DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Malaka Nomor 16 Tahun 2025

Nomor: 16
Tahun: 2025
Ditetapkan: 12 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Prinsip Pemberian TPP; Bab 3. Kriteria Pemberian TPP; Bab 4. Penetapan Besaran TPP; Bab 5. Penilaian Pemberian TPP; Bab 6. Ketentuan Lain-Lain; Bab 7. TPP Tambahan; Bab 8. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Pegawai Aparatur Sipil Negara secara berkeadilan dan untuk memacu produktivitas kinerja sesuai tanggungiawabnya, perlu memberikan tambahan penghasilan;
b.bahwa Peraturan Bupati Malaka 24 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malaka, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malaka;

1.Pasal 8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5396);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor / 4 1 . . . I I ' I I Menetapkan I I ' I 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Namor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2022 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Nomor 51);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2024 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Nomor 62); .. e .,. MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALAKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: I

4.Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.
5.Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Pih adalah pcjabat yang I melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara. • Basic Tambahan Penghasilan Pegawai adalah nilai rupiah yang diberikan I untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan , perundangan yang berlaku. Z, I Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara 1 sistematis dengan menggunakan kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan I terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilaijabatan dan kelas jabatan. w I 1 . I Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya 1 disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai 1 Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dangan Perjanjian Kerja (PPPK) di I lingkup Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. 2 . 1 Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang ASN.
3.Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan.
8.Kondisi . . . ' 8 . 1 Kondisi Kerja adalah pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang memiliki resiko tinggi meliputi pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular, bahan kimia berbahaya/radiasi, bahan redioaktif, pekerjaan yang beresiko dengan keselamatan kerja serta pekerjaan yang beresiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum.
9./Tingkat Kehadiran adalah jumlah kehadiran ASN dalam satu bulan yang , I cjisahkan oleh pejabat yang berwenang. l 10 Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. 1 1 , Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan II kinerja utama organisasi sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (Core Business) yang diemban. ; i
12.Indikator Kinerja Individu adalah ukuran keberhasilan yang • menggambarkan kinerja Pegawai berdasarkan tugas fungsi atau tugas jabatan sesuai tanggung jawab yang diberikan. ;
13.Capaian Kinerja adalah Realisasi kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam indikator kinerja. ; ' 14.Cuti di Luar Tanggungan Negara adalah cuti yang diberikan kepada ASN yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus menerus, karena alasan pribadi yang penting dan mendesak sehingga tidak bisa masuk kerja, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat l , giperpanjang paling lama 1 (satu) tahun. ,; : 1
15.Cuti Bersalin adalah cuti yang diberikan kepada ASN yang mengalami persalinan pertama, kedua, dan ketiga, dengan jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum persalinan dan 2 (dua) bulan sesudah persalinan 16 1 . Cuti Sakit adalah adalah cuti yang diberikan kepada ASN yang mengalami I sakit lebih dari 14 (empat belas) hari, dengan jangka waktu paling lama l (satu) tahun dan dapat ditambah paling lama 6 (enam) bulan.
17.Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah I yang dipimpinnya.
18.Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk I melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam mclaksanakan scbagian tugas dan fungsi Peranglat Dacrah.
19.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Kepala I Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Malaka yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
20.Pengclolaan Kcuangen Dacrah adalah rangkaian kcgiatan yang meliputi penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, pelaksanaan APBD, I Perubahan APBD, Pengelolaan Kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, . 1 pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah serta pengelolaan barang milik daerah.
21.Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS I I adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana. 2�. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah I dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD.
23.Daerah adalah Kabupaten Malaka.g/
24.Pemerintah . . . i I 24, Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malaka, 25, Bupati adalah Bupati Malaka.
26.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Malaka. 27,Rerangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka. . 28., Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Malaka. ;
29.Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan Betun yang selanjutnya disingkat RSUPP adalah Rumah Sakit Umum Penyangga Perbatasan Betun Kabupaten Malaka. .•
30.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malaka. ' ; � 11· �atuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Sapol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malaka. 'i • 32, egawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalgh Pegawai Negeri Sipil Daerah. ? 33, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja selanjutnya disingkat PPPK adalah Aparatur Sipil Negara di Daerah. j ' l ' '

Pasal 2

' PNS dan PPPK di lingkup Pemerintah Daerah selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan TPP setiap bulan.

BAB II

PRINSIP PEMBERIAN TPP

Pasal 3

Pombcrian TDD cn&unakan prinsip.

a.kepastian hukum; b.
c.I d. e I
f.: s l I I I i I a , I I I I akuntabel; proporsionalitas; efektif dan efisien; keadilan dan kesetaraan; kesejahteraan; dan optimalisasi.

BAB III

KRITERIA PEMBERIAN TPP

Pasal 4

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan berdasarkan kriteria:

a.beban Kerja;2/
b.kondisi...
b.kondisi kerja; , c. kelangkaan profesi; dan
d.pertimbangan objektif lainya.

(2), ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat menerima 'TPp lebih dari 1(satu) kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (). . 1

Pasal 5

TPP Berdasarkan Beban Kerja, Kondisi Kerja, Kelangkaan Profesi dan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a ,b, c dan d diberikan kepada: "

a.I 'Sekretaris Daerah kelas jabatan 15;
b.Inspektur Daerah kelas jabatan 14;
c.Asisten Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas/Kepala Badan/Kepala Satpol PP kelas jabatan 14;
d.Staf Ahli Bupati kelas jabatan 13;
e.Sekretaris Inspektorat kelas jabatan 12;
f.Kepala Bagian Sekretariat Daerah, Camat, Sekretaris Dinas/Sekretaris Badan/Sekretaris Satpol PP kelas jabatan 12; , , g. h. I. J. : m./ I Direktur RSUPP; Jabatan Fungsional Kesehatan pada RSUPP/Puskesmas kelas jabatan 12; ? ; Inspektur Pembantu pada Inspektorat kelas jabatan 1 1 ; Kepala Bagian Sekretariat DPRD; Kepala Bidang Dinas/J3adan/Satpol PP; Sekretaris Camat; Jabatan Fungsional pada Dinas /Badan kelas j abatan 1 1 ; Kepala Bagian pada RSUPP; Kepala Bidang Pada RSUPP; Jabatan Fungsional Kesehatan Pada RSUPP /Puskesmas kelas jabatan 1 1 ; Jabatan Fungsional pada Inspektorat/Kelas Jabatan 10 Jabatan Fungsional pada Dinas/Badan/Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD /Satpol PP /Kecamatan kelas jabatan 10; Jabatan Fungsional Kesehatan kelas jabatan 10 pada RSUPP Dan Puskesmas; I 1;· I Jabatan Struktural dan Fungsional kelas jabatan 9 pada Inspektorat; Jabatan Fungsional kelas jabatan 9 Pada Dinas/Badan/Sekretariat I Daerah/Sekretariat DPRD; Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Sub I Bidang Pada Dinas/Badan/Inspektorat/Sekretariat DPRD/Sekretariat Darah/Satpol PP;
p.Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi Pada RSUPP Jabatan Fungsional ' Kesehatan kelas jabatan 9 pada RSUPP dan Puskesmas;
q.PPPK Jabatan Fungsional Kesehatan pada RSUPP dan Puskesmas kelas jabatan 9;
r.Jabatan Fungsional kelas jabatan 8 pada Inspektorat;
s.Jabatan Fungsional kelas jabatan 8 pada Dinas/Badan/ Inspektorat/Sekretariat Daerah/Sekretariat DPRD /Satpol PP /Kecamatan, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi Pada Kecamatan;
t.PPPK Jabatan Fungsional Kelas Jabatan 8 pada Inspektorat Daerah; a/ ' J u. Jabatan ... I I I '
o.' Jabatan Fungsional kelas jabatan 8 Kesehatan Pada RSUPP Dan Puskesmas; Pada DPRD/ 8kelas jabatan Daerah/Sekretariat PPPK Jabatan Fungsional Dinas/ Badan/ lnspektorat/ Sekretariat Kecamatan; PPPK Jabatan Fungsional Kesehatan kelas jabatan 8 Pada RSUPP Dan Puskesmas; ' Jabatan Pelaksana Dan Jabatan Fungsional kelas jabatan 7 Pada Dinas/ Badan/Inspektorat/Sekretariat DPRD/Sekretariat Daerah/Satpo! PP/ Kecamatan; " Jabatan Pelaksana Dan Jabatan Fungsional Kesehatan kelas jabatan 7 Pada RSUPP Dan Puskesmas; j Jabatan Pelaksana Dan Jabatan Fungsional kelas jabatan 6 Pada Dinas / Badan/Inspektorat/Sekretariat DPRD/Sekretariat Daerah/Satpol PP/ Kecamatan; " Jabatan Pelaksana Dan Jabatan Fungsional Kesehatan kelas jabatan 6 Pada RSUPP Dan Puskesmas; aa. z. X. I I w . , y. u. I v. cc. I dd. I I ee. I I ff. I &g I PPPK Jabatan Jabatan Fungsional Kesehatan kelas jabatan 6 Pada RSUPP dan Puskesmas; PPPK Jabatan Fungsional kelas jabatan 6 pada Dinas/Badan/ Inspektorat/Sekretariat DPRD/Sekretariat Daerah/Satpo] PP/ Kecamatan; . . Jabatan Pelaksana Dan Jabatan Fungsional kelas jabatan 5 Pada Dinas / Badan/ Inspektorat/ Sekretariat DPRO/ Sekretariat Daer ah/ Satpol PP/Kecamatan; ; Jabatan Pelaksana Dan Jabatan Fungsional kelas jabatan 5 Pada RSUPP Dan Puskesmas; Jabatan Pelaksana kelas jabatan 4 pada Puskesmas; Jabatan Pelaksana kelas jabatan l Pada Dinas/Badan/Inspektorat/ Sekretariat DPRD /Sekretariat Daerah/Satpol PP /Kecamatan/RSUPP / Puskesmas.

(2)I
(3)I I , I

Pasal 6

Besaran alokasi TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah sebesar 5,40% dari besaran basic TPP dengan mcggunakan rumus sebagai berikut: TPP Behan Kerja = (5,40% x besaran basic TPP) Besaran alokasi TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah sebesar 25,19% dari besaran basic TPP dengan menggunakan rumus sebagai berikut: TPP Beban Kerja = (25,19% x besaran basicTPP) Besaran alokasi TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c adalah sebesar 22% dari besaran basic TPP dengan menggunakan rumus sebagai berikut: TPP Be ban Kerja = (22% x besaran basic TPP) Besaran alokasi TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d adalah sebesar 22,49% dari besaran basic TPP dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 2/ TPP Beban . . .

(5), I TPP Beban Kerja = (22,49% x besaran basicTPP) Besaran alokasi TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e adalah sebesar 27% dari besaran basic TPP dengan menggunakan rumus sebagai berikut: TPP Be ban Kerja = (27% x besaran basic TPP) basic TPP dimaksud Besaran alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja sebagajmana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f adalah sebesar 25,60% dari besaran basic TPP dengan menggunakan rumus sebagai berikut: ; TPP Be ban Kerja = (25,60% x besaran basic TPP) I I ( 7 ) ' B e s ar an alokasi TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g adalah sebesar 4,21% dari besaran basic TPP dengan menggunakan rumus sebagai berikut: ' • I TPP Beban Kerja = (4,21% x besaran basicTPP)
(8)Besaran alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja sebagajmana dalam Pasal 5 huruf h adalah sebesar 28,70% (dari besaran dengan menggunakan rumus sebagai berikut: ? TPP Beban Kerja = (28,70% x besaran basicTPP)
(6)I (o) i ( 111
(9)I Besaran alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja sebagajmana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i adalah sebesar 27% dari besaran basic TPP dengan menggunakan rumus sebagai berikut: ?: TPP Beban Kerja = (27% x besaran basic TPP) Besaran alokasi TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 hurufj adalah sebesar 4,95% dari besaran basic TPP dengan menggunakan rumus sebagai berikut: ' ' TPP Beban Kerja = (4,95% x besaran basicTPP) Besaran alokasi TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k adalah sebesar 26,40% dari besaran basic TPP dengan menggunakan rumus sebagai berikut: TPP Beban Kerja = (26,40% x besaran basic TPP
(12)Besaran alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 hurufl adalah sebesar 25,54% dari besaran basicTPP dengan I menggunakan rumus sebagai berikut: TPP Be ban Kerja = (25,54% x besaran basic TPP)
(13)Besaran alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud I dalam Pasal 5 hurufm adalah sebesar 4,95% dari besaran basic TPP dengan I menggunakan rumus sebagai berikut: TPP Beban Kerja = (4,95% x besaran basicTPP) ' I (141 Besaran alokasi TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf n adalah sebesar 28,80% dari besaran basic TPP dengan menggunakan rumus sebagai berikut: TPP Beban Kerja = (28,80% x besaran basic TPP) Besaran alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf o adalah sebesar 28,15% dari besaran basic TPP dengan menggunakan rumus sebagai berikut: a/ I I I TPP Beban . . . TPP Beban Kerja = (28,15% x besaran basicTPP)
(16)!' Besaran alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf p adalah sebesar 4% dari besaran basic TPP dengan menggunakan rumus sebagai berikut: TPP Be ban Kerja = (4% x besaran basic TPP)
(17)1' 1;3esaran alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf q adalah sebesar 3,92% dari besaran basic TPP dengan menggunakan rumus sebagai berikut: i ' TPP Beban Kerja = (3,92% x besaran basic TPP ?
(18)Besaran alokasi TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud I dalam Pasal 5 huruf r adalah sebesar 32,90% dari besaran basic TPP dengan menggunakan rumus sebagai berikut: ' ' ' TpP Beban Kerja = (32,90% x besaran basic TPP) '
(19)Besaran alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud 1 dalam Pasal 5 huruf s adalah sebesar _32,40% dari besaran basic TPP dengan menggunakan rumus sebagai berikut: · " • TPP Beban Kerja = (32,40% x besaran basic TPP)
(20)Besaran alokasi TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud ' . dalam Pasal 5 huruf t adalah sebesar 15,79% dari besaran basic TPP % dengan menggunakan rumus sebagai berikut: ' ' TPP Beban Kerja = (15,79% x besaran basicTPP) ·. (2lj Besaran alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja scbagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf u adalah sebesar 4,40% dari besaran basic TPP dengan menggunakan rumus sebagai berikut: : ' TFF Debau eIJa - (+,+0% x Desaran Dasc IP)
(22)i
(23)I 2s I ' s I I I I I Besaran alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf v adalah sebesar 15,55% dari besaran basic TPP dengan menggunakan rumus sebagai berikut: TPP Beban Kerja = (15,55% x besaran basic TPP) Besaran alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Paoal S huruf w adalah scbcoar 4,019% dari bcsaren base 'T'pp dcngan menggunakan rumus sebagai berikut: TPP Beban Kerja = (4,31% x besaran basicTPP) Besaran alokasi TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf x adalah sebesar 27,30% dari besaran basic TPP dengan menggunakan rumus sebagai berikut: TDD Beban Kerja = (27,30% besaran basic TDD) Besaran alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 hurufy adalah sebesar 4,50% dari besaran basicTPP dengan menggunakan rumus sebagai berikut: TPP Be ban Kerja = (4,50% x besaran basic TPP) Besaran alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf z adalah sebesar 27% dari besaran basic TPP dengan menggunakan rumus sebagai berikut: TPP Beban Kerja = (27% x besaran basic TPP) a/
(27)Besaran ...
(2p)I Besaran alokasi TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud 1 dalam Pasal 5 huruf aa adalah sebesar 4,73% dari besaran basic TPP I dengan menggunakan rumus sebagai berikut: , TPP Beban Kerja = (4,73% x besaran basicTPP) I •• '
(27)' Besaran alokasi TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud , dalam Pasal 5 huruf bb adalah sebesar 4,63% dari besaran basic TPP ! 4 . dengan menggunakan rumus sebagai berikut: i ° TPP Beban Kerja = (4,63% x besaran basic TPP]
(28), Besaran alokasi TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf cc adalah sebesar 12,96% dari besaran basic TPP dengan menggunakan rumus sebagai berikut: j ' TPP Beban Kerja = (12,96% x besaran basic TPP) ' ' I '
(29)Besaran alokasi TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf dd adalah sebesar 26,40% dari besaran basic TPP dengan menggunakan rumus sebagai berikut: TPP Beban Kerja = (26,40% x besaran basic TPP)
(30)1 �esaran alokasi TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf ee adalah sebesar 5,20% dari bsaran basic TPP dengan menggunakan rumus sebagai berikut: i " TPP Beban Kerja = (5,20% x hesaran basic TPP) , · (31 1 �esaran alokasi TPP berdasarkan heban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf ff adalah sebesar 8,50% dari besaran basic TPP dengan mnenggunakan rumus sebagai berikut: : TPP Beban Kerja = (8,50% besaran basic TPP)
(32)Besaran alokasi TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud I dalam Pasal 5 huruf gg adalah sebesar 55,70% dari besaran basic TPP dengan menggunakan rumus sebagai herikut: I TPP Beban Kerja = (55,70% x besaran basicTPP) I Pasal 7 Set'n TPP berdasarkan kondisi kerja, ASN pada RSUPP dan Puskesmas yang be gas sebagai fungsional tenaga kesehatanjuga dapat menerima penghasilan lai sesuai tugas pokok dan fungsi tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. I ] Pasal 8 TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1)huruf c diberikan kepada Sekretaris Daerah sebesar 21,67% dari besaran basic TPP dengan menggunakan rumus: TPI Kelangkaan Profesi = (21, 6 7% x be saran basic TPP)

Pasal 9

(1)TPP tidak diberikan kepada ASN yang:
1. a.diperbantukan/ dipekerjakan pada instansi lain;
2. b.ditugaskan sebagai kepala sekolah dan guru;at I I
3. c.nyata . . . tugas belajar atau izin belajar; sedang menjalani cuti besar atau cuti di luar tanggungan negara; atau sedang menjalani masa bebas tugas untuk masa persiapan pensiun; Pegawai dengan status titipan; ' I f- nyata-nyata tidak melaksanakan tugas/jabatan/ pekerjaan tertentu pada Pemerintah Daerah berdasarkan pernyataan dari atasan 1 langsungnya;
4. d.diberhentikan sementara dari jabatan karena ditahan oleh pihak yang berwajib sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. e.diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian serta tidak diizinkan masuk bekerja atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara; ' r. I
6. g.dibebaskan dari jabatan organiknya; h. ' J.
7. k.Pegawai aktif yang tidak pernah masuk bekerja; I. Pejabat Eselon II, Eselon III dan Pejabat Pengelola Keuangan (Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pembantu Pengeluaran, PPK SKPD, KPA, dan PA) yang belum Melaporkan LHKPN; ;
8. m.ASN pada Organisasi Perangkat Daerah yang belum memiliki Standard I Pelayanan Publik yang dikukuhkan dengan SK Pimpinan OPD.
(2)TPP bagi ASN pindahan dari instansi/daerah lain diberikankepada yang bersangkutan pada tahun anggaran berikutnya sepanjang sudah �ggarkan dalam belanja gaji. ; ·

Pasal 10

a.kelas jabatan;
b.indeks kapasitas fiskal daerah;
c.indeks kemahalan konstruksi; dan f · indeks penyelenggaraan pemerintah daerah.

(2)Besaran TPP yang diberikan oleh pemerintah daerah diperoleh menggunakan rumus: (Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (Indeks kemahalan Konstruksi) x (indeks penyelenggaraan pemerintah daerah).
(3)Besaran TPP per kelas jabatan scbagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari reraturan Bupati ini. 2/ BAB V . . . I I I I BABV PENILAIAN PEMBERIAN TPP
(1)Pembayaran TPP setiap bulan dinilai berdasarkan produktifitas kerja dan disiplin kerja. .
(2)Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar berdasarkan pada:
1. a.penilaian produktifitas kerja sebesar 70% dari besaran TPP yang diterima 1 ASN; dan . I •,
2. b.penilaian disiplin kerja sebesar 30% dari besaran TPP yang diterima ASN.
(3)Penilaian produktifitas kerja dilakukan berdasarkan capaian pelaksanaan tugas sesuai uraian tugas jabatan/kinerja proses bulanan.
(4)Penilaian disiplin kerja berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai pada saat masuk kerja dan pulang kerja.
(5)Uraian tugas jabatan/kinerja proses bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus selaras dengan indikator kinerja utama/indikator kinerja individu atasan langsung secara berjenjang sesuai dengan jabatannya, untuk mencapai output/outcome. ; ' I ' I I (l) Produktifitas kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 1 ayat (1) dihitung berdasarkan capaian indikator kinerja proses dan dikategorikan sebagai berikut: I a. t- c. I
1. d.<20% kategori Kurang dan dihitung 0%. I .
(2)Capaian indikator kinerja proses sebagaimana dimaksud pada avat (1) divalidasi oleh atasan langsung serta diinput melalui sistem e-Kinerja setiap tanggal 25 (dua puluh lima) bulan berkenaan sampai dengan tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
(3)Ketentuan valiadasi oleh atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat ' ) dikecualikan bagi capaian kinerja individu Sekretaris Daerah, Asisten, taf Ahli, Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur, Sekretaris DPRD, Kepala agian Setda dan Camat.g/ Pasal 13 . . .

BAB IV

PENETAPAN BESARAN TPP I I I (I) Penetapan besaran TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut:

Pasal 12

>20% sampai dengan 40% kategori Sedang dan dihitung 50%; dan >50% kategori Baik dan dihitung 100%; >40% sampai dengan 50% kategori Cukup dan dihitung 75%; Apabila sistem e-Kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) belum digunakan maka laporan produktifitas kerja dibuatkan dalam bentuk SKP Bulanan secara manual. ' I I Pasal 14 (I) Disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 ayat (]) ditentukan berdasarkan indikator kehadiran ASN, meliputi:

a.terlambat masuk bekerja;
b.pulang sebelum waktunya; dan
c.tidak masuk bekerja; , () Pencatatan kehadiran ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan absensi yang berbasis elektronik. · . I ,

(3)Apabila absensi yang berbasis elektronik sebagimana dimaksud pada ayat [(2) belum tersedia, maka pencatatan dilakukan dengan format daftar hadir secara manual. I • • •
(4)Dalam melakukan penghitungan tingkat kehadiran, dinas luar dan sakit yang dibuktikan dengan surat tugas dan surat keterangan sakit dari dokter, dihitung sebagai masuk bekerja. ' ; '
(5)Penghitungan tingkat kehadiran ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 15

ASN yang terlambat datang dan/atau pulang mendahului 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan kurang dari 6 1 (enam puluh satu) menit dikenakan pengurangan tingkat kehadiran sebesar 1 % x jumlah hari keterlambatan dan/atau pulang mendahului;

d.ASN yang terlambat datang dan/atau pulang mendahului 6 1 (enam puluh satu menit) sampai dengan kurang dari 91 (sembilan puluh satu) .i{ I I I I I

(1)Penghitungan tingkat kehadiran dilakukan dengan rumus sesuai dengan indikator kehadiran, sebagai berikut:
1. a.ASN yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan: I 1) QGbeoo.r JO/o (tigo. poroon) untul tiap l (<>a.tu) hari lid<>k ma<:>uk kcrja, dan 2) paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
2. b.ASN yang terlambat datang 1 (satu) menit sampai dengan kurang dari 3 1 I I (tiga puluh satu) menit atau pulang mendahului 1 (satu) menit sampai , dengan kurang dari 3 1 (tiga puluh satu) menit dikenakan pengurangan I tingkat kehadiran sebesar 0,5% x jumlah hari keterlambatan dan/atau pulang mendahului; % I
3. c.menit... menit dikenakan pengurangan tingkat kehadiran sebesar 1,25% x jumlah hari keterlambatan dan/atau pulang mendahului;
4. e.ASN yang terlambat datang dan/atau pulang sama dengan atau lebih dari 9 1 (sembilan puluh satu) menit atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja atau daftar hadir pulang kerja dikenakan pengurangan tingkat kehadiran sebesar 1,5% x jumlah hari keterlambatan dan/atau pulang mendahului; : • I f ASN yang tidak mengikuti ape! pada hari Senin dan Upacara pada hari kerja dikenakan pengurangan tingkat kehadiran sebesar 2% kecuali bagi I ASN yang tidak mengikuti ape! dan upacara dengan alas;n yang sah; dan
5. g.ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan secara terus-menerus pada hari kerja yang ditetapkan pada bulan berkenaan, maka tingkat kehadiran dianggap nol. h
(2)Pengurangan tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan tingkat ketidakhadiran ASN. ' . . \

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…