nan Lay ana n Lay ana n Dasa r Das ar Das ar 1 23 4 1314 15 1617 1 8 192021 22 23 2425 2 6 272829 30 31 3233 3 4 3536 Dasa r 17 ,514 NON FISIK bud ,89 0 ,93 7 ,156 NON FISIK bud ,89 0 ,93 7 ,164 NON FISIK bud SD 82,863 ,306,3 71 DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK Disdik bud 87,849 ,941,9 10 DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK Disdik bud 92,033 ,272,4 77 DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK Disdik bud a Angk a parti sipas i kasar % 9 0. 8 10 0.0 0 91, 94 6, 374,10 7,413 DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK Disdik bud 10 0.0 0 100 .00 6, 757,68 7,839 DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK Disdik bud 10 0.0 0 100 .00 7. 079.48 2.498 DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK Disdik bud b Angk a parti sipas i sekol ah % 9 9, 7 9 10 0.0 0 91. 94 6,374, 107,41 3 DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK Disdik bud 10 0.0 0 100 .00 6,757, 687,83 9 DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK Disdik bud 10 0.0 0 100 .00 7.079. 482.49 8 DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK Disdik bud c Kema mpu an litera si N il ai 8 2. 7 2 10 0.0 0 99. 53 6,374, 107,41 3 DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK Disdik bud 69. 89 68. 06 6,757, 687,83 9 DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK Disdik bud 69. 89 68. 06 7.079. 482.49 8 DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK Disdik bud d Kema mpu an nume rasi N il ai 6 6. 4 3 69. 89 68. 06 6,374, 107,41 3 DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK Disdik bud 55. 06 53. 18 6,757, 687,83 9 DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK Disdik bud 55. 06 53. 18 7.079. 482.49 8 DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK Disdik bud e Perbe daan skor litera si N il ai 3. 8 4 55. 06 53. 18 6,374, 107,41 3 DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK Disdik bud 4.1 7 4.1 7 6,757, 687,83 9 DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK Disdik bud 4.1 7 4.1 7 7.079. 482.49 8 DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK Disdik bud f Perbe daan skor nume rasi N il ai 2. 1 4 4.1 7 4.1 7 6,374, 107,41 3 DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK Disdik bud 1.8 5 1.8 5 6,757, 687,83 9 DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK Disdik bud 1.8 5 1.8 5 7.079. 482.49 8 DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK Disdik bud g Indek s iklim keam anan N il ai 7 1. 1 5 1.8 5 1.8 5 6,374, 107,41 3 DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK Disdik bud 78. 23 75. 01 6,757, 687,83 9 DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK Disdik bud 78. 23 75. 01 7.079. 482.49 8 DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK Disdik bud h Indek s N il 7 1. 78. 23 75. 01 6,374, 107,41 DAU, DAK FISIK, DAK Disdik 76. 6 76. 1 6,757, 687,83 DAU, DAK FISIK, DAK Disdik 76. 6 76. 1 7.079. 482.49 DAU, DAK FISIK, DAK Disdik Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara N o Indik ator Kiner ja / Jenis Laya nan SPM S at u a n T a h u n D a s ar 2 0 2 Pencapaian SPM 2024 In is ia si Sumber Pendanaan Instan si Pelaks ana Pencapaian SPM 2025 In is ia si Sumber Pendanaan Instan si Pelaks ana Pencapaian SPM 2026 In is ia si Sumber Pendanaan Instan si Pelaks ana Pene rima Reali sasi Mu tu Lay an an Rea lisa si Anggar an Pen eri ma Rea lisa si Mu tu Lay ana n Rea lisa si Anggar an Pen eri ma Real isas i Mu tu Lay an an Rea lisa si Anggar an Laya nan Lay ana n Lay ana n Dasa r Das ar Das ar 1 23 4 1314 15 1617 1 8 192021 22 23 2425 2 6 272829 30 31 3233 3 4 3536 iklim kebin ekaa n ai 6 2 3 NON FISIK bud 9 NON FISIK bud 8 NON FISIK bud i Indek s iklim inklu sivita s N il ai 76. 6 76. 1 6,374, 107,41 3 DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK Disdik bud 63. 16 57. 95 6,757, 687,83 9 DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK Disdik bud 63. 16 57. 95 7.079. 482.49 8 DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK Disdik bud j Kecu kupa n form asi guru ASN % 5 0 63. 16 57. 95 6,374, 107,41 3 DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK Disdik bud 8.9 9 8.9 9 6,757, 687,83 9 DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK Disdik bud 8.9 9 8.9 9 7.079. 482.49 8 DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK Disdik bud k Indek s Distri busi Guru % 0, 3 6 8.9 9 8.9 9 6,374, 107,41 3 DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK Disdik bud 0.3 8 0.3 8 6,757, 687,83 9 DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK Disdik bud 0.3 8 0.3 8 7.079. 482.49 8 DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK Disdik bud l Propo rsi PTK berse rtifik at % 9 4 0.3 8 0.3 8 6,374, 107,41 3 DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK Disdik bud 37. 97 37. 97 6,757, 687,83 9 DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK Disdik bud 37. 97 37. 97 7.079. 482.49 8 DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK Disdik bud m Propo rsi PTK peng gerak % 37. 97 37. 97 6,374, 107,41 3 DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK Disdik bud 69. 89 68. 06 6,757, 687,83 9 DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK Disdik bud 69. 89 68. 06 7.079. 482.49 8 DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK Disdik bud SMP 70,898 ,212,1 43 DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK Disdik bud 76,134 ,501,2 46 DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK Disdik bud 79,759 ,953,6 87 DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK Disdik bud a Angk a parti sipas i kasar % 1 0 3. 0 6 10 0 106 .03 5.908. 184.34 5 DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK Disdik bud 10 0.0 0 100 .00 5,.856. 500.09 5 DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK Disdik bud 10 0.0 0 100 .00 6.135. 381.05 2 DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK Disdik bud b Angk a parti % 9 7. 6 10 0 95. 43 5.908. 184.34 5 DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK Disdik bud 10 0.0 100 .00 5,.856. 500.09 5 DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK Disdik bud 10 0.0 100 .00 6.135. 381.05 2 DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK Disdik bud Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara N o Indik ator Kiner ja / Jenis Laya nan SPM S at u a n T a h u n D a s ar 2 0 2 Pencapaian SPM 2024 In is ia si Sumber Pendanaan Instan si Pelaks ana Pencapaian SPM 2025 In is ia si Sumber Pendanaan Instan si Pelaks ana Pencapaian SPM 2026 In is ia si Sumber Pendanaan Instan si Pelaks ana Pene rima Reali sasi Mu tu Lay an an Rea lisa si Anggar an Pen eri ma Rea lisa si Mu tu Lay ana n Rea lisa si Anggar an Pen eri ma Real isas i Mu tu Lay an an Rea lisa si Anggar an Laya nan Lay ana n Lay ana n Dasa r Das ar Das ar 1 23 4 1314 15 1617 1 8 192021 22 23 2425 2 6 272829 30 31 3233 3 4 3536 sipas i sekol ah 9 0 0 c Kema mpu an litera si N il ai 8 6. 1 5 79. 85 78. 64 5.908. 184.34 5 DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK Disdik bud 79. 85 78. 64 5,.856. 500.09 5 DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK Disdik bud 79. 85 78. 64 6.135. 381.05 2 DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK Disdik bud d Kema mpu an nume rasi N il ai 6 5. 2 6 75. 49 68. 79 5.908. 184.34 5 DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK Disdik bud 75. 49 68. 79 5,.856. 500.09 5 DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK Disdik bud 75. 49 68. 79 6.135. 381.05 2 DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK Disdik bud e Perbe daan skor litera si N il ai 3, 5 3 3.2 9 3.2 9 5.908. 184.34 5 DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK Disdik bud 3.2 9 3.2 9 5,.856. 500.09 5 DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK Disdik bud 3.2 9 3.2 9 6.135. 381.05 2 DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK Disdik bud f Perbe daan skor nume rasi N il ai 1, 3 9 1.5 4 1.5 4 5.908. 184.34 5 DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK Disdik bud 1.5 4 1.5 4 5,.856. 500.09 5 DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK Disdik bud 1.5 4 1.5 4 6.135. 381.05 2 DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK Disdik bud g Indek s iklim keam anan N il ai 6 9, 1 9 75. 84 71. 17 5.908. 184.34 5 DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK Disdik bud 75. 84 71. 17 5,.856. 500.09 5 DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK Disdik bud 75. 84 71. 17 6.135. 381.05 2 DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK Disdik bud h Indek s iklim kebin ekaa n N il ai 6 9, 0 7 77. 12 74. 53 5.908. 184.34 5 DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK Disdik bud 77. 12 74. 53 5,.856. 500.09 5 DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK Disdik bud 77. 12 74. 53 6.135. 381.05 2 DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK Disdik bud i Indek s iklim inklu sivita s N il ai - 63. 05 59. 13 5.908. 184.34 5 DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK Disdik bud 63. 05 59. 13 5,.856. 500.09 5 DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK Disdik bud 63. 05 59. 13 6.135. 381.05 2 DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK Disdik bud j Kecu kupa n form asi % 2.8 1 2.8 1 5.908. 184.34 5 DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK Disdik bud 2.8 1 2.8 1 5,.856. 500.09 5 DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK Disdik bud 2.8 1 2.8 1 6.135. 381.05 2 DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK Disdik bud Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara N o Indik ator Kiner ja / Jenis Laya nan SPM S at u a n T a h u n D a s ar 2 0 2 Pencapaian SPM 2024 In is ia si Sumber Pendanaan Instan si Pelaks ana Pencapaian SPM 2025 In is ia si Sumber Pendanaan Instan si Pelaks ana Pencapaian SPM 2026 In is ia si Sumber Pendanaan Instan si Pelaks ana Pene rima Reali sasi Mu tu Lay an an Rea lisa si Anggar an Pen eri ma Rea lisa si Mu tu Lay ana n Rea lisa si Anggar an Pen eri ma Real isas i Mu tu Lay an an Rea lisa si Anggar an Laya nan Lay ana n Lay ana n Dasa r Das ar Das ar 1 23 4 1314 15 1617 1 8 192021 22 23 2425 2 6 272829 30 31 3233 3 4 3536 guru ASN k Indek s Distri busi Guru % 0, 3 4 0.3 7 0.3 7 5.908. 184.34 5 DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK Disdik bud 0.3 7 0.3 7 5,.856. 500.09 5 DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK Disdik bud 0.3 7 0.3 7 6.135. 381.05 2 DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK Disdik bud l Propo rsi PTK berse rtifik at % 9 1, 3 50. 14 50. 14 5.908. 184.34 5 DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK Disdik bud 50. 14 50. 14 5,.856. 500.09 5 DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK Disdik bud 50. 14 50. 14 6.135. 381.05 2 DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK Disdik bud m Propo rsi PTK peng gerak % 0 0 DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK Disdik bud 0.0 9 0.0 9 5,.856. 500.09 5 DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK Disdik bud 0.0 9 0.0 9 6.135. 381.05 2 DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK Disdik bud 3 Pendi dikan Keset araa n 7395 7395 7,604, 966,56 9 DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK Disdik bud 4,9 15 4,9 15 7,859, 415,08 6 DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK Disdik bud 4,9 15 4,9 15 8,233, 672,94 8 DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK Disdik bud a Angk a parti sipas i kasar % - - - - - - b Angk a parti sipas i sekol ah % 10 0 22. 24 950.62 0.821 DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK Disdik bud 10 0 100 982.42 6.885 DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK Disdik bud 10 0 100 1.029. 209.11 8 DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK Disdik bud c Kema mpu an litera si N il ai 7 1, 2 6 70. 78 70. 78 950.62 0.821 DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK Disdik bud 70. 78 70. 78 982.42 6.885 DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK Disdik bud 70. 78 70. 78 1.029. 209.11 8 DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK Disdik bud d Kema mpu an nume rasi N il ai 5 5, 4 7 57. 03 57. 03 950.62 0.821 DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK Disdik bud 57. 03 57. 03 982.42 6.885 DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK Disdik bud 57. 03 57. 03 1.029. 209.11 8 DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK Disdik bud Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara N o Indik ator Kiner ja / Jenis Laya nan SPM S at u a n T a h u n D a s ar 2 0 2 Pencapaian SPM 2024 In is ia si Sumber Pendanaan Instan si Pelaks ana Pencapaian SPM 2025 In is ia si Sumber Pendanaan Instan si Pelaks ana Pencapaian SPM 2026 In is ia si Sumber Pendanaan Instan si Pelaks ana Pene rima Reali sasi Mu tu Lay an an Rea lisa si Anggar an Pen eri ma Rea lisa si Mu tu Lay ana n Rea lisa si Anggar an Pen eri ma Real isas i Mu tu Lay an an Rea lisa si Anggar an Laya nan Lay ana n Lay ana n Dasa r Das ar Das ar 1 23 4 1314 15 1617 1 8 192021 22 23 2425 2 6 272829 30 31 3233 3 4 3536 e Perbe daan skor litera si N il ai 5, 1 6 5.2 7 5.2 7 950.62 0.821 DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK Disdik bud 5.2 7 5.2 7 982.42 6.885 DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK Disdik bud 5.2 7 5.2 7 1.029. 209.11 8 DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK Disdik bud f Perbe daan skor nume rasi N il ai 3, 2 2 4.5 2 4.5 2 950.62 0.821 DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK Disdik bud 4.5 2 4.5 2 982.42 6.885 DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK Disdik bud 4.5 2 4.5 2 1.029. 209.11 8 DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK Disdik bud g Indek s iklim keam anan N il ai 6 5, 3 8 67. 96 67. 96 950.62 0.821 DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK Disdik bud 67. 96 67. 96 982.42 6.885 DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK Disdik bud 67. 96 67. 96 1.029. 209.11 8 DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK Disdik bud h Indek s iklim kebin ekaa n N il ai 6 5, 2 8 62. 26 62. 26 950.62 0.821 DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK Disdik bud 62. 26 62. 26 982.42 6.885 DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK Disdik bud 62. 26 62. 26 1.029. 209.11 8 DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK Disdik bud i Indek s iklim inklu sivita s N il ai - 54. 98 54. 98 950.62 0.821 DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK Disdik bud 54. 98 54. 98 982.42 6.885 DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK Disdik bud 54. 98 54. 98 1.029. 209.11 8 DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK Disdik bud j Kecu kupa n form asi guru ASN % - - - - - - k Indek s Distri busi Guru % - - - - - - l Propo rsi PTK berse rtifik at % - - - - - - m Propo% Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara N o Indik ator Kiner ja / Jenis Laya nan SPM S at u a n T a h u n D a s ar 2 0 2 Pencapaian SPM 2024 In is ia si Sumber Pendanaan Instan si Pelaks ana Pencapaian SPM 2025 In is ia si Sumber Pendanaan Instan si Pelaks ana Pencapaian SPM 2026 In is ia si Sumber Pendanaan Instan si Pelaks ana Pene rima Reali sasi Mu tu Lay an an Rea lisa si Anggar an Pen eri ma Rea lisa si Mu tu Lay ana n Rea lisa si Anggar an Pen eri ma Real isas i Mu tu Lay an an Rea lisa si Anggar an Laya nan Lay ana n Lay ana n Dasa r Das ar Das ar 1 23 4 1314 15 1617 1 8 192021 22 23 2425 2 6 272829 30 31 3233 3 4 3536 rsi PTK peng gerak - - - - - - n Peng alam an pelati han guru % - - - - - - PTK (Keg. Lainn ya) 23.881 .312.0 24 DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK DISDI KBUD 22,335 ,577,5 08 DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK 22,335 ,577,5 08 DAU, DAK FISIK, DAK NON FISIK Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara Tabel 3.2.2 Renaksi Penerapan SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten Magelang 2024-2026 NO Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Tah un Das ar (20 23) Pencapaian SPM (2024) Ini sia si Sumbe r Penda naan Inst ans i Pela ksa na Pencapaian SPM (2025) Ini sia si Sumb er Penda naan Inst ansi Pela ksan a Pencapaian SPM (2026) Ini sia si Sum ber Pend anaa n Instansi Pelaksa na Pen erim a Rea lisa si Mut u Laya nan Reali sasi Anggar an Pene rima Reali sasi Mut u Laya nan Reali sasi Anggar an Pen eri ma Real isasi Mutu Laya nan Reali sasi Angg aran Lay ana n Laya nan Lay ana n Das ar Das ar Das ar 123 4 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Kabupaten /Kota 1 Pelayanan kesehatan ibu hamil Orang 16. 064 14.3 91 13. 443 2,000, 858,91 8 APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Din kes 16.9 67 16.9 67 2,000, 858,91 8 APBD Murni ,DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dink es 16. 967 16. 967 2,000 ,858, 918 APBD Murn i,DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dinkes a Vaksin Tetanus Difteri (Td) Vaksin 17. 538 14.3 91 14.1 14 117.69 7.583 APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Din kes 16.3 54 16.3 54 117.69 7.583 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dink es 16.35 4 16.35 4 117.6 97.58 3 APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dinkes b Tablet tambah darah Tablet 16. 059 2.59 0.38 0 1.12 4.78 6 117.69 7.583 APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Din kes 16.9 67 16.9 67 117.69 7.583 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dink es 16.96 7 16.96 7 117.6 97.58 3 APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Dinkes Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara NO Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Tah un Das ar (20 23) Pencapaian SPM (2024) Ini sia si Sumbe r Penda naan Inst ans i Pela ksa na Pencapaian SPM (2025) Ini sia si Sumb er Penda naan Inst ansi Pela ksan a Pencapaian SPM (2026) Ini sia si Sum ber Pend anaa n Instansi Pelaksa na Pen erim a Rea lisa si Mut u Laya nan Reali sasi Anggar an Pene rima Reali sasi Mut u Laya nan Reali sasi Anggar an Pen eri ma Real isasi Mutu Laya nan Reali sasi Angg aran Lay ana n Laya nan Lay ana n Das ar Das ar Das ar 123 4 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Hasil c Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan Orang 15. 954 14.3 91 14.0 04 117.69 7.583 APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Din kes 16.9 67 16.9 67 117.69 7.583 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dink es 16.9 67 16.96 7 117.6 97.58 3 APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dinkes d Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaa n HB Paket 16. 064 14.3 91 14.0 24 117.69 7.583 APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Din kes 16.9 67 16.9 67 117.69 7.583 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dink es 16.9 67 16.96 7 117.6 97.58 3 APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dinkes e Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaa n Golongan Darah Paket 16. 064 14.3 91 14.0 24 117.69 7.583 APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Din kes 16.9 67 16.9 67 117.69 7.583 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dink es 16.9 67 16.96 7 117.6 97.58 3 APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dinkes f AlatPaket 16. 14.3 14.0 117.69 APBD Din 16.9 16.9 117.69 APBD Dink 16.9 16.96 117.6 APBD Dinkes Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara NO Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Tah un Das ar (20 23) Pencapaian SPM (2024) Ini sia si Sumbe r Penda naan Inst ans i Pela ksa na Pencapaian SPM (2025) Ini sia si Sumb er Penda naan Inst ansi Pela ksan a Pencapaian SPM (2026) Ini sia si Sum ber Pend anaa n Instansi Pelaksa na Pen erim a Rea lisa si Mut u Laya nan Reali sasi Anggar an Pene rima Reali sasi Mut u Laya nan Reali sasi Anggar an Pen eri ma Real isasi Mutu Laya nan Reali sasi Angg aran Lay ana n Laya nan Lay ana n Das ar Das ar Das ar 123 4 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaa n Glukoprote in Urin 006 91 08 7.583 Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil kes 67 67 7.583 Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil es 67 7 97.58 3 Murn i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil g Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV Paket 14.3 91 14.1 14 117.69 7.583 APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Din kes 16.9 67 16.9 67 117.69 7.583 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dink es 16.9 67 16.96 7 117.6 97.58 3 APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dinkes h Kartu ibu/rekam medis ibu Paket 16. 064 14.3 91 14.0 24 117.69 7.583 APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Din kes 16.9 67 16.9 67 117.69 7.583 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dink es 16.9 67 16.96 7 117.6 97.58 3 APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dinkes Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara NO Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Tah un Das ar (20 23) Pencapaian SPM (2024) Ini sia si Sumbe r Penda naan Inst ans i Pela ksa na Pencapaian SPM (2025) Ini sia si Sumb er Penda naan Inst ansi Pela ksan a Pencapaian SPM (2026) Ini sia si Sum ber Pend anaa n Instansi Pelaksa na Pen erim a Rea lisa si Mut u Laya nan Reali sasi Anggar an Pene rima Reali sasi Mut u Laya nan Reali sasi Anggar an Pen eri ma Real isasi Mutu Laya nan Reali sasi Angg aran Lay ana n Laya nan Lay ana n Das ar Das ar Das ar 123 4 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 i Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) Buku 16. 064 14.3 91 14.0 24 117.69 7.583 APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Din kes 16.9 67 16.9 67 117.69 7.583 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dink es 16.9 67 16.96 7 117.6 97.58 3 APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dinkes j Media promosi Komunikas i Informasi dan Edukasi (KIE) Paket 617 617 117.69 7.583 APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Din kes 617 617 117.69 7.583 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dink es 617 617 117.6 97.58 3 APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dinkes k Gel USGBotol 1.48 1 1.48 1 117.69 7.583 APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Din kes 1.48 1 1.48 1 117.69 7.583 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dink es 1.48 1 1.481 117.6 97.58 3 APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dinkes l TenagaOrang 113 301 301 117.69 APBD Din 301 301 117.69 APBD Dink 301 301 117.6 APBD Dinkes Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara NO Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Tah un Das ar (20 23) Pencapaian SPM (2024) Ini sia si Sumbe r Penda naan Inst ans i Pela ksa na Pencapaian SPM (2025) Ini sia si Sumb er Penda naan Inst ansi Pela ksan a Pencapaian SPM (2026) Ini sia si Sum ber Pend anaa n Instansi Pelaksa na Pen erim a Rea lisa si Mut u Laya nan Reali sasi Anggar an Pene rima Reali sasi Mut u Laya nan Reali sasi Anggar an Pen eri ma Real isasi Mutu Laya nan Reali sasi Angg aran Lay ana n Laya nan Lay ana n Das ar Das ar Das ar 123 4 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 medis : Dokter/do kter spesialis obstetri dan ginekologi; 7.583 Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil kes 7.583 Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil es 97.58 3 Murn i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil m Tenaga kesehatan : Perawat Orang 590 1.11 6 1.11 6 117.69 7.583 APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Din kes 1.11 6 1.11 6 117.69 7.583 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dink es 1.11 6 1.116 117.6 97.58 3 APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dinkes n Tenaga kesehatan : Bidan Orang 698 749 749 117.69 7.583 APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Din kes 749 749 117.69 7.583 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dink es 749 749 117.6 97.58 3 APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dinkes o Tenaga kesehatan Orang 457 457 117.69 7.583 APBD Murni, Din kes 457 457 117.69 7.583 APBD Murni Dink es 457 457 117.6 97.58 APBD Murn Dinkes Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara NO Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Tah un Das ar (20 23) Pencapaian SPM (2024) Ini sia si Sumbe r Penda naan Inst ans i Pela ksa na Pencapaian SPM (2025) Ini sia si Sumb er Penda naan Inst ansi Pela ksan a Pencapaian SPM (2026) Ini sia si Sum ber Pend anaa n Instansi Pelaksa na Pen erim a Rea lisa si Mut u Laya nan Reali sasi Anggar an Pene rima Reali sasi Mut u Laya nan Reali sasi Anggar an Pen eri ma Real isasi Mutu Laya nan Reali sasi Angg aran Lay ana n Laya nan Lay ana n Das ar Das ar Das ar 123 4 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 : Tenaga Kefarmasia n DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil 3 i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil p Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi Orang 70 70 117.69 7.583 APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Din kes 70 70 117.69 7.583 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dink es 70 70 117.6 97.58 3 APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dinkes q Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6) Orang 14.3 91 12.4 16 117.69 7.583 APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Din kes 14.3 91 12.4 16 117.69 7.583 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dink es 14.3 91 12.41 6 117.6 97.58 3 APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dinkes 2 Pelayanan Kesehatan Ibu 14. 874 13.7 31 13. 212 672,49 1,129 APBD Murni, DAK Din kes 15.8 33 15.8 33 672,49 1,129 APBD Murni , DAK Dink es 15. 833 15.8 33 672,4 91,12 9 APBD Murn i, Dinkes Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara NO Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Tah un Das ar (20 23) Pencapaian SPM (2024) Ini sia si Sumbe r Penda naan Inst ans i Pela ksa na Pencapaian SPM (2025) Ini sia si Sumb er Penda naan Inst ansi Pela ksan a Pencapaian SPM (2026) Ini sia si Sum ber Pend anaa n Instansi Pelaksa na Pen erim a Rea lisa si Mut u Laya nan Reali sasi Anggar an Pene rima Reali sasi Mut u Laya nan Reali sasi Anggar an Pen eri ma Real isasi Mutu Laya nan Reali sasi Angg aran Lay ana n Laya nan Lay ana n Das ar Das ar Das ar 123 4 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Bersalin Non Fisik, Dana Bagi Hasil Non Fisik, Dana Bagi Hasil DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil a Formulir Partograf Formu lir 14. 571 137 31 132 12 74.721 .236 APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Din kes 15.8 33 15.8 33 74.721 .236 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dink es 15.8 33 15.83 3 74.72 1.236 APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dinkes b Kartu ibu (rekam medis) Paket 14. 571 137 31 132 12 74.721 .236 APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Din kes 15.8 33 15.8 33 74.721 .236 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dink es 15.8 33 15.83 3 74.72 1.236 APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dinkes c Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) Buku 14. 571 137 31 132 12 74.721 .236 APBD Murni, DAK Non Din kes 15.8 33 15.8 33 74.721 .236 APBD Murni , DAK Non Dink es 15.8 33 15.83 3 74.72 1.236 APBD Murn i, DAK Dinkes Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara NO Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Tah un Das ar (20 23) Pencapaian SPM (2024) Ini sia si Sumbe r Penda naan Inst ans i Pela ksa na Pencapaian SPM (2025) Ini sia si Sumb er Penda naan Inst ansi Pela ksan a Pencapaian SPM (2026) Ini sia si Sum ber Pend anaa n Instansi Pelaksa na Pen erim a Rea lisa si Mut u Laya nan Reali sasi Anggar an Pene rima Reali sasi Mut u Laya nan Reali sasi Anggar an Pen eri ma Real isasi Mutu Laya nan Reali sasi Angg aran Lay ana n Laya nan Lay ana n Das ar Das ar Das ar 123 4 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Fisik, Dana Bagi Hasil Fisik, Dana Bagi Hasil Non Fisik, Dana Bagi Hasil d Media promosi Komunikas i Informasi dan Edukasi (KIE) Paket 29 29 74.721 .236 APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Din kes 29 29 74.721 .236 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dink es 29 29 74.72 1.236 APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dinkes e Tenaga kesehatan : Dokter/do kter spesialis Kebidanan dan Kandunga n Orang 113 301 301 74.721 .236 APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Din kes 301 301 74.721 .236 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dink es 301 301 74.72 1.236 APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dinkes f Tenaga kesehatan : Bidan Orang 590 749 749 74.721 .236 APBD Murni, DAK Non Din kes 749 749 74.721 .236 APBD Murni , DAK Non Dink es 749 749 74.72 1.236 APBD Murn i, DAK Dinkes Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara NO Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Tah un Das ar (20 23) Pencapaian SPM (2024) Ini sia si Sumbe r Penda naan Inst ans i Pela ksa na Pencapaian SPM (2025) Ini sia si Sumb er Penda naan Inst ansi Pela ksan a Pencapaian SPM (2026) Ini sia si Sum ber Pend anaa n Instansi Pelaksa na Pen erim a Rea lisa si Mut u Laya nan Reali sasi Anggar an Pene rima Reali sasi Mut u Laya nan Reali sasi Anggar an Pen eri ma Real isasi Mutu Laya nan Reali sasi Angg aran Lay ana n Laya nan Lay ana n Das ar Das ar Das ar 123 4 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Fisik, Dana Bagi Hasil Fisik, Dana Bagi Hasil Non Fisik, Dana Bagi Hasil g Tenaga kesehatan : Perawat Orang 698 1.11 6 1.11 6 74.721 .236 APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Din kes 1.11 6 1.11 6 74.721 .236 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dink es 1.11 6 1.116 74.72 1.236 APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dinkes h Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasia n Orang 457 457 74.721 .236 APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Din kes 457 457 74.721 .236 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dink es 457 457 74.72 1.236 APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dinkes i Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi Orang 70 70 74.721 .236 APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Din kes 70 70 74.721 .236 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Dink es 70 70 74.72 1.236 APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dinkes Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara NO Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Tah un Das ar (20 23) Pencapaian SPM (2024) Ini sia si Sumbe r Penda naan Inst ans i Pela ksa na Pencapaian SPM (2025) Ini sia si Sumb er Penda naan Inst ansi Pela ksan a Pencapaian SPM (2026) Ini sia si Sum ber Pend anaa n Instansi Pelaksa na Pen erim a Rea lisa si Mut u Laya nan Reali sasi Anggar an Pene rima Reali sasi Mut u Laya nan Reali sasi Anggar an Pen eri ma Real isasi Mutu Laya nan Reali sasi Angg aran Lay ana n Laya nan Lay ana n Das ar Das ar Das ar 123 4 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Bagi Hasil Bagi Hasil Dana Bagi Hasil 3 Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 14. 873 13.1 93 13. 193 847,03 0,888 APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Din kes 15.3 99 15.3 99 847,03 0,888 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dink es 15. 399 15.3 99 847,0 30,88 8 APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dinkes a Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe) Vaksin 17. 907 13.1 93 13.1 93 60.502 .206 APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Din kes 15.3 99 15.3 99 60.502 .206 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dink es 15.3 99 15.39 9 60.50 2.206 APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dinkes b Vitamin K1 injeksi Ampul 14. 881 13.1 93 13.1 30 60.502 .206 APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Din kes 15.3 99 15.3 99 60.502 .206 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dink es 15.3 99 15.39 9 60.50 2.206 APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Dinkes Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara NO Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Tah un Das ar (20 23) Pencapaian SPM (2024) Ini sia si Sumbe r Penda naan Inst ans i Pela ksa na Pencapaian SPM (2025) Ini sia si Sumb er Penda naan Inst ansi Pela ksan a Pencapaian SPM (2026) Ini sia si Sum ber Pend anaa n Instansi Pelaksa na Pen erim a Rea lisa si Mut u Laya nan Reali sasi Anggar an Pene rima Reali sasi Mut u Laya nan Reali sasi Anggar an Pen eri ma Real isasi Mutu Laya nan Reali sasi Angg aran Lay ana n Laya nan Lay ana n Das ar Das ar Das ar 123 4 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Hasil c Salep/tetes mata antibiotik Orang 14. 881 13.1 93 13.1 30 60.502 .206 APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Din kes 15.3 99 15.3 99 60.502 .206 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dink es 15.3 99 15.39 9 60.50 2.206 APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dinkes d Formulir bayi baru lahir Formu lir 14. 881 13.1 93 13.1 93 60.502 .206 APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Din kes 15.3 99 15.3 99 60.502 .206 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dink es 15.3 99 15.39 9 60.50 2.206 APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dinkes e Formulir Manajeme n Terpadu Bayi Muda (MTBM) Formu lir 14. 881 39.5 76 39.4 83 60.502 .206 APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Din kes 15.3 99 15.3 99 60.502 .206 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dink es 15.3 99 15.39 9 60.50 2.206 APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dinkes Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara NO Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Tah un Das ar (20 23) Pencapaian SPM (2024) Ini sia si Sumbe r Penda naan Inst ans i Pela ksa na Pencapaian SPM (2025) Ini sia si Sumb er Penda naan Inst ansi Pela ksan a Pencapaian SPM (2026) Ini sia si Sum ber Pend anaa n Instansi Pelaksa na Pen erim a Rea lisa si Mut u Laya nan Reali sasi Anggar an Pene rima Reali sasi Mut u Laya nan Reali sasi Anggar an Pen eri ma Real isasi Mutu Laya nan Reali sasi Angg aran Lay ana n Laya nan Lay ana n Das ar Das ar Das ar 123 4 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 f Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) Pcs 14. 881 13.1 93 131 93 60.502 .206 APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Din kes 15.3 99 15.3 99 60.502 .206 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dink es 15.3 99 15.39 9 60.50 2.206 APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dinkes g Media Promosi Komunikas i Informasi dan Edukasi (KIE) Paket 29 29 60.502 .206 APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Din kes 29 29 60.502 .206 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dink es 29 29 60.50 2.206 APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dinkes h Tenaga kesehatan : Dokter/do kter spesialis Anak Orang 112 301 301 60.502 .206 APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Din kes 301 301 60.502 .206 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dink es 301 301 60.50 2.206 APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dinkes Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara NO Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Tah un Das ar (20 23) Pencapaian SPM (2024) Ini sia si Sumbe r Penda naan Inst ans i Pela ksa na Pencapaian SPM (2025) Ini sia si Sumb er Penda naan Inst ansi Pela ksan a Pencapaian SPM (2026) Ini sia si Sum ber Pend anaa n Instansi Pelaksa na Pen erim a Rea lisa si Mut u Laya nan Reali sasi Anggar an Pene rima Reali sasi Mut u Laya nan Reali sasi Anggar an Pen eri ma Real isasi Mutu Laya nan Reali sasi Angg aran Lay ana n Laya nan Lay ana n Das ar Das ar Das ar 123 4 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 i Tenaga kesehatan : Bidan Orang 590 749 749 60.502 .206 APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Din kes 749 749 60.502 .206 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dink es 749 749 60.50 2.206 APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dinkes j Tenaga kesehatan : Perawat Orang 698 1.11 6 1.11 6 60.502 .206 APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Din kes 1.11 6 1.11 6 60.502 .206 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dink es 1.11 6 1.116 60.50 2.206 APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dinkes k Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasia n Orang 457 457 60.502 .206 APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Din kes 457 457 60.502 .206 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dink es 457 457 60.50 2.206 APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dinkes l TenagaOrang 36 36 60.502 APBD Din 36 36 60.502 APBD Dink 36 36 60.50 APBD Dinkes Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara NO Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Tah un Das ar (20 23) Pencapaian SPM (2024) Ini sia si Sumbe r Penda naan Inst ans i Pela ksa na Pencapaian SPM (2025) Ini sia si Sumb er Penda naan Inst ansi Pela ksan a Pencapaian SPM (2026) Ini sia si Sum ber Pend anaa n Instansi Pelaksa na Pen erim a Rea lisa si Mut u Laya nan Reali sasi Anggar an Pene rima Reali sasi Mut u Laya nan Reali sasi Anggar an Pen eri ma Real isasi Mutu Laya nan Reali sasi Angg aran Lay ana n Laya nan Lay ana n Das ar Das ar Das ar 123 4 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku .206 Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil kes .206 Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil es 2.206 Murn i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil m Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi Orang 70 70 60.502 .206 APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Din kes 70 70 60.502 .206 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dink es 70 70 60.50 2.206 APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dinkes n Kader Kesehatan Orang 14.0 81 14.0 81 60.502 .206 APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Din kes 14.0 81 14.0 81 60.502 .206 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dink es 14.0 81 14.08 1 60.50 2.206 APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dinkes 4 Pelayanan 77. 75.0 75. 45,842 APBD Din 86.6 86.6 45,842 APBD Dink 86. 86.6 45,84 APBD Dinkes Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara NO Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Tah un Das ar (20 23) Pencapaian SPM (2024) Ini sia si Sumbe r Penda naan Inst ans i Pela ksa na Pencapaian SPM (2025) Ini sia si Sumb er Penda naan Inst ansi Pela ksan a Pencapaian SPM (2026) Ini sia si Sum ber Pend anaa n Instansi Pelaksa na Pen erim a Rea lisa si Mut u Laya nan Reali sasi Anggar an Pene rima Reali sasi Mut u Laya nan Reali sasi Anggar an Pen eri ma Real isasi Mutu Laya nan Reali sasi Angg aran Lay ana n Laya nan Lay ana n Das ar Das ar Das ar 123 4 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Kesehatan Balita 479 02 002 ,640 Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil kes 37 37 ,640 Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil es 637 37 2,640 Murn i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil a Kuisioner Pra Skrining Perkemban gan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku Doku men 77. 479 15.7 30 15.7 30 2.182. 982 APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Din kes 86.6 37 86.6 37 2.182. 982 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dink es 86.6 37 86.63 7 2.182 .982 APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dinkes b Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK) Formu lir 77. 479 75.0 02 72.0 21 2.182. 982 APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Din kes 86.6 37 86.6 37 2.182. 982 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dink es 86.6 37 86.63 7 2.182 .982 APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dinkes c Buku Kartu Ibu Orang 77. 479 75.0 02 75.0 02 2.182. 982 APBD Murni, Din kes 86.6 37 86.6 37 2.182. 982 APBD Murni Dink es 86.6 37 86.63 7 2.182 .982 APBD Murn Dinkes Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara NO Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Tah un Das ar (20 23) Pencapaian SPM (2024) Ini sia si Sumbe r Penda naan Inst ans i Pela ksa na Pencapaian SPM (2025) Ini sia si Sumb er Penda naan Inst ansi Pela ksan a Pencapaian SPM (2026) Ini sia si Sum ber Pend anaa n Instansi Pelaksa na Pen erim a Rea lisa si Mut u Laya nan Reali sasi Anggar an Pene rima Reali sasi Mut u Laya nan Reali sasi Anggar an Pen eri ma Real isasi Mutu Laya nan Reali sasi Angg aran Lay ana n Laya nan Lay ana n Das ar Das ar Das ar 123 4 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 dan Anak (KIA) DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil d Vitamin A Biru Kapsul 13. 937 11.6 23 11.6 23 2.182. 982 APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Din kes 7.69 8 7.69 8 2.182. 982 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dink es 7.69 8 7.698 2.182 .982 APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dinkes e Vitamin A Merah Kapsul 64. 279 63.9 57 63.9 57 2.182. 982 APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Din kes 65.7 53 65.7 53 2.182. 982 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dink es 65.7 53 65.75 3 2.182 .982 APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dinkes f Vaksin imunisasi dasar: BCG Vaksin 18. 012 16.4 62 16.4 62 2.182. 982 APBD Murni, DAK Non Din kes 16.4 62 16.4 62 2.182. 982 APBD Murni , DAK Non Dink es 16.4 62 16.46 2 2.182 .982 APBD Murn i, DAK Dinkes Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara NO Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Tah un Das ar (20 23) Pencapaian SPM (2024) Ini sia si Sumbe r Penda naan Inst ans i Pela ksa na Pencapaian SPM (2025) Ini sia si Sumb er Penda naan Inst ansi Pela ksan a Pencapaian SPM (2026) Ini sia si Sum ber Pend anaa n Instansi Pelaksa na Pen erim a Rea lisa si Mut u Laya nan Reali sasi Anggar an Pene rima Reali sasi Mut u Laya nan Reali sasi Anggar an Pen eri ma Real isasi Mutu Laya nan Reali sasi Angg aran Lay ana n Laya nan Lay ana n Das ar Das ar Das ar 123 4 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Fisik, Dana Bagi Hasil Fisik, Dana Bagi Hasil Non Fisik, Dana Bagi Hasil g Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes Vaksin 16. 872 70.4 58 70.4 58 2.182. 982 APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Din kes 70.4 58 70.4 58 2.182. 982 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dink es 70.4 58 70.45 8 2.182 .982 APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dinkes h Vaksin imunisasi dasar: IPV Vaksin 16. 872 34.8 76 34.8 76 2.182. 982 APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Din kes 34.8 76 34.8 76 2.182. 982 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dink es 34.8 76 34.87 6 2.182 .982 APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dinkes i Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib Vaksin 15. 237 52.6 89 52.6 89 2.182. 982 APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Din kes 52.6 89 52.6 89 2.182. 982 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Dink es 52.6 89 52.68 9 2.182 .982 APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dinkes Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara NO Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Tah un Das ar (20 23) Pencapaian SPM (2024) Ini sia si Sumbe r Penda naan Inst ans i Pela ksa na Pencapaian SPM (2025) Ini sia si Sumb er Penda naan Inst ansi Pela ksan a Pencapaian SPM (2026) Ini sia si Sum ber Pend anaa n Instansi Pelaksa na Pen erim a Rea lisa si Mut u Laya nan Reali sasi Anggar an Pene rima Reali sasi Mut u Laya nan Reali sasi Anggar an Pen eri ma Real isasi Mutu Laya nan Reali sasi Angg aran Lay ana n Laya nan Lay ana n Das ar Das ar Das ar 123 4 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Bagi Hasil Bagi Hasil Dana Bagi Hasil j Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella Vaksin 15. 560 17.8 97 17.8 97 2.182. 982 APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Din kes 17.8 97 17.8 97 2.182. 982 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dink es 17.8 97 17.89 7 2.182 .982 APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dinkes k Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib Vaksin 15. 670 19.8 95 19.8 95 2.182. 982 APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Din kes 19.8 95 19.8 95 2.182. 982 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dink es 19.8 95 19.89 5 2.182 .982 APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dinkes l Vaksin imunisasi lanjutan : Campak - Rubella Vaksin 15. 670 19.8 95 19.8 95 2.182. 982 APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Din kes 19.8 95 19.89 5 2.182. 982 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dink es 19.8 95 19.89 5 2.182 .982 APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Dinkes Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara NO Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Tah un Das ar (20 23) Pencapaian SPM (2024) Ini sia si Sumbe r Penda naan Inst ans i Pela ksa na Pencapaian SPM (2025) Ini sia si Sumb er Penda naan Inst ansi Pela ksan a Pencapaian SPM (2026) Ini sia si Sum ber Pend anaa n Instansi Pelaksa na Pen erim a Rea lisa si Mut u Laya nan Reali sasi Anggar an Pene rima Reali sasi Mut u Laya nan Reali sasi Anggar an Pen eri ma Real isasi Mutu Laya nan Reali sasi Angg aran Lay ana n Laya nan Lay ana n Das ar Das ar Das ar 123 4 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Hasil m Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP) Unit 232. 172 232. 172 2.182. 982 APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Din kes 232. 172 232.1 72 2.182. 982 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dink es 232. 172 232.1 72 2.182 .982 APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dinkes n Peralatan Anafilaktik Paket 15. 560 29 29 2.182. 982 APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Din kes 29 29 2.182. 982 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dink es 29 29 2.182 .982 APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dinkes o Formula Terapi Gizi Buruk Paket 18. 025 12 12 2.182. 982 APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Din kes 12 12 2.182. 982 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dink es 12 12 2.182 .982 APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dinkes p TenagaOrang 18. 289 289 2.182. APBD Din 289 289 2.182. APBD Dink 289 289 2.182 APBD Dinkes Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara NO Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Tah un Das ar (20 23) Pencapaian SPM (2024) Ini sia si Sumbe r Penda naan Inst ans i Pela ksa na Pencapaian SPM (2025) Ini sia si Sumb er Penda naan Inst ansi Pela ksan a Pencapaian SPM (2026) Ini sia si Sum ber Pend anaa n Instansi Pelaksa na Pen erim a Rea lisa si Mut u Laya nan Reali sasi Anggar an Pene rima Reali sasi Mut u Laya nan Reali sasi Anggar an Pen eri ma Real isasi Mutu Laya nan Reali sasi Angg aran Lay ana n Laya nan Lay ana n Das ar Das ar Das ar 123 4 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 medis : Dokter 025 982 Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil kes 982 Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil es .982 Murn i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil q Tenaga kesehatan : Bidan Orang 165 .50 3 749 749 2.182. 982 APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Din kes 749 749 2.182. 982 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dink es 749 749 2.182 .982 APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dinkes r Tenaga kesehatan : Perawat Orang 116 1.11 6 1.11 6 2.182. 982 APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Din kes 1.11 6 1.11 6 2.182. 982 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dink es 1.11 6 1.116 2.182 .982 APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dinkes s Tenaga kesehatan : Tenaga Orang 107 70 70 2.182. 982 APBD Murni, DAK Din kes 70 70 2.182. 982 APBD Murni , DAK Dink es 70 70 2.182 .982 APBD Murn i, Dinkes Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara NO Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Tah un Das ar (20 23) Pencapaian SPM (2024) Ini sia si Sumbe r Penda naan Inst ans i Pela ksa na Pencapaian SPM (2025) Ini sia si Sumb er Penda naan Inst ansi Pela ksan a Pencapaian SPM (2026) Ini sia si Sum ber Pend anaa n Instansi Pelaksa na Pen erim a Rea lisa si Mut u Laya nan Reali sasi Anggar an Pene rima Reali sasi Mut u Laya nan Reali sasi Anggar an Pen eri ma Real isasi Mutu Laya nan Reali sasi Angg aran Lay ana n Laya nan Lay ana n Das ar Das ar Das ar 123 4 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Gizi Non Fisik, Dana Bagi Hasil Non Fisik, Dana Bagi Hasil DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil t Guru PAUD Orang 590 2.25 8 2.25 8 2.182. 982 APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Din kes 2.25 8 2.25 8 2.182. 982 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dink es 2.25 8 2.258 2.182 .982 APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dinkes u Kader Kesehatan Orang 698 14.0 81 14.0 81 2.182. 982 APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Din kes 14.0 81 14.0 81 2.182. 982 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dink es 14.0 81 14.08 1 2.182 .982 APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dinkes 5 Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar 160 .76 3 169. 354 169 .35 4 383,42 0,540 APBD Murni, DAK Non Fisik, Din kes 169. 354 169. 354 383,42 0,540 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dink es 169 .35 4 169. 354 383,4 20,54 0 APBD Murn i, DAK Non Dinkes Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara NO Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Tah un Das ar (20 23) Pencapaian SPM (2024) Ini sia si Sumbe r Penda naan Inst ans i Pela ksa na Pencapaian SPM (2025) Ini sia si Sumb er Penda naan Inst ansi Pela ksan a Pencapaian SPM (2026) Ini sia si Sum ber Pend anaa n Instansi Pelaksa na Pen erim a Rea lisa si Mut u Laya nan Reali sasi Anggar an Pene rima Reali sasi Mut u Laya nan Reali sasi Anggar an Pen eri ma Real isasi Mutu Laya nan Reali sasi Angg aran Lay ana n Laya nan Lay ana n Das ar Das ar Das ar 123 4 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Dana Bagi Hasil Dana Bagi Hasil Fisik, Dana Bagi Hasil a Form pencatatan /buku rapor kesehatank u Buku 12. 402 169. 354 169. 354 21.301 .141 APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Din kes 169. 354 169. 354 21.301 .141 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dink es 169. 354 169.3 54 21.30 1.141 APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dinkes b Form pencatatan /buku pemantaua n kesehatan Buku 12. 402 1.41 6 1.41 6 21.301 .141 APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Din kes 1.41 6 1.41 6 21.301 .141 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dink es 1.41 6 1.416 21.30 1.141 APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dinkes c Kuesioner skrining kesehatan Doku men 57. 423 169. 354 169. 354 21.301 .141 APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Din kes 169. 354 169. 354 21.301 .141 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Dink es 169. 354 169.3 54 21.30 1.141 APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dana Dinkes Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara NO Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Tah un Das ar (20 23) Pencapaian SPM (2024) Ini sia si Sumbe r Penda naan Inst ans i Pela ksa na Pencapaian SPM (2025) Ini sia si Sumb er Penda naan Inst ansi Pela ksan a Pencapaian SPM (2026) Ini sia si Sum ber Pend anaa n Instansi Pelaksa na Pen erim a Rea lisa si Mut u Laya nan Reali sasi Anggar an Pene rima Reali sasi Mut u Laya nan Reali sasi Anggar an Pen eri ma Real isasi Mutu Laya nan Reali sasi Angg aran Lay ana n Laya nan Lay ana n Das ar Das ar Das ar 123 4 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Hasil Hasil Bagi Hasil d Formulir rekapitulas i hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah Formu lir 1.1 27 150 8 150 8 21.301 .141 APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Din kes 150 8 150 8 21.301 .141 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dink es 1508 1508 21.30 1.141 APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dinkes e Formulir rekapitulas i hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah Formu lir 285 60 60 21.301 .141 APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Din kes 60 60 21.301 .141 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dink es 60 60 21.30 1.141 APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dinkes f Tablet Tambah Darah pada remaja putri kelas 7-9 dan Tablet 154. 685 154. 685 21.301 .141 APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Din kes 154. 685 154. 685 21.301 .141 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Dink es 154. 685 154.6 85 21.30 1.141 APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dana Dinkes Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara NO Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Tah un Das ar (20 23) Pencapaian SPM (2024) Ini sia si Sumbe r Penda naan Inst ans i Pela ksa na Pencapaian SPM (2025) Ini sia si Sumb er Penda naan Inst ansi Pela ksan a Pencapaian SPM (2026) Ini sia si Sum ber Pend anaa n Instansi Pelaksa na Pen erim a Rea lisa si Mut u Laya nan Reali sasi Anggar an Pene rima Reali sasi Mut u Laya nan Reali sasi Anggar an Pen eri ma Real isasi Mutu Laya nan Reali sasi Angg aran Lay ana n Laya nan Lay ana n Das ar Das ar Das ar 123 4 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 usia 12-17 tahun diluar sekolah Hasil Hasil Bagi Hasil g Alat Pemeriksaa n Hb Alat 67 67 21.301 .141 APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Din kes 67 67 21.301 .141 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dink es 67 67 21.30 1.141 APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dinkes h Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7 Strip 8.78 6 8.78 6 21.301 .141 APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Din kes 8.78 6 8.78 6 21.301 .141 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dink es 8.78 6 8.786 21.30 1.141 APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dinkes i Media promosi kesehatan Paket 29 29 21.301 .141 APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Din kes 29 29 21.301 .141 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Dink es 29 29 21.30 1.141 APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dana Dinkes Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara NO Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Tah un Das ar (20 23) Pencapaian SPM (2024) Ini sia si Sumbe r Penda naan Inst ans i Pela ksa na Pencapaian SPM (2025) Ini sia si Sumb er Penda naan Inst ansi Pela ksan a Pencapaian SPM (2026) Ini sia si Sum ber Pend anaa n Instansi Pelaksa na Pen erim a Rea lisa si Mut u Laya nan Reali sasi Anggar an Pene rima Reali sasi Mut u Laya nan Reali sasi Anggar an Pen eri ma Real isasi Mutu Laya nan Reali sasi Angg aran Lay ana n Laya nan Lay ana n Das ar Das ar Das ar 123 4 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Hasil Hasil Bagi Hasil j Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaa n Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) Vaksin 18.2 03 18.2 03 21.301 .141 APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Din kes 18.2 03 18.2 03 21.301 .141 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dink es 18.2 03 18.20 3 21.30 1.141 APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dinkes k Tenaga kesehatan : Dokter/Do kter gigi Orang 150 390 390 21.301 .141 APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Din kes 390 390 21.301 .141 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dink es 390 390 21.30 1.141 APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dinkes l Tenaga kesehatan : Bidan Orang 590 749 749 21.301 .141 APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Din kes 749 749 21.301 .141 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Dink es 749 749 21.30 1.141 APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dana Dinkes Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara NO Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Tah un Das ar (20 23) Pencapaian SPM (2024) Ini sia si Sumbe r Penda naan Inst ans i Pela ksa na Pencapaian SPM (2025) Ini sia si Sumb er Penda naan Inst ansi Pela ksan a Pencapaian SPM (2026) Ini sia si Sum ber Pend anaa n Instansi Pelaksa na Pen erim a Rea lisa si Mut u Laya nan Reali sasi Anggar an Pene rima Reali sasi Mut u Laya nan Reali sasi Anggar an Pen eri ma Real isasi Mutu Laya nan Reali sasi Angg aran Lay ana n Laya nan Lay ana n Das ar Das ar Das ar 123 4 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Hasil Hasil Bagi Hasil m Tenaga kesehatan : Perawat Orang 698 1.11 6 1.11 6 21.301 .141 APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Din kes 1.11 6 1.11 6 21.301 .141 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dink es 1.11 6 1.116 21.30 1.141 APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dinkes n Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi Orang 58 70 70 21.301 .141 APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Din kes 70 70 21.301 .141 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dink es 70 70 383,4 20,54 0 APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dinkes o Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasia n Orang 457 457 21.301 .141 APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Din kes 457 457 21.301 .141 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dink es 457 457 21.30 1.141 APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dinkes Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara NO Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Tah un Das ar (20 23) Pencapaian SPM (2024) Ini sia si Sumbe r Penda naan Inst ans i Pela ksa na Pencapaian SPM (2025) Ini sia si Sumb er Penda naan Inst ansi Pela ksan a Pencapaian SPM (2026) Ini sia si Sum ber Pend anaa n Instansi Pelaksa na Pen erim a Rea lisa si Mut u Laya nan Reali sasi Anggar an Pene rima Reali sasi Mut u Laya nan Reali sasi Anggar an Pen eri ma Real isasi Mutu Laya nan Reali sasi Angg aran Lay ana n Laya nan Lay ana n Das ar Das ar Das ar 123 4 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 p Tenaga Kesehatan : Masyaraka t Orang 36 76 76 21.301 .141 APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Din kes 76 76 21.301 .141 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dink es 76 76 21.30 1.141 APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dinkes q Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunya i kualifikasi tertentu : Guru Orang 14. 875 7.49 3 7.49 3 21.301 .141 APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Din kes 7.49 3 7.49 3 21.301 .141 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dink es 7.49 3 7.493 21.30 1.141 APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dinkes r Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunya i Kualifikasi tertentu : Kader Orang 7.5 62 314 314 21.301 .141 APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Din kes 314 314 21.301 .141 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dink es 314 314 21.30 1.141 APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dinkes Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara NO Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Tah un Das ar (20 23) Pencapaian SPM (2024) Ini sia si Sumbe r Penda naan Inst ans i Pela ksa na Pencapaian SPM (2025) Ini sia si Sumb er Penda naan Inst ansi Pela ksan a Pencapaian SPM (2026) Ini sia si Sum ber Pend anaa n Instansi Pelaksa na Pen erim a Rea lisa si Mut u Laya nan Reali sasi Anggar an Pene rima Reali sasi Mut u Laya nan Reali sasi Anggar an Pen eri ma Real isasi Mutu Laya nan Reali sasi Angg aran Lay ana n Laya nan Lay ana n Das ar Das ar Das ar 123 4 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Kesehatan /dokter kecil/peer conselor 6 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif 574 .20 7 639. 284 639 .28 4 107,76 7,385 APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Din kes 1.12 9.90 1 1.12 9.90 1 107,76 7,385 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dink es 1.1 29. 901 1.12 9.90 1 107,7 67,38 5 APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dinkes a Pedoman dan media Komunikas i, Informasi, Edukasi (KIE) Paket 58 29 29 5.671. 967 APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Din kes 58 58 5.671. 967 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dink es 58 58 5.671 .967 APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dinkes b Alat : Alat Ukur Lingkar Lengan Atas (LILA) Unit 323 323 5.671. 967 APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Din kes 372 372 5.671. 967 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Dink es 372 372 5.671 .967 APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dana Dinkes Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara NO Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Tah un Das ar (20 23) Pencapaian SPM (2024) Ini sia si Sumbe r Penda naan Inst ans i Pela ksa na Pencapaian SPM (2025) Ini sia si Sumb er Penda naan Inst ansi Pela ksan a Pencapaian SPM (2026) Ini sia si Sum ber Pend anaa n Instansi Pelaksa na Pen erim a Rea lisa si Mut u Laya nan Reali sasi Anggar an Pene rima Reali sasi Mut u Laya nan Reali sasi Anggar an Pen eri ma Real isasi Mutu Laya nan Reali sasi Angg aran Lay ana n Laya nan Lay ana n Das ar Das ar Das ar 123 4 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Hasil Hasil Bagi Hasil c Alat : Tensi meter Unit 303 323 323 5.671. 967 APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Din kes 372 372 5.671. 967 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dink es 372 372 5.671 .967 APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dinkes d Alat : Gluk ometer Unit 303 323 323 5.671. 967 APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Din kes 372 372 5.671. 967 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dink es 372 372 5.671 .967 APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dinkes e Alat: Alat Pemeriksa Hb Unit 303 29 29 5.671. 967 APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Din kes 372 372 5.671. 967 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dink es 372 372 5.671 .967 APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dinkes Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara NO Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Tah un Das ar (20 23) Pencapaian SPM (2024) Ini sia si Sumbe r Penda naan Inst ans i Pela ksa na Pencapaian SPM (2025) Ini sia si Sumb er Penda naan Inst ansi Pela ksan a Pencapaian SPM (2026) Ini sia si Sum ber Pend anaa n Instansi Pelaksa na Pen erim a Rea lisa si Mut u Laya nan Reali sasi Anggar an Pene rima Reali sasi Mut u Laya nan Reali sasi Anggar an Pen eri ma Real isasi Mutu Laya nan Reali sasi Angg aran Lay ana n Laya nan Lay ana n Das ar Das ar Das ar 123 4 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 f Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol Unit 303 639. 284 639. 284 5.671. 967 APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Din kes 639. 284 639. 284 5.671. 967 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dink es 639. 284 639.2 84 5.671 .967 APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dinkes g Alat : KIT IVA Tes Unit 303 29 29 5.671. 967 APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Din kes 29 29 5.671. 967 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dink es 29 29 5.671 .967 APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dinkes h Strip dan Reagen pemeriksaa n Hb Unit 574 .20 7 29 29 5.671. 967 APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Din kes 29 29 5.671. 967 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dink es 29 29 5.671 .967 APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dinkes i Kit Opthalmol Unit 574 .20 29 29 5.671. 967 APBD Murni, Din kes 29 29 5.671. 967 APBD Murni Dink es 29 29 5.671 .967 APBD Murn Dinkes Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara NO Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Tah un Das ar (20 23) Pencapaian SPM (2024) Ini sia si Sumbe r Penda naan Inst ans i Pela ksa na Pencapaian SPM (2025) Ini sia si Sumb er Penda naan Inst ansi Pela ksan a Pencapaian SPM (2026) Ini sia si Sum ber Pend anaa n Instansi Pelaksa na Pen erim a Rea lisa si Mut u Laya nan Reali sasi Anggar an Pene rima Reali sasi Mut u Laya nan Reali sasi Anggar an Pen eri ma Real isasi Mutu Laya nan Reali sasi Angg aran Lay ana n Laya nan Lay ana n Das ar Das ar Das ar 123 4 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ogi Komunitas 7 DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil j Kuesioner PUMA Doku men 574 .20 7 580 580 5.671. 967 APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Din kes 580 580 5.671. 967 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dink es 580 580 5.671 .967 APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dinkes k Alat Pelayanan KB Unit 29 60 60 5.671. 967 APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Din kes 60 60 5.671. 967 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dink es 60 60 5.671 .967 APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dinkes l Formulir pencatatan dan pelaporan Doku men 574 .20 7 29 29 5.671. 967 APBD Murni, DAK Non Din kes 29 29 5.671. 967 APBD Murni , DAK Non Dink es 29 29 5.671 .967 APBD Murn i, DAK Dinkes Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara NO Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Tah un Das ar (20 23) Pencapaian SPM (2024) Ini sia si Sumbe r Penda naan Inst ans i Pela ksa na Pencapaian SPM (2025) Ini sia si Sumb er Penda naan Inst ansi Pela ksan a Pencapaian SPM (2026) Ini sia si Sum ber Pend anaa n Instansi Pelaksa na Pen erim a Rea lisa si Mut u Laya nan Reali sasi Anggar an Pene rima Reali sasi Mut u Laya nan Reali sasi Anggar an Pen eri ma Real isasi Mutu Laya nan Reali sasi Angg aran Lay ana n Laya nan Lay ana n Das ar Das ar Das ar 123 4 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM) Fisik, Dana Bagi Hasil Fisik, Dana Bagi Hasil Non Fisik, Dana Bagi Hasil m Vaksin Tetanus Difteri (td) Ampul 225. 134 225. 134 5.671. 967 APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Din kes 225. 134 225. 134 5.671. 967 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dink es 225. 134 225.1 34 5.671 .967 APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dinkes n Tenaga kesehatan : Dokter Orang 29 289 289 5.671. 967 APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Din kes 289 289 5.671. 967 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dink es 289 289 5.671 .967 APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dinkes o Tenaga kesehatan : Bidan Orang 29 749 749 5.671. 967 APBD Murni, DAK Non Din kes 749 749 5.671. 967 APBD Murni , DAK Non Dink es 749 749 5.671 .967 APBD Murn i, DAK Dinkes Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara NO Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Tah un Das ar (20 23) Pencapaian SPM (2024) Ini sia si Sumbe r Penda naan Inst ans i Pela ksa na Pencapaian SPM (2025) Ini sia si Sumb er Penda naan Inst ansi Pela ksan a Pencapaian SPM (2026) Ini sia si Sum ber Pend anaa n Instansi Pelaksa na Pen erim a Rea lisa si Mut u Laya nan Reali sasi Anggar an Pene rima Reali sasi Mut u Laya nan Reali sasi Anggar an Pen eri ma Real isasi Mutu Laya nan Reali sasi Angg aran Lay ana n Laya nan Lay ana n Das ar Das ar Das ar 123 4 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Fisik, Dana Bagi Hasil Fisik, Dana Bagi Hasil Non Fisik, Dana Bagi Hasil p Tenaga kesehatan : Perawat Orang 29 1.16 6 1.16 6 5.671. 967 APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Din kes 1.16 6 1.16 6 5.671. 967 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dink es 1.16 6 1.166 5.671 .967 APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dinkes q Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi Orang 29 70 70 5.671. 967 APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Din kes 70 70 5.671. 967 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dink es 70 70 5.671 .967 APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dinkes r Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyaraka t Orang 29 76 76 5.671. 967 APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Din kes 76 76 5.671. 967 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Dink es 76 76 5.671 .967 APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dinkes Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara NO Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Tah un Das ar (20 23) Pencapaian SPM (2024) Ini sia si Sumbe r Penda naan Inst ans i Pela ksa na Pencapaian SPM (2025) Ini sia si Sumb er Penda naan Inst ansi Pela ksan a Pencapaian SPM (2026) Ini sia si Sum ber Pend anaa n Instansi Pelaksa na Pen erim a Rea lisa si Mut u Laya nan Reali sasi Anggar an Pene rima Reali sasi Mut u Laya nan Reali sasi Anggar an Pen eri ma Real isasi Mutu Laya nan Reali sasi Angg aran Lay ana n Laya nan Lay ana n Das ar Das ar Das ar 123 4 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Bagi Hasil Bagi Hasil Dana Bagi Hasil s Kader kesehatan terlatih dan mempunya i kualifikasi tertentu Orang 245 7 4.93 7 493 7 5.671. 967 APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Din kes 4.93 7 4.93 7 5.671. 967 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dink es 4.93 7 4.937 5.671 .967 APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dinkes 7 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut 169 .93 9 172. 603 172 .60 3 45,811 ,560 APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Din kes 178. 623 178. 623 45,811 ,560 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dink es 178 .62 3 178. 623 45,81 1,560 APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dinkes a Alat pemeriksaa n deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat Paket 102 .25 0 372 372 3.523. 966 APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Din kes 372 372 3.523. 966 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dink es 372 372 3.523 .966 APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Dinkes Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara NO Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Tah un Das ar (20 23) Pencapaian SPM (2024) Ini sia si Sumbe r Penda naan Inst ans i Pela ksa na Pencapaian SPM (2025) Ini sia si Sumb er Penda naan Inst ansi Pela ksan a Pencapaian SPM (2026) Ini sia si Sum ber Pend anaa n Instansi Pelaksa na Pen erim a Rea lisa si Mut u Laya nan Reali sasi Anggar an Pene rima Reali sasi Mut u Laya nan Reali sasi Anggar an Pen eri ma Real isasi Mutu Laya nan Reali sasi Angg aran Lay ana n Laya nan Lay ana n Das ar Das ar Das ar 123 4 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter Hasil b Glukomete r/alat pemeriksaa n gula darah Paket 56. 847 460 460 3.523. 966 APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Din kes 460 460 3.523. 966 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dink es 460 460 3.523 .966 APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dinkes c Alat pemeriksaa n kolesterol Paket 321 5 407 407 3.523. 966 APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Din kes 407 407 3.523. 966 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dink es 407 407 3.523 .966 APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dinkes d Bahan medis Habis Pakai: strip Paket 172. 603 160. 461 3.523. 966 APBD Murni, DAK Non Din kes 172. 603 160. 461 3.523. 966 APBD Murni , DAK Non Dink es 172. 603 160.4 61 3.523 .966 APBD Murn i, DAK Dinkes Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara NO Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Tah un Das ar (20 23) Pencapaian SPM (2024) Ini sia si Sumbe r Penda naan Inst ans i Pela ksa na Pencapaian SPM (2025) Ini sia si Sumb er Penda naan Inst ansi Pela ksan a Pencapaian SPM (2026) Ini sia si Sum ber Pend anaa n Instansi Pelaksa na Pen erim a Rea lisa si Mut u Laya nan Reali sasi Anggar an Pene rima Reali sasi Mut u Laya nan Reali sasi Anggar an Pen eri ma Real isasi Mutu Laya nan Reali sasi Angg aran Lay ana n Laya nan Lay ana n Das ar Das ar Das ar 123 4 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 uji pemeriksaa n gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol Fisik, Dana Bagi Hasil Fisik, Dana Bagi Hasil Non Fisik, Dana Bagi Hasil e Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel) Paket 172. 603 153. 667 3.523. 966 APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Din kes 172. 603 153. 667 3.523. 966 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dink es 172. 603 153.6 67 3.523 .966 APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dinkes f Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya Buku 172. 603 1.00 0 3.523. 966 APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Din kes 172. 603 1.00 0 3.523. 966 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Dink es 172. 603 1.000 3.523 .966 APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dana Dinkes Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara NO Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Tah un Das ar (20 23) Pencapaian SPM (2024) Ini sia si Sumbe r Penda naan Inst ans i Pela ksa na Pencapaian SPM (2025) Ini sia si Sumb er Penda naan Inst ansi Pela ksan a Pencapaian SPM (2026) Ini sia si Sum ber Pend anaa n Instansi Pelaksa na Pen erim a Rea lisa si Mut u Laya nan Reali sasi Anggar an Pene rima Reali sasi Mut u Laya nan Reali sasi Anggar an Pen eri ma Real isasi Mutu Laya nan Reali sasi Angg aran Lay ana n Laya nan Lay ana n Das ar Das ar Das ar 123 4 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Hasil Hasil Bagi Hasil g Media promosi Komunikas i Informasi dan Edukasi (KIE) Paket 29 29 3.523. 966 APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Din kes 29 29 3.523. 966 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dink es 29 29 3.523 .966 APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dinkes h Tenaga kesehatan : Dokter Orang 107 289 289 3.523. 966 APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Din kes 289 289 3.523. 966 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dink es 289 289 3.523 .966 APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dinkes i Tenaga kesehatan : Bidan Orang 590 749 749 3.523. 966 APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Din kes 749 749 3.523. 966 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dink es 749 749 3.523 .966 APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dinkes Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara NO Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Tah un Das ar (20 23) Pencapaian SPM (2024) Ini sia si Sumbe r Penda naan Inst ans i Pela ksa na Pencapaian SPM (2025) Ini sia si Sumb er Penda naan Inst ansi Pela ksan a Pencapaian SPM (2026) Ini sia si Sum ber Pend anaa n Instansi Pelaksa na Pen erim a Rea lisa si Mut u Laya nan Reali sasi Anggar an Pene rima Reali sasi Mut u Laya nan Reali sasi Anggar an Pen eri ma Real isasi Mutu Laya nan Reali sasi Angg aran Lay ana n Laya nan Lay ana n Das ar Das ar Das ar 123 4 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 j Tenaga kesehatan : Perawat Orang 698 1.11 6 1.11 6 3.523. 966 APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Din kes 1.11 6 1.11 6 3.523. 966 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dink es 1.11 6 1.116 3.523 .966 APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dinkes k Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi Orang 58 70 70 3.523. 966 APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Din kes 70 70 3.523. 966 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dink es 70 70 3.523 .966 APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dinkes l Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyaraka t Orang 36 76 76 3.523. 966 APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Din kes 76 76 3.523. 966 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dink es 76 76 3.523 .966 APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dinkes m Kader kesehatan Orang 235 2 14.0 81 14.0 81 3.523. 966 APBD Murni, Din kes 14.0 81 14.0 81 3.523. 966 APBD Murni Dink es 14.0 81 14.08 1 3.523 .966 APBD Murn Dinkes Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara NO Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Tah un Das ar (20 23) Pencapaian SPM (2024) Ini sia si Sumbe r Penda naan Inst ans i Pela ksa na Pencapaian SPM (2025) Ini sia si Sumb er Penda naan Inst ansi Pela ksan a Pencapaian SPM (2026) Ini sia si Sum ber Pend anaa n Instansi Pelaksa na Pen erim a Rea lisa si Mut u Laya nan Reali sasi Anggar an Pene rima Reali sasi Mut u Laya nan Reali sasi Anggar an Pen eri ma Real isasi Mutu Laya nan Reali sasi Angg aran Lay ana n Laya nan Lay ana n Das ar Das ar Das ar 123 4 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 terlatih dan mempunya i kualifikasi tertentu DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil 8 Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 135 .30 9 190. 548 190 .54 8 50,278 ,904 APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Din kes 190. 548 190. 548 50,278 ,904 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dink es 190 .54 8 190. 548 50,27 8,904 APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dinkes a Pedoman pengendali an Hipertensi dan media Komunikas i, Informasi, Edukasi (KIE) Paket 58 58 58 4.189. 908 APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Din kes 58 58 4.189. 908 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dink es 58 58 4.189 .908 APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dinkes b Obat Hipertensi Paket 2.28 6.57 6 2.28 6.57 6 4.189. 908 APBD Murni, DAK Din kes 2.28 6.57 6 2.28 6.57 6 4.189. 908 APBD Murni , DAK Dink es 2.28 6.57 6 2.286 .576 4.189 .908 APBD Murn i, Dinkes Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara NO Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Tah un Das ar (20 23) Pencapaian SPM (2024) Ini sia si Sumbe r Penda naan Inst ans i Pela ksa na Pencapaian SPM (2025) Ini sia si Sumb er Penda naan Inst ansi Pela ksan a Pencapaian SPM (2026) Ini sia si Sum ber Pend anaa n Instansi Pelaksa na Pen erim a Rea lisa si Mut u Laya nan Reali sasi Anggar an Pene rima Reali sasi Mut u Laya nan Reali sasi Anggar an Pen eri ma Real isasi Mutu Laya nan Reali sasi Angg aran Lay ana n Laya nan Lay ana n Das ar Das ar Das ar 123 4 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Non Fisik, Dana Bagi Hasil Non Fisik, Dana Bagi Hasil DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil c TensimeterUnit 303 29 29 4.189. 908 APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Din kes 29 29 4.189. 908 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dink es 29 29 4.189 .908 APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dinkes d Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sehat Indonesiak u (ASIK) Aplika si 2 29 29 4.189. 908 APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Din kes 29 29 4.189. 908 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dink es 29 29 4.189 .908 APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dinkes e Media Promosi Komunikas i Informasi dan Paket 29 29 4.189. 908 APBD Murni, DAK Non Fisik, Din kes 29 29 4.189. 908 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dink es 29 29 4.189 .908 APBD Murn i, DAK Non Dinkes Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara NO Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Tah un Das ar (20 23) Pencapaian SPM (2024) Ini sia si Sumbe r Penda naan Inst ans i Pela ksa na Pencapaian SPM (2025) Ini sia si Sumb er Penda naan Inst ansi Pela ksan a Pencapaian SPM (2026) Ini sia si Sum ber Pend anaa n Instansi Pelaksa na Pen erim a Rea lisa si Mut u Laya nan Reali sasi Anggar an Pene rima Reali sasi Mut u Laya nan Reali sasi Anggar an Pen eri ma Real isasi Mutu Laya nan Reali sasi Angg aran Lay ana n Laya nan Lay ana n Das ar Das ar Das ar 123 4 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Edukasi (KIE) Dana Bagi Hasil Dana Bagi Hasil Fisik, Dana Bagi Hasil f Tenaga kesehatan : Dokter Orang 29 289 289 4.189. 908 APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Din kes 289 289 4.189. 908 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dink es 289 289 4.189 .908 APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dinkes g Tenaga kesehatan : Bidan Orang 29 749 749 4.189. 908 APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Din kes 749 749 4.189. 908 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dink es 749 749 4.189 .908 APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dinkes h Tenaga kesehatan : Perawat Orang 29 1.11 6 111 6 4.189. 908 APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Din kes 1.11 6 111 6 4.189. 908 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Dink es 1.11 6 1116 4.189 .908 APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dana Dinkes Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara NO Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Tah un Das ar (20 23) Pencapaian SPM (2024) Ini sia si Sumbe r Penda naan Inst ans i Pela ksa na Pencapaian SPM (2025) Ini sia si Sumb er Penda naan Inst ansi Pela ksan a Pencapaian SPM (2026) Ini sia si Sum ber Pend anaa n Instansi Pelaksa na Pen erim a Rea lisa si Mut u Laya nan Reali sasi Anggar an Pene rima Reali sasi Mut u Laya nan Reali sasi Anggar an Pen eri ma Real isasi Mutu Laya nan Reali sasi Angg aran Lay ana n Laya nan Lay ana n Das ar Das ar Das ar 123 4 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Hasil Hasil Bagi Hasil i Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi Orang 70 70 4.189. 908 APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Din kes 70 70 4.189. 908 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dink es 70 70 4.189 .908 APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dinkes j Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku Orang 29 36 36 4.189. 908 APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Din kes 36 36 4.189. 908 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dink es 36 36 4.189 .908 APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dinkes k Tenaga kesehatan : Tanaga Kefarmasia n Orang 457 457 4.189. 908 APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Din kes 457 457 4.189. 908 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dink es 457 457 4.189 .908 APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dinkes Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara NO Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Tah un Das ar (20 23) Pencapaian SPM (2024) Ini sia si Sumbe r Penda naan Inst ans i Pela ksa na Pencapaian SPM (2025) Ini sia si Sumb er Penda naan Inst ansi Pela ksan a Pencapaian SPM (2026) Ini sia si Sum ber Pend anaa n Instansi Pelaksa na Pen erim a Rea lisa si Mut u Laya nan Reali sasi Anggar an Pene rima Reali sasi Mut u Laya nan Reali sasi Anggar an Pen eri ma Real isasi Mutu Laya nan Reali sasi Angg aran Lay ana n Laya nan Lay ana n Das ar Das ar Das ar 123 4 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 l Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyaraka t Orang 76 76 4.189. 908 APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Din kes 76 76 4.189. 908 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dink es 76 76 4.189 .908 APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dinkes 9 Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 19. 634 20.4 00 20. 400 2,077, 999,73 8 APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Din kes 23.7 51 23.7 51 2,077, 999,73 8 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dink es 23. 751 23.7 51 2,077 ,999, 738 APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dinkes a Obat Diabetes Melitus Paket 303 244. 800 244. 800 173.16 6.644 APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Din kes 244. 800 244. 800 173.16 6.644 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dink es 244. 800 244.8 00 173.1 66.64 4 APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dinkes b Fotometer atau Unit 19. 634 29 29 173.16 6.644 APBD Murni, Din kes 29 29 173.16 6.644 APBD Murni Dink es 29 29 173.1 66.64 APBD Murn Dinkes Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara NO Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Tah un Das ar (20 23) Pencapaian SPM (2024) Ini sia si Sumbe r Penda naan Inst ans i Pela ksa na Pencapaian SPM (2025) Ini sia si Sumb er Penda naan Inst ansi Pela ksan a Pencapaian SPM (2026) Ini sia si Sum ber Pend anaa n Instansi Pelaksa na Pen erim a Rea lisa si Mut u Laya nan Reali sasi Anggar an Pene rima Reali sasi Mut u Laya nan Reali sasi Anggar an Pen eri ma Real isasi Mutu Laya nan Reali sasi Angg aran Lay ana n Laya nan Lay ana n Das ar Das ar Das ar 123 4 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Glukomete r DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil 4 i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil c BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantaua n kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet Unit 19. 634 20.4 00 20.4 00 173.16 6.644 APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Din kes 20.4 00 20.4 00 173.16 6.644 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dink es 20.4 00 20.40 0 173.1 66.64 4 APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dinkes d Formulir pencatatan dan Formul ir 29 29 173.16 6.644 APBD Murni, DAK Din kes 29 29 173.16 6.644 APBD Murni , DAK Dink es 29 29 173.1 66.64 4 APBD Murn i, Dinkes Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara NO Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Tah un Das ar (20 23) Pencapaian SPM (2024) Ini sia si Sumbe r Penda naan Inst ans i Pela ksa na Pencapaian SPM (2025) Ini sia si Sumb er Penda naan Inst ansi Pela ksan a Pencapaian SPM (2026) Ini sia si Sum ber Pend anaa n Instansi Pelaksa na Pen erim a Rea lisa si Mut u Laya nan Reali sasi Anggar an Pene rima Reali sasi Mut u Laya nan Reali sasi Anggar an Pen eri ma Real isasi Mutu Laya nan Reali sasi Angg aran Lay ana n Laya nan Lay ana n Das ar Das ar Das ar 123 4 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiak u), Simpus (Sistem Informasi Manajeme n Puskesmas ) Non Fisik, Dana Bagi Hasil Non Fisik, Dana Bagi Hasil DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil e Media Promosi Komunikas i Informasi dan Edukasi (KIE) Paket 19. 634 29 29 173.16 6.644 APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Din kes 29 29 173.16 6.644 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dink es 29 29 173.1 66.64 4 APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dinkes f TenagaOrang 19. 289 289 173.16 APBD Din 289 289 173.16 APBD Dink 289 289 173.1 APBD Dinkes Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara NO Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Tah un Das ar (20 23) Pencapaian SPM (2024) Ini sia si Sumbe r Penda naan Inst ans i Pela ksa na Pencapaian SPM (2025) Ini sia si Sumb er Penda naan Inst ansi Pela ksan a Pencapaian SPM (2026) Ini sia si Sum ber Pend anaa n Instansi Pelaksa na Pen erim a Rea lisa si Mut u Laya nan Reali sasi Anggar an Pene rima Reali sasi Mut u Laya nan Reali sasi Anggar an Pen eri ma Real isasi Mutu Laya nan Reali sasi Angg aran Lay ana n Laya nan Lay ana n Das ar Das ar Das ar 123 4 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 medis : Dokter 634 6.644 Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil kes 6.644 Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil es 66.64 4 Murn i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil g Tenaga kesehatan : Bidan Orang 58 749 749 173.16 6.644 APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Din kes 749 749 173.16 6.644 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dink es 749 749 173.1 66.64 4 APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dinkes h Tenaga kesehatan : Perawat Orang 29 1.11 6 1.11 6 173.16 6.644 APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Din kes 1.11 6 1.11 6 173.16 6.644 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dink es 1.11 6 1.116 173.1 66.64 4 APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dinkes Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara NO Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Tah un Das ar (20 23) Pencapaian SPM (2024) Ini sia si Sumbe r Penda naan Inst ans i Pela ksa na Pencapaian SPM (2025) Ini sia si Sumb er Penda naan Inst ansi Pela ksan a Pencapaian SPM (2026) Ini sia si Sum ber Pend anaa n Instansi Pelaksa na Pen erim a Rea lisa si Mut u Laya nan Reali sasi Anggar an Pene rima Reali sasi Mut u Laya nan Reali sasi Anggar an Pen eri ma Real isasi Mutu Laya nan Reali sasi Angg aran Lay ana n Laya nan Lay ana n Das ar Das ar Das ar 123 4 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 i Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasia n Orang 29 457 457 173.16 6.644 APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Din kes 457 457 173.16 6.644 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dink es 457 457 173.1 66.64 4 APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dinkes j Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyaraka t Orang 29 76 76 173.16 6.644 APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Din kes 76 76 173.16 6.644 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dink es 76 76 173.1 66.64 4 APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dinkes k Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi Orang 29 70 70 173.16 6.644 APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Din kes 70 70 173.16 6.644 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dink es 70 70 173.1 66.64 4 APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dinkes Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara NO Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Tah un Das ar (20 23) Pencapaian SPM (2024) Ini sia si Sumbe r Penda naan Inst ans i Pela ksa na Pencapaian SPM (2025) Ini sia si Sumb er Penda naan Inst ansi Pela ksan a Pencapaian SPM (2026) Ini sia si Sum ber Pend anaa n Instansi Pelaksa na Pen erim a Rea lisa si Mut u Laya nan Reali sasi Anggar an Pene rima Reali sasi Mut u Laya nan Reali sasi Anggar an Pen eri ma Real isasi Mutu Laya nan Reali sasi Angg aran Lay ana n Laya nan Lay ana n Das ar Das ar Das ar 123 4 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 l Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratori um Medik (ATLM) Orang 29 132 132 173.16 6.644 APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Din kes 132 132 173.16 6.644 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dink es 132 132 173.1 66.64 4 APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dinkes 10 Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat 2.4 28 2.46 3 2.4 63 42,224 ,759 APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Din kes 3.29 9 3.29 9 42,224 ,759 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dink es 3.2 99 3.29 9 42,22 4,759 APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dinkes a Buku Pedoman Diagnosis Penggolong an Gangguan Jiwa (PPDGJ III) Buku 29 29 29 4.691. 639 APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Din kes 29 29 4.691. 639 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dink es 29 29 4.691 .639 APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Dinkes Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara NO Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Tah un Das ar (20 23) Pencapaian SPM (2024) Ini sia si Sumbe r Penda naan Inst ans i Pela ksa na Pencapaian SPM (2025) Ini sia si Sumb er Penda naan Inst ansi Pela ksan a Pencapaian SPM (2026) Ini sia si Sum ber Pend anaa n Instansi Pelaksa na Pen erim a Rea lisa si Mut u Laya nan Reali sasi Anggar an Pene rima Reali sasi Mut u Laya nan Reali sasi Anggar an Pen eri ma Real isasi Mutu Laya nan Reali sasi Angg aran Lay ana n Laya nan Lay ana n Das ar Das ar Das ar 123 4 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolong an Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia) Hasil b Penyediaan Psikofarma ka Jenus 6 5 5 4.691. 639 APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Din kes 5 5 4.691. 639 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dink es 5 5 4.691 .639 APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dinkes c Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau penyediaan melalui Formu lir 242 8 29 29 4.691. 639 APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Din kes 29 29 4.691. 639 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dink es 29 29 4.691 .639 APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Dinkes Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara NO Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Tah un Das ar (20 23) Pencapaian SPM (2024) Ini sia si Sumbe r Penda naan Inst ans i Pela ksa na Pencapaian SPM (2025) Ini sia si Sumb er Penda naan Inst ansi Pela ksan a Pencapaian SPM (2026) Ini sia si Sum ber Pend anaa n Instansi Pelaksa na Pen erim a Rea lisa si Mut u Laya nan Reali sasi Anggar an Pene rima Reali sasi Mut u Laya nan Reali sasi Anggar an Pen eri ma Real isasi Mutu Laya nan Reali sasi Angg aran Lay ana n Laya nan Lay ana n Das ar Das ar Das ar 123 4 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 aplikasi Hasil d Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi Kesehatan Formu lir 58 29 29 4.691. 639 APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Din kes 29 29 4.691. 639 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dink es 29 29 4.691 .639 APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dinkes e Media Promosi Komunikas i Informasi dan Edukasi (KIE) Media 29 29 4.691. 639 APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Din kes 29 29 4.691. 639 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dink es 29 29 4.691 .639 APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dinkes f Tenaga kesehatan : Dokter Orang 31 289 289 4.691. 639 APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Din kes 289 289 4.691. 639 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Dink es 289 289 4.691 .639 APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dana Dinkes Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara NO Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Tah un Das ar (20 23) Pencapaian SPM (2024) Ini sia si Sumbe r Penda naan Inst ans i Pela ksa na Pencapaian SPM (2025) Ini sia si Sumb er Penda naan Inst ansi Pela ksan a Pencapaian SPM (2026) Ini sia si Sum ber Pend anaa n Instansi Pelaksa na Pen erim a Rea lisa si Mut u Laya nan Reali sasi Anggar an Pene rima Reali sasi Mut u Laya nan Reali sasi Anggar an Pen eri ma Real isasi Mutu Laya nan Reali sasi Angg aran Lay ana n Laya nan Lay ana n Das ar Das ar Das ar 123 4 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Hasil Hasil Bagi Hasil g Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenanga n di bidang kesehatan jiwa Orang 29 3 3 4.691. 639 APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Din kes 3 3 4.691. 639 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dink es 3 3 4.691 .639 APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dinkes h Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa. Orang 32 29 29 4.691. 639 APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Din kes 29 29 4.691. 639 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dink es 29 29 4.691 .639 APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dinkes i Tenaga profesional lainnya Orang 5 5 4.691. 639 APBD Murni, DAK Din kes 5 5 4.691. 639 APBD Murni , DAK Dink es 5 5 4.691 .639 APBD Murn i, Dinkes Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara NO Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Tah un Das ar (20 23) Pencapaian SPM (2024) Ini sia si Sumbe r Penda naan Inst ans i Pela ksa na Pencapaian SPM (2025) Ini sia si Sumb er Penda naan Inst ansi Pela ksan a Pencapaian SPM (2026) Ini sia si Sum ber Pend anaa n Instansi Pelaksa na Pen erim a Rea lisa si Mut u Laya nan Reali sasi Anggar an Pene rima Reali sasi Mut u Laya nan Reali sasi Anggar an Pen eri ma Real isasi Mutu Laya nan Reali sasi Angg aran Lay ana n Laya nan Lay ana n Das ar Das ar Das ar 123 4 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Non Fisik, Dana Bagi Hasil Non Fisik, Dana Bagi Hasil DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil 11 Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulos is 11. 595 11.0 24 11. 024 1,006, 776,14 3 APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Din kes 16.8 35 16.8 35 1,006, 776,14 3 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dink es 16. 835 16.8 35 1,006 ,776, 143 APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dinkes a Media promosi Komunikas i Informasi dan Edukasi (KIE) Paket 31 29 29 67.118 .409 APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Din kes 29 29 67.118 .409 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dink es 29 29 67.11 8.409 APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dinkes b Reagen Zn TB Kit 200 20 20 67.118 .409 APBD Murni, Din kes 20 20 67.118 .409 APBD Murni Dink es 20 20 67.11 8.409 APBD Murn Dinkes Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara NO Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Tah un Das ar (20 23) Pencapaian SPM (2024) Ini sia si Sumbe r Penda naan Inst ans i Pela ksa na Pencapaian SPM (2025) Ini sia si Sumb er Penda naan Inst ansi Pela ksan a Pencapaian SPM (2026) Ini sia si Sum ber Pend anaa n Instansi Pelaksa na Pen erim a Rea lisa si Mut u Laya nan Reali sasi Anggar an Pene rima Reali sasi Mut u Laya nan Reali sasi Anggar an Pen eri ma Real isasi Mutu Laya nan Reali sasi Angg aran Lay ana n Laya nan Lay ana n Das ar Das ar Das ar 123 4 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil c Masker bedah dan Masker N95 Paket 50. 200 518 518 67.118 .409 APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Din kes 518 518 67.118 .409 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dink es 518 518 67.11 8.409 APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dinkes d Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bu nsen, Paket 23. 190 119 119 67.118 .409 APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Din kes 119 119 67.118 .409 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dink es 119 119 67.11 8.409 APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dinkes Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara NO Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Tah un Das ar (20 23) Pencapaian SPM (2024) Ini sia si Sumbe r Penda naan Inst ans i Pela ksa na Pencapaian SPM (2025) Ini sia si Sumb er Penda naan Inst ansi Pela ksan a Pencapaian SPM (2026) Ini sia si Sum ber Pend anaa n Instansi Pelaksa na Pen erim a Rea lisa si Mut u Laya nan Reali sasi Anggar an Pene rima Reali sasi Mut u Laya nan Reali sasi Anggar an Pen eri ma Real isasi Mutu Laya nan Reali sasi Angg aran Lay ana n Laya nan Lay ana n Das ar Das ar Das ar 123 4 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Ose/Lidi), Rak pengering e Katrid tes cepat molekuler Test 18. 552 7.20 0 7.20 0 67.118 .409 APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Din kes 7.20 0 7.20 0 67.118 .409 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dink es 7.20 0 7.200 67.11 8.409 APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dinkes f Formulir pencatatan dan pelaporan Doku men 31 34 34 67.118 .409 APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Din kes 34 34 67.118 .409 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dink es 34 34 67.11 8.409 APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dinkes g Pedoman/ Standar Operasiona l Prosedur (SOP) Doku men 31 34 34 67.118 .409 APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Din kes 34 34 67.118 .409 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Dink es 34 34 67.11 8.409 APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dinkes Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara NO Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Tah un Das ar (20 23) Pencapaian SPM (2024) Ini sia si Sumbe r Penda naan Inst ans i Pela ksa na Pencapaian SPM (2025) Ini sia si Sumb er Penda naan Inst ansi Pela ksan a Pencapaian SPM (2026) Ini sia si Sum ber Pend anaa n Instansi Pelaksa na Pen erim a Rea lisa si Mut u Laya nan Reali sasi Anggar an Pene rima Reali sasi Mut u Laya nan Reali sasi Anggar an Pen eri ma Real isasi Mutu Laya nan Reali sasi Angg aran Lay ana n Laya nan Lay ana n Das ar Das ar Das ar 123 4 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Bagi Hasil Bagi Hasil Dana Bagi Hasil h TuberkulinVial 143 143 67.118 .409 APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Din kes 143 143 67.118 .409 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dink es 143 143 67.11 8.409 APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dinkes i Tenaga medis : Dokter/do kter spesialis penyakit dalam/dok ter spesialis paru Orang 35 292 292 67.118 .409 APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Din kes 292 292 67.118 .409 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dink es 292 292 67.11 8.409 APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dinkes j Tenaga kesehatan : Perawat Orang 31 1.11 6 1.11 6 67.118 .409 APBD Murni, DAK Din kes 1.11 6 1.11 6 67.118 .409 APBD Murni , DAK Dink es 1.11 6 1.116 67.11 8.409 APBD Murn i, Dinkes Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara NO Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Tah un Das ar (20 23) Pencapaian SPM (2024) Ini sia si Sumbe r Penda naan Inst ans i Pela ksa na Pencapaian SPM (2025) Ini sia si Sumb er Penda naan Inst ansi Pela ksan a Pencapaian SPM (2026) Ini sia si Sum ber Pend anaa n Instansi Pelaksa na Pen erim a Rea lisa si Mut u Laya nan Reali sasi Anggar an Pene rima Reali sasi Mut u Laya nan Reali sasi Anggar an Pen eri ma Real isasi Mutu Laya nan Reali sasi Angg aran Lay ana n Laya nan Lay ana n Das ar Das ar Das ar 123 4 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Non Fisik, Dana Bagi Hasil Non Fisik, Dana Bagi Hasil DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil k Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasia n Orang 31 457 457 67.118 .409 APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Din kes 457 457 67.118 .409 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dink es 457 457 67.11 8.409 APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dinkes l Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyaraka t Orang 2 76 76 67.118 .409 APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Din kes 76 76 67.118 .409 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dink es 76 76 67.11 8.409 APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dinkes m Tenaga kesehatan Orang 31 132 132 67.118 .409 APBD Murni, Din kes 132 132 67.118 .409 APBD Murni Dink es 132 132 67.11 8.409 APBD Murn Dinkes Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara NO Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Tah un Das ar (20 23) Pencapaian SPM (2024) Ini sia si Sumbe r Penda naan Inst ans i Pela ksa na Pencapaian SPM (2025) Ini sia si Sumb er Penda naan Inst ansi Pela ksan a Pencapaian SPM (2026) Ini sia si Sum ber Pend anaa n Instansi Pelaksa na Pen erim a Rea lisa si Mut u Laya nan Reali sasi Anggar an Pene rima Reali sasi Mut u Laya nan Reali sasi Anggar an Pen eri ma Real isasi Mutu Laya nan Reali sasi Angg aran Lay ana n Laya nan Lay ana n Das ar Das ar Das ar 123 4 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 : Analis Teknik Laboratori um Medik (ATLM) DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil n Tenaga kesehatan : Radiografer Orang 118 8 35 35 67.118 .409 APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Din kes 35 35 67.118 .409 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dink es 35 35 67.11 8.409 APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dinkes o Kader Kesehatan Orang 58 58 67.118 .409 APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Din kes 58 58 67.118 .409 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dink es 58 58 67.11 8.409 APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dinkes 12 Pelayanan Kesehatan 18. 409 18.3 97 18. 397 345,06 2,941 APBD Murni, Din kes 20.3 35 20.3 35 345,06 2,941 APBD Murni Dink es 20. 335 20.3 35 345,0 62,94 APBD Murn Dinkes Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara NO Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Tah un Das ar (20 23) Pencapaian SPM (2024) Ini sia si Sumbe r Penda naan Inst ans i Pela ksa na Pencapaian SPM (2025) Ini sia si Sumb er Penda naan Inst ansi Pela ksan a Pencapaian SPM (2026) Ini sia si Sum ber Pend anaa n Instansi Pelaksa na Pen erim a Rea lisa si Mut u Laya nan Reali sasi Anggar an Pene rima Reali sasi Mut u Laya nan Reali sasi Anggar an Pen eri ma Real isasi Mutu Laya nan Reali sasi Angg aran Lay ana n Laya nan Lay ana n Das ar Das ar Das ar 123 4 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahka n Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodef iciency Virus) DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil 1 i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil a Media promosi Komunikas i Informasi dan Edukasi (KIE) Paket 31 29 29 34.506 .294 APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Din kes 29 29 34.506 .294 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dink es 29 29 34.50 6.294 APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dinkes b Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) Test 18. 409 18.3 97 18.3 97 34.506 .294 APBD Murni, DAK Non Din kes 18.3 97 18.3 97 34.506 .294 APBD Murni , DAK Non Dink es 18.3 97 18.39 7 34.50 6.294 APBD Murn i, DAK Dinkes Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara NO Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Tah un Das ar (20 23) Pencapaian SPM (2024) Ini sia si Sumbe r Penda naan Inst ans i Pela ksa na Pencapaian SPM (2025) Ini sia si Sumb er Penda naan Inst ansi Pela ksan a Pencapaian SPM (2026) Ini sia si Sum ber Pend anaa n Instansi Pelaksa na Pen erim a Rea lisa si Mut u Laya nan Reali sasi Anggar an Pene rima Reali sasi Mut u Laya nan Reali sasi Anggar an Pen eri ma Real isasi Mutu Laya nan Reali sasi Angg aran Lay ana n Laya nan Lay ana n Das ar Das ar Das ar 123 4 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 pertama Fisik, Dana Bagi Hasil Fisik, Dana Bagi Hasil Non Fisik, Dana Bagi Hasil c Bahan Medis Habis Pakai, Handschoe n, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jar um Steril, Jarum Spuit yang sesuai/Vac utainer dan Jarum Sesuai Paket 18. 409 18.3 97 18.3 97 34.506 .294 APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Din kes 18.3 97 18.3 97 34.506 .294 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dink es 18.3 97 18.39 7 34.50 6.294 APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dinkes d Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor Paket 18. 409 29 29 34.506 .294 APBD Murni, DAK Non Fisik, Din kes 29 29 34.506 .294 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dink es 29 29 34.50 6.294 APBD Murn i, DAK Non Dinkes Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara NO Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Tah un Das ar (20 23) Pencapaian SPM (2024) Ini sia si Sumbe r Penda naan Inst ans i Pela ksa na Pencapaian SPM (2025) Ini sia si Sumb er Penda naan Inst ansi Pela ksan a Pencapaian SPM (2026) Ini sia si Sum ber Pend anaa n Instansi Pelaksa na Pen erim a Rea lisa si Mut u Laya nan Reali sasi Anggar an Pene rima Reali sasi Mut u Laya nan Reali sasi Anggar an Pen eri ma Real isasi Mutu Laya nan Reali sasi Angg aran Lay ana n Laya nan Lay ana n Das ar Das ar Das ar 123 4 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK Dana Bagi Hasil Dana Bagi Hasil Fisik, Dana Bagi Hasil e Tenaga kesehatan : Dokter/do kter spesialis penyakit dalam/dok ter spesialis kulit dan kelamin Orang 31 310 310 34.506 .294 APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Din kes 310 310 34.506 .294 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dink es 310 310 34.50 6.294 APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dinkes f Tenaga kesehatan : Bidan Orang 35 749 749 34.506 .294 APBD Murni, DAK Non Fisik, Din kes 749 749 34.506 .294 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dink es 749 749 34.50 6.294 APBD Murn i, DAK Non Dinkes Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara NO Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Tah un Das ar (20 23) Pencapaian SPM (2024) Ini sia si Sumbe r Penda naan Inst ans i Pela ksa na Pencapaian SPM (2025) Ini sia si Sumb er Penda naan Inst ansi Pela ksan a Pencapaian SPM (2026) Ini sia si Sum ber Pend anaa n Instansi Pelaksa na Pen erim a Rea lisa si Mut u Laya nan Reali sasi Anggar an Pene rima Reali sasi Mut u Laya nan Reali sasi Anggar an Pen eri ma Real isasi Mutu Laya nan Reali sasi Angg aran Lay ana n Laya nan Lay ana n Das ar Das ar Das ar 123 4 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Dana Bagi Hasil Dana Bagi Hasil Fisik, Dana Bagi Hasil g Tenaga kesehatan : Perawat Orang 31 1.11 6 1.11 6 34.506 .294 APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Din kes 1.11 6 1.11 6 34.506 .294 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dink es 1.11 6 1.116 34.50 6.294 APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dinkes h Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratori um Medis (ATLM) Orang 31 132 132 34.506 .294 APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Din kes 132 132 34.506 .294 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dink es 132 132 34.50 6.294 APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dinkes i Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyaraka Orang 31 76 76 34.506 .294 APBD Murni, DAK Non Fisik, Din kes 76 76 34.506 .294 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dink es 76 76 34.50 6.294 APBD Murn i, DAK Non Dinkes Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara NO Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Tah un Das ar (20 23) Pencapaian SPM (2024) Ini sia si Sumbe r Penda naan Inst ans i Pela ksa na Pencapaian SPM (2025) Ini sia si Sumb er Penda naan Inst ansi Pela ksan a Pencapaian SPM (2026) Ini sia si Sum ber Pend anaa n Instansi Pelaksa na Pen erim a Rea lisa si Mut u Laya nan Reali sasi Anggar an Pene rima Reali sasi Mut u Laya nan Reali sasi Anggar an Pen eri ma Real isasi Mutu Laya nan Reali sasi Angg aran Lay ana n Laya nan Lay ana n Das ar Das ar Das ar 123 4 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 t Dana Bagi Hasil Dana Bagi Hasil Fisik, Dana Bagi Hasil j Tenaga non kesehatan Terlatih/M empunyai Kualifikasi tertentu: pendampin g dan penjangka uan Orang 29 29 29 34.506 .294 APBD Murni, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Din kes 29 29 34.506 .294 APBD Murni , DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dink es 29 29 34.50 6.294 APBD Murn i, DAK Non Fisik, Dana Bagi Hasil Dinkes Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara Tabel 3.2.3 Renaksi Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Magelang 2024-2026 NO Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Tahu n Dasar (2023 ) Pencapaian SPM 2024 Inisia si Sumb er Penda naan Instansi Pelaksa na Pencapaian SPM 2025 Inisiasi Sumber Pendanaa n Instansi Pelaksan a Pencapaian SPM 2026 Inisiasi Sum ber Pend anaa n Instansi Pelaksan a Penerim a Realis asi Mutu Layan an Realis asi Anggara n Peneri ma Realis asi Mutu Layanan Realis asi Anggaran Pen erim a Realis asi Mutu Layana n Realis asi Anggar an Layana n Layana n Lay ana n Dasar Dasar Das ar 12341314 15 161718 1920212223242526272829 30313233343536 Kabupaten/Kota 1.1 Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari KK/SR 1.225 .269 12.452 12.45 2 17,285, 747,503 APBD MUR NI, DAK FISIK, LAIN NYA DPUPR 17,285,74 7,503 APBD MURNI, DAK FISIK, LAINNYA DPUPR 17,285, 747,50 3 APBD MUR NI, DAK FISIK, LAINN YA DPUPR 1 Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari- hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM) Sambu ngan Rumah /SR 413.7 16 3.133 3.133 4.321.4 36.875 APBD MUR NI, DAK FISIK, LAIN NYA DPUPR 3.133 3.133 4.321.436 .875 APBD MURNI, DAK FISIK, LAINNYA DPUPR 3.133 3.133 4.321.4 36.875 APBD MUR NI, DAK FISIK, LAINN YA DPUPR 2 Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak Rumah Tangga 413.7 16 3.133 3.133 4.321.4 36.875 APBD MUR NI, DAK FISIK, LAIN NYA DPUPR 3.133 3.133 4.321.436 .875 APBD MURNI, DAK FISIK, LAINNYA DPUPR 3.133 3.133 4.321.4 36.875 APBD MUR NI, DAK FISIK, LAINN YA DPUPR Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara NO Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Tahu n Dasar (2023 ) Pencapaian SPM 2024 Inisia si Sumb er Penda naan Instansi Pelaksa na Pencapaian SPM 2025 Inisiasi Sumber Pendanaa n Instansi Pelaksan a Pencapaian SPM 2026 Inisiasi Sum ber Pend anaa Instansi Pelaksan a Penerim a Realis asi Mutu Layan an Realis asi Anggara n Peneri ma Realis asi Mutu Layanan Realis asi Anggaran Pen erim a Realis asi Mutu Layana n Realis asi Anggar an Layana n Layana n Lay ana n Dasar Dasar Das ar 12341314 15 161718 1920212223242526272829 30313233343536 berasa, tidak berbusa, tidak berbau 3 Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari- hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM Rumah Tangga 220.0 59 1 0 4.321.4 36.875 APBD MUR NI, DAK FISIK, LAIN NYA DPUPR 1 0 4.321.436 .875 APBD MURNI, DAK FISIK, LAINNYA DPUPR 1 0 4.321.4 36.875 APBD MUR NI, DAK FISIK, LAINN YA DPUPR 4 Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau Rumah Tangga 220.0 59 1 0 4.321.4 36.875 APBD MUR NI, DAK FISIK, LAIN NYA DPUPR 1 0 4.321.436 .875 APBD MURNI, DAK FISIK, LAINNYA DPUPR 1 0 4.321.4 36.875 APBD MUR NI, DAK FISIK, LAINN YA DPUPR 2.2 Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik- Satuan KK/SR 1.212 .4165 3.940 3.940 10,301, 809,582 APBD MUR NI, DAK FISIK, LAIN NYA DPUPR 10,301,80 9,582 APBD MURNI, DAK FISIK, LAINNYA DPUPR 10,301, 809,58 2 APBD MUR NI, DAK FISIK, LAINN YA DPUPR 1 Ukuran kuantitas penyediaan Ruma h 803 985 985 3.433. 936.52 APB D DPUPR 650 100 3.433.93 6.527 APBD MURNI, DPUPR 650 100 3.433. 936.52 APB D DPUPR Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara NO Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Tahu n Dasar (2023 ) Pencapaian SPM 2024 Inisia si Sumb er Penda naan Instansi Pelaksa na Pencapaian SPM 2025 Inisiasi Sumber Pendanaa n Instansi Pelaksan a Pencapaian SPM 2026 Inisiasi Sum ber Pend anaa Instansi Pelaksan a Penerim a Realis asi Mutu Layan an Realis asi Anggara n Peneri ma Realis asi Mutu Layanan Realis asi Anggaran Pen erim a Realis asi Mutu Layana n Realis asi Anggar an Layana n Layana n Lay ana n Dasar Dasar Das ar 12341314 15 161718 1920212223242526272829 30313233343536 pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik) Tangg a 7 MUR NI, DAK FISIK , LAIN NYA DAK FISIK, LAINNYA 7 MUR NI, DAK FISIK , LAIN NYA 2 Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses aman terhadap fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala, minimal tiga tahun sekali, serta dibuang dan diolah ke IPLT; dan sambungan rumah yang terkoneksi ke Ruma h Tangg a 323 323 3.433. 936.52 7 APB D MUR NI, DAK FISIK , LAIN NYA 3.433.93 6.527 APBD MURNI, DAK FISIK, LAINNYA DPUPR 3.433. 936.52 7 APB D MUR NI, DAK FISIK , LAIN NYA DPUPR Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara NO Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satuan Tahu n Dasar (2023 ) Pencapaian SPM 2024 Inisia si Sumb er Penda naan Instansi Pelaksa na Pencapaian SPM 2025 Inisiasi Sumber Pendanaa n Instansi Pelaksan a Pencapaian SPM 2026 Inisiasi Sum ber Pend anaa Instansi Pelaksan a Penerim a Realis asi Mutu Layan an Realis asi Anggara n Peneri ma Realis asi Mutu Layanan Realis asi Anggaran Pen erim a Realis asi Mutu Layana n Realis asi Anggar an Layana n Layana n Lay ana n Dasar Dasar Das ar 12341314 15 161718 1920212223242526272829 30313233343536 SPALD-T 3 syarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar Ruma h Tangg a 358 662 662 3.433. 936.52 7 APB D MUR NI, DAK FISIK , LAIN NYA DPUPR 650 3.433.93 6.527 APBD MURNI, DAK FISIK, LAINNYA DPUPR 650 3.433. 936.52 7 APB D MUR NI, DAK FISIK , LAIN NYA DPUPR Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara Tabel 3.2.4 Renaksi Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Magelang 2024-2026 NO Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satu an Tahu n Dasa r (202 3) Pencapaian SPM 2024 Inisi asi Sumber Pendana an Instansi Pelaksana Pencapaian SPM (2025) Inisi asi Sumber Pendana an Instans i Pelaksa na Pencapaian SPM (2026) Inisi asi Sumber Pendana an Instans i Pelaksa na Peneri ma Realis asi Mutu Layan an Realis asi Anggaran Peneri ma Realis asi Mutu Layan an Realis asi Anggaran Peneri ma Realis asi Mutu Layan an Realis asi AnggaranLayan an Layan an Layan an Dasar Dasar Dasar 123 4 13 14 15 161718192021 22 23 242526272829 30 31 3233343536 Kabupaten Magelang 1 Penyediaan & Rehabiitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota 35 18 18 221,966, 628 APBD DAU DPRKP 22 22 250,000, 000 APBD DAU DPRKP 22 22 250,000, 000 DPR KP APBD DAU DPRKP a Rehabilitasi rumah bagi korban bencana Rum ah 17 17 17 37,107,6 06 20 20 50,000,0 00 20 20 50,000,0 00 b Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana Rum ah 1 1 1 184,859, 022 2 2 200,000, 000 2 2 200,000, 000 2 Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 22 2 2 49,777,2 70 APBD DAU Disperaki m Prov/DPR KP 2 2 50,000,0 00 APBD DAU DPRKP 2 2 50,000,0 00 APBD DAU DPRKP a Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan Rum ah 22 2 2 49,777,2 70 2 2 50,000,0 00 2 2 50,000,0 00 b Subsidi uang sewa Rum ah - - - - - - c Penyediaan rumah layak huni Rum ah - - - - - - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara Tabel 3.2.5 Renaksi Penerapan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Magelang 2024-2026 N O Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satua n Tahun 2023 Pencapaian SPM (Tahun 2024) Inisi asi Sumbe r Penda naan Instan si Pelaks ana Pencapaian SPM (Tahun 2025) Inisi asi Sumbe r Penda naan Instan si Pelaks ana Pencapaian SPM (Tahun 2026) Inisi asi Sumbe r Penda naan Instan si Pelaks ana Pener ima Reali sasi Mutu Layan an Realis asi Anggaran Pener ima Reali sasi Mutu Layan an Realis asi Anggaran Pener ima Reali sasi Mutu Layan an Realis asi AnggaranLayan an Layan an Layan an Dasar Dasar Dasar 123413 14 15 161718 1920 21 22 23 242526 2728 29 30 31 323334 3536 Kabupaten/ Kota 1 Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM) 1.319. 476 14 14 5,558,89 1,880 14 14 6,000,00 0,000 14 14 6,500,00 0,006 a Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor,
62. b.kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional) unit 694 25 25 1.389.72 2.970 APBD DAU Satpol PP dan PK 25 25 1.500.00 0.000 APBD DAU Satpol PP dan PK 25 25 1.625.00 0.000 APBD DAU Satpol PP dan PK b Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas , pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang- orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli) doku men 3 6 6 1.389.72 2.970 APBD DAU Satpol PP dan PK 6 6 1.500.00 0.000 APBD DAU Satpol PP dan PK 6 6 1.625.00 0.000 APBD DAU Satpol PP dan PK c Standarorang 55 3 3 1.389.72 APBD Satpol 3 3 1.500.00 APBD Satpol 3 3 1.625.00 APBD Satpol Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara N O Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satua n Tahun 2023 Pencapaian SPM (Tahun 2024) Inisi asi Sumbe r Penda naan Instan si Pelaks ana Pencapaian SPM (Tahun 2025) Inisi asi Sumbe r Penda naan Instan si Pelaks ana Pencapaian SPM (Tahun 2026) Inisi asi Sumbe r Penda naan Instan si Pelaks ana Pener ima Reali sasi Mutu Layan an Realis asi Anggaran Pener ima Reali sasi Mutu Layan an Realis asi Anggaran Pener ima Reali sasi Mutu Layan an Realis asi AnggaranLayan an Layan an Layan an Dasar Dasar Dasar 123413 14 15 161718 1920 21 22 23 242526 2728 29 30 31 323334 3536 peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM) 2.970 DAU PP dan PK 0.000 DAU PP dan PK 0.000 DAU PP dan PK d Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan) doku men 3 1 1 1.389.72 2.970 APBD DAU Satpol PP dan PK 1 1 1.500.00 0.000 APBD DAU Satpol PP dan PK 1 1 1.625.00 0.000 APBD DAU Satpol PP dan PK e Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat) orang 1 - - - - - - - f Warga negara yang memperoleh orang 1 - - - - - - - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara N O Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satua n Tahun 2023 Pencapaian SPM (Tahun 2024) Inisi asi Sumbe r Penda naan Instan si Pelaks ana Pencapaian SPM (Tahun 2025) Inisi asi Sumbe r Penda naan Instan si Pelaks ana Pencapaian SPM (Tahun 2026) Inisi asi Sumbe r Penda naan Instan si Pelaks ana Pener ima Reali sasi Mutu Layan an Realis asi Anggaran Pener ima Reali sasi Mutu Layan an Realis asi Anggaran Pener ima Reali sasi Mutu Layan an Realis asi AnggaranLayan an Layan an Layan an Dasar Dasar Dasar 123413 14 15 161718 1920 21 22 23 242526 2728 29 30 31 323334 3536 pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cidera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cidera fisik sedang dan/atau berat) 2 Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAA N) 463.7 72 294.3 52 294.3 52 294,512, 500 APBD DAU BPBD 294.3 52 294.3 52 300,000, 000 APBD DAU BPBD 294.3 52 294.3 52 300,000, 000 APBD DAU BPBD a Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal) doku men 1 1 1 73.628.1 25 APBD DAU BPBD 1 1 75.000.0 00 APBD DAU BPBD 1 1 75.000.0 00 APBD DAU BPBD Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara N O Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satua n Tahun 2023 Pencapaian SPM (Tahun 2024) Inisi asi Sumbe r Penda naan Instan si Pelaks ana Pencapaian SPM (Tahun 2025) Inisi asi Sumbe r Penda naan Instan si Pelaks ana Pencapaian SPM (Tahun 2026) Inisi asi Sumbe r Penda naan Instan si Pelaks ana Pener ima Reali sasi Mutu Layan an Realis asi Anggaran Pener ima Reali sasi Mutu Layan an Realis asi Anggaran Pener ima Reali sasi Mutu Layan an Realis asi AnggaranLayan an Layan an Layan an Dasar Dasar Dasar 123413 14 15 161718 1920 21 22 23 242526 2728 29 30 31 323334 3536 b Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana orang 1.319. 476 1.324. 756 1.324. 756 73.628.1 25 APBD DAU BPBD 1.324. 756 1.324. 756 75.000.0 00 APBD DAU BPBD 1.324. 756 1.324. 756 75.000.0 00 APBD DAU BPBD c Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia) orang 463.7 72 298.7 24 298.7 24 73.628.1 25 APBD DAU BPBD 298.7 24 298.7 24 75.000.0 00 APBD DAU BPBD 298.7 24 298.7 24 75.000.0 00 APBD DAU BPBD d Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana unit 57 3 3 73.628.1 25 APBD DAU BPBD 3 3 75.000.0 00 APBD DAU BPBD 3 3 75.000.0 00 APBD DAU BPBD 3 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 2.922 298.7 24 298.7 24 257,148, 000 APBD DAU BPBD 298.7 24 298.7 24 300,000, 000 APBD DAU BPBD 298.7 24 298.7 24 300,000, 000 APBD DAU BPBD a Sarana prasarana penanggulanga n bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air unit 8 612 612 128.574. 000 APBD DAU BPBD 612 612 150.000. 000 APBD DAU BPBD 612 612 150.000. 000 APBD DAU BPBD Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara N O Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satua n Tahun 2023 Pencapaian SPM (Tahun 2024) Inisi asi Sumbe r Penda naan Instan si Pelaks ana Pencapaian SPM (Tahun 2025) Inisi asi Sumbe r Penda naan Instan si Pelaks ana Pencapaian SPM (Tahun 2026) Inisi asi Sumbe r Penda naan Instan si Pelaks ana Pener ima Reali sasi Mutu Layan an Realis asi Anggaran Pener ima Reali sasi Mutu Layan an Realis asi Anggaran Pener ima Reali sasi Mutu Layan an Realis asi AnggaranLayan an Layan an Layan an Dasar Dasar Dasar 123413 14 15 161718 1920 21 22 23 242526 2728 29 30 31 323334 3536 sanitasi, …. dll) b Peningkatan kapasitas personil/Sumb er Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana) orang 2.922 2453 2453 128.574. 000 APBD DAU BPBD 2453 2453 150.000. 000 APBD DAU BPBD 2453 2453 150.000. 000 APBD DAU BPBD 4 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 21 462 462 1,406,25 5,000 APBD DAU BPBD 462 462 1,500,00 0,000 APBD DAU BPBD 462 462 1,500,00 0,000 APBD DAU BPBD a Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulanga n bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana) posk o 0 1 1 468.751. 666 APBD DAU BPBD 1 1 500.000. 000 APBD DAU BPBD 1 1 500.000. 000 APBD DAU BPBD b Pendataan terhadap warga yang orang 21 33 33 468.751. 666 APBD DAU BPBD 33 33 500.000. 000 APBD DAU BPBD 33 33 500.000. 000 APBD DAU BPBD Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara N O Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satua n Tahun 2023 Pencapaian SPM (Tahun 2024) Inisi asi Sumbe r Penda naan Instan si Pelaks ana Pencapaian SPM (Tahun 2025) Inisi asi Sumbe r Penda naan Instan si Pelaks ana Pencapaian SPM (Tahun 2026) Inisi asi Sumbe r Penda naan Instan si Pelaks ana Pener ima Reali sasi Mutu Layan an Realis asi Anggaran Pener ima Reali sasi Mutu Layan an Realis asi Anggaran Pener ima Reali sasi Mutu Layan an Realis asi AnggaranLayan an Layan an Layan an Dasar Dasar Dasar 123413 14 15 161718 1920 21 22 23 242526 2728 29 30 31 323334 3536 terkena/menja di korban bencana c Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana) doku men 429 - - - - - - d Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/waba h zoonosis prioritas (terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam) layan an - - e Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana layan an 27 429 429 468.751. 666 APBD DAU BPBD 429 429 500.000. 000 APBD DAU BPBD 429 429 500.000. 000 APBD DAU BPBD 5 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR) 100 4117 4117 8,083,94 0,200 APBD DAU Satpol PP dan PK 4117 4117 8,100,00 0,000 APBD DAU Satpol PP dan PK 4117 4117 8,100,00 0,000 APBD DAU Satpol PP dan PK a Tingkat waktu tanggap (response time) layan an 294 170 170 1.347.32 3.366 APBD DAU Satpol PP dan 170 170 1.350.00 0.000 APBD DAU Satpol PP dan 170 170 1.350.00 0.000 APBD DAU Satpol PP dan Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara N O Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satua n Tahun 2023 Pencapaian SPM (Tahun 2024) Inisi asi Sumbe r Penda naan Instan si Pelaks ana Pencapaian SPM (Tahun 2025) Inisi asi Sumbe r Penda naan Instan si Pelaks ana Pencapaian SPM (Tahun 2026) Inisi asi Sumbe r Penda naan Instan si Pelaks ana Pener ima Reali sasi Mutu Layan an Realis asi Anggaran Pener ima Reali sasi Mutu Layan an Realis asi Anggaran Pener ima Reali sasi Mutu Layan an Realis asi AnggaranLayan an Layan an Layan an Dasar Dasar Dasar 123413 14 15 161718 1920 21 22 23 242526 2728 29 30 31 323334 3536 15 menit sejak diterimanya informasi/lapo ran sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/red kar) PK PK PK b Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, … dst.) doku men 3 3 3 1.347.32 3.366 APBD DAU Satpol PP dan PK 3 3 1.350.00 0.000 APBD DAU Satpol PP dan PK 3 3 1.350.00 0.000 APBD DAU Satpol PP dan PK c Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar & mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki unit 354 825 825 1.347.32 3.366 APBD DAU Satpol PP dan PK 825 825 1.350.00 0.000 APBD Satpol PP dan PK 825 825 1.350.00 0.000 APBD Satpol PP dan PK Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara N O Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satua n Tahun 2023 Pencapaian SPM (Tahun 2024) Inisi asi Sumbe r Penda naan Instan si Pelaks ana Pencapaian SPM (Tahun 2025) Inisi asi Sumbe r Penda naan Instan si Pelaks ana Pencapaian SPM (Tahun 2026) Inisi asi Sumbe r Penda naan Instan si Pelaks ana Pener ima Reali sasi Mutu Layan an Realis asi Anggaran Pener ima Reali sasi Mutu Layan an Realis asi Anggaran Pener ima Reali sasi Mutu Layan an Realis asi AnggaranLayan an Layan an Layan an Dasar Dasar Dasar 123413 14 15 161718 1920 21 22 23 242526 2728 29 30 31 323334 3536 air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, … dll.) d Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/ Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I) orang 243 253 253 1.347.32 3.366 APBD DAU Satpol PP dan PK 253 253 1.350.00 0.000 APBD Satpol PP dan PK 253 253 1.350.00 0.000 APBD Satpol PP dan PK e Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung) layan an 294 4117 4117 1.347.32 3.366 APBD DAU Satpol PP dan PK 4117 4117 1.350.00 0.000 APBD Satpol PP dan PK 4117 4117 1.350.00 0.000 APBD Satpol PP dan PK f Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami layan an 294 4117 4117 1.347.32 3.366 APBD DAU Satpol PP dan PK 4117 4117 1.350.00 0.000 APBD Satpol PP dan PK 4117 4117 1.350.00 0.000 APBD Satpol PP dan PK Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara N O Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM Satua n Tahun 2023 Pencapaian SPM (Tahun 2024) Inisi asi Sumbe r Penda naan Instan si Pelaks ana Pencapaian SPM (Tahun 2025) Inisi asi Sumbe r Penda naan Instan si Pelaks ana Pencapaian SPM (Tahun 2026) Inisi asi Sumbe r Penda naan Instan si Pelaks ana Pener ima Reali sasi Mutu Layan an Realis asi Anggaran Pener ima Reali sasi Mutu Layan an Realis asi Anggaran Pener ima Reali sasi Mutu Layan an Realis asi AnggaranLayan an Layan an Layan an Dasar Dasar Dasar 123413 14 15 161718 1920 21 22 23 242526 2728 29 30 31 323334 3536 luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran) Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara Tabel 3.2.6 Renaksi Penerapan SPM Bidang Sosial di Kabupaten Magelang 2024-2026 No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM satua n Capa ian Tahu n (202 3) Target SPM (2024) Inisi asi Penda naan Pelaksana Target SPM (2025) Inisi asi Penda naan Pelaksana Target SPM (2026) Inisi asi Penda naan Pelaksana Pener ima Laya nan Dasar Reali sasi Mutu Laya nan Reali sasi Anggaran Pener ima Laya nan Dasar Reali sasi Mutu Laya nan Reali sasi Anggaran Pener ima Laya nan Dasar Reali sasi Mutu Laya nan Reali sasi Anggaran 1 2 3 4 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Kabupaten/Kota 1 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial 748 414 414 603.744.102 APBD DAU DINSOS PPKBPPPA 500 500 650.000.00 0 APBD DAU DINSOS PPKBPPPA 500 500 650.000.000 APBD DAU DINSOS PPKBPPPA a Layanan Data dan Pengaduan orang 748 48 48 46.441.854 APBD DAU DINSOS PPKBPPPA 48 48 50.000.000 APBD DAU DINSOS PPKBPPPA 48 48 500.00.000 APBD DAU DINSOS PPKBPPPA b Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat orang 194 227 227 46.441.854 APBD DAU DINSOS PPKBPPPA 227 227 50.000.000 APBD DAU DINSOS PPKBPPPA 227 227 500.00.000 APBD DAU DINSOS PPKBPPPA c Penyediaan Permakanan orang 748 24 24 46.441.854 APBD DAU DINSOS PPKBPPPA 24 24 50.000.000 APBD DAU DINSOS PPKBPPPA 24 24 500.00.000 APBD DAU DINSOS PPKBPPPA d Penyediaan Sandang orang 28 24 24 46.441.854 APBD DAU DINSOS PPKBPPPA 24 24 50.000.000 APBD DAU DINSOS PPKBPPPA 24 24 500.00.000 APBD DAU DINSOS PPKBPPPA e Penyediaan Alat Bantu pcs 195 144 144 46.441.854 APBD DAU DINSOS PPKBPPPA 144 144 50.000.000 APBD DAU DINSOS PPKBPPPA 144 144 500.00.000 APBD DAU DINSOS PPKBPPPA f Penyediaan Perbekalan Kesehatan orang 1 24 24 46.441.854 APBD DAU DINSOS PPKBPPPA 24 24 50.000.000 APBD DAU DINSOS PPKBPPPA 24 24 500.00.000 APBD DAU DINSOS PPKBPPPA g Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial orang 194 414 414 46.441.854 APBD DAU DINSOS PPKBPPPA 414 414 50.000.000 APBD DAU DINSOS PPKBPPPA 414 414 500.00.000 APBD DAU DINSOS PPKBPPPA h Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar orang 32 251 251 46.441.854 APBD DAU DINSOS PPKBPPPA 251 251 50.000.000 APBD DAU DINSOS PPKBPPPA 251 251 500.00.000 APBD DAU DINSOS PPKBPPPA i Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau orang 2 8 8 46.441.854 APBD DAU DINSOS PPKBPPPA 8 8 50.000.000 APBD DAU DINSOS PPKBPPPA 8 8 500.00.000 APBD DAU DINSOS PPKBPPPA Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM satua n Capa ian Tahu n (202 3) Target SPM (2024) Inisi asi Penda naan Pelaksana Target SPM (2025) Inisi asi Penda naan Pelaksana Target SPM (2026) Inisi asi Penda naan Pelaksana Pener ima Laya nan Dasar Reali sasi Mutu Laya nan Reali sasi Anggaran Pener ima Laya nan Dasar Reali sasi Mutu Laya nan Reali sasi Anggaran Pener ima Laya nan Dasar Reali sasi Mutu Laya nan Reali sasi Anggaran 1 2 3 4 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan j Akses ke Layanan Pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan orang 8 6 6 46.441.854 APBD DAU DINSOS PPKBPPPA 6 6 50.000.000 APBD DAU DINSOS PPKBPPPA 6 6 500.00.000 APBD DAU DINSOS PPKBPPPA k Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga orang 29 24 24 46.441.854 APBD DAU DINSOS PPKBPPPA 24 24 50.000.000 APBD DAU DINSOS PPKBPPPA 24 24 500.00.000 APBD DAU DINSOS PPKBPPPA l Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga orang 26 16 16 46.441.854 APBD DAU DINSOS PPKBPPPA 16 16 50.000.000 APBD DAU DINSOS PPKBPPPA 16 16 500.00.000 APBD DAU DINSOS PPKBPPPA m Layanan Rujukan orang 55 74 74 46.441.854 APBD DAU DINSOS PPKBPPPA 74 74 50.000.000 APBD DAU DINSOS PPKBPPPA 74 74 500.00.000 APBD DAU DINSOS PPKBPPPA 2 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial orang 20 209 209 603.744.102 APBD DAU DINSOS PPKBPPPA 220 220 650.000.00 0 APBD DAU DINSOS PPKBPPPA 220 220 650.000.000 APBD DAU DINSOS PPKBPPPA a Layanan Data dan Pengaduan orang 20 33 33 50.312.008 APBD DAU DINSOS PPKBPPPA 33 33 54.166.667 APBD DAU DINSOSPPK BPPPA 33 33 54.166.667 APBD DAU DINSOS PPKBPPPA b Penyediaan layanan kedaruratan/lay anan reaksi cepat orang 33 33 50.312.008 APBD DAU DINSOS PPKBPPPA 33 33 54.166.667 APBD DAU DINSOSPPK BPPPA 33 33 54.166.667 APBD DAU DINSOS PPKBPPPA c Penyediaan Permakanan orang 20 33 33 50.312.008 APBD DAU DINSOS PPKBPPPA 33 33 54.166.667 APBD DAU DINSOSPPK BPPPA 33 33 54.166.667 APBD DAU DINSOS PPKBPPPA d Penyediaan Sandang orang 12 33 33 50.312.008 APBD DAU DINSOS PPKBPPPA 33 33 54.166.667 APBD DAU DINSOS PPKBPPPA 33 33 54.166.667 APBD DAU DINSOS PPKBPPPA e Penyediaan perbekalan kesehatan orang 8 8 50.312.008 DINSOS PPKBPPPA 8 8 54.166.667 DINSOS PPKBPPPA 8 8 54.166.667 DINSOS PPKBPPPA f Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual orang 18 209 209 50.312.008 APBD DAU DINSOS PPKBPPPA 209 209 54.166.667 APBD DAU DINSOS PPKBPPPA 209 209 54.166.667 APBD DAU DINSOS PPKBPPPA g Pemberian bimbingan sosial orang 10 64 64 50.312.008 APBD DAU DINSOS PPKBPPPA 64 64 54.166.667 APBD DAU DINSOS PPKBPPPA 64 64 54.166.667 APBD DAU DINSOS PPKBPPPA Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM satua n Capa ian Tahu n (202 3) Target SPM (2024) Inisi asi Penda naan Pelaksana Target SPM (2025) Inisi asi Penda naan Pelaksana Target SPM (2026) Inisi asi Penda naan Pelaksana Pener ima Laya nan Dasar Reali sasi Mutu Laya nan Reali sasi Anggaran Pener ima Laya nan Dasar Reali sasi Mutu Laya nan Reali sasi Anggaran Pener ima Laya nan Dasar Reali sasi Mutu Laya nan Reali sasi Anggaran 1 2 3 4 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 kepada keluarga anak terlantar h Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/ Bukti kepemilikan NIK orang 2 25 25 50.312.008 APBD DAU DINSOS PPKBPPPA 25 25 54.166.667 APBD DAU DINSOS PPKBPPPA 25 25 54.166.667 APBD DAU DINSOS PPKBPPPA i Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar orang 5 3 3 50.312.008 APBD DAU DINSOS PPKBPPPA 3 3 54.166.667 APBD DAU DINSOS PPKBPPPA 3 3 54.166.667 APBD DAU DINSOS PPKBPPPA j Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga orang 21 47 47 50.312.008 APBD DAU DINSOS PPKBPPPA 47 47 54.166.667 APBD DAU DINSOS PPKBPPPA 47 47 54.166.667 APBD DAU DINSOS PPKBPPPA k Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga orang 12 16 16 50.312.008 APBD DAU DINSOS PPKBPPPA 16 16 54.166.667 APBD DAU DINSOS PPKBPPPA 16 16 54.166.667 APBD DAU DINSOS PPKBPPPA l Layanan Rujukan orang 5 18 18 50.312.008 APBD DAU DINSOS PPKBPPPA 18 18 54.166.667 APBD DAU DINSOS PPKBPPPA 18 18 54.166.667 APBD DAU DINSOS PPKBPPPA 3 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti orang 538 1954 1954 603.744.102 APBD DAU DINSOS PPKBPPPA 2000 2000 650.000.00 0 APBD DAU DINSOS PPKBPPPA 2000 2000 650.000.000 APBD DAU DINSOS PPKBPPPA a Layanan Data dan Pengaduan orang 538 1954 1954 46.441.854 APBD DAU DINSOS PPKBPPPA 2000 2000 50.000.000 APBD DAU DINSOS PPKBPPPA 2000 2000 50.000.000 APBD DAU DINSOS PPKBPPPA b Penyediaan layanan kedaruratan/lay anan reaksi cepat orang 453 18 18 46.441.854 APBD DAU DINSOS PPKBPPPA 18 18 50.000.000 APBD DAU DINSOS PPKBPPPA 18 18 50.000.000 APBD DAU DINSOSPPK BPPPA c Penyediaan Permakanan orang 538 171 171 46.441.854 APBD DAU DINSOS PPKBPPPA 171 171 50.000.000 APBD DAU DINSOS PPKBPPPA 171 171 50.000.000 APBD DAU DINSOSPPK BPPPA d Penyediaan Sandang orang 15 17 17 46.441.854 APBD DAU DINSOS PPKBPPPA 17 17 50.000.000 APBD DAU DINSOS PPKBPPPA 17 17 50.000.000 APBD DAU DINSOSPPK BPPPA e Penyediaan Alat Bantu orang 1 25 25 46.441.854 APBD DAU DINSOS PPKBPPPA 25 25 50.000.000 APBD DAU DINSOS PPKBPPPA 25 25 50.000.000 APBD DAU DINSOSPPK BPPPA f Penyediaan Perbekalan Kesehatan orang 1 17 17 46.441.854 APBD DAU DINSOS PPKBPPPA 17 17 50.000.000 APBD DAU DINSOS PPKBPPPA 17 17 50.000.000 APBD DAU DINSOSPPK BPPPA g Pemberian orang 132 237 237 46.441.854 APBD DINSOS 237 237 50.000.000 APBD DINSOS 237 237 50.000.000 APBD DINSOSPPK Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM satua n Capa ian Tahu n (202 3) Target SPM (2024) Inisi asi Penda naan Pelaksana Target SPM (2025) Inisi asi Penda naan Pelaksana Target SPM (2026) Inisi asi Penda naan Pelaksana Pener ima Laya nan Dasar Reali sasi Mutu Laya nan Reali sasi Anggaran Pener ima Laya nan Dasar Reali sasi Mutu Laya nan Reali sasi Anggaran Pener ima Laya nan Dasar Reali sasi Mutu Laya nan Reali sasi Anggaran 1 2 3 4 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial DAU PPKBPPPA DAU PPKBPPPA DAU BPPPA h Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia Terlantar orang 9 45 45 46.441.854 APBD DAU DINSOS PPKBPPPA 45 45 50.000.000 APBD DAU DINSOS PPKBPPPA 45 45 50.000.000 APBD DAU DINSOSPPK BPPPA i Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/ Bukti kepemilikan NIK orang 0 3 3 46.441.854 APBD DAU DINSOS PPKBPPPA 3 3 50.000.000 APBD DAU DINSOS PPKBPPPA 3 3 50.000.000 APBD DAU DINSOSPPK BPPPA j Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar orang 2 5 5 46.441.854 APBD DAU DINSOS PPKBPPPA 5 5 50.000.000 APBD DAU DINSOS PPKBPPPA 5 5 50.000.000 APBD DAU DINSOSPPK BPPPA k Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga orang 9 17 17 46.441.854 APBD DAU DINSOS PPKBPPPA 17 17 50.000.000 APBD DAU DINSOS PPKBPPPA 17 17 50.000.000 APBD DAU DINSOSPPK BPPPA l Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga orang 10 16 16 46.441.854 APBD DAU DINSOS PPKBPPPA 16 16 50.000.000 APBD DAU DINSOSPPK BPPPA 16 16 50.000.000 APBD DAU DINSOS PPKBPPPA m Layanan Rujukan orang 12 6 6 46.441.854 APBD DAU DINSOS PPKBPPPA 6 6 50.000.000 APBD DAU DINSOSPPK BPPPA 6 6 50.000.000 APBD DAU DINSOS PPKBPPPA 4 Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial orang 75 56 56 603.744.102 APBD DAU DINSOS PPKBPPPA 75 75 650.000.00 0 APBD DAU DINSOSPPK BPPPA 75 75 650.000.000 APBD DAU DINSOS PPKBPPPA a Layanan Data dan Pengaduan orang 18 33 33 50.312.008 APBD DAU DINSOS PPKBPPPA 50 50 54.166.667 APBD DAU DINSOSPPK BPPPA 50 50 54.166.667 APBD DAU DINSOS PPKBPPPA b Penyediaan layanan kedaruratan/lay anan reaksi orang 10 33 33 50.312.008 APBD DAU DINSOS PPKBPPPA 50 50 54.166.667 APBD DAU DINSOSPPK BPPPA 50 50 54.166.667 APBD DAU DINSOS PPKBPPPA Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM satua n Capa ian Tahu n (202 3) Target SPM (2024) Inisi asi Penda naan Pelaksana Target SPM (2025) Inisi asi Penda naan Pelaksana Target SPM (2026) Inisi asi Penda naan Pelaksana Pener ima Laya nan Dasar Reali sasi Mutu Laya nan Reali sasi Anggaran Pener ima Laya nan Dasar Reali sasi Mutu Laya nan Reali sasi Anggaran Pener ima Laya nan Dasar Reali sasi Mutu Laya nan Reali sasi Anggaran 1 2 3 4 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 cepat c Penyediaan Permakanan orang 38 33 33 50.312.008 APBD DAU DINSOS PPKBPPPA 50 50 54.166.667 APBD DAU DINSOSPPK BPPPA 50 50 54.166.667 APBD DAU DINSOS PPKBPPPA d Penyediaan Sandang orang 32 33 33 50.312.008 APBD DAU DINSOS PPKBPPPA 50 50 54.166.667 APBD DAU DINSOSPPK BPPPA 50 50 54.166.667 APBD DAU DINSOS PPKBPPPA e Penyediaan Perbekalan Kesehatan orang 1 33 33 50.312.008 APBD DAU DINSOS PPKBPPPA 50 50 54.166.667 APBD DAU DINSOSPPK BPPPA 50 50 54.166.667 APBD DAU DINSOS PPKBPPPA f Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial orang 75 33 33 50.312.008 APBD DAU DINSOS PPKBPPPA 50 50 54.166.667 APBD DAU DINSOSPPK BPPPA 50 50 54.166.667 APBD DAU DINSOS PPKBPPPA g Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis orang 16 51 51 50.312.008 APBD DAU DINSOS PPKBPPPA 51 51 54.166.667 APBD DAU DINSOSPPK BPPPA 51 51 54.166.667 APBD DAU DINSOS PPKBPPPA h Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan orang 1 3 3 50.312.008 APBD DAU DINSOS PPKBPPPA 3 3 54.166.667 APBD DAU DINSOSPPK BPPPA 3 3 54.166.667 APBD DAU DINSOS PPKBPPPA i Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar orang 2 5 5 50.312.008 APBD DAU DINSOS PPKBPPPA 5 5 54.166.667 APBD DAU DINSOSPPK BPPPA 5 5 54.166.667 APBD DAU DINSOS PPKBPPPA j Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga orang 70 47 47 50.312.008 APBD DAU DINSOS PPKBPPPA 47 47 54.166.667 APBD DAU DINSOSPPK BPPPA 47 47 54.166.667 APBD DAU DINSOS PPKBPPPA k Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga orang 57 56 56 50.312.008 APBD DAU DINSOS PPKBPPPA 56 56 54.166.667 APBD DAU DINSOSPPK BPPPA 56 56 54.166.667 APBD DAU DINSOS PPKBPPPA l Layanan Rujukan orang 13 8 8 50.312.008 APBD DAU DINSOS PPKBPPPA 8 8 54.166.667 APBD DAU DINSOSPPK BPPPA 8 8 54.166.667 APBD DAU DINSOS PPKBPPPA 5 Perlindungan orang 456 462 462 492,458,000 APBD DINSOS 462 462 507,926,00 APBD DINSOSPPK 462 462 507,926,000 APBD DINSOS Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara No Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM satua n Capa ian Tahu n (202 3) Target SPM (2024) Inisi asi Penda naan Pelaksana Target SPM (2025) Inisi asi Penda naan Pelaksana Target SPM (2026) Inisi asi Penda naan Pelaksana Pener ima Laya nan Dasar Reali sasi Mutu Laya nan Reali sasi Anggaran Pener ima Laya nan Dasar Reali sasi Mutu Laya nan Reali sasi Anggaran Pener ima Laya nan Dasar Reali sasi Mutu Laya nan Reali sasi Anggaran 1 2 3 4 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota DAU PPKBPPPA 0 DAU BPPPA DAU PPKBPPPA a Penyediaan Permakanan orang 260 462 462 168,032,000 APBD DAU DINSOS PPKBPPPA 462 462 168.000.00 0 APBD DAU DINSOSPPK BPPPA 462 462 168.000.000 APBD DAU DINSOS PPKBPPPA b Penyediaan Sandang orang 120 150 150 73,950,000 APBD DAU DINSOS PPKBPPPA 150 150 73.950.000 APBD DAU DINSOSPPK BPPPA 150 150 73.950.000 APBD DAU DINSOS PPKBPPPA c Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi unit 30 12 12 88.600.000 APBD DAU DINSOS PPKBPPPA 12 12 88.600.000 APBD DAU DINSOSPPK BPPPA 12 12 88.600.000 APBD DAU DINSOS PPKBPPPA d Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan orang 20 150 150 72.900.000 APBD DAU DINSOS PPKBPPPA 150 150 72.900.000 APBD DAU DINSOSPPK BPPPA 150 150 72.900.000 APBD DAU DINSOS PPKBPPPA e Pelayanan Dukungan Psikososial orang 4 395 395 88,976,000 APBD DAU DINSOS PPKBPPPA 395 395 104.476.00 0 APBD DAU DINSOSPPK BPPPA 395 395 104.476.000 APBD DAU DINSOS PPKBPPPA Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 214 tentang Pemerintahan Daerah pasal 18 mengamanatkan bahwa Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Amanat dalam Undang-Undang ini merupakan bukti keseriusan pemerintah agar memperhatikan target yang ada dalam SPM menjadi prioritas pembangunan di Daerah. Dokumen perencanaan Daerah bersifat sistematik dan berjenjang mulai dari RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA Perangkat Daerah sampai ke penjabaran operasionalnya Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah. Sistematik ini dimaksud antar-dokumen saling terkait dan saling mempengaruhi. Satu sub sistem perencanaan berubah yang lain akan mengikuti perubahan, sedangkan berjenjang dimulai dari filsafat perencanaan jangka panjang yang dijadikan arahan untuk aksi implementasi di jangka pendek/tahunan. Untuk itu, Rencana Aksi Penerapan SPM ini tidak hanya berakhir pada satu tatanan teks perencanaan saja, namun untuk mewujudkannya perlu proses integrasi pada tahapan dokumen perencanaan selanjutnya, sehingga Rencana Aksi Penerapan SPM ini mampu berjalan sesuai dengan yang direncanakan, maka perlu ada integrasi dalam proses perencanaan berikutnya melalui:
  1. 1.Upaya pemenuhan SPM pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dipastikan menjadi isu strategis Daerah, baik dalam perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun yang sifatnya tahunan.
  2. 2.Integrasi rencana pemenuhan SPM pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat dilakukan pada saat perumusan:
63. a.Gambaran umum kondisi Daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian kebutuhan dasar oleh Pemerintah Daerah.
64. b.Gambaran pengelolaan keuangan Daerah serta kerangka pendanaan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
65. c.Permasalahan dan isu strategis Daerah, khususnya dikaitkan dengan isu pemenuhan kebutuhan dasar untuk setiap Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar.
66. d.Strategi, arah kebijakan dan progam pembangunan Daerah, khususnya dikaitkan dengan strategi Pemerintah Daerah dalam menyusun arah kebijakan dan merumuskan program dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
67. e.Kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program Perangkat Daerah dan pendanaan yang diperuntukkan dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
68. f.Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
  1. 3.Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dapat dilakukan pada saat perumusan:
69. a.Gambaran umum kondisi Daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan dan pencapaian program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
70. b.Kerangka ekonomi dan keuangan Daerah, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
71. c.Sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, khususnya untuk memastikan capaian pemenuhan kebutuhan dasar dalam rencana kerja tahunan.
72. d.Rencana kerja dan pendanaan Daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
73. e.Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
  1. 4.Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan: Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
74. a.Gambaran layanan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan capaian dan pemenuhan kebutuhan dasar.
75. b.Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapi Perangkat Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
76. c.Tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
77. d.Strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
78. e.Rencana program dan kegiatan serta pendanaan, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
79. f.Kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
  1. 5.Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
80. a.Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
81. b.Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
82. c.Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
  1. 6.Integrasi Renaksi Penerapan SPM ke dalam Penggaggaran Daerah Integrasi SPM ke dalam perencanaan dan penganggaran juga termasuk sinkronisasi target SPM antar dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, RENSTRA, RKPD, RENJA) dioperasionalkan semua dokumen tersebut ke dalam Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai instrument rencana pembangunan tahunan Daerah selanjutnya melahirkan RAPBD yang setiap tahun disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif. Dokumen penganggaran tahunan Daerah meliputi:
83. a.Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
84. b.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
85. c.Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagai dasar. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara Untuk memastikan bahwa target dan sasaran pemenuhan layanan dasar SPM di Daerah terpenuhi, maka perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap triwulan. Dalam hal ini kegiatan pemantauan lebih terfokus pada kegiatan yang akan dilaksanakan. Pemantauan dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara regular berdasarkan indikator tertentu, dengan maksud untuk mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlansung sesuai dengan perencaaan dan prosedur yang telah disepakati. Indikator pemantauan mencakup esensi aktivitas dan target yang ditetapkan pada waktu perencanaan program. Apabila pemantauan dilakukan dengan baik akan bermanfaat dalam memastikan pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya dan sesuai pedoman serta perencanaan program. Pemantauan tersebut diharapkan memberikan informasi kepada pengelola program apabila terjadi hambatan, penyimpangan dan masukan dalam melakukan evaluasi. Secara prinsip, pemantauan dilakukan guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana, apakah tercapai atau tidak. Bila ditemukan penyimpangan atau kelambanan maka segera dibenahi sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan targetnya. Jadi, hasil ini akan menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya. Fokus pelaksanaan pemantauan pada saat pelaksanaan program dan kegiatan pencapaian SPM adalah sebagai berikut:
  1. 1.perencanaan, dalam hal perencanaan, pemantauan dilakukan untuk memastikan bahwa rencana program dan kegiatan yang akan diselenggarakan telah mendapatkan masukan dari berbagai pihak dan telah diketahui bersama- sama, sehingga konsep yang akan dilakukan terbuka;
  2. 2.pelaksanaan Kegiatan, untuk memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan telah dilaksanakan dengan baik. Ukuran untuk pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan melihat tingkat ketepatan;
  3. 3.waktu pelaksanaan, penggunaan anggaran sesuai dengan yang direncanakan dan memastikan apakah pihak-pihak terkait pada awal perencanaan ikut berpartisipasi di dalamnya;
  4. 4.penggunaan Sumber Daya, untuk memastikan apakah dalam penggunaan sumber daya sudah cukup baik. Dalam hal ini pemantauan sumber daya dapat dilakukan dengan menggunakan indikator sumber daya manusia yang ditetapkan dalam perencanaan dapat menjalankan tugasnya atau tidak. Berbagai perlengkapan dan peralatan yang menunjang kegiatan apakah digunakan dengan baik, tidak ada pemborosan atau penggunaan berlebihan;
  5. 5.penyampaian Perkembangan Hasil, pemantuan dilakukan dengan memastikan bahwa pada setiap unit yang diberikan tanggung jawab selalu memberikan laporan rutin kepada pimpinan unitnya sebagai penanggung jawab pelaksanaan program dan kegiatan. Waktu dan media pelaporan menjadi kesepakatan bersama dan dijadikan sebagai bukti pada saat pelaksanaan pemantauan;
  6. 6.pelaku Kegiatan, apakah masing-masing penanggung jawab kegiatan sudah berperan sesuai kesepakatan. Pemantauan dilakukan untuk memastikan apakah pihak terkait telah dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain kelompok masyarakat, LSM, instansi antar pemerintah, donor, dan lainnya sesuai yang disepakati. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara Adanya pelaksanaan pemantauan ini memiliki fungsi yang baik dalam mengontrol Penerapan SPM yang mempunyai empat fungsi, yaitu:
86. a.ketaatan/compliance, pemantauan menentukan apakah tindakan administrator, staf, dan semua yang terlibat mengikuti standar dan prosedur yang telah ditetapkan.
87. b.pemeriksaan/auditing, pemantauan menetapkan apakah sumber dan layanan yang diperuntukkan bagi pihak tertentu (target) telah mencapai mereka.
88. c.laporan/accounting, pemantauan menghasilkan informasi yang membantu “menghitung” hasil perubahan sosial dan masyarakat sebagai akibat implementasi kebijaksanaan sesudah periode waktu tertentu.
89. d.penjelasan/explanation, pemantauan menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijaksanaan dan mengapa antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak cocok. Evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program. Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama diwaktu dan tempat lainnya. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai terhadapoutput. Evaluasi bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode sesuai dengan tahapan Penerapan SPM. Dalam pelaksanaan evaluasi terhadap pencapaian SPM di Kabupaten Magelang, maka indikator utama yang digunakan adalah indikator SPM itu sendiri yang ada pada masing-masing urusan, dengan membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditentukan sebesar 100% dengan kategori tercapai atau tidak. Jika target indikator dalam SPM tidak tercapai, maka dapat dicrosscheck apa penyebab tidak tercapai. Ini dapat dilakukan dengan memeriksa kembali apa yang direncanakan baik dari sisi kegiatan, anggaran maupun sasaran sudah terlaksana semua atau tidak. Perkiraan tidak tercapai juga sebenarnya sudah dapat terdeteksi berdasarkan hasil Pemantauan pada saat pelaksanaan program dan kegiatan. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perlu melakukan identifikasi kemungkinan terhadap permasalahan, antara lain:
90. a.Kebijakan Daerah. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek kebijakan antara lain: 1) Apa saja kebijakan Daerah yang terkait secara langsung maupun tidak dalam pelaksanaan SPM? 2) Apakah kebijakan Daerah mendukung atau sebaliknya malah menghambat pemberian layanan dasar kepada masyarakat? 3) Adakah di antara kebijakan yang dibuat Pemda bertentangan dengan kebijakan atau regulasi di atasnya? 4) Sumber Daya Manusia (SDM)Pelaksana Layanan Dasar. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek SDM antara lain: (a) Berapa jumlah SDM pemberi layanan dasar pada masing-masing bidang SPM? (b) Bagaimana kualifikasi SDM pelaksana layanan yang dimiliki, apakah sudah sesuai standar teknis atau belum? Berapa banyak jumlah SDM pada masing-masing kategori tersebut? (c) Bagaimana Daerah merespon permasalahan pada aspek SDM untuk memastikan Pelayanan Dasar diberikan kepada seluruh warga negara calon penerima dengan standar mutu minimal sesuai perundangan? (d) Jika dibutuhkan pelatihan untuk peningkatan SDM, pelatihan apa yang paling dibutuhkan dan berapa SDM yang akan dilibatkan?
91. b.Koordinasi. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek koordinasi antara lain: 1) Apakah tim penerapan SPM telah terbentuk? 2) Bagaimana pola koordinasi antar lembaga pengampu perencanaan dan penganggaran, pengadministrasian pembangunan, dan Perangkat Daerah Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara pelaksana Pelayanan Dasar (SPM) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Apakah di sektor koordinasi level ini masih terdapat masalah? Apa saja masalah utama yang timbul? Dan apa alternatif solusi yang mungkin dilakukan? 3) Jika ada kerjasama Daerah yang dilakukan dalam melaksanakan pemenuhan SPM, apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi? 4) Bagaimana hubungan antar level pemerintahan (Daerah dan pusat) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi? 5) Bagaimana hubungan Pemerintah Daerah dengan lembaga nonpemerintah yang memberikan layanan dasar (SPM) di Daerah? apakah ada masalah di level hubungan lintas kelembagaan dan koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
92. c.Manajemen Kerja. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek manajemen kerja antara lain: 1) Apakah terdapat masalah di level manajemen kerja untuk menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi? 2) Terkait proses penerapan SPM mulai dari pembentukan tim penerapan, proses pendataan, penghitungan kebutuhan, perencanaan, sampai dengan pelaksanaan SPM, apa ada problem manajemen yang membuat penerapan SPM jadi terhambat? 3) Dalam hal teknis pekerjaan kegiatan sarana dan prasarana SPM, apa masalah utama yang dihadapi? Apakah lelang pekerjaan masih jadi salah satu masalah? Atau apa masalah paling utama di sektor ini dan bagaimana persoalan tersebut dapat diatasi?
93. d.Pendanaan. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek pendanaan antara lain: 1) Apakah Pemerintah Daerah memiliki kapasitas pendanaan yang memadai untuk melaksanakan pemenuhan SPM bagi seluruh calon penerimanya? 2) Bagaimana Pemerintah Daerah menyusun strategi dan membuat pola pendistribusian alokasi anggaran untuk tiap bidang SPM? apakah ada pengutamaan dan prioritas berdasarkan periodisasi tahun anggaran? 3) Atau apakah pendanaan SPM diberikan kepada seluruh bidang secara pariabel, bergantung penghitungan kebutuhan anggaran tiap layanannnya? Sebaliknya, ataukah penghitungan kebutuhan anggaran tidak menjadi patokan dalam pengalokasian anggaran tiap bidang SPM? Perangkat Daerah kemudian mencocokkan distribusi anggaran kepada tiap layanan berdasarkan alokasi yang ditetapkan? 4) Bagaimana kontribusi dana transfer dari pemerintah pusat dalam melaksanakan pemenuhan SPM? Bagaimana proporsinya jika dibandingkan dengan APBD murni dalam memenuhi target pelaksanaan SPM? Terkait dana transfer ini, bidang SPM apa yang dirasa membutuhkan dukungan anggaran paling besar? Dan mengapa? 5) Apakah ada sumber dana nonpemerintah yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah dalam memenuhi pemberian layanan (SPM) kepada warganya? 6) Jika ada, dari instansi mana saja dan berapa besar anggaran nonpemerintah yang termanfaatkan, serta berimbas pada berapa banyak warga yang terlayani? 7) Jika dapat dihitung proporsi pelayanan layanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan lembaga nonpemerintah, berapa besar Pelayanan Dasar kepada masyarakat yang diberikan oleh masing-masing lembaga? Lalu berapa total cakupan layanan kepada masyarakat dengan menghitung kontribusi dari keduanya? Evaluasi pencapaian indikator SPM dilakukan dengan menggunakan tabel dasar yang ada dalam Rencana Aksi sebagai berikut: Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara Tabel 4.1 Evaluasi pencapaian indikator SPM No Jenis Pelayanan Dasar Mutu Layanan Dasar Indikator SPM Satuan Target Realisasi Presentase Capaian Permasalahan 123456789 Penilaian terhadap Evaluasi merupakan tahapan yang berkaitan erat dengan kegiatan pemantauan, karena kegiatan evaluasi dapat menggunakan data yang disediakan melalui kegiatan pemantauan. Dalam merencanakan suatu kegiatan hendaknya evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sehingga dapat dikatakan sebagai kegiatan yang lengkap. Evaluasi diarahkan untuk mengendalikan dan mengontrol ketercapaian tujuan. Evaluasi berhubungan dengan hasil informasi tentang nilai serta memberikan gambaran tentang manfaat suatu kebijakan. Istilah evaluasi ini berdekatan dengan penafsiran, pemberian angka dan penilaian. Dengan demikian, pemantauan dan evaluasi dibuat dengan tujuan sebagai media untuk belajar dari pengalaman, maka pada prinsipnya semakin banyak pihak yang melakukan pemantauan dan evaluasi akan semakin membaik. Namun demikian,stakeholder terkait yang paling merasakan dampak program yang harus menjadi pengendali proses pemantauan dan evaluasi dan berhak menentukan siapa saja yang perlu dilibatkan. 4.2 Pelaporan Pelaksanaan Renaksi Penerapan SPM Mengacu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Gubernur, Bupati/Walikota menyampaikan laporan SPM secara triwulan melalui aplikasi berbasis web (e-SPM): https://spm.bangda.kemendagri.go.id Analisis capaian SPM mengacu pada materi utama pencapaian SPM dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, dilakukan terhadap capaian Penerapan SPM, anggaran yang dialokasikan oleh Daerah dan permasalahan dalam usaha pemenuhan SPM.
94. a.Indeks Pencapaian SPM. Bagian ini akan menganalisis gap Indeks Pencapaian SPM dengan menganalisis terfokus terhadap: 1) Analisis gap atas identifikasi dari kondisi eksisting dan target pemenuhan Indeks Pencapaian pada tiap tahun penerapan SPM; 2) Capaian target dianalisis dengan melihat capaian hasil pelaksanaan; dan 3) SPM atas target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
95. b.Anggaran SPM. Bagian ini akan menganalisis alokasi anggaran pada tiap Penerapan SPM dengan menganalisis terfokus terhadap: 1) Bagaimana menyusun prioritas anggaran pembangunan? 2) Bagaimana SPM diposisikan? 3) Berapa alokasi anggaran pada tiap bidang SPM? Apakah anggaran SPM yang dialokasikan sesuai dengan penghitungan kebutuhan dan dapat menjawab permasalahan utama SPM? 4) Apakah alokasi yang diberikan cukup untuk memastikan pemenuhan Indeks Pencapaian SPM terhadap penerima layanan dan mutu layanan, terutama dalam mencapai targetoutput pada tiap kegiatan pemenuhan SPM? 5) Dengan memilah alokasi SPM pada program, kegiatan dan sub kegiatan, berapa proporsi anggaran utama dan pendukung pada tiap bidang SPM?
96. c.Permasalahan SPM. Bagian ini akan menganalisis permasalahan dalam melaksanakan penerapan dan pemenuhan Indeks Pencapaian SPM dengan menganalisis terfokus terhadap: 1) Mengapa terdapat gap dalam pemenuhan SPM di Daerah? 2) Apa saja permasalahan yang dihadapi dalam tiap tahapan penerapan SPM? 3) Mengapa masalah tersebut terjadi dan apa solusi yang diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut? Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara Capaian pada tiap bidang urusan pemerintahan wajib Pelayanan Dasar pada SPM di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang fgfvvmasih rendah yang diakibatkan kurang memahaminya Perangkat Daerah terkait penerapan SPM Daerah terhadap pemenuhan Pelayanan Dasar yang dibutuhan masyarakat. Renaksi Penerapan SPM menjadi strategi dalam pencapaian pemenuhan SPM, yang memuat program, kegiatan dan subkegiatan, penerima dan Mutu Payanan Dasar serta sumber pendanaan yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah dalam rangka pemenuhan SPM selama 3 (tiga) tahun ke depan. 5.2 Saran
  1. 1.Perlu sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, untuk pemahaman terhadap kewenangan pemenuhan pencapaian SPM di Kabupaten Magelang.
  2. 2.Perlu penguatan tim penerapan SPM Kabupaten Magelang berkaitan dengan nomenklatur program, kegiatan, subkegiatan sebagaimana yang tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5- 1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
  3. 3.Tim penerapan SPM Kabupaten Magelang secepatnya mengoordinasikan rencana aksi Daerah yang diprakarsai oleh bagian pemerintahan, guna pemenuhan SPM dan memastikan ketersediaan anggaran pemenuhan Pelayanan Dasar dalam APBD setiap tahun melalui perencanaan dan penganggaran.
  4. 4.Perlu bimbingan kepada tim penerapan SPM dalam pelaporan SPM sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, untuk pemahaman terhadap kewenangan pemenuhan pencapaian SPM di Kabupaten Magelang, pelaporan secara triwulanan yang di laporkan ke dalam Aplikasi e-SPM yaitu: https://spm.bangda. kemendagri.go.id/pemda/home/login.
  5. 5.Perlu adanya skema pembiayaan yang mendukung Penerapan SPM melalui KerjasamaCorporate Social Responsbility dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Demikian Rencana Aksi Penerapan SPM ini dibuat, semoga bermanfaat untuk percepatan penerapan dan peningkatan Indeks pencapaian SPM di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang. Pj. BUPATI MAGELANG, ttd SEPYO ACHANTO Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ${ttd} RATNA YULIANTY, S.H., M.H. Pembina Tingkat I NIP. 196807301997032003 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…