DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2025

Nomor: 13
Tahun: 2025
Ditetapkan: 12 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 Yang Meliputi Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 bertujuan untuk: a. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat; b. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan; dan c. meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintah daerah yang efisien, efektif dan terpadu, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, perlu melakukan perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah;
c.bahwa untuk memberikan landasan dan menjamin kepastian hukum perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2025 perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir SALINAN dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan dan Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Magelang.
5.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Magelang.
6.Kementerian adalah Kementerian Dalam Negeri.
7.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Magelang.
8.Inspektorat Provinsi adalah Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.
9.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Magelang.
10.Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah dokumen yang menjadi acuan bagi kementerian dan lembaga pemerintahan non kementerian, serta Pemerintah Daerah dalam merencanakan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
11.Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12.Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
13.Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai fungsi dan kewenanganya yang meliputi Inspektorat Jendral Kementerian, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat.

Pasal 2

Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 bertujuan untuk:

a.mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat;
b.meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan; dan
c.meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP.

Pasal 3

(1)Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 meliputi:
1. a.sasaran pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. b.fokus pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disusun berbasis prioritas dan risiko; dan
3. c.jadwal pelaksanaan pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
(2)Sasaran Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan sesuai dengan tema rencana kerja pemerintah tahun 2025 yaitu akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
(3)Fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun berbasis prioritas dan risiko.
(4)Jadwal pelaksanaan pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan yang merupakan acuan bagi kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh masing-masing APIP di Daerah Tahun 2025.
(5)Program Kerja Pengawasan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

(1)Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dijabarkan dalam bentuk pembinaan dan pengawasan Bupati terhadap Perangkat Daerah.
(2)Uraian Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

(1)Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan.
(2)Tindak lanjut hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan hasil pengawasan.
(3)Wakil Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 6

Pelaksanaan Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 dibebankan pada:

a.anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
b.sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang. Ditetapkan di Kota Mungkid pada tanggal 12 Februari 2025 Pj. BUPATI MAGELANG, ttd SEPYO ACHANTO Diundangkan di Kota Mungkid pada tanggal 12 Februari 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG, ttd ADI WARYANTO BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025 NOMOR 13... LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025 URAIAN PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025 Pembinaan dan Pengawasan Bupati terhadap Perangkat Daerah dilakukan oleh Inspektorat, dengan fokus:

1.Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan terhadap program, kegiatan, sub kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 dengan sasaran diarahkan sesuai dengan tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yaitu Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjjtan. Selain itu Fokus Pembinaan dan Pengawasan disusun berbasis prioritas dan risiko dengan memperhatikan Asta Cita yang merupakan prioritas nasional Tahun 2025. Pengawasan prioritas Daerah yang memiliki risiko dan daya ungkit tinggi untuk meningkatkan pertumbuhan daerah

a.Pelaksanaan pengawasan prioritas Daerah dilakukan terhadap program, kegiatan, sub kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan/atau rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, seperti: 1) pengendalian inflasi daerah; 2) investasi dan pelayanan publik; 3) penanganan stunting; dan 4) swasembada pangan.
b.Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dilakukan dalam bentuk: 1) pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau 2) pemeriksaan kinerja.
1. 2.Pengawasan Tata Kelola Pemerintahan melalui pelaksanaan Monitoring Centre of Prevention (MCP):
a.Perencanaan NO TOPIK SASARAN FOKUS 1 2 3 4
1. 1.Pengawasan Dokumen RKPD dan Pokok Pikiran Kesesuaian RPKD dan Pokok Pikiran dengan RPJMD
a.Kelengkapan dokumen pendukung rancangan RKPD dan usulan pokok pikiran
b.Kesesuaian RKPD dan Pokok Pikiran dengan RPJMD
c.Penyajian substansi rancangan RKPD dan Pokok Pikiran
d.Kesesuaian nama program, pagu dana, indikator dan target kinerja, lokasi, kelompok sasaran penerima
e.Manfaat per program/kegiatan dan pokok pikiran terhadap pembangunan Daerah
1. 2.Pencegahan Korupsi pada Penyaluran Bantuan Keuangan Pemeriksaan Tujuan Tertentu penyaluran Keuangan
a.Penyaluran bantuan keuangan sesuai ketentuan terkait Permendagri Nomor 77 Tahun 2020
b.Kelengkapan dokumen pengajuan bantuan keuangan, antara lain mencakup: 1) Kelengkapan surat permohonan dan proposal 2) Proses evaluasi yang dilakukan TAPD terhadap usulan yang diajukan 3) Adanya Pakta Integritas 4) Tercatat dalam DTKS dan memenuhi kriteria tidak mampu dan penghasilan rendah 5) Tidak ada penggelembungan anggaran, sesuai dengan sasaran dan kebutuhan, tidak ada konflik kepentingan, bukan merupakan penyaluran fiktif. NO TOPIK SASARAN FOKUS 1 2 3 4
1. 3.Pencegahan Korupsi pada Penyaluran Hibah Pemeriksaan Tujuan Tertentu penyaluran Hibah
a.Penyaluran hibah sesuai ketentuan terkait antara lain Permendagri Nomor 77 Tahun 2020
b.Kelengkapan dokumen pengajuan hibah, antara lain mencakup: 1) Dilengkapi surat permohonan dan proposal 2) Diberikan kepada instansi yang berhak mendapatkan hibah 3) Pakta Integritas 4) Tidak ada penggelembungan anggaran, sesuai dengan sasaran dan kebutuhan, tidak ada konflik kepentingan, bukan merupakan penyaluran fiktif
1. 4.Pencegahan Korupsi pada Penyaluran Bantuan Sosial Tujuan Tertentu pada penyaluran bantuan sosial
a.Penyaluran bantuan sosial sesuai ketentuan terkait antara lain Permendagri Nomor 77 Tahun 2020
b.Kelengkapan dokumen pengajuan bantuan sosial, antara lain mencakup: 1) Dilengkapi surat permohonan dan proposal 2) Diberikan kepada organisasi diakui 3) Pengusul dan Penerima merupakan pihak yang sama 4) Pakta Integritas 5) Tercatat dalam DTKS dan memenuhi kriteria tidak mampu dan penghasilan rendah 6) Tidak menerima bantuan lain 7) Bukan pendamping sosial PKH
c.Tidak ada penggelembungan anggaran, sesuai dengan sasaran dan kebutuhan, tidak ada konflik kepentingan, bukan merupakan penyaluran fiktif
b.Penganggaran NO TOPIK SASARAN FOKUS 1 2 3 4
1. 1.Reviu Standar Harga Satuan Penyusunan Standar Harga Satuan yang tepat waktu dan efektif mencegah terjadinya penggelembungan harga
a.Adanya Tim Lintas Perangkat Daerah sebagai Penyusun Standar Harga Satuan
b.Adanya sinergi bersama instansi terkait (BPS, Bank Indonesia, dst)
c.Penyusunan Standar Harga Satuan dilakukan berdasarkan evaluasi nilai pasar dan beberapa pembanding berdasarkan kondisi terkini
d.Kelengkapan Standar Harga Satuan sesuai dengan anggaran pemerintah Daerah
e.Ketepatan waktu pengesahan Standar Harga Satuan sesuai ketentuan
f.Standar Harga Satuan disahkan oleh pihak yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan
g.Implementasi Standar Harga Satuan dalam penatausahaan keuangan Daerah
1. 2.Reviu Analisis Standar Biaya Penyusunan Analisis Standar Biaya berdasarkan kebutuhan anggaran pemerintah daerah
a.Adanya Tim Penyusun Analisis Standar Biaya
b.Kelengkapan Analisis Standar Biaya berdasarkan kebutuhan anggaran pemerintah Daerah dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa
c.Kesesuaian Analisis Standar Biaya berdasarkan ketentuan yang diatur oleh kementerian teknis
d.Ketepatan waktu pengesahan Analisis Standar Biaya sesuai ketentuan
d.Analisis Standar Biaya disahkan oleh pihak yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan
e.Implementasi Analisis Standar Biaya pada perencanaan dan penatausahaan keuangan Daerah NO TOPIK SASARAN FOKUS 1 2 3 4
1. 3.Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Reviu terhadap penyusunan dokumen rencana keuangan (tahunan) berdasarkan pagu anggaran, renja, standar biaya serta memenuhi kaidah perencanaan penganggaran
a.Kesesuaian RKA dengan Renja dan informasi kinerja
b.Kesesuaian total pagu anggaran dengan total pagu alokasi
c.Kesesuaian rincian sumber dana RKA
d.Kesesuaian alokasi anggaran dengan pokok kebijakan belanja
e.Kelayakan anggaran untuk menghasilkan output kegiatan
f.Kepatuhan penerapan standar biaya
g.Kesesuaian akun dan hal-hal yang harus dialokasikan dalam RKA termasuk yang harus dibatasi
h.Alokasi anggaran honorarium tim
i.Alokasi anggaran yang bersumber dari hibah atau pinjaman
1. 4.Audit Penggunaan Anggaran Honorarium dan Perjalanan Dinas Pencegahan terjadinya penggunaan anggaran honorarium dan perjalanan dinas yang fiktif dan/ atau berpotensi terjadinya kerugian keuangan negara
a.Adanya perencanaan dan petunjuk operasional kegiatan terkait dengan penggunaan honorarium dan perjalanan dinas
b.Penggunaan anggaran honorarium dan perjalanan dinas (besaran) sesuai dengan standar biaya yang berlaku
c.Ketepatan waktu terhadap pertanggungjawaban anggaran honorarium dan perjalanan dinas Catatan: Honorarium yang dimaksud antara lain honorarium kepada tenaga honorer dan pihak eksternal Pemda. Audit perjalanan dinas difokuskan pada utamanya 3 Perangkat Daerah dengan anggaran perjalanan dinas terbesar.
d.Kelengkapan dokumen terhadap pertanggungjawaban anggaran honorarium dan perjalanan dinas sesuai ketentuan berlaku
e.Penggunaan anggaran honorarium dan perjalanan dinas diberikan kepada pihak- pihak sesuai dengan yang telah ditetapkan NO TOPIK SASARAN FOKUS 1 2 3 4
f.Anggaran honorarium dan perjalanan dinas diberikan kepada pihak-pihak yang benar- benar telah melaksanakan kegiatan dengan besaran sesuai dengan ketentuan/standar biaya masing- masing pemerintah Daerah
c.Pengadaan Barang dan Jasa NO. TOPIK SASARAN FOKUS 1 2 3 4
1. 1.Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Strategis Pencegahan korupsi pada pengadaan Barang dan Jasa Strategis (kegiatan pengadaan barang dan jasa yang merupakan proyek strategis Daerah) Yang dimaksud proyek strategis daerah memenuhi kriteria:
a.Kegiatan pengadaan barang dan jasa dengan nilai tertinggi;
b.Proyek strategis yang mendukung visi misi kepala daerah. Probity audit sekurang-kurangnya pada 5 Proyek Strategis Daerah pada tahapan:
a.Perencanaan 1) Identifikasi Kebutuhan (kelayakan, jumlah kebutuhan, dokumen perencanaan/desain, RKBMD mengacu pada standar harga yang ditetapkan melalui SK Kepala Daerah, kesesuaian dengan tugas pokok pelaksana) 2) Penetapan (kesesuaian Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia (KBLI) atau peraturan teknis terkait) 3) Mekanisme (e-purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat, dan tender) 4) Jadwal pelaksanaan (uraian tanggal, tidak melewati tahun anggaran, waktu penyelesaian sesuai kebutuhan pengguna) 5) Anggaran (RAB mengacu pada EE, hasil survei harga, penghitungan sendiri, SBU; penghitungan biaya/ penganggaran; perkiraan harga wajar) NO. TOPIK SASARAN FOKUS 1 2 3 4
b.Persiapan 1) Kelengkapan spesifikasi teknis dan kesesuaian dengan ketentuan 2) Reviu HPS (penetapan, komponen, harga satuan) 3) Rencana Umum Pengadaan (RUP telah ditetapkan, pengumuman secara terbuka secara lengkap: nama paket, nama dan alamat PA, lokasi, nilai pekerjaan, waktu pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan) 4) Metode pemilihan (kualifikasi, evaluasi penawaran, penyampaian dokumen penawaran, reverse auction, tahapan dan jadwal termasuk sanggah dan banding) 5) Rancangan kontrakKetentuan terkait uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, penyesuaian harga
c.Pemilihan Penyedia 1) Pelaksanaan e-audit 2) Pengumuman dan penjelasan secara terbuka 3) Evaluasi pada saat pelaksanaan pemilihan penyedia sejak diumumkan, pembukaan dokumen dan evaluasi sampai dengan penetapan pemenang 4) Kendala dan addendum pemilihan (jika ada)
d.Penyusunan Kontrak 1) Penetapan SPPBJ 2) Reviu Rancangan Kontrak 3) Penandatanganan kontrak 4) Substansi kontrak 5) Jaminan NO. TOPIK SASARAN FOKUS 1 2 3 4
e.Pelaksanaan Pekerjaan 1) Kesesuaian pelaksanaan dengan kontrak 2) Pemeriksaan lapangan 3) Penerbitan SPMK 4) Kesesuaian progress dan pembayaran 5) Keadaan kahar
f.Serah Terima 1) PHO dan FHO 2) Pengembalian Retensi atau Jaminan Pemeliharaan 3) Penyerahan hasil pekerjaan kepada PA/ KPA 4) Pencatatan ke dalam aset tetap
d.Pelayanan Publik NO. TOPIK SASARAN FOKUS 1 2 3 4
1. 1.Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik Sektor Perizinan Reviu Kinerja Pelayanan Publik pada Sektor Perizinan (termasuk rekomendasi teknis)
a.Kelengkapan regulasi dan kebijakan (Perkada, SK Kada, SOP Perizinan Terintegrasi, SOP Rekomendasi Teknis) yang mendorong layanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis)
b.Implementasi pelayanan terpadu satu pintu dalam pemberian layanan publik sektor perizinan
c.Adanya Pakta Integritas layanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis) termasuk upaya dan/ atau inovasi untuk menurunkan risiko penyuapan/ gratifikasi/ pemerasan dalam layanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis) NO. TOPIK SASARAN FOKUS 1 2 3 4
d.Adanya aplikasi layanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis) penggunaan aplikasi layanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis) dalam melaksanakan layanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis)
e.Kelengkapan sarana dan prasarana termasuk profesionalisme sumber daya manusia pelaksana pelayanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis)
f.Adanya Service Level Agreement (SLA) terhadap pelaksanaan perizinan (termasuk rekomendasi teknis) dan ketepatan waktu pelaksanaan layanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis) berdasarkan SLA
g.Adanya kanal pengaduan untuk menyampaikan saran/ masukan/ keluhan terkait layanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis) serta tindak lanjut atas penanganan layanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis), termasuk status penanganan pengaduan
h.Adanya target kinerja yang memperhatikan SLA dan penyelesaian pengaduan masyarakat termasuk pemberian sanksi terhadap pelaku penyuapan/ gratifikasi/ pemerasan layanan publik sektor perizinan (termasuk rekomendasi teknis)
1. 2.Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik Sektor Pendidikan Reviu Kinerja Pelayanan Publik pada sektor pendidikan terutama pada penerimaan peserta didik baru
a.Kebijakan layanan sektor pendidikan yang mendukung iklim pencegahan korupsi dan terjadinya penyuapan/ gratifikasi/ pemerasan NO. TOPIK SASARAN FOKUS 1 2 3 4
b.Transparansi layanan sehingga mencegah terjadinya penyuapan/ gratifikasi/ pemerasan.
c.Adanya kanal pengaduan untuk menyampaikan saran/ masukan/ keluhan terkait layanan publik sektor pendidikan serta tindak lanjut atas penanganan layanan publik sektor pendidikan, termasuk status penanganan pengaduan
d.Inovasi pelayanan publik sektor pendidikan yang mencegah terjadinya penyuapan/ gratifikasi/ pemerasan
1. 3.Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik Sektor Kesehatan Reviu Kinerja Pelayanan Publik pada sektor kesehatan tanpa penyuapan/gratifikasi/pemerasan
a.Kebijakan layanan sektor kesehatan yang mendukung iklim pencegahan korupsi dan terjadinya penyuapan/ gratifikasi/ pemerasan
b.Transparansi layanan sektor kesehatan sehingga mencegah terjadinya penyuapan/ gratifikasi/ pemerasan
c.Adanya kanal pengaduan untuk menyampaikan saran/ masukan/ keluhan terkait layanan publik sektor kesehatan serta tindak lanjut atas penanganan layanan publik sektor kesehatan, termasuk status penanganan pengaduan
d.Inovasi pelayanan publik sektor kesehatan yang mencegah terjadinya penyuapan/gratifikasi/ pemerasan
1. 4.Pencegahan Korupsi Pelayanan Publik Sektor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Reviu Kinerja Pelayanan Publik pada sektor kependudukan dan pencatatan sipil tanpa penyuapan/gratifikasi/pemerasan
a.Kebijakan layanan sektor kependudukan dan pencatatan sipil yang mendukung iklim pencegahan korupsi dan terjadinya penyuapan/ gratifikasi/ pemerasan NO. TOPIK SASARAN FOKUS 1 2 3 4
b.Transparansi layanan sektor kependudukan dan pencatatan sipil sehingga mencegah terjadinya penyuapan/ gratifikasi/ pemerasan
c.Adanya kanal pengaduan untuk menyampaikan saran/ masukan/ keluhan terkait layanan publik sektor kependudukan dan pencatatan sipil serta tindak lanjut atas penanganan layanan publik sektor kesehatan, termasuk status penanganan pengaduan
d.Inovasi pelayanan publik sektor kependudukan dan pencatatan sipil yang mencegah terjadinya penyuapan/ gratifikasi/ pemerasan
e.Pengawasan APIP NO. TOPIK SASARAN FOKUS 1 2 3 4
1. 1.Pengawasan Dugaan Penyimpangan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Dugaan Kerugian Keuangan Daerah Tindak lanjut terhadap hasil reviu/audit jika terindikasi:
a.Merugikan keuangan daerah
b.Penyalahgunaan kewenangan
c.Adanya praktik korupsi termasuk penyuapan/ gratifikasi/ pemerasan)
f.Manajemen ASN NO. TOPIK SASARAN FOKUS 1 2 3 4
1. 1.Pencegahan Terjadinya Korupsi pada proses rekrutmen, promosi dan mutasi ASN Reviu Pelaksanaan Rekrutmen, Promosi, dan Mutasi ASN
a.Pelaksanaan rekrutmen ASN berdasarkan kebutuhan dan kualifikasi yang telah ditentukan
b.Pelaksanaan promosi dan mutasi ASN telah sesuai berdasarkan pertimbangan yang memadai
c.Pelaksanaan rekrutmen, promosi, dan mutasi ASN sesuai dengan ketentuan yang berlaku (tahapan, administrasi, substansi)
d.Pelaksanaan promosi dan mutasi telah mempertimbangkan kinerja, kepatuhan LHKPN, tidak terlibat perkara korupsi, dan pertimbangan lain yang relevan
e.Pengaduan masyarakat pada pelaksanaan rekrutmen, promosi, dan mutasi ASN (jika ada) beserta tindak lanjutnya
g.Pengelolaan BMD NO. TOPIK SASARAN FOKUS 1 2 3 4
1. 1.Pencegahan Terjadinya Korupsi pada Penyalahgunaan BMD Reviu Pengelolaan Barang Milik Daerah Reviu dapat difokuskan pada reviu umum yang bertujuan untuk penguatan tata kelola BMD sehingga mencegah penyalahgunaan BMD (database, kebijakan, pengamanan BMD (fisik dan/ atau hukum), rekonsiliasi, inventarisasi BMD bermasalah, dan tindak lanjut temuan BPK); atau reviu pendalaman. Sebagai pendalaman dapat dipilih beberapa alternatif antara lain:
a.Reviu terhadap pengadaan tanah (perencanaan, persiapan, pelaksanaan, penyerahan hasil, dan pembayaran) - jika pemda ada pengadaan tanah.
b.Reviu terhadap pemanfaatan BMD (tahapan penilaian BMD yang dimanfaatkan beserta nilainya, evaluasi terhadap kontrak kerjasama, manfaat ekonomi yang diperoleh Pemda berdasarkan pemanfaatan tersebut) - tujuannya adalah pemanfaatan BMD tidak melemahkan posisi Pemerintah Daerah
h.Optimalisasi Penerimaan Daerah NO. TOPIK SASARAN FOKUS 1 2 3 4
1. 1.Pencegahan terjadinya korupsi pada penerimaan pajak dan retribusi Daerah Reviu Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah
a.Kebijakan/ regulasi yang mendorong optimalisasi pajak dan retribusi Daerah
b.Penguatan database pajak dan retribusi Daerah
c.Inovasi dan peningkatan pajak dan retribusi Daerah
d.Upaya penagihan pajak dan retribusi Daerah
e.Pengawasan dan Pemeriksaan Wajib Pajak
1. 3.Pengawasan Rutin yang dilakukan Inspektorat Daerah meliputi
a.Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Rencana Keuangan Daerah dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018, Surat Inspektur Jenderal Nomor: 700.1.2.8/303/IJ tanggal 14 Februari 2023 Hal Pedoman Reviu Rencana Pembangunan Daerah SE 2022 dan Surat Inspektur Jenderal Nomor: 700.1.2.8/1137/IJ tanggal 26 April 2024 Hal Modul Reviu RKA berbasis SIPD (e-Reviu);
b.Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Pembangunan Jangka Atas Rencana Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
c.Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018;
d.Reviu LPPD dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020;
e.Pengawasan Keuangan Desa mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020; dan
f.Pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perudang-undangan.
1. 4.Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah NO SASARAN FOKUS 1 2 3
2. 1.Kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah level 3 Penilaian mandiri terhadap 6 (enam) elemen yaitu:
a.peran dan layanan aparat pengawas intern pemerintah;
b.pengelolaan sumber daya manusia;
c.praktik profesional;
d.akuntabilitas dan manajemen kinerja;
e.budaya dan hubungan organisasi; dan
f.struktur tata kelola.
1. 2.Meningkatnya nilai maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Quality assurance keandalan pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan pemerintah daerah, yaitu:
a.lingkungan pengendalian;
b.penilaian risiko;
c.kegiatan pengendalian;
d.informasi dan komunikasi; dan
e.pemantauan pengendalian intern.
1. 3.Meningkatnya penerapan manajemen risiko Asistensi penerapan manajemen risiko indeks, yaitu:
a.Infrastruktur 1) kepemimpinan; 2) strategi dan kebijakan manajemen; 3) sumber daya manusia; 4) kemitraan; dan 5) proses manajemen risiko.
b.Hasil 1) aktivitas penanganan risiko; dan 2) outcomes.
1. 4.Terselenggaranya pendidikan profesional berkelanjutan minimal 120 (seratus dua puluh) jam per tahun Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis terkait:
a.pengawasan pelayanan publik;
b.pengawasan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
c.pengawasan keuangan daerah/ APBD;
d.pengawasan pengadaan barang dan jasa; NO SASARAN FOKUS 1 2 3
e.pengawasan manajemen rumah sakit;
f.audit kinerja;
g.perencanaan dan pengawasan berbasis risiko;
h.pemeriksaan pengelolaan keuangan desa;
i.audit investigasi;
j.pemeriksaan penerapan standar pelayanan minimal;
k.Certified Government Chief Audit Executive (CGCAE); dan
l.pendidikan sertifikasi di bidang pengawasan lainnya. Pj. BUPATI MAGELANG, ttd SEPYO ACHANTO

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…