DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Magelang Nomor 56 Tahun 2025

Nomor: 56
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 98

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang APBD Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp2.774.957.092.059,67 (dua triliun tujuh ratus tujuh puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta sembilan puluh dua ribu lima puluh sembilan koma enam puluh tujuh rupiah). APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud terdiri atas: a. Pendapatan Daerah; b. Belanja Daerah; dan c. Pembiayaan Daerah.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 88);
10.Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025 Nomor 13); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Magelang.
5.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang.
7.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
9.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
10.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
11.Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12.Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
13.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun- tahun anggaran berikutnya.
14.Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Daerah, badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
15.Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pasal 2

(1)APBD Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp2.774.957.092.059,67 (dua triliun tujuh ratus tujuh puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta sembilan puluh dua ribu lima puluh sembilan koma enam puluh tujuh rupiah).
(2)APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas:
1. a.Pendapatan Daerah;
2. b.Belanja Daerah; dan
3. c.Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp2.635.962.182.821,00 (dua triliun enam ratus tiga puluh lima miliar sembilan ratus enam puluh dua juta seratus delapan puluh dua ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah), yang bersumber dari:

a.pendapatan asli Daerah;
b.pendapatan transfer; dan
c.lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

(1)Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp687.972.538.799,00 (enam ratus delapan puluh tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta lima ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri dari:
1. a.pajak Daerah;
2. b.retribusi Daerah;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan; dan
4. d.lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp329.343.338.393,00 (tiga ratus dua puluh sembilan miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah).
(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp310.882.795.563,00 (tiga ratus sepuluh miliar delapan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp36.526.092.677,00 (tiga puluh enam miliar lima ratus dua puluh enam juta sembilan puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp11.220.312.166,00 (sebelas miliar dua ratus dua puluh juta tiga ratus dua belas ribu seratus enam puluh enam rupiah).

Pasal 5

(1)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) direncanakan sebesar Rp329.343.338.393,00 (tiga ratus dua puluh sembilan miliar tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah), yang terdiri dari:
1. a.pajak reklame;
2. b.pajak air tanah;
3. c.pajak pajak sarang burung walet;
4. d.pajak mineral bukan logam dan batuan;
5. e.pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);
6. f.pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
7. g.pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
8. h.opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan
9. i.opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
(2)Pajak reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.027.016.185,00 (dua miliar dua puluh tujuh juta enam belas ribu seratus delapan puluh lima rupiah).
(3)Pajak air tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp945.946.205,00 (sembilan ratus empat puluh lima juta sembilan ratus empat puluh enam ribu dua ratus lima rupiah).
(4)Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(5)Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp11.995.325.700,00 (sebelas miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus rupiah).
(6)Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp44.689.258.790,00 (empat puluh empat miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah).
(7)Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp46.271.619.694,00 (empat puluh enam miliar dua ratus tujuh puluh satu juta enam ratus sembilan belas ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah).
(8)Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp124.673.926.615,00 (seratus dua puluh empat miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu enam ratus lima belas rupiah).
(9)Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp61.066.198.498,00 (enam puluh satu miliar enam puluh enam juta seratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah).
(10)Opsen Bea Balik Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp37.674.046.706,00 (tiga puluh tujuh miliar enam ratus tujuh puluh empat juta empat puluh enam ribu tujuh ratus enam rupiah).

Pasal 6

(1)Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) direncanakan sebesar Rp2.027.016.185,00 (dua miliar dua puluh tujuh juta enam belas ribu seratus delapan puluh lima rupiah) yang terdiri dari pajak reklame papan/ billboard/ videotron/ megatron direncanakan sebesar Rp2.027.016.185,00 (dua miliar dua puluh tujuh juta enam belas ribu seratus delapan puluh lima rupiah).
(2)Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) direncanakan sebesar Rp945.946.205,00 (sembilan ratus empat puluh lima juta sembilan ratus empat puluh enam ribu dua ratus lima rupiah).
(3)Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (4) direncanakan Rp0,00 (nol rupiah).
(4)Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (5) direncanakan sebesar Rp11.995.325.700,00 (sebelas miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) yang terdiri dari pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya direncanakan sebesar Rp11.995.325.700,00 (sebelas miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus rupiah).
(5)Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (6) direncanakan sebesar Rp44.689.258.790,00 (empat puluh empat miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) yang terdiri dari pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan direncanakan sebesar Rp44.689.258.790,00 (empat puluh empat miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah).
(6)Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (7) direncanakan sebesar Rp46.271.619.694,00 (empat puluh enam miliar dua ratus tujuh puluh satu juta enam ratus sembilan belas ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah) yang terdiri dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)- pemindahan hak direncanakan sebesar Rp46.271.619.694,00 (empat puluh enam miliar dua ratus tujuh puluh satu juta enam ratus sembilan belas ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah).
(7)Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (8) direncanakan sebesar Rp124.673.926.615,00 (seratus dua puluh empat miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu enam ratus lima belas rupiah) yang terdiri dari:
1. a.PBJT makanan dan/atau minuman direncanakan sebesar Rp37.411.981.384,00 (tiga puluh tujuh miliar empat ratus sebelas juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah);
2. b.PBJT tenaga listrik direncanakan sebesar Rp52.009.781.671,00 (lima puluh dua miliar sembilan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah);
3. c.PBJT jasa perhotelan direncanakan sebesar Rp22.687.383.704,00 (dua puluh dua miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus empat rupiah);
4. d.PBJT jasa parkir direncanakan sebesar Rp854.888.580,00 (delapan ratus lima puluh empat juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh rupiah); dan
5. e.PBJT jasa kesenian dan hiburan direncanakan sebesar Rp11.709.891.276,00 (sebelas miliar tujuh ratus sembilan juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah).
(8)Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (9) direncanakan sebesar Rp61.066.198.498,00 (enam puluh satu miliar enam puluh enam juta seratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah).
(9)Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (10) direncanakan sebesar Rp37.674.046.706,00 (tiga puluh tujuh miliar enam ratus tujuh puluh empat juta empat puluh enam ribu tujuh ratus enam rupiah).

Pasal 7

(1)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) direncanakan sebesar Rp310.882.795.563,00 (tiga ratus sepuluh miliar delapan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah), yang terdiri dari:
1. a.retribusi jasa umum;
2. b.retribusi jasa usaha; dan
3. c.retribusi perizinan tertentu.
(2)Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp297.134.243.244,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh miliar seratus tiga puluh empat juta dua ratus empat puluh tiga ribu dua ratus empat puluh empat rupiah).
(3)Retribusi jasa usaha sebagaimana yang di maksud pada ayat
(1)huruf b direncanakan sebesar Rp11.341.233.999,00 (sebelas miliar tiga ratus empat puluh satu juta dua ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
(4)Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c sebesar Rp2.407.318.320,00 (dua miliar empat ratus tujuh juta tiga ratus delapan belas ribu tiga ratus dua puluh rupiah).

Pasal 8

(1)Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat
(2)direncanakan sebesar Rp297.134.243.244,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh miliar seratus tiga puluh empat juta dua ratus empat puluh tiga ribu dua ratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri dari:
1. a.retribusi pelayanan kesehatan;
2. b.retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
3. c.retribusi pelayanan pasar;
4. d.retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
5. e.retribusi pelayanan kebersihan.
(2)Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp288.350.292.644,00 (dua ratus delapan puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus empat puluh empat rupiah).
(3)Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.624.502.600,00 (satu miliar enam ratus dua puluh empat juta lima ratus dua ribu enam ratus rupiah).
(4)Retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c direncanakan sebesar Rp4.385.588.000,00 (empat miliar tiga ratus delapan puluh lima juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
(5)Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp27.660.000,00 (dua puluh tujuh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).
(6)Retribusi pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.746.200.000,00 (dua miliar tujuh ratus empat puluh enam juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 9

(1)Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat
(3)direncanakan sebesar Rp11.341.233.999,00 (sebelas miliar tiga ratus empat puluh satu juta dua ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri dari:
1. a.retribusi penjualan produksi usaha Daerah;
2. b.retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
3. c.retribusi penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan;
4. d.retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
5. e.retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; dan
6. f.retribusi pemanfaatan aset Daerah.
(2)Retribusi penjualan produksi usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp146.275.000,00 (seratus empat puluh enam juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
(3)Retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp977.742.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah).
(4)Retribusi penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.786.621.419,00 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta enam ratus dua puluh satu ribu empat ratus sembilan belas rupiah).
(5)Retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp38.802.000,00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus dua ribu rupiah).
(6)Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.402.200.000,00 (lima miliar empat ratus dua juta dua ratus ribu rupiah).
(7)Retribusi pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.989.593.580,00 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah).

Pasal 10

(1)Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.407.318.320,00 (dua miliar empat ratus tujuh juta tiga ratus delapan belas ribu tiga ratus dua puluh rupiah) yang terdiri dari:
1. a.retribusi persetujuan bangunan gedung; dan
2. b.retribusi penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA).
(2)Retribusi persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.263.863.320,00 (dua miliar dua ratus enam puluh tiga juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah).
(3)Retribusi penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp143.455.000,00 (seratus empat puluh tiga juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Pasal 11

(1)Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) direncanakan sebesar Rp36.526.092.677,00 (tiga puluh enam miliar lima ratus dua puluh enam juta sembilan puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri dari bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD.
(2)Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp36.526.092.677,00 (tiga puluh enam miliar lima ratus dua puluh enam juta sembilan puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

Isi peraturan

Teks98PDFHirarki

Memuat teks peraturan…