DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Maluku Tengah Nomor 6 Tahun 2025

Nomor: 6
Tahun: 2025
Ditetapkan: 21 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati (Perbup) ini mengatur tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian, Penyaluran, Penggunaan, Pelaporan, Pemantauan Dan Evaluasi Alokasi Dana Negeri Dan Negeri Administratif Tahun Anggaran 2025 pada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian, Penyaluran, Penggunaan, Pelaporan, Pemantauan Dan Evaluasi Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
3.Undang-Undang nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 82);
9.Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569):
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2020 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2020 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 648);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 239);
19.Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negeri dan Negeri Administratif (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2019 Nomor 429);
20.Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 83 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 05 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif dan Perangkat Negeri dan Negeri Administratif di Kabupaten Maluku Tengah (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2023 Nomor 711);
21.Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 70 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2024 Nomor 805); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN, PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI ALOKASI DANA NEGERI DAN NEGERI ADMINISTRATIF TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Maluku Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan derah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Maluku Tengah.
4.Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5.Negeri adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat geneologis teritorial yang memiliki batas wilayah, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat berada di Kabupaten Maluku Tengah yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Negeri Administratif adalah kesatuan masyarakat hukum di Luar Negeri geneologis yang memiliki wewenang melaksanakan urusan Pemerintahan Negeri Administratif sebagaimana di atur dalam ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
7.Pemerintahan Negeri adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Negeri dan Saniri Negeri dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat dan diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
8.Pemerintahan Negeri Administratif adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Negeri dan Badan Permusyawaratan Negeri dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai ketentuan perundang- undangan yang berlaku, diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Pemerintah Negeri adalah Kepala Pemerintah Negeri dan Perangkat Pemerintah Negeri sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Negeri.
10.Pemerintah Negeri Administratif adalah Kepala Pemerintah Negeri Administratif dan Perangkat Pemerintah Negeri Administratif sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Negeri.
11.Kepala Pemerintah Negeri adalah Pejabat Pemerintah Negeri yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Negerinya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12.Kepala Pemerintah Negeri Administratif adalah Pejabat Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Negerinya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13.Saniri Negeri adalah Lembaga/Badan yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negeri dan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negeri, berfungsi sebagai badan legislatif yang bersama-sama Kepala Pemerintah Negeri membentuk Peraturan Negeri, mengawasi pelaksanaan tugas dari Kepala Pemerintah Negeri serta merupakan badan yang mendampingi Kepala Pemerintah Negeri dalam memimpin Negeri, sesuai tugas dan wewenang yang dimilikinya.
14.Badan Permusyawaratan Negeri adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dibentuk ditingkat pemerintahan Negeri administratif dan merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Negeri Administratif.
15.Perangkat Negeri adalah unsur Pembantu Kepala Pemerintah Negeri dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Negeri, dan unsur pendukung tugas Kepala Pemerintah Negeri dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
16.Perangkat Negeri Administratif adalah unsur Pembantu Kepala Pemerintah Negeri Administratif dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Negeri Administratif, dan unsur pendukung tugas Kepala Pemerintah Negeri Administratif dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
17.Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif selanjutnya disingkat ADN adalah Dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
18.Pengelolaan Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif.
19.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Dana Negeri dan Negeri Administratif yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah Selisih Lebih Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran Dana Negeri dan Negeri Administratif selama satu periode Anggaran.
20.Penghasilan tetap adalah penerimaan sah yang diterima setiap bulan oleh Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif dan Perangkat Negeri dan Negeri Administratif yang ditetapkan setiap Tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri dan Negeri Administratif (APBNegeri).
21.Jumlah Negeri dan Negeri Administratif adalah jumlah Negeri dan Negeri Administratif yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
22.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Negeri dan Negeri Administratif yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah Rencana kegiatan Pembangunan Negeri dan Negeri Administratif untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
23.Rencana Kerja Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif yang selanjutnya di sebut RKPN adalah penjabaran dari RPJM Negeri dan Negeri Administratif untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
24.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri dan Negeri Administratif, yang selanjutnya disingkat APB Negeri, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Negeri dan Negeri Administratif.
25.Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
26.Rekening Kas Negeri dan Negeri Administratif, yang selanjutnya disingkat RKN adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan Negeri dan Negeri Administratif yang menampung seluruh penerimaan Negeri dan Negeri Administratif dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Negeri dan Negeri Administratif pada Bank yang ditetapkan.
27.Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP, adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah non kementerian, inspektorat daerah provinsi, dan inspektorat daerah kabupaten/kota.
28.Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2, adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali Kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
29.Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh pemberi kerja, pemerintah pusat atau pemerintah daerah kabupaten.
30.Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah jaminan berupa perlindungan jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar pemberi kerja dan pemerintah.
31.Iuran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk Program Jaminan Kesehatan.
32.Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. [

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman umum dalam pengalokasian dan tata cara penyaluran ADD kepada Pemerintah Negeri di Daerah.
(2)Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk :
1. a.teralokasikan dan tersalurkannya ADD kepada Negeri; dan
2. b.terwujudnya tertib administrasi penyaluran ADD kepada Negeri.

BAB III

PENGALOKASIAN, PENGHITUNGAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA NEGERI

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah menganggarkan Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 110.775.451.300,- (seratus sepuluh miliyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta empat ratus lima puluh satu ribu tiga ratus rupiah).
(2)Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dana yang diterima Pemerintah Daerah dalam APBD sebesar 10% (sepuluh per seratus) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
(3)Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi kepada Negeri dan Negeri Administratif dengan mempertimbangkan:
1. a.kebutuhan penghasilan tetap Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif, kebutuhan tunjangan BPN/Saniri Negeri, jumlah perangkat Negeri dan Negeri Administratif dan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan Perangkat Negeri; dan
2. b.operasional pemerintah negeri, operasional BPN/Saniri Negeri, insentif RT/RW, penyelenggaraan pemerintahan negeri, perencanaan keuangan serta penguatan Lembaga Kemasyarakatan Negeri.

Pasal 4

(1)Rincian Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif untuk setiap Negeri dan Negeri Administratif, dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:
1. a.alokasi dasar;
2. b.alokasi formula yang dihitung dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, tingkat kesulitan geografis dan jumlah perangkat Negeri dan Negeri Administratif;
3. c.alokasi tambahan operasional negeri persiapan; dan
4. d.alokasi kepesertaan BPJS kesehatan peserta PBPU dan BP masyarakat miskin.
(2)Rumus yang dipergunakan mempertimbangkan :
1. a.asas merata, yakni besarnya bagian Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif yang selanjutnya disebut Alokasi Dasar (AD);
2. b.asas proporsional, yakni besarnya bagian Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif berdasarkan nilai bobot Negeri dan Negeri Administratif yang dihitung dengan rumus formula yang selanjutnya disebut Alokasi Formula (AF); dan
3. c.asas kemanusiaan dan keadilan yakni besarnya bagian Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif berdasarkan nilai bobot Negeri dan Negeri Administratif yang memiliki jumlah penduduk miskin yang belum terdaftar pada kepesertaan BPJS peserta PBPU.
(3)Besaran persentase perbandingan antara asas merata, asas proporsional, dan asas kemanusiaan dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu :
1. a.besaran Alokasi Dasar adalah 69% (enam puluh sembilan per seratus) dari jumlah Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif;
2. b.besaran Alokasi Formula adalah sebesar 24% (dua puluh empat per seratus) dari jumlah Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif;
3. c.besaran Alokasi Tambahan Operasional Negeri Persiapan adalah sebesar 1% (satu per seratus) dari jumlah Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif; dan
4. d.besaran Alokasi Kepesertaan BPJS kesehatan peserta PBPU adalah 6% (enam per seratus) dari jumlah Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif.
(4)Rumusan penetapan pembagian Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif untuk masing-masing Negeri dan Negeri Administratif sebagai berikut: Keterangan : ADN Alokasi Dana Negeri yang diterima masing-masing Negeri. AD Alokasi Dasar AF Alokasi Formula AKBPJS Alokasi Kepesertaan BPJS Kesehatan

Pasal 5

Alokasi Dasar setiap Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dibagikan secara proporsional berdasarkan kebutuhan penghasilan tetap Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif, kebutuhan tunjangan BPN/Saniri Negeri, jumlah perangkat Negeri dan Negeri Administratif dan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan Perangkat Negeri.

Pasal 6

Alokasi Formula dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, dibagikan secara proporsional kepada setiap Negeri berdasarkan kebutuhan operasional pemerintah negeri, operasional BPN/Saniri Negeri, insentif RT/RW, penyelenggaraan pemerintahan negeri, perencanaan keuangan serta penguatan Lembaga Kemasyarakatan Negeri.

Pasal 7

(1)Alokasi Tambahan Operasional Negeri Persiapan dihitung berdasarkan alokasi operasional paling banyak 1% (satu per seratus) dari APB Negeri Induk kepada Negeri Administratif yang telah diresmikan oleh Bupati. ADN = AD + AF + AONP + AKBPJS
(2)Besaran alokasi tambahan operasional negeri persiapan sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) per negeri dan jumlah total alokasi tambahan operasional negeri persiapan dianggarkan sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) atau sebesar 1% (satu per seratus) dari Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif.
(3)Kepala Pemerintah Negeri persiapan menyusun Rencana Kerja Pembangunan Negeri Persiapan dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat. RKPNegeri Persiapan yang telah disusun disampaikan kepada Kepala Pemerintah Negeri Induk untuk dijadikan bahan penyusunan rancangan APBNegeri induk sebagai bagian kebutuhan anggaran belanja Negeri Persiapan.
(4)Alokasi Tambahan Operasional Negeri Persiapan berdasarkan pertimbangan kebutuhan penghasilan tetap Kepala Pemerintah Negeri dan Perangkat Negeri ditetapkan dengan besaran sebagai berikut :
1. a.penghasilan tetap Kepala Pemerintah Negeri Persiapan sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan;
2. b.penghasilan tetap Sekretaris Negeri Persiapan sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
3. c.penghasilan Kepala Seksi dan Kepala Urusan Negeri Persiapan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta tujuh rupiah) per bulan;
4. d.operasional Pemerintah Negeri sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) per tahun.
5. e.pembayaran iuran jaminan Kesehatan Kepala Pemerintah Negeri Persiapan sebesar Rp.204.000,- (dua ratus empat ribu rupiah) per tahun;
6. f.pembayaran iuran jaminan Kesehatan Sekretaris Negeri Persiapan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per tahun;
7. g.pembayaran iuran jaminan Kesehatan Kepala Urusan dan Kepala Seksi Negeri Persiapan sebesar Rp.720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) per tahun;
8. h.pembayaran iuran jaminan Ketenagkerjaan Kepala Pemerintah Negeri Persiapan sebesar Rp.1.272.960,- (satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) per tahun;
9. i.pembayaran iuran jaminan Ketenagkerjaan Sekretaris Negeri Persiapan sebesar Rp.936.000,- (Sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) per tahun; dan
10. j.pembayaran iuran jaminan Ketenagakerjaan Kepala Urusan dan Kepala Seksi Negeri Persiapan sebesar Rp.4.492.800,- (empat juta empat ratus Sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah) per tahun.
(5)Alokasi Tambahan Operasional Negeri Persiapan berdasarkan pertimbangan kebutuhan tunjangan Saniri Negeri/BPN dan operasional pemerintahan lainnya ditetapkan dengan besaran sebagai berikut:
1. a.tunjangan Ketua BPN Negeri Persiapan sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
2. b.tunjangan Ketua BPN Negeri Persiapan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan;
3. c.tunjangan Sekretaris dan Anggota BPN Negeri Persiapan sebesar Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
4. d.operasional BPN sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) per tahun.
5. e.pembayaran iuran jaminan Ketenagkerjaan Ketua BPN Negeri Persiapan sebesar Rp.81.000,- (delapan puluh satu ribu rupiah) per tahun;
6. f.pembayaran iuran jaminan Ketenagkerjaan Wakil Ketua BPN Negeri Persiapan sebesar Rp.64.800,- (enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah) per tahun;
7. g.pembayaran iuran jaminan Ketenagakerjaan Sekretaris dan Anggota BPN Negeri Persiapan sebesar Rp.194.400,- (seratus sembilan puluh ribu empat ratus ribu rupiah) per tahun.
8. h.insentif RT RW sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, maksimal jumlah orang yang dibayarkan sebanyak 3 orang;
9. i.insentif Satlinmas sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan maksimal jumlah orang yang dibayarkan sebanyak 3 orang; dan
10. j.insentif pengajar keagamaan sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, maksimal jumlah orang yang dibayarkan sebanyak 5 orang.
(6)Dalam hal sampai dengan berakhirnya tahun anggaran peresmian negeri persiapan belum dilakukan maka alokasi anggaran operasional negeri persiapan dikembalikan ke Kas Negeri dan dianggarkan Kembali pada tahun berikutnya.

Pasal 8

(1)Alokasi Kepesertaan BPJS Kesehatan Peserta PBPU dihitung setelah penghitungan alokasi dasar, alokasi formula dan alokasi tambahan opersional negeri persiapan.
(2)Alokasi Kepesertaan BPJS Kesehatan peserta PBPU diberikan kepada Negeri dan Negeri Administratif yang belum tercakup dalam kepesertaan JKN yang ditetapkan sebesar Rp. 6.993.604.800,- (enam milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus empat ribu delapan ratus rupiah) atau sebesar 6% (enam per seratus) dari Alokasi Dana Negeri dan Negeri administratif dengan ketentuan :
1. a.pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri;
2. b.pekerja yang tidak termasuk pada huruf a yang bukan penerima gaji atau upah;
3. c.anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis dan/atau penyandang disabilitas;
4. d.kepala keluarga tunggal lanjut usia;
5. e.keluarga terdampak stunting; dan
6. f.perempuan kepala Keluarga dari keluarga miskin ekstrim.
(3)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan setelah memenuhi asas merata dan asas proporsional.

BAB IV

PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA NEGERI DAN NEGERI ADMINISTRATIF

Pasal 9

Penetapan Pembagian dan Rincian Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif untuk setiap Negeri dan Negeri Administratif Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB V

PERSYARATAN PENYALURAN ALOKASI DANA NEGERI DAN NEGERI ADMINISTRATIF

Pasal 10

Penyaluran Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif dilaksanakan oleh Bupati melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah setelah Bupati menerima Dokumen Persyaratan Penyaluran Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif dari Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif secara lengkap dan benar dengan ketentuan sebagai berikut :

a.salinan Peraturan Negeri dan Negeri Administratif tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri (APB Negeri) Tahun Anggaran 2025 yang telah diproses dan ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku(printout dan database melalui SISKEUDES);
b.peraturan Negeri dan Negeri Administratif tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri (APB Negeri) Tahun Anggaran 2020 s.d 2023 yang sesuai dengan salinan yang telah disampaikan pada tahun sebelumnya(database melalui SISKEUDES);
c.salinan Peraturan Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri (APB Negeri) Tahun Anggaran 2025 yang telah diproses dan ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku (printout dan database melalui SISKEUDES);
d.peraturan Kepala Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri (APB Negeri) Tahun Anggaran 2020- 2023 yang sesuai dengan salinan yang telah disampaikan pada tahun sebelumnya (database melalui SISKEUDES);
e.peraturan Negeri dan Negeri Administratif mengenai kewenangan negeri dan negeri administratif berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala negeri;
f.laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif Tahun sebelumnya (printout dan database melalui SISKEUDES);
g.salinan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBNegeri dan Negeri Administratif Tahun Anggaran sebelumnya(printout dan database melalui SISKEUDES);
h.laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBNegeri dan Negeri Administratif Tahun Anggaran 2020-2023 sesuai dengan salinan yang telah disampaikan pada tahun sebelumnya (database melalui SISKEUDES);
i.laporan Pertanggungjawaban Pembayaran Penghasilan Tetap KPN, Perangkat Negeri dan Negeri Administratif dan Tunjangan Saniri Negeri/Badan Permusyawaratan Negeri dan Negeri Administratif tahun sebelumnya;
j.penyampaian soft copy baleho transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri serta baleho transparansi pertanggungjawaban penggunaan Dana pertahapan Tahun Anggaran 2024;
k.daftar Nama Kepala Pemerintah Negeri dan Perangkat Negeri yang telah diverifikasi oleh BPJS Kesehatan;
l.daftar Nama Kepala Pemerintah Negeri dan Perangkat Negeri dan Saniri Negeri/BPN yang telah diverifikasi oleh BPJS Ketenagakerjaan;
m.surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri tentang Penetapan Nama Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan APBNegeri bagi PBPU dan BP yang telah diverifikasi dan siap didaftarkan oleh BPJS Kesehatan; dan
n.surat Keterangan progres penyelesaian pembayaran PBB-P2 dan tunggakan PBB-P2 dari Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tengah; dan
o.buku Pajak dan Laporan Pajak tahun 2024.

BAB VI

MEKANISME DAN TAHAPAN PENYALURAN ALOKASI DANA NEGERI DAN NEGERI ADMINISTRATIF

Pasal 11

(1)Penyaluran Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif dilakukan melalui proses pemindahbukuan dari Rekening Umum Kas Daerah ke Rekening Kas Negeri sesuai ketentuan perundang-undangan.
(2)Penyaluran dilakukan setelah Kepala Pemerintah Negeri menyampaikan persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
(3)Apabila sampai berakhir Tahun Anggaran berjalan Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif tidak dapat disalurkan seluruhnya, maka sisa Alokasi Dana Negeri dan Negeri Administratif tersebut wajib dianggarkan kembali dan disalurkan kembali pada tahun berikutnya.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…