DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Malaka Nomor 17A Tahun 2025

Nomor: 17A
Tahun: 2025
Ditetapkan: 22 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Malaka

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. LRA; Bab 3. Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5396);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 202%? 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapaan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2025 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Nomor 64); MEMUTUSKAN: Mengingat PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PENJABARAN ANGGARANPERTANGGUNGJAWABAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
2.Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi Pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/(defisit)-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
3.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.
4.Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/ (defisit) operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
5.Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/(defisit)-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
6.Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal terent # tertentu.
7.Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
8.Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.
9.Sisa Lebih Pembiayaan selanjutnya disingkat SILPA adalah Selisih Jebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBD selama 1 (satu) periode pelaporan;
10.Daerah adalah Kabupaten Malaka.
11.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka.
12.Bupati adalah Bupati Malaka. Umum Pasal 2 LRA tahun anggaran 2024 terdiri dari:

a.Pendapatan Daerah;
b.Belanja Daerah; dan
c.Pembiayaan.

BAB II

LRA

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari:

a.PAD sebesar Rp39.875.334.328,69 (tiga puluh sembilan miliar delapan ratus tujuh puluh limajuta tiga ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah enam puluh sembilan sen);
b.pendapatan transfer/dana perimbangan sebesar Rp819.644.433.814,00 (delapan ratus sembilan betas miliar enam ratus empat puluh empat juta empat ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus empat belas rupiah); dan
c.lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp9.l76.698.051,00 (sembilan miliar seratus tujuh puluh enam juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu f lima ... lima puluh satu rupiah), sehingga jumlah Pendapatan Daerah menjadi sebesar Rp868.696.466. 193,69 (delapan ratus enam puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh enam juta empat ratus enam puluh enam ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah enam puluh sembilan sen).

Pasal 4

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari:

a.belanja operasi;
b.belanja modal;
c.belanja tidak terduga; dan
d.belanja transfer.

Pasal 5

Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri dari:

a.belanja pegawai sebesar Rp319.368.387.850,40 (tiga ratus sembilan belas miliar tiga ratus enam puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah empat puluh sen);
b.belanja barang dan jasa sebesar Rp22 l.126.050. 734,80 (dua ratus dua puluh satu miliar seratus dua puluh enam juta lima puluh ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah delapan puluh sen);
c.belanja hi bah sebesar Rp63.38 l.167 .592,00 (enam puluh tiga miliar tiga ratus delapan puluh satu juta seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah); dan
d.belanja bantuan sosial sebesar Rpl.790.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah), sehingga jumlah belanja operasi menjadi sebesar Rp605.665.606. l 77,20 (enam ratus lima miliar enam ratus enam puluh lima juta enam ratus enam ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah dua puluh sen).

Pasal 6

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri dari:

a.belanja peralatan dan mesin sebesar Rpll.611.485.314,14 (sebelas miliar enam ratus sebelas juta empat ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus empat belas rupiah empat belas sen);
b.belanja gedung dan bangunan sebesar Rp60.852.302.331,00 (enam puluh miliar delapan ratus lima puluh dua juta tiga ratus dua ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah);
c.belanja jalan, irigasi, dan jaringan sebesar Rp77.765.741.739,00 (tujuh puluh tujuh miliar tujuh ratus enam puluh lima juta tujuh ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah); dan
d.belanja aset tetap lainnya sebesar Rp376.673.500,00 (tiga ratus tujuh puluh enam juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah), sehinggajumlah belanja modal menjadi sebesar Rp150.606.202.884,14 (seratus lima puluh miliar enam ratus enam juta dua ratus dua ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah empat belas sen).

Pasal 7

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c sebesar Rpl.391.870.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

a.belanja bagi hasil sebesar Rp1.023.558.500,00 (satu miliar dua puluh tiga juta lima ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah); dan
b.belanja bantuan keuangan sebesar Rp164.134.685.300,00 (seratus enam puluh empat miliar seratus tiga puluh empatjuta enam ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus rupiah), sehinggajumlah belanja transfer menjadi Rp165.158.243.800,00 (seratus enam puluh lima miliar seratus lima puluh delapan juta dua ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus rupiah). ' Paragraf'...

Pasal 9

Jumlah Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 sebesar Rp922.821.922.861,34 (sembilan ratus dua puluh dua miliar delapan ratus dua puluh satu juta sembilan ratus dua puluh dua ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah tiga puluh empat sen).

Pasal 10

(1)Surplus/(Defisit) merupakan selisih antara jumlah Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan jumlah Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
(2)Selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah (defisit) sebesar Rp(54.125.456.667,65) (minus lima puluh empat miliar seratus dua puluh lima juta em pat ratus lima puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah enam puluh lima sen).

Pasal 11

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri dari:
1. a.penerimaan sebesar Rp60.373.010.350,56 (enam puluh miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta sepuluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah lima puluh enam sen); dan
2. b.pengeluaran sebesar Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(2)Selisih penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pembiayaan bersih sebesar Rp59.373.010.350,56 (lima puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta sepuluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah lima puluh enam sen).

Pasal 12

(1)Sisa lebih pembiayaan anggaran merupakanjumlah antara Surplus/ (Defisit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dengan pembiayaan bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
(2)Sisa lebih pembiayaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp5.247.553.682,91 (lima miliar dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah sembilan puluh satu sen).

Pasal 13

(1)Ketentuan mengenai ringkasan LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 12 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2)Ketentuan mengenai penjabaran LRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…