DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Magelang Nomor 44 Tahun 2025

Nomor: 44
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pemberian Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Yang Meliputi Penerima, Besaran Dan Jangka Waktu, Mekanisme Penyaluran, Pelaporan, Pendanaan.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Magelang.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) adalah Perusahaan Perseroan Daerah BPR Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
7.Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah dana bagi hasil pajak yang berasal dari penerimaan cukai hasil tembakau
8.yang dibuat di dalam negeri.
9.Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat BLT DBHCHT adalah bantuan langsung tunai yang diberikan kepada perorangan dalam rangka program pembinaan lingkungan sosial untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
10.Buruh Tani Tembakau adalah orang yang bekerja kepada pemilik/penyewa lahan pertanian tembakau dengan mendapatkan upah dari perorangan atau perusahaan yang menanam tembakau mulai dari penyemaian sampai dengan pasca panen yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa setempat.
11.Buruh Tani Cengkeh adalah orang yang bekerja kepada pemilik/penyewa lahan perkebunan cengkeh dengan mendapatkan upah dari perorangan atau perusahaan yang menanam cengkeh mulai dari pemetikan sampai dengan pasca panen yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa setempat.
12.Buruh Pabrik Rokok adalah pekerja tetap, pekerja paruh waktu, dan tenaga borongan pada industri rokok legal yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi/perusahaan bersangkutan.

BAB II

PENERIMA

Pasal 2

(1)Penerima BLT DBHCHT terdiri atas:
1. a.Buruh Tani Tembakau;
2. b.Buruh Pabrik Rokok termasuk yang terkena pemutusan hubungan kerja; dan/atau
3. c.anggota masyarakat lainnya termasuk petani cengkeh dan Buruh Tani Cengkeh.
(2)Buruh Pabrik Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.tenaga kerja sebagai:
  1. 1.Pelinting;
  2. 2.Pelabel;
  3. 3.Pengepak; 4.quality control;
  4. 5.buruh gudang bahan baku;
  5. 6.dan buruh gudang bahan jadi, untuk sigaret kretek tangan, sigaret kretek tangan filter, sigaret putih tangan, sigaret putih tangan filter;
2. b.tenaga kerja yang terkait langsung dengan proses produksi, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang bahan jadi untuk sigaret kretek mesin, sigaret putih mesin, cerutu, rokok daun atau klobot, tembakau iris, sigaret kelembak menyan; dan Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
3. c.tenaga kerja yang terkait langsung dengan proses produksi, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang bahan jadi pada hasil pengolahan tembakau lainnya, meliputi:
  1. 1.ekstrak danesens tembakau untuk cairan rokok elektrik;
  2. 2.tembakau molasses; dan
  3. 3.tembakau hirup atau tembakau kunyah.

BAB III

BESARAN DAN JANGKA WAKTU

Pasal 3

(1)Kepada setiap penerima BLT DBHCHT diberikan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan.
(2)BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama 4 (empat) bulan dalam 1 tahun anggaran.

BAB IV

MEKANISME PENYALURAN

Pasal 4

(1)Calon penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diusulkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
1. a.perindustrian; dan/atau
2. b.pertanian, sesuai dengan tugas dan fungsi dan mendasarkan basis data Perangkat Daerah masing-masing.
(2)Terhadap calon penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi dan validasi data untuk menilai kelayakan sebagai Penerima bantuan sosial tunai oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Calon penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan layak sebagai penerima bantuan sosial tunai dalam hal:
1. a.terdaftar sebagai penduduk Daerah dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau kartu keluarga;
2. b.bukan penerima BLT DBHCHT Provinsi Jawa Tengah tahun berkenaan; dan
3. c.telah diverifikasi oleh Perangkat Daerah terkait.
(4)Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(5)Hasil verifikasi dan validasi yang dituangkan dalam berita acara dimaksud pada ayat (2) dikirimkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial untuk dilakukan pengecekan kembali. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
(6)Hasil pengecekan kembali calon penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani Kepala Perangkat Daerah dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(7)Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial melaporkan hasil pengecekan kembali calon penerima dilampiri berita acara verifikasi dan validasi dan berita acara pengecekan kembali kepada Bupati.
(8)Bupati memberikan persetujuan atau penolakan seluruh atau sebagian calon penerima dengan mempertimbangkan hasil verifikasi dan validasi, hasil pengecekan kembali, dan kemampuan keuangan Daerah.
(9)Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima BLT DBHCHT.

Pasal 5

Pencairan BLT DBHCHT dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah menyalurkan BLT DBHCHT kepada penerima BLT DBHCHT.
(2)Penyaluran BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kerjasama penyaluran dengan PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan Direktur PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda).

Pasal 7

(1)Penyaluran BLT DBHCHT tidak boleh diwakilkan yang dilakukan melalui PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) secara tunai dengan dengan syarat:
1. a.menyerahkan fotokopi kartu keluarga; dan/atau
2. b.menyerahkan fotokopi kartu tanda penduduk.
(2)Dalam hal Penerima BLT DBHCHT berhalangan, dapat diwakili oleh anggota keluarga dalam 1 (satu) kartu keluarga yang sudah mempunyai kartu tanda penduduk dengan surat kuasa.
(3)Dalam hal Penerima BLT DBHCHT meninggal dunia dan masih terdapat anggota keluarga dalam 1 (satu) kartu keluarga, BLT DBHCHT dapat diberikan kepada anggota keluarga dalam 1 (satu) kartu keluarga dimaksud.
(4)Penyaluran BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan syarat:
1. a.menyerahkan fotokopi Kartu Keluarga;
2. b.menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk; dan
3. c.Surat Keterangan Kematian Kepala Desa/Lurah. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
(5)Dalam hal penerima BLT DBHCHT meninggal dunia dan tidak memiliki anggota keluarga dalam 1 KK, BLT DBHCHT tidak dapat disalurkan.
(6)Dalam hal terdapat temuan data ganda penerima BLT DBHCHT, BLT DBHCHT data ganda tidak dapat disalurkan atau dialihkan kepada penerima lain yang tidak masuk dalam daftar penerima.
(7)Penyaluran BLT DBHCHT dibuktikan dengan tanda terima penyaluran BLT DBHCHT.

Pasal 8

(1)Penyaluran BLT DBHCHT oleh PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) kepada penerima BLT DBHCHT dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya alokasi BLT DBHCHT dari Pemerintah Daerah.
(2)Dalam hal terdapat penerima BLT DBHCHT yang tidak dapat hadir sesuai jadwal yang ditetapkan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, BLT DBHCHT diberikan paling lama 3 (tiga) hari setelah jadwal berakhir.
(3)Dalam hal penerima BLT DBHCHT tidak hadir sampai dengan batas akhir penyaluran bantuan kepada Penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), BLT DBHCHT tidak dapat dicairkan.
(4)PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) melakukan rekonsiliasi penyaluran bantuan kepada Penerima BLT DBHCHT paling lama 3 (tiga) hari setelah batas akhir penyaluran bantuan kepada Penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 9

(1)Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran BLT DBHCHT.
(2)Monitoring dilakukan untuk mengetahui jumlah BLT DBHCHT yang tidak dapat tersalurkan dan memastikan pelaksanaan penyaluran BLT DBHCHT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Jika dalam pelaksanaan monitoring terdapat temuan penyaluran yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan, BLT DBHCHT harus dikembalikan oleh yang menandatangani tanda terima penyaluran BLT DBHCHT.
(4)Pengembalian BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dapat disetorkan kepada bendahara atau ke rekening Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
(5)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial memindahbukukan BLT DBHCHT yang tidak dapat disalurkan kepada penerima BLT DBHCHT ke rekening Kas Umum Daerah berdasarkan surat setor kembali yang dikeluarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali setelah pelaksanaan penyaluran atau sesuai kebutuhan.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 10

(1)Direktur PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) melaporkan penyaluran BLT DBHCHT kepada Sekretaris Daerah c.q. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dilampiri:
1. a.tanda terima penyaluran BLT DBHCHT;
2. b.berita acara rekonsiliasi penyaluran BLT DBHCHT; dan
3. c.surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani Direktur PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2)Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari setelah rekonsiliasi penyaluran bantuan kepada penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).
(3)Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial memerintahkan Direktur PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) memindahbukukan BLT DBHCHT yang tidak dapat disalurkan kepada penerima BLT DBHCHT ke rekening Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial atau menyetorkan BLT DBHCHT yang tidak dapat disalurkan kepada penerima BLT DBHCHT ke Bendahara Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
(4)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial memindahbukukan atau menyetorkan BLT DBHCHT yang tidak dapat disalurkan kepada penerima BLT DBHCHT ke rekening Kas Umum Daerah berdasarkan surat setor kembali yang dikeluarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan BLT DBHCHT dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…