DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 15 Tahun 2025

Nomor: 15
Tahun: 2025
Ditetapkan: 5 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Penugasan Khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada Kabupaten Maluku Tenggara.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sebagai upaya untuk peningkatan pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Maluku Tenggara perlu didukung dengan pemerataan tenaga medis dan tenaga kesehatan secara proposional;
c.bahwa bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pemerataan tenaga medis dan tenaga kesehatan di Daerah perlu pengaturan tentang penugasan khusus tenaga medis dan tenaga kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penugasan SALINAN 2 Khusus Tenaga Medis Dan Tenaga Kesehatan Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Daerah lingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Daerah Tingkat I Maluku (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
6.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 998); 3 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENUGASAN KHUSUS TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN PADA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara.
4.Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
5.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
6.Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif di wilayah kerjanya.
7.Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.
8.Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan profesi 4 kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
9.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya Kesehatan.
10.Penugasan Khusus adalah pengangkatan tenaga kesehatan yang bukan merupakan aparatur sipil negara untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan pekerjaan sebagai Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam rangka pelaksanaan program pemerintah.
11.Rumah Sakit adalah Fasilitas pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan perseorangan secara paripurna melalui Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitative, dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
12.Daerah Terpencil adalah daerah yang sulit dijangkau karena berbagai sebab seperti keadaan geografis (kepulauan, pegunungan, daratan, hutan dan rawa), transportasi, sosial dan ekonomi.
13.Daerah Sangat Terpencil adalah daerah yang sangat sulit dijangkau karena berbagai sebab seperti keadaan geografis (kepulauan, pegunungan, daratan, hutan dan rawa), transportasi, sosial, dan ekonomi.
14.Kawasan Perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal batas Wilayah Negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk Pemerintah Daerah dalam penugasan khusus Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan. 5

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan dan memberikan Pelayanan Kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENUGASAN KHUSUS

Pasal 4

Penugasan Khusus Tenaga Medis Dan Tenaga Kesehatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Pasal 5

(1)Penugasan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikelompokan menjadi:
1. a.Tenaga Medis;
2. b.Tenaga Kesehatan.
(2)Tenaga Medis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a terdiri dari:
1. a.dokter yang memiliki kompetensi di bidang kedokteran keluarga layanan primer;
2. b.dokter; dan
3. c.dokter gigi.
(3)Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
1. a.perawat vokasi dan/atau ners;
2. b.bidan vokasi dan/atau bidan profesi;
3. c.tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku dan/atau tenaga kesehatan masyarakat;
4. d.epidemiolog kesehatan dan/atau Tenaga Kesehatan masyarakat;
5. e.tenaga sanitasi lingkungan dan/atau Tenaga Kesehatan masyarakat;
6. f.nutrisionis;
7. g.apoteker;
8. h.tenaga teknologi laboratorium medik ;
9. i.psikologi klinis;
10. j.fisioterapis; 6
11. k.terapis gigi dan mulut; dan
12. l.Tenaga Kesehatan lain.

Pasal 6

(1)Penugasan Khusus Tenaga Medis dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan pada:
1. a.Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan kriteria Kawasan tidak terpencil, terpencil, dan sangat terpencil;
2. b.Fasilitas Pelayanan Kesehatan dengan kriteria Kawasan tidak terpencil, terpencil, dan sangat terpencil dalam situasi konflik atau berpotensi rawan konflik; dan
3. c.Rumah Sakit Daerah yang bermasalah dengan ketenagaan.
(2)Penetapan sarana kesehatan dengan kriteria Kawasan tidak terpencil, terpencil, dan sangat terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Masa Penugasan Khusus Tenaga Medis sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) adalah 1 (satu) tahun.
(2)Bupati dapat memperpanjang kembali Penugasan Khusus Tenaga Medis berdasarkan syarat yang ditetapkan.
(3)Perpanjangan Penugasan Khusus Tenaga Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan tanpa melalui proses seleksi berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
(4)Penugasan Khusus Tenaga Medis untuk dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Bupati. 7

Pasal 8

(1)Penugasan Khusus dan penempatan Tenaga Kesehatan hanya dapat dilakukan pada sarana kesehatan dengan kriteria Kawasan tidak terpencil, terpencil, dan sangat terpencil.
(2)Penetapan sarana kesehatan dengan Kawasan tidak terpencil, terpencil, dan sangat terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Masa Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan adalah selama 1 (satu) tahun.
(4)Bupati dapat menugaskan kembali Tenaga Kesehatan sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 9

(1)Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam Penugasan Khusus berkedudukan sebagai pegawai non aparatur sipil negara.
(2)Tenaga Medis Dan Tenaga Kesehatan dalam Penugasan Khusus bertanggungjawab kepada pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
(3)Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam Penugasan Khusus tidak berhak/tidak menuntut untuk diangkat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan/atau pegawai negeri sipil.

Pasal 10

(1)Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam Penugasan Khusus berhak:
1. a.memperoleh penghasilan berupa insentif dari Pemerintah Daerah;
2. b.memperoleh jaminan pemeliharaan kesehatan; 8
3. c.memperoleh cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja per tahun termasuk cuti Bersama, setelah bertugas paling sedikit selama 1 (satu) tahun, dilakukan secara bergantian dan maksimal 2 (dua) orang dalam waktu yang bersamaan;
4. d.memperoleh cuti bersalin selama 40 (empat puluh) hari kalender sesuai ketentuan perundang-undangan, setelah bertugas paling sedikit selama 1 (satu) tahun;
5. e.menjalankan praktik perorangan di luar jam kerja sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
6. f.memperoleh surat keterangan selesai masa penugasan sebagai Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan yang diterbitkan oleh Dinas.
(2)Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat memberikan tunjangan atau fasilitas lainnya kepada Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis dalam Penugasan Khusus sesuai kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan peundang-undangan.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…