DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 25 Tahun 2025

Nomor: 25
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pengendalian kecurangan yang berindikasi pada tindak pidana korupsi di Pemerintahan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa praktik kecurangan selain bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan- perundangan juga bertentangan dengan asas asas umum pemerintahan yang baik dan nilai-nilai luhur dalam masyarakat;
c.bahwa Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Strategi Penerapan Penilaian Risiko Kecurangan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan perlunya penilaian risiko kecurangan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengendalian Kecurangan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra SALINAN 2 Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Daerah Tingkat I Maluku (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Strategi Penerapan Penilaian Risiko Kecurangan Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2054). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENDALIAN KECURANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara. 3
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Maluku Tenggara.
7.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8.Kecurangan adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak jujur dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau mengakibatkan kerugian dengan cara menipu, memperdaya, atau caracara lainnya yang melanggar ketentuan peraturan perundangan- undangan.
9.Pengendalian Kecurangan adalah proses yang didesain dan diselenggarakan secara spesifik untuk mencegah, mendeteksi, dan merespon risiko dan kejadian kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi.
10.Risiko kecurangan adalah kemungkinan terjadinya kecurangan dan konsekuensi potensial bagi organisasi jika risiko tersebut terjadi.
11.Satuan tugas pengendalian kecurangan adalah satuan tugas yang dibentuk untuk melakukan pengelolaan strategi pengendalian kecurangan yang diimplementasikan oleh pemerintah daerah

Pasal 2

(1)Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi ASN dalam memahami dan mengendalikan kecurangan yang berindikasi pada tindak pidana korupsi di Pemerintahan Daerah.
(2)Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
1. a.meningkatkan pengetahuan dan pemahaman ASN tentang kecurangan;
2. b.meningkatkan kepatuhan ASN terhadap ketentuan yang mengatur mengenai larangan melakukan kecurangan;
3. c.menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel;
4. d.membangun integritas ASN yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
5. e.mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih, akuntabel dan pelayanan publik yang prima; dan
6. f.meningkatkan kepercayaan publik atas penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. 4

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

a.prinsip dan sasaran kebijakan;
b.strategi pengendalian kecurangan;
c.lingkungan pengendalian kecurangan;
d.satuan tugas larangan kecurangan; dan
e.pembinaan dan pengawasan.

BAB III

PRINSIP DAN SASARAN KEBIJAKAN

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah menerapkan prinsip tidak mentoleransi kecurangan.
(2)Pengendalian kecurangan didesain dan diselenggarakan untuk memperkuat dan melengkapi sistem pengendalian intern yang ada.

Pasal 5

Sasaran kebijakan pengendalian kecurangan dilingkungan Pemerintah Daerah berlaku kepada seluruh ASN unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

BAB IV

STRATEGI PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 6

(1)Pengendalian Kecurangan dilingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan Strategi Pengendalian Kecurangan.
(2)Strategi Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 5

BAB V

LINGKUNGAN PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 7

(1)Kebijakan Pengendalian Kecurangan dilingkungan Pemerintah Daerah berlandaskan pada lingkungan Pengendalian Kecurangan sebagai persyaratan utamanya.
(2)Lingkungan Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
1. a.komitmen jajaran pimpinan;
2. b.budaya anti kecurangan; dan
3. c.kebijakan dan prosedur pengendalian kecurangan.

Pasal 8

Wujud komitmen jajaran pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dapat berbentuk:

a.sikap dan perilaku yang baik sehingga dapat menjadi teladan bagi pegawai dilingkungan kerja;
b.deklarasi anti kecurangan yang dituangkan secara tertulis dan diumumkan secara terbuka melalui berbagai media resmi Pemerintah Daerah;
c.pimpinan dan seluruh pegawai membuat dan/atau menandatangani pakta integritas atau surat pernyataan tidak melakukan kecurangan;
d.menyediakan sumber daya yang dibutuhkan dalam upaya pengendalian kecurangan, baik sumber daya manusia, infrastruktur, finansial maupun kebutuhan lain yang relevan; dan
e.melakukan respon yang tegas atas segala tindakan kecurangan yang terjadi dilingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Wujud budaya anti kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dapat berbentuk:

a.menyusun kode etik/standar perilaku yang secara jelas mendefinisikan kriteria mengenai perilaku anti kecurangan; dan
b.memberikan hukuman disiplin dan/atau sanksi kepada ASN sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Wujud Kebijakan dan prosedur pengendalian kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 6

(2)huruf c dapat berbentuk penyusunan dan penetapan petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan/prosedur kegiatan baku pengendalian kecurangan di Perangkat Daerah.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…