(1)Bupati mendelegasikan kewenangan perizinan berusaha kepada Kepala DPMPTSP.
(2)Kewenangan pelayanan perizinan berusaha pada ayat (1) meliputi:
a.perizinan berusaha KBLI:
b.perizinan berusaha Non KBLI, dan
c.Non Perizinan.
(3)Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, melalui sistem OSS RBA yang dikelola oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaran perizinan berusaha berbasis risiko.
(4)Perizinan berusaha Non KBLI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diproses melalui Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik (SICANTIK Cloud) yang dikelola oleh Pemerintah Daerah merupakan persyaratan/kewajiban perizinan berusaha dalam menunjang kegiatan usaha.
(5)Non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan non perizinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan diproses melalui Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik (SICANTIK Cloud) yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
Dipindai dengan CamScanner
(6)Ketentuan mengenai jenis perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.
2.Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Kepulauan Tanimbar Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Tahun 2021 Nomor
28): diubah sehingga Lampiran Peraturan Bupati ini berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Ditetapan di "Saumlaki padatanggal 14 febwan 2025 Pj. BUPATI PULAUAN TANIMBAR, ALWIYAH sabun ALAYDRUS Diundangkan di Saumlaki ARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR Pa la tanggal I4 tebwan 2025gl 4 NN WX N Ke KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR TAHUN 2025 JERITAS NOMOR 7 Dipindai dengan CamScanner LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR NOMOR TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2021 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN BERUSAHA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAFTAR PERIZINAN BERUSAHA NON KBLI NO SEKTOR JENIS PERIZINAN 1 32
1.PENDIDIKAN 1) Izin Operasonal Satuan Pendidikan Formal,
2) Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal.
2.KESEHATAN 1) Surat Izin Praktik Dokter (SIP Dokter),
2) Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA): 3) Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK), Surat Izin Praktik Perawat,4 5) Surat Izin Praktik Bidan, 6) Surat Izin Kerja Tukang Gigi: 7 Surat Izin Praktik Akupunktur Terapis (Sipat). PEKERJAAN 1) Persetujuan Pemanfaatan Ruang (Non Berusaha):
3.2) Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian
UMUM Jalan.
4.PERHUBUNGAN 1) Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir untuk umum,
2) Izin Pengelolaan Terminal Penumpang tipe C: 3) Izin Insidentil, 41 Izin Trayek. 5, PARIWISATA 1) Sertifikat Usaha Pariwisata 1) Izin Pengumpulan dan Pengiriman Logam Tua Dan
6.PERDAGANGAN Barang Bekas,
2) Surat Keterangan Penyimpanan Barang Sementara.
7.PERINDUSTRIAN
1) Rekomendasi Usaha di Kawasan Peruntukan Industri. 1) Izin Lokasi Membangunan Studio Stasiun pemancar Radio dan/atau Televisi, KOMUNIKASI DAN 2) Izin Jasa Titipan Untuk Agen, DIGITAL 3) Izin Galian untuk penggelaran Kabel Telekomunikasi dalam satu Kabupaten, 4) Izin Penggunaan Videotron. 8. ln Dipindai dengan CamScanner 1 2 3 9, PERTANIAN 1) Surat Keterangan Asal (SKA) Tanaman Pertanian, Perekebunan dan Peternakan.
10.PERIKANAN 1) Surat Keterangan Asal Ikan (SKAI), PEMERINTAH
1) Izin Reklame:
11.2) Rekomendasi Pendirian Stasiun Pengisian Bahan DAERAH Bakar Umum.
Pj. BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR, « ALWIYAH YA LUN ALAYDRUS Dipindai dengan CamScanner LAMPIRAN II KEPUTUSAN H1UDATL KEPULAUAN TANIMIAR NOMOR TAHIUN 2025 TENTANO PERUBAHAN ATAS PERATURAN IUPATI NOMOR 28 TAHUN 2021 TENTANG PIENDIELISCABIAN KEWENANGAN PERIZINAN IYIERUBANIA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAUTAR NON PERIZINAN NO SEKTOR JENIS NON PERIZINAN - X 2 g KESATUAN BANOSA 1) Surat Keterangan Penelitian, DAN POLITIK 2) Tanda Dnltar Ynyaann/Organiansi Magyarakat/ Perkumpulan: 3) Surat Rekomendasi Magang/KKN/PKL.
2.BipKESEHATAN Surat Keputusan Pencabutan Dokter/Dokter Gigi, Apoteker, Tonagn Toknia Kefarmasian, Bidan, Perawat dan Tukang Olgi,
2) Surat Keputuann Pencabutan Isin Apotik, 3) Surat Keputusan Pencabutan Isin Toko Obnt,
3.PEKERJAAN UMUM Persetujuan Pemanfaatan Ruang (Non1) Berusaha):
2) Rekomendasi Pemanfnatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan. SOSIAL 1) Rekomendasi Operasional Lembnga Kesejahteraan Sosinl. KOMUNIKASI DAN 1) Rekomendasi Pemasangan Spanduk dan DIGITAL Baliho. 5, 1 ALWIYAH FADLUNMLAYDRUS Pj. BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR, Dipindai dengan CamScanner