DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2026

Nomor: 5
Tahun: 2026
Ditetapkan: 12 Maret 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas, Pembayaran, Pendanaan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2.Bupati adalah Bupati Magelang.
3.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Magelang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang.
5.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
6.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
7.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8.Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon PNS tahap pertama dan Calon PNS belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai PNS dengan gaji 100% (seratus persen).
9.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
10.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu yang selanjutnya disebut PPPK Paruh Waktu adalah pegawai aparatur sipil negara yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah.
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12.Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 3

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

(1)Tunjangan Hari Raya diberikan kepada:
1. a.PNS dan CPNS;
2. b.PPPK dan PPPK Paruh Waktu;
3. c.Bupati dan Wakil Bupati;
4. d.pimpinan dan anggota DPRD;
5. e.pimpinan BLUD; dan
6. f.pegawai non pegawai aparatur sipil negara pada Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.
(2)Gaji ketiga belas diberikan kepada:
1. a.PNS dan CPNS;
2. b.PPPK;
3. c.Bupati dan Wakil Bupati;
4. d.pimpinan dan anggota DPRD;
5. e.pimpinan BLUD; dan
6. f.pegawai non pegawai aparatur sipil negara pada Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.
(3)PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (1) huruf b meliputi PNS dalam jabatan:
1. a.pimpinan tinggi atau dalam jabatan setara jabatan pimpinan tinggi;
2. b.administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan administrator;
3. c.pengawas atau dalam jabatan yang setara jabatan pengawas;
4. d.fungsional utama;
5. e.fungsional ahli madya;
6. f.fungsional ahli muda;
7. g.fungsional ahli pertama;
8. h.fungsional penyelia;
9. i.fungsional mahir;
10. j.fungsional terampil;
11. k.fungsional pemula; dan
12. l.pelaksana.
(4)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas tidak diberikan kepada PNS yang:
1. a.sedang cuti diluar tanggungan negara; atau
2. b.sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun diluar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan. 4

Pasal 3

(1)Tunjangan Hari Raya bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.gaji pokok;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan;
4. d.tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
5. e.tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal Daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.
(2)Tunjangan Hari Raya bagi CPNS sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan; dan
4. d.tunjangan umum.
(3)Tunjangan Hari Raya bagi PPPK sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih terdiri atas:
1. a.gaji pokok;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan;
4. d.tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
5. e.tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal Daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.
(4)Tunjangan Hari Raya bagi PPPK sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun terdiri atas:
1. a.gaji pokok;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan; dan
4. d.tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
(5)Tunjangan Hari Raya bagi PPPK Paruh Waktu sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebesar upah setiap bulan.
(6)Tunjangan Hari Raya bagi PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan tunjangan Hari Raya bagi PPPK Paruh Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan secara proporsional sesuai bulan bekerja yang mengacu pada besaran penghasilan 1 (satu) bulan yang diterima.
(7)Tunjangan Hari Raya bagi Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c terdiri atas:
1. a.gaji pokok;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan; dan
4. d.tunjangan jabatan. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 5
(8)Tunjangan Hari Raya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan pimpinan dan anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
(9)Tunjangan Hari Raya bagi:
1. a.pimpinan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1)huruf e; dan
1. b.pegawai non pegawai aparatur sipil negara yang bertugas pada instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, paling banyak sebesar tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang diberikan kepada PNS pada BLUD tersebut yang pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya setara.
(10)Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan tunjangan Hari Raya.

Pasal 4

Besaran tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku secara mutatis mutandis untuk besaran gaji ketiga belas.

BAB III

PEMBAYARAN

Pasal 5

(1)Tunjangan Hari Raya untuk aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun dan penerima tunjangan dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
(2)Dalam hal tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
(3)Besaran tunjangan Hari Raya yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Februari Tahun 2026.
(4)Gaji ketiga belas dibayarkan paling cepat pada bulan Juni Tahun 2026.
(5)Dalam hal gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)belum dapat dibayarkan gaji ketiga belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2026. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 6
(6)Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) besarannya yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Mei Tahun 2026.

Pasal 6

Proses pembayaran tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 7

Pendanaan pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas bersumber dari APBD.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025 Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang. Ditetapkan di Kota Mungkid pada tanggal 12 Maret 2026 BUPATI MAGELANG, ttd GRENGSENG PAMUJI Diundangkan di Kota Mungkid pada tanggal 12 Maret 2026 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG, ttd ADI WARYANTO BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2026 NOMOR 5 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ${ttd} IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum. Pembina Tingkat I NIP. 196812281994031006 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…