DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 13 Tahun 2025

Nomor: 13
Tahun: 2025
Ditetapkan: 5 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara pada Kabupaten Maluku Tenggara.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mengimplementasikan nilai- nilai kedisiplinan sebagai seorang Aparatur Sipil Negara sehingga dapat melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab dan loyalitas perlu mengatur penggunaan pakian dinas agar seragam dan serasi;
c.bahwa bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam mewujudkan keseragaman dan ketertiban penggunaan pakian dinas perlu pengaturan tentang pakaian dinas Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintah kabupaten maluku tenggara;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Daerah lingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra SALINAN 2 Daerah Tingkat I Maluku (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 488); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara.
4.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 3
5.Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
6.Pejabat Administrasi adalah pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah.
7.Pejabat Fungsional adalah pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional.
8.Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
9.Pakaian Dinas Harian adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
10.Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu adalah Pakaian Dinas yang dapat dipakai oleh pegawai yang karena sifat pekerjaannya memiliki ciri khusus teknis operasional berdasarkan peraturan perundang-undangan dan bagi pegawai yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.
11.Pakaian Dinas Lapangan adalah Pakaian Dinas yang digunakan dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
12.Pakaian Sipil Lengkap adalah Pakaian Dinas bagi ASN yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan pelantikan pejabat fungsional serta penerimaan penghargaan satya lencana karya satya.
13.Pakaian Dinas Upacara Perangkat Daerah Tertentu adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh perangkat daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.
14.Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh Camat dan Lurah pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi daerah, dan hari besar lainnya.
15.Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia adalah Pakaian Dinas yang digunakan pada tanggal dan/atau acara tertentu dalam rangka mempererat persatuan Korps Pegawai Republik Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16.Pakaian Seragam Olahraga Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara yang digunakan pada kegiatan keolahragaan. 4
17.Atribut adalah tanda yang melengkapi pakaian dinas untuk memberikan identitas setiap pegawai.
18.Tanda Pengenal adalah kelengkapan pakaian dinas sebagai identitas ASN dengan warna dasar berdasarkan jabatan yang dijabat oleh ASN dalam melaksanakan tugas.
19.Tanda jabatan adalah atribut pakaian dinas yang bentuk, ukuran, dan bahan tertentu menyatakan kedudukan tugas, tanggung jawab dan lingkup wewenang dari pejabat yang memakainya.
20.Papan Nama Pegawai adalah kelengkapan pakaian dinas sebagai identitas pegawai.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam menggunakan Pakaian Dinas dan atribut pada hari kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

BAB III

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 4

Jenis Pakaian Dinas ASN di lingkungan Pemerintah Daerah:

a.Pakaian Dinas Harian;
b.Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu;
c.Pakaian Sipil Lengkap;
d.Pakaian Dinas Lapangan;
e.Pakaian Dinas Lapangan dan Operasional lainnya pada Perangkat Daerah Tertentu;
f.Pakaian Dinas Upacara Perangkat Daerah Tertentu;
g.Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah;
h.Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia; dan

Pasal 5

Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas:

a.Pakaian Dinas Harian Khaki;
b.Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih; 5
c.Pakaian Dinas Harian Batik; dan
d.Pakaian Dinas Harian Adat Tradisional Kei.

Pasal 6

(1)Pakaian Dinas Harian Khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:
1. a.Pakaian Dinas Harian Khaki kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek digunakan untuk pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
2. b.Pakaian Dinas Harian Khaki kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
(2)Pakaian Dinas Harian Khaki lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.
(3)Penggunaan Pakaian Dinas Harian Khaki bagi ASN pria baju dimasukkan ke dalam celana.
(4)Warna jilbab bagi ASN wanita berwarna kuning mustard tanpa motif.
(5)Pakaian Dinas Harian Khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Senin dan hari Selasa.
(6)Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian Khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

(1)Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:
1. a.Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih lengan panjang atau kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
2. b.Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
(2)Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.
(3)Penggunaan Pakaian Dinas Harian kemeja putih bagi ASN pria baju dimasukkan ke dalam celana.
(4)Warna jilbab bagi ASN Wanita berwarna khaki muda tanpa motif. 6
(5)Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari rabu.
(6)Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merup akan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

(1)Pakaian Dinas Harian Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas:
1. a.Pakaian Dinas Harian Batik lengan panjang atau lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
2. b.Pakaian Dinas Harian Batik lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
(2)Pakaian Dinas Harian Batik lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.
(3)Warna jilbab pakaian Dinas Harian Batik bagi ASN Wanita disesuaikan dengan warna batik tanpa motif.
(4)Pakaian Dinas Harian Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c digunakan oleh ASN pada hari kamis dan pada hari batik nasional setiap tanggal 2 Oktober.
(5)Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

(1)Pakaian Dinas Harian Adat Tradisional Kei sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5) huruf d digunakan pada hari jumat, serta digunakan pada hari besar kebudayaan.
(2)Warna jilbab Pakaian Dinas Harian Adat Tradisional Kei bagi ASN Wanita berwarna merah tanpa motif.
(3)Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian Adat Tradisional Kei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(4)Jenis dan model pakaian adat tradisional Kei sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 7

Pasal 10

(1)Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) huruf b, digunakan oleh Pegawai pada Perangkat Daerah tertentu yang sifat pekerjaannya memiliki ciri khusus teknis operasional berdasarkan peraturan perundangundangan dan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.
(2)Penggunaan Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…