DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 16 Tahun 2025

Nomor: 16
Tahun: 2025
Ditetapkan: 5 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Pemberian Insentif bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan pada Kabupaten Maluku Tenggara.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi dan produktivitas tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan dengan penuh tanggungjawab dan loyalitas perlu di dukung dengan pemberian insentif;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pemberian insetif perlu pengaturan tentang pemberian insentif daerah bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan peraturan bupati tentang Pemberian Insentif Bagi Tenaga Medis Dan Tenaga SALINAN 2 Kesehatan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Daerah lingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Daerah Tingkat I Maluku (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 3
3.Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5.Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang bekerja pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
7.Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif di wilayah kerjanya.
8.Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.
9.Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.
10.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang 4 untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.
11.Rumah Sakit adalah Fasilitas pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan perseorangan secara paripurna melalui Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitative, dan/atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
12.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
13.Disiplin Kerja adalah kesanggupan Pegawai dalam menaati kewajiban kerja sesuai ketentuan hari dan jam kerja berdasarkan ketentuan yang berlaku.
14.Rekam Kehadiran Sistem elektronik adalah Perangkat aplikasi yang digunakan untuk pengisian daftar hadir oleh ASN pada saat masuk dan pulang kerja.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Pemberian Insentif dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.
(2)Pemberian Insentif bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan penghargaan bagi ASN dalam menjalankan tugas sebagai Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

BAB III

KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 3

(1)Insentif diberikan kepada ASN Daerah yang melaksanakan tugas sebagai Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.
(2)Tenaga Medis sebagaimana dimaksud dalam ayat 5
(1)antara lain:
1. a.dokter;
2. b.dokter gigi;
3. c.dokter spesialis; dan
4. d.dokter sub spesialis.
(3)Penetapan jenis jabatan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 4

Insentif Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan diberikan terhitung mulai tanggal ASN yang bersangkutan telah secara nyata melaksanakan tugas.

Pasal 5

(1)Pembayaran Insentif setiap bulan dihitung berdasarkan disiplin kerja.
(2)Pengurangan Insentif diberlakukan kepada Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan meliputi:
1. a.terlambat masuk bekerja;
2. b.pulang lebih awal;
3. c.tidak masuk bekerja;
4. d.tidak mengikuti apel masuk dan pulang kerja;
5. e.tidak melakukan rekam kehadiran sistem elektronik; dan
6. f.tidak mengikuti upacara pada hari kerja.
(3)Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam % (perseratus) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.
(4)Hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai Peraturan Bupati yang mengatur hari dan jam kerja.
(5)Setiap Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan wajib melakukan rekam kehadiran sistem elektronik pada setiap kehadiran di tempat kerja dalam satuan kerja atau unit organisasi masing-masing. 6

BAB IV

MEKANISME PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 6

(1)Direktur rumah sakit umum Daerah dan kepala pusat kesehatan masyarakat melakukan penilaian dan validasi terhadap daftar kehadiran.
(2)Direktur rumah sakit umum Daerah dan kepala pusat kesehatan masyarakat melakukan pengesahan dan menyampaikan hasil penilaian kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
(3)Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan menetapkan rekapitulasi daftar besaran Insentif Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan berdasarkan perhitungan hasil evaluasi disiplin kehadiran.
(4)Pembayaran Insentif dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung melalui bendahara pengeluaran perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan kesehatan.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 7

(1)Dana Insentif Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Daerah berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
(2)Besaran Insentif Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Daerah diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 7 penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Ditetapkan di Langgur pada tanggal 5 Mei 2025 BUPATI MALUKU TENGGARA, ttd MUHAMAD THAHER HANUBUN Diundangkan di Langgur pada tanggal 5 Mei 2025 PELAKSANA TUGAS SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA, ttd BERNARDUS RETTOB BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2025 NOMOR 16 Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, DEBBIE P. J. BUNGA, SH 8 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALUKU TENGARA NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN PERSENTASE PENGURANGAN INSENTIF BAGI TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN NO URAIAN LAMA KETERLAMBATAN PERSENTASE PENGURANGAN 1 2 3 4 1 Keterlambatan 1 (TL-1) 1 Menit s.d < 31 Menit 0,5 % 2 Keterlambatan 2 (TL-2) 31 Menit s.d. < 61 Menit 1 % 3 Keterlambatan 3 (TL-3) 61 Menit s.d. < 91 Menit 1,25 % 4 Keterlambatan 4 (TL-4) > 91 Menit 1,5 % 5 Tidak melakukan Rekam Kehadiran Sistem elektronik Masuk Kantor 1,5 % 6 Pulang Sebelum Waktu 1 (PSW-1) 1 Menit s.d < 31 Menit 0,5 % 7 Pulang Sebelum Waktu 2 (PSW-2) 31 Menit s.d. < 61 Menit 1 % 8 Pulang Sebelum Waktu 3 (PSW-3) 61 Menit s.d. < 91 Menit 1,25 % 9 Pulang Sebelum Waktu 4 (PSW-4) > 91 Menit 1,55 % 10 Tidak melakukan Rekam Kehadiran Sistem elektronik Pulang Kantor 1,55 % 11 Tidak mengikuti Apel Masuk Kerja 2 % 12 Tidak mengikuti Apel Pulang Kerja 2 % 12 Tidak Mengikuti Upacara pada Hari Kerja 2 % BUPATI MALUKU TENGGARA, ttd MUHAMAD THAHER HANUBUN Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, DEBBIE P. J. BUNGA, SH

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…