DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Didalam Peraturan ini diatur tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025 merupakan besaran paling tinggi dan sudah termasuk pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar pengelolaan keuangan desa dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, ekonomis dan bertanggung jawab, perlu dituangkan dalam bentuk dokumen pelaksanaan anggaran yang antara lain terdiri atas rencana anggaran biaya;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dokumen pelaksanaan anggaran memuat rencana anggaran biaya yang merinci satuan harga untuk setiap kegiatan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); SALINAN Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara 2
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Ta]mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9.Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 7);
10.Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 16); Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara 3 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

(1)Standar Harga Satuan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025 merupakan pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
(2)Standar Harga Satuan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.ketentuan pokok standar harga satuan;
2. b.besaran standar harga satuan biaya perjalanan dinas dan honorarium Pemerintah Desa; dan
3. c.besaran standar harga satuan biaya pengadaan barang/jasa dan pemeliharaan Pemerintah Desa.
(3)Ketentuan pokok standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(4)Besaran standar harga satuan biaya perjalanan dinas dan honorarium Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(5)Besaran standar harga satuan biaya pengadaan barang/jasa dan biaya pemeliharaan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati Magelang mengenai Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025.

Pasal 2

Standar Harga Satuan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan besaran paling tinggi dan sudah termasuk pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1)Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan pemeliharaan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. a.berpedoman pada kelayakan harga yang berlaku pada saat kegiatan/pekerjaan dilaksanakan; dan
2. b.memperhatikan asas efisiensi.
(2)Pengadaan barang/jasa dan pemeliharaan Pemerintah Desa yang harganya melebihi standar harga satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (5) atau belum diatur dalam Peraturan Bupati ini mengacu pada harga pasar.
(3)Dalam menentukan harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Desa melaksanakan survei harga yang dituangkan dalam berita acara dan surat pernyataan Kepala Desa tentang kebenaran survei harga.
(4)Harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 4

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara 4 Peraturan Bupati ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2025. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang. Ditetapkan di Kota Mungkid pada tanggal 17 Januari 2025 Pj. BUPATI MAGELANG, ttd SEPYO ACHANTO Diundangkan di Kota Mungkid pada tanggal 17 Januari 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG, ttd ADI WARYANTO BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025 NOMOR 2 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ${ttd} RATNA YULIANTY, S.H., M.H. Pembina Tingkat I NIP. 196807301997032003 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara 5 LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2025 KETENTUAN POKOK STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2025

1.Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2.Bupati adalah Bupati Magelang.
3.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
5.Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6.Kepala Desa adalah pimpinan Pemerintah Desa di Kabupaten Magelang.
7.Perangkat desa adalah pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, pelaksana kewilayahan, pelaksana teknis dan Staf Perangkat Desa.
8.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
10.Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual dan final.
11.Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
12.Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
14.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen rencana Pembangunan Desa untuk periode 8 (delapan) tahun.
15.Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara 6
16.Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD.
17.Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
18.Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
19.Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
20.Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disebut TPK adalah tim yang membantu Pelaksana Kegiatan Anggaran dalam melaksanakan proses pengadaan barang/jasa di Desa.
21.Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan/atau untuk kepentingan sosial. Pembentukan tim atau panitia kegiatan maupun struktur organisasinya dilaksanakan secara selektif dengan mempertimbangkan rentang koordinasi, skala kegiatan, efektivitas dan efisiensi serta ketersediaan anggaran. Tim atau panitia kegiatan melaksanakan kegiatan dengan ketentuan:
1.Tim atau panitia kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
2.Susunan tim atau panitia kegiatan diatur sebagai berikut:

a.Kepala Desa selaku penanggung jawab.
b.Sekretaris Desa selaku ketua
c.Kepala seksi selaku sekretaris
d.Anggota berasal dari Perangkat Desa/pengurus lembaga/tokoh masyarakat yang terkait
e.Petugas administrasi berasal dari unsur Perangkat Desa B. HONORARIUM KEGIATAN Pemberian honorarium kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. 1.Honorarium bulanan/paket diberikan kepada tim atau panitia kegiatan yang dibayarkan secara bulanan atau berupa paket kegiatan.
2. 2.Honorarium bulanan dianggarkan untuk kegiatan yang pelaksanaannya minimal 3 (tiga) bulan berturut-turut antara lain kegiatan:
a.pengelolaan keuangan desa;
b.pengelolaan aset desa;
c.penyusunan RPJMDesa/RKP Desa/APBDesa;
d.pengisian Perangkat Desa;
e.pengisian BPD;
f.penyusunan dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran;
g.laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan;
h.tim tukar-menukar tanah Desa yang penggantinya diberikan dalam bentuk uang. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara 7
1. 3.Pembayaran honorarium bulanan/paket tim atau panitia kegiatan dapat diberikan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang melaksanakan tugas paling sedikit 20 hari kalender pada bulan berkenaan.
2. 4.Honorarium sidang/rapat dianggarkan untuk kegiatan yang dilaksanakan kurang dari 3 (tiga) bulan untuk kegiatan: seminar, pelatihan, bimbingan teknis, dan sejenisnya.
3. 5.Honorarium sidang tim atau panitia kegiatan dan honorarium sidang BPD paling banyak 5 (lima) kali dalam 1 (satu) bulan.
4. 6.Jika dalam satu kegiatan terdapat honorarium bulanan/sidang/rapat/ narasumber, honorarium yang boleh diterima hanya salah satu.
5. 7.Honorarium narasumber/pembicara/pelatih diberikan perjam pelajaran.
6. 8.1 (satu) jam pelajaran adalah 60 menit.
7. 9.Honorarium pengadaan barang/jasa diberikan orang per paket kegiatan.
8. 10.Honorarium tenaga ahli pengadaan barang/jasa kegiatan konstruksi untuk penyusunan perencanaan konstruksi (RAB atau gambar teknis) dapat diberikan maksimal 2% dari nilai kegiatan.
9. 11.TPK dapat diberikan biaya operasional yang di dalamnya termasuk honorarium sesuai kemampuan keuangan desa paling tinggi 5% (lima persen) dari total plafon kegiatan pengadaan barang/jasa.
10. 12.Uang saku dapat diberikan pada peserta kegiatan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, seminar, workshop dan sejenisnya.
11. 13.Pelaksanaan pemungutan/penyetoran Pajak Penghasilan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. C. PERJALANAN DINAS
12. 1.Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan desa.
13. 2.Biaya perjalanan dinas yang diberikan merupakan batas tertinggi kecuali biaya angkutan jenazah diberikan secara riil.
14. 3.Biaya perjalanan dinas untuk ketua lembaga kemasyarakatan/tokoh masyarakat/ketua TPK disetarakan dengan biaya perjalanan dinas Sekretaris Desa.
15. 4.Biaya perjalanan dinas untuk pengurus lembaga kemasyarakatan/TPK selain ketua disetarakan dengan biaya perjalanan dinas Kaur/Kasi/Kadus.
16. 5.Perjalanan dinas dalam wilayah desa tidak diberikan biaya perjalanan dinas.
17. 6.Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:
a.Uang Harian Uang harian diberikan secara lumpsum sesuai tanggal melaksanakan perjalanan dinas pada Surat Perjalanan Dinas (SPD). 1) Perjalanan dinas luar daerah Satuan biaya uang harian perjalanan meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan yang diberikan kepada pelaksana perjalanan dinas dalam menjalankan perintah perjalanan ke luar wilayah Kabupaten Magelang dan Kota Magelang. 2) Perjalanan dinas dalam daerah a) Perjalanan dinas dalam kota (termasuk Kota Magelang) dengan jarak PP sampai dengan 20 km. b) Perjalanan dinas dalam kota (termasuk Kota Magelang) dengan jarak PP lebih dari 20 km.
b.Biaya Transport Biaya transportasi dapat diberikan bagi pelaksana perjalanan dinas yang melaksanakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat tujuan, dengan memperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut: Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara 8 1) Bentuk pertanggungjawaban biaya transport PP adalah printout Nota Pembelian BBM jika menggunakan kendaraan dinas/pribadi dan tiket/kwitansi jika menggunakan kendaraan umum. Penghitungan BBM transport PP adalah 1 liter/10 km untuk kendaraan roda empat dan 1 liter/20 km untuk kendaraan roda dua. 2) Dalam hal tidak tersedia mesin printout/rusak, dapat menggunakan nota pembelian secara manual dicap dan diparaf petugas SPBU. 3) Penggunaan pesawat terbang/kapal memperhatikan efisiensi waktu dan biaya dengan menggunakan pesawat terbang kelas ekonomi/ kapal kelas di bawahnya, kecuali : - Mendampingi Bupati/Wakil Bupati/DPRD - Tiket tidak tersedia. 4) Biaya Taksi Perjalanan dinas dalam negeri Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi : a) Keberangkatan - Dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan; - Dari bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan; b) Kepulangan - Dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan; - Dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tampat kedudukan asal. 5) Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau transportasi lainnya. 6) Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secaraat cost). 7) Biaya tol dan parkir dalam perjalanan dinas dapat dibayarkan dibuktikan dengan bukti yang sah. 8) Transport PP perjalanan dinas rombongan paling sedikit 3 (tiga) orang dapat menggunakan sewa mobil dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas dibandingkan transport PP perjalanan dinas per orang.
c.Biaya Penginapan Biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri dapat diberikan kepada pelaksana perjalanan dinas dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Biaya penginapan merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel/tempat penginapan lainnya yang diberikan secaraat cost (sesuai harga yang tertera dalam nota). 2) Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.
1. 7.Pelaksanaan perjalanan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut:
a.Perjalanan dinas dengan tujuan beberapa lokasi yang dapat ditempuh 1 (satu) hari hanya diberikan 1 (satu) kali uang harian. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara 9
b.Perjalanan dinas dilaksanakan dengan Surat Perjalanan Dinas (SPD) dari Kepala Desa dan dilengkapi dengan dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas lainnya berupa surat undangan (jika pelaksana kegiatan bukan desa), surat perintah tugas oleh Kepala Desa atau ketua BPD, laporan perjalanan dinas oleh pelaksana perjalanan dinas, nota/bill hotel (jika menginap), nota BBM dan/atau tiket kendaraan umum (untuk perjalanan dinas luar daerah) dan daftar penerimaan perjalanan dinas.
c.Indeks perjalanan dinas juga berlaku bagi Penjabat (Pj) dan Pelaksana Tugas (Plt).
d.Perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding/komparasi dilakukan secara selektif dan dilengkapi dengan laporan hasil kunjungan kerja dan studi banding dimaksud.
e.Pelaksana perjalanan dinas yang melaksanakan perjalanan dinas ke luar negeri diatur sesuai kepentingan dan atas persetujuan Bupati/Sekretaris Daerah.
f.Pelaksanaan perjalanan dinas dapat dibatalkan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
g.Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas, biaya pembatalan dapat dibebankan pada APB Desa.
h.Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada huruf g meliputi: 1) surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas dari Kepala Desa; 2) surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan perjalanan dinas; dan 3) pernyataan/tanda bukti besaran pengembalian biaya transpor dan/atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh Kepala Desa.
i.Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada APB Desa sebagaimana dimaksud pada huruf h angka (3) sebagai berikut: 1) biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan; atau 2) sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/refund. D. KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar pemerintah desa atau masyarakat. Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:
a.Paketfullboard Disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap. Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
b.Paketfullday Disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
c.Pakethalfday Disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara 10
d.Uang harian kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor Uang harian diberikan secara lumpsum berdasarkan indeks masing-masing. Biaya transport dapat diberikan kepada peserta rapat/pertemuan di luar kantor yang dilaksanakan di luar daerah dari anggaran APB Desa. E. BIAYA KONSUMSI RAPAT Biaya Konsumsi rapat diberikan untuk biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan:
a.Pengadaan kudapan rapat biasa dan dilaksanakan paling singkat selama 2 (dua) jam;
b.Pengadaan makan rapat biasa hanya dapat dilakukan dalam hal pelaksanaan rapat paling singkat 4 (empat) jam.
c.Rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di dalam kantor minimal 8 (delapan) jam dapat diberikan makan 1 (satu) kali dan kudapan 2 (dua) kali.
d.Rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di dalam kantor minimal 12 (dua belas) jam dapat diberikan makan 2 (dua) kali dan kudapan 3 (tiga) kali. F. BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan merupakan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor. Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:
a.gedung atau bangunan milik desa; dan/atau
b.gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pemerintah desa dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pemerintah desa barang untuk melakukan pemeliharaan. G. BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS Biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya. Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut: Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:
a.kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
b.pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atauoverhaul. H. BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR Biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor yang digunakan langsung oleh pengelola inventaris kantor agar berada dalam kondisi normal atau beroperasi dengan baik. Biaya Pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner. I. UANG LEMBUR Pemberian uang lembur dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
a.Telah melakukan pekerjaan lembur paling sedikit 1 jam penuh di luar jam kerja. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara 11
b.Tugas lembur dilaksanakan atas perintah Kepala Desa secara selektif yang benar-benar melakukan pekerjaan dinas di luar jam kerja dan shif yg ditentukan.
c.Lembur minimal 4 (empat) jam dapat diberikan uang makan 1 kali. Uang makan lembur hanya diberikan maksimal 2 kali dalam sehari.
d.Pemberian uang lembur pada hari libur sebesar 200% dari besarnya uang lembur/jam.
e.Pertanggungjawaban uang lembur berupa surat perintah lembur, daftar hadir lembur, berita acara serah terima hasil lembur, laporan hasil lembur, dan daftar penerimaan uang lembur. J. UANG SAKU PESERTA SOSIALISASI/BINTEK/KEGIATAN Uang saku peserta sosialisasi/bintek/kegiatan diberikan apabila pelaksanaan sosialisasi/bintek/kegiatan minimal 4 jam. Pj. BUPATI MAGELANG, ttd SEPYO ACHANTO Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ${ttd} RATNA YULIANTY, S.H., M.H. Pembina Tingkat I NIP. 196807301997032003 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara 12 LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2025 BESARAN STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2025 A. STANDAR SATUAN HARGA BIAYA PERJALANAN DINAS
1. 1.UANG HARIAN LUAR KOTA NO URAIAN SATUAN HARGA (Rp) 1 2 3 4
2. 1.Aceh Kepala Desa/ Pimpinan BPD Orang/Hari 330.000 Sekdes/Anggota BPD Orang/Hari 320.000 Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 310.000
3. 2.Sumatera Utara Kepala Desa/ Pimpinan BPD Orang/Hari 340.000 Sekdes/Anggota BPD Orang/Hari 330.000 Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 320.000
4. 3.Riau Kepala Desa/ Pimpinan BPD Orang/Hari 340.000 Sekdes/Anggota BPD Orang/Hari 330.000 Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 320.000
5. 4.Kepulauan Riau Kepala Desa/ Pimpinan BPD Orang/Hari 340.000 Sekdes/Anggota BPD Orang/Hari 330.000 Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 320.000
6. 5.Jambi Kepala Desa/ Pimpinan BPD Orang/Hari 340.000 Sekdes/Anggota BPD Orang/Hari 330.000 Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 320.000
7. 6.Sumatera Barat Kepala Desa/ Pimpinan BPD Orang/Hari 350.000 Sekdes/Anggota BPD Orang/Hari 340.000 Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 330.000
8. 7.Sumatera Selatan Kepala Desa/ Pimpinan BPD Orang/Hari 350.000 Sekdes/Anggota BPD Orang/Hari 340.000 Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 330.000
9. 8.Lampung Kepala Desa/ Pimpinan BPD Orang/Hari 350.000 Sekdes/Anggota BPD Orang/Hari 340.000 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara 13 1 2 3 4 Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 330.000
10. 9.Bengkulu Kepala Desa/ Pimpinan BPD Orang/Hari 350.000 Sekdes/Anggota BPD Orang/Hari 340.000 Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 330.000
11. 10.Bangka Belitung Kepala Desa/ Pimpinan BPD Orang/Hari 380.000 Sekdes/Anggota BPD Orang/Hari 370.000 Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 360.000
12. 11.Banten Kepala Desa/ Pimpinan BPD Orang/Hari 340.000 Sekdes/Anggota BPD Orang/Hari 330.000 Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 320.000
13. 12.Jawa Barat Kepala Desa/ Pimpinan BPD Orang/Hari 400.000 Sekdes/Anggota BPD Orang/Hari 390.000 Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 380.000
14. 13.DKI Jakarta Kepala Desa/ Pimpinan BPD Orang/Hari 500.000 Sekdes/Anggota BPD Orang/Hari 490.000 Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 480.000
15. 14.Jawa Tengah Kepala Desa/ Pimpinan BPD Orang/Hari 340.000 Sekdes/Anggota BPD Orang/Hari 330.000 Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 320.000
16. 15.DI Yogyakarta Kepala Desa/ Pimpinan BPD Orang/Hari 390.000 Sekdes/Anggota BPD Orang/Hari 380.000 Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 370.000
17. 16.Jawa Timur Kepala Desa/ Pimpinan BPD Orang/Hari 380.000 Sekdes/Anggota BPD Orang/Hari 370.000 Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 360.000
18. 17.Bali Kepala Desa/ Pimpinan BPD Orang/Hari 450.000 Sekdes/Anggota BPD Orang/Hari 440.000 Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 430.000
19. 18.Nusa Tenggara Barat Kepala Desa/ Pimpinan BPD Orang/Hari 410.000 Sekdes/Anggota BPD Orang/Hari 400.000 Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 390.000 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara 14 1 2 3 4
20. 19.Nusa Tenggara Timur Kepala Desa/ Pimpinan BPD Orang/Hari 400.000 Sekdes/Anggota BPD Orang/Hari 390.000 Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 380.000
21. 20.Kalimantan Barat Kepala Desa/ Pimpinan BPD Orang/Hari 350.000 Sekdes/Anggota BPD Orang/Hari 340.000 Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 330.000
22. 21.Kalimantan Tengah Kepala Desa/ Pimpinan BPD Orang/Hari 330.000 Sekdes/Anggota BPD Orang/Hari 320.000 Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 310.000
23. 22.Kalimantan Selatan Kepala Desa/ Pimpinan BPD Orang/Hari 350.000 Sekdes/Anggota BPD Orang/Hari 340.000 Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 330.000
24. 23.Kalimantan Timur Kepala Desa/ Pimpinan BPD Orang/Hari 400.000 Sekdes/Anggota BPD Orang/Hari 390.000 Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 380.000
25. 24.Kalimantan Utara Kepala Desa/ Pimpinan BPD Orang/Hari 400.000 Sekdes/Anggota BPD Orang/Hari 390.000 Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 380.000
26. 25.Sulawesi Utara Kepala Desa/ Pimpinan BPD Orang/Hari 340.000 Sekdes/Anggota BPD Orang/Hari 330.000 Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 320.000
27. 26.Gorontalo Kepala Desa/ Pimpinan BPD Orang/Hari 340.000 Sekdes/Anggota BPD Orang/Hari 330.000 Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 320.000
28. 27.Sulawesi Barat Kepala Desa/ Pimpinan BPD Orang/Hari 380.000 Sekdes/Anggota BPD Orang/Hari 370.000 Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 360.000
29. 28.Sulawesi Selatan Kepala Desa/ Pimpinan BPD Orang/Hari 400.000 Sekdes/Anggota BPD Orang/Hari 390.000 Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 380.000 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara 15 1 2 3 4
30. 29.Sulawesi Tengah Kepala Desa/ Pimpinan BPD Orang/Hari 340.000 Sekdes/Anggota BPD Orang/Hari 330.000 Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 320.000
31. 30.Sulawesi Tenggara Kepala Desa/ Pimpinan BPD Orang/Hari 340.000 Sekdes/Anggota BPD Orang/Hari 330.000 Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 320.000
32. 31.Maluku Kepala Desa/ Pimpinan BPD Orang/Hari 350.000 Sekdes/Anggota BPD Orang/Hari 340.000 Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 330.000
33. 32.Maluku Utara Kepala Desa/ Pimpinan BPD Orang/Hari 400.000 Sekdes/Anggota BPD Orang/Hari 390.000 Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 380.000
34. 33.Papua Kepala Desa/ Pimpinan BPD Orang/Hari 550.000 Sekdes/Anggota BPD Orang/Hari 540.000 Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 530.000
35. 34.Papua Barat Kepala Desa/ Pimpinan BPD Orang/Hari 450.000 Sekdes/Anggota BPD Orang/Hari 440.000 Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 430.000
36. 35.Papua Barat Daya Kepala Desa/ Pimpinan BPD Orang/Hari 450.000 Sekdes/Anggota BPD Orang/Hari 440.000 Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 430.000
37. 36.Papua Tengah Kepala Desa/ Pimpinan BPD Orang/Hari 550.000 Sekdes/Anggota BPD Orang/Hari 540.000 Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 530.000
38. 37.Papua Selatan Kepala Desa/ Pimpinan BPD Orang/Hari 550.000 Sekdes/Anggota BPD Orang/Hari 540.000 Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 530.000
39. 38.Papua Pegunungan Kepala Desa/ Pimpinan BPD Orang/Hari 550.000 Sekdes/Anggota BPD Orang/Hari 540.000 Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 530.000 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara 16
40. 2.UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DENGAN JARAK PP SAMPAI DENGAN 20 KM NO URAIAN SATUAN HARGA (Rp) 1 2 3 4
41. 1.Kepala Desa/ Pimpinan BPD Orang/Hari 50.000
42. 2.Sekdes/Anggota BPD Orang/Hari 45.000
43. 3.Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 40.000
44. 3.UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DENGAN JARAK PP LEBIH DARI 20 KM NO URAIAN SATUAN HARGA (Rp) 1 2 3 4
45. 1.Kepala Desa/ Pimpinan BPD Orang/Hari 75.000
46. 2.Sekdes/Anggota BPD Orang/Hari 60.000
47. 3.Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 50.000
48. 4.BIAYA TAKSI NO URAIAN SATUAN HARGA (Rp) 1 2 3 4
49. 1.Aceh Orang/Kali 127.000
50. 2.Sumatera Utara Orang/Kali 308.000
51. 3.Riau Orang/Kali 101.000
52. 4.Kepulauan Riau Orang/Kali 165.000
53. 5.Jambi Orang/Kali 147.000
54. 6.Sumatera Barat Orang/Kali 190.000
55. 7.Sumatera Selatan Orang/Kali 179.000
56. 8.Lampung Orang/Kali 168.000
57. 9.Bengkulu Orang/Kali 109.000
58. 10.Bangka Belitung Orang/Kali 97.000
59. 11.Banten Orang/Kali 536.000
60. 12.Jawa Barat Orang/Kali 200.000
61. 13.Jakarta Orang/Kali 256.000
62. 14.Jawa Tengah Orang/Kali 108.000
63. 15.Yogyakarta Orang/Kali 267.000
64. 16.Jawa Timur Orang/Kali 233.000
65. 17.Bali Orang/Kali 227.000
66. 18.Nusa Tenggara Barat Orang/Kali 231.000
67. 19.Nusa Tenggara Timur Orang/Kali 116.000
68. 20.Kalimantan Barat Orang/Kali 171.000
69. 21.Kalimantan Tengah Orang/Kali 134.000
70. 22.Kalimantan Selatan Orang/Kali 180.000
71. 23.Kalimantan Timur Orang/Kali 533.000
72. 24.Kalimantan Utara Orang/Kali 218.000 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara 17 1 2 3 4
73. 25.Sulawesi Utara Orang/Kali 138.000
74. 26.Gorontalo Orang/Kali 265.000
75. 27.Sulawesi Barat Orang/Kali 313.000
76. 28.Sulawesi Selatan Orang/Kali 187.000
77. 29.Sulawesi Tengah Orang/Kali 165.000
78. 30.Sulawesi Tenggara Orang/Kali 171.000
79. 31.Maluku Orang/Kali 288.000
80. 32.Maluku Utara Orang/Kali 215.000
81. 33.Papua Orang/Kali 513.000
82. 34.Papua Barat Orang/Kali 236.000
83. 35.Papua Barat Daya Orang/Kali 236.000
84. 36.Papua Tengah Orang/Kali 513.000
85. 37.Papua Selatan Orang/Kali 513.000
86. 38.Papua Pegunungan Orang/Kali 513.000
87. 5.BIAYA PENGINAPAN LUAR KOTA NO URAIAN SATUAN HARGA (Rp) 1 2 3 4
88. 1.Aceh Orang/Hari 770.000
89. 2.Sumatera Utara Orang/Hari 699.000
90. 3.Riau Orang/Hari 852.000
91. 4.Kepulauan Riau Orang/Hari 792.000
92. 5.Jambi Orang/Hari 580.000
93. 6.Sumatera Barat Orang/Hari 701.000
94. 7.Sumatera Selatan Orang/Hari 861.000
95. 8.Lampung Orang/Hari 580.000
96. 9.Bengkulu Orang/Hari 692.000
97. 10.Bangka Belitung Orang/Hari 649.000
98. 11.Banten Orang/Hari 724.000
99. 12.Jawa Barat Orang/Hari 686.000
100. 13.DKI Jakarta Orang/Hari 730.000
101. 14.Jawa Tengah Orang/Hari 750.000
102. 15.DI Yogyakarta Orang/Hari 845.000
103. 16.Jawa Timur Orang/Hari 814.000
104. 17.Bali Orang/Hari 1.138.000
105. 18.Nusa Tenggara Barat Orang/Hari 907.000
106. 19.Nusa Tenggara Timur Orang/Hari 688.000
107. 20.Kalimantan Barat Orang/Hari 538.000
108. 21.Kalimantan Tengah Orang/Hari 659.000
109. 22.Kalimantan Selatan Orang/Hari 697.000
110. 23.Kalimantan Timur Orang/Hari 804.000 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara 18 1 2 3 4
111. 24.Kalimantan Utara Orang/Hari 904.000
112. 25.Sulawesi Utara Orang/Hari 978.000
113. 26.Gorontalo Orang/Hari 955.000
114. 27.Sulawesi Barat Orang/Hari 704.000
115. 28.Sulawesi Selatan Orang/Hari 745.000
116. 29.Sulawesi Tengah Orang/Hari 951.000
117. 30.Sulawesi Tenggara Orang/Hari 786.000
118. 31.Maluku Orang/Hari 667.000
119. 32.Maluku Utara Orang/Hari 605.000
120. 33.Papua Orang/Hari 1.038.000
121. 34.Papua Barat Orang/Hari 967.000
122. 35.Papua Barat Daya Orang/Hari 967.000
123. 36.Papua Tengah Orang/Hari 1.038.000
124. 37.Papua Selatan Orang/Hari 1.526.000
125. 38.Papua Pegunungan Orang/Hari 1.536.000
126. 6.BIAYA TIKET KENDARAAN UMUM NO URAIAN SATUAN HARGA (Rp) 1 2 3 4
127. 1.Tiket Kereta Api Orang/Kali 700.000
128. 2.Tiket Bus/travel/sejenisnya Orang/Kali 500.000
129. 7.BIAYA TIKET PESAWAT TERBANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP) NO URAIAN SATUAN HARGA (Rp) 1 2 3 4
130. 1.Jakarta Ke Yogyakarta-Bisnis Orang/Kali 4.107.000
131. 2.Jakarta Ke Yogyakarta-Ekonomi Orang/Kali 2.268.000
132. 3.Balikpapan Ke Yogyakarta-Bisnis Orang/Kali 9.669.000
133. 4.Balikpapan Ke Yogyakarta-Ekonomi Orang/Kali 4.749.000
134. 5.Banda Aceh Ke Yogyakarta-Bisnis Orang/Kali 9.765.000
135. 6.Banda Aceh Ke Yogyakarta-Ekonomi Orang/Kali 5.380.000
136. 7.Bandar Lampung Ke Yogyakarta-Bisnis Orang/Kali 5.155.000 8. Bandar Lampung Ke Yogyakarta- Ekonomi Orang/Kali 2.760.000
137. 9.Bandung Ke Yogyakarta-Bisnis Orang/Kali 3.369.000
138. 10.Bandung Ke Yogyakarta-Ekonomi Orang/Kali 2.129.000
139. 11.Banjarmasin Ke Yogyakarta-Bisnis Orang/Kali 7.723.000
140. 12.Banjarmasin Ke Yogyakarta-Ekonomi Orang/Kali 4.022.000
141. 13.Batam Ke Yogyakarta-Bisnis Orang/Kali 7.370.000
142. 14.Batam Ke Yogyakarta-Ekonomi Orang/Kali 3.936.000
143. 15.Biak Ke Yogyakarta-Bisnis Orang/Kali 15.648.000 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara 19 1 2 3 4
144. 16.Biak Ke Yogyakarta-Ekonomi Orang/Kali 8.108.000
145. 17.Jakarta Ke Yogyakarta-Bisnis Orang/Kali 6.653.000
146. 18.Jambi Ke Yogyakarta-Ekonomi Orang/Kali 3.551.000
147. 19.Jayapura Ke Yogyakarta-Bisnis Orang/Kali 13.274.000
148. 20.Jayapura Ke Yogyakarta-Ekonomi Orang/Kali 7.690.000
149. 21.Yogyakarta Ke Denpasar-Bisnis Orang/Kali 3.861.000
150. 22.Yogyakarta Ke Denpasar-Ekonomi Orang/Kali 2.481.000
151. 23.Yogyakarta Ke Makassar-Bisnis Orang/Kali 6.525.000
152. 24.Yogyakarta Ke Makassar-Ekonomi Orang/Kali 3.893.000
153. 25.Yogyakarta Ke Manado-Bisnis Orang/Kali 10.536.000
154. 26.Yogyakarta Ke Manado-Ekonomi Orang/Kali 5.722.000
155. 27.Yogyakarta Ke Medan-Bisnis Orang/Kali 9.519.000
156. 28.Yogyakarta Ke Medan-Ekonomi Orang/Kali 4.770.000
157. 29.Yogyakarta Ke Padang-Bisnis Orang/Kali 7.969.000
158. 30.Yogyakarta Ke Padang-Ekonomi Orang/Kali 4.000.000
159. 31.Yogyakarta Ke Palembang-Bisnis Orang/Kali 6.460.000
160. 32.Yogyakarta Ke Palembang-Ekonomi Orang/Kali 3.380.000
161. 33.Yogyakarta Ke Pekanbaru-Bisnis Orang/Kali 8.022.000
162. 34.Yogyakarta Ke Pekanbaru-Ekonomi Orang/Kali 4.054.000
163. 35.Yogyakarta Ke Pontianak-Bisnis Orang/Kali 6.910.000
164. 36.Yogyakarta Ke Pontianak-Ekonomi Orang/Kali 3.840.000
165. 37.Yogyakarta Ke Timika-Bisnis Orang/Kali 11.894.000
166. 38.Yogyakarta Ke Timika-Ekonomi Orang/Kali 7.038.000
167. 39.Kendari Ke Yogyakarta-Bisnis Orang/Kali 8.129.000
168. 40.Kendari Ke Yogyakarta-Ekonomi Orang/Kali 4.706.000
169. 41.Kupang Ke Yogyakarta-Bisnis Orang/Kali 7.348.000
170. 42.Kupang Ke Yogyakarta-Ekonomi Orang/Kali 4.182.000
171. 43.Mataram Ke Yogyakarta-Bisnis Orang/Kali 4.417.000
172. 44.Mataram Ke Yogyakarta-Ekonomi Orang/Kali 2.781.000
173. 45.Palangkaraya Ke Yogyakarta-Bisnis Orang/Kali 7.477.000
174. 46.Palangkaraya Ke Yogyakarta-Ekonomi Orang/Kali 4.022.000
175. 47.Pangkal Pinang Ke Yogyakarta-Bisnis Orang/Kali 6.065.000
176. 48.Pangkal Pinang Ke Yogyakarta-Ekonomi Orang/Kali 3.262.000
177. 8.BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR UNTUK FULLBOARD NO URAIAN SATUAN HARGA (Rp) 1 2 3 4
178. 1.Aceh Orang/Paket 752.500
179. 2.Sumatera Utara Orang/Paket 752.500
180. 3.Riau Orang/Paket 591.250
181. 4.Kepulauan Riau Orang/Paket 623.500 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara 20 1 2 3 4
182. 5.Jambi Orang/Paket 860.000
183. 6.Sumatera Barat Orang/Paket 688.000
184. 7.Sumatera Selatan Orang/Paket 752.500
185. 8.Lampung Orang/Paket 645.000
186. 9.Bengkulu Orang/Paket 913.750
187. 10.Bangka Belitung Orang/Paket 806.250
188. 11.Banten Orang/Paket 860.000
189. 12.Jawa Barat Orang/Paket 806.250
190. 13.DKI Jakarta Orang/Paket 967.500
191. 14.Jawa Tengah Orang/Paket 645.000
192. 15.DI Yogyakarta Orang/Paket 752.500
193. 16.Jawa Timur Orang/Paket 1.236.250
194. 17.Bali Orang/Paket 1.021.250
195. 18.Nusa Tenggara Barat Orang/Paket 752.500
196. 19.Nusa Tenggara Timur Orang/Paket 752.500
197. 20.Kalimantan Barat Orang/Paket 645.000
198. 21.Kalimantan Tengah Orang/Paket 967.500
199. 22.Kalimantan Selatan Orang/Paket 752.500
200. 23.Kalimantan Timur Orang/Paket 752.500
201. 24.Kalimantan Utara Orang/Paket 752.500
202. 25.Sulawesi Utara Orang/Paket 752.500
203. 26.Gorontalo Orang/Paket 1.290.000
204. 27.Sulawesi Barat Orang/Paket 752.500
205. 28.Sulawesi Selatan Orang/Paket 1.075.000
206. 29.Sulawesi Tengah Orang/Paket 752.500
207. 30.Sulawesi Tenggara Orang/Paket 645.000
208. 31.Maluku Orang/Paket 752.500
209. 32.Maluku Utara Orang/Paket 645.000
210. 33.Papua Orang/Paket 967.500
211. 34.Papua Barat Orang/Paket 1.075.000
212. 35.Papua Barat Daya Orang/Paket 1.075.000
213. 36.Papua Tengah Orang/Paket 1.075.000
214. 37.Papua Selatan Orang/Paket 1.075.000
215. 38.Papua Pegunungan Orang/Paket 1.075.000
216. 9.UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR FULLBOARD DI LUAR KOTA NO URAIAN SATUAN HARGA (Rp) 1 2 3 4
217. 1.Aceh Kepala Desa/Pimpinan BPD Orang/Hari 80.000 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara 21 1 2 3 4 Sekretaris Desa/Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 70.000
218. 2.Sumatera Utara Kepala Desa/Pimpinan BPD Orang/Hari 90.000 Sekretaris Desa/Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 80.000
219. 3.Riau Kepala Desa/Pimpinan BPD Orang/Hari 90.000 Sekretaris Desa/Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 80.000
220. 4.Kepulauan Riau Kepala Desa/Pimpinan BPD Orang/Hari 90.000 Sekretaris Desa/Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 80.000
221. 5.Jambi Kepala Desa/Pimpinan BPD Orang/Hari 90.000 Sekretaris Desa/Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 80.000
222. 6.Sumatera Barat Kepala Desa/Pimpinan BPD Orang/Hari 80.000 Sekretaris Desa/Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 70.000
223. 7.Sumatera Selatan Kepala Desa/Pimpinan BPD Orang/Hari 80.000 Sekretaris Desa/Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 70.000
224. 8.Lampung Kepala Desa/Pimpinan BPD Orang/Hari 90.000 Sekretaris Desa/Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 80.000
225. 9.Bengkulu Kepala Desa/Pimpinan BPD Orang/Hari 90.000 Sekretaris Desa/Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 80.000
226. 10.Bangka Belitung Kepala Desa/Pimpinan BPD Orang/Hari 90.000 Sekretaris Desa/Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 80.000
227. 11.Banten Kepala Desa/Pimpinan BPD Orang/Hari 80.000 Sekretaris Desa/Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 70.000
228. 12.Jawa Barat Kepala Desa/Pimpinan BPD Orang/Hari 110.000 Sekretaris Desa/Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 100.000
229. 13.DKI Jakarta Kepala Desa/Pimpinan BPD Orang/Hari 140.000 Sekretaris Desa/Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 130.000 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara 22 1 2 3 4
230. 14.Jawa Tengah Kepala Desa/Pimpinan BPD Orang/Hari 90.000 Sekretaris Desa/Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 80.000
231. 15.DI Yogyakarta Kepala Desa/Pimpinan BPD Orang/Hari 100.000 Sekretaris Desa/Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 90.000
232. 16.Jawa Timur Kepala Desa/Pimpinan BPD Orang/Hari 100.000 Sekretaris Desa/Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 90.000
233. 17.Bali Kepala Desa/Pimpinan BPD Orang/Hari 120.000 Sekretaris Desa/Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 110.000
234. 18.Nusa Tenggara Barat Kepala Desa/Pimpinan BPD Orang/Hari 110.000 Sekretaris Desa/Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 100.000
235. 19.Nusa Tenggara Timur Kepala Desa/Pimpinan BPD Orang/Hari 100.000 Sekretaris Desa/Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 90.000
236. 20.Kalimantan Barat Kepala Desa/Pimpinan BPD Orang/Hari 90.000 Sekretaris Desa/ Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 80.000
237. 21.Kalimantan Tengah Kepala Desa/Pimpinan BPD Orang/Hari 80.000 Sekretaris Desa/Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 70.000
238. 22.Kalimantan Selatan Kepala Desa/Pimpinan BPD Orang/Hari 90.000 Sekretaris Desa/Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 80.000
239. 23.Kalimantan Timur Kepala Desa/Pimpinan BPD Orang/Hari 110.000 Sekretaris Desa/Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 100.000
240. 24.Kalimantan Utara Kepala Desa/Pimpinan BPD Orang/Hari 110.000
241. 25.Sulawesi Utara Kepala Desa/ Pimpinan BPD Orang/Hari 90.000 Sekretaris Desa/Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 80.000
242. 26.Gorontalo Kepala Desa/Pimpinan BPD Orang/Hari 90.000 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara 23 1 2 3 4 Sekretaris Desa/Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 80.000
243. 27.Sulawesi Barat Kepala Desa/Pimpinan BPD Orang/Hari 80.000 Sekretaris Desa/Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 70.000
244. 28.Sulawesi Selatan Kepala Desa/Pimpinan BPD Orang/Hari 110.000 Sekretaris Desa/Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 100.000
245. 29.Sulawesi Tengah Kepala Desa/Pimpinan BPD Orang/Hari 90.000 Sekretaris Desa/Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 80.000
246. 30.Sulawesi Tenggara Kepala Desa/Pimpinan BPD Orang/Hari 90.000 Sekretaris Desa/Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 80.000
247. 31.Maluku Kepala Desa/Pimpinan BPD Orang/Hari 80.000 Sekretaris Desa/Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 70.000
248. 32.Maluku Utara Kepala Desa/Pimpinan BPD Orang/Hari 90.000 Sekretaris Desa/Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 80.000
249. 33.Papua Kepala Desa/Pimpinan BPD Orang/Hari 160.000 Sekretaris Desa/Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 150.000
250. 34.Papua Barat Kepala Desa/Pimpinan BPD Orang/Hari 120.000 Sekretaris Desa/Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 110.000
251. 35.Papua Barat Daya Kepala Desa/Pimpinan BPD Orang/Paket 120.000 Sekretaris Desa/Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa Orang/Paket 110.000
252. 36.Papua Tengah Kepala Desa/Pimpinan BPD Orang/Paket 160.000 Sekretaris Desa/Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa Orang/Paket 150.000
253. 37.Papua Selatan Kepala Desa/Pimpinan BPD Orang/Paket 160.000 Sekretaris Desa/Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa Orang/Paket 150.000
254. 38.Papua Pegunungan Kepala Desa/Pimpinan BPD Orang/Paket 160.000 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara 24 1 2 3 4 Sekretaris Desa/Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa Orang/Paket 150.000
255. 10.BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR UNTUK FULLDAY NO URAIAN SATUAN HARGA (Rp) 1 2 3 4
256. 1.Aceh Orang/Paket 275.000
257. 2.Sumatera Utara Orang/Paket 250.000
258. 3.Riau Orang/Paket 220.000
259. 4.Kepulauan Riau Orang/Paket 255.000
260. 5.Jambi Orang/Paket 270.000
261. 6.Sumatera Barat Orang/Paket 200.000
262. 7.Sumatera Selatan Orang/Paket 265.000
263. 8.Lampung Orang/Paket 180.000
264. 9.Bengkulu Orang/Paket 250.000
265. 10.Bangka Belitung Orang/Paket 360.000
266. 11.Banten Orang/Paket 275.000
267. 12.Jawa Barat Orang/Paket 300.000
268. 13.DKI Jakarta Orang/Paket 375.000
269. 14.Jawa Tengah Orang/Paket 240.000
270. 15.DI Yogyakarta Orang/Paket 285.000
271. 16.Jawa Timur Orang/Paket 300.000
272. 17.Bali Orang/Paket 375.000
273. 18.Nusa Tenggara Barat Orang/Paket 375.000
274. 19.Nusa Tenggara Timur Orang/Paket 325.000
275. 20.Kalimantan Barat Orang/Paket 275.000
276. 21.Kalimantan Tengah Orang/Paket 275.000
277. 22.Kalimantan Selatan Orang/Paket 250.000
278. 23.Kalimantan Timur Orang/Paket 280.000
279. 24.Kalimantan Utara Orang/Paket 280.000
280. 25.Sulawesi Utara Orang/Paket 250.000
281. 26.Gorontalo Orang/Paket 175.000
282. 27.Sulawesi Barat Orang/Paket 280.000
283. 28.Sulawesi Selatan Orang/Paket 280.000
284. 29.Sulawesi Tengah Orang/Paket 360.000
285. 30.Sulawesi Tenggara Orang/Paket 260.000
286. 31.Maluku Orang/Paket 275.000
287. 32.Maluku Utara Orang/Paket 275.000
288. 33.Papua Orang/Paket 400.000
289. 34.Papua Barat Orang/Paket 350.000 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara 25 1 2 3 4
290. 35.Papua Barat Daya Orang/Paket 350.000
291. 36.Papua Tengah Orang/Paket 400.000
292. 37.Papua Selatan Orang/Paket 400.000
293. 38.Papua Pegunungan Orang/Paket 400.000
294. 11.BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR UNTUK HALFDAY NO URAIAN SATUAN HARGA (Rp) 1 2 3 4
295. 1.Aceh Orang/Paket 268.750
296. 2.Sumatera Utara Orang/Paket 161.250
297. 3.Riau Orang/Paket 172.000
298. 4.Kepulauan Riau Orang/Paket 236.500
299. 5.Jambi Orang/Paket 193.500
300. 6.Sumatera Barat Orang/Paket 161.250
301. 7.Sumatera Selatan Orang/Paket 192.425
302. 8.Lampung Orang/Paket 204.250
303. 9.Bengkulu Orang/Paket 215.000
304. 10.Bangka Belitung Orang/Paket 295.625
305. 11.Banten Orang/Paket 268.750
306. 12.Jawa Barat Orang/Paket 322.500
307. 13.DKI Jakarta Orang/Paket 322.500
308. 14.Jawa Tengah Orang/Paket 193.500
309. 15.DI Yogyakarta Orang/Paket 204.250
310. 16.Jawa Timur Orang/Paket 322.500
311. 17.Bali Orang/Paket 322.500
312. 18.Nusa Tenggara Barat Orang/Paket 290.250
313. 19.Nusa Tenggara Timur Orang/Paket 279.500
314. 20.Kalimantan Barat Orang/Paket 258.000
315. 21.Kalimantan Tengah Orang/Paket 252.625
316. 22.Kalimantan Selatan Orang/Paket 198.875
317. 23.Kalimantan Timur Orang/Paket 188.125
318. 24.Kalimantan Utara Orang/Paket 188.125
319. 25.Sulawesi Utara Orang/Paket 188.125
320. 26.Gorontalo Orang/Paket 177.375
321. 27.Sulawesi Barat Orang/Paket 247.250
322. 28.Sulawesi Selatan Orang/Paket 204.250
323. 29.Sulawesi Tengah Orang/Paket 241.875
324. 30.Sulawesi Tenggara Orang/Paket 198.875
325. 31.Maluku Orang/Paket 241.875
326. 32.Maluku Utara Orang/Paket 161.250 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara 26 1 2 3 4
327. 33.Papua Orang/Paket 263.375
328. 34.Papua Barat Orang/Paket 295.625
329. 35.Papua Barat Daya Orang/Paket 295.625
330. 36.Papua Tengah Orang/Paket 295.625
331. 37.Papua Selatan Orang/Paket 295.625
332. 38.Papua Pegunungan Orang/Paket 295.625
333. 12.UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR FULLBOARD DI DALAM KOTA NO URAIAN SATUAN HARGA (Rp) 1 2 3 4
334. 1.Kepala Desa/Pimpinan BPD Orang/Hari 90.000 2. Sekretaris Desa/Anggota BPD Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 80.000
335. 13.UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR FULLDAY/HALFDAY DALAM KOTA NO URAIAN SATUAN HARGA (Rp) 1 2 3 4
336. 1.Jawa Tengah Kepala Desa/Pimpinan BPD Orang/Hari 65.000,00 Sekretaris Desa/Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 55.000,00
337. 2.DI Yogyakarta Kepala Desa/Pimpinan BPD Orang/Hari 70.000,00 Sekretaris Desa/Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 60.000,00 B. STANDAR HARGA SATUAN BIAYA HONORARIUM NO URAIAN SATUAN HARGA (Rp) 1 2 3 4
338. 1.Honorarium Tim atau Panitia Kegiatan
a.Honorarium bulanan: 1) Penanggung Jawab OB 250.000 2) Ketua OB 200.000 3) Sekretaris OB 175.000 4) Anggota OB 150.000
b.Honorarium sidang/rapat: 1) Penanggung Jawab OB 50.000 2) Ketua OB 40.000 3) Sekretaris OB 35.000 4) Anggota OB 30.000 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara 27 1 2 3 4
1. 2.Honorarium Pengelola Keuangan Desa
a.Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (Kades) OB 250.000
b.Koordinator PPKD (Sekdes) OB 225.000
c.Pelaksana Kegiatan Anggaran/Bendahara Desa OB 200.000
1. 3.Honor sidang/Rapat BPD
a.Ketua OK 50.000
b.Wakil Ketua OK 45.000
c.Sekretaris OK 35.000
d.Anggota OK 30.000
1. 4.Honorarium Narasumber/ Pembicara/Pelatih
a.level Nasional/Narasumber profesional JP 1.700.000
b.level Provinsi JP 1.500.000
c.level Kabupaten 1) Bupati JP 1.400.000 2) Wakil Bupati/Forkopimda JP 1.250.000 3) Eselon II JP 1.000.000 4) Eselon III/Forkopimcam JP 900.000 5) Eselon IV/disetarakan JP 850.000 6) Golongan III/Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat JP 800.000 7) Golongan II/Pendamping Desa JP 750.000
d.level desa 1) Kepala Desa/Pendamping Lokal Desa JP 500.000 2) Sekretaris Desa/BPD/Tokoh masyarakat JP 300.000
1. 5.Honorarium Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
a.Pengadaan barang/jasa untuk kegiatan konstruksi 1) Nilai Rp. 5 juta s.d 50 juta: a) Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) - Ketua OP 250.000 - Sekretaris OP 225.000 - Anggota OP 200.000 b) Tenaga Ahli/Teknis/Narasumber OP 300.000 2) Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) a) Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) - Ketua OP 400.000 - Sekretaris OP 300.000 - Anggota OP 250.000 b) Tenaga Ahli/Teknis/Narasumber OP 600.000 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara 28 1 2 3 4 3) Nilai lebih dari Rp. 100 juta a) Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) - Ketua OP 650.000 - Sekretaris OP 500.000 - Anggota OP 400.000 b) Tenaga Ahli/Teknis/Narasumber 1.000.000
b.Pengadaan barang/jasa untuk kegiatan non konstruksi 1) Nilai Rp. 5 juta s.d 50 juta: a) Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) - Ketua OP 150.000 - Sekretaris OP 125.000 - Anggota OP 100.000 b) Tenaga Ahli/Teknis/Narasumber OP 125.000 2) Nilai lebih dari Rp. 50 juta s.d 100 juta a) Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) - Ketua OP 350.000 - Sekretaris OP 300.000 - Anggota OP 250.000 b) Tenaga Ahli/Teknis/Narasumber OP 300.000 3) Nilai lebih dari Rp. 100 juta a) Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) - Ketua OP 500.000 - Sekretaris OP 450.000 - Anggota OP 350.000 b) Tenaga Ahli/Teknis/Narasumber OP 450.000
1. 6.Honorarium Pengelola Aset Desa
a.Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa OP 350.000
b.Pembantu Pengelola Aset Desa OP 300.000
c.Petugas/Pengurus Aset Desa OP 250.000
1. 7.Honorarium Pembicara Khusus Keagamaan
a.Reputasi Provinsi/Nasional OP 1.500.000
b.Reputasi Kabupaten OP 1.000.000
c.Reputasi Kecamatan OP 500.000
d.Reputasi Desa OP 300.000
1. 8.Honorarium Rohaniwan OP 250.000
2. 9.Honorarium Pembaca Doa OP 100.000
3. 10.Honorarium Sopir Ambulans OP 600.000
4. 11.Honorarium Tim atau Panitia Fasilitasi Tukar Menukar Tanah Kas Desa Ditetapkan Maksimal 50% dari Biaya Operasional Sesuai Perhitungan KJPP Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara 29 1 2 3 4
a.Tim Kabupaten 1) Penanggung jawab (Bupati) OP 9% x (50% BO) 2) Ketua OP 7% x (50% BO) 3) Wakil Ketua OP 6% x (50% BO) 4) Sekretaris OP 5% x (50% BO) 5) Anggota (7 orang) OP 23% x (50% BO)
b.Tim Desa 1) Penanggung jawab (Kades) OP 8% x (50% BO) 2) Ketua OP 6% x (50% BO) 3) Wakil Ketua OP 5% x (50% BO) 4) Sekretaris OP 5% x (50% BO) 5) Anggota (7 orang) OP 26% x (50% BO) C. STANDAR HARGA SATUAN HARGA UANG SAKU NO URAIAN SATUAN HARGA (Rp) 1 2 3 4
1. 1.Uang saku OH 60.000 D. STANDAR HARGA SATUAN BIAYA LEMBUR NO URAIAN SATUAN HARGA (Rp) 1 2 3 4
2. 1.Uang lembur Kepala Desa OJ 11.000
3. 2.Uang lembur Sekretaris Desa OJ 10.000
4. 3.Uang lembur Kasi, Kaur atau Kadus OJ 9.000
5. 4.Uang makan lembur OJ 25.500 E. STANDAR HARGA SATUAN BIAYA KEGIATAN NO URAIAN SATUAN HARGA (Rp) 1 2 3 4
6. 1.Biaya fasilitasi ujian tertulis Perangkat Desa oleh tim seleksi/Camat/perangkat daerah yang membidangi:
a.Honorarium penyusunan naskah soal ujian Paket 700.000
b.Honorarium fasilitator ujian OH 400.000
c.Penggandaan naskah soal ujian Peserta 3.000
d.Cetak lembar jawaban Paket 3.000
e.Amplop dan kertas segel Paket 15.000
1. 2.Biaya fasilitasi penyusunan materi ujian tertulis oleh perguruan tinggi atau lembaga lainnya yang profesional dalam seleksi sumber daya manusia per 1 (satu) formasi Paket 10.000.000
2. 3.Pengiriman peserta pelatihan/diklat/bimtek OK 3.500.000 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara 30 F. STANDAR HARGA SATUAN BIAYA JASA KONTRIBUSI ASOSIASI NO URAIAN SATUAN HARGA (Rp) 1 2 3 4
3. 1.Iuran Asosiasi Pemerintah Desa Desa/Tahun 4.500.000
4. 2.Iuran Asosiasi BPD Desa/Tahun 2.000.000 Pj. BUPATI MAGELANG, ttd SEPYO ACHANTO Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ${ttd} RATNA YULIANTY, S.H., M.H. Pembina Tingkat I NIP. 196807301997032003 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018