DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Magelang Nomor 47 Tahun 2025

Nomor: 47
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Yang Meliputi Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Kelompok Jabatan Fungsional, Tata Kerja, Kepegawaian, Ketentuan Peralihan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka optimalisasi peran Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dalam perlindungan pekerja migran Indonesia, baik sebelum, selama, maupun setelah bekerja di luar negeri perlu melakukan penyesuaian struktur organisasi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja ;
c.bahwa dalam rangka penyesuaian struktur organisasi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja , Peraturan Bupati Magelang Nomor 65 Tahun 2023 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga kerja perlu di ganti ;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja ; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang -Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah -Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang -Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah -Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757) ; SALINAN Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 122);
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Bupati adalah Bupati Magelang.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang.
7.Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang.
8.Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang.
9.Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang Kabupaten Magelang.
10.Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang Kabupaten Magelang.
11.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPT Adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
12.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
13.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi.
14.Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
15.Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah jenjang paling rendah setara eselon II.
16.Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan pembangunan.
17.Jabatan Administrator adalah jabatan administrasi pada instansi pemerintah jenjang paling tinggi setara jabatan struktural eselon III.
18.Jabatan Pengawas adalah jabatan administrasi pada instansi pemerintah jenjang menengah setara jabatan struktural eselon IV.
19.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
20.Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang fungsional yang terbagi kelompok sesuai keahliannya. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
21.Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
22.Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
23.Pejabat Pelaksana adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi.
(2)Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1)Susunan organisasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja meliputi:
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekretariat membawahi:
  1. 1.Subbagian program dan keuangan; dan
  2. 2.Subbagian umum dan kepegawaian.
3. c.Bidang industri;
4. d.Bidang pelindungan pekerja migran indonesia, penempatan tenaga kerja, dan transmigrasi;
5. e.Bidang Hubungan Industrial dan Produktivitas;
6. f.UPT; dan
7. g.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan susunan organisasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

(1)Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, bidang pelindungan pekerja migran Indonesia, bidang tenaga kerja, dan bidang transmigrasi yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
(2)Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan kebijakan bidang pengembangan industri, informasi industri, pelindungan pekerja migran Indonesia, penempatan tenaga kerja, transmigrasi, hubungan industrial, pelatihan kerja, produktivitas tenaga kerja dan kesekretariatan;
2. b.pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang pengembangan industri, informasi industri, penempatan tenaga kerja, transmigrasi, hubungan industrial, pelatihan kerja, produktivitas tenaga kerja;
3. c.pelaksanaan administrasi bidang pengembangan industri, informasi industri, pelindungan pekerja migran Indonesia, penempatan tenaga kerja, transmigrasi, hubungan industrial, pelatihan kerja, produktivitas tenaga kerja;
4. d.pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
5. e.pengendalian penyelenggaraan tugas unit pelaksana teknis;
6. f.pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah bidang pengembangan industri, informasi industri, pelindungan pekerja migran Indonesia, penempatan tenaga kerja, transmigrasi, hubungan industrial, pelatihan kerja, produktivitas tenaga kerja;
7. g.pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pengembangan industri, informasi industri, pelindungan pekerja migran Indonesia, penempatan tenaga kerja, transmigrasi, hubungan industrial, pelatihan kerja,produktivitas tenaga kerja; dan
8. h.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi.

Pasal 5

(1)Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang kesekretariatan meliputi perencanaan program, penatausahaan keuangan, pengelolaan umum dan kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, kelembagaan, ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, kerjasama, hukum, perpustakaan, kearsipan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
(3)Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
1. a.pengoordinasian perumusan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
2. b.pengoordinasian perumusan konsep kebijakan Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Industri, bidang pelindungan pekerja migran Indonesia, penempatan tenaga kerja dan transmigrasi, dan bidang hubungan industrial dan produktivitas;
3. c.perumusan konsep pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis bidang kesekretariatan;
4. d.pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
5. e.pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan bidang perumusan rencana kerja, program, kegiatan, dan anggaran;
6. f.pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan di bidang pemantauan, evaluasi, pelaporan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran;
7. g.pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan bidang penatausahaan keuangan;
8. h.pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan bidang kepegawaian, ketatausahaan, pengelolaan barang milik daerah, kerumahtanggaan, kelembagaan, ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, kerjasama, hukum, perpustakaan, dan kearsipan;
9. i.pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan, dan pengelolaan barang milik daerah (barang/jasa);
10. j.pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
11. k.pelaksanaan pengelolaan administrasi, data, informasi dan publikasi bidang kesekretariatan;
12. l.pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan gedung yang bersifat sederhana, serta pembangunan dan pemeliharaan gedung yang sumber dananya berasal dari jenjang pemerintah yang lebih tinggi dan/atau dari pihak ketiga;
13. m.fasilitasi pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
14. n.pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Sekretariat;
15. o.pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan tugas Sekretariat; dan
16. p.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

(1)Subbagian program dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 dipimpin oleh kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(2)Subbagian program dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan dan bidang penatausahaan keuangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pasal 7

(1)Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 dipimpin oleh kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(2)Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengadimistrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang kepegawaian, ketatausahaan, pengelolaan baran milik daerah, kerumahtanggaan, kelembagaan, ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, Kerjasama, hukum, perpustakaan, dan kearsipan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 8

(1)Bidang Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dipimpin oleh kepala bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(2)Bidang Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pengembangan industri, informasi industry, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja serta melaksanakan tugas kedinasan laian yang diberikan oleh atasan.
(3)Bidang industri dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan rencana kerja, program, kegiatan, dan anggaran bidang industri;
2. b.perumusan konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang pengembangan dan informasi industri agro, industri kimia, farmasi dan tekstil, industri logam, mesin, alat transportasi dan elektronika, serta industri kecil, menengah dan aneka;
3. c.penetapan rencana pembangunan industri Daerah;
4. d.pemberian rekomendasi Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan Izin Usaha Industri (IUI) menengah;
5. e.pemberian rekomendasi Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) bagi industri kecil dan menengah;
6. f.pemberian rekomendasi Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah;
7. g.penyampaian laporan informasi industri untuk Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan izin perluasannya, Izin Usaha Industri (IUI) menengah dan izin perluasannya, dan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Usaha Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah;
8. h.pelaksanaan kegiatan pengelolaan industri agro; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
9. i.pelaksanaan kegiatan pengelolaan industri kimia, farmasi dan tekstil;
10. j.pelaksanaan kegiatan pengelolaan industri logam, mesin, alat transportasi dan elektronika;
11. k.pelaksanaan kegiatan pengelolaan industri kecil, menengah dan aneka;
12. l.pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan bidang industri agro industri kimia, farmasi dan tekstil, industri logam, mesin, alat transportasi dan elektronika, serta industri kecil, menengah dan aneka;
13. m.pelaksanaan pengelolaan administrasi, data, dan informasi di bidang pengembangan dan informasi industri;
14. n.pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja di bidang pengembangan dan informasi industri agro, industri kimia, farmasi dan tekstil, industri logam, mesin, alat transportasi dan elektronika, serta industri kecil, menengah dan aneka;
15. o.pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum bidang industri;
16. p.pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang industri; dan
17. q.pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

(1)Bidang pelindungan pekerja migran Indonesia, penempatan tenaga kerja dan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dipimpin oleh kepala bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(2)Bidang pelindungan pekerja migran Indonesia, penempatan tenaga kerja dan transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pelindungan pekerja migran Indonesia, penempatan tenaga kerja, transmigrasi, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
(3)Bidang pelindungan pekerja migran Indonesia, penempatan tenaga kerja dan transmigrasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran bidang pelindungan pekerja migran Indonesia, penempatan tenaga kerja dan transmigrasi;
2. b.perumusan konsep kebijakan Daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang pelindungan pekerja migran Indonesia, penempatan tenaga kerja dan transmigrasi; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
3. c.pelayanan antar kerja di Daerah;
4. d.penerbitan izin lembaga penempatan tenaga kerja swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah;
5. e.pengelolaan informasi pasar kerja dalam Daerah;
6. f.pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri (pra dan purna penempatan) di Daerah;
7. g.pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) Perpanjangan bagi tenaga kerja asing yang bekerja dalam 1 (satu) Daerah;
8. h.pelaksanaan kegiatan penempatan tenaga kerja;
9. i.pelaksanaan kegiatan transmigrasi;
10. j.pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan pelindungan pekerja migran Indonesia, penempatan tenaga kerja dan transmigrasi;
11. k.pelaksanaan pengelolaan administrasi, data dan informasi bidang pelindungan pekerja migran Indonesia, penempatan tenaga kerja dan transmigrasi;
12. l.pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja di bidang pelindungan pekerja migran Indonesia, penempatan tenaga kerja dan transmigrasi;
13. m.pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum bidang pelindungan pekerja migran Indonesia, penempatan tenaga kerja dan transmigrasi;
14. n.pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang pelindungan pekerja migran Indonesia, penempatan tenaga kerja dan transmigrasi; dan
15. o.pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

(1)Bidang hubungan industrial dan produktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh kepala bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(2)Bidang hubungan industrial dan produktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang hubungan industrial, syarat kerja, pelatihan kerja, produktivitas kerja, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
(3)Bidang hubungan industrial dan produktivitas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan dan perumusan rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran bidang hubungan industrial dan produktivitas; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
2. b.penyusunan dan perumusan konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang hubungan industrial, syarat kerja, pelatihan kerja, produktivitas kerja;
3. c.pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi;
4. d.pengarahan dan pengendalian pembinaan hubungan industrial dan syarat kerja;
5. e.pembinaan, fasilitasi dan pemberdayaan lembaga pelatihan kerja swasta;
6. f.fasilitasi pemagangan dalam dan luar negeri;
7. g.perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja;
8. h.konsultansi produktivitas pada perusahaan kecil;
9. i.pengukuran produktivitas tingkat Daerah;
10. j.pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah;
11. k.pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Daerah;
12. l.pelaksanaan pembinaan hubungan industrial dan syarat kerja, kelembagaan, pengupahan, dan jaminan sosial tenaga kerja;
13. m.penyelenggaraan fasilitasi dan pemantauan peningkatan produktivitas;
14. n.pelaksanaan pembinaan, pengendalian, fasilitasi, dan pelayanan bidang hubungan industrial, syarat kerja, pelatihan kerja, dan produktivitas kerja;
15. o.pelaksanaan pengelolaan administrasi, data dan informasi di bidang hubungan industrial, syarat kerja, pelatihan kerja, dan produktivitas kerja;
16. p.pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja di bidang hubungan industrial, syarat kerja, pelatihan kerja, dan produktivitas kerja;
17. q.pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum bidang hubungan industrial dan produktivitas;
18. r.pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang hubungan industrial dan produktivitas;
19. s.pembinaan dan pengendalian di bidang hubungan industrial dan produktivitas; dan
20. t.pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…