DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Magelang Nomor 26 Tahun 2025

Nomor: 26
Tahun: 2025
Ditetapkan: 12 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan ayat (1) Pasal 2, perubahan ayat (1) Pasal 4, perubahan ayat (3) huruf b Pasal 5, perubahan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 13, perubahan ayat (1) Pasal 17 dan perubahan Lampiran II.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 75 TAHUN 2023 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH. Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Nomor 75 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Berita Daerah Kabupaten Magelang Nomor Tahun 2023 Nomor 75) diubah sebagai berikut: Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1.Ketentuan ayat (1) Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, bidang koperasi, bidang usaha kecil dan menengah serta bidang energi sumber daya mineral yang menjadi kewenangan Daerah.
(2)Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2.Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang energi sumber daya mineral yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas sebagaimana ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan kebijakan Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perdagangan, Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah serta energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan Daerah;
2. b.pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang pasar, perdagangan, metrologi, koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah;
3. c.pelaksanaan administrasi bidang pasar, perdagangan, metrologi, koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah;
4. d.pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
5. e.pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah bidang pasar, perdagangan, metrologi, koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah;
6. f.pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pasar, perdagangan, metrologi, koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
7. g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
(3)Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.
(4)Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas.

3.Ketentuan ayat (3) huruf b Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang kesekretariatan meliputi perencanaan program, penatausahaan keuangan, pengelolaan umum dan kepegawaian, ketatausahaan, pengelolaan barang milik Daerah, kerumahtanggaan, kelembagaan, ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, kerjasama, hukum, perpustakaan, kearsipan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
(3)Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
1. a.pengoordinasian perumusan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
2. b.pengoordinasian perumusan konsep kebijakan Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perdagangan, Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah serta energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan Daerah;
3. c.perumusan konsep pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis bidang kesekretariatan;
4. d.pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
5. e.pelaksanaan pelayanan umum bidang pasar, perdagangan, metrologi, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
6. f.pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan bidang perumusan rencana kerja, program, kegiatan, dan anggaran;
7. g.pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan di bidang pemantauan, evaluasi, pelaporan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran;
8. h.pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan bidang penatausahaan keuangan;
9. i.penatausahaan, penerimaan, pengelolaan, pelaporan pendapatan dari retribusi dan/atau pendapatan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. j.pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan bidang kepegawaian, ketatausahaan, pengelolaan barang milik Daerah, kerumahtanggaan, kelembagaan, ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, kerjasama, hukum, perpustakaan, dan kearsipan;
11. k.pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan, dan pengelolaan barang milik Daerah (barang/jasa);
12. l.pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
13. m.pelaksanaan pengelolaan administrasi, data, informasi dan publikasi bidang pasar, perdagangan, metrologi, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
14. n.pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan gedung yang bersifat sederhana dan pembangunan dan pemeliharaan gedung yang sumber dananya berasal dari jenjang pemerintah yang lebih tinggi dan/atau dari pihak ketiga;
15. o.fasilitasi pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
16. p.pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Sekretariat;
17. q.pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan tugas Sekretariat; dan
18. r.pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
  1. 4.Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Bidang usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g dipimpin oleh kepala bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
(2)Bidang usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pengembangan sumber daya manusia, bimbingan dan jaringan usaha, kelembagaan dan legalitas usaha mikro kecil menengah, energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan Daerah serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
(3)Bidang usaha mikro, kecil dan menengah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran bidang usaha mikro, kecil dan menengah;
2. b.perumusan konsep kebijakan Daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang pengembangan sumber daya manusia, bimbingan dan jaringan usaha, kelembagaan dan legalitas usaha mikro kecil menengah;
3. c.pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;
4. d.pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil;
5. e.pelaksanaan kegiatan pengembangan sumber daya manusia usaha mikro kecil menengah;
6. f.pelaksanaan kegiatan bimbingan dan jaringan usaha usaha mikro kecil menengah;
7. g.pelaksanaan kegiatan penataan kelembagaan dan legalitas usaha mikro kecil menengah;
8. h.pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan bidang pengembangan sumber daya manusia, bimbingan dan jaringan usaha, kelembagaan dan legalitas usaha mikro kecil menengah;
9. i.pelaksanaan pengelolaan administrasi, data dan informasi di bidang pengembangan sumber daya manusia, bimbingan dan jaringan usaha, kelembagaan dan legalitas usaha mikro kecil menengah;
10. j.penyelenggaraan fasilitasi rekomendasi bidang energi dan sumber daya mineral pada pengelolaan panas bumi;
11. k.pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di bidang pengembangan sumber daya manusia, bimbingan dan jaringan usaha, kelembagaan dan legalitas usaha mikro kecil menengah;
12. l.pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum bidang usaha mikro, kecil dan menengah;
13. m.pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang usaha mikro, kecil dan menengah;
14. n.pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.pelaksanaan pengelolaan administrasi, data dan informasi di bidang usaha mikro kecil menengah; dan Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
15. o.pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di bidang usaha mikro kecil menengah.
  1. 5.Ketentuan ayat (1) Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)Kepala Dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian, dan Kelompok Jabatan Fungsional harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Badan maupun hubungan antar perangkat daerah lain yang terkait.
(2)Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.
(3)Kepala Dinas harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit kerja.
(4)Dinas menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan.
(5)Setiap pimpinan unit kerja pada Dinas harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi
(6)Setiap pimpinan unit kerja pada Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengoordinisasikan bawahan, memberikan bimbingan, serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
(7)Setiap pimpinan unit kerja pada Dinas harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.
(8)Dalam menyampaikan laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (7), tembusan laporan dapat disampaikan kepada pimpinan unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
(9)Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja pada Dinas dari bawahannya dapat diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
(10)Segala administrasi dari Dinas sebelum dilakukan penetapan oleh Kepala Dinas diajukan melalui Sekretaris.
(11)Pengarahan serta petunjuk sebagaimana ayat (6) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(12)Setiap pimpinan unit kerja pada Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(13)Setiap pimpinan unit kerja pada Dinas mengadakan rapat berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan untuk membangun sinergi, konsolidasi, integrasi, dan sinkronisasi internal unit organisasi.
(14)Dalam melaksanakan tugas di wilayah kecamatan, pimpinan unit kerja pada Dinas melakukan koordinasi dengan Camat. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

6.Ketentuan uraian tugas angka 1. KEPALA DINAS dan angka 5. KEPALA BIDANG USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH sebagaimana tercantum dalam Lampiran II diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang. Ditetapkan di Kota Mungkid pada tanggal 12 Juni 2025 BUPATI MAGELANG, ttd GRENGSENG PAMUJI Diundangkan di Kota Mungkid pada tanggal 12 Juni 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG, ttd ADI WARYANTO BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025 NOMOR 26 Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIS DISDUKCAPIL, ${ttd} IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum. Pembina Tingkat I NIP. 196812281994031006 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 26 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 75 TAHUN 2023 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH URAIAN TUGAS PADA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
1.KEPALA DINAS

a.menetapkan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
b.membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan;
c.memverifikasi konsep kebijakan Daerah di bidang perdagangan, koperasi, usaha kecil, menengah, energi dan sumber daya mineral;
d.menetapkan pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis di bidang perdagangan, koperasi, usaha kecil, menengah, energi dan sumber daya mineral;
e.menyelenggarakan kegiatan di bidang pasar;
f.menyelenggarakan kegiatan di bidang perdagangan;
g.menyelenggarakan kegiatan di bidang metrologi;
h.menyelenggarakan kegiatan di bidang koperasi;
i.menyelenggarakan kegiatan di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah;
j.menyelenggarakan pembinaan di bidang perdagangan, koperasi, usaha kecil, dan menengah;
k.menyelenggarakan fasilitasi di bidang perdagangan, koperasi, usaha kecil, dan menengah;
l.menyelenggarakan pengelolaan administrasi, data, dan informasi di bidang perdagangan, koperasi, usaha kecil, dan menengah;
m.menyelenggarakan pelayanan di bidang perdagangan, koperasi, usaha kecil, dan menengah;
n.menyelenggarakan pelayanan fasilitasi energi dan sumber daya mineral;
o.menyelenggarakan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang perdagangan, koperasi, usaha kecil, dan menengah;
p.mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan kesekretariatan;
q.menyelenggarakan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan tugas Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah; dan
r.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
1. 5.KEPALA BIDANG USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
a.merumuskan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran bidang usaha mikro kecil dan menengah;
b.membagi tugas, mendelegasikan wewenang, memberi petunjuk, dan membina pelaksanaan tugas bawahan;
c.merumuskan kebijakan Daerah, pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis di bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro;
d.mengarahkan dan melaksanakan bimbingan promosi dan pemasaran usaha mikro;
e.merencanakan, menyusun, mengarahkan, melaksanakan dan mengendalikan kurikulum pengembangan kapasitas sumber daya manusia usaha mikro dan penyuluhan usaha mikro;
f.mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan fasilitasi pengembangan kegiatan kemitraan dalam rangka mendukung usaha mikro;
g.mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pembinaan, bimbingan, fasilitasi dan pelayanan di bidang kemitraan, pengembangan jaringan usaha, permodalan dan pembiayaan usaha mikro;
h.mengarahkan pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan bimbingan pedagang kaki lima (PKL);
i.mengarahkan perencanaan pembangunan tempat berusaha pedagang kaki lima (PKL);
j.mengarahkan dan melaksanakan sosialisasi, fasilitasi legalitas usaha mikro, kecil menengah;
k.mengarahkan, melaksanakan dan mengawasi pendataan usaha mikro sebagai basis data tunggal usaha mikro;
l.mengarahkan dan melaksanakan peningkatan Usaha Mikro melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
m.mengarahkan dan melaksanakan pembinaan dan pengembangan kewirausahaan bagi usaha mikro;
n.menyelenggarakan fasilitasi rekomendasi bidang energi dan sumber daya mineral pada pengelolaan panas bumi;
o.melaksanakan dan memverifikasi pengelolaan administrasi, data dan informasi di bidang usaha mikro, kecil dan menengah;
p.mengarahkan, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah;
q.mengarahkan dan mengendalikan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum bidang usaha mikro kecil dan menengah;
r.melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; dan
s.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. BUPATI MAGELANG, ttd GRENGSENG PAMUJI Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIS DISDUKCAPIL, ${ttd} IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum. Pembina Tingkat I NIP. 196812281994031006 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…