DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2025

Nomor: 21
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Yang Meliputi Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Kelompok Jabatan Fungsional, Kepegawaian.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas perencanaan pembangunan daerah melalui pendekatan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi serta mencerminkan komitmen pemerintah untuk menyederhanakan struktur kelembagaan dalam rangka mewujudkan birokrasi yang lebih efisien perlu mengintegrasikan badan riset dan inovasi daerah dalam Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan daerah dengan membentuk Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Magelang ;
c.bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang, Peraturan Bupati Magelang Nomor 7 8 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah perlu disesuaikan ;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6.Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 286);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 106; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Bupati adalah Bupati Magelang.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang.
7.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPERIDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Magelang.
8.Kepala BAPPERIDA yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala BAPPERIDA Kabupaten Magelang.
9.Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
10.Sekretaris adalah Sekretaris pada BAPPERIDA Kabupaten Magelang.
11.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan kerja organisasi.
12.Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
13.Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah Jabatan Pimpinan Tinggi pada instansi pemerintah jenjang paling rendah setara eselon II.
14.Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
15.Jabatan Administrator adalah jabatan administrasi pada instansi pemerintah jenjang paling tinggi setara jabatan struktural eselon III.
16.Jabatan Pengawas adalah Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah jenjang menengah setara jabatan struktural eselon IV.
17.Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
18.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
19.Pejabat Fungsional adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
20.Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan Jabatan Fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)BAPPERIDA merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah.
(2)BAPPERIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1)Susunan organisasi BAPPERIDA terdiri atas:
1. a.Kepala Badan;
2. b.Sekretariat, terdiri atas:
  1. 1.subbagian program;
  2. 2.subbagian keuangan; dan
  3. 3.subbagian umum dan kepegawaian;
3. c.Bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi;
4. d.Bidang perekonomian dan pengembangan wilayah;
5. e.Bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
6. f.Bidang riset dan inovasi Daerah; dan
7. g.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan susunan organisasi BAPPERIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

(1)Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, riset dan inovasi Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan konsep kebijakan teknis bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi bidang perekonomian dan pengembangan wilayah, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang riset dan inovasi Daerah, dan kesekretariatan; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
2. b.pelaksanaan koordinasi kebijakan teknis bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi, bidang perekonomian dan pengembangan wilayah, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang riset dan inovasi Daerah, dan kesekretariatan;
3. c.pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi, bidang perekonomian dan pengembangan wilayah, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang riset dan inovasi Daerah; dan kesekretariatan;
4. d.pembinaan dan pelayanan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi, bidang perekonomian dan pengembangan wilayah, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia; bidang riset dan inovasi Daerah, dan kesekretariatan;
5. e.pelaksanaan pengelolaan administrasi, data, dan informasi bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi, bidang perekonomian dan pengembangan wilayah, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia; bidang riset dan inovasi Daerah, dan kesekretariatan;
6. f.penyelenggaraan kegiatan bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi; bidang perekonomian dan pengembangan wilayah, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang riset dan inovasi Daerah; dan kesekretariatan;
7. g.pelaksanaan fungsi kesekretariatan BAPPERIDA;
8. h.pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi; bidang perekonomian dan pengembangan wilayah, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia; dan bidang riset dan inovasi Daerah;
9. i.pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi, bidang perekonomian dan pengembangan wilayah; bidang pemerintahan dan pembangunan manusia; dan bidang riset dan inovasi Daerah; dan
10. j.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
(3)Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala Badan.
(4)Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Badan.

Pasal 5

(1)Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung Jawab kepada Kepala Badan.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang kesekretariatan meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, pengelolaan barang milik Daerah, kerumahtanggaan, kelembagaan, ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, kerjasama, hukum, perpustakaan, kearsipan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada BAPPERIDA serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
(3)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
1. a.pengkoordinasian perumusan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran BAPPERIDA; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
2. b.pengkoordinasian perumusan konsep kebijakan Daerah dalam penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, bidang riset dan inovasi;
3. c.perumusan konsep pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis bidang kesekretariatan;
4. d.pengkoordinasian pelaksanaan tugas bidang pada BAPPERIDA;
5. e.pelaksanaan pelayanan umum bidang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi, bidang perekonomian, dan pengembangan wilayah, bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, serta bidang riset dan inovasi Daerah;
6. f.pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan bidang perumusan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran, bidang pemantauan, evaluasi, pelaporan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran, bidang penatausahaan keuangan, bidang kepegawaian, ketatausahaan, pengelolaan barang milik Daerah, kerumahtanggaan, kelembagaan, ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, kerjasama, hukum, perpustakaan, dan kearsipan;
7. g.pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan, dan pengelolaan barang milik Daerah (barang/jasa);
8. h.pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
9. i.pelaksanaan pengelolaan administrasi, data, informasi dan publikasi bidang kesekretariatan;
10. j.pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan gedung yang bersifat sederhana dan pembangunan dan pemeliharaan gedung yang sumber dananya berasal dari jenjang pemerintah yang lebih tinggi dan/atau dari pihak ketiga;
11. k.fasilitasi pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada BAPPERIDA;
12. l.pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Sekretariat;
13. m.pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan tugas Sekretariat; dan
14. n.pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

(1)Subbagian program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 dipimpin oleh kepala subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(2)Subbagian program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang perencanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada BAPPERIDA serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 7

(1)Subbagian keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 huruf b angka 2 dipimpin oleh kepala subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(2)Subbagian keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang penatausahaan keuangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada BAPPERIDA serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Pasal 8

(1)Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1)huruf b angka 3 dipimpin oleh kepala subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(2)Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang kepegawaian, ketatausahaan, pengelolaan barang milik Daerah, kerumahtanggaan, kelembagaan, ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, kerjasama, hukum, perpustakaan, dan kearsipan BAPPERIDA serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 9

(1)Bidang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh kepala bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(2)Bidang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi; dan tugas pembantuan yang diberikan kepada BAPPERIDA serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
(3)Bidang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran di bidang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi;
2. b.perumusan konsep kebijakan Daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang bidang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi;
3. c.pelaksanaan kegiatan penyusunan perencanaan dan pendanaan;
4. d.pelaksanaan kegiatan analisis data dan informasi pemerintahan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan, serta implementasi sistem informasi Pemerintahan Daerah bidang perencanaan pembangunan Daerah;
5. e.pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan di bidang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi;
6. f.pelaksanaan pengelolaan administrasi, data dan informasi di bidang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi;
7. g.pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada BAPPERIDA di bidang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi;
8. h.pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum bidang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi;
9. i.pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi; dan
10. j.pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

(1)Bidang perekonomian dan pengembangan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh kepala bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
(2)Bidang perekonomian dan pengembangan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan perencanaan pembangunan Daerah bidang perekonomian dan pengembangan wilayah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada BAPPERIDA serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
(3)Bidang perekonomian dan pengembangan wilayah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran di bidang perekonomian dan pengembangan wilayah;
2. b.pelaksanaan kegiatan koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan pengembangan wilayah;
3. c.perumusan konsep kebijakan Daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis perencanaan pembangunan Daerah di bidang perekonomian dan pengembangan wilayah;
4. d.pelaksanaan koordinasi penyusunan rancangan dokumen perencanaan pembangunan Daerah di bidang perekonomian dan pengembangan wilayah;
5. e.pelaksanaan asistensi penyusunan rancangan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah di bidang perekonomian dan pengembangan wilayah;
6. f.pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah di bidang perekonomian dan pengembangan wilayah;
7. g.pelaksanaan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan Daerah di bidang perekonomian dan pengembangan wilayah;
8. h.pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang perekonomian dan pengembangan wilayah;
9. i.pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah di bidang perekonomian dan pengembangan wilayah;
10. j.pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan di bidang perekonomian dan pengembangan wilayah;
11. k.penyiapan pelaksanaan kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang perekonomian dan pengembangan wilayah;
12. l.penyiapan pelaksanaan kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di bidang perekonomian dan pengembangan wilayah;
13. m.pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan kegiatan Perangkat Daerah di bidang perekonomian dan pengembangan wilayah;
14. n.pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada BAPPERIDA di bidang perekonomian dan pengembangan wilayah;
15. o.pelaksanaan pembinaan, fasilitasi dan pelayanan perencanaan pembangunan Daerah di bidang perekonomian dan pengembangan wilayah;
16. p.pelaksanaan pengelolaan administrasi, data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah di bidang perekonomian dan pengembangan wilayah;
17. q.pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah di bidang perekonomian dan pengembangan wilayah; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
18. r.pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum bidang perekonomian dan pengembangan wilayah;
19. s.pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang perekonomian dan pengembangan wilayah; dan
20. t.pelaksanan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2024