DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Malaka Nomor 6 Tahun 2025

Nomor: 6
Tahun: 2025
Ditetapkan: 12 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Kedudukan Bupati dan Wakil Bupati; Bab 3. Biaya Operasional; Bab 4. Besarnya Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati; Bab 5. Tata Cara Pembayaran; Bab 6. Pertanggungjawaban Belanja Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati; Bab 7. Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa kedudukan Bupati dan Wakil Bupati sebagai Pejabat Negara dan sebagai unsur Penyelenggaraan Pcmcrintahan Daerah, perlu diberikan hak-hak Kcuangan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan kcwajibannya yang ditetapkan berdasarkan prinsip akuntabilitas, profcsionalitas, proporsionalitas, dan transparansi;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Belanja Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5396;
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor28 2 .. Dipindai dengan CamScanner 2 Tahun 2022 tcntang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tcntang Hak Keuangan/ Administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan bekas Kepala Daerah/bekas Wakil Kepala Daerah serta janda/ dudanya (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3160) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 ten tang Hak Keuangan/ Administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta janda/dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 121);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
2.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka selaku pengelola bidang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
4.Daerah adalah Kabupaten Malaka.
5.Bupati adalah Bupati Malaka
6.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Malaka.
7.Pemerintahan ... Dipindai dengan CamScanner
7.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintah olch Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi scluas-luasnya dalam sistem dar prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
8.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan.

BAB II

KEDUDUKAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pasal 2

(1)Bupati dan Wakil Bupati adalah Pejabat Negara.
(2)Bupati dan Wakil Bupati karena kedudukan mendapatkan hak keuangan berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku.

BAB III

BIAYA OPERASIONAL

Pasal 3

(1)Hak keuangan sebagaimane dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) disediakan untuk:
1. a.biaya operasional; dan
2. b.biaya penunjang operasional.
(2)Biaya Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (10 huruf a, terdiri dari:
1. a.biaya Rumah Tangga, dipergunakan untuk membiaya kegiatan Rumah Tangga Bupati dan Wakil Bupati;
2. b.biaya pembelian Inventaris Rumah Jabatan, dipergunakan untuk membeli barang-barang Inventaris Rumah Jabatan Bupati dan Wakil Bupati;
3. c.biaya pemiliharaan Rumah Jebetan dan barang inventaris, dipergunakan untuk pemeliharean Rumah Jabatan dan barang inventaris yang dipakai/ dipergunakan oleh Bupati dan Wakil Bupeti;
4. d.biaya pemeliharaan kendaraan dines, dipergunakan untuk pemeliharaan kendaraan dinas yang dipakai atau dipergunakan oleh Bupati dan Wakil Bupati;
5. e.biaya perjalanan dinas, dipergunakan untuk membiayai perjalanan dines dalam rangka pelaksanaan �Bupati dan Wakil Bupati; dan R
6. f.biaya ... Dipindai dengan CamScanner I. biaya pukainn dins, dipergunuknn u n t u k pengudnnn pnkninn dinnn bupati dan Wakil Bupati besertn ntributnya (] Biaya penunjang operasional scbagairmana dimuksud puda ayat ( I ) huruf b, terdiri dari biaya yang dipergunukan untuk kordinnsi p e n a n u l a n y n m kerawanan sosinl masyarakat, dnn binyu pengnmanan dalam kejutan khusus lainnya guna mendukung peluksnnaan tugs Bupati dan Wakil Bupati.
(4)Besarnya biaya operasional dan biaya penunjang operasional scbaaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasurkan azaz keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efcsiensi dan efcktivitas.

BAB IV

BESARNYA BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pasal 4

( 1 ) Besarnya biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (I) huruf b ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:

a.sarnpai dengan Rp 5 milyar paling rendah 125 juta dan paling tinggi sebesar 3%;
b.di atas Rp 5 milyar s/d Rp 10 milyar paling rendah 150 juta dan paling tinggi sebesar 2%;
c.di atas Rp 10 milyar s/d 20 milyar paling rendah Rp 200 juta dan paling tinggi sebesarl,50%
d.di atas Rp 20 miliar s/d 50 miliar paling rendah Rp 300 juta dan paling tinggi sebesar 0,80%;
e.di atas Rp 50 miliar s/ d 150 miliar paling rendah Rp 400 juta dan paling tinggi sebesar 0,40%;
f.di atas Rp 150 miliar paling rendah Rp 600 juta dan paling tinggi 0,15%.

(2)Berdasarkan azas penetapan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dan klasifikasi besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan besarnya biaya penunjang operasional sebesar Rp400.000.000,00,-

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 5

Biaya penunjang operasionaJ Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 4 ayat (2), dilakukan dengan mekanisme pembayaran Jangsung (LS) dan pembayarannya dilakukan secara lumpsum. { BAB ... Dipindai dengan CamScanner

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATT

Pasal 6

Pertanggungjawaban penggunaan Belanja Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati berupa kuitansi yang dilampirkan pada saat pengajuan SPM LS.

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…