DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Magelang Nomor 32 Tahun 2025

Nomor: 32
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 1, perubahan ayat (2) Pasal 3, perubahan ayat (3) Pasal 4, perubahan Pasal 8, perubahan Pasal 10, perubahan Pasal 12, perubahan Pasal 14, perubahan Lampiran.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 3 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 25 ) diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1.Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Magelang.
5.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang.
7.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
9.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
10.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
11.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 4
12.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13.Rencana Kerja dan Anggaran PD yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja PD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan PD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
14.Dokumen Pelaksanaan Anggaran PD yang selanjutnya disingkat DPA-PD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap PD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
15.Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran PD yang selanjutnya disingkat DPPA-PD adalah dokumen pelaksanaan perubahan anggaran PD.
16.Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
17.Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosial.
18.Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
19.Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.
20.Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh penerima bantuan sosial dan atau bantuan sosial.
21.Jasa adalah jasa konsultansi atau jasa lainnya.
22.Jasa konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware).
23.Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 5
24.Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang sleanjutnya disingkat DTSEN adalah basis data tunggal individu dan/atau keluarga yang membuat kondisi sosial ekonomi penduduk Indonesia dan telah dipadankan dengan data kependudukan.
2.Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:
1. a.individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami resiko sosial; dan
2. b.lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak resiko sosial.
(2)Bentuk resiko sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
1. a.resiko yang terkait dengan siklus hidup, antara lain kelaparan, penyakit kekurangan gizi, penyandang disabilitas, lanjut usia, masyarakat terlantar, anak-anak yatim piatu, perempuan/korban kekerasan, orang sakit, pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial;
2. b.resiko yang terkait dengan kondisi ekonomi, antara lain fakir miskin, pelajar/mahasiswa dari keluarga tidak mampu, tuna wisma, lembaga kesejahteraan sosial, korban pemutusan hubungan kerja, pekerja rentan, keluarga tidak mampu; dan
3. c.resiko yang terkait dengan lingkungan, antara lain kekeringan, banjir, gempa bumi, tanah longsor, kebakaran, bencana alam lainnya, dan keterisolasian/masyarakat tertinggal.
  1. 3.Ketentuan ayat (3) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) harus memenuhi kriteria paling sedikit:
1. a.selektif;
2. b.memenuhi persyaratan penerima bantuan sosial;
3. c.bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
4. d.sesuai tujuan penggunaan.
(2)Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi yang bersangkutan dari kemungkinan resiko sosial. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 6
(3)Kriteria persyaratan penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.memiliki identitas yang jelas sebagai penduduk di Daerah;
2. b.berdomisili dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah; dan
3. c.kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tidak termasuk bagi PPKS di Daerah yang mendesak, memerlukan penanganan serta tidak diketahui identitasnya antara lain gelandangan dan orang terlantar.
(4)Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
(5)Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
(6)Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
1. a.rehabilitasi sosial;
2. b.perlindungan sosial;
3. c.pemberdayaan sosial;
4. d.jaminan sosial;
5. e.penanggulangan kemiskinan; dan
6. f.penanggulangan bencana.
  1. 4.Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok, masyarakat, dan/atau lembaga non pemerintahan yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
(2)Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan Kepala PD.
(3)Bantuan sosial yang direncanakan atas usulan Kepala PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diberikan kepada individu dan keluarga yang terdaftar dalam DTSEN atau data PPKS.
(4)Dalam hal masyarakat tidak terdaftar dalam data DTSEN namun secara kondisi membutuhkan bantuan sosial, dapat diberikan bantuan sosial sesuai kemampuan keuangan Daerah setelah memperoleh pertimbangan teknis dari PD.
(5)Pertimbangan teknis dari PD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pada saat verifikasi dan evaluasi data DTSEN atau PPKS yang dituangkan dalam berita acara. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 7

5.Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
(2)Dalam hal bantuan sosial tidak terencana berupa uang digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada pihak lain, bantuan sosial tidak terencana berupa uang dapat diterima oleh pihak lain atas persetujuan penerima bantuan sosial.
(3)Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu uang yang diberikan secara langsung kepada penerima bantuan sosial antara lain:
1. a.beasiswa/bantuan biaya pendidikan bagi anak miskin;
2. b.yayasan pengelola yatim piatu;
3. c.masyarakat lanjut usia, terlantar, penyandang disabilitas fisik dan mental, tuna sosial, gelandangan, pengemis, eks penderita penyakit kronis;
4. d.eks pecandu narkotika, pengguna psikotropika sindrome ketergantungan;
5. e.orang dengan HIV/AIDS;
6. f.eks narapidana, korban tindak kekerasan, korban bencana, warga terdampak program pemerintah, korban perdagangan orang, pekerja rentan, pemutusan hubungan kerja, anak terlantar, fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, perintis kemerdekaan; dan/atau
7. g.biaya pelayanan kesehatan rawat inap kelas 3.
(4)Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu barang yang diberikan secara langsung kepada penerima bantuan sosial sesuai kriteria antara lain:
1. a.bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu;
2. b.bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial;
3. c.ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu;
4. d.bantuan alat bantu bagi penyandang disabilitas; dan/atau
5. e.material bangunan dan kontruksi.
  1. 6.Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Permohonan tertulis Bantuan Sosial diajukan kepada Bupati cq. Kepala PD oleh:
1. a.individu, keluarga, masyarakat, kelompok dan/atau lembaga non pemerintahan melalui Kepala PD sesuai tugas dan fungsinya; atau
2. b.Kepala PD sesuai tugas dan fungsinya.
(2)Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dengan ketentuan:
1. a.bagi individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat, ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 8
2. b.bagi individu penyandang disabilitas, pembuatan permohonan tertulis didampingi oleh TKSK sampai dengan permohonan tersebut ditandatangani Kepala Desa/Lurah, Camat dan penyampaian permohonan tertulis ke Kepala PD yang melaksanakan tugas dan fungsinya.
3. c.bagi lembaga non pemerintahan, dibubuhi cap dan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lain serta diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat; dan
4. d.bagi PD, ditandatangani oleh Kepala PD yang dituangkan dalam bentuk naskah dinas berupa nota dinas.
(3)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.untuk individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk penerima bantuan sosial, kecuali penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c;
2. b.untuk lembaga non pemerintahan berupa:
  1. 1.akta notaris mengenai pendirian lembaga atau dokumen lain yang dipersamakan;
  2. 2.surat keterangan domisili dari Desa/Kelurahan diketahui Camat setempat;
  3. 3.fotokopi izin operasional/tanda daftar lembaga dari instansi yang berwenang; dan
  4. 4.fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ketua dan sekretaris atau sebutan lain; atau
3. c.untuk PD melampirkan data penerima bantuan berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk penerima bantuan sosial.
(4)Untuk bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat, proposal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
1. a.latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan yang melatarbelakangi diajukannya usulan bantuan sosial oleh calon penerima bantuan sosial;
2. b.maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan diajukannya usulan bantuan sosial oleh calon penerima bantuan sosial;
3. c.susunan kepengurusan (kelompok, masyarakat/lembaga non pemerintahan), berisi uraian tentang susunan pengurus dari kelompok, masyarakat/lembaga non pemerintahan yang mengajukan usulan bantuan sosial;
4. d.domisili individu, kelompok, masyarakat/lembaga non pemerintahan, berisi uraian tentang keberadaan/alamat dari kelompok masyarakat/lembaga non pemerintahan yang mengajukan usulan bantuan sosial dan nomor telepon yang dapat dihubungi sewaktu-waktu apabila dibutuhkan;
5. e.bentuk kegiatan/rencana penggunaan dana, berisi uraian tentang kegiatan yang akan dilaksanakan oleh calon penerima bantuan sosial atau rencana penggunaan dana oleh calon penerima bantuan sosial; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 9
6. f.rencana anggaran biaya, berisi tentang rencana pemanfaatan anggaran; dan
7. g.tanda tangan dan nama lengkap calon penerima bantuan sosial (pimpinan/ketua) serta stempel/cap organisasi/lembaga (bagi kelompok masyarakat) atau tanda tangan/cap jari bagi yang tidak mampu tanda tangan dan nama lengkap calon penerima bantuan sosial (bagi anggota masyarakat).
(5)Untuk bantuan sosial berupa uang atas usulan Kepala PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilampiri hasil verifikasi dan evaluasi atas data calon penerima bantuan sosial yang dituangkan dalam berita acara verifikasi dan evaluasi dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(6)Untuk bantuan sosial berupa barang, proposal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan yang melatarbelakangi diajukannya usulan bantuan sosial oleh calon penerima bantuan sosial;
2. b.maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan diajukannya permohonan bantuan sosial oleh calon penerima bantuan sosial kepada Pemerintah Daerah;
3. c.susunan kepengurusan (kelompok masyarakat/lembaga non pemerintahan), berisi uraian tentang susunan pengurus dari kelompok masyarakat/lembaga non pemerintahan yang mengajukan usulan bantuan sosial;
4. d.domisili individu, kelompok masyarakat/lembaga non pemerintahan, berisi uraian tentang keberadaan/alamat non pemerintahan yang mengajukan usulan bantuan sosial dan nomor telepon yang dapat dihubungi sewaktuwaktu apabila dibutuhkan;
5. e.jenis dan jumlah barang yang dimohon, berisi uraian tentang jenis dan jumlah barang yang dimohon oleh calon penerima bantuan sosial kepada Pemerintah Daerah; dan
6. f.tanda tangan dan nama lengkap calon penerima bantuan sosial (pimpinan/ketua) serta stempel/cap organisasi/lembaga (bagi kelompok masyarakat) atau tanda tangan/cap jari bagi yang tidak mampu tanda tangan dan nama lengkap calon penerima bantuan sosial (bagi anggota masyarakat).
(7)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan:
1. a.paling lambat akhir bulan Maret tahun berkenaan untuk usulan bantuan sosial yang direncanakan pada RKPD tahun anggaran berikutnya; dan
2. b.paling lambat akhir bulan April tahun berkenaan untuk usulan calon penerima bantuan sosial yang direncanakan pada perubahan RKPD tahun anggaran berkenaan. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 10
(8)Ketentuan batas waktu pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak berlaku dalam hal terdapat kebijakan atau ketentuan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi.

7.Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Sekretariat Bantuan Sosial mengadministrasikan dan meneruskan permohonan tertulis kepada PD berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai peruntukan permohonan bantuan sosial untuk dilakukan.
(2)PD melakukan evaluasi terhadap permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Dalam pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PD dapat membentuk tim evaluasi proposal bantuan sosial yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
(4)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
1. a.mengetahui kesesuaian antara permohonan tertulis dengan dokumen perencanaan yang ada;
2. b.mengetahui kewajaran rencana anggaran biaya yang diajukan disesuaikan dengan plafond/nominal bantuan sosial;
3. c.mengetahui kesesuaian antara kebutuhan peralatan dan bahan serta kebutuhan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan dengan jenis kegiatannya;
4. d.memastikan alamat individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat serta lembaga non pemerintahan yang mengajukan usulan bantuan sosial tidak fiktif;
5. e.memastikan kegiatan yang akan dibiayai dengan dana bantuan sosial belum dilaksanakan oleh calon penerima bantuan sosial; dan
6. f.meneliti kelengkapan persyaratan sesuai Pasal 12 ayat
(3).
(5)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan:
1. a.paling lambat akhir bulan April tahun berkenaan untuk usulan bantuan sosial yang direncanakan pada RKPD tahun anggaran berikutnya; dan
2. b.paling lambat akhir bulan Mei tahun berkenaan untuk usulan calon penerima bantuan sosial yang direncanakan pada perubahan RKPD tahun anggaran berkenaan.
(6)Ketentuan batas waktu pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku dalam hal terdapat kebijakan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi.
(7)Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), PD terkait memberikan rekomendasi layak atau tidaknya pemberian bantuan sosial, disertai dengan besaran anggaran sesuai hasil kajian teknis PD dan kewajaran harga. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 11
(8)Hasil evaluasi dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ituangkan dalam Berita Acara dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(9)PD melaporkan rekapitulasi Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Bupati dengan tembusan Sekretaris Daerah c.q Sekretariat Bantuan Sosial dan PD yang melaksanakan fungsi penunjang bidang Perencanaan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(10)Sekretariat Bantuan Sosial melaporkan hasil rekapitulasi terhadap evaluasi dan rekomendasi Kepala PD kepada Sekretaris Daerah selaku ketua TAPD dalam bentuk Daftar Nominatif Calon Penerima bantuan sosial dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(11)TAPD memberikan pertimbangan kepada Bupati sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
(12)Bupati memberikan persetujuan atau penolakan berdasarkan hasil evaluasi PD terkait dan pertimbangan TAPD.
(13)Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (12) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam RKPD dan Perubahan RKPD.

8.Ketentuan angka 1 Contoh Format Berita Acara Evaluasi Bantuan Sosial Berupa Uang dan angka 2 Contoh Format Berita Acara Evaluasi Bantuan Sosial Berupa Barang/Jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 12 Pasal II
1.Ketentuan Pasal 12 ayat (7), Pasal 14 ayat (5) dan (6) mulai berlaku untuk penyusunan RKPD tahun anggaran 2028 dan perubahan RKPD tahun anggaran 2027.
2.Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang. Ditetapkan di Kota Mungkid pada tanggal 28 Juli 2025 BUPATI MAGELANG, ttd GRENGSENG PAMUJI Diundangkan di Kota Mungkid pada tanggal 28 Juli 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG, ttd ADI WARYANTO BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025 NOMOR 32 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ${ttd} RATNA YULIANTY, S.H., M.H. Pembina Tingkat I NIP. 196807301997032003 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 13 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 32 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH CONTOH FORMAT BERITA ACARA EVALUASI BANTUAN SOSIAL
1.Contoh Format Berita Acara Evaluasi Bantuan Sosial Berupa Uang BERITA ACARA EVALUASI USULAN PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG TAHUN ANGGARAN ....... NOMOR : ………………………………………………. Bantuan Sosial Kepada : Pemerintah/ Pemerintah Daerah Lainnya / Badan Usaha Milik Daerah/ Badan Usaha Milik Negara / Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan (*) Bidang : perekonomian/pendidikan/kesehatan/keagamaan/ kesenian/adat istiadat/keolahragaan non profesional(*) SKPD Yang Mengevaluasi : I. EVALUASI A. DATA PROPOSAL
1.Nama Organisasi/Kelompok : …………………………………………………………..............
2.Alamat Organisasi/Kelompok : ...................................................................................
2.Ketua / Pengurus/ Pemohon : ...................................................................................
3.Lokasi kegiatan RT, RW, Dusun/ Lingk : ………………………………………………………….............. Desa/Kelurahan/ Kecamatan : …………………………………………………………..............
4.Peruntukan/Jenis Kegiatan : …………………………………………………………..............
5.Volume kegiatan : …………………………………………………………..............
6.Jumlah Bantuan : Rp. .……………………………………………………............. B. Tim Evaluasi
1.Nama : …………………………………………………………................... NIP : …………………………………………………………................... Jabatan : …………………………………………………………...................
2.Nama : …………………………………………………………................... NIP : …………………………………………………………................... Jabatan : …………………………………………………………...................
3.Nama : …………………………………………………………................... NIP : …………………………………………………………................... Jabatan : …………………………………………………………................... Berdasarkan evaluasi baik administrasi maupun lapangan yang dilaksanakan pada tanggal ………………………………… bertemu dengan : …………………………………… selaku ……………………………………hasilnya adalah sebagai berikut :
1.Kriteria pemberian Bantuan Sosial memenuhi/ tidak memenuhi kriteria *)
2.Kelengkapan administrasi penerima Bantuan Sosial sesuai perbup lengkap/ tidak lengkap *)
3.Kesesuaian kegiatan dengan proposal sesuai / tidak sesuai *)
4.Kegiatan tersebut belum dimulai / sedang dimulai / selesai dilaksanakan *)
5.Manfaat kegiatan : ………………………………………………………………………………….................... ...................................................................................................................................................
6.Kegiatan tersebut menunjang / tidak menunjang *) pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah.
7.Keterangan Lainnya: .................................................................................................................. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 14 II. REKOMENDASI Berkenaan dengan hal tersebut, proposal dimaksud oleh Tim Evaluasi dinilai layak/tidak layak*) untuk diberikan Bantuan Sosial sebesar Rp. ………………………………. Demikian berita acara evaluasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Mengesahkan, Kepala SKPD ............................ .................................................. NIP. ........................................... Keterangan : *) coret yang tidak perlu ……………, …………………. Tim Evaluasi NAMA TANDA TANGAN
1.…………………….. (……………….…..)
2.…………………….. (……………….…..)
3.…………………….. (……………….…..)
2.Contoh Format Berita Acara Evaluasi Bantuan Sosial Berupa Barang/Jasa BERITA ACARA EVALUASI USULAN PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG/ JASA TA. ....... NOMOR : ………………………………………………. Bantuan Sosial Kepada : Pemerintah/ Pemerintah Daerah Lainnya/Badan Usaha Milik Daerah/ Badan Usaha Milik Negara /Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan (*) Bidang : perekonomian/ pendidikan/ kesehatan/ keagamaan/ kesenian/ adat istiadat/ keolahragaan non profesional (*) SKPD Yang Mengevaluasi : ............................................................................................... A. DATA PROPOSAL
1.Nama Organisasi/Kelompok : ...................................................................................
2.Alamat Organisasi/Kelompok : ...................................................................................
2.Ketua / Pengurus/ Pemohon : ...................................................................................
3.Lokasi kegiatan RT, RW, Dusun/ Lingk : ................................................................................... Desa/ Kelurahan/ Kecamatan : ...................................................................................
4.Peruntukan/Jenis Kegiatan : ...................................................................................
5.Volume kegiatan : ...................................................................................
6.Jumlah Bantuan : ................................................................................... B. Tim Evaluasi
1.Nama : ................................................................................... NIP : ................................................................................... Jabatan : ...................................................................................
2.Nama : ................................................................................... NIP : ................................................................................... Jabatan : ...................................................................................
3.Nama : ................................................................................... NIP : ................................................................................... Jabatan : ................................................................................... Berdasarkan evaluasi baik administrasi maupun lapangan yang dilaksanakan pada tanggal ………………………………… bertemu dengan : …………………………………… selaku ……………………………………hasilnya adalah sebagai berikut :
1.Kriteria pemberian Bantuan Sosial memenuhi/ tidak memenuhi kriteria *)
2.Kelengkapan administrasi penerima Bantuan Sosial lengkap/ tidak lengkap *)
3.Kesesuaian kegiatan dengan proposal sesuai / tidak sesuai *)
4.Kegiatan tersebut belum dimulai / sedang dimulai / selesai dilaksanakan *)
5.Manfaat kegiatan : …………………………………………………………………………………................... Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 15
6.Kegiatan tersebut menunjang / tidak menunjang *) pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah.
7.Keterangan Lainnya: ................................................................................................................. II. REKOMENDASI Berkenaan dengan hal tersebut, proposal dimaksud oleh Tim Evaluasi dinilai layak/tidak layak *) untuk diberikan Bantuan Sosial barang berupa …………………………………………………………. sejumlah ....................................................... Demikian berita acara evaluasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Mengesahkan, Kepala SKPD ............................ .................................................. NIP. ........................................... Keterangan : *) coret yang tidak perlu ……………, …………………. Tim Evaluasi NAMA TANDA TANGAN
1.…………………….. (……………….…..)
2.…………………….. (……………….…..)
3.…………………….. (……………….…..) BUPATI MAGELANG, ttd GRENGSENG PAMUJI Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ${ttd} RATNA YULIANTY, S.H., M.H. Pembina Tingkat I NIP. 196807301997032003 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…