menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Belanja Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati;
1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5396;
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor28 2 ..
Dipindai dengan CamScanner 2 Tahun 2022 tcntang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tcntang Hak Keuangan/ Administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan bekas Kepala Daerah/bekas Wakil Kepala Daerah serta janda/ dudanya (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3160) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 ten tang Hak Keuangan/ Administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta janda/dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 121);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI.