DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 23 Tahun 2025

Nomor: 23
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pembentukan Layananan Konsultasi Pengawasan Intern dilingkungan Inspektorat yang diberi nama Kedai Kopi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pengwasan intern dan menudukung pelaksanaan tugas dan fungsi inspektorat daerah sebagai aparat pengawas internal pemerintah diperlukan adanya fasilitasi, konsultasi bagi perangkat daerah, pemerintah ohoi dan mitra kerja;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat layanan pengawasan intern, maka diperlukan pengaturan tentang layanan konsultasi pengawasan intern pada inspektorat;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Layanan Konsultasi Pengawasan Intern Pada Inspektorat; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 SALINAN 2 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Daerah Tingkat I Maluku (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelengaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN LAYANAN KONSULTASI PENGAWASAN INTERN PADA INSPEKTORAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara.
4.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Maluku Tenggara.
5.Inspektur adalah pimpinan pada Inspektorat.
6.Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga 3 pemerintah nonkementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota.
7.Layanan Konsultasi adalah proses dalam suasana kerja sama dan hubungan antar pribadi dengan tujuan memecahkan suatu masalah dalam lingkup professional dari orang yang memninta konsultasi dilaksanakan oleh Inspektorat meliputi pelaksanaan kegiatan/belanja, pengadaan barang dan jas, pelaporan kegiatan dan laporan keuangan, Pembangunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, penyusunan dokumen risiko, Pembangunan Zona Integritas, Penysusunana Sistem Pengendalian intern pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan Kepegawaian
8.Kedai Kopi adalah layanan konsultasi pengawasan intern pada Inspektorat Daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Layananan Konsultasi Pengawasan Intern dilingungan Inspektorat.
(2)Layanan Konsultasi Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi nama Kedai Kopi.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud dan Tujuan pembentukan Layanan Konsultasi Pengawasan adalah:

a.meningkatkan upaya pencegahan terjadinya penyimpangan dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah;
b.mendorong perangkat daerah dan /atau unit kerja dan/atau sekolah dan/atau mitra kerja selalu proaktif dalam upaya pencegahan terjadinya penyimpangan;
c.meminimalkan temuan pemeriksaan; dan
d.meningkatkan kapabilitas Inspektorat selaku APIP dilingkungan Pemerintah Daerah. 4

BAB IV

KEDUDUKAN, BENTUK, DAN JENIS LAYANAN

Pasal 4

(1)Layanan Konsultasi Pengawasan Intern berkedudukan di Inspektorat.
(2)Untuk mendukung Layanan Konsultasi Pengawasan Intern, Inspektur membentuk dan menetapkan Tim Layanan Konsultasi Pengawasan Intern;
(3)Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim Layanan Konsultasi Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Inspektur.

Pasal 5

(1)Pelaksanaan Layananan Konsultasi Pengawasan Intern dilakukan dalam bentuk:
1. a.tatap muka; atau
2. b.secara daring.
(2)Pelaksanaan Layananan Konsultasi Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur.
(3)Pelaksanaan Layananan Konsultasi Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah perangkat daerah, pemerintah ohoi atau mitra kerja mengajukan Layanan Konsultasi sesuai format konsultasi.
(4)Surat jawaban Layanan Konsultasi Pengawasan Intern merupakan saran dan/atau rekomendasi bagi perangkat daerah,pemerintah ohoi dan mitra kerja.
(5)Saran dan/atau rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
(6)Surat jawaban Layanan Konsultasi Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat tidak mengikat.
(7)Dalam hal pelaksanaan Layanan Konsultasi Pengawasan Intern terdapat kendala teknis atau substansi yang kompleks, Inspektur dapat menunjuk narasumber dari pihak internal Inspektorat atau eksternal untuk membantu.
(8)Ketentuan lebih lanjut mengenai standar operasional prosedur dan format konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Inspektur. 5

Pasal 6

Jenis Layananan Konsultasi Pengawasan Intern meliputi:

a.pelaksanaan kegiatan /belanja;
b.pengadaan barang dan jasa;
c.pelaporan kegiatan dan laporan keuangan;
d.membangun sistem pengendalian intern pemerintah;
e.penyusunan dokumen risiko;
f.pembangunan zona integritas;
g.penyusunan sistem pengendalian intern pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah; dan
h.kepegawaian.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 6 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Ditetapkan di Langgur pada tanggal 14 Juli 2025 BUPATI MALUKU TENGGARA, ttd MUHAMAD THAHER HANUBUN Diundangkan di Langgur pada tanggal 14 Juli 2025 PELAKSANA TUGAS SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA, ttd BERNARDUS RETTOB BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2025 NOMOR 23 Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, DEBBIE P. J. BUNGA, SH

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…