DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2025

Nomor: 7
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Peraturan Bupati:
c.bahwa berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu perlu diubah dan disesuaikan,

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961):
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), 4, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856): Mengingat : Dipindai dengan CamScanner 5, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215),
6.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Di Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618),
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 61),
8.Peraturan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2021 Nomor 25):

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2021 TENTANG PENDELEOASIAN KEWENANGAN PERIZINAN BERUSAHA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU. Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar tanggal, 03 Desember Tahun 2021, Nomor 28) diubah sebagai berikut :

1.Kententuan Pasal 4 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Bupati mendelegasikan kewenangan perizinan berusaha kepada Kepala DPMPTSP.
(2)Kewenangan pelayanan perizinan berusaha pada ayat (1) meliputi:
1. a.perizinan berusaha KBLI:
2. b.perizinan berusaha Non KBLI, dan
3. c.Non Perizinan.
(3)Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, melalui sistem OSS RBA yang dikelola oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaran perizinan berusaha berbasis risiko.
(4)Perizinan berusaha Non KBLI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diproses melalui Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik (SICANTIK Cloud) yang dikelola oleh Pemerintah Daerah merupakan persyaratan/kewajiban perizinan berusaha dalam menunjang kegiatan usaha.
(5)Non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan non perizinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan diproses melalui Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik (SICANTIK Cloud) yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dipindai dengan CamScanner
(6)Ketentuan mengenai jenis perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

2.Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2021 Nomor 28): diubah sehingga Lampiran Peraturan Bupati ini berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Ditetapan di "Saumlaki padatanggal 14 febwan 2025 Pj. BUPATI PULAUAN TANIMBAR, ALWIYAH sabun ALAYDRUS Diundangkan di Saumlaki ARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR Pa la tanggal I4 tebwan 2025gl 4 NN WX N Ke KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR TAHUN 2025 JERITAS NOMOR 7 Dipindai dengan CamScanner LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR NOMOR TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2021 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN BERUSAHA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAFTAR PERIZINAN BERUSAHA NON KBLI NO SEKTOR JENIS PERIZINAN 1 32
1.PENDIDIKAN 1) Izin Operasonal Satuan Pendidikan Formal, 2) Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal.
2.KESEHATAN 1) Surat Izin Praktik Dokter (SIP Dokter), 2) Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA): 3) Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK), Surat Izin Praktik Perawat,4 5) Surat Izin Praktik Bidan, 6) Surat Izin Kerja Tukang Gigi: 7 Surat Izin Praktik Akupunktur Terapis (Sipat). PEKERJAAN 1) Persetujuan Pemanfaatan Ruang (Non Berusaha):
3.2) Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian UMUM Jalan.
4.PERHUBUNGAN 1) Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir untuk umum, 2) Izin Pengelolaan Terminal Penumpang tipe C: 3) Izin Insidentil, 41 Izin Trayek. 5, PARIWISATA 1) Sertifikat Usaha Pariwisata 1) Izin Pengumpulan dan Pengiriman Logam Tua Dan
6.PERDAGANGAN Barang Bekas, 2) Surat Keterangan Penyimpanan Barang Sementara.
7.PERINDUSTRIAN 1) Rekomendasi Usaha di Kawasan Peruntukan Industri. 1) Izin Lokasi Membangunan Studio Stasiun pemancar Radio dan/atau Televisi, KOMUNIKASI DAN 2) Izin Jasa Titipan Untuk Agen, DIGITAL 3) Izin Galian untuk penggelaran Kabel Telekomunikasi dalam satu Kabupaten, 4) Izin Penggunaan Videotron. 8. ln Dipindai dengan CamScanner 1 2 3 9, PERTANIAN 1) Surat Keterangan Asal (SKA) Tanaman Pertanian, Perekebunan dan Peternakan.
10.PERIKANAN 1) Surat Keterangan Asal Ikan (SKAI), PEMERINTAH 1) Izin Reklame:
11.2) Rekomendasi Pendirian Stasiun Pengisian Bahan DAERAH Bakar Umum. Pj. BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR, « ALWIYAH YA LUN ALAYDRUS Dipindai dengan CamScanner LAMPIRAN II KEPUTUSAN H1UDATL KEPULAUAN TANIMIAR NOMOR TAHIUN 2025 TENTANO PERUBAHAN ATAS PERATURAN IUPATI NOMOR 28 TAHUN 2021 TENTANG PIENDIELISCABIAN KEWENANGAN PERIZINAN IYIERUBANIA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAUTAR NON PERIZINAN NO SEKTOR JENIS NON PERIZINAN - X 2 g KESATUAN BANOSA 1) Surat Keterangan Penelitian, DAN POLITIK 2) Tanda Dnltar Ynyaann/Organiansi Magyarakat/ Perkumpulan: 3) Surat Rekomendasi Magang/KKN/PKL.
2.BipKESEHATAN Surat Keputusan Pencabutan Dokter/Dokter Gigi, Apoteker, Tonagn Toknia Kefarmasian, Bidan, Perawat dan Tukang Olgi, 2) Surat Keputuann Pencabutan Isin Apotik, 3) Surat Keputusan Pencabutan Isin Toko Obnt,
3.PEKERJAAN UMUM Persetujuan Pemanfaatan Ruang (Non1) Berusaha): 2) Rekomendasi Pemanfnatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan. SOSIAL 1) Rekomendasi Operasional Lembnga Kesejahteraan Sosinl. KOMUNIKASI DAN 1) Rekomendasi Pemasangan Spanduk dan DIGITAL Baliho. 5, 1 ALWIYAH FADLUNMLAYDRUS Pj. BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR, Dipindai dengan CamScanner

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…