DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Maluku Tengah Nomor 17 Tahun 2025

Nomor: 17
Tahun: 2025
Ditetapkan: 25 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 55

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan Bupati (Perbup) ini mengatur tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara,

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
2.Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645),
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia ) Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 1 Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah : beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856): Pd
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897):
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322), Dipindai dengan CamScanner 1 4
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Dacrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781), MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan: 1. 2. 10. 11. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tengah. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Bupati adalah Bupati Maluku Tengah. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Pegawai adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pegawai berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, kelangkaan profesi dan pertimbangan objektif lainnya dalam rangka meningkatkan kinerja, disiplin, pelayanan publik dan kesejahteraan. Beban Kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal. Kondisi Kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi. Kelangkaan Profesi adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka. Pertimbangan Objektif Lainnya adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. ain —. . an 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 13 Dipindai dengan CamScanner UL Calon Degawal Negert Sipil ang aelanjutnya dinebut CPNG adalah para pelamar yang berhaadi dulun ton melek penekanan Calo Pepawal Nagori Sipil yang diadakan oleh Pemerintah, Hau DISMINGRIAN TPP Bagan Kenatu Kritarla Panai 2

(1)Perawat dalan melakaannlan tugu diberikan TPP, (2D TPU aebagadmana dimakaud pada nyat (O) diberikan berdamanlaan: "beban kerja: —» kondiat kerja: -3 kelangkaan profesi: dan /atuu -L pertimbangan objek lainnya,
(3)Pemberian TPP webagainana dimaksud puda ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dihitung berdaaarkan penetapan Basle TPP,
(1)Ketentunn mengenal penetapan baalo TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran | yung merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupat Ini, Baglan Kedua TPP Berdasarkan Boban Kerja

Pasal 3

(1)TPP berdasarkan bebun kerja sebugaimana dimuksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a diberikan kepada Pegawul ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal utau batas waktu normal paling rendah 112,5 jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam per bulan) atau batas waktu normal 170 jam perbulan (seratus tujuh puluh jam per bulan).
(2)Besaran TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP dan kelas jabatan,

Pasal 4

(1)TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b diberikan kepada Tim Pelaksana TPP ASN dan Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretarlat Daerah.
(2)Tim Pelaksana TPP ASN dan Pengelola Pengadaan Barang dan Jawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Dipindai dengan CamScanner
(3)Besaran TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP dan kelas jabatan.

Pasal 5

TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, diberikan kepada Pegawai ASN dengan Jabatan Pimpinan Tertinggi atau Sekretaris Daerah paling sedikit 10Yo dari Basic TPP sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 6

TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d diberikan kepada:

a.pemungut pajak daerah dan retribusi daerah,
b.guru daerah: Cc. pejabat pengelola barang milik daerah:
d.penerima honorarium berdasarkan ketentuanperaturan perundang- undangan, dan
e.jasa pelayanan kesehatan bagi ASN.

Pasal 7

(1)Pegawai yang melaksanakan tugas sebagai pemungut pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, diberikan TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya, apabila tercapai target pendapatan yang dibayarkan setiap triwulan pada triwulan berikutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai insentif.
(2)Dalam hal total target pendapatan sampai dengan akhir triwulan IV atau akhir tahun anggaran tidak tercapai, maka insentif triwulan IV tidak dapat dibayarkan dan tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya. - i I k Fr & 3 3

Pasal 8

Kriteria Guru Pegawai Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b 4 meliputi,

a.tunjangan profesi guru pegawai daerah,
b.dana tambahan penghasilan guru pegawai daerah, dan
c.tunjangan khusus guru pegawai daerah khusus yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 melalui Dana Alokasi Khusus Non Fisik. Dipindai dengan CamScanner am MM LM - mh—n—— 5 aa LM —x

Pasal 9

Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c diberikan sebagai penghargaan atas kriteria tertentu yang melaksanakan pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Penerima honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliput : penanggungjawab pengelola keuangan, pengadaan barang/jasa perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa, dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Pasal 11

Jasa pelayanan kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e meliputi pelayanan pasien ke fasilitas kesehatan lainnya.

BAB III

BESARAN TPP

Pasal 12

TPP TA 2025 yang dianggarkan sesuai rekapan pada Lampiran II hanya Kriteria Beban Kerja, Kondisi Kerja dan Kelangkaan Profesi sebesar Rp. 23.580.198.909,00,- sedangkan untuk kriteria pertimbangan objektif lainnya tidak terlihat besarannya.

Isi peraturan

Teks55PDFHirarki

Memuat teks peraturan…