DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Magelang Nomor 23 Tahun 2025

Nomor: 23
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Yang Meliputi Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Kelompok Jabatan Fungsional, Tata Kerja, Kepegawaian.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Bupati adalah Bupati Magelang.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang.
7.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Magelang.
8.Kepala BKPSDM yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala BKPSDM Kabupaten Magelang.
9.Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Magelang.
10.Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Magelang.
11.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
12.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi.
13.Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
14.Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah jenjang paling rendah setara eselon II.
15.Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
16.Jabatan Administrator adalah jabatan administrasi pada instansi pemerintah jenjang paling tinggi setara jabatan struktural eselon III.
17.Jabatan Pengawas adalah jabatan administrasi pada instansi pemerintah jenjang menengah setara jabatan struktural eselon IV.
18.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
19.Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
20.Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.
21.Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
22.Pejabat Pelaksana adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)BKPSDM merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan Daerah.
(2)BKPSDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1)Susunan organisasi BKPSDM terdiri atas:
1. a.Kepala Badan;
2. b.Sekretariat, terdiri atas:
  1. 1.subbagian program;
  2. 2.subbagian keuangan; dan
  3. 3.subbagian umum dan kepegawaian.
3. c.Bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian;
4. d.Bidang pengembangan karier;
5. e.Bidang pengembangan sumber daya manusia;
6. f.Bidang kinerja dan pembinaan pegawai; dan
7. g.kelompok jabatan fungsional.
(2)Bagan susunan organisasi BKPSDM tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 4

(1)Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan kebijakan bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian, pengembangan karier, pengembangan sumber daya manusia, kinerja dan pembinaan pegawai, dan kesekretariatan;
2. b.pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian, pengembangan karier, pengembangan sumber daya manusia, kinerja dan pembinaan pegawai;
3. c.pelaksanaan kebijakan bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian, pengembangan karier, pengembangan sumber daya manusia, kinerja dan pembinaan pegawai;
4. d.pelaksanaan administrasi bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian, pengembangan karier, pengembangan sumber daya manusia, kinerja dan pembinaan pegawai;
5. e.pelaksanaan fungsi kesekretariatan BKPSDM;
6. f.pengendalian penyelenggaraan tugas unit pelaksana teknis;
7. g.pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian, pengembangan karier, pengembangan sumber daya manusia, kinerja dan pembinaan pegawai;
8. h.pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian, pengembangan karier, pengembangan sumber daya manusia, kinerja dan pembinaan pegawai; dan
9. i.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
(3)Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Badan.
(4)Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Badan.

Pasal 5

(1)Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang kesekretariatan meliputi perencanaan program, penatausahaan keuangan, pengelolaan umum dan kepegawaian, ketatausahaan, pengelolaan barang milik Daerah, kerumahtanggaan, kelembagaan, ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, kerjasama, hukum, perpustakaan, kearsipan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada BKPSDM serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
(3)Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
1. a.pengoordinasian perumusan rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran BKPSDM;
2. b.pengoordinasian perumusan konsep kebijakan Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan;
3. c.perumusan konsep pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis bidang kesekretariatan; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
4. d.pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang pada BKPSDM;
5. e.pelaksanaan pelayanan umum bidang bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan;
6. f.pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan bidang perumusan rencana kerja, program, kegiatan, dan anggaran, bidang pemantauan, evaluasi, pelaporan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran, bidang penatausahaan keuangan, serta bidang kepegawaian, ketatausahaan, pengelolaan barang milik Daerah, kerumahtanggaan, kelembagaan, ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, kerjasama, hukum, perpustakaan, dan kearsipan;
7. g.pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan, dan pengelolaan barang milik Daerah;
8. h.pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
9. i.pelaksanaan pengelolaan administrasi, data, informasi dan publikasi bidang kesekretariatan;
10. j.pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan gedung yang bersifat sederhana serta pembangunan dan pemeliharaan gedung yang sumber dananya berasal dari jenjang pemerintah yang lebih tinggi dan/atau dari pihak ketiga;
11. k.fasilitasi pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada BKPSDM;
12. l.pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Sekretariat;
13. m.pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan tugas Sekretariat; dan
14. n.pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

(1)Subbagian program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(2)Subbagian program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang perencanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada BKPSDM serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 7

(1)Subbagian keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(2)Subbagian keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang penatausahaan keuangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada BKPSDM serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 8

(1)Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1)huruf b angka 3 dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
(2)Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang kepegawaian, ketatausahaan, pengelolaan barang milik Daerah, kerumahtanggaan, kelembagaan, ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, kerjasama, hukum, perpustakaan, dan kearsipan BKPSDM serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 9

(1)Bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(2)Bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perumusankonsep kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pengadaan dan pemberhentian pegawai ASN, penyusunan dan penetapan kebutuhan pegawai, informasi kepegawaian, arsip dan tata naskah kepegawaian, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada BKPSDM serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
(3)Bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan rencana kerja, program, kegiatan, dan anggaran bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian;
2. b.perumusan konsep kebijakan Daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian;
3. c.pelaksanaan kegiatan pengadaan pegawai, pemberhentian pegawai dan pengelolaan informasi kepegawaian;
4. d.pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian;
5. e.pelaksanaan pengelolaan administrasi, data, dan informasi di bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian;
6. f.pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada BKPSDM di bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian;
7. g.pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian;
8. h.pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian; dan
9. i.pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

(1)Bidang pengembangan karier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
(2)Bidang pengembangan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang kepangkatan, ujian dinas, ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, kenaikan gaji berkala, pengelolaan Jabatan, mutasi antar instansi dan internal instansi, promosi dan rotasi Jabatan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada BKPSDM serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
(3)Bidang pengembangan karier dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran bidang pengembangan karier;
2. b.perumusan konsep kebijakan Daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang pengembangan karier;
3. c.pemrosesan kenaikan gaji berkala;
4. d.pelaksanaan kegiatan pengelolaan Jabatan, mutasi antar instansi, mutasi internal instansi, promosi dan rotasi Jabatan;
5. e.pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan bidang kepangkatan, ujian dinas, ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, pengelolaan Jabatan, mutasi antar instansi, mutasi internal instansi, promosi dan rotasi Jabatan;
6. f.pelaksanaan pengelolaan administrasi, data, dan informasi di bidang kepangkatan, ujian dinas, ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, pengelolaan Jabatan, mutasi antar instansi, mutasi internal instansi, promosi dan rotasi Jabatan;
7. g.pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada BKPSDM di bidang kepangkatan, ujian dinas, ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, pengelolaan Jabatan, mutasi antar instansi, mutasi internal instansi, promosi dan rotasi Jabatan;
8. h.pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum bidang pengembangan karier;
9. i.pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang pengembangan karier; dan
10. j.pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

(1)Bidang pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(2)Bidang pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pengembangan kompetensi manajerial, penjenjangan dan sertifikasi, pengembangan kompetensi manajerial, teknis, sosial kultural dan pemerintahan, pembinaan Jabatan Fungsional, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada BKPSDM serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
(3)Bidang pengembangan sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran bidang pengembangan sumber daya manusia; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
2. b.perumusan konsep kebijakan Daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang pengembangan kompetensi manajerial, pengembangan kompetensi teknis dan fungsional;
3. c.perumusan konsep kebijakan Daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis pembinaan dan pengembangan karir Jabatan Fungsional;
4. d.pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi manajerial pendidikan dan pelatihan penjenjangan dan sertifikasi;
5. e.pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi teknis dan fungsional;
6. f.pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan karir Jabatan Fungsional;
7. g.pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan bidang pengembangan kompetensi manajerial, pengembangan kompetensi teknis dan fungsional;
8. h.pelaksanaan pengelolaan administrasi, data, dan informasi di bidang pengembangan kompetensi manajerial, pengembangan kompetensi teknis dan fungsional;
9. i.pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada BKPSDM di bidang pengembangan kompetensi manajerial, pengembangan kompetensi teknis dan fungsional, dan pembinaan dan pengembangan karir Jabatan Fungsional;
10. j.pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum bidang pengembangan sumber daya manusia;
11. k.pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang pengembangan sumber daya manusia; dan
12. l.pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…