DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2026

Nomor: 8
Tahun: 2026
Ditetapkan: 4 Juni 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penganggaran Bantuan Keuangan Khusus Pilkades, Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Pilkades, Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan, Pelaporan, Sisa Dana Bantuan Keuangan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka pembiayaan Pemilihan Kepala Desa guna menjamin pelaksanaan demokrasi yang langsung, jujur, dan adil di tingkat desa, perlu memberikan bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Desa untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak;
c.bahwa dalam rangka tertib administrasi, akuntabilitas, dan transparan dalam pemberian bantuan keuangan yang bersifat khusus untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak perlu mengatur pedoman pemberian bantuan keuangan yang bersifat khusus untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa serentak;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus k epada Pemerintah Desa untuk Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang -Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah -Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang -Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah -Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lemba ran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914); SALINAN Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 56);
8.Peraturan Bupati Magelang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 21) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 45 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 45); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Daerah adalah Kabupaten Magelang. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Magelang.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Camat adalah pimpinan kecamatan di Kabupaten Magelang.
7.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Magelang.
9.Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
10.Kepala Desa adalah Kepala Desa di Daerah.
11.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
12.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
15.Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Pilkades adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
16.Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus untuk Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak yang selanjutnya disebut Bantuan Keuangan Khusus Pilkades adalah bantuan kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari APBD yang peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
17.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
18.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
19.Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
20.Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
21.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis
22.Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
23.Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
24.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
25.Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.

BAB II

PENGANGGARAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PILKADES

Pasal 2

(1)Alokasi besaran Bantuan Keuangan Khusus Pilkades dihitung berdasarkan kebutuhan biaya penyelenggaraan Pilkades.
(2)Kebutuhan biaya penyelenggaraan Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.honorarium Panitia Pemilihan Desa;
2. b.pengadaan bilik suara;
3. c.pengadaan kotak suara;
4. d.belanja alat tulis kantor; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
5. e.belanja penggandaan;
6. f.belanja makan minum rapat;
7. g.biaya cetak spanduk antara lain visi misi calon Kepala Desa, foto dan nomor urut calon Kepala Desa, sosialisasi jadwal pemungutan suara;
8. h.biaya perjalanan dinas;
9. i.honorarium pengamanan; dan
10. j.kebutuhan saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara meliputi namun tidak terbatas pada sewa meja kursi, tenda/tratak, soundsystem, sarana transportasi distribusi perlengkapan pemungutan suara.
(3)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa menghitung kebutuhan biaya penyelenggaraan Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap Pemerintah Desa.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan kebutuhan biaya penyelenggaraan Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa tentang Petunjuk Teknis Penghitungan Kebutuhan Biaya Penyelenggaraan Pilkades.

Pasal 3

(1)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa menyusun rekapitulasi kebutuhan biaya penyelenggaraan Pilkades.
(2)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa menyampaikan rekapitulasi kebutuhan biaya penyelenggaraan Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui TAPD.
(3)TAPD memberikan pertimbangan atas kebutuhan biaya penyelenggaraan Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah yang dituangkan dalam daftar nominatif calon penerima Bantuan Keuangan Pilkades dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(4)TAPD menyampaikan Daftar Nominatif Calon Penerima Bantuan Keuangan Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)kepada Bupati.
(5)Bupati memberikan persetujuan atau penolakan atas daftar nominatif calon penerima Bantuan Keuangan Khusus Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(6)Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Bantuan Keuangan Khusus Pilkades dalam RKPD atau Perubahan RKPD. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pasal 4

(1)Bantuan Keuangan Khusus Pilkades dicantumkan dalam RKA/Perubahan RKA Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan sub fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah pada kelompok belanja transfer objek belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa subrincian objek belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa.
(2)RKA/Perubahan RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran Belanja Bantuan Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PILKADES

Pasal 5

Pelaksanaan anggaran Bantuan Keuangan berdasarkan atas DPA/Perubahan DPA Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan sub fungsi pengelolaan keuangan dan aset Daerah.

Pasal 6

(1)Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Bantuan Keuangan Khusus Pilkades berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD atau Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD atau Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD.
(2)Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat nama desa penerima dan besaran Bantuan Keuangan Khusus Pilkades.
(3)Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pencairan Bantuan Keuangan Khusus Pilkades.

Pasal 7

(1)Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Bantuan Keuangan Khusus Pilkades kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan sub fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah melalui:
1. a.Camat; dan
2. b.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
(2)Permohonan pencairan Bantuan Keuangan Khusus Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dan dilampiri dengan:
1. a.fotokopi buku Rekening Kas Desa;
2. b.kwitansi rangkap 4 (empat), 1 (satu) bemeterai cukup yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
3. c.rencana biaya Bantuan Keuangan Pilkades yang disusun oleh Panitia Pemilihan Desa diketahui Kepala Desa dan Camat;
4. d.surat pernyataan tanggung jawab mutlak oleh Kepala Desa bermeterai cukup dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
5. e.pakta integritas Kepala Desa dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(3)Camat melakukan verifikasi kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dinyatakan memenuhi syarat dituangkan dalam rekomendasi pencairan.
(5)Camat meneruskan berkas permohonan pencairan Bantuan Keuangan Khusus Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan sub fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dilampiri rekomendasi pencairan dari Camat dan rekapitulasi desa penerima dan besaran Bantuan Keuangan Khusus Pilkades.
(6)Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa melakukan verifikasi terhadap permohonan pencairan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
(7)Hasil verifikasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam rekomendasi pencairan.
(8)Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa meneruskan berkas permohonan pencairan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan sub fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
1. a.rekomendasi pencairan dari Camat;
2. b.rekomendasi pencairan dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
3. c.rekapitulasi daftar desa penerima bantuan keuangan; dan
4. d.Keputusan Bupati tentang Penerima Bantuan Keuangan Khusus Pilkades. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
(9)Dalam hal permohonan dan kelengkapan persyaratan sudah sesuai, Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan sub fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah mencairkan dana bantuan keuangan khusus dengan mekanisme pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum daerah ke Rekening Kas Desa penerima.
(10)Tata cara penatausahaan pencairan Bantuan Keuangan Khusus Pilkades dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah Pusat yang menetapkan penundaaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Bantuan Keuangan Khusus Pilkades tidak dicairkan.
(2)Bantuan Keuangan Khusus Pilkades yang tidak dicairkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan kembali pada tahun berikutnya setelah ada kebijakan dari Pemerintah Pusat untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 9

Penggunaan dana Bantuan Keuangan Khusus Pilkades harus sesuai dengan Kebutuhan biaya penyelenggaraan Pilkades sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 10

(1)Bantuan Keuangan Khusus Pilkades merupakan penerimaan Desa yang bersumber dari dana transfer Daerah yang dikelola dan dipertanggungjawabkan melalui APB Desa.
(2)Pengelolaan dan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…