Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1 . Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah minimal sebesar 10% (sepuluh per seratus} dari dana perimbangan setelah dikurangi dana alokasi khusus yang diperuntukkan bagi Desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
2.Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
3.Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
4.Alokasi Dasar adalah alokasi minimal ADD yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari ADD yang dibagi dengan jumlah Desa di Kabupaten Malaka.
5.Alokasi Penghasilan Tetap dan Tunjangan adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa, tunjangan dan kepala Desa dan penjabat kepala Desa, penghasilan tetap sekretaris Desa non pegawai negeri sipil, penghasilan tetap kepala seksi dan kepala urusan desa, penghasilan tetap kepala dusun untuk pendanaan selama 12 bulan.
6.Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, jumlah penduduk miskin Desa, luas wilayah Desa, dan indeks kesulitan geografis Desa setiap Desa di Kabupaten Malaka.
7.Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
8.Pembulatan adalah proses mempersingkat atau menyederhanakan suatu angka atau nilai uang dengan melakukan pembulatan ke atas atau ke bawah.
9.Jumlah penduduk Desa adalah jumlah penduduk Desa yang ditetapkan oleh Pemerintah.
10.Jumlah penduduk miskin Desa adalah jumlah penduduk miskin Desa yang ditetapkan oleh Pemerintah. J 1 1. Luas ...
g Dipindai dengan Cam Scanner 1 1 . Luas wilayah Desa adalah luas wilayah Desa yang ditetapkan oleh Pemerintah.
12.Indeks Kcsulitan Gcografis Desa yang selanjutnya disingkat IKG Dcsa adalah angka yang mencerminkan lingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi.
1 3 . Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa. 1 4 . Lembaga Adat Desa atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat LAD adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
15.Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa atau sebutan lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
16.Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD.
17.Daerah adalah Ka bu paten Malaka.
18.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malaka.
19.Bupati adalah Bupati Malaka.
20.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selanjutnya disingkat DPMD adalah DPMD Kabupaten Malaka.
2 1 . Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah selanjutnya disingkat BPKPD adalah BPKPD Kabupaten Malaka.
22.Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
23.Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
24.Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
25.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. r BAB . . .
K Dipindai dengan Cam~canner BAB II TATA CARA PENGHITUNGAN/PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA