DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Magelang Nomor 57 Tahun 2025

Nomor: 57
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud meliputi: a. ketentuan pokok standar harga satuan; b. besaran standar harga satuan biaya perjalanan dinas dan honorarium Pemerintah Desa; dan c. besaran standar harga satuan biaya pengadaan barang/jasa dan pemeliharaan Pemerintah Desa.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan keseragaman standar harga dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa, perlu ditetapkan suatu pedoman yang memberikan informasi standar harga satuan yang berlaku di semua desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dokumen pelaksanaan anggaran memuat rencana anggaran biaya yang merinci satuan harga untuk setiap kegiatan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2026; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914); SALINAN Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). SEKDA ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA KEPALA DISPERMADES KABAG PEMERINTAHAN KABAG HUKUM
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9.Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 7);
10.Peraturan Bupati Magelang Nomor 19 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025 Nomor 19); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

(1)Standar Harga Satuan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2026 merupakan pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). SEKDA ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA KEPALA DISPERMADES KABAG PEMERINTAHAN KABAG HUKUM
(2)Standar Harga Satuan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.ketentuan pokok standar harga satuan;
2. b.besaran standar harga satuan biaya perjalanan dinas dan honorarium Pemerintah Desa; dan
3. c.besaran standar harga satuan biaya pengadaan barang/jasa dan pemeliharaan Pemerintah Desa.
(3)Ketentuan pokok standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(4)Besaran standar harga satuan biaya perjalanan dinas dan honorarium Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(5)Besaran standar harga satuan biaya pengadaan barang/jasa dan biaya pemeliharaan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati Magelang mengenai Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026.

Pasal 2

Standar harga Satuan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan besaran paling tinggi dan sudah termasuk pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1)Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan pemeliharaan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. a.berpedoman pada kelayakan harga yang berlaku pada saat kegiatan/pekerjaan dilaksanakan; dan
2. b.memperhatikan asas efisiensi.
(2)Pengadaan barang/jasa dan pemeliharaan Pemerintah Desa yang harganya melebihi Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (5) atau belum diatur dalam Peraturan Bupati ini mengacu pada harga pasar.
(3)Dalam menentukan harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Desa melaksanakan survei harga yang dituangkan dalam berita acara dan surat pernyataan Kepala Desa tentang kebenaran survei harga.
(4)Harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). SEKDA ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA KEPALA DISPERMADES KABAG PEMERINTAHAN KABAG HUKUM

Pasal 4

Peraturan Bupati ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2026. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang. Ditetapkan di Kota Mungkid pada tanggal 30 Desember 2025 BUPATI MAGELANG, ttd GRENGSENG PAMUJI Diundangkan di Kota Mungkid pada tanggal 30 Desember 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG, ttd ADI WARYANTO BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025 NOMOR 57 Salinan ses B uai dengan aslinya KEPALA AGIAN HUKUM, RATNA YULIANTY, S.H.,M.H. ${ttd_pengirim} Pembina Tingkat I NIP. 196807301997032003 ${ttd} Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1.Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2.Bupati adalah Bupati Magelang.
3.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
5.Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6.Kepala Desa adalah pimpinan Pemerintah Desa di Kabupaten Magelang.
7.Perangkat desa adalah pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, pelaksana kewilayahan, pelaksana teknis dan Staf Perangkat Desa.
8.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
10.Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual dan final.
11.Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
12.Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
14.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen rencana Pembangunan Desa untuk periode 8 (delapan) tahun.
15.Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). SEKDA ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA KEPALA DISPERMADES KABAG PEMERINTAHAN KABAG HUKUM
16.Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD.
17.Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
18.Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
19.Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
20.Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disebut TPK adalah tim yang membantu Pelaksana Kegiatan Anggaran dalam melaksanakan proses pengadaan barang/jasa di Desa.
21.Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan/atau untuk kepentingan sosial. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). SEKDA ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA KEPALA DISPERMADES KABAG PEMERINTAHAN KABAG HUKUM Pembentukan tim atau panitia kegiatan maupun struktur organisasinya dilaksanakan secara selektif dengan mempertimbangkan rentang koordinasi, skala kegiatan, efektivitas dan efisiensi serta ketersediaan anggaran. Tim atau panitia kegiatan melaksanakan kegiatan dengan ketentuan:
1.Tim atau panitia kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
2.Susunan tim atau panitia kegiatan diatur sebagai berikut:

a.Kepala Desa selaku penanggung jawab;
b.Sekretaris Desa selaku ketua;
c.Kepala seksi selaku sekretaris;
d.Anggota berasal dari Perangkat Desa/pengurus lembaga/tokoh masyarakat yang terkait; dan
1. 3.Susunan Tim pencarian tanah pengganti diatur sebagai berikut:
a.Tim Kabupaten terdiri atas: 1) Penanggung jawab dijabat oleh Bupati; 2) Wakil Penanggung Jawab dijabat oleh Wakil Bupati; 3) Ketua dijabat Sekretaris Daerah; 4) Wakil Ketua dijabat Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; 5) Sekretaris dijabat Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan 6) Anggota berjumlah 6 orang.
b.Tim Desa terdiri atas: 1) Penanggung jawab dijabat Kepala Desa; 2) Ketua; 3) Wakil Ketua; 4) Sekretaris; 5) Bendahara; dan 6) Anggota berjumlah 6 orang. Penunjukan keanggotaan dalam Tim Desa sesuai dengan hasil musyawarah desa.
1. 4.Susunan keanggotaan Tim atau panitia kegiatan yang telah diatur oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah. B. HONORARIUM
2. 1.Honorarium Pengelola Keuangan Desa
a.Honorarium Pengelola Keuangan Desa diberikan kepada: 1) Kades selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa; 2) Sekdes selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa. 3) Kaur sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa. 4) Kasi selaku pelaksana teknis yang menjalankan tugas Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa.
b.Honorarium Pengelola Keuangan Desa diberikan setiap bulan.
1. 2.Honorarium Pengelola Aset Desa
a.Honorarium Pengelola Aset Desa diberikan kepada: 1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan aset desa; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). SEKDA ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA KEPALA DISPERMADES KABAG PEMERINTAHAN KABAG HUKUM 2) Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset desa; 3) Kaur sebagai petugas/pengurus aset desa
b.Honorarium Pengelola Aset Desa diberikan setiap bulan.
1. 3.Honorarium tim atau panitia kegiatan Honorarium tim atau panitia kegiatan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
a.Honorarium tim atau panitia kegiatan diberikan dalam bentuk: 1) honorarium bulanan; 2) honorarium sidang/rapat; atau 3) honorarium paket kegiatan.
b.Honorarium bulanan dianggarkan untuk kegiatan yang pelaksanaannya paling singkat 3 (tiga) bulan berturut-turut antara lain kegiatan: 1) pengelolaan aset desa; 2) penyusunan RPJMDesa/RKP Desa/APBDesa; 3) pemilihan kepala desa; 4) pengisian Perangkat Desa; 5) pengisian BPD; 6) penyusunan dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran; dan 7) penyusunan dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan.
c.Honorarium bulanan atau paket kegiatan diberikan bagi tim atau panitia kegiatan yang melaksanakan tugas paling sedikit 20 (dua puluh) hari kalender pada bulan berkenaan.
d.Honorarium sidang/rapat diberikan kepada: 1) tim atau panitia kegiatan yang pelaksanaan kegiatannya kurang dari 3 (tiga) bulan; atau 2) penyelenggara kegiatan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, seminar, workshop, musyawarah, dan/atau kegiatan lain yang melibatkan masyarakat.
e.Honorarium sidang/rapat tim atau panitia kegiatan paling banyak 5 (lima) kali dalam 1 (satu) bulan.
1. 4.Honorarium narasumber/pembicara/pelatih
a.Honorarium narasumber/pembicara/pelatih diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, seminar, workshop, musyawarah, dan/atau kegiatan lain yang melibatkan masyarakat;
b.Honorarium narasumber/pembahas diberikan dalam hal penyampaian materi dan pembahasan paling singkat 1 jam pelajaran, apabila durasi waktu dijadwalkan melebihi 1 jam pelajaran, pemberian honorarium narasumber/pembahas diperhitungkan secara proporsional;
c.satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual;
d.narasumber/pembicara/pelatih berasal dari: 1) luar Pemerintah Desa atau masyarakat; atau 2) Pemerintah Desa sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari masyarakat.
e.dalam hal narasumber/pembicara/pelatih tersebut berasal dari Pemerintah Desa, diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembicara/pelatih.
1. 5.Honorarium pengadaan barang/jasa
a.Honorarium pengadaan barang/jasa diberikan kepada TPK;
b.Honorarium pengadaan barang/jasa diberikan per orang per paket kegiatan; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). SEKDA ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA KEPALA DISPERMADES KABAG PEMERINTAHAN KABAG HUKUM
c.Honorarium tenaga ahli pengadaan barang/jasa kegiatan konstruksi untuk penyusunan perencanaan konstruksi (RAB atau gambar teknis) dapat diberikan paling tinggi 2% (dua persen) dari nilai kegiatan; dan
d.TPK dapat diberikan biaya operasional yang di dalamnya termasuk honorarium sesuai kemampuan keuangan desa paling tinggi 5% (lima persen) dari total plafon kegiatan pengadaan barang/jasa.
1. 6.Honorarium sidang BPD
a.Honorarium sidang BPD paling banyak 5 (lima) kali dalam 1 (satu) bulan; dan
b.Honorarium sidang BPD tidak diberikan dalam pelaksanaan sidang internal BPD.
1. 7.Honorarium Operator
a.Honorarium Operator dapat diberikan kepada perangkat desa atau petugas yang melaksanakan input data pada aplikasi yang tidak melekat pada tugas pokok dan fungsinya; dan
b.Honorarium Operator diberikan setiap bulan sesuai pelaksanaan input aplikasi tersebut.
1. 8.Jika dalam satu kegiatan terdapat honorarium bulanan/sidang/rapat/ narasumber, honorarium yang boleh diterima hanya salah satu.
2. 9.Pemberian honorarium dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. C. PERJALANAN DINAS
3. 1.Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan desa.
4. 2.Perjalanan dinas dilakukan oleh Pemerintah Desa, BPD, lembaga kemasyarakatan desa, dan masyarakat.
5. 3.Biaya perjalanan dinas yang diberikan merupakan batas tertinggi kecuali biaya angkutan jenazah diberikan secara riil.
6. 4.Biaya perjalanan dinas untuk ketua lembaga kemasyarakatan/tokoh masyarakat/ketua TPK disetarakan dengan biaya perjalanan dinas Sekretaris Desa.
7. 5.Biaya perjalanan dinas untuk pengurus lembaga kemasyarakatan/TPK selain ketua, atau masyarakat disetarakan dengan biaya perjalanan dinas Kaur/Kasi/Kadus.
8. 6.Perjalanan dinas dalam wilayah desa tidak diberikan biaya perjalanan dinas.
9. 7.Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:
a.Uang Harian Uang harian diberikan secara lumpsum sesuai tanggal melaksanakan perjalanan dinas pada Surat Perjalanan Dinas (SPD). 1) Perjalanan dinas luar daerah Satuan biaya uang harian perjalanan meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan yang diberikan kepada pelaksana perjalanan dinas dalam menjalankan perintah perjalanan ke luar wilayah Kabupaten Magelang dan Kota Magelang. 2) Perjalanan dinas dalam daerah (a) Perjalanan dinas dalam kota (termasuk Kota Magelang) dengan jarak PP sampai dengan 20 (dua puluh) kilo meter. (b) Perjalanan dinas dalam kota (termasuk Kota Magelang) dengan jarak PP lebih dari 20 (dua puluh) kilo meter.
b.Biaya Transport Biaya transportasi dapat diberikan bagi pelaksana perjalanan dinas yang melaksanakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat tujuan, dengan memperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut: Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). SEKDA ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA KEPALA DISPERMADES KABAG PEMERINTAHAN KABAG HUKUM 1) Bentuk pertanggungjawaban biaya transport PP adalah printout Nota Pembelian BBM jika menggunakan kendaraan dinas/pribadi dan tiket/kwitansi jika menggunakan kendaraan umum. Penghitungan BBM transport PP adalah 1 (satu) liter/10 (sepuluh kilo meter) untuk kendaraan roda empat dan 1 (satu) liter/20 (dua puluh) kilo meter untuk kendaraan roda dua. 2) Dalam hal tidak tersedia mesin printout/rusak, dapat menggunakan nota pembelian secara manual dicap dan diparaf petugas SPBU. 3) Dalam hal SPBU tidak dapat dijangkau dengan mudah, pembelian BBM dapat dilakukan di luar SPBU. Pembelian BBM yang dilakukan di luar SPBU dibuktikan dengan nota pembelian yang dilampiri surat pernyataan tanggung jawab mutlak dan foto pembelian BBM. 4) Penggunaan pesawat terbang/kapal memperhatikan efisiensi waktu dan biaya dengan menggunakan pesawat terbang kelas ekonomi/kapal kelas di bawahnya, kecuali: a) mendampingi Bupati/Wakil Bupati; atau b) tiket tidak tersedia. 5) Biaya Taksi perjalanan dinas dalam negeri Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi : a) Keberangkatan

(1)dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
(2)dari bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan; b) Kepulangan
(1)dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan;
(2)dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tampat kedudukan asal. 6) Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau transportasi lainnya. 7) Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost). 8) Biaya tol dan parkir dalam perjalanan dinas dapat dibayarkan dibuktikan dengan bukti yang sah atau riwayat transaksi penggunaan kartu e-toll. 9) Transport PP perjalanan dinas rombongan paling sedikit 3 (tiga) orang dapat menggunakan sewa mobil dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas dibandingkan transport PP perjalanan dinas per/orang.
1. c.Biaya Penginapan Biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri dapat diberikan kepada pelaksana perjalanan dinas dengan ketentuan sebagai berikut: 1) biaya penginapan merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel/tempat penginapan lainnya yang diberikan secara at cost (sesuai harga yang tertera dalam nota). 2) dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.
  1. 8.Pelaksanaan perjalanan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut: Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). SEKDA ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA KEPALA DISPERMADES KABAG PEMERINTAHAN KABAG HUKUM
2. a.Perjalanan dinas dengan tujuan beberapa lokasi yang dapat ditempuh 1 (satu) hari hanya diberikan 1 (satu) kali uang harian.
3. b.Perjalanan dinas dilaksanakan dengan Surat Perjalanan Dinas (SPD) dari Kepala Desa dan dilengkapi dengan dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas lainnya berupa: 1) surat undangan (jika pelaksana kegiatan bukan desa); 2) surat perintah tugas oleh Kepala Desa atau ketua BPD; 3) laporan perjalanan dinas oleh pelaksana perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan; 4) nota/bill hotel (jika menginap); 5) nota BBM dan/atau tiket kendaraan umum (untuk perjalanan dinas luar daerah); dan 6) daftar penerimaan perjalanan dinas.
4. c.Indeks perjalanan dinas juga berlaku bagi Penjabat (Pj) dan Pelaksana Tugas (Plt).
5. d.Perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding/komparasi dilakukan secara selektif dan dilengkapi dengan laporan hasil kunjungan kerja dan studi banding dimaksud.
6. b.Pelaksana perjalanan dinas ke luar negeri diatur sesuai kepentingan dan atas persetujuan Bupati/Sekretaris Daerah.
7. c.Pelaksanaan perjalanan dinas dapat dibatalkan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
8. d.Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas, biaya pembatalan dapat dibebankan pada APB Desa.
9. e.Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada huruf g meliputi: 1) surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas dari Kepala Desa; 2) surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan perjalanan dinas; dan 3) pernyataan/tanda bukti besaran pengembalian biaya transpor dan/atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh Kepala Desa.
10. f.Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada APB Desa sebagaimana dimaksud pada huruf h angka (3) sebagai berikut: 1) biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan; atau 2) sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/refund. D. KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR
  1. 1.Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar pemerintah desa atau masyarakat. Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:
11. a.Paket fullboard Disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap. Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
12. b.Paket fullday Disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). SEKDA ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA KEPALA DISPERMADES KABAG PEMERINTAHAN KABAG HUKUM
13. c.Paket halfday Disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
  1. 2.Uang harian kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor Uang harian diberikan secara lumpsum berdasarkan indeks masing- masing.
  2. 3.Biaya Transportasi Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Biaya transport dapat diberikan kepada peserta rapat/pertemuan di luar kantor dengan mengacu pada penghitungan BBM transport PP adalah 1 (satu) liter/10 (sepuluh kilo meter) untuk kendaraan roda empat dan 1 (satu) liter/20 (dua puluh) kilo meter untuk kendaraan roda dua. E. BIAYA KONSUMSI RAPAT Biaya Konsumsi rapat diberikan untuk biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan yang melibatkan pihak di luar Pemerintah Desa dan/atau Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:
  3. 1.pengadaan kudapan rapat biasa dan dilaksanakan paling singkat selama 2 (dua) jam;
  4. 2.pengadaan makan rapat biasa hanya dapat dilakukan dalam hal pelaksanaan rapat lebih dari 3 (tiga) jam;
  5. 3.rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di dalam kantor minimal 8 (delapan) jam dapat diberikan makan 1 (satu) kali dan kudapan 2 (dua) kali; dan
  6. 4.rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di dalam kantor minimal 12 (dua belas) jam dapat diberikan makan 2 (dua) kali dan kudapan 3 (tiga) kali. F. BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan merupakan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor. Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:
  7. 1.gedung atau bangunan milik desa; dan/atau
  8. 2.gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pemerintah desa dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pemerintah desa barang untuk melakukan pemeliharaan. G. BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS Biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya. Pada keadaan tertentu, biaya pemeliharaan kendaraan dinas dapat digunakan untuk biaya pembersihan mobil ambulans desa. Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut: Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi: Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). SEKDA ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA KEPALA DISPERMADES KABAG PEMERINTAHAN KABAG HUKUM
  9. 1.kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
  10. 2.pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau overhaul. H. BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR Biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor yang digunakan langsung oleh pengelola inventaris kantor agar berada dalam kondisi normal atau beroperasi dengan baik. Biaya pemeliharaan printer tidak termasuk kebutuhan penggantian toner. I. UANG LEMBUR Pemberian uang lembur dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  11. 1.Telah melakukan pekerjaan lembur paling sedikit 1 (satu) jam dan maksimal 4 (empat) jam di luar jam kerja.
  12. 2.Tugas lembur dilaksanakan atas perintah Kepala Desa secara selektif yang benar-benar melakukan pekerjaan dinas di luar jam kerja dan shif yg ditentukan.
  13. 3.Lembur minimal 3 (tiga) jam dapat diberikan uang makan 1 kali. Uang makan lembur hanya diberikan maksimal 1 kali dalam sehari.
  14. 4.Pemberian uang lembur pada hari libur sebesar 200% dari besarnya uang lembur/jam. J. UANG SAKU PERSERTA PELATIHAN, BIMIBINGAN TEKNIS, SOSIALISASI, SEMINAR, WORKSHOP, MUSYAWARAH, DAN/ATAU KEGIATAN LAIN YANG MELIBATKAN MASYARAKAT
  15. 1.Uang saku dapat diberikan pada peserta kegiatan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, seminar, workshop, musyawarah, dan/atau kegiatan lain yang melibatkan masyarakat.
  16. 2.Uang saku peserta pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, seminar, workshop, musyawarah, dan/atau kegiatan lain yang melibatkan masyarakat diberikan apabila pelaksanaan kegiatan paling singkat 3 jam. K. BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN Bentuk pertanggungjawaban belanja Desa tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BUPATI MAGELANG, ttd GRENGSENG PAMUJI Salinan ses B uai dengan aslinya KEPALA AGIAN HUKUM, RATNA YULIANTY, S.H.,M.H. ${ttd_pengirim} Pembina Tingkat I NIP. 196807301997032003 ${ttd} Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). SEKDA ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA KEPALA DISPERMADES KABAG PEMERINTAHAN KABAG HUKUM LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 57 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2026 BESARAN STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2026 A. STANDAR SATUAN HARGA BIAYA PERJALANAN DINAS
  17. 1.UANG HARIAN LUAR KOTA NO URAIAN SATUAN HARGA (Rp) 1 2 3 4 1 Aceh Kepala Desa/ Pimpinan BPD Orang/Hari 330.000 Sekdes/Anggota BPD Orang/Hari 320.000 Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 310.000 2 Sumatera Utara Kepala Desa/ Pimpinan BPD Orang/Hari 340.000 Sekdes/Anggota BPD Orang/Hari 330.000 Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 320.000 3 Riau Kepala Desa/ Pimpinan BPD Orang/Hari 340.000 Sekdes/Anggota BPD Orang/Hari 330.000 Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 320.000 4 Kepulauan Riau Kepala Desa/ Pimpinan BPD Orang/Hari 340.000 Sekdes/Anggota BPD Orang/Hari 330.000 Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 320.000 5 Jambi Kepala Desa/ Pimpinan BPD Orang/Hari 340.000 Sekdes/Anggota BPD Orang/Hari 330.000 Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 320.000 6 Sumatera Barat Kepala Desa/ Pimpinan BPD Orang/Hari 350.000 Sekdes/Anggota BPD Orang/Hari 340.000 Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 330.000 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). SEKDA ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA KEPALA DISPERMADES KABAG PEMERINTAHAN KABAG HUKUM 1 2 3 4 7 Sumatera Selatan Kepala Desa/ Pimpinan BPD Orang/Hari 350.000 Sekdes/Anggota BPD Orang/Hari 340.000 Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 330.000 8 Lampung Kepala Desa/ Pimpinan BPD Orang/Hari 350.000 Sekdes/Anggota BPD Orang/Hari 340.000 Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 330.000 9 Bengkulu Kepala Desa/ Pimpinan BPD Orang/Hari 350.000 Sekdes/Anggota BPD Orang/Hari 340.000 Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 330.000 10 Bangka Belitung Kepala Desa/ Pimpinan BPD Orang/Hari 380.000 Sekdes/Anggota BPD Orang/Hari 370.000 Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 360.000 11 Banten Kepala Desa/ Pimpinan BPD Orang/Hari 340.000 Sekdes/Anggota BPD Orang/Hari 330.000 Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 320.000 12 Jawa Barat Kepala Desa/ Pimpinan BPD Orang/Hari 400.000 Sekdes/Anggota BPD Orang/Hari 390.000 Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 380.000 13 DKI Jakarta Kepala Desa/ Pimpinan BPD Orang/Hari 500.000 Sekdes/Anggota BPD Orang/Hari 490.000 Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 480.000 14 Jawa Tengah Kepala Desa/ Pimpinan BPD Orang/Hari 340.000 Sekdes/Anggota BPD Orang/Hari 330.000 Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 320.000 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). SEKDA ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA KEPALA DISPERMADES KABAG PEMERINTAHAN KABAG HUKUM 1 2 3 4 15 DI Yogyakarta Kepala Desa/ Pimpinan BPD Orang/Hari 390.000 Sekdes/Anggota BPD Orang/Hari 380.000 Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 370.000 16 Jawa Timur Kepala Desa/ Pimpinan BPD Orang/Hari 380.000 Sekdes/Anggota BPD Orang/Hari 370.000 Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 360.000 17 Bali Kepala Desa/ Pimpinan BPD Orang/Hari 450.000 Sekdes/Anggota BPD Orang/Hari 440.000 Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 430.000 18 Nusa Tenggara Barat Kepala Desa/ Pimpinan BPD Orang/Hari 410.000 Sekdes/Anggota BPD Orang/Hari 400.000 Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 390.000 19 Nusa Tenggara Timur Kepala Desa/ Pimpinan BPD Orang/Hari 400.000 Sekdes/Anggota BPD Orang/Hari 390.000 Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 380.000 20 Kalimantan Barat Kepala Desa/ Pimpinan BPD Orang/Hari 350.000 Sekdes/Anggota BPD Orang/Hari 340.000 Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 330.000 21 Kalimantan Tengah Kepala Desa/ Pimpinan BPD Orang/Hari 330.000 Sekdes/Anggota BPD Orang/Hari 320.000 Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 310.000 22 Kalimantan Selatan Kepala Desa/ Pimpinan BPD Orang/Hari 350.000 Sekdes/Anggota BPD Orang/Hari 340.000 Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 330.000 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). SEKDA ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA KEPALA DISPERMADES KABAG PEMERINTAHAN KABAG HUKUM 1 2 3 4 23 Kalimantan Timur Kepala Desa/ Pimpinan BPD Orang/Hari 400.000 Sekdes/Anggota BPD Orang/Hari 390.000 Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 380.000 24 Kalimantan Utara Kepala Desa/ Pimpinan BPD Orang/Hari 400.000 Sekdes/Anggota BPD Orang/Hari 390.000 Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 380.000 25 Sulawesi Utara Kepala Desa/ Pimpinan BPD Orang/Hari 340.000 Sekdes/Anggota BPD Orang/Hari 330.000 Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 320.000 26 Gorontalo Kepala Desa/ Pimpinan BPD Orang/Hari 340.000 Sekdes/Anggota BPD Orang/Hari 330.000 Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 320.000 27 Sulawesi Barat Kepala Desa/ Pimpinan BPD Orang/Hari 380.000 Sekdes/Anggota BPD Orang/Hari 370.000 Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 360.000 28 Sulawesi Selatan Kepala Desa/ Pimpinan BPD Orang/Hari 400.000 Sekdes/Anggota BPD Orang/Hari 390.000 Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 380.000 29 Sulawesi Tengah Kepala Desa/ Pimpinan BPD Orang/Hari 340.000 Sekdes/Anggota BPD Orang/Hari 330.000 Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 320.000 30 Sulawesi Tenggara Kepala Desa/ Pimpinan BPD Orang/Hari 340.000 Sekdes/Anggota BPD Orang/Hari 330.000 Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 320.000 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). SEKDA ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA KEPALA DISPERMADES KABAG PEMERINTAHAN KABAG HUKUM 1 2 3 4 31 Maluku Kepala Desa/ Pimpinan BPD Orang/Hari 350.000 Sekdes/Anggota BPD Orang/Hari 340.000 Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 330.000 32 Maluku Utara Kepala Desa/ Pimpinan BPD Orang/Hari 400.000 Sekdes/Anggota BPD Orang/Hari 390.000 Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 380.000 33 Papua Kepala Desa/ Pimpinan BPD Orang/Hari 550.000 Sekdes/Anggota BPD Orang/Hari 540.000 Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 530.000 34 Papua Barat Kepala Desa/ Pimpinan BPD Orang/Hari 450.000 Sekdes/Anggota BPD Orang/Hari 440.000 Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 430.000 35 Papua Barat Daya Kepala Desa/ Pimpinan BPD Orang/Hari 450.000 Sekdes/Anggota BPD Orang/Hari 440.000 Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 430.000 36 Papua Tengah Kepala Desa/ Pimpinan BPD Orang/Hari 550.000 Sekdes/Anggota BPD Orang/Hari 540.000 Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 530.000 37 Papua Selatan Kepala Desa/ Pimpinan BPD Orang/Hari 550.000 Sekdes/Anggota BPD Orang/Hari 540.000 Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 530.000 38 Papua Pegunungan Kepala Desa/ Pimpinan BPD Orang/Hari 550.000 Sekdes/Anggota BPD Orang/Hari 540.000 Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 530.000 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). SEKDA ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA KEPALA DISPERMADES KABAG PEMERINTAHAN KABAG HUKUM
  18. 2.UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DENGAN JARAK PP SAMPAI DENGAN 20 KM NO URAIAN SATUAN HARGA (Rp) 1 2 3 4 1 Kepala Desa/ Pimpinan BPD Orang/Hari 50.000 2 Sekdes/Anggota BPD Orang/Hari 45.000 3 Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 40.000
  19. 3.UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DENGAN JARAK PP LEBIH DARI 20 KM NO URAIAN SATUAN HARGA (Rp) 1 2 3 4 1 Kepala Desa/ Pimpinan BPD Orang/Hari 75.000 2 Sekdes/Anggota BPD Orang/Hari 60.000 3 Kasi/Kaur/Kadus/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 50.000
  20. 4.BIAYA TAKSI NO URAIAN SATUAN HARGA (Rp) 1 2 3 4 1 Aceh Orang/Kali 127.000 2 Sumatera Utara Orang/Kali 308.000 3 Riau Orang/Kali 101.000 4 Kepulauan Riau Orang/Kali 165.000 5 Jambi Orang/Kali 147.000 6 Sumatera Barat Orang/Kali 190.000 7 Sumatera Selatan Orang/Kali 179.000 8 Lampung Orang/Kali 168.000 9 Bengkulu Orang/Kali 109.000 10 Bangka Belitung Orang/Kali 97.000 11 Banten Orang/Kali 536.000 12 Jawa Barat Orang/Kali 200.000 13 Jakarta Orang/Kali 256.000 14 Jawa Tengah Orang/Kali 108.000 15 Yogyakarta Orang/Kali 267.000 16 Jawa Timur Orang/Kali 233.000 17 Bali Orang/Kali 227.000 18 Nusa Tenggara Barat Orang/Kali 231.000 19 Nusa Tenggara Timur Orang/Kali 116.000 20 Kalimantan Barat Orang/Kali 171.000 21 Kalimantan Tengah Orang/Kali 134.000 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). SEKDA ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA KEPALA DISPERMADES KABAG PEMERINTAHAN KABAG HUKUM 1 2 3 4 22 Kalimantan Selatan Orang/Kali 180.000 23 Kalimantan Timur Orang/Kali 533.000 24 Kalimantan Utara Orang/Kali 218.000 25 Sulawesi Utara Orang/Kali 138.000 26 Gorontalo Orang/Kali 265.000 27 Sulawesi Barat Orang/Kali 313.000 28 Sulawesi Selatan Orang/Kali 187.000 29 Sulawesi Tengah Orang/Kali 165.000 30 Sulawesi Tenggara Orang/Kali 171.000 31 Maluku Orang/Kali 288.000 32 Maluku Utara Orang/Kali 215.000 33 Papua Orang/Kali 513.000 34 Papua Barat Orang/Kali 236.000 35 Papua Barat Daya Orang/Kali 236.000 36 Papua Tengah Orang/Kali 513.000 37 Papua Selatan Orang/Kali 513.000 38 Papua Pegunungan Orang/Kali 513.000
  21. 5.BIAYA PENGINAPAN LUAR KOTA NO URAIAN SATUAN HARGA (Rp) 1 2 3 4 1 Aceh Orang/Hari 770.000 2 Sumatera Utara Orang/Hari 699.000 3 Riau Orang/Hari 852.000 4 Kepulauan Riau Orang/Hari 792.000 5 Jambi Orang/Hari 580.000 6 Sumatera Barat Orang/Hari 701.000 7 Sumatera Selatan Orang/Hari 861.000 8 Lampung Orang/Hari 580.000 9 Bengkulu Orang/Hari 692.000 10 Bangka Belitung Orang/Hari 649.000 11 Banten Orang/Hari 724.000 12 Jawa Barat Orang/Hari 686.000 13 DKI Jakarta Orang/Hari 730.000 14 Jawa Tengah Orang/Hari 750.000 15 DI Yogyakarta Orang/Hari 845.000 16 Jawa Timur Orang/Hari 814.000 17 Bali Orang/Hari 1.138.000 18 Nusa Tenggara Barat Orang/Hari 907.000 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). SEKDA ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA KEPALA DISPERMADES KABAG PEMERINTAHAN KABAG HUKUM 1 2 3 4 19 Nusa Tenggara Timur Orang/Hari 688.000 20 Kalimantan Barat Orang/Hari 538.000 21 Kalimantan Tengah Orang/Hari 659.000 22 Kalimantan Selatan Orang/Hari 697.000 23 Kalimantan Timur Orang/Hari 804.000 24 Kalimantan Utara Orang/Hari 904.000 25 Sulawesi Utara Orang/Hari 978.000 26 Gorontalo Orang/Hari 955.000 27 Sulawesi Barat Orang/Hari 704.000 28 Sulawesi Selatan Orang/Hari 745.000 29 Sulawesi Tengah Orang/Hari 951.000 30 Sulawesi Tenggara Orang/Hari 786.000 31 Maluku Orang/Hari 667.000 32 Maluku Utara Orang/Hari 605.000 33 Papua Orang/Hari 1.038.000 34 Papua Barat Orang/Hari 967.000 35 Papua Barat Daya Orang/Hari 967.000 36 Papua Tengah Orang/Hari 1.038.000 37 Papua Selatan Orang/Hari 1.526.000 38 Papua Pegunungan Orang/Hari 1.536.000
  22. 6.BIAYA TIKET KENDARAAN UMUM NO URAIAN SATUAN HARGA (Rp) 1 2 3 4 1 Tiket Kereta Api Orang/Kali 700.000 2 Tiket Bus/travel/sejenisnya Orang/Kali 500.000
  23. 7.BIAYA TIKET PESAWAT TERBANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP) NO URAIAN SATUAN HARGA (Rp) 1 2 3 4 1 Jakarta Ke Yogyakarta-Bisnis Orang/Kali 4.107.000 2 Jakarta Ke Yogyakarta-Ekonomi Orang/Kali 2.268.000 3 Balikpapan Ke Yogyakarta-Bisnis Orang/Kali 9.669.000 4 Balikpapan Ke Yogyakarta-Ekonomi Orang/Kali 4.749.000 5 Banda Aceh Ke Yogyakarta-Bisnis Orang/Kali 9.765.000 6 Banda Aceh Ke Yogyakarta-Ekonomi Orang/Kali 5.380.000 7 Bandar Lampung Ke Yogyakarta- Bisnis Orang/Kali 5.155.000 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). SEKDA ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA KEPALA DISPERMADES KABAG PEMERINTAHAN KABAG HUKUM 1 2 3 4 8 Bandar Lampung Ke Yogyakarta- Ekonomi Orang/Kali 2.760.000 9 Bandung Ke Yogyakarta-Bisnis Orang/Kali 3.369.000 10 Bandung Ke Yogyakarta-Ekonomi Orang/Kali 2.129.000 11 Banjarmasin Ke Yogyakarta-Bisnis Orang/Kali 7.723.000 12 Banjarmasin Ke Yogyakarta- Ekonomi Orang/Kali 4.022.000 13 Batam Ke Yogyakarta-Bisnis Orang/Kali 7.370.000 14 Batam Ke Yogyakarta-Ekonomi Orang/Kali 3.936.000 15 Biak Ke Yogyakarta-Bisnis Orang/Kali 15.648.000 16 Biak Ke Yogyakarta-Ekonomi Orang/Kali 8.108.000 17 Jakarta Ke Yogyakarta-Bisnis Orang/Kali 6.653.000 18 Jambi Ke Yogyakarta-Ekonomi Orang/Kali 3.551.000 19 Jayapura Ke Yogyakarta-Bisnis Orang/Kali 13.274.000 20 Jayapura Ke Yogyakarta-Ekonomi Orang/Kali 7.690.000 21 Yogyakarta Ke Denpasar-Bisnis Orang/Kali 3.861.000 22 Yogyakarta Ke Denpasar-Ekonomi Orang/Kali 2.481.000 23 Yogyakarta Ke Makassar-Bisnis Orang/Kali 6.525.000 24 Yogyakarta Ke Makassar-Ekonomi Orang/Kali 3.893.000 25 Yogyakarta Ke Manado-Bisnis Orang/Kali 10.536.000 26 Yogyakarta Ke Manado-Ekonomi Orang/Kali 5.722.000 27 Yogyakarta Ke Medan-Bisnis Orang/Kali 9.519.000 28 Yogyakarta Ke Medan-Ekonomi Orang/Kali 4.770.000 29 Yogyakarta Ke Padang-Bisnis Orang/Kali 7.969.000 30 Yogyakarta Ke Padang-Ekonomi Orang/Kali 4.000.000 31 Yogyakarta Ke Palembang-Bisnis Orang/Kali 6.460.000 32 Yogyakarta Ke Palembang-Ekonomi Orang/Kali 3.380.000 33 Yogyakarta Ke Pekanbaru-Bisnis Orang/Kali 8.022.000 34 Yogyakarta Ke Pekanbaru-Ekonomi Orang/Kali 4.054.000 35 Yogyakarta Ke Pontianak-Bisnis Orang/Kali 6.910.000 36 Yogyakarta Ke Pontianak-Ekonomi Orang/Kali 3.840.000 37 Yogyakarta Ke Timika-Bisnis Orang/Kali 11.894.000 38 Yogyakarta Ke Timika-Ekonomi Orang/Kali 7.038.000 39 Kendari Ke Yogyakarta-Bisnis Orang/Kali 8.129.000 40 Kendari Ke Yogyakarta-Ekonomi Orang/Kali 4.706.000 41 Kupang Ke Yogyakarta-Bisnis Orang/Kali 7.348.000 42 Kupang Ke Yogyakarta-Ekonomi Orang/Kali 4.182.000 43 Mataram Ke Yogyakarta-Bisnis Orang/Kali 4.417.000 44 Mataram Ke Yogyakarta-Ekonomi Orang/Kali 2.781.000 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). SEKDA ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA KEPALA DISPERMADES KABAG PEMERINTAHAN KABAG HUKUM 45 Palangkaraya Ke Yogyakarta-Bisnis Orang/Kali 7.477.000 46 Palangkaraya Ke Yogyakarta- Ekonomi Orang/Kali 4.022.000 47 Pangkal Pinang Ke Yogyakarta-Bisnis Orang/Kali 6.065.000 48 Pangkal Pinang Ke Yogyakarta- Ekonomi Orang/Kali 3.262.000
  24. 8.BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR UNTUK FULLBOARD NO URAIAN SATUAN HARGA (Rp) 1 2 3 4 1 Aceh Orang/Paket 752.500 2 Sumatera Utara Orang/Paket 752.500 3 Riau Orang/Paket 591.250 4 Kepulauan Riau Orang/Paket 623.500 5 Jambi Orang/Paket 860.000 6 Sumatera Barat Orang/Paket 688.000 7 Sumatera Selatan Orang/Paket 752.500 8 Lampung Orang/Paket 645.000 9 Bengkulu Orang/Paket 913.750 10 Bangka Belitung Orang/Paket 806.250 11 Banten Orang/Paket 860.000 12 Jawa Barat Orang/Paket 806.250 13 DKI Jakarta Orang/Paket 967.500 14 Jawa Tengah Orang/Paket 645.000 15 DI Yogyakarta Orang/Paket 752.500 16 Jawa Timur Orang/Paket 1.236.250 17 Bali Orang/Paket 1.021.250 18 Nusa Tenggara Barat Orang/Paket 752.500 19 Nusa Tenggara Timur Orang/Paket 752.500 20 Kalimantan Barat Orang/Paket 645.000 21 Kalimantan Tengah Orang/Paket 967.500 22 Kalimantan Selatan Orang/Paket 752.500 23 Kalimantan Timur Orang/Paket 752.500 24 Kalimantan Utara Orang/Paket 752.500 25 Sulawesi Utara Orang/Paket 752.500 26 Gorontalo Orang/Paket 1.290.000 27 Sulawesi Barat Orang/Paket 752.500 28 Sulawesi Selatan Orang/Paket 1.075.000 29 Sulawesi Tengah Orang/Paket 752.500 30 Sulawesi Tenggara Orang/Paket 645.000 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). SEKDA ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA KEPALA DISPERMADES KABAG PEMERINTAHAN KABAG HUKUM 31 Maluku Orang/Paket 752.500 32 Maluku Utara Orang/Paket 645.000 33 Papua Orang/Paket 967.500 34 Papua Barat Orang/Paket 1.075.000 35 Papua Barat Daya Orang/Paket 1.075.000 36 Papua Tengah Orang/Paket 1.075.000 37 Papua Selatan Orang/Paket 1.075.000 38 Papua Pegunungan Orang/Paket 1.075.000
  25. 9.UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR FULLBOARD DI LUAR KOTA NO URAIAN SATUAN HARGA (Rp) 1 2 3 4 1 Aceh Kepala Desa/Pimpinan BPD Orang/Hari 80.000 Sekretaris Desa/Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 70.000 2 Sumatera Utara Kepala Desa/Pimpinan BPD Orang/Hari 90.000 Sekretaris Desa/Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 80.000 3 Riau Kepala Desa/Pimpinan BPD Orang/Hari 90.000 Sekretaris Desa/Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 80.000 4 Kepulauan Riau Kepala Desa/Pimpinan BPD Orang/Hari 90.000 Sekretaris Desa/Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 80.000 5 Jambi Kepala Desa/Pimpinan BPD Orang/Hari 90.000 Sekretaris Desa/Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 80.000 6 Sumatera Barat Kepala Desa/Pimpinan BPD Orang/Hari 80.000 Sekretaris Desa/Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 70.000 7 Sumatera Selatan Kepala Desa/Pimpinan BPD Orang/Hari 80.000 Sekretaris Desa/Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 70.000 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). SEKDA ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA KEPALA DISPERMADES KABAG PEMERINTAHAN KABAG HUKUM 1 2 3 4 8 Lampung Kepala Desa/Pimpinan BPD Orang/Hari 90.000 Sekretaris Desa/Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 80.000 9 Bengkulu Kepala Desa/Pimpinan BPD Orang/Hari 90.000 Sekretaris Desa/Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 80.000 10 Bangka Belitung Kepala Desa/Pimpinan BPD Orang/Hari 90.000 Sekretaris Desa/Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 80.000 11 Banten Kepala Desa/Pimpinan BPD Orang/Hari 80.000 Sekretaris Desa/Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 70.000 12 Jawa Barat Kepala Desa/Pimpinan BPD Orang/Hari 110.000 Sekretaris Desa/Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 100.000 13 DKI Jakarta Kepala Desa/Pimpinan BPD Orang/Hari 140.000 Sekretaris Desa/Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 130.000 14 Jawa Tengah Kepala Desa/Pimpinan BPD Orang/Hari 90.000 Sekretaris Desa/Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 80.000 15 DI Yogyakarta Kepala Desa/Pimpinan BPD Orang/Hari 100.000 Sekretaris Desa/Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 90.000 16 Jawa Timur Kepala Desa/Pimpinan BPD Orang/Hari 100.000 Sekretaris Desa/Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 90.000 17 Bali Kepala Desa/Pimpinan BPD Orang/Hari 120.000 Sekretaris Desa/Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 110.000 18 Nusa Tenggara Barat Kepala Desa/Pimpinan BPD Orang/Hari 110.000 Sekretaris Desa/Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 100.000 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). SEKDA ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA KEPALA DISPERMADES KABAG PEMERINTAHAN KABAG HUKUM 1 2 3 4 19 Nusa Tenggara Timur Kepala Desa/Pimpinan BPD Orang/Hari 100.000 Sekretaris Desa/Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 90.000 20 Kalimantan Barat Kepala Desa/Pimpinan BPD Orang/Hari 90.000 Sekretaris Desa/ Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 80.000 21 Kalimantan Tengah Kepala Desa/Pimpinan BPD Orang/Hari 80.000 Sekretaris Desa/Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 70.000 22 Kalimantan Selatan Kepala Desa/Pimpinan BPD Orang/Hari 90.000 Sekretaris Desa/Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 80.000 23 Kalimantan Timur Kepala Desa/Pimpinan BPD Orang/Hari 110.000 Sekretaris Desa/Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 100.000 24 Kalimantan Utara Kepala Desa/Pimpinan BPD Orang/Hari 110.000 Sekretaris Desa/Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 100.000 25 Sulawesi Utara Kepala Desa/ Pimpinan BPD Orang/Hari 90.000 Sekretaris Desa/Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 80.000 26 Gorontalo Kepala Desa/Pimpinan BPD Orang/Hari 90.000 Sekretaris Desa/Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 80.000 27 Sulawesi Barat Kepala Desa/Pimpinan BPD Orang/Hari 80.000 Sekretaris Desa/Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 70.000 28 Sulawesi Selatan Kepala Desa/Pimpinan BPD Orang/Hari 110.000 Sekretaris Desa/Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 100.000 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). SEKDA ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA KEPALA DISPERMADES KABAG PEMERINTAHAN KABAG HUKUM 1 2 3 4 29 Sulawesi Tengah Kepala Desa/Pimpinan BPD Orang/Hari 90.000 Sekretaris Desa/Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 80.000 30 Sulawesi Tenggara Kepala Desa/Pimpinan BPD Orang/Hari 90.000 Sekretaris Desa/Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 80.000 31 Maluku Kepala Desa/Pimpinan BPD Orang/Hari 80.000 Sekretaris Desa/Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 70.000 32 Maluku Utara Kepala Desa/Pimpinan BPD Orang/Hari 90.000 Sekretaris Desa/Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 80.000 33 Papua Kepala Desa/Pimpinan BPD Orang/Hari 160.000 Sekretaris Desa/Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 150.000 34 Papua Barat Kepala Desa/Pimpinan BPD Orang/Hari 120.000 Sekretaris Desa/Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 110.000 35 Papua Barat Daya Kepala Desa/Pimpinan BPD Orang/Paket 120.000 Sekretaris Desa/Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa Orang/Paket 110.000 36 Papua Tengah Kepala Desa/Pimpinan BPD Orang/Paket 160.000 Sekretaris Desa/Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa Orang/Paket 150.000 37 Papua Selatan Kepala Desa/Pimpinan BPD Orang/Paket 160.000 Sekretaris Desa/Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa Orang/Paket 150.000 38 Papua Pegunungan Kepala Desa/Pimpinan BPD Orang/Paket 160.000 Sekretaris Desa/Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa Orang/Paket 150.000 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). SEKDA ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA KEPALA DISPERMADES KABAG PEMERINTAHAN KABAG HUKUM
  26. 10.BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR UNTUK FULLDAY NO URAIAN SATUAN HARGA (Rp) 1 2 3 4 1 Aceh Orang/Paket 275.000 2 Sumatera Utara Orang/Paket 250.000 3 Riau Orang/Paket 220.000 4 Kepulauan Riau Orang/Paket 255.000 5 Jambi Orang/Paket 270.000 6 Sumatera Barat Orang/Paket 200.000 7 Sumatera Selatan Orang/Paket 265.000 8 Lampung Orang/Paket 180.000 9 Bengkulu Orang/Paket 250.000 10 Bangka Belitung Orang/Paket 360.000 11 Banten Orang/Paket 275.000 12 Jawa Barat Orang/Paket 300.000 13 DKI Jakarta Orang/Paket 375.000 14 Jawa Tengah Orang/Paket 240.000 15 DI Yogyakarta Orang/Paket 285.000 16 Jawa Timur Orang/Paket 300.000 17 Bali Orang/Paket 375.000 18 Nusa Tenggara Barat Orang/Paket 375.000 19 Nusa Tenggara Timur Orang/Paket 325.000 20 Kalimantan Barat Orang/Paket 275.000 21 Kalimantan Tengah Orang/Paket 275.000 22 Kalimantan Selatan Orang/Paket 250.000 23 Kalimantan Timur Orang/Paket 280.000 24 Kalimantan Utara Orang/Paket 280.000 25 Sulawesi Utara Orang/Paket 250.000 26 Gorontalo Orang/Paket 175.000 27 Sulawesi Barat Orang/Paket 280.000 28 Sulawesi Selatan Orang/Paket 280.000 29 Sulawesi Tengah Orang/Paket 360.000 30 Sulawesi Tenggara Orang/Paket 260.000 31 Maluku Orang/Paket 275.000 32 Maluku Utara Orang/Paket 275.000 33 Papua Orang/Paket 400.000 34 Papua Barat Orang/Paket 350.000 35 Papua Barat Daya Orang/Paket 350.000 36 Papua Tengah Orang/Paket 400.000 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). SEKDA ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA KEPALA DISPERMADES KABAG PEMERINTAHAN KABAG HUKUM 1 2 3 4 37 Papua Selatan Orang/Paket 400.000 38 Papua Pegunungan Orang/Paket 400.000
  27. 11.BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR UNTUK HALFDAY NO URAIAN SATUAN HARGA (Rp) 1 2 3 4 1 Aceh Orang/Paket 268.750 2 Sumatera Utara Orang/Paket 161.250 3 Riau Orang/Paket 172.000 4 Kepulauan Riau Orang/Paket 236.500 5 Jambi Orang/Paket 193.500 6 Sumatera Barat Orang/Paket 161.250 7 Sumatera Selatan Orang/Paket 192.425 8 Lampung Orang/Paket 204.250 9 Bengkulu Orang/Paket 215.000 10 Bangka Belitung Orang/Paket 295.625 11 Banten Orang/Paket 268.750 12 Jawa Barat Orang/Paket 322.500 13 DKI Jakarta Orang/Paket 322.500 14 Jawa Tengah Orang/Paket 193.500 15 DI Yogyakarta Orang/Paket 204.250 16 Jawa Timur Orang/Paket 322.500 17 Bali Orang/Paket 322.500 18 Nusa Tenggara Barat Orang/Paket 290.250 19 Nusa Tenggara Timur Orang/Paket 279.500 20 Kalimantan Barat Orang/Paket 258.000 21 Kalimantan Tengah Orang/Paket 252.625 22 Kalimantan Selatan Orang/Paket 198.875 23 Kalimantan Timur Orang/Paket 188.125 24 Kalimantan Utara Orang/Paket 188.125 25 Sulawesi Utara Orang/Paket 188.125 26 Gorontalo Orang/Paket 177.375 27 Sulawesi Barat Orang/Paket 247.250 28 Sulawesi Selatan Orang/Paket 204.250 29 Sulawesi Tengah Orang/Paket 241.875 30 Sulawesi Tenggara Orang/Paket 198.875 31 Maluku Orang/Paket 241.875 32 Maluku Utara Orang/Paket 161.250 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). SEKDA ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA KEPALA DISPERMADES KABAG PEMERINTAHAN KABAG HUKUM 1 2 3 4 33 Papua Orang/Paket 263.375 34 Papua Barat Orang/Paket 295.625 35 Papua Barat Daya Orang/Paket 295.625 36 Papua Tengah Orang/Paket 295.625 37 Papua Selatan Orang/Paket 295.625 38 Papua Pegunungan Orang/Paket 295.625
  28. 12.UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR FULLBOARD DI DALAM KOTA NO URAIAN SATUAN HARGA (Rp) 1 2 3 4 1 Kepala Desa/Pimpinan BPD Orang/Hari 90.000 2 Sekretaris Desa/Anggota BPD Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 80.000
  29. 13.UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR FULLDAY/HALFDAY DALAM KOTA NO URAIAN SATUAN HARGA (Rp) 1 2 3 4 1 Jawa Tengah Kepala Desa/Pimpinan BPD Orang/Hari 65.000 Sekretaris Desa/Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 55.000 2 DI Yogyakarta Kepala Desa/Pimpinan BPD Orang/Hari 70.000 Sekretaris Desa/Anggota BPD, Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa Orang/Hari 60.000 B. STANDAR HARGA SATUAN BIAYA HONORARIUM NO URAIAN SATUAN HARGA (Rp) 1 2 3 4 1 Honorarium Tim atau Panitia Kegiatan
14. a.Honorarium bulanan: 1) Penanggung Jawab atau Pembina Orang/Bulan 250.000 2) Ketua Orang/Bulan 200.000 3) Sekretaris Orang/Bulan 175.000 4) Anggota Orang/Bulan 150.000
15. b.Honorarium sidang/rapat: 1) Penanggung Jawab atau Pembina Orang/Bulan 50.000 2) Ketua Orang/Bulan 40.000 3) Sekretaris Orang/Bulan 35.000 4) Anggota Orang/Bulan 30.000 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). SEKDA ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA KEPALA DISPERMADES KABAG PEMERINTAHAN KABAG HUKUM 1 2 3 4 2 Honorarium Pengelola Keuangan Desa
16. a.Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (Kepala Desa) Orang/Bulan 250.000
17. b.Koordinator PPKD (Sekretaris Desa) Orang/Bulan 225.000
18. c.Pelaksana Kegiatan Anggaran/Bendahara Desa Orang/Bulan 200.000 3 Honor sidang/Rapat BPD
19. a.Ketua Orang/Kali 50.000
20. b.Wakil Ketua Orang/Kali 45.000
21. c.Sekretaris Orang/Kali 35.000
22. d.Anggota Orang/Kali 30.000 4 Honorarium Narasumber/Pembicara/Pelatih
23. a.level Nasional/Narasumber profesional Jam/Pelajaran 1.700.000
24. b.level Provinsi Jam/Pelajaran 1.500.000
25. c.level Kabupaten 1) Bupati/Forkopimda Jam/Pelajaran 1.400.000 2) Wakil Bupati/Wakil Ketua DPRD Jam/Pelajaran 1.250.000 3) Eselon II/Anggota DPRD Jam/Pelajaran 1.000.000 4) Eselon III/Disetarakan/Forkopimcam Jam/Pelajaran 900.000 5) Eselon IV/Disetarakan Jam/Pelajaran 850.000 6) Golongan III/Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Jam/Pelajaran 800.000 7) Golongan II/Pendamping Desa Jam/Pelajaran 750.000
26. d.level desa 1) Kepala Desa/Pendamping Lokal Desa Jam/Pelajaran 500.000 2) Sekretaris Desa\/BPD/Tokoh masyarakat Jam/Pelajaran 300.000 3) Kasi/Kaur/Kadus Jam/Pelajaran 200.000 5 Honorarium Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
27. a.Pengadaan barang/jasa untuk kegiatan konstruksi 1) Nilai Rp5 juta s.d 50 juta: a) Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)
(1)Ketua Orang/Paket 250.000
(2)Sekretaris Orang/Paket 225.000
(3)Anggota Orang/Paket 200.000 b) Tenaga Ahli/Teknis/Narasumber Orang/Paket 300.000 2) Nilai Rp50 juta s.d 100 juta: a) Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)
(1)Ketua Orang/Paket 400.000
(2)Sekretaris Orang/Paket 300.000
(3)Anggota Orang/Paket 250.000 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). SEKDA ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA KEPALA DISPERMADES KABAG PEMERINTAHAN KABAG HUKUM 1 2 3 4 b) Tenaga Ahli/Teknis/Narasumber Orang/Paket 600.000 3) Nilai lebih dari Rp. 100 juta a) Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)
(1)Ketua Orang/Paket 650.000
(2)Sekretaris Orang/Paket 500.000
(3)Anggota Orang/Paket 400.000 b) Tenaga Ahli/Teknis/Narasumber 1.000.000
1. b.Pengadaan barang/jasa untuk kegiatan non konstruksi 1) Nilai Rp. 5 juta s.d 50 juta: a) Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)
(1)Ketua Orang/Paket 150.000
(2)Sekretaris Orang/Paket 125.000
(3)Anggota Orang/Paket 100.000 b) Tenaga Ahli/Teknis/Narasumber Orang/Paket 125.000 2) Nilai lebih dari Rp. 50 juta s.d 100 juta a) Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)
(1)Ketua Orang/Paket 350.000
(2)Sekretaris Orang/Paket 300.000
(3)Anggota Orang/Paket 250.000 b) Tenaga Ahli/Teknis/Narasumber Orang/Paket 300.000 3) Nilai lebih dari Rp. 100 juta a) Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)
(1)Ketua Orang/Paket 500.000
(2)Sekretaris Orang/Paket 450.000
(3)Anggota Orang/Paket 350.000 b) Tenaga Ahli/Teknis/Narasumber Orang/Paket 450.000 6 Honorarium Pengelola Aset Desa
1. a.Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Aset Desa Orang/Bulan 350.000
2. b.Pembantu Pengelola Aset Desa Orang/Bulan 300.000
3. c.Petugas/Pengurus Aset Desa Orang/Bulan 250.000 7 Honorarium Pembicara Khusus Keagamaan
4. a.reputasi Provinsi/Nasional Orang/Kegiatan 1,500.000
5. b.reputasi Kabupaten Orang/Kegiatan 1.000.000
6. c.reputasi Kecamatan Orang/Kegiatan 500.000 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). SEKDA ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA KEPALA DISPERMADES KABAG PEMERINTAHAN KABAG HUKUM 1 2 3 4
7. d.reputasi Desa Orang/Kegiatan 300.000 8 Honorarium Rohaniwan Orang/Kegiatan 100.000 9 Honorarium Pembaca Doa Orang/Kegiatan 100.000 10 Honorarium Sopir Ambulans Orang/Bulan 1.000.000 11 Honorarium Tim atau Panitia Fasilitasi Tukar Menukar Tanah Kas Desa Ditetapkan Maksimal 50% dari Biaya Operasional Sesuai Perhitungan KJPP
8. a.Tim Kabupaten 1) Penanggung jawab Orang/Paket 8% x (50% BO) 2) Wakil Penanggung jawab Orang/Paket 6% x (50% BO) 3) Ketua Orang/Paket 5% x (50% BO) 4) Wakil Ketua Orang/Paket 5% x (50% BO) 5) Sekretaris Orang/Paket 4% x (50% BO) 6) Anggota (6 orang) Orang/Paket 12% x (50% BO) : 6
9. b.Tim Desa 1) Penanggung jawab Orang/Paket 8% x (50% BO) 2) Ketua Orang/Paket 7% x (50% BO) 3) Wakil Ketua Orang/Paket 6% x (50% BO) 4) Sekretaris Orang/Paket 6% x (50% BO) 5) Anggota merangkap verifikator (unsur Pemerintah Provinsi) Orang/Paket 6% x (50% BO) 6) Anggota merangkap verifikator (unsur Pemerintah Kabupaten) Orang/Paket 6% x (50% BO) 7) Anggota merangkap verifikator (unsur Kecamatan) Orang/Paket 5% x (50% BO) 8) Anggota (4 orang) Orang/Paket 16% x (50% BO) : 4 12 Honorarium Panitia Pemilihan Kepala Desa
10. a.Ketua Panitia Orang/Bulan 1.000.000
11. b.Sekretaris Orang/Bulan 800.000
12. c.Seksi Pendaftaran Pemilih 1) Ketua Orang/Paket 1.500.000 2) Anggota (2 orang) Orang/Paket 1.000.000 13 Honorarium Operator Orang/Bulan 250.000,00 14 Insentif Kader Desa yang menangani urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, sosial, dan trantibumlinmas. Orang/Bulan 50.000,00 C. STANDAR HARGA SATUAN HARGA UANG SAKU NO URAIAN SATUAN HARGA (Rp) 1 2 3 4 1 Uang saku Orang/Hari 60.000 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). KEPALA DISPERMADES KABAG PEMERINTAHAN KABAG HUKUM D. STANDAR HARGA SATUAN BIAYA LEMBUR NO URAIAN SATUAN HARGA (Rp) 1 2 3 4 1 Uang lembur Kepala Desa Orang/Jam 11.000 2 Uang lembur Sekretaris Desa Orang/Jam 10.000 3 Uang lembur Kasi/Kaur/Staf Perangkat Desa Orang/Jam 9.000 4 Uang lembur Orang/Kegiatan 25.500 E. STANDAR HARGA SATUAN BIAYA KEGIATAN SELEKSI PERANGKAT DESA NO URAIAN SATUAN HARGA (Rp) 1 2 3 4 1 Biaya fasilitasi ujian tertulis Perangkat Desa oleh tim seleksi/camat/perangkat daerah yang membidangi:
13. a.Penyusunan naskah soal ujian per formasi Paket 750.000
14. b.Fasilitator ujian Orang/Hari 400.000 2 Pengawas ujian tertulis oleh Tim Pemantau Kecamatan Orang/Kegiatan 150.000 3 Biaya fasilitasi penyusunan materi ujian tertulis oleh perguruan tinggi atau lembaga lainnya yang profesional dalam seleksi sumber daya manusia Paket 10.000.000 F. STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PENGIRIMAN PESERTA PELATIHAN/DIKLAT/BIMTEK NO URAIAN SATUAN HARGA (Rp) 1 2 3 4 1 Pengiriman peserta pelatihan/diklat/bimtek Orang/Kali 3.500.000,00 G. STANDAR HARGA SATUAN BIAYA JASA KONTRIBUSI ASOSIASI NO URAIAN SATUAN HARGA (Rp) 1 2 3 4 1 Iuran Asosiasi Pemerintah Desa Desa/Tahun 9.000.000,00 2 Iuran Asosiasi BPD Desa/Tahun 2.000.000,00 BUPATI MAGELANG, ttd GRENGSENG PAMUJI Salinan ses B uai dengan aslinya KEPALA AGIAN HUKUM, RATNA YULIANTY, S.H.,M.H. ${ttd_pengirim} Pembina Tingkat I NIP. 196807301997032003 ${ttd} Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). SEKDA ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA KEPALA DISPERMADES KABAG PEMERINTAHAN KABAG HUKUM BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA DESA Bentuk Pertanggungjawaban dilaksanakan dengan menggunakan Surat Pertanggungjawaban yang disusun secara benar, lengkap, dan sah, dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:
  1. 1.Honorarium/Uang Sidang meliputi:
15. a.Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim;
16. b.Surat Undangan;
17. c.Daftar Hadir;
18. d.Notulen Sidang;
19. e.Daftar Penerimaan Uang Disertai Potongan Pajak; dan
20. f.Bukti Setoran Pajak Dengan Pph 21 Sebesar 5%.
  1. 2.Uang Lembur meliputi:
21. a.Surat Perintah Lembur;
22. b.Daftar Hadir Atau Absen Datang dan Pulang Lembur;
23. c.Laporan Hasil Lembur;
24. d.Daftar Penerimaan Uang Disertai Potongan Pajak;
25. e.Bukti Setoran Pajak Dengan Pph Sebesar 5%; dan
26. f.Foto Kegiatan.
  1. 3.Uang Makan Lembur meliputi:
27. a.Surat Perintah Lembur;
28. b.Daftar Hadir Atau Absen Datang dan Pulang Lembur;
29. c.Laporan Hasil Lembur;
30. d.Daftar Penerimaan Uang Disertai Potongan Pajak;
31. e.Bukti Setoran Pajak Dengan Pph Sebesar 5%; dan
32. f.Foto Kegiatan.
  1. 4.Belanja Makan dan Minum Rapat meliputi:
33. a.Surat Undangan;
34. b.Daftar Hadir Rapat;
35. c.Bukti Setor Pajak;
36. d.Notulen Rapat; dan
37. e.Nota Pembelian Konsumsi dan Kwitansi Pembayaran.
  1. 5.Belanja Makan Minum Tamu;
38. a.Surat Undangan Penerimaan Tamu;
39. b.Daftar Hadir Tamu;
40. c.Notulen Rapat/Acara Tamu;
41. d.Bukti Setor Pajak Dengan Pph Sebesar 2% serta Lampiran Pajak Daerah Sebesar 10%;
42. e.Nota Pembelian Konsumsi; dan
43. f.Kwitansi Pembayaran.
  1. 6.Belanja Alat Tulis Kantor meliputi:
44. a.Nota Pembelian;
45. b.Bukti setoran pajak dengan PPn sebesar 11% dikenakan pengadaan barang dan jasa di atas Rp2.000.000,00; dan
46. c.Kwitansi pembayaran dengan Pph 22 sebesar 1,5% yang dikenakan atas pengadaan barang di atas Rp2.000.000,00.
  1. 7.Belanja Cetak dan Penggandaan meliputi:
47. a.Nota Pembelian;
48. b.Bukti setoran pajak dengan Ppn sebesar 11% dikenakan pengadaan barang dan jasa di atas Rp2.000.000,00; LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 57 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2026 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). SEKDA ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA KEPALA DISPERMADES KABAG PEMERINTAHAN KABAG HUKUM
49. c.Kwitansi pembayaran dengan PPh 22 Sebesar 1,5% dikenakan atas pengadaan barang di atas Rp2.000.000,00; dan
50. d.Foto khusus untuk pengadaan banner.
  1. 8.Belanja Bahan/Materi Alat Bangunan, Pupuk, dan Bibit meliputi:
51. a.Nota Pembelian Disertai Spesifikasi Teknis;
52. b.Bukti setoran pajak dengan ketentuan sebagai berikut: 1) PPn sebesar 11% dikenakan atas Pengadaan Barang Dan Jasa di atas Rp2.000.000,00; 2) PPh 22 sebesar 1,5% dikenakan atas Pengadaan Barang di atas Rp2.000.000,00; 3) Untuk barang hasil alam seperti pasir, bambu, batu kali (Golongan C) hanya dikenakan pajak daerah, kecuali pembelian dari toko dikenakan PPn Dan PPh 22 tanpa pajak daerah; dan 4) PPn Dan PPh dikecualikan bagi pembelian pupuk, bibit dan lain-lain yang diatur dalam ketentuan perpajakan.
53. c.Kwitansi Pembayaran.
  1. 9.Pengadaan Barang Jasa/Modal Melalui Jasa Pihak Ketiga meliputi:
54. a.Nota/Surat Pesanan/SPK;
55. b.Bukti Setoran Pajak dengan ketentuan sebagai berikut: 1) PPn sebesar 11% dikenakan pengadaan barang dan jasa di atas Rp2.000.000,00; 2) PPh 22 sebesar 1,5% dikenakan atas pengadaan barang di atas Rp2.000.000,00; dan 3) Untuk pengadaan jasa dikenakan PPh 23 sebesar 2%.
56. c.Kwitansi; dan
57. d.Belanja Pengiriman Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis.
  1. 10.Undangan/Surat Penawaran meliputi:
58. a.Surat Tugas Dan Surat Perjalanan Dinas (SPD);
59. b.Tanda Terima Uang/Bukti Pembayaran; dan
60. c.Laporan yang ditandatangani oleh pelaksana tugas.
  1. 11.Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
61. a.Undangan Disposisi yang melatarbelakangi pelaksanaan perjalanan dinas;
62. b.Surat Tugas yang ditandatangani oleh yang memberi perintah;
63. c.Surat Perjalanan Dinas (SPD);
64. d.Bukti Penerimaan Surat Perjalanan Dinas (SPD);
65. d.Laporan Hasi Perjalanan Dinas; dan
66. e.Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah.
  1. 12.Undangan/Disposisi
67. a.Surat Tugas;
68. b.Surat Perjalanan Dinas (SPD);
69. c.Bukti Penerimaan Surat Perjalanan Dinas (SPD);
70. d.Laporan Hasil Perjalanan Dinas;
71. e.Bukti Transport/Nota BBM; dan
72. f.Bukti Penginapan.
  1. 13.Uang Transport Dalam Rangka Sosialisasi/Bimbingan Teknis
73. a.Kelengkapan Penyelenggaran meliputi: 1) Undangan; 2) Tanda Terima Uang; 3) Daftar Hadir; 4) Bukti Setoran Pajak; dan 5) Laporan Yang Ditandatangani Oleh Ketua Pelaksana/Penyelenggara.
74. b.Kelengkapan Peserta meliputi: 1) Undangan; 2) Tanda Terima Uang; 3) Bukti Setoran Pajak; dan 4) Laporan yang ditandatangani oleh yang ditugaskan. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). SEKDA ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA KEPALA DISPERMADES KABAG PEMERINTAHAN KABAG HUKUM
  1. 14.Pembayaran Sewa
75. a.Kwitansi Pembayaran seperti sewa soundsystem, tratag, meja/kursi, sewa kendaraan, dan lain-lain/tanpa batas minimal, dikenakan PPh 23 tarif 2% untuk penyedia jasa ber NPWP atau 4% untuk penyedia jasa tidak ber NPWP dan atau PPn tarif 10% untuk nilai sewa diatas Rp1.000.000,00; dan
76. b.Bukti setoran pajak, sewa gedung/tanah/bangunan, dikenakan PPh pasal 4
(2)tarif 10% dari Daftar Pengenaan Pajak (DPP) dan PPn tarif 10% untuk nilai kontrak diatas Rp1.000.000,00 BUPATI MAGELANG, ttd GRENGSENG PAMUJISalinan ses B uai dengan aslinya KEPALA AGIAN HUKUM, RATNA YULIANTY, S.H.,M.H. ${ttd_pengirim} Pembina Tingkat I NIP. 196807301997032003 ${ttd} Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…