DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Magelang Nomor 50 Tahun 2025

Nomor: 50
Tahun: 2025
Ditetapkan: 21 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pedoman Pemberian Bantuan Iuran Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Yang Meliputi a. jenis program jaminan sosial ketenagakerjaan dan sumber anggaran; b. penerima bantuan iuran; c. pendataan dan pendaftaran peserta; d. besaran iuran dan jangka waktu kepesertaan; e. pembayaran iuran dan pembayaran manfaat; f. pemberhentian peserta; g. monitoring dan evaluasi; dan h. pelaporan.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN IURAN PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Magelang.
4.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
5.Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
6.Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan cedera atau sakit dan/atau meninggal dunia yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
7.Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
8.Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Bantuan Iuran adalah program bantuan Pemerintah Daerah kepada masyarakat dalam bentuk pembayaran iuran kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan.
9.Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota penghasil cukai dan/atau Provinsi dan Kabupaten/Kota penghasil tembakau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
10.Buruh Tani Tembakau adalah orang yang bekerja kepada pemilik/penyewa lahan pertanian tembakau dengan mendapatkan upah dari perorangan atau perusahaan yang menanam tembakau mulai dari penyemaian sampai dengan pasca panen yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa setempat.
11.Petani Cengkeh adalah orang yang bekerja/mengelola tanaman cengkeh di lahan milik sendiri/menyewa lahan, mulai dari menanam cengkeh, pemetikan sampai dengan pasca panen dengan penghasilan berdasarkan hasil panen cengkeh tersebut.
12.Buruh Tani Cengkeh adalah orang yang bekerja kepada pemilik/penyewa lahan perkebunan cengkeh dengan mendapatkan upah dari perorangan atau perusahaan yang menanam cengkeh mulai dari pemetikan sampai dengan pasca panen yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa setempat.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian Bantuan Iuran perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang bersumber dari DBHCHT.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

a.optimalisasi cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
b.menjamin perlindungan jaminan sosial bagi Buruh Tani Tembakau, Petani Cengkeh, Buruh Tani Cengkeh dan Pekerja Rentan pada saat terjadi kecelakaan kerja dan/atau kematian.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.jenis program jaminan sosial ketenagakerjaan dan sumber anggaran;
b.penerima bantuan iuran;
c.pendataan dan pendaftaran peserta;
d.besaran iuran dan jangka waktu kepesertaan;
e.pembayaran iuran dan pembayaran manfaat;
f.pemberhentian peserta;
g.monitoring dan evaluasi; dan
h.pelaporan.

BAB II

JENIS PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DAN SUMBER ANGGARAN

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Iuran bagi masyarakat untuk mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan.
(2)Jenis program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.program JKK; dan
2. b.program JKM. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pasal 6

(1)Bantuan Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersumber dari DBHCHT sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
(2)Anggaran Bantuan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
1. a.sosial; atau
2. b.ketenagakerjaan.
(3)Perangkat Daerah pengelola anggaran Bantuan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB III

PENERIMA BANTUAN IURAN

Pasal 7

(1)Penerima Bantuan Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi:
1. a.Buruh Tani Tembakau;
2. b.Petani Cengkeh;
3. c.Buruh Tani Cengkeh; dan
4. d.Pekerja Rentan.
(2)Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi setiap orang yang:
1. a.bekerja dengan upah atau penghasilan di bawah standar;
2. b.kondisi kerja di bawah standar;
3. c.memiliki pekerjaan tidak stabil;
4. d.memiliki tingkat kesejahteraan rendah; dan/atau
5. e.masuk sebagai kategori miskin/miskin ekstrem berdasarkan data kemiskinan atau data sejenis lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan/atau daerah.

Pasal 8

Penerima Bantuan Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus memenuhi persyaratan:

a.terdaftar sebagai penduduk dan bekerja di Kabupaten Magelang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga;
b.berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun; dan
c.belum terdaftar sebagai peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB IV

PENDATAAN DAN PENDAFTARAN PESERTA

Pasal 9

(1)Daftar calon penerima Bantuan Iuran bersumber dari:
1. a.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian untuk Buruh Tani Tembakau, Petani Cengkeh, dan Buruh Tani Cengkeh; dan
2. b.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan/atau urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan untuk Pekerja Rentan.
(2)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian melakukan verifikasi dan validasi atas daftar calon penerima Bantuan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a yang hasilnya dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani Kepala Perangkat Daerah.
(3)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan/atau urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan melakukan verifikasi dan validasi atas daftar calon penerima Bantuan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b yang hasilnya akan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani Kepala Perangkat Daerah.
(4)Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Perangkat Daerah pengelola anggaran Bantuan Iuran untuk dilakukan pengecekan kembali.
(5)Ketentuan mengenai format berita acara verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

(1)Perangkat Daerah pengelola anggaran Bantuan Iuran melakukan pengecekan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(4)yang hasilnya dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani Kepala Perangkat Daerah pengelola anggaran Bantuan Iuran.
(2)Perangkat Daerah pengelola anggaran Bantuan Iuran menyampaikan data calon penerima Bantuan Iuran yang memenuhi syarat sebagai penerima Bantuan Iuran kepada Bupati.
(3)Bupati memberikan persetujuan atau penolakan seluruh atau sebagian calon penerima Bantuan Iuran dengan mempertimbangkan hasil verifikasi, validasi, pengecekan kembali, dan kemampuan keuangan daerah.
(4)Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Bantuan Iuran berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5)Ketentuan mengenai format berita acara pengecekan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pasal 11

(1)Perangkat Daerah pengelola anggaran Bantuan Iuran mendaftarkan penerima Bantuan Iuran sebagai peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Keputusan Bupati tentang Penerima Bantuan Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4).
(2)Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manual dan/atau melalui sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…