DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Magelang Nomor 22 Tahun 2025

Nomor: 22
Tahun: 2025
Ditetapkan: 31 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud merupakan pedoman bagi: a. penyusunan perubahan rencana kerja Perangkat Daerah (renja PD) Kabupaten Magelang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan; dan b. penyusunan rancangan perubahan APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025 yang didahului dengan penyusunan perubahan KUA serta perubahan PPAS; dan c. seluruh pelaku pembangunan dalam mendukung terlaksananya pembangunan Kabupaten Magelang Tahun 2025.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah dilakukan dalam rangka memastikan pembangunan di Kabupaten Magelang tetap relevan dan efektif dalam mencapai sasaran Pembangunan serta melakukan penyesuaian rencana berdasarkan evaluasi pelaksanaan, perkembangan kondisi, atau kebijakan baru yang mungkin berdampak pada program dan kegiatan yang telah direncanakan;
c.bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan sehingga Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025 perlu diubah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); SALINAN

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 1);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 10);
12.Peraturan Bupati Magelang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025- 2026 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 1);
13.Peraturan Bupati Magelang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 11); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2.Bupati adalah Bupati Magelang.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Magelang untuk periode 1 (satu) tahun.
5.Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Perubahan RKPD adalah dokumen perencaanan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Magelang dalam melaksanakan pembangunan daerah Tahun 2025.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
8.Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
9.Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 2

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman bagi:

a.penyusunan perubahan rencana kerja Perangkat Daerah (renja PD) Kabupaten Magelang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan; dan
b.penyusunan rancangan perubahan APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025 yang didahului dengan penyusunan perubahan KUA serta perubahan PPAS; dan
c.seluruh pelaku pembangunan dalam mendukung terlaksananya pembangunan Kabupaten Magelang Tahun 2025.

Pasal 3

(1)Sistematika perubahan RKPD disusun sebagai berikut:
1. a.bab I pendahuluan;
2. b.bab II evaluasi hasil pelaksanaan RKPD triwulan 1 (satu) tahun 2025;
3. c.bab III kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah;
4. d.bab IV sasaran dan prioritas pembangunan daerah;
5. e.bab V rencana kerja dan pendanaan daerah; dan
6. f.bab VI penutup.
(2)Uraian perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang. Ditetapkan di Kota Mungkid pada tanggal 31 Mei 2025 BUPATI MAGELANG, ttd GRENGSENG PAMUJI Diundangkan di Kota Mungkid pada tanggal 31 Mei 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG, ttd ADI WARYANTO BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025 NOMOR 22 Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIS DISDUKCAPIL, IDAM LAKSANA, SH., M.Hum. Pembina Tingkat I NIP. 196812281994031006

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…