DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pedoman Perhitungan, Penetapan, Pembayaran Tarif Air Minum Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Gemilang Yang Meliputi Blok Konsumsi Dan Kelompok Pelanggan, Tarif Air Minum, Mekanisme Dan Prosedur Penetapan Tarif, Biaya Pelayanan, Pembayaran, Larangan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan pelayanan penyediaan air bersih diperlukan sarana prasarana serta biaya produksi yang memadai yang berasal dari sumber pendapatan Perusahaan Umum Daerah Air Minum;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Gemilang, Bupati

Menetapkan

menetapkan tarif Perusahaan Umum Daerah Air Minum;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Perhitungan, Penetapan, Pembayaran Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Gemilang; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN SEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN KABAG PEREKONOMIAN DAN SDA KABAG HUKUM
3. 4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. 5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan Dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan Dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
5. 6.Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 79); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN, PENETAPAN, PEMBAYARAN TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA GEMILANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Magelang.
4.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6.Perusahaan Umum Daerah Air minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang yang selanjutnya disingkat Perumda Air Minum Tirta Gemilang adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Gemilang Kabupaten Magelang.
7.Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum Tirta Gemilang yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Gemilang.
8.Direksi adalah organ Perumda Air Minum Tirta gemilang yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Gemilang untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum Tirta Gemilang serta mewakili Perumda Air Minum Tirta Gemilang baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar.
9.Air Minum adalah air yang diproduksi Perumda Air Minum Tirta Gemilang. SEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN KABAG PEREKONOMIAN DAN SDA KABAG HUKUM
10.Pelanggan adalah masyarakat atau institusi yang terdaftar sebagai penerima layanan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
11.Jenis Pelanggan adalah himpunan Pelanggan yang memiliki kesamaan kriteria dalam masing-masing kelompok Pelanggan.
12.Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan sebesar 10 m3 (sepuluh meter kubik) per kepala keluarga per bulan atau 60 (enam puluh) liter per orang per hari atau sebesar satuan volume lainnya.
13.Tarif Air Minum adalah kebijakan biaya jasa layanan Air Minum yang ditetapkan Bupati untuk pemakaian setiap meter kubik (m3) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh Perumda Air Minum Tirta Gemilang yang wajib dibayar oleh Pelanggan.
14.Tarif Rendah adalah tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding Biaya Dasar.
15.Tarif Dasar adalah tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan Biaya Dasar.
16.Tarif Penuh adalah tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding Biaya Dasar.
17.Tarif Kesepakatan adalah tarif yang nilainya dihitung berdasarkan kesepakatan antara Perumda Air Minum Tirta Gemilang dan Pelanggan.
18.Tarif Rata-Rata adalah total pendapatan tarif dibagi total volume air terjual.

BAB II

BLOK KONSUMSI DAN KELOMPOK PELANGGAN

Pasal 2

(1)Blok konsumsi Pelanggan Air Minum Perumda Air Minum Tirta Gemilang meliputi:
1. a.blok konsumsi Air Minum untuk memenuhi standar kebutuhan pokok; dan
2. b.blok konsumsi Air Minum untuk pemakaian di atas standar kebutuhan pokok.
(2)Blok konsumsi Air Minum untuk memenuhi standar kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelompokkan dalam blok I yaitu untuk pemakaian 0 m3 (nol meter kubik) sampai dengan 10 m3 (sepuluh meter kubik).
(3)Blok konsumsi Air Minum untuk pemakaian di atas standar kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.blok II untuk pemakaian 11-20 m3 (sebelas sampai dua puluh meter kubik);
2. b.blok III untuk pemakaian 21-30 m3 (dua puluh satu sampai tiga puluh meter kubik); dan
3. c.blok IV untuk pemakaian lebih dari 30 m3 (tiga puluh meter kubik).

Pasal 3

(1)Klasifikasi Pelanggan Perumda Air Minum Tirta Gemilang meliputi:
1. a.kelompok I;
2. b.kelompok II;
3. c.kelompok III; dan
4. d.kelompok khusus.
(2)Kelompok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menampung Jenis Pelanggan yang membayar Tarif Rendah untuk memenuhi Standar Kebutuhan Pokok Air Minum meliputi masyarakat berpenghasilan rendah dan untuk kepentingan pendidikan dan sosial. SEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN KABAG PEREKONOMIAN DAN SDA KABAG HUKUM
(3)Kelompok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menampung Jenis Pelanggan yang membayar Tarif Dasar untuk memenuhi Standar Kebutuhan Pokok Air Minum sehari-hari.
(4)Ketentuan membayar Tarif Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi Pelanggan rumah tangga yang menggunakan Air Minum diatas kebutuhan dasar.
(5)Terhadap Pelanggan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberlakukan pembayaran Tarif Penuh.
(6)Kelompok III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menampung Jenis Pelanggan yang membayar Tarif Penuh untuk memenuhi standar kebutuhan pokok Air Minum.
(7)Kelompok Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, menampung Jenis Pelanggan yang mendukung kebutuhan pokok dan/atau perekonomian yang membayar tarif berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian.
(8)Kelompok khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan Pelanggan yang akan mendistribusikan Air Minum kepada pihak lain.

Pasal 4

(1)Kelompok I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.sosial A merupakan golongan Pelanggan yang terdiri dari pondok pesantren yang santrinya tidak dikenakan biaya;
2. b.sosial B merupakan golongan Pelanggan yang kegiatan setiap harinya melayani kepentingan umum bagi masyarakat berpenghasilan rendah meliputi hydran umum, kamar mandi umum, toilet umum, tempat pemakaman umum, tempat ibadah, yayasan sosial, panti asuhan;
3. c.sosial C merupakan golongan Pelanggan yang diperuntukkan bagi lembaga pendidikan formal non instansi pemerintah meliputi sekolah swasta, perguruan tinggi swasta dan lembaga pendidikan formal berasrama dan pondok pesantren yang santrinya dikenakan biaya; dan
4. d.rumah tangga A merupakan golongan rumah tangga yang berfungsi sebagai tempat tinggal, ditetapkan berdasarkan skoring sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2)Kelompok II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.rumah tangga B merupakan golongan Pelanggan rumah tangga yang berfungsi sebagai tempat tinggal, ditetapkan berdasarkan skoring sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
2. b.rumah tangga C merupakan golongan Pelanggan rumah tangga yang berfungsi sebagai tempat tinggal, ditetapkan berdasarkan skoring sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
3. c.rumah tangga D terdiri atas:
  1. 1.golongan Pelanggan rumah tangga yang berfungsi sebagai tempat tinggal; atau
  2. 2.rumah yang digunakan untuk tempat tinggal dan usaha ditetapkan berdasarkan skoring sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(3)Kelompok III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c terdiri atas:
1. a.instansi A yaitu golongan Pelanggan instansi pemerintah yang kegiatan setiap harinya melayani kepentingan umum meliputi kantor/instansi/lembaga milik pemerintah/TNI/Polri, rumah dinas dan asrama milik pemerintah/TNI Polri; SEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN KABAG PEREKONOMIAN DAN SDA KABAG HUKUM
2. b.instansi B yaitu golongan pelangggan Instansi pemerintah yang kegiatan setiap harinya melayani kepentingan umum dan mendapatkan sumber dana dari kegiatan tersebut meliputi rumah sakit pemerintah, puskesmas, poliklinik pemerintah, laboratorium pemerintah, sekolah negeri, perguruan tinggi negeri, kolam renang milik pemerintah, tempat wisata/hiburan milik pemerintah, pasar tradisional, terminal dan pos retribusi;
3. c.niaga A yaitu golongan Pelanggan niaga kecil;
4. d.niaga B yaitu golongan Pelanggan niaga sedang;
5. e.niaga C yaitu golongan Pelanggan niaga cukup besar;
6. f.niaga D yaitu golongan Pelanggan niaga besar kelas 1;
7. g.niaga E yaitu golongan Pelanggan niaga besar kelas 2;
8. h.industri mikro golongan Pelanggan industri yang mempunyai tenaga kerja kurang dari 5 (lima) orang;
9. i.industri kecil golongan Pelanggan industri yang mempunyai tenaga kerja 5- 19 (lima sampai sembilan belas) orang;
10. j.industri Menengah golongan Pelanggan industri yang mempunyai tenaga kerja 20-99 (dua puluh sampai sembilan puluh sembilan) orang; dan
11. k.industri Besar golongan Pelanggan industri yang mempunyai tenaga kerja 100 (seratus) orang atau lebih.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai golongan Pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c sampai dengan huruf g diatur dengan Peraturan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.
(5)Kelompok Khusus sebagaimana dimaksud dalam 3 ayat (1) huruf d terdiri atas:
1. a.non komersial; dan
2. b.komersial.
(6)Kelompok khusus non komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a diberlakukan tarif paling rendah sama dengan Tarif Dasar, jika merupakan BUMD diberlakukan tarif berdasarkan tarif kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama.
(7)Kelompok khusus komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b diberlakukan tarif paling rendah sama dengan Tarif Penuh.

BAB III

TARIF AIR MINUM

Pasal 5

(1)Penghitungan dan penetapan Tarif Air Minum didasarkan pada:
1. a.keterjangkauan dan keadilan;
2. b.mutu pelayanan;
3. c.pemulihan biaya;
4. d.efisiensi pemakaian air;
5. e.perlindungan air baku; dan
6. f.transparansi dan akuntabilitas.
(2)Tarif Air Minum ditetapkan berdasarkan kelompok Pelanggan dan jumlah pemakaian yang diperhitungkan secara progresif.
(3)Tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan kepada Pelanggan yang konsumsi air minumnya melebihi standar Kebutuhan Pokok Air Minum.

Pasal 6

(1)Keterjangkauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a merupakan: SEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN KABAG PEREKONOMIAN DAN SDA KABAG HUKUM
1. a.penetapan tarif untuk Standar Kebutuhan Pokok Air Minum disesuaikan dengan kemampuan membayar Pelanggan yang berpenghasilan sama dengan Upah Minimum Kabupaten, serta tidak melampaui 4% (empat perseratus) dari pendapatan masyarakat Pelanggan; dan
2. b.penetapan tarif untuk Standar Kebutuhan Pokok Air Minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah diberlakukan tarif paling tinggi sama dengan Tarif Rendah.
(2)Keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dicapai melalui:
1. a.penerapan tarif diferensiasi dengan subsidi silang antar kelompok Pelanggan; dan
2. b.penerapan tarif progresif dalam rangka mengupayakan penghematan penggunaan Air Minum.

Pasal 7

Mutu Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilakukan melalui penetapan tarif yang mempertimbangkan keseimbangan dengan tingkat mutu pelayanan yang diterima oleh Pelanggan.

Pasal 8

(1)Pemulihan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c merupakan pemulihan biaya secara penuh yang ditujukan untuk menutup kebutuhan operasional.
(2)Pemulihan biaya secara penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perhitungan tarif sama dengan biaya dasar.

Pasal 9

(1)Efisiensi pemakaian air dan perlindungan air baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dan huruf e dilakukan melalui pengenaan tarif progresif.
(2)Tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan melalui penetapan blok konsumsi.
(3)Tarif progresif dikenakan kepada Pelanggan yang konsumsinya melebihi standar kebutuhan pokok Air Minum.

Pasal 10

(1)Transparansi dan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, diterapkan dalam proses perhitungan dan penetapan tarif.
(2)Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit dengan:
1. a.menjaring aspirasi Pelanggan yang berkaitan dengan rencana perhitungan serta penetapan tarif; dan
2. b.menyampaikan informasi yang berkaitan dengan rencana perhitungan tarif kepada Pelanggan.
(3)Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…