DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Malaka Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 13 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Malaka Nomor 8 Tahun 2020 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Tambahan Tunjangan Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Insentif Bagi Lembaga Kemasyarakatan Desa, Kader Pembangunan Desa dan Lembaga Adat Desa di Kabupaten Malaka

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyetaraan penghasilan tetap, tunjangan, insentif dan penghasilan lain yang sah dilaksanakan sebagai tindak lanjut penetapan Peraturan Bupati Malaka Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malaka Tahun Anggaran a8 s ( Dipindai dengan Cam Scanner
c.bahwa . . .
c.bahwa untuk memberi kepastian hukum terhadap penyetaraan penghasilan tetap, tunjangan, insentif dan penghasilan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka perlu dilakukan penyesuaian atas lampiran Peraturan Bupati Malaka Nomor 8 Tahun 2020 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Insentif bagi Lembaga Kemasyarakatan Desa, Kader Pembangunan Desa dan Lembaga Adat Desa di Kabupaten Malaka;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Alas Peraturan Bupati Mataka Nomor 8 Tahun 2020 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Sadan Permusyawaratan Desa, Insentif bagi Lembaga Kemasyarakatan Desa, Kader Pembangunan Desa dan Lembaga Adat Desa di Kabupaten Malaka; Undang ... 1 . Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5396);

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 T�g Cipta Kerja Menjadi Undang- r Mengingat Dipindai dengan Cam Scanner Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6 1 1 ) ;
6.Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2024 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Nomor 62);
7.Peraturan Bupati Malaka Nomor Nomor 8 Tahun 2020 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Insentif bagi Lembaga Kemasyarakatan Desa, Kader Pembangunan Desa dan Lembaga Adat Desa di Kabupaten Malaka (Berita Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2020 Nomor 08) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Malaka Nomor I Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Malaka Nomor 8 Tahun 2020 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Sadan Permusyawaratan Desa, Insentif bagi Lembaga Kemasyarakatan Desa, Kader Pembangunan Desa dan Lembaga Adat Desa di Kabupaten Malaka (Serita Daerah Kabupaten Malakrahun 2024 Nomor 01); o/
8.Pera tu ran . . . K Dipindai dengan Cam Scanner
8.Peraturan Bupati Malaka Nomor 4 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2025 (Derita Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2024 Nomor 4 1 ) . MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI MALAKA NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN TAMBAHAN TUNJANGAN BAGI KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN INSENTIF BAGI LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA, KADER PEMBANGUNAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA DI KABUPATEN MALAKA. Pasal I Ketentuan dalam Peraturan Bupati Malaka Nomor Nomor 8Tahun 2020 tentang Besa.ran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Insentif bagi Lembaga Kemasyarakatan Desa, Kader Pembangunan Desa dan Lembaga Adat Desa di Kabupaten Malaka (Berita Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2020 Nomor 08) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Malaka Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubaban Kedua Atas Peraturan Bupati Malaka Nomor 8 Tahun 2020 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, lnsentif bagi Lernbaga Kernasyarakatan Desa, Kader Pembangunan Desa dan Lembaga Adat Desa di Kabupaten Malaka (Berita Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2024 Nomor 01), diubah sebagai berikut: Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Tunjangan Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa, Tambahan Tunjangan Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan lnsentif Lembaga Kemasyarakatan Desa, Kader Pembangunan Desa dan Lembaga Adat Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bup�. o/ Pasal ... Dipindai dengan Cam Scanner Pana! II Permtumn Bupnti ini mulni bcrlnku pndn tanpgnl dlundangknn. gar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pcngundangan Peraturan Bup:,ti ini clcngnn pcncmpntnnn}'R dolnm Dcriln Dncmh Knbupnlcn Malaka. r I Diundangkan di Betun pada tangga) 13 Maret 2025 KABUPATEN MALAKA, RABU {ATEN MALAKA TAHUN 2025 NOMOR 03 ( Dipindai dengan CamScanner Dipindai dengan CamScanner LA A PATAM UATT MALAMA root$ fAf0 $02 TA6 AMA RT6A ATAM P#RATRAM Mu4TT AtAA OOR $ $AUK $0 TAG AAA PoALA fTA, AAA BA TANANA fUAJA6A AO PALA DA, PAO#At pMA4, Ab4 RvAAATA btA, fr At LAMA0A NAST'ARANA TA OMA, ADM# PSArOURA DMSA DA LtAo ADAY DSA M #APAT MALAA r f%.le.l. fl. Pg • fl ff tel fr.tu le he.de ht• ft fp hot (tj - - (tut»l (pl ff ff (p) PD D 0pl 0pl I AF PALA D4 2 2 50 000 1 500000 225 000 2 rAAT A£PALA DES4 (PN9 I 500 000 225 000 J SFARTARI DES4 PN9 200 000 • FAETARIS DES4A NON PNS 2000 000 200000 $ PRAGAAT DESA (EPALA 175 000 Et'S4DAN£PALA SEAS 1 00000o 6 PERAGAAT DESA (AEPALA [pestN 750 000 7 AETUA BADAN PERUSY A'ARATAN DESA (9pp¥ II00.000 • AIL AETUA DID 450 000 9 SEARETARIS BPD 400000 10 AGGOTA BPD 350.000 II RLAUN TETANGGA (RT 50 000 2 RULN 'ARGA (R) 175 000 13 PERL DUGAN MASYARALAT (LNA44e 100.000 4 LEMBAGA ADAT DES (LAD) 100 000 15 LE MBAGA PEMBERDAYAAN MASYARA#AT LPn · AETUA 125.000 - SEARETAR1IS 100.000 · BENDAHARA 75.000 • ANGGOTA 50.000 16 KADER PENBERDAYAAN 100.000 MASYARAKAT DESA (KP\MDI 7 ADER TENIS DESA (TD) 100 000 18 ADER PEAMBAGUNAN 250.000 UANUSIA [PM) 19 TIM PENGURUS POSYANDU DFA - KETUA 500.000 • SEARETARIS 400 000 - BENDAHARA 350.000 - KETUA BIDANG 300.000 AGGOTA 250.000 20 BIDAN DESA L.000 000 21 AHL GIZI DESA 1.000.000 22 TUTOR/GURU/PENGELOLA PAUI 750.000 22 OPERATOR t IM.COO.GOO <1 '�' DU TIM. !I) ! , , _ r' - . · �., �-, '·' . ·3 ' z 'z ' . s re is s6 e a ; toe < Dipindai dengan CamScanner K Dipindai dengan Cam Scanner

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Malaka Nomor 3 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2024

Peraturan Bupati Malaka Nomor 8 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2024

Peraturan Bupati Malaka Nomor 8 Tahun 2020