DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Magelang Nomor 62 Tahun 2025

Nomor: 62
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Yang Meliputi Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi, Susunan Organisasi, Kelompok Jabatan Fungsional, Tata Kerja, Kepegawaian, Ketentuan Peralihan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); SALINAN Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6.Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 122); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Magelang.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
7.Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan sub fungsi pengelolaan pendapatan.
8.Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang.
9.Sekretariat adalah Sekretariat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang.
10.Sekretaris adalah Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang.
11.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
12.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi.
13.Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
14.Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah jenjang paling rendah setara eselon II.
15.Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan pembangunan.
16.Jabatan Administrator adalah jabatan administrasi pada instansi pemerintah jenjang paling tinggi setara jabatan struktural eselon III.
17.Jabatan Pengawas adalah jabatan administrasi pada instansi pemerintah jenjang menengah setara jabatan struktural eselon IV.
18.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
19.Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang fungsional yang terbagi kelompok sesuai keahliannya.
20.Pejabat Fungsional adalah pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
21.Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai ASN yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)Badan merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan sub fungsi pengelolaan pendapatan. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
(2)Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Badan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan sub fungsi pengelolaan pendapatan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan kebijakan bidang perencanaan, pelaporan, pendataan, penetapan, pelayanan, penagihan pendapatan, pengawasan dan penyelesaian keberatan dan kesekretariatan;
b.pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang perencanaan, pelaporan, pendataan, penetapan, pelayanan, penagihan pendapatan, pengawasan dan penyelesaian keberatan;
c.pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan, pelaporan, pendataan, penetapan, pelayanan, penagihan pendapatan, pengawasan dan penyelesaian keberatan;
d.pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah dan pelayanan sub fungsi pendapatan;
e.pelaksanaan administrasi bidang perencanaan, pelaporan, pendataan, penetapan, pelayanan, penagihan pendapatan, pengawasan dan penyelesaian keberatan;
f.pelaksanaan fungsi kesekretariatan Badan;
g.pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah bidang perencanaan, pelaporan, pendataan, penetapan, pelayanan, penagihan pendapatan, pengawasan dan penyelesaian keberatan;
h.pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang keuangan perencanaan, pelaporan, pendataan, penetapan, pelayanan, penagihan pendapatan, pengawasan dan penyelesaian keberatan; dan
i.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1)Susunan organisasi Badan meliputi:
1. a.Kepala Badan; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
2. b.Sekretariat, membawahi:
  1. 1.subbagian program dan keuangan; dan
  2. 2.subbagian umum dan kepegawaian.
3. c.bidang perencanaan dan pelaporan pendapatan, membawahi:
  1. 1.subbidang perencanaan dan analisis pendapatan; dan
  2. 2.subbidang evaluasi dan pelaporan pendapatan.
4. d.bidang pendataan, penetapan, dan pelayanan pendapatan, membawahi:
  1. 1.subbidang pendataan pendapatan; dan
  2. 2.subbidang penetapan dan pelayanan pendapatan.
5. e.bidang penagihan, pengawasan dan penyelesaian keberatan, membawahi:
  1. 1.subbidang penagihan pendapatan; dan
  2. 2.subbidang pengawasan dan penyelesaian keberatan.
6. f.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan susunan organisasi Badan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a bertugas memimpin penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan.

Pasal 7

(1)Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang kesekretariatan meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, pengelolaan barang milik Daerah, kerumahtanggaan, kelembagaan, ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, kerjasama, hukum, perpustakaan, kearsipan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Badan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
(3)Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
1. a.pengoordinasian perumusan rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran Badan;
2. b.pengoordinasian perumusan konsep kebijakan Daerah dalam pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan pada sub fungsi pendapatan;
3. c.perumusan konsep pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis bidang kesekretariatan; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
4. d.pelaksanaan pelayanan umum bidang perencanaan, pendataan, penetapan, pelayanan, penagihan pendapatan, sengketa pajak;
5. e.pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan bidang perumusan rencana kerja, program, kegiatan, dan anggaran;
6. f.pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan bidang pemantauan, evaluasi, pelaporan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran;
7. g.pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan bidang penatausahaan keuangan;
8. h.pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan bidang kepegawaian, ketatausahaan, pengelolaan barang milik Daerah, kerumahtanggaan, kelembagaan, ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, kerjasama, hukum, perpustakaan, dan kearsipan;
9. i.pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan, dan pengelolaan barang milik Daerah;
10. j.pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
11. k.pelaksanaan pengelolaan administrasi, data, informasi dan publikasi bidang kesekretariatan;
12. l.pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan gedung yang bersifat sederhana dan pembangunan dan pemeliharaan gedung yang sumberdananya berasal dari jenjang pemerintah yang lebih tinggi dan/atau dari pihak ketiga;
13. m.fasilitasi pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada Badan;
14. n.pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Sekretariat;
15. o.pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan tugas Sekretariat; dan
16. p.pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

(1)Subbagian program dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1 dipimpin oleh kepala subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(2)Subbagian program dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang perencanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan bidang penatausahaan keuangan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Badan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pasal 9

(1)Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 2 dipimpin oleh kepala subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(2)Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang kepegawaian, ketatausahaan, pengelolaan barang milik Daerah, kerumahtanggaan, kelembagaan, ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, kerjasama, hukum, perpustakaan, dan kearsipan Badan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 10

(1)Bidang perencanaan dan pelaporan pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dipimpin oleh kepala bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
(2)Bidang perencanaan dan pelaporan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pembinaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang perencanaan dan pelaporan pendapatan, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Badan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
(3)Bidang perencanaan dan pelaporan pendapatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan rencana kerja, program, kegiatan, dan anggaran bidang perencanaan dan pelaporan pendapatan;
2. b.perumusan konsep kebijakan Daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang perencanaan dan pelaporan pendapatan;
3. c.pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pelaporan pendapatan;
4. d.pengelolaan sistem informasi perencanaan dan pelaporan pendapatan;
5. e.pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan bidang perencanaan dan pelaporan pendapatan;
6. f.pelaksanaan pengelolaan administrasi, data, dan informasi di bidang perencanaan dan pelaporan pendapatan;
7. g.pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada Badan di bidang perencanaan dan pelaporan pendapatan;
8. h.pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum bidang perencanaan dan pelaporan pendapatan;
9. i.pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan dan pelaporan pendapatan; dan
10. j.pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pasal 11

(1)Subbidang perencanaan dan analisis pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c angka 1 dipimpin oleh kepala subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang perencanaan dan pelaporan pendapatan.
(2)Subbidang perencanaan dan analisis pendapatan sebagaimana dimaksud ayat (1) melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang perencanaan dan pelaporan pendapatan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Badan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…