DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Magelang Nomor 52 Tahun 2025

Nomor: 52
Tahun: 2025
Ditetapkan: 15 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Rencana Strategis Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan strategis yang berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai bagian dari Renstra Dinas.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mengarahkan dan mengintegrasikan upaya pengelolaan sampah di Kabupaten Magelang secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Persampahan perlu melakukan pengelolaan sampah perencanaan yang terarah;
c.bahwa dalam rangka memberikan pedoman dan kepastian hukum dalam pengelolaan sampah pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Persampahan, perlu menyusun Rencana Strategis Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan persampahan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah Tahun 2025- 2029; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851); SALINAN Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). SEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN KEPALA DLH KABAG PEREKONOMIAN DAN SDA KABAG HUKUM
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1213);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 39);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 123);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 7);
11.Peraturan Bupati Magelang Nomor 44 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Teknis Dan Manajemen Persampahan Tahun 2023-2033 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 44); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH TAHUN 2025-2029. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). SEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN KEPALA DLH KABAG PEREKONOMIAN DAN SDA KABAG HUKUM

BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Pengertian 1.3 Tujuan Penyusunan Renstra 1.4 Dasar Hukum Renstra 1.5 Sistematika Penulisan BAB II GAMBARAN PELAYANAN 2.1 Gambaran Umum 2.2 Gambaran Organisasi 2.3 Kinerja Pelayanan Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Magelang ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Magelang.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup.
6.Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Sampah yang selanjutnya disebut UPTD Pengelolaan Sampah adalah Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah di Kabupaten Magelang.
7.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun
9.Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Renstra Dinas adalah dokumen perencanaan Dinas Kesehatan untuk periode 5 (lima) tahun.
10.Rencana Strategis UPTD Pengelolaan Sampah yang selanjutnya disebut Renstra UPTD Pengelolaan Sampah adalah dokumen perencanaan UPTD Pengelolaan Sampah untuk periode 5 (lima) tahun.
11.Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Dinas.
12.Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
13.Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
14.Dokumen Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). SEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN KEPALA DLH KABAG PEREKONOMIAN DAN SDA KABAG HUKUM

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN 2.1. Gambaran Umum UPTD Pengelolaan Sampah mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengelolaan sampah serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, UPTD Pengelolaan Sampah menyelenggarakan fungsi:

Pasal 2

(1)Renstra UPTD Pengelolaan Sampah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan strategis yang berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai bagian dari Renstra Dinas.
(2)Renstra UPTD Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.rencana pengembangan layanan;
2. b.strategi dan arah kebijakan;
3. c.rencana program dan kegiatan; dan
4. d.rencana keuangan.
(3)Renstra UPTD Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman dalam pelaksanaan urusan lingkungan hidup sub urusan persampahan sesuai dengan tugas dan fungsi UPTD Pengelolaan Sampah.

Pasal 3

Renstra UPTD Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman penyusunan RBA Dinas.

Pasal 4

Renstra UPTD Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a.bab I berisi tentang pendahuluan;
b.bab II berisi tentang gambaran pelayanan;
c.bab III berisi tentang permasalahan dan isu strategis;
d.bab IV berisi tentang visi, misi, tujuan dan arah kebijakan;
e.bab V berisi tentang program, kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan; dan
f.bab VI berisi tentang penutup.

Pasal 5

Ketentuan mengenai Renstra UPTD Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). SEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN KEPALA DLH KABAG PEREKONOMIAN DAN SDA KABAG HUKUM

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang. Ditetapkan di Kota Mungkid pada tanggal 15 Desember 2025 BUPATI MAGELANG, ttd GRENGSENG PAMUJI Diundangkan di Kota Mungkid pada tanggal 15 Desember 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG, ttd ADI WARYANTO BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025 NOMOR 52… Salinan ses B uai dengan aslinya KEPALA AGIAN HUKUM, RATNA YULIANTY, S.H.,M.H. ${ttd_pengirim} Pembina Tingkat I NIP. 196807301997032003 ${ttd} Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). UPTD Pengelolaan Sampah dituntut untuk dapat menerapkan praktek- Praktek Bisnis Yang Sehat, senantiasa memperhatikan keadaan sumber daya manusia, sarana prasarana yang memadai, prosedur kerja, jaringan kerja, sistem informasi, dan perangkat lainnya khususnya dalam memberikan pelayanan di Bidang Pengelolaan Sampah. Di sisi lain sistem pembiayaan masih belum memberikan keleluasaan bagi UPTD untuk berupaya dalam peningkatan pelayanan, maka dipandang perlu untuk mengelola UPTD secara entrepreneur bukan secara birokratik lagi. Untuk itu UPTD perlu melakukan perubahan mendasar sehingga lebih mandiri dan mampu berkembang menjadi lembaga yang berorientasi terhadap kepuasan pelanggan. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, dimana memberikan peluang bagi UPTD untuk menerapkan BLUD yang memberikan Fleksibilitas dalam pengelolaannya. Dalam rangka menerapkan BLUD pada UPTD maka perlu disusun Rencana Strategis yang merupakan aturan internal UPTD dengan memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dan independensi. 1.2. Pengertian Berdasarkan Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, rencana strategis pada BLUD adalah perencanaan 5 (lima) tahunan yang disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis. Rencana Strategis BLUD pengolahan sampah memuat:

a.rencana pengembangan layanan;
b.strategi dan arah kebijakan;
c.rencana program dan kegiatan; dan
d.rencana keuangan. Selain pengertian Renstra UPTD Pengelolaan Sampah terdapat beberapa pengertian sebagai berikut:
a.Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). SEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN KEPALA DLH KABAG PEREKONOMIAN DAN SDA KABAG HUKUM
b.Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang dilanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
c.Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
d.Tempat Pengolahan Sampah dengan Prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) yang selanjutnya disebut TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
e.Bank Sampah Induk yang selanjutnya disingkat BSI adalah Bank Sampah yang area pelayanannya mencangkup wilayah administratif kabupaten/kota.
f.Stasiun Peralihan Antara yang selanjutnya disingkat SPA adalah sarana pemindahan dari alat angkut kecil ke alat angkut yang lebih besar dan diperlukan untuk kabupaten/kota yang memiliki TPA jaraknya lebih dari 25 km yang dapat dilengkapi dengan fasilitas pengolahan sampah.
g.Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan yang selanjutnya disebut PSEL adalah mesin/peralatan yang dapat mengolah Sampah menjadi energi listrik, dan mengurangi volume Sampah dan waktu pengolahan secara signifikan melalui teknologi yang ramah lingkungan dan teruji.
a.Pembangkit Listrik Berbasis Sampah yang selanjutnya disebut PLTSa adalah Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan yang memenuhi baku mutu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan dapat mengurangi volume Sampah secara signifikan serta teruji. 1.3. Tujuan Penyusunan Renstra UPTD Pengelolaan Sampah Beberapa tujuan yang hendak dicapai atas penyusunan Rencana Strategis diantara lain:
a.sebagai Road Map dalam mengarahkan kebijakan alokasi sumberdaya UPTD Pengelolaan Sampah untuk pencapaian Visi Organisasi;
b.sebagai pedoman alat pengendalian organisasi terhadap penggunaan anggaran; dan
c.untuk mempersatukan langkah dan gerak serta komitmen seluruh staf, meningkatkan kinerja sesuai standar manajemen dan standar mutu layanan yang telah ditargetkan dalam dokumen perencanaan. 1.4. Dasar Hukum Renstra UPTD Pengelolaan Sampah Dasar Hukum penyusunan Renstra UPTD Pengolahan Sampah sebagai berikut:
a.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
c.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851); Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). SEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN KEPALA DLH KABAG PEREKONOMIAN DAN SDA KABAG HUKUM
d.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
e.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
f.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
g.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1213);
h.Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 39);
i.Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 123);
j.Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang 2024- 2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 7);
k.Peraturan Bupati Magelang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 7);
l.Peraturan Bupati Magelang Nomor 44 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Teknis Dan Manajemen Persampahan Tahun 2023-2033 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 44); dan
m.Peraturan Bupati Magelang Nomor 66 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang. 1.5. Sistematika Penulisan Pada sub bab ini berisi sistematika penyusunan Rencana Strategis dengan menampilkan pembagian bab dan isi dari masing-masing bab. Sistematika penyusunan dokumen renstra minimal adalah sebagai berikut: SEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN KEPALA DLH KABAG PEREKONOMIAN DAN SDA KABAG HUKUM BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS 3.1 Identifikasi Masalah 3.2 Isu Strategis 3.3 Rencana Pengembangan Layanan BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN ARAH KEBIJAKAN 4.1 Visi 4.2 Misi 4.3 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah 4.4 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) 4.5 Telaah Rencana Strategis Dinas 4.6 Tujuan 4.7 Sasaran 4.8 Strategi dan Arah Kebijakan BAB V PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN PENDANAAN 5.1 Program dan Kegiatan 5.2 Indikator Kinerja 5.3 Pendanaan BAB VI PENUTUP Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). SEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN KEPALA DLH KABAG PEREKONOMIAN DAN SDA KABAG HUKUM
a.penyusunan program, kegiatan, rencana kerja, dan anggaran UPTD Pengelolaan Sampah;
b.penyusunan pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis penyelenggaraan kegiatan UPTD Pengelolaan Sampah;
c.pelaksanaan pembersihan dan pengumpulan sampah di fasilitas umum;
d.pelaksanaan pengambilan dan pengangkutan sampah dari TPS ke tempat TPA;
e.pelaksanaan pemrosesan akhir sampah;
f.pelaksanaan pemungutan retribusi jasa umum pelayanan kebersihan;
g.pelaksanaan pengelolaan administrasi, data, dan informasi bidang pengelolaan sampah;
h.pelaksanaan ketatausahaan;
i.pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD Pengelolaan Sampah; dan
j.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya. 2.1.1. Lokasi UPTD Pengelolaan Sampah terletak di Jl. Letnan Tukiyat No 4A Kota Mungkid, Desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang. UPTD Pengelolaan Sampah ditetapkan pada tanggal 13 Januari 2020 berdasarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang. UPTD Pengelolaan Sampah mempunyai wilayah kerja sebanyak 10 Kecamatan yaitu Kecamatan Salam, Muntilan, Borobudur, Salaman, Mungkid, Mertoyudan, Bandongan, Tegalrejo, Secang, Grabag. Dalam wilayah kerja tersebut terdapat 14 fasilitas pengolahan sampah berupa pengolahan RDF, maggot, kompos, dan pelayanan Bank Sampah Induk. 2.1.2. Pelayanan BLUD Pengelolaan Sampah UPTD Pengelolaan Sampah memiliki beberapa layanan sebagai berikut:
a.Pemilahan Sampah Pemilahan sampah adalah proses memisahkan jenis-jenis sampah berdasarkan material penyusunnya untuk memudahkan proses pengelolaan sampah lebih lanjut.
b.Pengumpulan Sampah Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengumpulkan sampah dari sumbernya dan memindahkannya ke tempat penampungan sementara atau langsung ke tempat pemrosesan akhir.
c.Pengangkutan Sampah Pengangkutan sampah adalah proses membawa sampah dari tempat pengumpulan ke tempat pemrosesan akhir atau tempat pembuangan akhir. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). SEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN KEPALA DLH KABAG PEREKONOMIAN DAN SDA KABAG HUKUM
d.Pengolahan Sampah Pengolahan sampah adalah serangkaian proses yang dilakukan untuk mengubah sampah menjadi bentuk yang lebih aman, bernilai, atau lebih mudah dikelola. 1) Refused Derived Fuel Refused Derived Fuel merupakan teknologi pengolahan sampah melalui proses homogenizers menjadi ukuran yang lebih kecil. Refuse-Derived Fuel sering digunakan sebagai pengganti parsial atau bahan bakar pengganti untuk batu bara. Refused Derived Fuel dimanfaatkan dalam industri yang membutuhkan energi besar, seperti pabrik semen, pembangkit listrik, dan incinerator, untuk mengurangi ketergantungan pada batubara. Proses ini dikenal sebagai co-firing, di mana Refuse-Derived Fuel digunakan bersamaan dengan batu bara dalam pembakaran untuk menghasilkan energi. 2) Maggot Maggot adalah larva dari lalat Black Soldier Fly yang digunakan dalam pengolahan sampah organik. Maggot memakan sampah organik seperti sisa makanan, limbah sayuran, dan buah-buahan, sehingga mengubah sampah tersebut menjadi biomassa yang kaya protein dan lemak. Maggot dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak (ikan, unggas, dan hewan peliharaan) dan residunya digunakan sebagai pupuk organik. 3) Kompos Kompos adalah bahan organik yang dihasilkan dari proses dekomposisi atau penguraian sampah organik (seperti sisa makanan, daun, dan limbah pertanian) oleh mikroorganisme seperti bakteri, jamur, dan organisme lain dalam kondisi aerobik (menggunakan oksigen) atau anaerobik (tanpa oksigen). Kompos digunakan sebagai pupuk alami yang meningkatkan kesuburan tanah dan kualitas tanaman, serta memperbaiki struktur tanah. 4) Bank Sampah Induk Bank Sampah Induk adalah sebuah institusi atau lembaga yang berfungsi untuk mengumpulkan, mengelola, dan mendaur ulang sampah, terutama sampah anorganik yang memiliki nilai ekonomis, seperti plastik, kertas, logam, dan kaca. BSI biasanya bekerja dengan jaringan Bank Sampah Unit yang ada di berbagai wilayah, yang mengumpulkan sampah dari masyarakat untuk disetor ke Bank Sampah Induk. Selain itu, Bank Sampah Induk juga berfungsi sebagai pusat edukasi masyarakat tentang pengelolaan sampah, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran lingkungan dan mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir. Sampah yang dikumpulkan di Bank Sampah Induk kemudian dipilah dan dijual ke perusahaan daur ulang atau diolah kembali menjadi produk yang bernilai. Bank Sampah Induk membantu mengurangi sampah di tempat pembuangan akhir dengan mengumpulkan sampah anorganik dari masyarakat, sehingga mengurangi polusi tanah dan air serta emisi gas rumah kaca dari pembakaran sampah. Selain itu Bank Sampah Induk memberikan manfaat ekonomi langsung kepada masyarakat melalui “tabungan” sampah, di mana masyarakat dapat menukar sampah mereka dengan uang atau poin yang bisa digunakan sebagai simpanan. Ini mendorong kesadaran lingkungan dan partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). SEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN KEPALA DLH KABAG PEREKONOMIAN DAN SDA KABAG HUKUM 5) Pemrosesan Akhir Sampah Pemrosesan akhir sampah merupakan jenis layanan yang tidak secara langsung dinikmati oleh pengguna jasa layanan penanganan sampah, namun berkaitan erat dengan rantai penanganan sampah yaitu dapat berpengaruh terhadap kelancaran sistem pelayanan dan terhadap manfaat pelayanan yang dinikmati oleh pengguna jasa. 2.2. Gambaran Organisasi 2.2.1. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Struktur organisasi adalah bagan yang menggambarkan tata hubungan kerja antar bagian dan garis kewenangan, tanggungjawab, dan komunikasi dalam menyelenggarakan pelayanan dan penunjang pelayanan. UPTD Pengelolaan Sampah merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah yang bertanggung jawab menyelenggarakan pengelolaan pengelolaan sampah serta kebersihan di lokasi Tempat Pembuangan Akhir dimana tata kerjanya diatur melalui Peraturan Bupati Magelang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang. UPTD Pengelolaan Sampah mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kebersihan di pengelolaan sampah serta tugas pembantuan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok Dinas. UPTD Pengelolaan Sampah dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
a.Struktur Organisasi Struktur organisasi Pejabat Pengelola dalam penerapan BLUD diatur sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. Pejabat Pengelola BLUD terdiri atas: 1) Pemimpin BLUD dijabat oleh kepala UPTD Pengelolaan Sampah; 2) Pejabat Keuangan dijabat oleh kepala subbagian tata usaha; dan 3) Pejabat Teknis dijabat oleh pejabat fungsional yang menjadi ketua tim kerja atau koordinator kelompok jabatan fungsional yang terdiri dari: a) Pejabat Teknis Pengolahan dan Pemrosesan Akhir; dan b) Pejabat Teknis Pengumpulan dan Pengangkutan. Pejabat Pengelola BLUD UPTD Pengelolaan Sampah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati. Pemimpin BLUD UPTD Pengelolaan Sampah bertanggung jawab terhadap Bupati, sedangkan Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD UPTD Pengelolaan Sampah. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). SEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN KEPALA DLH KABAG PEREKONOMIAN DAN SDA KABAG HUKUM Gambar 2.1 Struktur Organisasi UPTD setelah Menerapkan BLUD
b.Uraian Tugas Pejabat Pengelola BLUD Dari bagan tersebut terlihat bahwa struktur organisasi BLUD UPTD Pengelolaan Sampah terdiri atas: 1) Pemimpin BLUD Dengan mengacu pada Pasal 32 ayat (2) Peraturan Kepala UPTD Pengelolaan Sampah bertindak sebagai Pemimpin BLUD UPTD Pengelolaan Sampah.

(1)Pengangkatan dan pemberhentian Pemimpin BLUD (a) Pemimpin BLUD UPTD Pengelolaan Sampah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati. (b) Pemimpin BLUD UPTD Pengelolaan Sampah bertanggung jawab kepada Bupati. (c) Pemimpin BLUD UPTD Pengelolaan Sampah diangkat dari pegawai negeri sipil dan/atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (d) BLUD UPTD Pengelolaan Sampah dapat mengangkat pemimpin BLUD dari profesional lainnya sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan. (e) Pemimpin BLUD UPTD Pengelolaan Sampah yang berasal dari tenaga profesional lainnya dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap. (f) Pemimpin BLUD UPTD Pengelolaan Sampah dari tenaga profesional lainnya diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya jika paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun. Standar Kompetensi Pemimpin BLUD UPTD Pengelolaan Sampah meliputi: (a) beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; (b) berijazah paling rendah Strata Satu (S-1) (c) sehat jasmani dan rohani; (d) mampu memimpin, membina, mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan BLUD Pengelolaan Sampah dengan seksama; (e) mampu melakukan pengendalian terhadap tugas dan kegiatan BLUD UPTD Pengelolaan Sampah sehingga dapat berjalan secara lancar, efektif, efisien dan berkelanjutan; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). SEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN KEPALA DLH KABAG PEREKONOMIAN DAN SDA KABAG HUKUM (f) cakap menyusun kebijakan strategis BLUD UPTD UPTD Pengelolaan Sampah dalam meningkatkan pelayanan pengelolaan sampah kepada masyarakat; (g) mampu merumuskan visi, misi, dan program BLUD UPTD Pengelolaan Sampah yang jelas dan dapat diterapkan, diantaranya meliputi:

1.peningkatan kreativitas, prestasi, dan akhlak mulia insan BLUD UPTD Pengelolaan Sampah;
2.penciptaan suasana BLUD UPTD Pengelolaan Sampah yang asri, aman, dan indah;
3.peningkatan kualitas tenaga UPTD Pengelolaan Sampah dan administrasi BLUD UPTD Pengelolaan Sampah; dan/atau
4.pelaksanaan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas program.

(2)Fungsi Pemimpin BLUD (a) Pemimpin BLUD mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan di BLUD UPTD Pengelolaan Sampah. (b) Pemimpin BLUD bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang UPTD Pengelolaan Sampah. (c) Dalam hal pemimpin BLUD tidak berasal dari Pegawai Negeri Sipil, pejabat keuangan ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.
(3)Tugas Pemimpin BLUD Pemimpin BLUD bertugas: (a) memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktif; (b) merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati; (c) menyusun renstra; (d) menyiapkan RBA; (e) mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (f) menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangan-undangan; (g) mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Bupati; dan (h) tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya. 2) Pejabat Keuangan Kepala Sub Bagian Tata Usaha bertindak sebagai Pejabat Keuangan dan berfungsi sebagai penanggung jawab keuangan BLUD UPTD Pengelolaan Sampah yang meliputi fungsi perbendaharaan, fungsi akuntansi, fungsi verifikasi dan pelaporan.
(1)Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Keuangan (a) Pejabat Keuangan BLUD UPTD Pengelolaan Sampah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). SEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN KEPALA DLH KABAG PEREKONOMIAN DAN SDA KABAG HUKUM (b) Pejabat Keuangan bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD UPTD Pengelolaan Sampah. (c) Pejabat Keuangan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran. (d) Pejabat Keuangan, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran harus dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil.
(2)Standar Kompetensi: (a) beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; (b) berijazah paling rendah D3; (c) sehat jasmani dan rohani; (d) cakap melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (e) mempunyai kemampuan melaksanakan administrasi kepegawaian; (f) mempunyai kemampuan melaksanakan administrasi perkantoran; (g) mempunyai kemampuan melaksanakan administrasi barang; (h) mempunyai kemampuan melaksanakan administrasi rumah tangga; (i) mempunyai kemampuan melaksanakan administrasi penyusunan program dan laporan.
(3)Tugas Pejabat Keuangan BLUD Selain melaksanakan tugas sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Pejabat Keuangan BLUD UPTD Pengelolaan Sampah memiliki tugas sebagai berikut: (a) merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan; (b) mengkoordinasikan penyusunan RBA; (c) menyiapkan DPA (d) melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja; (e) menyelenggarakan pengelolaan kas; (f) melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi; (g) menyusun kebijakan pengelolaan barang milik Daerah yang berada dibawah penguasaannya; (h) menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan; (i) menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; (j) Adanya penambahan fungsi dalam penatausahaan keuangan BLUD yaitu fungsi akuntansi, verifikasi dan pelaporan; dan (k) tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya. 3) Pejabat Teknis Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional bertindak sebagai Pejabat Teknis dan berfungsi sebagai penanggung jawab teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.
(1)Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Teknis (a) Pejabat Teknis BLUD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati. (b) Pejabat Teknis bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD. (c) Pejabat Teknis BLUD dapat terdiri atas pegawai negeri sipil dan/atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). SEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN KEPALA DLH KABAG PEREKONOMIAN DAN SDA KABAG HUKUM (d) BLUD UPTD Pengelolaan Sampah dapat mengangkat Pejabat Teknis BLUD dari profesional lainnya sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan. (e) Pejabat Teknis BLUD UPTD Pengelolaan Sampah yang berasal dari tenaga profesional lainnya dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap. (f) Pejabat Teknis BLUD UPTD Pengelolaan Sampah dari tenaga profesional lainnya diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya jika belum berusia 60 (enam puluh) tahun. (g) Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Teknis BLUD yang berasal dari pegawai negeri sipil disesuaikan dengan ketentuan perundangan-undangan di bidang kepegawaian. (h) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan Pejabat Teknis BLUD ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktik bisnis yang sehat. Kompetensi merupakan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh Pejabat Teknis BLUD berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas. Kebutuhan praktik bisnis yang sehat merupakan kesesuaian antara kebutuhan jabatan, kualitas dan kualifikasi dengan kemampuan keuangan BLUD.
(2)Standar Kompetensi Pejabat Teknis meliputi: (a) beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; (b) berijazah setidak-tidaknya D3. (c) sehat jasmani dan rohani. (d) cakap melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; (e) menguasai secara umum tentang segala fasilitas dan pelayanan UPTD Pengelolaan Sampah; (f) menguasai pedoman pelayanan, prosedur pelayanan dan standar pelayanan sesuai dengan bidang tugasnya; dan (g) memiliki komitmen kuat terhadap peningkatan mutu pelayanan pengelolaan sampah UPTD Pengelolaan Sampah.
(3)Tugas dan Fungsi Pejabat Teknis (a) Pejabat Teknis Pengolahan dan Pemrosesan Akhir memiliki tugas melaksanakan kegiatan operasional dan pemeliharaan tempat pemrosesan akhir, dan melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan sebagai berikut:
(1)menyusun rencana kegiatan pengolahan dan pemrosesan akhir sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
(2)melaksanakan urusan operasional pengolahan dan pemrosesan sampah di tempat pemrosesan akhir;
(3)melaksanakan urusan pemungutan jasa tempat pemrosesan akhir;
(4)melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
(5)melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas BLUD UPTD Pengelolaan Sampah Dinas. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). SEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN KEPALA DLH KABAG PEREKONOMIAN DAN SDA KABAG HUKUM (b) Pejabat Teknis Pengumpulan dan Pengangkutan memiliki tugas melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pengangkutan, pengembangan tempat pemrosesan sampah, tempat pemrosesan sampah terpadu atau unit lain yang terkait dengan pengelolaan sampah dan limbah B3, serta pemberdayaan masyarakat, sebagai berikut:
(1)menyusun rencana kegiatan pengumpulan dan pengangkutan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
(2)melaksanakan urusan operasional pengumpulan dan pengangkutan;
(3)melaksanakan urusan operasional pengembangan tempat pemrosesan sampah / tempat pemrosesan akhir sampah terpadu;
(4)melaksanakan urusan pengelolaan 3R (Reduce, Reuse, Recycle);
(5)mengembangkan pemanfaatan sampah menjadi sumber energi;
(6)melaksanakan usaha pengangkutan, pengumpulan, pengolahan, pemusnahan, dan penimbunan; dan
(7)melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas BLUD UPTD Pengelolaan Sampah Dinas. (c) Fungsi dari Pejabat Teknis Pengolahan dan Pemrosesan Akhir serta Pejabat Teknis Pengumpulan dan Pengangkutan adalah sebagai penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidang pengelolaan persampahan.
1. c.Pembina dan pengawas 1) Pembina dan pengawas terdiri atas: a) Pembina Teknis dan Pembina Keuangan Pembina teknis BLUD UPTD Pengelolaan Sampah adalah Dinas, sedangkan pembina keuangan adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. b) Satuan Pengawas Internal Satuan Pengawas Internal berkedudukan langsung dibawah Pemimpin BLUD.
(1)Pengangkatan Satuan Pengawas Internal Satuan pengawas internal dapat dibentuk oleh Pimpinan BLUD untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan Praktek Bisnis Yang Sehat. SPI merupakan pengawas internal yang berkedudukan langsung dibawah Pemimpin BLUD, dengan mempertimbangkan: (a) keseimbangan antara manfaat dan beban; (b) kompleksitas manajemen; dan (c) volume dan/atau jangkauan pelayanan. Satuan Pengawasan Internal terdiri atas tim audit bidang administrasi dan keuangan, serta tim audit pengelolaan sampah sesuai dengan kebutuhan. Satuan Pengawasan Internal melaksanakan audit secara rutin terhadap seluruh unit kerja di lingkungan BLUD UPTD Pengelolaan Sampah meliputi bidang administrasi dan keuangan, dan pengelolaan sampah UPTD Pengelolaan Sampah. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). SEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN KEPALA DLH KABAG PEREKONOMIAN DAN SDA KABAG HUKUM Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Satuan Pengawas Internal meliputi: (a) sehat jasmani dan rohani; (b) memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD; (c) memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah; (d) memahami tugas dan fungsi BLUD; (e) memiliki pengalaman teknis pada BLUD; (f) berijazah paling rendah D-3 (diploma 3); (g) pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun; (h) berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar Pertama kali; (i) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah; (j) tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan (k) mempunyai sikap independen dan obyektif.
(2)Fungsi Satuan Pengawas Internal (a) membantu Pemimpin BLUD Pengelolaan Sampah dalam melakukan pengawasan internal BLUD UPTD Pengelolaan Sampah; (b) memberikan rekomendasi perbaikan untuk mencapai sasaran BLUD UPTD Pengelolaan Sampah secara ekonomis, efisien, dan efektif; (c) membantu efektivitas penerapan tata kelola di BLUD UPTD Pengelolaan Sampah; dan (d) menangani permasalahan yang berkaitan dengan indikasi terjadinya KKN (Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme) yang menimbulkan kerugian BLUD Pengelolaan Sampah sama dengan unit kerja terkait.
(3)Tugas Satuan Pengawasan Internal Tugas Satuan Pengawasan Internal membantu manajemen untuk: (a) pengamanan harta kekayaan; (b) menciptakan akurasi sistem informasi keuangan; (c) menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan (d) mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.
(4)Kewenangan Satuan Pengawas Internal meliputi: (a) mendapatkan akses secara penuh dan tidak terbatas terhadap unit-unit kerja BLUD UPTD Pengelolaan Sampah, aktivitas, catatan-catatan, dokumen, personel, aset BLUD UPTD Pengelolaan Sampah, serta informasi relevan lainnya sesuai dengan tugas yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD UPTD Pengelolaan Sampah; (b) menetapkan ruang lingkup kerja dan menerapkan teknik-teknik audit yang diperlukan untuk mencapai efektivitas sistem pengendalian internal; (c) memperoleh bantuan, dukungan, maupun kerjasama dari personel unit kerja yang terkait, terutama dari unit kerja yang diaudit; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). SEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN KEPALA DLH KABAG PEREKONOMIAN DAN SDA KABAG HUKUM (d) mendapatkan kerjasama penuh dari seluruh unsur Pejabat Pengelola BLUD Pengelolaan Sampah, tanggapan terhadap laporan, dan langkah-langkah perbaikan; (e) mendapatkan dukungan sumberdaya yang memadai untuk keperluan pelaksanaan tugasnya; dan (f) mendapatkan bantuan dari tenaga ahli, baik dari dalam maupun luar BLUD UPTD Pengelolaan Sampah, sepanjang hal tersebut diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya. c) Dewan Pengawas
(1)Umum Dewan Pengawas BLUD adalah satuan fungsional yang bertugas melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian internal terhadap pengelolaan BLUD yang dilakukan oleh pejabat pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dewan Pengawas dibentuk dengan Keputusan Bupati. Berdasarkan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, pembentukan Dewan Pengawas dilakukan apabila BLUD UPTD Pengelolaan Sampah telah memenuhi persyaratan tentang Dewan Pengawas yaitu:
(1)Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang apabila: (a) Realisasi pendapatan menurut Laporan Realisasi Anggaran 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp30.000.000.000 (Tiga Puluh Miliar) sampai dengan Rp100.000.000.000 (Seratus Miliar); atau (b) Nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp150.000.000.000 (Seratus Lima Puluh Miliar) sampai dengan Rp500.000.000.000 (Lima Ratus Miliar).
(2)Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang apabila: (a) Realisasi pendapatan menurut Laporan Realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp100.000.000.000 (Seratus Miliar); atau (b) Nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir lebih besar dari Rp500,000,000,000 (Lima Ratus Miliar).
(2)Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas. Anggota Dewan Pengawas yang berjumlah 3 (tiga) orang dapat terdiri atas unsur: (a) 1 (satu) orang pejabat dari Satuan Kerja Pengelola Daerah (SKPD) yang membidangi BLUD Pengelolaan Sampah; (b) 1 (satu) orang pejabat dari Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD); dan (c) 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD Pengelolaan Sampah. Anggota Dewan Pengawas yang berjumlah 5 (lima) orang dapat terdiri atas unsur: (a) 2 (dua) orang pejabat dari Satuan Kerja Pengelola Daerah (SKPD) yang membidangi BLUD Pengelolaan Sampah; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). SEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN KEPALA DLH KABAG PEREKONOMIAN DAN SDA KABAG HUKUM (b) 2 (dua) orang pejabat dari Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD); dan (c) 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD Pengelolaan Sampah. Tenaga ahli dapat berasal dari tenaga profesional atau perguruan tinggi yang memahami tugas fungsi, kegiatan dan layanan BLUD Pengelolaan Sampah. Anggota Dewan Pengawas dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas pada 3 (tiga) BLUD. Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilakukan setelah pengangkatan Pejabat Pengelola. Syarat untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas, yaitu: (a) sehat jasmani dan rohani; (b) memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD; (c) memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah; (d) memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan fungsi BLUD; (e) menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; (f) berijazah paling rendah S-1; (g) berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun; (h) tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit; (i) tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan (j) tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
(3)Tugas Dewan Pengawas (a) Dewan Pengawas memiliki tugas: ➢ memantau perkembangan kegiatan BLUD; ➢ menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan BLUD dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD; ➢ memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah; ➢ memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; ➢ memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai: ✔ RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola; ✔ Permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD; dan ✔ Kinerja BLUD. (b) Penilaian kinerja keuangan diukur paling sedikit meliputi: ➢ memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (rentabilitas); Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). SEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN KEPALA DLH KABAG PEREKONOMIAN DAN SDA KABAG HUKUM ➢ memenuhi kewajiban jangka pendeknya (likuiditas); ➢ memenuhi seluruh kewajibannya (solvabilitas); dan ➢ kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran. (c) Penilaian kinerja non keuangan diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan. (d) Dewan Pengawas melaporkan tugasnya kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
(4)Masa Jabatan Dewan Pengawas (a) masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun. (b) dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas sudah berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. (c) anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Bupati karena: ➢ meninggal dunia; ➢ masa jabatan berakhir; atau ➢ diberhentikan sewaktu-waktu. (d) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada huruf (c), karena: ➢ tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik; ➢ tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan; ➢ terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD UPTD Pengelolaan Sampah; ➢ dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; ➢ mengundurkan diri; dan ➢ terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BLUD UPTD Pengelolaan Sampah, negara dan/atau daerah.
(5)Sekretaris Dewan Pengawas (a) Bupati dapat mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas. (b) Sekretaris Dewan Pengawas bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.
(6)Biaya Dewan Pengawas Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas termasuk honorarium Anggota dan Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada BLUD UPTD Pengelolaan Sampah dan dimuat dalam Rencana Bisnis Anggaran. d) Pegawai BLUD (a) Pegawai BLUD menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD. (b) Pegawai BLUD berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan/atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). SEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN KEPALA DLH KABAG PEREKONOMIAN DAN SDA KABAG HUKUM dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (c) Pegawai BLUD dapat diangkat dari tenaga profesional lainnya sesuai dengan kebutuhan profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan. (d) Pegawai BLUD dari tenaga profesional lainnya dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap dan dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). (e) Pengangkatan dan penempatan pegawai BLUD berdasarkan kompetensi yaitu pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan sesuai dengan kebutuhan Praktek Bisnis Yang Sehat. 2.2.2. Sumber Daya Manusia Gambaran umum sumber daya manusia di BLUD UPTD Pengelolaan Sampah disajikan dalam beberapa tabel 2.7 sebagai berikut: Tabel 2.7 Sumber Daya Manusia UPTD Pengelolaan Sampah No Jenis Tenaga Status Jumlah (orang) Standar Kebutuhan (orang) 1 Kepala UPTD PS ASN 1 1 2 Kasubag Tata Usaha ASN 0 1 3 Penata Layanan Operasional ASN 4 14 4 Pengelola Layanan Operasional ASN 0 25 5 Operator Alat Berat ASN 0 7 6 Pengadministrasi Perkantoran ASN 2 2 7 Operator Layanan Operasional Kelas 5 ASN 9 23 8 Operator Layanan Operasional Kelas 3 ASN 12 150 9 Operator Layanan Operasional Kelas 1 ASN 23 425 10 Pengelola Umum Operasional ASN 0 34 11 Penyuluh Lingkungan Hidup Pertama ASN 0 1 12 Tenaga Pendukung Kegiatan non-ASN 235 241 Jumlah ASN dan non-ASN 286 924 2.2.3. Sumber Daya Sarana dan Prasarana Berikut disajikan dalam tabel 2.8 daftar sarana dan prasarana yang dimiliki oleh UPTD Pengelolaan Sampah. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). SEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN KEPALA DLH KABAG PEREKONOMIAN DAN SDA KABAG HUKUM Tabel 2.8 Data Sarana dan Prasarana UPTD Pengelolaan Sampah sampai dengan 31 Desember 2024 No Sarana dan Prasarana Jumlah Satuan Jumlah Berdasarkan Kondisi Baik Rusak Sedang Rusak Berat 1 2 3 4 5 6 7 1.1 Tanah TPA (Operasional Pengelolaan Sampah) ds. Pasuruhan Kc. Mertoyudan 16.570 m2 ✓ 1.2 Tanah TPA (Operasional Pengelolaan Sampah) ds. Pasuruhan Kc. Mertoyudan 2.098 m2 ✓ 1.3 Tanah TPA (Operasional Pengelolaan Sampah) ds. Pasuruhan Kc. Mertoyudan 30.818 m2 ✓ 1.4 Tanah TPA (Operasional Pengelolaan Sampah) Kc. Grabag 1.650 m2 ✓ 1.5 Tanah TPA (Operasional Pengelolaan Sampah) Kc. Grabag 10.358 m2 ✓ 1.6 Tanah Operasional Pengelolaan Sampah Purwosari, Kec. Tegalrejo 13.830 m2 ✓ 1.7 Tanah Operasional Pengelolaan Sampah Purwosari, Kec. Tegalrejo 17.850 m2 ✓ 1.8 Tanah Bangunan Kantor DLH 340 m2 ✓ 1.9 Tanah Operasional Pengelolaan Sampah (Carikan, Deyangan) 1.195 m2 ✓ 1.10 Tanah Operasional Pengelolaan Sampah (Kaweron, Muntilan) 1.500 m2 ✓ 2 Gedung dan Bangunan: m2 2.1 Bangunan Gedung.Sarana Pelengkap Permanen (TPS Tape Ketan Muntilan 36 m2 ✓ 2.2 Bangunan Gedung.Sarana Pelengkap Permanen (TPS Wonosari Muntilan) 36 m2 ✓ 2.3 Bangunan Gedung.Sarana Pelengkap Permanen (TPS Gunungpring Muntilan) 36 m2 ✓ 2.4 Bangunan Gedung.Sarana Pelengkap Permanen (TPS Gatak Gamol Muntilan) - m2 ✓ 2.5 Bangunan Gedung.Sarana Pelengkap Permanen (TPS Sayangan Muntilan) 36 m2 ✓ 2.6 Bangunan Gedung.Sarana Pelengkap Permanen (TPS Sleko Muntilan) 36 m2 ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). SEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN KEPALA DLH KABAG PEREKONOMIAN DAN SDA KABAG HUKUM No Sarana dan Prasarana Jumlah Satuan Jumlah Berdasarkan Kondisi Baik Rusak Sedang Rusak Berat 1 2 3 4 5 6 7 2.7 Bangunan Gedung.Sarana Pelengkap Permanen (TPS Pasar Burung Muntilan) 36 m2 ✓ 2.8 Bangunan Gedung.Sarana Pelengkap Permanen (TPS Ponalan Muntilan) 36 m2 ✓ 2.9 Bangunan Gedung.Sarana Pelengkap Permanen (TPS Pasar Sayur Muntilan) 36 m2 ✓ 2.10 Bangunan Gedung.Sarana Pelengkap Permanen (TPS Pasar Gede Muntilan) 36 m2 ✓ 2.11 Bangunan Gedung.Sarana Pelengkap Permanen (TPS Grabag I, Terminal) 36 m2 ✓ 2.12 Bangunan Gedung.Sarana Pelengkap Permanen (TPS Grabag II, Komplek Kecamatan) 36 m2 ✓ 2.1 Bangunan Gedung.Sarana Pelengkap Permanen (TPS Payaman, Depan Man) 36 m2 ✓ 2.2 Bangunan Gedung.Mess/ Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen (Kebun Dinas Tegalrejo, Rumah Dinas) 73 m2 ✓ 2.3 Bangunan Gedung.Bangunan Gedung Kantor Permanen (Komplek Rumah Dinas Kecamatan Grabag, Kantor Kemandoran Bid Kebersihan Grabag) 154 m2 ✓ 2.4 Bangunan Gedung.Bangunan Gedung Kantor Permanen (Kompleks Kec. Grabag, Grabag TPS Sementara Grabag) - m2 ✓ 2.5 Bangunan Gedung.Bangunan Gedung Kantor Permanen. Menur Mertoyudan (Bangunan Baru), Mertoyudan (Gedung Kantor Kemandoran Mertoyudan) - m2 ✓ 2.6 Bangunan Gedung.Sarana Pelengkap Permanen Taman Agung, Muntilan (Pembangunan TPS) 72 m2 ✓ 2.7 Bangunan Gedung.Sarana Pelengkap Permanen Blondo, Mungkid (TPS Blondo) 60 m2 ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). SEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN KEPALA DLH KABAG PEREKONOMIAN DAN SDA KABAG HUKUM No Sarana dan Prasarana Jumlah Satuan Jumlah Berdasarkan Kondisi Baik Rusak Sedang Rusak Berat 1 2 3 4 5 6 7 2.8 Bangunan Gedung.Sarana Pelengkap Permanen Klegen, Grabag (Pagar Penahan TPA Kalegen) 32 m2 ✓ 2.9 Bangunan Gedung.Sarana Pelengkap Permanen Pasar Borobudur (TPS Pasar Borobudur Tahun 2017) - m2 ✓ 2.10 Bangunan Gedung.Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen Kaweron- Muntilan (Gedung Incinerator Sampah) 124 m2 ✓ 2.11 Bangunan Gedung.Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen Desa Klegen, Kec. Grabag (Gedung Incinerator Sampah) - m2 ✓ 2.12 Bangunan Gedung.Bangunan Gudang Tertutup Permanen Dusun Carikan, Desa Deyangan Kec. Mertoyudan (Gedung Rumah Kompos DLH) - m2 ✓ 2.13 Bangunan Gedung.Bangunan Gudang Tertutup Permanen Purwosari, Tegalrejo (Hanggar Sampah Pdu Tegalrejo) 53 m2 ✓ 2.14 Bangunan Gedung.Bangunan Gudang Tertutup Permanen Nglerep, Pasuruhan, Magelang (Hanggar Sampah Tpa Pasuruhan) 230 m2 ✓ 2.15 Bangunan Gedung.Bangunan Gudang Tertutup Permanen Ds.Deyangan, Mertoyudan (Hanggar Rumah Kompos Deyangan) 66 m2 ✓ 3 Peralatan Dan Mesin: 3.1 Mesin Conveyor B (Penyalur Sampah ke pencacah) 4 Unit 2 2 3.2 Mesin Pencacah Organik 3 Unit 1 2 3.3 Mesin Pencacah Anorganik 9 Unit 2 1 6 3.4 Mesin Bag Opener 2 Unit 2 3.5 Mesin Pemilah sampah otomatis (turbo separator) 2 Unit 2 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). SEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN KEPALA DLH KABAG PEREKONOMIAN DAN SDA KABAG HUKUM No Sarana dan Prasarana Jumlah Satuan Jumlah Berdasarkan Kondisi Baik Rusak Sedang Rusak Berat 1 2 3 4 5 6 7 3.6 Mesin Pirolisis 2 Unit 2 3.7 Timbangan 17 Unit 14 3 3.8 Mesin Press 7 Unit 2 1 4 3.9 Biopon Lantai ukuran 2x1 m 17 Unit 17 3.10 Biopon Rak 30 Unit 30 3.12 Drum Sampah Organik 100 Unit 30 20 50 3.13 Kandang Lalat BSF 1 Unit 1 3.14 Diesel 2 Unit 1 1 3.15 Garu 30 Unit 10 2 18 3.16 Mesin Press 2 Unit 2 3.17 Mesin Pencacah plastik 2 Unit 2 3.18 Timbangan Kendaraan 20 ton 2 Unit 2 3.19 Mesin Pengayak 2 Unit 2 3.20 Kompresor 2 Unit 2 3.21 Dump Truck 10 Unit 8 2 3.22 Armroll 9 Unit 9 3.23 Pick Up 12 Unit 12 3.24 Compactor 1 Unit 1 3.25 Roda Tiga 7 Unit 5 3, 3.26 Gerobak 24 Unit 24 3.27 Kontainer 51 Buah 42 3 6 3.28 Meja 11 Buah 11 3.29 Kursi 17 Buah 17 3.30 AC 2 Buah 2 3.31 Komputer 1 Unit 1 3.32 Laptop 4 Buah 2 2 2.3. Kinerja Pelayanan Kinerja pelayanan dari UPTD Pengelolaan Sampah dapat diukur dari beberapa aspek, yaitu: produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas, sebagaimana diuraikan berikut: 2.3.1. Produktivitas Kinerja Produktivitas kinerja UPTD Pengelolaan Sampah dilihat dari aspek produktivitas yaitu rasio antara input dan output, artinya perbandingan sejauh mana upaya yang dilakukan dengan hasil yang diperolehnya dalam periode tertentu. Produktivitas diukur dari besarnya jumlah sampah yang berhasil dikumpulkan dari masyarakat dan besarnya hasil pengolahan sampah tersebut. Kalau melihat jumlah sampah yang ada, maka dapat diperkirakan besarnya potensi sampah yang bisa dikumpulkan oleh UPTD Pengelolaan Sampah dan hasil pengolahannya. Namun berdasarkan penelusuran data sekunder diperoleh data yang sangat jauh dari target sebagaimana dilihat pada tabel sebagai berikut: Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). SEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN KEPALA DLH KABAG PEREKONOMIAN DAN SDA KABAG HUKUM Tabel 2.9 Timbulan Sampah Per Tahun Tahun Timbulan Sampah (Ton/Tahun) 1 2 2020 237.250,00 2021 239.075,00 2022 243.455,00 2023 241.767,97 2024 40.560,26 Tabel 2.10 Data Reduksi Sampah Per Tahun Tahun Reduksi Sampah (ton) 1 2 2020 40.515,00 2021 44.081,05 2022 61.174,00 2023 58.382,29 2024 66.659,93 Berdasarkan tabel tersebut, daya reduksi sampah tahun 2024 yang tercantum dalam dokumen ini hanya mencakup informasi untuk periode semester 1. Berdasarkan penelitian rata-rata produksi sampah/orang/ hari adalah 0,14 (nol koma empat belas) kilogram. Jika jumlah penduduk Kabupaten Magelang tahun 2024 adalah 1.330.656 (satu juta tiga ratus tiga puluh ribu enam ratus lima puluh enam) jiwa dikali dengan timbulan sampah 0,5 (nol koma lima) kilogram/hari maka idealnya jumlah sampah yang masuk adalah 665.328 (enam ratus enam puluh lima ribu tiga ratus dua puluh delapan) kilogram/hari). 2.3.2. Kualitas Layanan Kualitas Layanan Kinerja UPTD Pengelolaan Sampah dilihat dari kemampuan untuk memberikan pelayanan yang dapat memuaskan para konsumen baik melalui pelayanan teknis maupun pelayanan administrasi. Kualitas layanan yang diberikan oleh UPTD Pengelolaan Sampah dapat dilihat dari jenis layanan yang diberikan. Jenis layanan UPTD Pengelolaan Sampah sebagai berikut:
1. a.pemilahan sampah; Kualitas layanan pemilahan sampah dinilai dari efektivitas dan efisiensi pengelolaan mencakup sistem yang profesional, SDM yang kompeten, sarana dan prasarana memadai, serta partisipasi aktif masyarakat. Peningkatan kualitas dapat dicapai melalui strategi seperti edukasi publik tentang pemilahan dan 3R (Reduce, Reuse, Recycle), serta inovasi dalam pengolahan sampah seperti pembuatan kompos atau bank sampah untuk mengurangi volume sampah yang berakhir di TPA. Metode yang digunakan untuk mengukur kualitas layanan publik yaitu dengan membandingkan harapan pelanggan dengan persepsi terhadap layanan yang diterima.
2. b.pengumpulan sampah; Untuk mengukur kualitas pelayanan pengumpulan sampah melalui metode pengukuran Survey Kepuasan Pelanggan, Analisis ulasan daring dan media sosial, observasi lapangan dan indeks tingkat pelayanan sampah dengan indikator pelayanan baik aspek teknis dan partisipasi masyarakat. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). SEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN KEPALA DLH KABAG PEREKONOMIAN DAN SDA KABAG HUKUM
3. c.pengangkutan sampah; Untuk mengukur kualitas pelayanan pengangkutan sampah, dapat digunakan berbagai dasar atau indikator yang berfokus pada kepuasan masyarakat dan efektivitas operasional. Indikator tidak hanya dari hal tersebut, kepatuhan dan regulasi juga menjadi indikator kualitas layanan pengangkutan sampah yang sesuai dengan standar dan aturan yang ditetapkan.
4. d.pengolahan Sampah, terdiri atas: 1) pengolahan sampah menjadi Refused Derived Fuel; Dasar pengukuran kualitas pelayanan pengolahan sampah menjadi Refuse Derived Fuel (RDF) mencakup dua aspek utama yaitu kualitas proses pelayanan dan kualitas produk RDF itu sendiri. Penilaian ini bertujuan untuk memastikan proses berjalan efektif, efisien, dan produk yang dihasilkan sesuai standar. 2) pengolahan sampah menjadi kompos; Terdapat dua dasar utama dalam mengukur kualitas pelayanan pengolahan sampah menjadi kompos yang diukur dari kualitas produk kompos berdasarkan kriteria fisik dan kimia serta kualitas pelayanan secara umum. Keduanya saling berkaitan dan penting untuk memastikan program pengelolaan sampah berjalan efektif dan berkelanjutan. 3) pengolahan sampah menjadi maggot; dan Dasar pengukuran kualitas pelayanan dalam pengelolaan sampah menggunakan maggot BSF yang diukur melalui indikator kualitas media pakan dari sampah organik, kualitas proses biokonversi dengan tingkat reduksi sampah, waktu penguraian, produksi fresh maggot dan kondisi lingkungan (suhu dan kelembaban). 4) pengolahan sampah dengan Bank Sampah Induk; Dasar pengukuran kualitas pelayanan pengelolaan sampah dengan bank sampah induk meliputi beberapa aspek, yaitu aspek manajerial, aspek teknis, sosial dan ekonomi. Metode pengukuran dengan menerapkan indikator pengumpulan dengan data kuantitatif, survey kepuasan nasabah, analisis SWOT, dan observasi langsung dilapangan.
5. e.pemrosesan akhir sampah. Untuk mengukur kualitas pelayanan TPA diukur berdasarkan dimensi kualitas pelayanan jasa, kinerja operasional Tempat Pemrosesan Akhir dan tingkat kepuasan Masyarakat terhadap prosedur dan waktu pelayanan, ketersediaan sarana dan prasarana, kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan peran serta/partisipasi masyarakat. 2.3.3. Responsivitas Responsivitas dilihat dari kemampuan UPTD Pengelolaan Sampah dalam mengenali kebutuhan masyarakat di wilayahnya. Responsivitas petugas adalah kesigapan dalam menjemput sampah dari masyarakat, pengadaan sarana operasional dan sosialisasi kepada masyarakat. Dasar pengukuran responsivitas atau dasar penilaian responsivitas didasarkan dari:
6. a.Standar Pelayanan Minimal Penilaian responsivitas BLUD pengelolaan sampah mendasarkan pada Standar Pelayanan Minimal. Standar Pelayanan Minimal ini mencakup indikator-indikator teknis yang mengukur kualitas dan kuantitas layanan, seperti waktu tanggap, jadwal pengangkutan, cakupan layanan dan penanganan keluhan. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). SEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN KEPALA DLH KABAG PEREKONOMIAN DAN SDA KABAG HUKUM
7. b.Kepuasan Masyarakat Kepuasan masyarakat menjadi tolok ukur utama dalam menilai responsivitas yang dinilai melalui survei berkala yang mengukur kualitas pelayanan, keramahan petugas, efektivitas sosialisasi, dan partisipasi publik.
8. c.Aspek Teknis Operasional Penilaian ini berfokus pada kinerja teknis BLUD dalam menjalankan operasional pengelolaan sampah dengan penilaian indikator penggunaan teknologi pengolahan yang digunakan yang efektif dan efisien, pengurangan sampah dari sumbernya, pengangkutan sampah dengan kualitas armada pengangkutan yang efektif dan efisien, serta pengelolaan TPA atau TPST.
9. d.Aspek Kelembagaan dan Manajemen Kualitas tata kelola internal BLUD juga menjadi dasar penilaian responsivitas dengan indikator penting seperti Fleksibilitas keuangan, tata kelola yang baik, komitmen dan kompetensi, serta kerja sama pengelolaan dengan pihak lain. 2.3.4. Responsibilitas Kinerja UPTD Pengelolaan Sampah dilihat dari aspek responsibilitas adalah adanya kesesuaian antara program dan kegiatan pelayanan yang dilakukan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Program dan kegiatan pelayanan di UPTD Pengelolaan Sampah dilaksanakan dengan prinsip 3R yang sesuai dengan amanah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle Melalui Bank Sampah. Untuk mengukur dan menilai responsibilitas BLUD Pengelolaan Sampah, dasarnya mencakup tiga aspek utama diantaranya :
10. a.Kinerja Pelayanan Pengukuran responsibilitas dilakukan dari seberapa efektif dan efisien pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang dapat dinilai dari kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat, cakupan layanan/area terlayani, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), efektivitas operasional yang dinilai dari tingkat pengurangan dan pemanfaatan sampah untuk daur ulang sampah, tingkat kebersihan wilayah/layanan.
11. b.Kinerja Keuangan Pengukuran ini dilakukan secara transparan, efisien dan produktif yang dapat dinilai dari pengelolaan keuangan BLUD terhadap efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, kesehatan keuangan, kepatuhan pelaporan dan kemandirian finansial BLUD.
12. c.Tata Kelola Organisasi Responsibilitas BLUD juga dapat dievaluasi melalui penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik diantaranya Transparansi dan Akuntabilitas, independensi, kompetensi Sumber Daya Manusia, dan pengelolaan aset. 2.3.5. Akuntabilitas Kinerja UPTD Pengelolaan Sampah dilihat dari aspek akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan sampah dari UPTD Pengelolaan Sampah kepada para pihak terkait dan masyarakat berdasarkan etika dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bentuk akuntabilitas adalah adanya laporan kepada Kepala Dinas berupa laporan penggunaan anggaran UPTD Pengelolaan Sampah sebagai pertanggungjawaban dan dilaporkan dalam laporan keuangan. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). SEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN KEPALA DLH KABAG PEREKONOMIAN DAN SDA KABAG HUKUM Selain pengukuran kinerja pelayanan dari beberapa aspek tersebut diatas, kinerja layanan dapat juga dilihat dari capaian kinerja pelayanan sampah yang disajikan dalam tabel 2.11 sebagai berikut: Tabel 2.11 Capaian Kinerja Pelayanan Sampah NO INDIKATOR TARGET (ton) REALISASI (ton) RASIO CAPAIAN (%) 2023 2024 2023 2024 2023 2024 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Persentase pengumpulan sampah 4,73 8,09 4,73 8,09 100 100 2 Persentase pengangkutan sampah 25,59 25,7 25,59 25,7 100 100 3 Persentase pemilahan sampah 0,66 0,83 0,66 0,83 100 100 4 Persentase pengolahan sampah menjadi RDF 0,65 1,14 0,65 1,14 100 100 5 Persentase pengolahan sampah menjadi Maggot - 0,03 - 0,03 100 100 6 Persentase pengolahan sampah menjadi Kompos 0,07 0,08 0,07 0,08 100 100 7 Persentase pemrosesan akhir sampah 25,59 25,7 25,59 25,7 100 100 2.3.6. Kinerja Keuangan Kinerja keuangan UPTD Pengelolaan Sampah berasal dari dana operasional APBD dan retribusi pelayanan pengelolaan sampah. Realisasi keuangan UPTD Pengelolaan Sampah Dinas disajikan dalam tabel 2.11 sebagai berikut: Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). SEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN KEPALA DLH KABAG PEREKONOMIAN DAN SDA KABAG HUKUM Tabel 2.11 Realisasi Keuangan UPTD Pengelolaan Sampah Dinas No Keterangan Realisasi (Rp) 2020 2021 2022 2023 2024 Penerimaan 1 Retribusi 432.881.682,00 811.478.375,00 1.248.224.528,00 1.513.279.731,00 1.529.644.644,00 2 APBD 6.954.406.760,00 5.429.760.856,00 6.086.532.001,00 8.311.165.120,00 8.625.387.619,00 Total Penerimaan 7.387.288.442,00 6.241.239.231,00 7.334.756.529,00 9.824.444.851,00 10.155.032.263,00 Pengeluaran 1 Belanja Pegawai 394.680.300,00 1.810.000,00 1.850.000,00 1.950.000,00 0 2 Belanja Barang dan Jasa 6.891.958.142,00 6.234.435.231,00 6.891.750.695,00 9.767.928.851,00 8.271.077.263,00 3 Belanja Modal 100.650.000,00 4.994.000,00 441.155.834,00 54.566.000,00 1.883.955.000,00 Total Pengeluaran 7.387.288.442,00 6.241.239.231,00 7.334.756.529,00 9.824.444.851,00 10.155.032.263,00 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). SEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN KEPALA DLH KABAG PEREKONOMIAN DAN SDA KABAG HUKUM 2.3.7. Kinerja Manfaat UPTD Pengelolaan Sampah melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat untuk melihat tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan persampahan. Rata-rata tingkat kepuasan masyarakat di UPTD Pengelolaan Sampah cukup tinggi dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai berikut: Tabel 2.13 Tabel Mutu Pelayanan Tahun Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Mutu Pelayanan 2020 85,05 Baik 2021 76,75 Baik 2022 86,92 Baik 2023 85,98 Baik 2024 87,58 Baik Gambar 2.2 Grafik Indeks Kepuasan Masyarakat Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). SEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBA
13. a.kurangnya infrastruktur dan fasilitas pengolahan sampah;
14. b.kurangnya sumber daya manusia;
15. c.anggaran pengolahan sampah di Daerah kurang memadai;
16. d.rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat; dan
17. e.minimnya offtaker hasil pengolahan sampah. Adapun faktor penghambat dan faktor pendorong dalam pengolahan disajikan dalam tabel 3.1 sebagai berikut: Tabel 3.1 Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong dalam FAKTOR PENGHAMBAT FAKTOR PENDORONG
  1. 1.Infrastruktur dan pendukung
18. a.Kekurangan fasilitas seperti tempat pengolahan sampah terpadu (TPST), alat pengolah sampah, atau sistem pemilahan di sumbernya menjadi salah satu hambatan utama dalam pengelolaan sampah yang efektif.
19. b.Banyak Daerah yang masih bergantung pada TPA konvensional tanpa pengolahan lanjutan.
20. c.Lebar jalan yang masih sempit namun sudah diaspal. Jumlah TPS yang tersedia masih kurang, dengan sebagian besar yang dibangun terletak di atas tanah milik desa.
21. d.Belum ada Standar Operasional Prosedur untuk pemilahan sampah dan pembagian jenis sampah di TPS serta fasilitas pengumpulan sampah lainnya.
22. e.Teknologi dan Metode Operasional yang belum memadai sehingga kapasitas sampah tidak dapat terkelola secara maksimal.
  1. 1.Kebijakan dan Regulasi Pemerintah: Berdasarkan Peraturan Presiden No 97 Tahun 2017 tentang kebijakan dan strategi nasional (Jakstranas) pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga bahwa salah satu pengurangan sampah sebesar 30% (tiga puluh persen) dan penanganan sampah sebesar 70% (tujuh puluh persen) di tahun 2025; dan Peraturan Bupati Magelang Nomor 39 tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
  2. 2.Sumber Daya Manusia Keterbatasan jumlah dan keterampilan tenaga kerja yang terlatih dalam pengelolaan sampah menjadi kendala. Hal ini mencakup kurangnya edukasi atau pelatihan bagi petugas kebersihan atau pengelola fasilitas pengolahan sampah. Sebagian tenaga kerja masih berstatus non-ASN, sementara sebagian lainnya merupakan tenaga sapuan. Hal ini mengakibatkan kekurangan sumber daya manusia (SDM) karena terbatasnya kemampuan untuk merekrut pegawai baru, sesuai dengan ketentuan Permenpan.
  3. 2.Adopsi teknologi yang lebih baik untuk pengolahan sampah, seperti teknologi kompos, digester untuk sampah organik, atau mesin pencacah untuk sampah anorganik, dapat meningkatkan efektivitas pengolahan. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). SEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN KEPALA DLH KABAG PEREKONOMIAN DAN SDA KABAG HUKUM FAKTOR PENGHAMBAT FAKTOR PENDORONG Selain itu, terdapat pula minimnya pelatihan terkait pengolahan sampah, yang memperburuk pengelolaan sumber daya manusia di sektor ini.
  4. 3.Keterbatasan Anggaran Keterbatasan anggaran di tingkat Daerah sering kali membuat program pengelolaan sampah tidak berjalan maksimal. Anggaran yang terbatas dapat mempengaruhi pembelian fasilitas, pelatihan tenaga kerja, dan sosialisasi kepada masyarakat. anggaran yang tersedia masih terbatas, dan dengan adanya TPST, diharapkan dapat menambah kapasitas pengelolaan sampah. Namun, hal ini terhambat oleh keterbatasan dalam pengadaan sarana dan prasarana (sarpras) yang diperlukan.
  5. 3.Penerapan program Zero Waste di beberapa Daerah menjadi pendorong pengelolaan sampah yang lebih baik. Program ini mendorong penggunaan kembali bahan-bahan, mendaur ulang, dan mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke TPA. Program ini dapat mendorong masyarakat untuk terlibat lebih aktif dalam pengolahan sampah.
  6. 4.Kesadaran Masyarakat Meskipun kesadaran masyarakat bisa menjadi pendorong, namun seringkali tingkat kesadaran dan partisipasi dalam pemilahan dan pengurangan sampah masih rendah. Hal ini menyebabkan volume sampah yang masuk ke TPA terus meningkat tanpa ada upaya pengurangan dari sumbernya. Komitmen Kepala Desa yang masih kurang menjadi kendala dalam pengelolaan sampah. Meskipun sudah sering dilakukan sosialisasi mengenai pentingnya pengelolaan sampah, mayoritas kepala desa belum menunjukkan komitmen yang maksimal dalam pelaksanaannya.
  7. 4.Konsep ekonomi sirkular, di mana bahan dan produk didesain agar bisa digunakan kembali atau didaur ulang sebanyak mungkin, menjadi pendorong bagi pengolahan sampah yang lebih efisien. Daerah yang menerapkan prinsip ini cenderung lebih sukses dalam mengelola sampah organik dan anorganik. UPTD memiliki penyuluh yang bertugas memberikan sosialisasi kepada masyarakat.
  8. 5.Produk hasil pengolahan sampah, seperti kompos, biji plastik daur ulang, atau produk kreatif lainnya, seringkali tidak memiliki pasar yang cukup luas atau stabil.Biaya logistik yang tinggi untuk distribusi hasil pengolahan sampah ke offtaker di luar Daerah sering menjadi hambatan, terutama bagi wilayah yang memiliki akses transportasi terbatas. 3.2. Isu Strategis Pelaksanaan pelayanan pengelolaan sampah yang dilaksanakan UPTD Pengelolaan Sampah dihadapkan pada isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan. Isu-isu strategis yang dihadapi adalah sebagai berikut:
23. a.pengolahan sampah menjadi Refused-Derived Fuel;
24. b.pengolahan sampah menjadi maggot;
25. c.pengolahan sampah menjadi kompos;
26. d.pengolahan sampah menjadi daya tarik wisata dan pembelajaran; dan
27. e.pengolahan sampah menjadi Bank Sampah Induk. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). SEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN KEPALA DLH KABAG PEREKONOMIAN DAN SDA KABAG HUKUM Tabel 3.2 Permasalahan dan Isu Strategis POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DINAS PERMASALAHAN DINAS ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN DINAS ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN DINAS ISU STRATEGIS DINAS GLOBAL NASIONAL REGIONAL 1 2 3 4 5 6 7 Timbulan sampah di Kabupaten Magelang adalah sekitar 600 Ton perhari. Jumlah dan jenis variasi sampah semakin bertambah seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi.
28. a.Belum optimalnya pengendalian bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun
29. b.Belum optimalnya tata kelola persampahan Belum optimalnya kualitas air bersih, akses sanitasi dan persampahan
30. a.Perlunya pengendalian emisi Gas Rumah Kaca
31. b.Perlunya pengendalian pencemaran limbah dan sampah plastik (https://www.m enlhk.go.id/new s/indonesia- serukan-3-isu- lingkungan-dan- pembangunan- berkelanjutan- di-aalco-ke-61/)
32. a.Perubahan Iklim
33. b.Polusi
34. c.Tata Kelola Persampahan (https://berkas .dpr.go.id/pusa ka/files/info_si ngkat/Info%20 Singkat-XVI-2- II-P3DI- Januari-2024- 189.pdf)
35. a.Pembangunan berkelanjutan
36. b.Mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim
37. c.Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Inklusif
38. d.Perlu segera membenahi tata kelola persampahan (https://jurnalterk ini.id/berita/6249 9/pansus-rpjmd- jateng-soroti-isu- lingkungan-hidup- tekankan- pembangunan- berkelanjutan-dan- tangguh-bencana/) (https://esgnow.re publika.co.id/berit a/sui3a7416/jawa -tengah- kewalahan- tangani-sampah) Belum optimalnya kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). SEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN KEPALA DLH KABAG PEREKONOMIAN DAN SDA KABAG HUKUM 3.3. Rencana Pengembangan Layanan Isu strategis berdasarkan analisis internal dan eksternal adalah sebagai berikut:
39. a.Related Diversification (Keanekaragaman) Diversifikasi pada BLUD dapat dilihat dari berbagai macam jenis layanan yang sudah dikembangkan. Adapun keanekaragaman yang direncanakan adalah sebagai berikut:
  1. 1.ekowisata pada tahun 2026;
  2. 2.retribusi pemrosesan akhir sampah dari residu sampah yang berasal dari pasar;
  3. 3.pengolahan limbah B3 dan sampah spesifik pada tahun 2026;
  4. 4.pembuatan bibit dari pembuatan kompos setelah tahun 2026;
  5. 5.pengelolaan Bank Sampah Induk;
  6. 6.penjualan Refused-Derived Fuel hasil pengolahan sampah; dan
  7. 7.penjualan maggot hasil pengolahan sampah organik.
40. b.Market Development (Pengembangan Pasar) Proses sosialisasi agar masyarakat dan pihak offtaker dapat mengetahui produk UPTD Pengelolaan Sampah dilakukan dengan cara:
  1. 1.sosialisasi;
  2. 2.penggunaan media sosial dan/atau pemanfaatan teknologi digital seperti Instagram, Tiktok, Youtube, dan sebagainya terkait dengan pengelolaan sampah;
  3. 3.pengembangan inovasi produk pengolahan sampah;
  4. 4.kemitraan dan kolaborasi; dan
  5. 5.mengikuti event dan bazar sebagai tempat edukasi pasar/konsumen.
41. c.Product Development (Pengembangan Produk) Pengembangan produk pelayanan yang dilaksanakan oleh BLUD dengan memperhatikan kebutuhan konsumen melalui hasil identifikasi kebutuhan dan umpan balik masyarakat. Beberapa produk layanan yang menjadi unggulan antara lain:
  1. 1.pengolahan sampah menjadi Refused-Derived Fuel;
  2. 2.pengolahan sampah menjadi maggot;
  3. 3.pengolahan sampah menjadi kompos;
  4. 4.pengolahan sampah menjadi daya tarik wisata; dan
  5. 5.pengolahan sampah menjadi Bank Sampah Induk.
42. d.Vertical Integration (Integrasi Vertikal) Pengembangan pelayanan melalui strategi integrasi vertikal dilaksanakan dengan meningkatkan koordinasi dengan Dinas melalui koordinasi perencanaan anggaran, pembinaan dan pengawasan serta integrasi kegiatan yang menjadi prioritas di Kabupaten Magelang. Misalnya daur ulang sampah organik yang bisa dikerjasamakan dengan Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Peternakan dan Perikanan maupun pihak lain (peran swasta).
43. e.Pengembangan Jenis Pelayanan Peningkatan jumlah sampah yang diangkut dari rumah tangga ke TPST setiap tahunnya mengharuskan BLUD mencari inovasi dalam hal pengembangan hasil pengolahan sampah agar lebih efisien dalam memberikan pelayanan. Berikut adalah rencana pengembangan jenis pelayanan yang akan dilakukan: Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). SEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEM 1) Pengembangan jenis sampah Refused-Derived Fuel Tabel 3.3 Pengembangan Jenis Sampah Refused-Derived Fuel No Jenis RDF Plastik - Anorganik 1 2 1 MC ≤ 25% 2 25% < MC ≤ 30% 3 30% < MC ≤ 35% 4 35% < MC ≤ 40% 5 MC > 40% No Jenis RDF Plastik - Anorganik 1 2 1 MC ≤ 25% 2 25% < MC ≤ 30% 3 30% < MC ≤ 35% 4 MC > 35% 2) Pengembangan jenis sampah Maggot Tabel 3.4 Pengembangan Jenis Sampah Maggot BSF No Jenis Maggot 1 2 1 Telur Maggot 2 Baby Maggot 3 Fresh Maggot 4 Maggot Kering 100 gram 5 Maggot Kering 1 kg 6 Kasgot 3) Pengembangan jenis sampah Kompos Tabel 3.5 Pengembangan Jenis Sampah Kompos No Jenis Kompos 1 2 1 Biji Kompos 2 Kompos 3 Kompos Premium 4 Kasgot 5 Sampah Sisa Organik Dapur (SOD) Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). SEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN KEPALA DLH KABAG PEREKONOMIAN DAN SDA KABAG HUKUM 4) Pengembangan pengelolaan sampah sebagai Daya Tarik Wisata Tabel 3.6 Pengembangan layanan Daya Tarik Wisata No Jenis layanan Daya Tarik Wisata 1 2 1 Video sejarah dan perkembangan pengelolaan sampah 2 Pembelajaran pengelolaan sampah menjadi RDF 3 Pembelajaran pengelolaan sampah organic menjadi maggot 4 Pembelajaran pemanfaatan maggot menjadi pakan ternak dan ikan 5 Pemanfaatan bentang saujana Borobudur pada lahan eks landfill 5) Pengembangan jenis sampah Bank Sampah Induk Tabel 3.7 Pengembangan Jenis Sampah Bank Sampah Induk No Jenis Hasil Bank Sampah Induk 1 2 1 Atom 2 Aluminium 3 Beling 4 Besi 5 Bodong 6 Duplex 7 Galon 8 Gelasan 9 Plastik HD 10 Kabel 11 Kaleng 12 Kardus 13 Karung 14 Kuningan 15 Pralon 16 Putihan 17 Sak Semen 18 Seng 19 Tembaga 20 Tutup Botol Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). SEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEM 6) Peningkatan Sarana Prasarana Pelayanan Tabel 3.8 Kebutuhan Sarana dan Prasarana di BLUD No Jenis Layanan Jumlah (unit) 1 2 3 1 Pengolahan RDF Mesin Conveyor A (Pemilah Sampah) 2 Mesin Conveyor B (Penyalur Sampah ke pencacah) 8 Mesin Pencacah Anorganik 1 Mesin Penyaring - Mesin Bag Opener 2 Mesin Pemilah sampah otomatis (Turbo Separator) 2 Mesin Pirolisis - Timbangan - Mesin Fineshreder - Rotary Dryer - Mesin Press - 2 Pengolahan Kompos Drum sampah organik 15 7) Peningkatan Mutu SDM Pelayanan Seiring dengan perkembangan alternatif-alternatif pengolahan sampah dan limbah maka akan dilakukan perekrutan staf dan pekerja yang paham tentang pengolahan sampah serta hal-hal berhubungan lainnya. Peningkatan kapasitas SDM dilakukan dengan pelatihan atau workshop terkait dengan pengolahan sampah. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). SEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN KEPALA DLH KABAG PEREKONOMIAN DAN SDA KABAG HUKUM Visi BLUD Pengelolaan Sampah disusun berdasarkan Visi Pemerintah Kabupaten Magelang pada dokumen RPJMD Tahun 2025 - 2029 jika terjadi perubahan Visi Pemerintah Kabupaten Magelang, maka Visi BLUD Pengelolaan Sampah juga akan dilakukan revisi sesuai dengan perubahan tersebut. Visi Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2025 - 2029 adalah “Magelang Aman, Nyaman, Religius, Unggul dan Sejahtera” atau Magelang Anyar Gress. Visi tersebut diturunkan pada beberapa Misi dimana Misi ke-5 Pemerintah Kabupaten Magelang : Misi ke-5 berbunyi “meningkatkan upaya pelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan dan tanggap terhadap bencana” dimana Misi ini dapat digunakan untuk menentukan Visi BLUD Pengelolaan Sampah sebagai berikut: BLUD Pengelolaan Sampah “Menjadi BLUD Pengelolaan Sampah yang Unggul, Mandiri, dan Adaptif, mewujudkan tata kelola penanganan sampah berbasis ekonomi sirkular yang melestarikan fungsi lingkungan hidup, serta memiliki sistem yang tanggap dan resilien terhadap bencana”. Visi BLUD Pengelolaan Sampah sejalan dengan cita-cita Pemerintah Kabupaten Magelang mewujudkan kehidupan berkualitas melalui pemerataan layanan dasar. Selain melalui pemerataan tersebut, layanan pengelolaan sampah harus lebih bermutu sehingga masyarakat dapat memiliki kehidupan yang berkualitas, sehingga dapat menciptakan masyarakat yang lebih baik dan terdorong untuk berperan aktif dan mandiri serta berdaya saing. Pemerintah Kabupaten Magelang berupaya mewujudkan masyarakat yang aktif, mandiri dan berdaya saing tinggi melalui BLUD Pengelolaan Sampah yang dapat memfasilitasi masyarakat sehingga menyadari kebutuhan akan lingkungan yang bersih dan sehat. 4.2. Misi BLUD Pengelolaan Sampah Misi BLUD Pengelolaan Sampah adalah langkah-langkah yang akan diambil untuk mewujudkan Visi Pengelolaan Sampah. Berdasarkan Misi yang ada di RPJMD Pemerintah Kabupaten Magelang Misi yang terkait dengan program di BLUD Pengelolaan Sampah untuk mencapai Visi BLUD Pengelolaan Sampah adalah dengan:
44. a.mewujudkan tata kelola BLUD yang profesional, akuntabel, dan berbasis dengan optimalisasi pendapatan asli Daerah;
45. b.mengembangkan dan menerapkan sistem penanganan sampah yang terintegrasi dari hulu ke hilir yang berbasis 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dan teknologi modern, guna memaksimalkan konversi sampah menjadi sumber daya yang bernilai ekonomis;
46. c.melaksanakan pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup akibat aktivitas penanganan sampah, melalui standarisasi operasional TPA/TPST yang ramah lingkungan; dan
47. d.membangun dan memelihara infrastruktur penanganan sampah yang resilien serta sistem manajemen krisis yang cepat dan terkoordinasi. 4.3. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk dari hasil Rencana Tata Ruang dilihat dari ruang lingkup materinya tergolong dalam Rencana Umum Tata Ruang. Rencana Tata Ruang Wilayah kemudian dapat digolongkan berdasarkan ruang lingkup wilayahnya yang terdiri dari Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota. Keduanya harus mengacu pada RTRW Nasional. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). SEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN KEPALA DLH KABAG PEREKONOMIAN DAN SDA KABAG HUKUM Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi merupakan dokumen perencanaan tata ruang yang bersifat umum untuk wilayah provinsi, dengan jangka waktu 20 tahun, dan memuat beberapa dokumen meliputi:
48. a.Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Provinsi;
49. b.Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi;
50. c.Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi;
51. d.Arahan Pemanfaatan Ruang;
52. e.Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Arahan tata ruang wilayah provinsi yang berisi tentang peraturan zonasi sistem provinsi, arahan perizinan, dan lainnya. Tujuan penataan ruang wilayah provinsi adalah mewujudkan ruang wilayah provinsi yang maju, aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berbasis pertanian, industri, perdagangan, dan pariwisata dalam keterpaduan pengelolaan alam darat dan laut pesisir. Beberapa fungsi dari penataan ruang wilayah provinsi adalah:
53. a.Sebagai dasar untuk memformulasi kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah provinsi;
54. b.Sebagai pedoman bagi pemanfaatan ruang di seluruh wilayah provinsi;
55. c.Untuk mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah kabupaten/kota di dalam provinsi, serta keserasian antar sektor;
56. d.Memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam rencana tata ruang wilayah (berupa program jangka menengah lima tahunan);
57. e.Sebagai dasar dalam penetapan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi, seperti peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi terhadap pelanggaran tata ruang. Sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 11 Ayat 2, Pemerintah Daerah Kabupaten berwenang dalam melaksanakan penataan ruang wilayah kabupaten. Penataan tersebut meliputi perencanaan tata ruang wilayah kabupaten, pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. Fungsi rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota diantaranya:
58. a.Sebagai acuan utama dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan RPJMD Kabupaten/Kota;
59. b.Sebagai acuan dalam pemanfaatan ruang dan pengembangan wilayah kabupaten/kota;
60. c.Sebagai acuan dalam pemanfaatan ruang dan pengembangan wilayah kabupaten/kota;
61. d.Sebagai pedoman untuk penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di wilayah kabupaten/kota;
62. e.Sebagai dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/pengembangan wilayah kabupaten/kota, yang meliputi:
(1)Penetapan Peraturan Zonasi;
(2)Arahan Perizinan (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang/KKPR);
(3)Pemberian Insentif dan Disinsentif;
(4)Pengenaan Sanksi bagi pelanggaran tata ruang. Telaah rencana tata ruang wilayah disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang 2024-2044, Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Adapun telaah rencana tata ruang wilayah disajikan dalam tabel 4.1 sebagai berikut: Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). SEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN KEPALA DLH KABAG PEREKONOMIAN DAN SDA KABAG HUKUM Tabel 4.1 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah NO KEBIJAKAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERMASALAHAN FAKTOR PENDORONG PENGHAMBAT I RENCANA TATA RUANG WILAYAH A Struktur Ruang:

1.Pasal 6 Strategi pemantapan fungsi dan pelestarian Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a meliputi:

a.penataan Kawasan Lindung;
b.mengembalikan dan meningkatkan fungsi Kawasan Lindung yang telah menurun akibat pengembangan Kegiatan Budi Daya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem; dan
c.mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
1. 2.Untuk mendukung Pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana Pasal 5 ayat (3), Dinas turut menjalan kebijakan pengelolaan sistem prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana tertulis yaitu
2. 1.pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian pencemaran lingkungan, pengendalian kerusakan dan konservasi lingkungan hidup, peningkatan kapasitas dan tata lingkungan, kebersihan dan pertamanan;
3. 2.pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian pencemaran lingkungan, pengendalian kerusakan dan konservasi lingkungan hidup, peningkatan kapasitas dan tata lingkungan, kebersihan dan pertamanan
4. 1.belum adanya delineasi spasial Kawasan Perkotaan dan Perdesaan yang mempengaruhi area layanan persampahan (sebelum diberlakukannya Perpres 97/2017). Pengelolaan Ruang Terbuka Publik;
5. 2.tidak adanya pasal dalam Kebijakan Umum Zonasi (pasal 102) yang secara tegas memperuntukka n suatu kawasan dapat atau sebagai tempat Pengolahan Sampah; Dengan diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga deliniasi spasial antara Kawasan Perkotaan dan Perdesaan tidak menjadi masalah karena seluruh wilayah wajib dilayani. Tetapi dengan kewajiban ini harus ada peruntukkan yang jelas suatu kawasan sebagai Tempat Pengolahan Sampah karena besarnya timbulan sampah yang harus dilayani Keterbatasan sumber daya pengelola untuk mencapai Daerah pegunungan dan remote area. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). SEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN KEPALA DLH KABAG PEREKONOMIAN DAN SDA KABAG HUKUM NO KEBIJAKAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERMASALAHAN FAKTOR PENDORONG PENGHAMBAT I RENCANA TATA RUANG WILAYAH
a.mengembangkan sistem jaringan energi berkelanjutan;
b.meningkatkan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
c.meningkatkan Sistem Pengelolaan Limbah B3;
d.meningkatkan pelayanan sistem jaringan persampahan. B. Ketentuan khusus rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c terdiri salah satunya ketentuan khusus Kawasan resapan air.
1. 1.belum adanya delineasi spasial Kawasan Perkotaan mempersulit identifikasi dan perencanaan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau; dan
2. 2.beberapa sempadan mata air dengan Radius yang ditetapkan sebagai kawasan lindung berhimpitan dengan fungsi Budi Daya; Adanya lahan-lahan tanah desa yang bisa dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau. C Indikasi Program
3. 1.peningkatan pengelolaan sumber air meliputi air permukaan dan air tanah. Belum adanya masterplan konservasi Sudah mulai terbentuk lembaga masyarakat penyelamat mata air Belum terwujud gerakan terstruktur dan masif konservasi lingkungan. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). SEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN KEPALA DLH KABAG PEREKONOMIAN DAN SDA KABAG HUKUM NO KEBIJAKAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERMASALAHAN FAKTOR PENDORONG PENGHAMBAT I RENCANA TATA RUANG WILAYAH
4. 2.pembangunan instalasi pengolahan limbah pada kawasan peruntukan industri Belum optimalnya pengelolaan limbah industri Sudah terdapat kawasan peruntukan industri berdasar Perda Nomor 5 Tahun 2011 Belum optimalnya pengawasan dan penegakan hukum
5. 3.pengembangan sistem pengolahan limbah kotoran hewan dan limbah rumah tangga perdesaan, Belum optimalnya pengelolaan limbah kotoran hewan dan limbah rumah tangga perdesaan. Sudah ada percontohan pengelolaan limbah kotoran hewan dan limbah rumah tangga perdesaan. Belum optimalnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan limbah kotoran hewan dan limbah rumah tangga perdesaan secara benar.
6. 4.pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya Belum optimalnya pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya Sudah ada kajian profiling keanekaragaman hayati dan ekosistemnya Belum optimalnya kesadaran pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya
7. 5.Identifikasi dampak lingkungan kegiatan industri Belum optimalnya Identifikasi dampak lingkungan kegiatan industri
8. 1.terdapat pemutakhiran data industri; dan
9. 2.terdapat sumber daya manusia yang sudah memiliki sertifikat penilai analisis dampak lingkungan Belum memiliki komisi penilai analisa dampak lingkungan
10. 6.Pengembangan memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air Belum adanya masterplan konservasi Sudah mulai terbentuk lembaga masyarakat penyelamat mata air Belum terwujud gerakan terstruktur dan masif konservasi lingkungan Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). SEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN KEPALA DLH KABAG PEREKONOMIAN DAN SDA KABAG HUKUM 4.4. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah serangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan atau program. Selaras dengan pengertian Kajian Lingkungan Hidup Strategis tersebut, maka tujuan penyelenggaraan pelaksanaan KLHS ini adalah memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dapat ke dalam proses penyusunan dan dokumen RPJMD Tahun 2025-2029. Hasil analisis terhadap dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dinas disajikan dalam tabel 4.2 sebagai berikut: Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). SEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN KEPALA DLH KABAG PEREKONOMIAN DAN SDA KABAG HUKUM Tabel 4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis NO KEBIJAKAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS PERMASALAHAN FAKTOR PENDORONG PENGHAMBAT 1 2 3 4 5 II KLHS PILAR LINGKUNGAN TUJUAN 6 MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN UNTUK SEMUA 1 Peningkatan kawasan lindung sempadan sungai dan mata air untuk menjaga keberlanjutan sumber daya air dan meningkatkan jasa ekosistem penyedia air. Terdapat contoh kegiatan Konservasi untuk ekonomi masyarakat dengan tanaman buah dan aren 2 Peningkatan perlindungan kawasan yang memiliki fungsi imbuhan dan resapan air tanah. Telah dimulai pembentukan kelompok penyelamat mata air 3 Peningkatan resapan air melalui upaya- upaya sumur resapan, biopori dan pemanenan air hujan. Telah dilaksanakan oleh desa-desa proklim 4 Meningkatkan indeks kualitas air melalui pengendalian usaha kegiatan yang dapat mencemari kualitas air. Telah ada pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan Masih banyak usaha kecil yang belum memiliki IPAL 5 Memfasilitasi pembentukan jaringan kelembagaan pengelola sumber daya air. Telah dimulai pembentukan kelompok penyelamat mata air 6 Mendorong Provinsi untuk mengintegrasikan dokumen RPDAST ke dalam perencanaan program. Belum adanya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Provinsi dan Kabupaten Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). SEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN KEPALA DLH KABAG PEREKONOMIAN DAN SDA KABAG HUKUM NO KEBIJAKAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS PERMASALAHAN FAKTOR PENDORONG PENGHAMBAT 1 2 3 4 5 TUJUAN 11 MENJADIKAN KOTA DAN PERMUKIMAN YANG INKLUSIF, AMAN TANGGUH DAN BERKELANJUTAN 7 Meningkatkan kawasan dengan jasa ekosistem pencegahan dan perlindungan bencana kelas rendah dan sangat rendah menjadi kelas menengah melalui rekayasa teknis dan vegetatif Sudah ada percontohan sistem penanaman tumpangsari di Daerah rawan bencana 8 Peningkatan penanganan sampah kabupaten sampai 70%. Daerah yang bergunung- gunung mempersulit penanganan 9 Pengurangan sampah di tingkat sumber sampai dengan 28%. Sudah mulai banyak didirikan Bank sampah dan TPS3R 10 Pembukaan TPA baru untuk skala kabupaten dengan sistem controlled landfill atau teknologi lain yang lebih ramah lingkungan dan mampu mereduksi sampah Sulinya mencari lahan yang sesuai untuk menjadi TPA 11 Meningkatkan penyediaan ruang terbuka hijau di desa perkotaan. Banyak lahan desa yang berpotensi menjadi ruang terbuka hijau dikelola BUMDes 12 Optimalisasi koefisien dasar hijau pada kawasan permukiman Kesulitan pengawasan UKL-UPL permukiman dan perumahan TUJUAN 12 MENJAMIN POLA PRODUKSI DAN KONSUMSI YANG BERKELANJUTAN 13 Penyusunan master plan pengelolaan limbah B3 baik dari industri serta rumah sakit. Belum adanya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Kabupaten 14 Penyusunan kajian kelayakan pengolahan limbah B3 oleh rumah sakit Belum adanya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Kabupaten Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). SEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN KEPALA DLH KABAG PEREKONOMIAN DAN SDA KABAG HUKUM NO KEBIJAKAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS PERMASALAHAN FAKTOR PENDORONG PENGHAMBAT 1 2 3 4 5 15 Meningkatkan daur ulang sampah baik pada tingkat sumber maupun TPA dan/atau TPST sampai dengan 12,99% Belum adanya gerakan masif dan terstruktur pengelolaan sampah rumah tangga Sudah terdapat instruksi Bupati Nomor 1 Tahun 2017 tentang pembentukan Bank Sampah Belum adanya NSPK dan penegakan hukum 16 Penerapan teknologi ramah lingkungan yang dapat mereduksi sampah di TPA Sampah belum terpilah dari hulu Sudah terdapat perbup nomor 39 tahun 2018 tentang jakstrada pengelolaan sampah Belum adanya NSPK dan penegakan hukum 17 Peningkatan cakupan layanan sampah Keterbatasan anggaran Kemungkinan penggunaan dana desa Luas wilayah dan keterbatasan TPA TUJUAN 13 PELESTARIKAN DAN PEMANFAATAN BERKELANJUTAN EKOSISTEM DARATAN 18 Menyusun rencana strategi perubahan iklim sebagai bagian dari meningkatkan ketahanan kabupaten dalam menghadapi dampak perubahan iklim Belum adanya RAD GRK Belum adanya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Kabupaten 19 Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana dan dampak perubahan iklim Belum optimalnya sosialisasi Sudah mulai terbentuk percontohan Desa Proklim Utama 20 Meningkatkan kawasan dengan jasa ekosistem pencegahan dan perlindungan bencana kelas rendah dan sangat rendah menjadi kelas menengah melalui rekayasa teknis dan vegetatif Terdapat contoh kegiatan Konservasi untuk ekonomi masyarakat dengan tanaman kopi. TUJUAN 15 PELESTARIKAN DAN PEMANFAATAN BERKELANJUTAN EKOSISTEM DARATAN 21 Peningkatan tutupan vegetasi pada kawasan hutan dan pada lahan kritis sampai dengan 4,95% Terdapat contoh kegiatan Konservasi untuk ekonomi masyarakat dengan tanaman kopi, buah, dan aren. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). SEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN KEPALA DLH KABAG PEREKONOMIAN DAN SDA KABAG HUKUM NO KEBIJAKAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS PERMASALAHAN FAKTOR PENDORONG PENGHAMBAT 1 2 3 4 5 22 Mewujudkan tutupan hutan pada lahan kritis dan kawasan lindung sesuai dengan rencana pola ruang RTRW Kabupaten Magelang agar dapat meningkatkan daya dukung fungsi lindung Belum adanya masterplan konservasi 23 Meningkatkan ruang terbuka hijau a. belum adanya delineasi spasial Kawasan Perkotaan mempersulit identifikasi dan perencanaan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau; dan
b.beberapa sempadan mata air dengan Radius yang ditetapkan sebagai kawasan lindung berhimpitan dengan fungsi Budi Daya; Adanya lahan-lahan tanah desa yang bisa dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau.
a.belum adanya delineasi spasial Kawasan Perkotaan mempersulit identifikasi dan perencanaan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau; dan
b.beberapa sempadan mata air dengan Radius yang ditetapkan sebagai kawasan lindung berhimpitan dengan fungsi Budi Daya 24 Menyediakan dokumen kerangka legislasi administrasi untuk pembagian keuntungan terhadap akses sumber daya alam yang adil dan merata Belum adanya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Kabupaten. 25 Penyusunan dokumen rencana pemanfataan keanekaragaman hayati Sudah ada kajian profiling keanekaragaman hayati dan ekosistemnya Belum optimalnya kesadaran pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya 26 Penyusunan indikator indeks keanekaragaman hayati dan pemantauan tahunan Sudah ada kajian profiling keanekaragaman hayati dan ekosistemnya Belum optimalnya kesadaran pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). SEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN KEPALA DLH KABAG PEREKONOMIAN DAN SDA KABAG HUKUM 4.5. Telaah Rencana Strategis Dinas Dalam menyusun Rencana Strategis BLUD perlu dilakukan analisa terhadap Rencana Strategis Instansi yang lebih tinggi. Hasil analisa terhadap Renstra Dinas dan Kementerian Lingkungan Hidup disajikan dalam tabel 4.3 sebagai berikut: Tabel 4.3 Telaah Rencana Strategis Dinas No Indikator Kinerja Capaian Sasaran Renstra Dinas Sasaran pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah 1 2 3 4 1 Indeks Kualitas Air (IKA) Meningkatnya kualitas air dan menurunnya pencemaran air Peningkatan kualitas air melalui peningkatan dan mempertahankan kualitas air melalui peningkatan pengendalian pencemaran kerusakan lingkungan disertai penyuluhan, pengawasan dan penegakan hukum 2 Indeks Kualitas Udara (IKU) Meningkatnya kualitas air dan menurunnya pencemaran udara Peningkatan kualitas udara melalui peningkatan pengendalian pencemaran kerusakan lingkungan terutama dari kendaraan bermotor dan mesin industri yang menggunakan bahan bakar untuk proses industri 3 Indeks Kualitas Tutupa Lahan (IKTL) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Mempertahankan kualitas tutupan lahan melalui pelestarian dan perlindungan terhadap tutupan vegetasi hutan, baik di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan 4 Cakupan Pelayanan Penanganan Sampah Meningkatnya pengelolaan persampahan 5 Cakupan Pengelolaan Taman Meningkatnya ruang terbuka hijau 4.6. Tujuan BLUD Pengelolaan Sampah Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang mengandung makna:
a.Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi melalui Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah; dan
b.Peningkatan kualitas lingkungan hidup dalam pembangunan yang ramah lingkungan. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). SEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN KEPALA DLH KABAG PEREKONOMIAN DAN SDA KABAG HUKUM Mencermati hasil identifikasi masalah, telaah visi misi Bupati Magelang dalam RPJMD Tahun 2025 - 2029, Renstra Dinas Tahun 2025 - 2029, serta penyusunan isu-isu strategis dengan berpedoman pada Misi Bupati yakni “meningkatkan upaya pelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan dan tanggap terhadap bencana”, maka dapat ditetapkan Tujuan Dinas adalah “Meningkatnya pelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam”. Berdasarkan tujuan yang telah dipaparkan di bagian sebelumnya, dirumuskan sasaran jangka menengah Dinas adalah “Meningkatnya kinerja pengendalian pengawasan, dan konservasi lingkungan hidup”. Adapun indikator tujuan Daerah tersebut adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang pada 2024 sebesar 69,40 (enam puluh sembilan koma empat puluh) masuk kategori sedang. Target tujuan Daerah berupa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada akhir periode renstra adalah sebesar 75,08 (tujuh puluh lima koma nol delapan) sampai dengan 75,14 (tujuh puluh lima koma empat belas) masuk kategori baik. Untuk mewujudkan tujuan Daerah, pemerintah Kabupaten Magelang telah menetapkan sasaran pembangunan Daerah. Gambar 4.1 Konsep Renstra Perangkat Daerah Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025 Gambar 4.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). SEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN KEPALA DLH KABAG PEREKONOMIAN DAN SDA KABAG HUKUM Tabel 4.4 Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra DLH TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET TAHUN KET 2025 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam
1. 1.Indeks Kualitas Air (IKA) 73,8 73,82 73,84 73,86 73,88 73,9 Formula Perhitungan KLH
2. 2.Indeks Kualitas Lahan (IKL) 55,91 55,92 55,93 55,94 55,95 55,96
3. 3.Indeks Kualitas Udara (IKU) 86,62 86,63 86,64 86,65 86,66 86,67 Meningkatnya kinerja pengendalian pengawasan, dan konservasi lingkungan hidup
4. 4.Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah 37% 43% 49% 54% 60% 66% (Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah kabupaten/Jumlah Usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan) X 100%
5. 5.Persentase Luas Tutupan Lahan Kabupaten Magelang 38,50% 38,51% 38,52% 38,52% 38,53% 38,54% Formula KLH
6. 6.Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) 59 60 61 62 63 64 Neraca Jakstrada Pengelolaan Sampah (SIPSN)- Formula IKPS KLH Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). SEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN KEPALA DLH KABAG PEREKONOMIAN DAN SDA KABAG HUKUM Berdasarkan tujuan dan sasaran pada Dinas dapat ditentukan tujuan BLUD Pengelolaan sampah sebagai berikut:
a.mewujudkan aparatur pemerintah yang berkualitas dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, ketersediaan peralatan, dan efektivitas serta efisiensi dalam pelaksanaan;
b.mewujudkan kawasan permukiman masyarakat dengan penyediaan sarana, prasarana, dan utilitas;
c.meningkatnya kualitas pelayanan secara berkelanjutan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan (masyarakat);
d.meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur untuk mewujudkan kualitas kesehatan lingkungan hidup masyarakat;
e.meningkatkan penataan lingkungan wilayah perkotaan dan pedesaan serta pengembangan kapasitas Daerah dalam peningkatan kualitas lingkungan; dan
f.mewujudkan kenyamanan bekerja dan kualitas tarif hidup sumber daya manusia melalui peningkatan pendapatan dan kesejahteraan. 4.7. Sasaran Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan. Sasaran pembangunan Daerah yang terkait dengan urusan lingkungan hidup adalah “Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam”. Sasaran pembangunan Daerah tersebut menjadi tujuan Dinas yang tentu saja menjadi Tujuan UPTD Pengelolaan Sampah dengan indikator Indeks Kualitas Air. Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan. Tujuan Dinas tersebut juga menjadi tujuan rencana strategis UPTD Pengelolaan Sampah. Sasaran UPTD Pengelolaan Sampah mengikuti sasaran Dinas terkait urusan persampahan. Berdasarkan hal tersebut sasaran UPTD Pengelolaan Sampah adalah “Meningkatnya kinerja pengendalian pengawasan, dan konservasi lingkungan hidup”. Sasaran dan indikator sasaran BLUD Pengelolaan Sampah berdasarkan tujuan adalah sebagai berikut: Tabel 4.5 Sasaran dan indikator sasaran BLUD Pengelolaan Sampah TUJUAN SASARAN URAIAN INDIKATOR URAIAN INDIKATOR 1 2 3 4
1. 1.mewujudkan aparatur pemerintah yang berkualitas dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, ketersediaan peralatan, dan efektivitas serta efisiensi dalam pelaksanaan; mewujudkan kawasan permukiman Lancarnya Kegiatan Administrasi dan Operasional Kepegawaian
a.Meningkatkan sumber daya manusia sebagai pelaksana pembangunan Daerah.
b.Meningkatnya
a.Persentase penanganan sampah di perkotaan
b.Persentase pengangkut an sampah Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). SEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN KEPALA DLH KABAG PEREKONOMIAN DAN SDA KABAG HUKUM TUJUAN SASARAN URAIAN INDIKATOR URAIAN INDIKATOR 1 2 3 4 kedisiplinan kualitas sumber daya manusia aparatur
1. 2.Mewujudkan kawasan permukiman masyarakat dengan penyediaan sarana, prasarana, dan utilitas Sarana dan prasarana pengelolaan sampah Meningkatnya kualitas pelayanan pengelolaan sampah Reduce, Reuse, dan Recycle ditingkat rumah tangga, TPST dan TPA Persentase pengoperasian TPA
2. 3.Meningkatnya kualitas pelayanan secara berkelanjutan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan (masyarakat) Indeks Kepuasan Pelanggan (masyarakat) Meningkatnya jenis pelayanan dan produk unggulan, serta program tambahan Persentase layanan pengolahan sampah
3. 4.Meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur untuk mewujudkan kualitas kesehatan lingkungan hidup masyarakat Persentase wilayah yang terlayani Meningkatnya kondisi dan kualitas pelayanan serta pengolahan pengelolaan sampah Persentase pengolahan dan pemilahan sampah
4. 5.Meningkatnya penataan lingkungan wilayah perkotaan dan pedesaan serta pengembangan kapasitas Daerah dalam peningkatan kualitas lingkungan Kualitas lingkungan masyarakat Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang asri, indah, bersih, nyaman dan sehat Persentase pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun
5. 6.Mewujudkan kenyamanan bekerja dan kualitas tarif hidup sumber daya manusia melalui peningkatan pendapatan dan kesejahteraan Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan sumber daya manusia Meningkatnya kesejahteraan dan taraf hidup seluruh karyawan
a.Persentase pembuatan pupuk
b.Persentase perkembang biakan maggot Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). SEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN KEPALA DLH KABAG PEREKONOMIAN DAN SDA KABAG HUKUM 4.8. Strategi Dan Arah Kebijakan Perumusan strategi dan arah kebijakan untuk mengatasi masalah timbunan sampah dengan menggunakan sistem ekonomi linear yang selama ini mendominasi, dengan pendekatan "kumpul, angkut, buang", menyebabkan eksploitasi sumber daya secara berlebihan dan tingginya volume limbah yang dihasilkan. Untuk mengatasi masalah ini, pendekatan ekonomi sirkular. menawarkan solusi inovatif dengan memaksimalkan penggunaan sumber daya dan meminimalkan limbah. Melalui penerapan ekonomi sirkular, sampah tidak lagi dianggap sebagai limbah yang harus dibuang, tetapi sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan kembali melalui daur ulang, penggunaan ulang, dan pemrosesan untuk menghasilkan energi seperti Refuse Derived Fuel. Pendekatan ini tidak hanya membantu mengurangi timbunan sampah di Tempat Pembuangan Akhir, tetapi juga menciptakan nilai ekonomi baru serta mendorong keberlanjutan lingkungan dengan meminimalkan dampak negatif terhadap ekosistem. Strategi dan arah kebijakan dibentuk untuk mencapai tujuan dan sasaran. Strategi dirumuskan dengan menentukan Langkah pilihan yang tepat melalui analisis metode SWOT. Tabel 4.6 Faktor internal Strategi dan Arah Kebijakan BLUD Pengelolaan Sampah Kekuatan (S) Kelemahan (W) Adanya sistem manajemen yang berlaku Keterbatasan jumlah SDM tenaga teknis dibanding beban kerjanya Adanya komitmen pimpinan Masih kurangnya kualitas SDM teknis yang disebabkan kurangnya peningkatan kapasitas SDM Tersedianya peralatan yang dibutuhkan untuk mendukung sistem pengelolaan sampah dan limbah Keterbatasan anggaran operasional Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai (Gedung, Kendaraan Operasional) Keterbatasan anggaran pemeliharaan sarana prasarana Tersedianya SDM pelaksana yang mencukupi Belum memadainya gaji/insentif pegawai Non PNS Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). SEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN KEPALA DLH KABAG PEREKONOMIAN DAN SDA KABAG HUKUM Tabel 4.7 Faktor eksternal Strategi dan Arah Kebijakan BLUD Pengelolaan Sampah Peluang SO Strategi Agresif/ Intensif WO Strategi Integrasi Meningkatnya minat masyarakat terhadap kesehatan dan kelestarian lingkungan hidup
1. 1.Meningkatkan mutu pelayanan melalui sistem manajemen mutu yang baik (S1, O1)
2. 2.Mengoptimalkan ketersediaan peralatan dan jenis layanan yang dapat dipenuhi (S3. O1)
3. 3.Mengoptimalkan kondisi sarana prasarana melalui pemeliharaan dan perawatan yang baik (S4, O1)
4. 4.Mengoptimalkan tenaga pelayanan dengan panduan SOP Pelayanan (S5, O1)
5. 1.Mengatasi keterbatasan jumlah SDM melalui peluang peningkatan pendapatan BLUD Pengelolaan Sampah (W1, O1)
6. 2.Mengatasi keterbatasan anggaran operasional melalui peluang peningkatan BLUD Pengelolaan Sampah (W3, O1)
7. 3.Mengatasi keterbatasan anggaran pemeliharaan sarana prasarana melalui peluang peningkatan pendapatan BLUD Pengelolaan Sampah (W4, O1)
8. 4.Mengatasi rendahnya gaji/insentif pegawai Non PNS melalui peluang peningkatan pendapatan BLUD Pengelolaan Sampah (W5, O1) Adanya kebijakan pemerintah pusat dan Daerah yang mendukung peningkatan kualitas pengelolaan sampah
9. 1.Mengoptimalkan ketersediaan peralatan dan jenis layanan yang dapat dipenuhi (S3, O2)
10. 2.Mengoptimalkan kondisi sarana dan prasarana melalui pemeliharaan dan perawatan yang baik (S4, O2)
11. 3.Mengoptimalkan tenaga pelayanan dengan panduan SOP Pelayanan (S5, O2)
12. 1.Mengatasi keterbatasan jumlah tenaga SDM melalui peningkatan pendapatan BLUD Pengelolaan Sampah (W1, O2)
13. 2.Mengatasi keterbatasan kapasitas personel SDM melalui peluang peningkatan pendapatan BLUD Pengelolaan Sampah (W2, O2)
14. 3.Mengatasi keterbatasan anggaran operasional melalui peluang peningkatan pendapatan BLUD Pengelolaan Sampah (W3, O2)
15. 4.Mengatasi keterbatasan anggaran pemeliharaan melalui peluang peningkatan pendapatan BLUD Pengelolaan Sampah (W4, O3) Adanya dukungan kebijakan Daerah terhadap pemenuhan sarana dan operasional pengelolaan sampah Mengoptimalkan adanya komitmen pimpinan dengan memanfaatkan adanya dukungan kebijakan Daerah melalui perencanaan dan manajemen yang baik (S2, O2)
16. 1.Mengatasi keterbatasan anggaran operasional melalui perencanaan sesuai kebijakan Daerah (W3, O2)
17. 2.Mengatasi keterbatasan anggaran pemeliharaan sarana prasarana melalui perencanaan sesuai kebijakan Daerah (W4, O2) Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). SEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN KEPALA DLH KABAG PEREKONOMIAN DAN SDA KABAG HUKUM Ancaman ST Strategi Diversifikasi WT Strategi Defensif Adanya sejumlah kompetitor pengelola sampah dan limbah
18. 1.Mengoptimalkan adanya sistem manajemen mutu (S1, T1)
19. 2.Mengoptimalkan jenis layanan dan keunggulan BLUD Pengelolaan Sampah (S6, T1)
20. 1.Mengatasi ketebatasan personil SDM untuk mengatasi kompetitor (W1, T1)
21. 2.Meningkatkan jangkauan layanan masyarakat terutama di luar wilayah dengan teknologi komunikasi untuk mengurangi beban kerja pegawai non PNS (W5, T1) Kesadaran masyarakat akan hukum 1. Mengoptimalkan mutu pelayanan melalui sistem manajemen mutu dan panduan SOP pelayanan BLUD Pengelolaan Sampah sebagai dasar hukum kinerja pelayanan BLUD Pengelolaan Sampah (S1, T2)
22. 2.Mengoptimalkan komitmen pimpinan tentang masalah perlindungan hukum, budaya dan agama (S2, T2) Mengatasi rendahnya gaji/insentif pegawai non PNS untuk mengatasi masalah kesadaran masyarakat tentang hukum, budaya dan agama melalui teknologi komunikasi untuk mengurangi beban kerja pegawai non PNS (W5, T2) Kebijakan pelayanan pengelolaan sampah yang tidak menguntungkan
23. 1.Mengoptimalkan mutu pelayanan melalui sistem manajemen mutu dan panduan SOP pelayanan BLUD Pengelolaan Sampah sebagai kebijakan pelayanan di BLUD Pengelolaan Sampah (S1, T3)
24. 2.Mengoptimalkan komitmen pimpinan tentang kebijakan pelayanan pengelolaan sampah di BLUD Pengelolaan Sampah (S2, T3) Mengatasi rendahnya gaji/insentif pegawai non PNS untuk mengatasi kebijakan pelayanan yang berubah-ubah dan tidak menguntungkan teknologi komunikasi untuk mengurangi beban kerja pegawai non PNS (W2, T2) Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). SEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN KEPALA DLH KABAG PEREKONOMIAN DAN SDA KABAG HUKUM Tabel 4.9 Strategi Mencapai Tujuan BLUD Pengelolaan Sampah Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Uraian Indokator Uraian Indikator 1 Mewujudkan aparatur pemerintah yang berkualitas dengan peningkatan kualitas SDM, ketersediaan peralatan, dan efektivitas serta efisiensi dalam pelaksanaan Lancarnya kegiatan administrasi dan operasional kepegawaian
a.Meningkatkan kualitas SDM sebagai pelaksana pembangunan Daerah
a.Presentase pengurangan sampah di perkotaan
a.Meningkatkan mutu pelayanan melalui sistem manajemen mutu yang baik
b.Mengatasi keterbatasan kapasitas personel SDM melalui peluang peningkatan BLUD Pengelolaan sampah
c.Mengoptimalkan tenaga pelayanan dengan panduan SOP pelayanan
a.Peningkatan mutu pelayanan melalui sistem manajemen mutu yang baik
b.Peningkatan peluang pendapatan BLUD Penanganan Sampah
c.Optimalisasi tenaga pelayanan
b.Meningkatnya kedisiplinan kualitas SDM
b.Presentase pengangkutan sampah
a.Meningkatkan mutu pelayanan melalui sistem manajemen mutu yang baik
b.Mengatasi keterbatasan kapasitas personel SDM melalui peluang peningkatan BLUD Pengelolaan Sampah
c.Mengoptimalkan tenaga pelayanan dengan panduan SOP Pelayanan
a.Peningkatan mutu pelayanan melalui sistem manajemen mutu
b.Peningkatan peluang pendapatan BLUD Pengelolaan Sampah
c.Optimalisasi tenaga pelayanan 2 . Mewujudkan kawasan permukiman masyarakat dengan penyediaan sarana, prasarana dan utilitas Sarana dan prasarana pengelolaan sampah Meningkatnya kualitas pelayanan pengelolaan sampah 3R ditingkat rumah tangga, TPST 3R dan TPA Persentase pengoperasian TPA Mengoptimalkan kondisi sarana prasarana melalui pemeliharaan dan perawatan yang baik Optimalisasi kondisi sarana prasarana melalui pemeliharaan dan perawatan 3 . Meningkatnya kualitas pelayanan secara berkelanjutan yang berorientasi pada Indeks kepuasan pelanggan (masyarakat) Meningkatnya jenis pelayanan dan produk unggulan, serta program tambahan
a.Persentase layanan pengolahan sampah
a.Mengoptimalkan ketersediaan peralatan dan jenis layanan yang dapat dipenuhi
b.Meningkatkan mutu pelayanan melalui sistem
a.Optimalisasi ketersediaan peralatan dan jenis layanan
b.Peningkatan mutu layanan melalui Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). SEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN KEPALA DLH KABAG PEREKONOMIAN DAN SDA KABAG HUKUM Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Uraian Indokator Uraian Indikator kepuasan pelanggan (masyarakat) manajemen mutu yang baik sistem manajemen mutu 4 . Meningkatnya cakupan pelayanan infrastruktur untuk mewujudkan kualitas kesehatan lingkungan hidup masyarakat Persentase wilayah yang terlayani
a.Meningkatnya kondisi dan kualitas pelayanan serta pengolahan sampah
a.Persentase pengolahan dan pemilahan sampah
a.Meningkatkan mutu pelayanan melalui sistem manajemen mutu yang baik
b.Mengoptimalkan ketersediaan peralatan dan jenis layanan yang dapat dipenuhi
c.Mengoptimalkan tenaga pelayanan dengan paduan SOP pelayanan
d.Mengoptimalkan kondisi sarana dan prasarana melalui pemeliharaan dan perawatan yang baik
a.Peningkatan mutu layanan melalui sistem manajemen mutu
b.Optimalisasi ketersediaan peralatan dan jenis layanan
c.Optimalisasi tenaga pelayanan
d.Optimalisasi kondisi sarana dan prasarana melalui pemeliharaan dan perawatan yang baik 5 . Meningkatkan penataan lingkungan wilayah perkotaan dan perdesaan serta pengembangan kapasitas Daerah dalam peningkatan kualitas lingkungan Kualitas lingkungan masyarakat
a.Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang asri, indah, bersih, nyaman dan sehat
a.Persentase pengolahan limbah B3
a.Meningkatkan mutu pelayanan melalui sistem manajemen mutu yang baik
b.Mengoptimalkan ketersediaan peralatan dan jenis layanan yang dapat dipenuhi
a.Peningkatan mutu pelayanan melalui sistem manajemen mutu yang baik
b.Optimalisasi ketersediaan peralatan dan jenis layanan 6 . Mewujudkan kenyamanan bekerja dan kualitas taraf hidup SDM melalui peningkatan Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan SDM Meningkatnya kesejahteraan dan taraf hidup seluruh karyawan
a.Persentase pembuatan pupuk Mengatasi rendahnya gaji/insentif pegawai non PNS melalui peluang peningkatan pendapatan BLUD pengelolaan sampah Peluang peningkatan pendapatan BLUD Pengelolaan Sampah Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). SEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN KEPALA DLH KABAG PEREKONOMIAN DAN SDA KABAG HUKUM Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Uraian Indokator Uraian Indikator pendapatan dan kesejahteraan
b.Persentase pembuatan Magoot Mengatasi rendahnya gaji/insentif pegawai non PNS melalui peluang peningkatan pendapatan BLUD pengelolaan sampah Peluang peningkatan pendapatan BLUD Pengelolaan Sampah
c.Persentase pembuatan RDF Mengatasi rendahnya gaji/insentif pegawai non PNS melalui peluang peningkatan pendapatan BLUD pengelolaan sampah Peluang peningkatan pendapatan BLUD Pengelolaan Sampah Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). SEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBA Ekonomi sirkular adalah konsep ekonomi yang bertujuan untuk meminimalkan limbah dan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya melalui siklus berkelanjutan. Ini berbeda dengan model ekonomi linear tradisional yang bersifat "ambil, buat, buang", di mana sumber daya diekstraksi, digunakan untuk produksi, dan kemudian dibuang setelah digunakan. Dalam ekonomi sirkular, fokus utamanya adalah menjaga agar produk, material, dan sumber daya tetap berada dalam siklus penggunaan selama mungkin, sehingga mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Berikut adalah prinsip dasar ekonomi sirkular:
a.Produk dan proses produksi dirancang sedemikian rupa agar meminimalkan pemborosan dan limbah. Desain yang baik memungkinkan produk lebih tahan lama, mudah diperbaiki, atau dapat digunakan kembali.
b.Barang-barang yang masih layak pakai diupayakan untuk dipakai kembali oleh pengguna lain atau digunakan untuk tujuan lain tanpa banyak perubahan. Ini mengurangi kebutuhan untuk memproduksi barang baru.
c.Setelah barang mencapai akhir masa pakainya, bahan yang ada di dalamnya dipulihkan untuk digunakan kembali dalam produksi barang baru, mengurangi penggunaan bahan baku baru.
d.Produk didesain agar dapat diperbaiki atau diperbarui, sehingga umur ekonomisnya bisa lebih panjang.
e.Dalam produksi dan pemrosesan, ekonomi sirkular mendukung penggunaan energi terbarukan, seperti energi matahari, angin, atau biomassa, untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.
f.Limbah dari satu proses produksi bisa menjadi bahan baku untuk proses lainnya, sehingga menciptakan siklus yang terus menerus tanpa banyak emisi atau limbah yang dibuang. Adapun konsep ekonomi sirkular disajikan dalam gambar dan tabel sebagai berikut: Gambar 4.3 Prinsip Ekonomi Sirkular Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). SEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN KEPALA DLH KABAG PEREKONOMIAN DAN SDA KABAG HUKUM Tabel 4.10 Konsep Ekonomi Sirkular Refused-Derived Fuel Konsumen Sampah Proses Pengolahan Sampah Hasil Pengolahan Sampah Offtaker Produk 1 2 3 4 5 6 Rumah Tangga (Perkotaan)
1. 1.Sampah organik (sisa makanan, daun dan material dari tumbuhan, buah-buahan dan sayuran, limbah pertanian, limbah dapur, limbah hewan, limbah kebun atau taman)
2. 2.Sampah anorganik (plastik, kaca, logam, kertas, karet, tekstil, styrofoam, keramik, bahan bangunan dan kemasan produk)
3. 1.Input sampah
4. 2.Pemilahan sampah
5. 3.Pemilihan logam, kaca, kaleng, botol
6. 4.Pencacahan
7. 5.Penyaringan
8. 6.Pengeringan
9. 7.Pengepresan
10. 8.Produk akhir Refused- Derived Fuel Refused-Derived Fuel (RDF) Pabrik semen, Pembangkit Listrik Tenaga Uap Semen, Pembangkit Listrik Rumah tangga (Pedesaan)
11. 1.Sampah organik (sisa makanan, kulit buah, sayuran, daun-daunan, sisa hasil panen, dan kotoran ayam)
12. 2.Sampah anorganik (kantong plastik, botol plastik, kemasan makanan ringan, botol kaca, kaleng, alat rumah tangga yang rusak) Restoran dan kafe 1. Sampah organik (sisa makanan dan minuman, ampas kopi, teh, kulit buah, dan sisa bahan masakan)
13. 2.Sampah anorganik (kemasan plastik dan styrofoam, botol minuman, sedotan plastik, dan alat makan sekali pakai) Supermarket dan pusat perbelanjaan
14. 1.Sampah organik (sisa buah dan sayur yang tidak terjual, bunga segar yang layu, dan sisa makanan dari food court) Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). SEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN KEPALA DLH KABAG PEREKONOMIAN DAN SDA KABAG HUKUM Konsumen Sampah Proses Pengolahan Sampah Hasil Pengolahan Sampah Offtaker Produk 1 2 3 4 5 6
15. 2.Sampah anorganik (kantong plastik, kemasan plastik, kemasan plastik, kardus, karton susu, botol dan kaleng minuman, strapping band plastik untuk pengiriman) Perkantoran dan gedung komersial
16. 1.Sampah organik (sisa makanan dari kantin, ampas kopi, sisa teh, daun kering dari area taman)
17. 2.Sampah anorganik (kertas hvs, kertas cetak, majalah, plastik pembungkus dokumen, kardus, botol plastik, kaleng minuman) Kawasan wisata 1. Sampah organik (sisa makanan dari pengunjung, daun-daunan, ranting dari area taman, kulit buah, dan sisa minuman kelapa muda)
18. 2.Sampah anorganik (kemasan makanan dan minuman, botol minuman, alat makan sekali pakai, serta sampah dari cendera mata) Pertanian 1. Sampah organik (jerami, batang tanaman, sisa buah dan sayur mayur busuk, kotoran hewan, limbah hasil panen)
19. 2.Sampah anorganik (plastik mulsa, pupuk dan pestisida kemasan, karung plastik, botol dan wadah pestisida) Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). SEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN KEPALA DLH KABAG PEREKONOMIAN DAN SDA KABAG HUKUM Konsumen Sampah Proses Pengolahan Sampah Hasil Pengolahan Sampah Offtaker Produk 1 2 3 4 5 6 Peternakan 1. Sampah organik (kotoran ternak, sisa pakan ternak, jerami dan limbah pertanian)
20. 2.Sampah anorganik (plastik kemasan pakan, karung dan tali plastik, alat peternakan rusak, botol obat-obatan hewan) Pusat kesehatan (rumah sakit, klinik)
21. 1.Sampah organik (sisa makanan dari pasien, ampas teh, kopi dari kantin)
22. 2.Sampah anorganik (limbah medis, botol obat, kemasan blister, plastik dan sarung tangan sekali pakai, dan alat medis rusak) Perhotelan dan penginapan
23. 1.Sampah organik (sisa makanan dari restoran hotel, kulit buah, sayuran, daun kering dari area taman hotel)
24. 2.Sampah anorganik (botol sampo, sabun, kemasan makanan dan minuman, plastik pembungkus dari fasilitas hotel, dan alat kebersihan yang rusak) Pasar Tradisional 1. Sampah organik (sisa buah, sayuran, daging, ikan, daun pembungkus tradisional (daun pisang)
25. 2.Sampah anorganik (kantong plastik, kardus, styrofoam pembungkus ikan, plastik pembungkus makanan, tali plastik, dan karung) Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). SEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN KEPALA DLH KABAG PEREKONOMIAN DAN SDA KABAG HUKUM Konsumen Sampah Proses Pengolahan Sampah Hasil Pengolahan Sampah Offtaker Produk 1 2 3 4 5 6 Sekolah dan kampus 1. Sampah organik (sisa makanan dari kantin, ampas kopi, teh, daun kering dari area taman)
26. 2.Sampah anorganik (kertas, buku, majalah, plastik pembungkus alat tulis, botol minuman, dan alat elektronik rusak) Industri manufaktur 1. Sampah organik (ampas dari bahan baku organik)
27. 2.Sampah anorganik (sisa bahan baku produksi, kemasan produk, limbah berbahaya, karet, logam dan kaca dari komponen mesin) Industri tekstil 1. Sampah organik (potongan serat alami)
28. 2.Sampah anorganik (potongan kain sintetis, kemasan benang dan bahan baku, limbah kimia dari pewarna tekstil, karung dan plastik pengemasan produk) Industri pengolahan makanan
29. 1.Sampah organik (sisa bahan makanan, ampas dari pengolahan makanan, limbah cair dari proses pengolahan)
30. 2.Sampah anorganik (kemasan plastik dan kaleng, botol kaca dan plastik untuk minuman, sisa bahan pengemas, alat produksi yang rusak) Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). SEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN KEPALA DLH KABAG PEREKONOMIAN DAN SDA KABAG HUKUM Tabel 4.11 Konsep Ekonomi Sirkular dari Maggot BSF Konsumen Sampah Proses Pengolahan Sampah Hasil Pengolahan Sampah Offtaker Produk 1 2 3 4 5 6 Rumah Tangga (Perkotaan) Sampah organik (sisa makanan, daun dan material dari tumbuhan, buah-buahan dan sayuran, limbah pertanian, limbah dapur, limbah hewan, limbah kebun atau taman)
31. 1.Pengumpulan sampah organik
32. 2.Penempatan sampah dalam wadah
33. 3.Penambahan telur maggot
34. 4.Proses penguraian oleh maggot
35. 5.Panen maggot serta pengomposan sisa sampah Telur BSF, Fresh Maggot BSF, Maggot BSF Kering, Tepung Maggot BSF, Minyak Maggot BSF, Kasgot BSF
36. 1.Peternakan ungas
37. 2.Pembudidaya ikan
38. 3.Perkebunan (sisa dari maggot atau kasgot)
39. 4.Petani organik (sisa dari maggot atau kasgot)
40. 5.Industri Rangsum Pakan Ternak dan Unggas
41. 1.Daging ayam, daging itik atau bebek, daging puyuh
42. 2.Telur ayam, telur bebek, telur puyuh
43. 3.Ikan segar, benih ikan, ikan hias
44. 4.Hasil pertanian
45. 5.Sayuran dan buah organik
46. 6.Kompos dan pupuk organik
47. 7.Rangsum Pakan Ternak dan Unggas Rumah tangga (Pedesaan) Sampah organik (sisa makanan, kulit buah, sayuran, daun- daunan, sisa hasil panen, dan kotoran ayam) Pasar Tradisional Sampah organik (sisa buah, sayuran, daging, ikan, daun pembungkus tradisional (daun pisang) Restoran dan Kafe Sampah organik (sisa makanan dan minuman, ampas kopi, teh, kulit buah, dan sisa bahan masakan) Supermarket dan Pusat Perbelanjaan Sampah organik (sisa buah dan sayur yang tidak terjual, bunga segar yang layu, dan sisa makanan dari food court) Industri Pengolahan Makanan Sampah organik (sisa bahan makanan, ampas dari pengolahan makanan, limbah cair dari proses pengolahan) - Beli ampas tahu dan tempe (Untuk booster maggot) Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). SEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN KEPALA DLH KABAG PEREKONOMIAN DAN SDA KABAG HUKUM Konsumen Sampah Proses Pengolahan Sampah Hasil Pengolahan Sampah Offtaker Produk 1 2 3 4 5 6 Hotel dan Penginapan Sampah organik (sisa makanan dari restoran hotel, kulit buah, sayuran, daun kering dari area taman hotel) Sekolah dan Kampus Sampah organik (sisa makanan dari kantin, ampas kopi, teh, daun kering dari area taman) Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). SEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBA Tabel 4.12 Konsep Ekonomi Sirkular dari Sampah Organik Sumber Sampah Sampah Proses Pengolahan Sampah Hasil Pengolahan Sampah Offtaker Produk 1 2 3 4 5 6 Jalanan (sisir daun di jalanan) Sampah organik (daun kering)
48. 1.Pengumpulan Sampah Organik
49. 2.Pemilahan sampah
50. 3.Pencacahan atau penggilingan
51. 4.Pengeraman
52. 5.Penyaringan dan pematangan kompos
53. 6.Hasil akhir kompos Kompos, Pupuk Padat, Pupuk Organik Cair
54. 1.Petani Lokal,
55. 2.Industri Pupuk Organik
56. 3.Toko Pertanian
57. 4.Dinas Pertanian dan Pangan
58. 1.Kompos untuk lahan pertanian
59. 2.Molase (bakteri)
60. 3.Pupuk Organik Cair Selain ekonomi sirkular, terdapat peluang pendapatan di proses bisnis ekowisata pengelolaan sampah. Proses pengolahan sampah di TPST Pasuruhan termasuk inovatif dan dapat menjadi media pembelajaran bagi masyarakat dan pelajar dalam mengolah sampah. Letak TPST Pasuruhan di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Borobudur menjadi keunggulan tersendiri. TPST Pasuruhan hanya berjarak 3 (tiga) kilometer dari Candi Borobudur dan Masjid Agung Jawa Tengah II. Proses pengolahan sampah menjadi Refuse Derived Fuel dan maggot menjadi daya tarik wisata menarik sekaligus sebagai media pembelajaran bagi masyarakat. Produk maggot dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi proses bisnis integrated farming seperti ternak ayam petelur dan ikan. Proses bisnis tersebut dapat menjadi media pembelajaran dan daya Tarik wisata. Lahan eks landfill lama yang telah menjadi bukit, sangat menarik sebagai lokasi olahraga. Bentang saujana Borobudur dari eks landfill juga akan menjadi wisata favorit bila dikelola dan dikemas dengan baik. Rencana strategis pada akhirnya akan dilengkapi dengan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sesuai dengan masa jabatan Bupati sebagai arahan teknis yang benar-benar akan dilaksanakan secara operasional oleh BLUD. Dalam melakukan perencanaan pengelolaan sampah tahun 2024-2029 arah kebijakan menjadi acuan penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan di BLUD. Rencana strategis yang meliputi rencana pendapatan dan rencana belanja program, kegiatan, dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat dalam rencana pendapatan yang akan dicapai oleh BLUD UPTD Pengelolaan Sampah. Dalam pelaksanaan rencana dan strategi pencapaian tujuan dan sasaran dilaksanakan pentahapan sesuai tema pembangunan yang dijabarkan pada RPJMD. Pentahapan Renstra Dinas disajikan dalam tabel 4.13 sebagai berikut: Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). SEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN KEPALA DLH KABAG PEREKONOMIAN DAN SDA KABAG HUKUM Tabel 4.13 Pentahapan Renstra Dinas TAHAP I

(2026)TAHAP II
(2027)TAHAP III
(2028)TAHAP IV
(2029)TAHAP V
(2030)1 2 3 4 5 PENGUATAN FONDASI PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN SUMBER DAYA ALAM KONSOLIDASI FONDASI PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN SUMBER DAYA ALAM AKSELERASI PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN SUMBER DAYA ALAM PEMANTAPAN PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN SUMBER DAYA ALAM MEWUJUDKAN PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAN SUMBER DAYA ALAM (Memperkuat kualitas dan daya saing sumber daya manusia, yang didukung oleh pembangunan infrastruktur dan lingkungan, serta transformasi digital guna meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam) (Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, serta mengoptimalkan pemanfaatan potensi unggulan Daerah, yang didukung oleh pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan guna meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam) (Mempercepat transformasi kualitas dan daya saing sumber daya manusia, yang didukung oleh percepatan pembangunan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan guna peningkatan kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam) (Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta memantapkan pembangunan berkelanjutan dan menjaga keseimbangan sumber daya alam) (Mewujudkan masyarakat Kabupaten Magelang yang unggul, religius, dan sejahtera, dengan memantapkan perekonomian Daerah yang tangguh dan berdaya saing, serta didukung oleh pemantapan pembangunan berkelanjutan Program kerja yang direncanakan Dinas merupakan bentuk realisasi strategi. Outcome dari program merupakan capaian untuk mewujudkan tujuan dan visi Dinas. Agar fokus dan mudah dalam penilaian kinerja, satu program diharapkan hanya dilaksanakan oleh satu unit kerja setingkat eselon III. Bila lebih dari satu unit kerja, indikator program lebih dari satu dan diharapkan jelas unit kerja penanggung jawabnya. Program kerja dijabarkan secara lebih nyata dalam bentuk kegiatan. Kegiatan merupakan bentuk kerja untuk menyelesaikan akar masalah. Satu kegiatan diampu oleh hanya satu unit kerja setingkat eselon IV. Kegiatan kerja menyokong tercapainya sasaran dan misi Dinas. Selain yang bersumber dari APBD, direncanakan beberapa kegiatan dapat dibiayai oleh APBN melalui Dana Alokasi Khusus, dan APBD Provinsi melalui Bantuan Gubernur. Selain dana pemerintah, kegiatan dapat berkolaborasi dengan pihak swasta, lembaga swadaya masyarakat, Desa dan Lembaga Pendidikan. Bentuk lain pelaksanaan kerjasama kegiatan adalah dengan adanya sumbangan dan hibah seperti program Bank Pohon. Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang. Adapun tujuan dan sasaran Renstra Dinas disajikan dalam tabel 4.14 sebagai berikut: Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). SEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN KEPALA DLH KABAG PEREKONOMIAN DAN SDA KABAG HUKUM Tabels 4.14 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN 1 2 3 4 5 6 7

1.Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) serta Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Persentase usaha yang mengelola limbah B3 sesuai peraturan Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) yang diarahkan pada peningkatan proporsi limbah B3 yang dikelola sesuai peraturan perundangan (sektor industri).
2.Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah Terlaksananya Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah limbah B3 yang dikelola Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk diintegrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). SEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN KEPALA DLH KABAG PEREKONOMIAN DAN SDA KABAG HUKUM NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN 1 2 3 4 5 6 7 Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya dan/atau Penimbunan Meningkatnya tata kelola persampahan Persentase pengelolaan sampah Program pengelolaan persampahan yang diarahkan untuk peningkatan pengelolaan sampah Optimalisasi kinerja penanganan sampah Timbulan Sampah Terolah di fasilitas pengolahan Sampah Kegiatan Pengelolaan Sampah Optimalisasi kinerja pengurangan sampah Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R
3.Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terlaksananya Fasilitasi penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik Sub Kegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). SEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN KEPALA DLH KABAG PEREKONOMIAN DAN SDA KABAG HUKUM NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN 1 2 3 4 5 6 7 Terlaksananya Sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pengangkutan Meningkatnya Luas pelayanan pengumpulan sampah Persentase luas layanan pengumpulan sampah Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah Meningkatnya Sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan Meningkatnya kinerja penunjang urusan pemerintahan Persentase Ketercapaian Urusan Penunjang Pemerintahan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). SEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN KEPALA DLH KABAG PEREKONOMIAN DAN SDA KABAG HUKUM NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN 1 2 3 4 5 6 7 Daerah Kabupaten Magelang Daerah Kabupaten/Kota Meningkatnya pelayanan BLUD Jumlah BLUD yang Meningkat Pelayanannya Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). SEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN KEPALA DLH KABAG PEREKONOMIAN DAN SDA KABAG HUKUM Program, kegiatan dan sub kegiatan pada BLUD UPTD Pengelolaan Sampah berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, secara rinci dapat dilihat dalam Tabel 5.1 Rencana Pendapatan dan biaya operasional BLUD UPTD Pengelolaan Sampah. Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang. Gambar 5.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). SEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN KEPALA DLH KABAG PEREKONOMIAN DAN SDA KABAG HUKUM Tabel 5.1 Proyeksi Pendapatan dari Pengolahan Sampah No Jenis Layanan Jumlah (Rp) 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 7 1 Retribusi TPSS 805.200.000,00 885.720.000,00 974.292.000,00 1.071.721.200,00 1.178.893.320,00 Pemilahan sampah 48.000.000,00 52.800.000,00 58.080.000,00 63.888.000,00 70.276.800,00 2 Retribusi Pengumpulan sampah 715.800.000,00 787.380.000,00 866.118.000,00 952.729.800,00 1.048.002.780,00 3 Retribusi Pengangkutan sampah 285.600.000 314.160.000 345.576.000 380.133.600 418.146.960 4 Pengolahan sampah

a.Refused-Derived Fuel (RDF) 600.000.000 660.000.000 726.000.000 798.600.000 878.460.000
b.maggot dan telur 7.500.000 8.250.000 9.075.000 9.982.500 10.980.750
c.kompos 18.000.000 19.800.000 21.780.000 23.958.000 26.353.800
d.Bank Sampah Induk 12.000.000 13.200.000 14.520.000 15.972.000 17.569.200 5 Retribusi Pemrosesan akhir sampah 891.600.000,00 980.760.000,00 1.078.836.000,00 1.186.719.600,00 1.305.391.560,00 6 Pengelolaan Wisata TPST Pasuruhan 37.500.000,00 41.250.000,00 45.375.000,00 49.912.500,00 54.903.750,00 3.421.200.000 3.763.320.000 4.139.652.000 4.553.617.200 5.008.978.920 Tabel 5.2 Proyeksi Jumlah Penduduk dan Timbulan Sampah Per Hari Keterangan 2025 2026 2027 2028 2029 1 2 3 4 5 6 Jumlah Penduduk 1.373.491 1.387.226 1.401.098 1.415.109 1.429.261 Timbulan Sampah (Ton) 487 519 571 623 675 Tabel 5.3 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). SEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN KEPALA DLH KABAG PEREKONOMIAN DAN SDA KABAG HUKUM Proyeksi Biaya Operasional UPTD Pengelolaan Sampah Dinas URAIAN JUMLAH (Rp) 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 BELANJA OPERASI 15.344.733.214,00 16.188.443.175,00 17.328.443.725,00 18.030.272.742,00 18.903.238.529,00 Belanja Pegawai 990.000.000,00 1.089.000.000,00 1.197.900.000,00 1.317.690.000,00 1.317.690.000,00 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan 990.000.000,00 1.089.000.000,00 1.197.900.000,00 1.317.690.000,00 1.317.690.000,00 Belanja Barang dan Jasa 14.354.733.214,00 15.099.443.175,00 15.884.704.213,00 16.712.582.742,00 17.585.548.529,00 Belanja Kimia 29.097.000,00 30.551.850,00 32.079.443,00 33.683.415,00 35.367.585,00 Belanja Bahan Bakar dan Pelumas 3.072.873.000,00 3.226.516.650,00 3.387.842.483,00 3.557.234.607,00 3.735.096.337,00 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 86.565.000,00 95.221.500,00 104.743.650,00 115.218.015,00 126.739.817,00 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar 514.151.000,00 565.566.100,00 622.122.710,00 684.334.981,00 752.768.479,00 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 100.000.000,00 105.000.000,00 110.250.000,00 115.762.500,00 121.550.625,00 Belanja Lainnya 107.881.610,00 113.275.691,00 118.939.475,00 124.886.449,00 131.130.771,00 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 17.707.888,00 18.593.282,00 19.522.947,00 20.499.094,00 21.524.049,00 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 3.392.322,00 3.561.938,00 3.740.035,00 3.927.037,00 4.123.389,00 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 6.033.627,00 6.335.308,00 6.652.074,00 6.984.677,00 7.333.911,00 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2.220.000,00 2.331.000,00 2.447.550,00 2.569.928,00 2.698.424,00 Belanja Bahan Komputer 21.279.623,00 22.343.604,00 23.460.784,00 24.633.824,00 25.865.515,00 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). SEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN KEPALA DLH KABAG PEREKONOMIAN DAN SDA KABAG HUKUM URAIAN JUMLAH (Rp) 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 117.061.288,00 122.914.352,00 129.060.070,00 135.513.074,00 142.288.727,00 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 152.838.368,00 160.480.286,00 168.504.301,00 176.929.516,00 185.775.992,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.000.000,00 10.500.000,00 11.000.000,00 11.500.000,00 12.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 225.374.400,00 236.643.120,00 248.475.276,00 260.899.040,00 273.943.992,00 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia 10.600.000,00 10.600.000,00 10.600.000,00 10.600.000,00 10.600.000,00 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 66.408.000,00 69.728.400,00 73.214.820,00 76.875.561,00 80.719.339,00 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 8.266.140.000,00 8.679.447.000,00 9.113.419.350,00 9.569.090.318,00 10.047.544.833,00 Belanja Jasa Audit/ Survillance ISO 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 Belanja Tagihan Listrik 800.000.000,00 840.000.000,00 882.000.000,00 926.100.000,00 972.405.000,00 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 32.400.000,00 32.400.000,00 32.400.000,00 32.400.000,00 32.400.000,00 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 66.318.800,00 69.634.740,00 73.116.477,00 76.772.301,00 80.610.916,00 Belanja Lembur 336.375.000,00 353.193.750,00 370.853.438,00 389.396.109,00 408.865.915,00 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 189.045.120,00 198.497.376,00 208.422.245,00 218.843.357,00 229.785.525,00 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN 11.342.688,00 11.909.822,00 12.505.314,00 13.130.579,00 13.787.108,00 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 14.178.480,00 14.887.404,00 15.631.774,00 16.413.363,00 17.234.031,00 Belanja Kursus Singkat/ Pelatihan 8.000.000,00 8.400.000,00 8.800.000,00 9.200.000,00 9.600.000,00 Belanja Jasa Konstruksi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik 40.000.000,00 42.000.000,00 44.100.000,00 46.305.000,00 48.620.250,00 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). SEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN KEPALA DLH KABAG PEREKONOMIAN DAN SDA KABAG HUKUM URAIAN JUMLAH (Rp) 2026 2027 2028 2029 2030 1 2 3 4 5 6 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium- Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya 9.350.000,00 10.000.000,00 11.000.000,00 12.100.000,00 13.310.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8.100.000,00 8.910.000,00 9.800.000,00 10.780.000,00 11.858.000,00 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). SEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN KEPALA DLH KABAG PEREKONOMIAN DAN SDA KABAG HUKUM 5.2. Indikator Kinerja Tabel 5.4 Indikator Kinerja Tahun 2026-2030 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Tercapainya layanan perencanaan, evaluasi kinerja, keuangan, layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Ketercapaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 2.11.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD Meningkatnya pelayanan BLUD Persentase Pelayanan BLUD 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 2.11.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 0 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Meningkatnya tata kelola persampahan Persentase Pengelolaan Sampah 63,63% 67% 69% 71% 73% 75% Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). SEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN KEPALA DLH KABAG PEREKONOMIAN DAN SDA KABAG HUKUM BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah Terlaksananya pengelolaan sampah Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah 48,82% 80,57% 80,82% 81,06% 82,26% 82,5% Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R 27,81% 29% 29,50% 30% 30,50% 31% 2.11.11.2.01.0017 Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan Sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan 14.374,49 Ton 15.253,26 Ton 15710,86 Ton 16182,18 Ton 16667,65 Ton 17167,68 Ton Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). SEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN KEPALA DLH KABAG PEREKONOMIAN DAN SDA KABAG HUKUM 5.3. Pendanaan Tabel 5.5 Pagu Indikatif Tahun 2026-2030 BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 PAGU (Rp) PAGU (Rp) PAGU (Rp) PAGU (Rp) PAGU (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 15.853.853.327,00 11.193.638.216,00 14.117.670.822,00 17.833.073.479,00 22.261.632.247,00 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.421.200.000,00 3.763.320.000,00 4.139.652.000,00 4.553.617.200,00 5.008.978.920,00 Tercapainya layanan perencanaan, evaluasi kinerja, keuangan, layanan umum dan kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Ketercapaian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah 2.11.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 3.421.200.000,00 3.763.320.000,00 4.139.652.000,00 4.553.617.200,00 5.008.978.920,00 Meningkatnya pelayanan BLUD 3.421.200.000,00 3.763.320.000,00 4.139.652.000,00 4.553.617.200,00 5.008.978.920,00 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). SEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN KEPALA DLH KABAG PEREKONOMIAN DAN SDA KABAG HUKUM BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 PAGU (Rp) PAGU (Rp) PAGU (Rp) PAGU (Rp) PAGU (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 2.11.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 3.421.200.000,00 3.763.320.000,00 4.139.652.000,00 4.553.617.200,00 5.008.978.920,00 Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 3.421.200.000,00 3.763.320.000,00 4.139.652.000,00 4.553.617.200,00 5.008.978.920,00 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 12.432.653.327,00 7.430.318.216,00 9.978.018.822,00 13.279.456.279,00 17.252.653.327,00 Meningkatnya tata kelola persampahan 12.432.653.327,00 7.430.318.216,00 9.978.018.822,00 13.279.456.279,00 17.252.653.327,00 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah Terlaksananya pengelolaan sampah Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah 12.432.653.327,00 7.430.318.216,00 9.978.018.822,00 13.279.456.279,00 17.252.653.327,00 2.11.11.2.01.0017 Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan 12.432.653.327,00 7.430.318.216,00 9.978.018.822,00 13.279.456.279,00 17.252.653.327,00 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). SEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN KEPALA DLH KABAG PEREKONOMIAN DAN SDA KABAG HUKUM BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 PAGU (Rp) PAGU (Rp) PAGU (Rp) PAGU (Rp) PAGU (Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 Sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan 12.432.653.327,00 7.430.318.216,00 9.978.018.822,00 13.279.456.279,00 17.252.653.327,00 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). SEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN KEPALA DLH KABAG PEREKONOMIAN DAN SDA KABAG HUKUM Mencermati hasil identifikasi masalah, telaah visi misi Bupati Magelang dalam RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025 - 2029, Renstra Dinas Tahun 2025 - 2029, serta penyusunan isu-isu strategis dengan berpedoman pada Misi Bupati yakni “meningkatkan upaya pelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan dan tanggap terhadap bencana”, maka dapat ditetapkan Tujuan Dinas adalah “Meningkatnya pelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam”. Berdasarkan tujuan yang telah dipaparkan di bagian sebelumnya, dirumuskan sasaran jangka menengah Dinas adalah “Meningkatnya kinerja pengendalian pengawasan, dan konservasi lingkungan hidup”. Maka dari itu disusun lah kegiatan dan sub kegiatan yang selaras untuk mendukung upaya tersebut, kegiatan dan sub kegiatan tersebut dituangkan dalam tabel 5.6 sebagai berikut: Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). PROGRAM KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KERANGKA PENDANAAN BLUD PENGELOLAAN SAMPAH Tabel 5.6 Kegiatan, sub kegiatan dan kerangka pendanaan BLUD Pengelolaan Sampah BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT BASELINE TAHUN 2024 TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) TARGET PAGU (Rp) 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 15.853.853.327,00 11.193.638.216,00 14.117.670.822,00 17.833.073.479,00 22.261.632.247,00 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.421.200.000,00 3.763.320.000,00 4.139.652.000,00 4.553.617.200,00 5.008.978.920,00 Meningkatnya kinerja penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan 100% 100% 3.421.200.000,00 100% 3.763.320.000,00 100% 4.139.652.000,00 100% 4.553.617.200,00 100% 5.008.978.920,00 2.11.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 3.421.200.000,00 3.763.320.000,00 4.139.652.000,00 4.553.617.200,00 5.008.978.920,00 Meningkatnya pelayanan BLUD Persentase pelayanan BLUD 100% 100% 3.421.200.000,00 100% 3.763.320.000,00 100% 4.139.652.000,00 100% 4.553.617.200,00 100% 5.008.978.920,00 2.11.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 3.421.200.000,00 3.763.320.000,00 4.139.652.000,00 4.553.617.200,00 5.008.978.920,00 Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan 0 1 Unit 3.421.200.000,00 1 Unit 3.763.320.000,00 1 Unit 4.139.652.000,00 1 Unit 4.553.617.200,00 1 Unit 5.008.978.920,00 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 12.432.653.327,00 7.430.318.216,00 9.978.018.822,00 13.279.456.279,00 17.252.653.327,00 Meningkatnya tata kelola persampahan Persentase pengelolaan sampah 63,63% 67% 12.432.653.327,00 69% 7.430.318.216,00 71% 9.978.018.822,00 73% 13.279.456.279,00 75% 17.252.653.327,00 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah 12.432.653.327,00 7.430.318.216,00 9.978.018.822,00 13.279.456.279,00 17.252.653.327,00 Terlaksananya pengelolaan sampah Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah 48,82% 80,57% 12.432.653.327,00 80,82% 7.430.318.216,00 81,06% 9.978.018.822,00 82,26% 13.279.456.279,00 82,50% 17.252.653.327,00 Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R 27,84% 29% 29,50% 30% 30,50% 31% 2.11.11.2.01.0017 Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan 12.432.653.327,00 7.430.318.216,00 9.978.018.822,00 13.279.456.279,00 17.252.653.327,00 Sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan 14374,49 To n 15253,26 Ton 12.432.653.327,00 15710,86 Ton 7.430.318.216,00 16182,18 Ton 9.978.018.822,00 16667,65 Ton 13.279.456.279,00 17167,68 Ton 17.252.653.327,00 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Terlaksananya rencana strategis perlu mendapat dukungan dan partisipasi pengelola BLUD UPTD Pengelolaan Sampah serta perhatian dan dukungan Pemerintah Daerah baik bersifat materiil, administratif maupun politis. Rencana strategis ini akan direvisi apabila terjadi perubahan terhadap peraturan perundang- undangan yang terkait dengan pengolahan sampah atau kebijakan Pemerintah Daerah sesuai dengan fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan organisasi BLUD UPTD Pengelolaan Sampah serta perubahan lingkungan BLUD. Demikian Renstra UPTD Pengelolaan Sampah ini disusun, apabila dikemudian hari diperlukan adanya perubahan, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya. Kota Mungkid, 15 Desember 2025 Mengetahui, KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MAGELANG , ttd SARIFUDIN, S.H. Pembina Tingkat I NIP. 196702121993121001 KEPALA UPTD PENGELOLAAN SAMPAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MAGELANG ttd IMANUEL ADHI KURNIA, S.T. Penata NIP. 198109192010011020 BUPATI MAGELANG, ttd GRENGSENG PAMUJI Salinan ses B uai dengan aslinya KEPALA AGIAN HUKUM, RATNA YULIANTY, S.H.,M.H. ${ttd_pengirim} Pembina Tingkat I NIP. 196807301997032003 ${ttd} Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…