DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2026

Nomor: 3
Tahun: 2026
Ditetapkan: 11 Februari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ind diatur tentang Ketentuan Umum, Jenis Pelayanan, Indikator, Standar (Nilai), Batas Waktu Target Rencana Penyampaian dan Uraian Standar Pelayanan Minimal, Pelaksanaan, Penerapan, Monitoring dan Evaluasi, Pembinaan dan Pengawasan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menjamin kepuasan dan keamanan pasien serta memastikan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan, dan kualitas layanan umum, pelayanan kesehatan pada rumah sakit harus menerapkan standar pelayanan minimal;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, standar pelayanan minimal yang memuat batasan minimal mengenai jenis dan mutu layanan dasar yang harus dipenuhi oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah yang akan menerapkan Badan Layanan Umum Daerah diatur dengan Peraturan Bupati;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Merah Putih Tahun 2025-2029; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); SALINAN Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomoe 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1213);
10.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/III/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MERAH PUTIH TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Magelang. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Magelang.
4.Rumah Sakit Umum Daerah Merah Putih Kabupaten Magelang yang selanjutnya disingkat RSUD Merah Putih adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang berupa Unit Organisasi Bersifat Khusus.
5.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6.Direktur adalah Direktur RSUD Merah Putih sekaligus sebagai Pemimpin BLUD.
7.Pembina Teknis adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
8.Pembina Keuangan adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
9.Pelayanan adalah pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Merah Putih Kabupaten Magelang kepada masyarakat yang meliputi pelayanan medik, pelayanan keperawatan pelayanan penunjang medis dan non medis, dan pelayanan administrasi.
10.Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal atau ketentuan tentang spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang kepada masyarakat.
11.Jenis Pelayanan adalah jenis-jenis pelayanan yang diberikan oleh RSUD Merah Putih kepada masyarakat.
12.Dimensi Mutu adalah suatu pandangan dalam menentukan penilaian terhadap jenis dan mutu pelayanan dilihat dari akses, efektifitas, efisiensi, keselamatan dan keamanan, kenyamanan, kesinambungan pelayanan, kompetensi teknis dan hubungan antar manusia berdasar standar (World Health Organization).
13.Indikator Kinerja yang selanjutnya disebut Indikator adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukan pengukuran terhadap perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu atau tolak ukur prestasi kuantitatif/kualitatif yang digunakan untuk mengukur terjadinya perubahan terhadap besaran target atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya.
14.Standar adalah nilai tertentu yang telah ditetapkan berkaitan dengan sesuatu yang harus dicapai.
15.Definisi Operasional adalah uraian yang dimaksudkan untuk menjelaskan pengertian dari Indikator.
16.Frekuensi Pengumpulan Data adalah frekuensi pengambilan data dari sumber data untuk tiap Indikator.
17.Periode Analisis adalah rentang waktu pelaksanaan kajian terhadap Indikator yang dikumpulkan. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
18.Pembilang (numerator) adalah besaran sebagai nilai pembilang dalam rumus Indikator.
19.Penyebut (denominator) adalah besaran sebagai nilai pembagi dalam rumus Indikator.
20.Target atau nilai adalah ukuran mutu atau kinerja yang diharapkan bisa dicapai.
21.Sumber Data adalah sumber bahan nyata atau keterangan yang dapat dijadikan dasar kajian yang berhubungan langsung dengan persoalan.

Pasal 2

(1)Standar Pelayanan Minimal dimaksudkan untuk panduan bagi RSUD Merah Putih dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.
(2)Standar Pelayanan Minimal bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan RSUD Merah Putih kepada masyarakat.

BAB II

JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR (NILAI), BATAS WAKTU, TARGET RENCANA PENCAPAIAN DAN URAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 3

(1)RSUD Merah Putih mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan dan upaya rujukan.
(2)Jenis Pelayanan Minimal RSUD Merah Putih meliputi:
1. a.pelayanan gawat darurat;
2. b.pelayanan rawat jalan;
3. c.pelayanan rawat inap;
4. d.pelayanan bedah;
5. e.pelayanan persalinan dan perinatologi;
6. f.pelayanan intensif;
7. g.pelayanan radiologi;
8. h.pelayanan laboratorium patologi klinik;
9. i.pelayanan rehabilitasi medik;
10. j.pelayanan farmasi;
11. k.pelayanan gizi;
12. l.pelayanan transfusi darah;
13. m.pelayanan keluarga miskin;
14. n.pelayanan rekam medik;
15. o.pengelolaan limbah;
16. p.pelayanan administrasi manajemen;
17. q.palayanan ambulans/kereta jenazah;
18. r.palayanan pemulasaraan jenazah;
19. s.pelayanan laundry;
20. t.pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit; dan
21. u.pencegahan pengendalian infeksi. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pasal 4

(1)Indikator, Standar (Nilai), Batas Waktu dan Target Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Jenis Pelayanan Minimal RSUD Merah Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2)Uraian Standar Pelayanan Minimal tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 5

(1)Direktur RSUD Merah Putih bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Pelayanan yang dipimpinnya sesuai Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
(2)Penyelenggaraan Pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENERAPAN

Pasal 6

(1)Direktur RSUD Merah Putih menyusun rencana bisnis anggaran, target, serta upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal.
(2)Setiap unit kerja Pelayanan dan administrasi manajemen RSUD Merah Putih menyiapkan bahan penyusunan rencana bisnis anggaran, target, serta upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal.
(3)Setiap pelaksana Pelayanan menyelenggarakan Pelayanan yang menjadi tugasnya sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

(1)Direktur melakukan monitoring atas penerapan Standar Pelayanan Minimal Jenis Pelayanan Minimal RSUD Merah Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yang dilaporkan unit kerja Pelayanan dan administrasi manajemen rumah sakit setiap bulan. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
(2)Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk melakukan evaluasi atas penerapan Standar Pelayanan Minimal.
(3)Direktur melaporkan penerapan capaian Standar Pelayanan Minimal Jenis Pelayanan Minimal RSUD Merah Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) kepada Kepala Dinas Kesehatan setiap triwulan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

(1)Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan Standar Pelayanan Minimal.
(2)Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu Pembina Teknis, Pembina Keuangan, dan Dewan Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan latihan atau bantuan teknis lainnya yang mencakup:
1. a.perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal;
2. b.penyusunan rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan penetapan target tahunan pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
3. c.penilaian prestasi kerja pencapaian Standar Pelayanan Minimal; dan
4. d.pelaporan prestasi kerja pencapaian Standar Pelayanan Minimal.
(4)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengawasan non teknis, pemberian pendapat dan saran, pemantauan dan evaluasi serta pengawasan kepatuhan dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Pasal 9

Anggaran pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibebankan pada belanja operasional RSUD Merah Putih yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Anggaran.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Magelang Nomor 32 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Daerah Merah Putih Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 34) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…