DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Magelang Nomor 31 Tahun 2025

Nomor: 31
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 1, perubahan ayat (1) huruf b Pasal 9, penambahan 2 ayat pada Pasal 14, perubahan Pasal 16, perubahan Lampiran.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 3 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 24) diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1.Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Magelang.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang.
6.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
8.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
10.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 4
11.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12.Rencana Kerja dan Anggaran PD yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja PD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan PD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
13.Dokumen Pelaksanaan Anggaran PD yang selanjutnya disingkat DPA-PD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap PD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
14.Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran PD yang selanjutnya disingkat DPPA-PD adalah dokumen pelaksanaan perubahan anggaran PD.
15.Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik daerah, badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
16.Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
17.Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
18.Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh penerima hibah.
19.Jasa adalah jasa konsultansi atau jasa lainnya.
20.Jasa konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir(brainware).
21.Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan(skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 5
2.Ketentuan ayat (1) huruf b Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e diberikan kepada Badan dan Lembaga:
1. a.yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. b.yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar atau sejenisnya yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur Bupati atau Kementerian Agama;
3. c.yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau Kepala PD terkait sesuai dengan kewenangannya; atau
4. d.Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
(2)Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan.
(3)Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan berbadan hukum Indonesia yang melaksanakan kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat dan keolahragaan non profesional.
(4)Surat pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau Kepala PD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c paling sedikit memuat:
1. a.Nama Kelompok Masyarakat;
2. b.Nama ketua Kelompok Masyarakat;
3. c.Periode kepengurusan;
4. d.Alamat Kelompok Masyarakat; dan
5. e.Bidang Kelompok Masyarakat. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 6
  1. 3.Ketentuan Pasal 14 ditambahkan 2 (dua) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Pemerintah daerah lainnya, BUMN, BUMD, badan, lembaga dan organisasi kemasyarakat berbadan hukum Indonesia dapat mengajukan permohonan hibah secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan PD sesuai tugas dan fungsinya dilampiri proposal kegiatan.
(2)Selain permohonan hibah proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Badan, Lembaga, dan organisasi kemasyarakatan ditambah persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2).
(3)Permohonan hibah tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi cap dan ditandatangani oleh:
1. a.Kepala Daerah bagi Pemerintah Daerah Lainnya;
2. b.Direktur Utama atau sebutan lain bagi BUMN atau BUMD;
3. c.Ketua atau sebutan lain bagi Organisasi Kemasyarakatan berbadan hukum Indonesia; dan
4. d.Ketua atau sebutan lain dengan diketahui Camat bagi Badan atau Lembaga.
(4)Untuk hibah berupa uang, proposal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan yang melatarbelakangi dilaksanakannya kegiatan dan diajukannya usulan hibah oleh calon penerima hibah;
2. b.maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan yang akan dibiayai oleh dana hibah;
3. c.susunan kepengurusan (badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan berbadan hukum Indonesia), berisi uraian tentang susunan pengurus dari organisasi kemasyarakatan/kelompok orang yang mengajukan usulan hibah;
4. d.domisili sekretariat (badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan berbadan hukum Indonesia), berisi uraian tentang keberadaan/alamat sekretariat dari badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan berbadan hukum Indonesia yang mengajukan usulan hibah dan nomor telepon yang dapat dihubungi sewaktu- waktu apabila dibutuhkan;
5. e.bentuk kegiatan, berisi uraian tentang rincian kegiatan yang akan dilaksanakan oleh calon penerima hibah;
6. f.jadwal pelaksanaan kegiatan, berisi uraian tentang waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh calon penerima hibah;
7. g.rencana anggaran biaya, berisi uraian tentang perhitungan mengenai kebutuhan biaya pelaksanaan kegiatan termasuk rincian kebutuhan bahan danperalatan serta kebutuhan lainnya; dan Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 7
8. h.fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Kepala/ketua/pimpinan pemerintah daerah lainnya/ BUMN/ BUMD/ badan/ lembaga/ organisasi kemasyarakatan berbadan hukum Indonesia selaku penerima hibah.
(5)Untuk hibah berupa barang, proposal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan yang melatarbelakangi diajukannya usulan hibah oleh calon penerima hibah;
2. b.maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan diajukannya permohonan hibah oleh calon penerima hibah kepada Pemerintah Daerah;
3. c.susunan kepengurusan (badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan berbadan hukum Indonesia), berisi uraian tentang susunan pengurus dari organisasi kemasyarakatan/kelompok orang yang mengajukan usulan hibah;
4. d.domisili sekretariat (badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan berbadan hukum Indonesia), berisi uraian tentang keberadaan/alamat sekretariat dari badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan berbadan hukum Indonesia yang mengajukan usulan hibah dan nomor telepon yang dapat dihubungi sewaktu- waktu apabila dibutuhkan;jenis dan jumlah barang yang dimohon, berisi uraian tentang jenis dan jumlah barang yang dimohon oleh calon penerima hibah kepada Pemerintah Daerah; dan
5. e.fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Kepala/ketua/pimpinan pemerintah daerah lainnya/BUMN/BUMD/badan/lembaga /organisasi kemasyarakatan berbadan hukum Indonesia selaku penerima hibah.
(6)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan:
1. a.paling lambat akhir bulan Maret tahun berkenaan untuk usulan hibah yang direncanakan pada RKPD tahun anggaran berikutnya; dan
2. b.paling lambat akhir bulan April tahun berkenaan untuk usulan calon penerima hibah yang direncanakan pada perubahan RKPD tahun anggaran berkenaan.
(7)Ketentuan batas waktu pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak berlaku dalam hal terdapat kebijakan atau ketentuan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

4.Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Sekretariat Hibah mengadministrasikan dan meneruskan permohonan tertulis kepada PD berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai peruntukan permohonan hibah untuk dilakukan evaluasi.
(2)PD melakukan evaluasi terhadap permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 8
(3)Dalam pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PD dapat membentuk tim evaluasi proposal hibah dengan melibatkan Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala PD.
(4)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
1. a.mengetahui kesesuaian antara proposal dengan dokumen perencanaan yang ada;
2. b.mengetahui kesesuaian antara harga dalam proposal dengan standar satuan harga yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah atau apabila komponen yang dibutuhkan tidak terdapat dalam standar satuan harga, maka dapat menggunakan harga pasar yang berlaku saat itu;
3. c.mengetahui kesesuaian antara kebutuhan peralatan dan bahan serta kebutuhan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan dengan jenis kegiatannya;
4. d.memastikan alamat sekretariat dan keberadaan badan/ lembaga /organisasi kemasyarakatan berbadan hukum Indonesia yang mengajukan usulan hibah (tidak fiktif);
5. e.memastikan kegiatan yang akan dibiayai dengan dana hibah belum dilaksanakan oleh calon penerima hibah; dan
6. f.meneliti kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
(5)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan:
1. a.paling lambat akhir bulan April tahun berkenaan untuk usulan hibah yang direncanakan pada RKPD tahun anggaran berikutnya; dan
2. b.paling lambat akhir bulan Mei tahun berkenaan untuk usulan calon penerima hibah yang direncanakan pada perubahan RKPD tahun anggaran berkenaan.
(6)Ketentuan batas waktu pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku dalam hal terdapat kebijakan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi.
(7)Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), PD memberikan rekomendasi layak atau tidaknya pemberian hibah disertai dengan besaran anggaran sesuai hasil kajian teknis PD dan kewajaran harga.
(8)Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(9)PD melaporkan rekapitulasi Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Bupati dengan tembusan Sekretaris Daerah c.q. Sekretariat Hibah dan PD yang melaksanakan fungsi penunjang bidang Perencanaan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 9
(10)Sekretariat hibah melaporkan hasil rekapitulasi terhadap evaluasi dan rekomendasi Kepala PD kepada Sekretaris Daerah selaku ketua TAPD dalam bentuk Daftar Nominatif Calon Penerima Hibah dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(11)TAPD memberikan pertimbangan kepada Bupati sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
(12)Bupati memberikan persetujuan atau penolakan berdasarkan hasil evaluasi PD terkait dan pertimbangan TAPD.
(13)Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (12) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam RKPD dan Perubahan RKPD.

5.Ketentuan angka 1 Contoh Format Berita Acara Evaluasi Bantuan Sosial Berupa Uang dan angka 2 Contoh Format Berita Acara Evaluasi Bantuan Sosial Berupa Barang/Jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal II
1.Ketentuan Pasal 14 ayat (6), Pasal 16 ayat (5) dan ayat (6) mulai berlaku untuk penyusunan RKPD tahun anggaran 2028 dan perubahan RKPD tahun anggaran 2027.
2.Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang. Ditetapkan di Kota Mungkid pada tanggal 28 Juli 2025 BUPATI MAGELANG, ttd GRENGSENG PAMUJI Diundangkan di Kota Mungkid pada tanggal 28 Juli 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG, ttd ADI WARYANTO BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025 NOMOR 31 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ${ttd} RATNA YULIANTY, S.H., M.H. Pembina Tingkat I NIP. 196807301997032003 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 10 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 31 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG CONTOH FORMAT BERITA ACARA EVALUASI HIBAH
1.Contoh Format Berita Acara Evaluasi Hibah Berupa Uang BERITA ACARA EVALUASI USULAN PERMOHONAN BANTUAN HIBAH BERUPA UANG TAHUN ANGGARAN ....... NOMOR: ………………………………………………… Hibah Kepada : Pemerintah/ Pemerintah Daerah Lainnya / Badan Usaha Milik Daerah/ Badan Usaha Milik Negara / Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan (*) Bidang : perekonomian/pendidikan/kesehatan/keagamaan/ kesenian/adat istiadat/keolahragaan non profesional(*) SKPD Yang Mengevaluasi : I. EVALUASI A. DATA PROPOSAL
1.Nama Organisasi/Kelompok : …………………………………………………………...............
2.Alamat Organisasi/Kelompok : …………………………………………………………...............
2.Ketua / Pengurus/ Pemohon : …………………………………………………………...............
3.Lokasi kegiatan RT, RW, Dusun/ Lingk : …………………………………………………………............... Desa/Kelurahan/ Kecamatan : …………………………………………………………...............
4.Peruntukan/jenis kegiatan : …………………………………………………………...............
5.Volume kegiatan : …………………………………………………………...............
6.Jumlah Bantuan : Rp. .…………………………………………………….............. B. Tim Evaluasi
1.Nama : …………………………………………………………............... NIP : …………………………………………………………............... Jabatan : ……………………………………………………………............
2.Nama : …………………………………………………………............... NIP : …………………………………………………………............... Jabatan : …………………………………………………………...............
3.Nama : …………………………………………………………............... NIP : …………………………………………………………............... Jabatan : …………………………………………………………............... Berdasarkan evaluasi baik administrasi maupun lapangan yang dilaksanakan pada tanggal ………………………………… bertemu dengan : …………………………………… selaku ……………………………………hasilnya adalah sebagai berikut :
1.Kriteria pemberian hibah memenuhi/ tidak memenuhi kriteria *)
2.Kelengkapan administrasi penerima hibah sesuai perbup lengkap/ tidak lengkap *)
3.Kesesuaian kegiatan dengan proposal sesuai / tidak sesuai *)
4.Kegiatan tersebut belum dimulai / sedang dimulai / selesai dilaksanakan *)
5.Manfaat kegiatan : …………………………………………………………………………………................... ..................................................................................................................................................
6.Kegiatan tersebut menunjang / tidak menunjang *)pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah.
7.Keterangan Lainnya: ................................................................................................................. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 11 II. REKOMENDASI Berkenaan dengan hal tersebut, proposal dimaksud oleh Tim Evaluasi dinilai layak/tidak layak*) untuk diberikan bantuan hibah sebesar Rp. ………………………….. Demikian berita acara evaluasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Mengesahkan, Kepala SKPD ............................ .................................................. NIP. ........................................... Keterangan : *) coret yang tidak perlu ……………, …………………. Tim Evaluasi NAMA TANDA TANGAN
1.…………………….. (……………….…..)
2.…………………….. (……………….…..)
3.…………………….. (……………….…..)
2.Contoh Format Berita Acara Evaluasi Hibah Berupa Barang/Jasa BERITA ACARA EVALUASI USULAN PERMOHONAN BANTUAN HIBAH BERUPA BARANG/ JASA TA. ....... NOMOR: ………………………………………………… Hibah Kepada : Pemerintah/ Pemerintah Daerah Lainnya/Badan Usaha Milik Daerah/ Badan Usaha Milik Negara /Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan (*) Bidang : perekonomian/ pendidikan/ kesehatan/ keagamaan/ kesenian/ adat istiadat/ keolahragaan non profesional(*) SKPD Yang Mengevaluasi : ............................................................................................... A. DATA PROPOSAL
1.Nama Organisasi/Kelompok : …………………………………………………………...............
2.Alamat Organisasi/Kelompok : …………………………………………………………...............
2.Ketua / Pengurus/ Pemohon : …………………………………………………………...............
3.Lokasi kegiatan RT, RW, Dusun/ Lingk : …………………………………………………………............... Desa/ Kelurahan/ Kecamatan : …………………………………………………………...............
4.Peruntukan/jenis kegiatan : …………………………………………………………...............
5.Volume kegiatan : …………………………………………………………...............
6.Jumlah Bantuan : Rp. .…………………………………………………….............. B. Tim Evaluasi
1.Nama : …………………………………………………………............... NIP : .................................................................................... Jabatan : …………………………………………………………...............
2.Nama : …………………………………………………………............... NIP : …………………………………………………………............... Jabatan : …………………………………………………………...............
3.Nama : …………………………………………………………............... NIP : …………………………………………………………............... Jabatan : …………………………………………………………............... Berdasarkan evaluasi baik administrasi maupun lapangan yang dilaksanakan pada tanggal ………………………………… bertemu dengan : …………………………………… selaku ……………………………………hasilnya adalah sebagai berikut :
1.Kriteria pemberian hibah memenuhi/ tidak memenuhi kriteria *)
2.Kelengkapan administrasi penerima hibah lengkap/ tidak lengkap *)
3.Kesesuaian kegiatan dengan proposal sesuai / tidak sesuai *)
4.Kegiatan tersebut belum dimulai / sedang dimulai / selesai dilaksanakan *)
5.Manfaat kegiatan : …………………………………………………………………………………....................
6.Kegiatan tersebut menunjang / tidak menunjang *)pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah.
7.Keterangan Lainnya: ……........................................................................................................... Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 12 II. REKOMENDASI Berkenaan dengan hal tersebut, proposal dimaksud oleh Tim Evaluasi dinilai layak/tidak layak *) untuk diberikan bantuan hibah barang berupa ………………………………………………………… sejumlah ....................................................... Demikian berita acara evaluasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Mengesahkan, Kepala SKPD ............................ .................................................. NIP. ........................................... Keterangan : *) coret yang tidak perlu ……………, …………………. Tim Evaluasi NAMA TANDA TANGAN
1.…………………….. (……………….…..)
2.…………………….. (……………….…..)
3.…………………….. (……………….…..) BUPATI MAGELANG, ttd GRENGSENG PAMUJI Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ${ttd} RATNA YULIANTY, S.H., M.H. Pembina Tingkat I NIP. 196807301997032003 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…