DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 28 Tahun 2025

Nomor: 28
Tahun: 2025
Ditetapkan: 11 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur mengenai perubahan Rencana Kerja Pemrintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencanan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025 perlu dilakukan perubahan Rencanan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;
c.bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum terhadap dilakukannya perubahan Rencanan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025 perlu diatur dengan peraturan bupati;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembar Negara SALINAN 2 Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 262);
7.Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2023 Nomor 20);
8.Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Daerah Tahun 224 Nomor 53); 3 MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

BAB I

PENDAHULUAN - Bab ini memuat gambaran umum penyusunan dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025 yang mencakup Latar Belakang, Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara.
4.Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappelitbangda adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan.
5.Rencana Pembangunan Daerah adalah Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang merupakan pedoman penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
6.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan perda.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman penyusunan perubahan kebijakan umum perubahan APBD Tahun 2025, perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara, serta rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk menjadi dasar dalam penyusunan program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dengan anggaran Pemerintah Daerah. 4

BAB II

|57 Tabel 2.5 Realisasi Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Triwulan II (sampai dengan Bulan Mei) Tahun 2025 No Perangkat Daerah Realisasi Triwulan II Kinerja (%) Anggaran (Rp. Juta) 1 Dinas Pendidikan 21.74 32,449.96 2 Dinas Kesehatan 20.20 24,493.97 3 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 2.04 1,258.47 4 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 27.33 800.94 5 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 30.84 1,047.76 6 Satuan Polisi Pamong Praja 28.37 1,177.01 7 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 24.31 928.35 8 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 9.70 280.18 9 Dinas Sosial Daerah 23.59 829.91 10 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Ketenagakerjaan 24.78 1,075.53 11 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Perempuan dan Perlindungan Anak 3.87 142.13 12 Dinas Ketahanan Pangan 19.79 527.05 13 Dinas Lingkungan Hidup 11.77 997.35 14 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 31.06 860.02 15 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 12.17 739.34 16 Dinas Perhubungan 18.64 701.45 17 Dinas Komunikasi dan Informatika 21.64 701.75 18 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 28.17 706.66 19 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 26.66 912.40 20 Dinas Pemuda dan Olahraga 13.38 514.81 21 Dinas Kebudayaan 19.99 583.25 22 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 28.02 811.57 23 Dinas Perikanan 15.23 1,589.17 24 Dinas Pariwisata 28.61 818.30 25 Dinas Pertanian 26.73 1,369.00 26 Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah 17.31 1,464.50 27 Badan Keuangan dan Aset Daerah 25.37 1,992.85 28 Badan Pendapatan Daerah 19.46 986.68 29 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM 5.17 1,275.30 BAB II | 58 No Perangkat Daerah Realisasi Triwulan II Kinerja (%) Anggaran (Rp. Juta) 30 Inspektorat 6.09 352.40 31 Sekretariat DPRD 28.47 12,140.79 33 Sekretariat Daerah 24.51 7,560.85 34 Kecamatan Kei Kecil 30.18 730.40 35 Kecamatan Kei Kecil Timur 24.43 384.31 36 Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan 18.86 212.01 37 Kecamatan Kei Kecil Barat 23.23 347.90 38 Kecamatan Hoat Sorbay 25.36 350.44 39 Kecamatan Manyeuw 24.45 337.43 40 Kecamatan Kei Besar 25.62 380.42 41 Kecamatan Kei Besar Selatan 27.51 429.46 42 Kecamatan Kei Besar Selatan Barat 21.90 255.30 43 Kecamatan Kei Besar Utara TImur 28.90 420.11 44 Kecamatan Kei Besar Utara Barat 27.45 363.96 45 Badan Perbatasan Daerah 26.44 589.29 Capaian penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sampai dengan triwulan I tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Pasal 4

(1)Bupati melalui Bappelitbangda menyusun Perubahan RKPD Tahun 2025.
(2)Perubahan RKPD Tahun 2025 disusun dengan Sistematika sebagai berikut:
1. a.bab I memuat Pendahuluan;
2. b.bab II memuat Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun 2025;
3. c.bab III memuat Kerangka Eknomi dan Keuangan Daerah;
4. d.bab IV memuat Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
5. e.bab V memuat Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; dan
6. f.bab VI memuat Penutup.
(3)Ketentuan mengenai Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 5 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Ditetapkan di Langgur pada tanggal 11 Agustus 2025 BUPATI MALUKU TENGGARA, ttd MUHAMAD THAHER HANUBUN Diundangkan di Langgur pada tanggal 11 Agustus 2025 PELAKSANA TUGAS SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA, ttd BERNARDUS RETTOB BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2025 NOMOR 28 Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, DEBBIE P. J. BUNGA, SH 6 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA NOMOR 28 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025 PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025 i DAFTAR ISI DAFTAR ISI ................................................................................................................ i DAFTAR TABEL ......................................................................................................... iv DAFTAR GAMBAR ..................................................................................................... vi BAB I PENDAHULUAN .............................................................................................. I – 1 1.1. Latar Belakang ................................................................................................. I – 1 1.2. Dasar Hukum ................................................................................................... I – 5 1.3. Hubungan Antar Dokumen .............................................................................. I – 8 1.4. Maksud dan Tujuan Penyusunan RKPD ......................................................... I – 9 1.5. Sistematika Penulisan ..................................................................................... I – 9 BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2025 ............................................. II – 1 2.1. Evaluasi Kinerja Capaian Rencana Pembangunan Daerah ............................ II – 1 2.1.1. Indikator Kinerja Utama ....................................................................... II – 1 2.1.2. Capaian IKU ........................................................................................ II – 3 2.2. Serapan Anggaran ........................................................................................... II – 5 2.3. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 ...................................................... II – 6 BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH ................. III – 1 3.1. Kerangka Ekonomi Tahun 2024 ...................................................................... III – 1 3.1.1. Dinamika Lingkungan Strategis Ekonomi Nasional ............................. III – 1 3.1.2. Dinamika Lingkungan Strategis Provinsi Maluku ................................ III – 3 3.1.3. Dinamika Lingkungan Strategis Kabupaten Maluku Tenggara ........... III – 4 3.1.3.1. Kondisi Perekonomian Kabupaten Maluku Tenggara ....... III – 5 3.1.3.2. Kinerja Perekonomian Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024 dan Perkembangan Sampai Dengan Semester Pertama Tahun 2025 ......................................... III – 7 3.1.3.3. Kebijakan Pengembangan Ekonomi Daerah ..................... III – 7 3.1.3.4. Sasaran Kinerja Ekonomi Makro Tahun 2025 ................... III – 8 3.1.3.5. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2022 dan Tahun 2023 ........................................................ III – 9 3.2. Kebijakan Keuangan Daerah Tahun 2025 ....................................................... III – 12 3.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah ........................................................... III – 12 3.2.2. Kebijakan Belanja Daerah ................................................................... III – 14 3.2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah ........................................................... III – 16 BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH .......................... IV – 1 ii 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan ................................................................ IV – 1 4.1.1. Kebijakan Pembangunan Nasional ..................................................... IV – 1 4.1.1.1. Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 ............................................................. IV – 1 4.1.1.2. Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2025 ............... IV – 3 4.1.2. Kebijakan Pembangunan Provinsi Maluku .......................................... IV – 5 4.1.3. Kebijakan Pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025– 2029 .................................................................................................... IV – 7 4.1.3.1. Visi dan Misi ...................................................................... IV – 7 4.1.3.2. Tujuan dan Sasaran .......................................................... IV – 8 4.1.3.3. Strategi dan Arah Kebijakan ............................................. IV – 11 4.2. Prioritas Pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025 ................ IV – 19 4.2.1. Tema Pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025 ....... IV – 19 4.2.2. Prioritas Daerah Tahun 2025 .............................................................. IV – 19 4.2.3. Kegiatan Prioritas Tahun 2025 ............................................................ IV – 21 4.3. Sasaran Pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025 ............... IV – 24 4.3.1. Pemenuhan Mandatory Spending ....................................................... IV – 24 4.3.2. Pemenuhan SPM ................................................................................ IV – 24 4.3.3. Sasaran Kinerja untuk Pencapaian Visi dan Misi Daerah ................... IV – 34 4.4. Isu Tematik Prioritas Nasional ......................................................................... IV – 38 4.4.1. Penguatan sumber daya manusia, pendidikan, dan kesehatan ......... IV – 38 4.4.1.1. Pendidikan ........................................................................ IV – 38 4.4.1.2. Kesehatan ......................................................................... IV – 38 4.4.2. Makan Bergizi Gratis (MBG) ............................................................... IV – 38 4.4.3. Pencegahan Stunting dan Kemiskinan Ekstrim .................................. IV – 39 4.4.3.1. Stunting ............................................................................. IV – 39 4.4.3.2. Kemiskinan Ekstrim ........................................................... IV – 40 4.4.4. Pengendalian Inflasi Daerah ............................................................... IV – 41 4.4.5. Pertumbuhan Ekonomi ........................................................................ IV – 41 4.4.5.1. Perikanan .......................................................................... IV – 42 4.4.5.2. Pariwisata .......................................................................... IV – 42 4.4.6. Swasembada Pangan ......................................................................... IV – 42 4.4.7. Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ................................................. IV – 43 iii BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH TAHUN 2025 .................. V – 1 5.1. Belanja Wajib dan Mengikat sesuai Ketentuan Peraturan Perundang– undangan ......................................................................................................... V – 1 5.1.1. Kebijakan Belanja Mendanai Urusan Pemerintahan Daerah yang Besarannya Telah Ditetapkan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang–Undangan (Mandatory Spending) .................................... V – 1 5.1.2. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) ................................. V – 8 5.2. Belanja Pemenuhan Target Pembangunan Daerah ........................................ V – 17 5.2.1. Pencapaian Target Pembangunan Jangka Menengah Daerah .......... V – 17 5.2.2. Penganggaran Target Prioritas Janji Kerja Kepala Daerah ................ V – 39 BAB VI PENUTUP ...................................................................................................... VI – 1 iv DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Misi, Tujuan, Sasaran Pembangunan dan IKU Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024–2026 ...................................................................................... Bab 2 - 1 Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran Pembangunan dan Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 ..................................................................................... Bab 2 - 3 Tabel 2.3 Realiasi Keuangan Daerah Triwulan II (s.d Bulan Mei) Tahun 2025 ................................................................................................ Bab 2 - 5 Tabel 2.4 Evaluasi Hasil Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten Maluku Tenggara Triwulan II (s.d Bulan Mei)Tahun 2025 ........................... Bab 2 - 7 Tabel 2.5 Realisasi Kinerja dan Anggaran Program Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara .......................................................... Bab 2 - 57 Tabel 2.6 Capaian SPM Kabupaten Maluku Tenggara Triwulan I Tahun 2025 ................................................................................................ Bab 2 - 58 Tabel 3.1 Sasaran Makro Ekonomi Nasional Tahun 2025 ............................. Bab 3 - 2 Tabel 3.2 Realisasi dan Target Kinerja Ekonomi Makro Provinsi Maluku Tahun 2025 ..................................................................................... Bab 3 - 4 Tabel 3.3 Capaian Kinerja Indikator Ekonomi Makro Tahun 2024 ................. Bab 3 - 7 Tabel 3.4 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024–2026 ............ Bab 3 - 8 Tabel 3.5 Sasaran Ekonomi Makro Pembangunan Tahun 2025 .................... Bab 3 - 9 Tabel 3.6 Uraian Pendapatan Daerah Tahun 2025 ........................................ Bab 3 - 13 Tabel 3.7 Uraian Perubahan Belanja Daerah Tahun 2025 ............................. Bab 3 - 15 Tabel 3.8 Uraian Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun 2025 ..................... Bab 3 - 17 Tabel 3.9 Uraian Postur Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025 ................ Bab 3 - 17 Tabel 4.1 Indikasi Progam Prioritas Pengembangan Wilayah Provinsi Maluku ............................................................................................ Bab 4 - 5 Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024-2026 ....................................................................................... Bab 4 - 8 Tabel 4.3 Tujuan dan Sasaran Daerah Tahun 2025–2029 ............................. Bab 4 - 9 Tabel 4.4 Strategi dan Araha Kebijakan Daerah Tahun 2025–2029 .............. Bab 4 - 11 Tabel 4.5 Prioritas dan Fokus Intervensi Pembangunan Daerah Tahun 2025 ......................................................................................................... Bab 4 - 19 Tabel 4.6 Target Intervensi Pelayanan Standar Minimal Tahun 2025 ............ Bab 4 - 28 Tabel 4.7 Target Kinerja Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2025, Sesuai RPD Tahun 2024–2026 ................... Bab 4 - 34 v Tabel 4.8 Target Kinerja Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2025 Sesuai Rancangan RPJMD Tahun 2025– 2029 ................................................................................................ Bab 4 - 36 Tabel 4.9 Rencana Intervensi Penanggulangan Stunting Tahun 2025 .......... Bab 4 - 39 Tabel 5.1 Perhitungan Anggaran Fungsi Pendidikan Tahun 2025 ................. Bab 5 - 2 Tabel 5.2 Pendanaan Program dan Kegiatan Fungsi Pendidikan Tahun 2025 ................................................................................................ Bab 5 - 2 Tabel 5.3 Perhitungan Anggaran Infrastruktur Tahun 2025 ............................ Bab 5 - 5 Tabel 5.4 Perhitungan Rasio Belanja Infrastruktur Tahun 2025 ..................... Bab 5 - 6 Tabel 5.5 Pendanaan Program dan Kegiatan Pengawasan Tahun 2025 ....... Bab 5 - 7 Tabel 5.6 SKPD Penyelenggaraan SPM dan Anggaran SPM Tahun 2025 .... Bab 5 - 9 Tabel 5.7 Pendanaan Sub Kegiatan Pemenuhan SPM Menurut Perangkat Daerah Tahun 2025 ........................................................................ Bab 5 - 9 Tabel 5.8 Pendanaan Kegiatan untuk Pencapaian Target Pembangunan Daerah Tahun 2025 ........................................................................ Bab 5 - 17 Tabel 5.9 Penganggaran Pencapaian Target Ohoi Terhubung Jalan ke Ibu Kota Kecamatan ............................................................................. Bab 5 - 39 Tabel 5.10 Penganggaran Pencapaian Target Ohoi Berair Bersih ................... Bab 5 - 40 Tabel 5.11 Penganggaran Pencapaian Target Rumah Layak Huni ................. Bab 5 - 40 Tabel 5.12 Penganggaran Pencapaian Target Penurunan Kemiskinan ........... Bab 5 - 41 Tabel 5.13 Penganggaran Pencapaian Target Penurunan Stunting ................ Bab 5 - 42 Tabel 5.14 Penganggaran Pencapaian Target Pelestarian Budaya Tahun 2025 ................................................................................................ Bab 5 - 45 Tabel 5.15 Penganggaran Pencapaian Target Stabilitas Inflasi Tahun 2025 ... Bab 5 - 46 Tabel 5.16 Penganggaran Pencapaian Target Pertumbuhan Nilai Investasi Daerah Tahun 2025 ........................................................................ Bab 5 - 48 Tabel 5.17 Penganggaran Pencapaian Target Inovasi Daerah Tahun 2025 .... Bab 5 - 50 Tabel 5.18 Penganggaran Pencapaian Target Lingkungan Hidup Berkualitas Tahun 2025 ..................................................................................... Bab 5 - 50 Tabel 5.19 Penganggaran Pencapaian Target Pangan Murah dan Terjangkau Tahun 2025 ..................................................................................... Bab 5 - 52 BAB I | 1 Sesuai amanat Pasal 263 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, salah satu dokumen perencanaan daerah adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan perencanaan daerah untuk jangka waktu tahunan. RKPD adalah penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPD disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Prioritas Nasional (PN) yang ditetapkan oleh Pemerintah. Selain itu, RKPD disusun juga dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan dokumen perencanaan lainnya. Dokumen RKPD menjadi dasar Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA–PPAS) untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). RKPD bersifat dinamis, dan fleksibel terhadap perubahan. RKPD yang dinamis dapat dilakukan perubahan dalam tahun berjalan sesuai amanat Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 264 Ayat (5). Penyusunan RKPD dan Perubahan RKPD secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pada Pasal 343 disebutkan, Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, yaitu meliputi:

1.Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau BAB I | 2
2.Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. RKPD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 53 Tahun 2024. RKPD Tahun 2025 merupakan penjabaran tahun kedua dari Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024–2026. Dalam pelaksanaannya, terdapat ketidaksesuaian yang memungkinkan dilakukan perubahan terhadap RKPD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025. Beberapa asumsi yang menjadi dasar dilakukannya Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagai berikut:
1.Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi 1) Prioritas Pembangunan Daerah Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, memberikan arahan yang jelas tentang kewajiban pemerintah daerah untuk:

(1)menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta program Asta Cita ke dalam perubahan RKPD Tahun 2025 dan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
(2)menyusun Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 yang di dalamnya telah mengakomodir kebijakan Asta Cita serta program dan kegiatan tahun 2025 yang merupakan penjabaran visi dan misi Gubernur/Bupati/Wali Kota terpilih.
(3)memastikan beberapa tema atau isu pembangunan yang menjadi prioritas nasional antara lain:
1. a.Penguatan sumber daya manusia, pendidikan, dan kesehatan;
2. b.Program Makan Bergizi Gratis (MBG);
3. c.Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrim;
4. d.Pengendalian Inflasi di daerah;
5. e.Peningkatanpertumbuhanperekonomiandaerah;
6. f.Dukungan swasembada pangan; dan
7. g.Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). RKPD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025 disusun pada tahun 2024. Di dalam RKPD Tahun 2025, belum termuat arah kebijakan pembangunan daerah sesuai visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta program Asta Cita Bapak Presiden Republik Indonesia. Sehingga untuk BAB I | 3 maksud tersebut, Perubahan RKPD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025 perlu mengintegrasikan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih, serta arah kebijakan dan program Asta Cita, termasuk tema dan isu pembangunan yang menjadi prioritas nasional. 2) Kerangka Keuangan Daerah
(1)Pengurangan Alokasi Dana Transfer Pemerintah Pusat ke Daerah (TKD) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, menetapkan pengurangan anggaran Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Kabupaten Maluku Tenggara sebesar Rp74.732.541.000,00, terdiri dari:
1. a.DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum, semula Rp42.392.242.000,00 diangkat seluruhnya, sehingga nilai akhir komponen DAU ini adalah Rp0,00;
2. b.DAK Fisik Bidang Jalan, semula Rp32.340.299.000,00 diangkat seluruhnya, sehingga nilai akhir komponen DAK Fisik Bidang Jalan adalah Rp0,00.
(2)Penyesuaian/Re–kalkulasi Estimasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pengurangan pada dua komponen pendapatan TKD tersebut di atas berdampak terhadap proyeksi PAD. Dengan dilakukannya efisiensi belanja, maka diasumsikan akan berpengaruh pada aktivitas perekonomian di daerah yang memiliki dampak bagi penerimaan PAD. Beberapa komponen PAD yang dikalkulasi ulang antara lain:
1. a.Pajak Reklame
2. b.Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
3. c.Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)
4. d.Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
5. e.Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
6. f.Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
7. g.Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan penyesuaian dalam hal perkembangan kerangka keuangan daerah yang mengalami ketidaksesuaian dengan asumsi RKPD dan APBD tahun 2025. 3) Rencana Program dan Kegiatan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tanggal 23 Februari 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, mengarahkan pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi belanja APBD Tahun Anggaran 2025 dengan komponen efisiensi sebagai berikut:
(1)Membatasi belanja kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, percetakan, publikasi, dan seminar/focus group discussion;
(2)Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50 persen (lima puluh persen) untuk seluruh perangkat daerah;
(3)Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium dengan berpedoman pada peraturan perundang–undangan yang mengatur mengenai standar harga satuan regional;
(4)Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur;
(5)Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak dilakukan berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya;
(6)Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga; dan
(7)Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKO). Kebijakan efisiensi sebagaimana diuraikan di atas diimplementasikan dalam bentuk penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan termasuk penyesuaian dalam rincian belanja untuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah. 4) Kerangka Ekonomi Daerah Dengan efisiensi yang dilakukan berdasarkan kebijakan–kebijakan tersebut di atas, maka diasumsikan dampak belanja pemerintah terhadap perekonomian daerah tidak akan optimal. Untuk itu, terhadap kerangka ekonomi daerah berikut target–target ekonomi makro yang ditetapkan dalam RKPD 2025 perlu untuk ditinjau kembali, dan dilakukan proyeksi ulang.

2.Keadaan yang menyebabkan Saldo Anggaran Lebih digunakan. Saldo Anggaran Lebih Tahun 2024, yang dianggarkan sebagai SiLPA harus digunakan dalam tahun 2025. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 sebelum audit BPK menunjukkan nilai SiLPA sementara sebesar Rp9.801.354.521,51, terdiri dari: 1) Penganggaran kembali BLUD Rumah Sakit Umum Karel Sadsuitubun, sebesar Rp267.678.412,00 BAB I | 5 2) Penganggaran Belanja JKN FKTP di Puskesmas, sebesar Rp34.374.785,03; 3) Penganggaran untuk belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Dinas Pendidikan, sebesar Rp168.644.736,76; 4) Penganggaran BOK Puskesmas sebesar Rp875.646.284,00; dan 5) Belanja kegiatan Luncuran yang tidak terbayarkan pada Tahun 2024, yang belum dianggarkan dalam APBD Tahun 2025, dengan nilai anggaran sebesar Rp8.455.010.303,72. Nilai ini meskipun masih bersifat sementara namun perlu dianggarkan kembali untuk mendanai tunggakan pembayaran dan/atau utang tahun 2024, serta jika dimungkinkan dapat membiayai kegiatan–kegiatan yang menurut sifatnya penting, prioritas dan mendesak. Asumsi yang melandasi Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana diuraikan di atas, sekaligus menjadi urgensi perlunya dilakukan Perubahan RKPD Tahun 2025. Selanjutnya, kebijakan yang disusun dalam rangka menjawab urgensi tersebut, menjadi substansi Perubahan RKPD Tahun 2025. Perubahan RKPD Tahun 2025 disusun dengan kaidah dan pentahapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu: (1) penyusunan rancangan perubahan RKPD; (2) perumusan rancangan akhir perubahan RKPD; dan (3) penetapan perubahan RKPD. Perubahan RKPD Tahun 2025 selanjutnya menjadi pedoman penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, serta sekaligus menjadi dasar perumusan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P–PPAS), untuk penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan APBD) Tahun 2025. 1.2. Dasar Hukum Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025 disusun berdasarkan:
1.Undang–Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Daerah lingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Daerah Tingkat I Maluku (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepubliK Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahin 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
5.Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
6.Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6575);
7.Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneia Nomor 6402);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
13.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
14.Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
22.Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
23.Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
24.Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2009 Nomor 12 Seri D);
25.Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 231), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 246);
26.Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 247);
27.Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024 Nomor 1);
28.Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024 – 2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024 Nomor 2);
29.Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024–2026 (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2023 Nomr 20);
30.Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 53 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025; 1.3. Hubungan Antar Dokumen Hubungan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional telah diatur dalam Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Peerencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Dokumen RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan di tingkat pemerintahan daerah. RKPD tahun 2025 merupakan penjabaran tahun kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024–2026. Perubahan RKPD Tahun 2025 menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) tahun anggaran 2025 sebagai dasar penyusunan RAPBD Perubahan tahun anggaran 2025. Selain itu, Perubahan RKPD merupakan pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja BAB I | 9 Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD) tahun 2025. Perubahan Renja PD menjadi dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (P-RKA) Perangkat Daerah tahun anggaran 2025. Hubungan antar dokumen perencanaan pembangunan disajikan pada gambar berikut. Gambar 1.1 Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 1.4. Maksud dan Tujuan Penyusunan RKPD Maksud penyusunan Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2025 adalah untuk menyesuaikan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi dan keuangan, rencana program dan kegiatan sesuai dengan kondisi aktual daerah berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2025, perubahan kebijakan nasional dan integrasi kebijakan, visi dan misis kepala daerah periode 2025–2029. Perubahan RKPD juga berfungsi untuk mewujudkan sinergi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antarwilayah, antarsektor dan antartingkatan pemerintahan, guna efisiensi dan efektivitas pengalokasian sumber daya pembangunan daerah. Tujuan penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 adalah: 1) Menjadi dasar perumusan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara untuk penyusunan Perubahan APBD Tahun 2025; 2) Menjadi pedoman perumusan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025; 3) Menjadi instrumen pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja pembangunan daerah. 1.5. Sistematika Penulisan BAB I | 10 Sistematika Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 disusun sebagai berikut: Evaluasi terhadap upaya perwujudan target kinerja RPD dilaksanakan setiap tahun melalui Evaluasi capaian IKU. Pengukuran capaian IKU dilaksanakan terhadap sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam RPD. RPD mengusung visi daerah sesuai Visi Jangka Panjang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2005–2025. Upaya perwujudan Visi RPJPD melalui 5 (lima) Misi pembangunan, sebagai berikut: RPD mengelaborasi upaya pencapaian Visi dan Misi dengan 5 (lima) Tujuan dan 17 (tujuh belas) Sasaran Pembangunan. IKU yang menjadi ukuran pencapaian sasaran ditetapkan sebanyak 25 (dua puluh lima) indikator. IKU terdistribusi ke dalam 5 Misi, 5 Tujuan dan 17 Sasaran seperti ditampilkan pada Tabel berikut. Tabel 2.1 Misi, Tujuan, Sasaran Pembangunan dan IKU Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024–2026 Misi Tujuan Sasaran Pembangunan Indikator I. Mewujudkan Masyarakat Berakhlak Mulia, Bermoral, Bertaqwa, dan Berbudaya Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang harmonis, toleran dan berbudaya Meningkatnya kualitas kerukunan hidup masyarakat Indeks Kualitas Layanan Kesejahteraan Masyarakat Meningkatnya kualitas budaya daerah Indeks Kualitas Budaya Daerah BAB II | 2 Misi Tujuan Sasaran Pembangunan Indikator Terjaganya Stabilitas Politik, Keamanan dan keterlibatan umum Indeks Stabilitas Politik, Keamanan dan Ketertiban Umum II. Mewujudkan Masyarakat Maluku Tenggara yang berkualitas Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat Indeks Pendidikan Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Indeks Kesehatan Meningkatnya Kelembagaan Pemuda dan Olah Raga Indeks Kualitas Kelembagaan Pemuda dan Olah Raga Terkendalinya Inflasi Daerah Indeks Pengeluaran III. Mewujudkan perekonomian Maluku Tenggara sebagai daerah kepulauan yang tangguh dan berdaya saing Meningkatkan Kinerja Perekonomian Daerah Meningkatnya Perekonomian Daerah § LPE PDRB ADHB § LPE PDRB ADHK § PDRB Perkapita ADHB

(000)§ PDRB Perkapita ADHK
(000)Meningkatnya Kesempatan Kerja Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Terkendalinya Inflasi Daerah Inflasi IV. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan Kualitas Pemerataan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan dan Berkeadilan Menurunnya Penduduk Miskin Tingkat Kemiskinan Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan dan Pemenuhan Hak Anak § Indeks Pembangunan Gender § Indeks Kabupaten Layak Anak (KLA) Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kewilayahan Indeks Kuailtas Pembangunan Wilayah Meningkatnya Pembangunan Berbasis Mitigasi Bencana Angka Korban Bencana Alam dan Kebakaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup IKLH Meningkatnya Arus Penumpang/ barang dalam daerah Pertumbuhan Lalulintas Orang/barang melalui terminal /dermaga/bandara V. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Demokratis dan Berlandaskan Hukum Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih, demokratis dan berlandaskan hukum § Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah § Nilai AKIP § Nilai LPPD § Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik BAB II | 3 Misi Tujuan Sasaran Pembangunan Indikator § Indeks Daya Saing Daerah 2.1.2. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Evaluasi capaian IKU dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja tahunan terhadap target yang ditetapkan di dalam RPD. Evaluasi capaian IKU sampai dengan triwulan I tahun 2025 belum dapat diukur karena capaian kinerja dari setiap indikator belum tersedia. Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran Pembangunan dan Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 Misi RPJPD, Tujuan dan Sasaran RPD Indikator Realisasi 2024 Target 2025

1.Mewujudkan Masyarakat Berakhlak Mulia, Bermoral, Bertaqwa, dan Berbudaya 1.1. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang harmonis, toleran dan berbudaya Indeks Kedamaian Hidup Masyarakat 1.1.1. Meningkatnya kualitas kerukunan hidup masyarakat Indeks Kerukunan Hidup masyarakat n.a 100 1.1.2. Meningkatnya kualitas budaya daerah Indeks Kualitas Budaya Daerah n.a 65,50 1.1.3. Terjaganya Stabilitas politik, Keamanan dan Ketertiban Umum Indeks Stabilitas Politik, Keamanan, dan Ketertiban Umum n.a 82,50
2.Mewujudkan Masyarakat Maluku Tenggara yang berkualitas 2.1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 70,58 2.1.1. Meningkatnya kualitas Pendidikan Masyarakat Indeks Pendidikan 0,641 0,721 2.1.2. Meningkatnya kualitas Kesehatan masyarakat Indeks Kesehatan 0,783 0,656 2.1.3. Meningkatnya Pendapatan riil masyarakat Indeks Pendapatan 0,696 0,292 2.1.4. Meningkatnya Kelembagaan Pemuda dan Olahraga Indeks Kualitas Kelembagaan Pemuda dan Olahraga n.a 70,00
3.Mewujudkan Perekonomian Maluku Tenggara sebagai Daerah Kepulauan yang Tangguh dan Berdaya saing 3.1. Meningkatkan Kinerja Perekonomian Daerah Indesk Gini 0,248 LPE PDRB ADHB 7,24 10,45 BAB II | 4 Misi RPJPD, Tujuan dan Sasaran RPD Indikator Realisasi 2024 Target 2025 3.1.1. Meningkatnya Perekonomian daerah LPE PDRB ADHK 5,44 6,00 PDRB Perkapita ADHB (000) 34,91 33,25 PDRB Perkapita ADHK (000) 18,82 24,15 3.1.2. Meningkatnya Kesempatan Kerja Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 5,68 4,00 3.1.3. Terstabilnya inflasi daerah Laju Inflasi 0,16 2,50
4.Mewujudkan Pemerataan Pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkeadilan 4.1. Meningkatkan kualitas pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkeadilan Indeks Williamson 4.1.1. Menurunnya penduduk miskin Tingkat Kemiskinan 21,22 18,88 4.1.2. Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat dan gender Indeks Pembangunan Gender 96,78 75,60 Indeks Kabupaten Layak Anak (KLA) 550 660 4.1.3. Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kewilayahan Indeks Kualitas Pembangunan wilayah n.a 0,690 4.1.4. Meningkatnya Pembangunan berbasis mitigasi bencana Angka Korban Bencana Alam dan kebakaran 0 < 3 4.1.5. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 74,13 80,00 4.1.6. Meningkatnya arus penumpang/ barang dalam daerah Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih serta masyarakat yang demokratis berlandaskan hukum Pertumbuhan Jumlah orang/barang melalui terminal/dermaga/bandara

(000)n.a 5,50

5.Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih serta masyarakat yang demokratis berlandaskan hukum 5.1. Meningkatkan kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih, demokratis dan berlandaskan hukum Indeks Reformasi Birokrasi 49,28 5.1.1. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih serta masyarakat yang demokratis berlandaskan hukum Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah 68,87/B 72,15/B Nilai AKIP 82,80/B 66,11/B Nilai LPPD 2,64/S 2,95/T Tingkat Kepatuhan Standar pelayanan Publik 74,61/ZK 79,26/ZK Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) 3,27 3,25 BAB II | 5 2.2. Serapan Anggaran Serapan Anggaran sampai dengan triwulan II (per bulan Mei 2025) masih tergolong rendah, baik dari sisi penerimaan maupun belanja. Realiasi pendapatan daerah baru mencapai 34,70 persen, dan realisasi belanja sebesar 31,32 persen. Rincian realisasi keuangan sampai dengan triwulan II tahun 2025 sebagai berikut. Tabel 2.3 Realiasi Keuangan Daerah Triwulan II (s.d Bulan Mei) Tahun 2025 URAIAN ANGGARAN 2025 REALISASI TW.II %
4.PENDAPATAN DAERAH 904.495.536.712 911.979.181 0,10 4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 65.957.489.283 911.979.181 1,38 4.1.01. Pajak Daerah 35.498.647.825 730.799.683 2,06 4.1.02. Retribusi Daerah 3.603.063.000 176.311.200 4,89 4.1.03. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 5.390.778.458 0,00 0,00 4.1.04. Lain-lain PAD yang Sah 21.465.000.000 4.868.298 0,02 4.2. PENDAPATAN TRANSFER 831.843.729.873 0.00 0.00 4.2.01. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 819.821.423.000 0.00 0.00 § Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) 7.293.621.000 0,00 0,00 § Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) 519.598.317.000 0,00 0,00 § Dana Desa 139.502.390.000 0,00 0,00 4.2.02. Pendapatan Transfer Antar Daerah 12.022.306.873 0,00 0,00 § Pendapatan Bagi Hasil 12.022.306.873 0,00 0,00 4.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 6.694.317.556 0,00 0,00 4.3.03. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 6.694.317.556 0,00 0,00 Jumlah Pendapatan 904.495.536.712 911.979.181 0,10
5.BELANJA DAERAH 905.371.161.712 80.619.666.705 8,90 5.1. BELANJA OPERASI 618.519.501.450 80.289.596.705 12,98 5.1.01. Belanja Pegawai 339.631.762.707 72.499.380.546 21,35 5.1.02. Belanja Barang dan Jasa 240.674.506.113 7.320.216.159 3,04 5.1.05. Belanja Hibah 36.869.732.630 470.000.000 1,27 5.1.06. Belanja Bantuan Sosial 1.343.500.000 0,00 0,00 5.2. BELANJA MODAL 70.244.530.462 0,00 0,00 5.2.01. Belanja Modal Tanah 1.452.709.421 0,00 0,00 5.2.02. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 11.526.924.856 0,00 0,00 5.2.03. Belanja Modal Gedung dan Bangunan 14.860.685.265 0,00 0,00 5.2.04. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 42.139.737.920 0,00 0,00 5.2.05. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 264.473.000 0,00 0,00 5.3. BELANJA TIDAK TERDUGA 2.400.000.000 330.070.000 13,75 5.3.01. Belanja Tidak Terduga 2.400.000.000 330.070.000 13,75 BAB II | 6 URAIAN ANGGARAN 2025 REALISASI TW.II % 5.4. BELANJA TRANSFER 214.207.129.800 0,00 0,00 5.4.01. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa 3.000.000.000 0,00 0,00 5.4.02. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 211.207.129.800 0,00 0,00 Jumlah Belanja 905.371.161.712 80.619.666.705 8,90 SURPLUS/ (DEFISIT) (875.625.000) (79.707.687.524) 9,102,95
6.PEMBIAYAAN DAERAH 875.625.000 0,00 0,00 6.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN 1.875.625.000 0,00 0,00 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 1.875.625.000 0,00 0,00 Jumlah Penerimaan Pembiayaan 1.875.625.000 0,00 0,00 6.2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN 1.000.000.000 0,00 0,00 Penyertaan Modal Daerah 1.000.000.000 0,00 0,00 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 1.000.000.000 0,00 0,00 Pembiayaan Netto 875.625.000 0,00 0,00 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkanaan 0,00 (79.707.687.524) 0,00 2.3. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 Evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2025 sampai dengan triwulan II (per bulan Mei 2025) disajikan pada tabel berikut. 1) Panjang bibir pantai aman dari abrasi pantai m 500 3,809.93 0 - 2) Luasan lahan pertanian teririgasi ha 5 0 5.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota m 500 3,784.93 0 - 5.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya diBawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota ha 5 25.00 0 - 6 Program Penataan Bangunan Gedung Persentase bangunan gedung pemerintah tertata dengan baik % 10 3,071.94 0 - 6.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung % 20 3,071.94 0 - 7 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Persentase SR-SPAM % 10 10,453.60 0 - 7.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota % 10 10,453.60 0 - 8 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Persentase Rumah Tangga terbangun MCK % 10 607.35 0 - 8.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota % 10 607.35 0 - 9 Program Penataan Bangunan dan Lingkungan % 25 4,005.94 0 - 8.01 Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di daerah kabupaten/kota % 25 4,005.94 0 - 10 Program Pengembangan Jasa Konstruksi % 100 0,00 0 - 10.01 Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfataan jasa konstruksi % 100 0,00 0 - BAB II | 12 No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran pada Triwulan II K Rp (Juta) K Rp (Juta) 1.4 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rerata tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran % 95 2,645.18 28.7 800.94 1.01 Perencanaan, penggangaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah % 95 40.93 37 16.19 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah % 95 2,104.76 30 683.53 1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah % 95 4.80 0 - 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah % 95 0,00 0 - 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah % 95 260.28 26.8 73.49 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 95 68.25 0 - 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 95 111.38 13.5 15.90 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 95 54.78 20 11.83 2 Program Pengembangan Perumahan Persentase rumah layak huni % 100 70.30 0 - 2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota % 100 70.30 0 - 3 Program Kawasan Permukiman Persentase luasan kawasan permukiman kumuh perkotaan tertata % 0 0,00 0 - 3.01 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) ha % 0 0,00 0 - 4 Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Persentase kawasan Perumahan sehat % 82 215.01 0 - 4.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan % 80 215.01 0 - 1.5 TRANTIBUM LINMAS Badan Kesatuan Bangsa dan Politik BAB II | 13 No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran pada Triwulan II K Rp (Juta) K Rp (Juta) 1 Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rerata tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran % 95 2,688.05 28.81 815.25 1.01 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah % 95 2,331.26 29.38 720.98 1.02 Administrasi Umum Perangkat Daerah % 95 182.29 31 59.96 1.03 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 27.75 0 - 1.04 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 95 116.4 21 25.87 1.05 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 95 30.35 26 8.44 2 Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik Persentase Cakupan Pendidikan Politik Masyarakat % 100 50.00 17 8.87 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik % 100 50.00 17 8.87 3 Program Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik Persentase Pencegahan/ Tangkal Dini Konflik % 100 259.00 80 208.64 3.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial % 100 259.00 80 208.64 4 Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya Persentase Penegakkan PERDA tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum % 100 400 3.7 15.00 4.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya % 100 400 3.7 15.00 Satuan Polisi Pamong Praja BAB II | 14 No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran pada Triwulan II K Rp (Juta) K Rp (Juta) 1 Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rerata tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran % 95 3948.99 28.3 1177.01 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah % 95 3,682.82 30 1164.71 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah % 95 121.40 3.3 4.3 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah % 95 70.00 0 - 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 95 24.60 3.8 1.00 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 95 50.17 13.2 7.00 2 Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase Penegakkan PERDA tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum % 100 199.64 0 - 2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota % 100 150.00 0 - 2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Wali Kota % 100 49.64 0 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rerata tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran % 95 3,287.60 26.3 911.38 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah % 95 2,749.37 30.6 888.46 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah % 95 227.06 9.5 22.92 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah % 95 115.62 0 - 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 95 73.24 0 - 1.04 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 95 122.31 0 - 2 Program Penanggulangan Bencana Indeks Kapasitas Penanggulangan Bencana Indeks 60 531.66 3 16.97 4.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Indeks 60 48.65 0 - BAB II | 15 No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran pada Triwulan II K Rp (Juta) K Rp (Juta) 4.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Indeks 60 283.04 0 - 4.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evaluasi Korban Bencana Indeks 60 150.00 10.7 16.97 4.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Indeks 60 49.97 0 - Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 1 Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rerata tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran % 95 1,364.50 19.50 280.18 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah % 95 1,049.70 20 230.20 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 22.80 - 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah % 95 157.00 23 38.36 1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 95 - 0 - 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 95 75.00 4.5 3.63 1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 95 60.00 12 7.99 2 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran Respons time rate % 100 1,524.99 0 - 2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun, Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota % 100 120.68 0 - 2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran % 95 49.31 0 - 2.03 Investigasi Kejadian Kebakaran % 95 30.00 0 - 2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran % 95 1,325.00 0 - 1.6 SOSIAL Dinas Sosial Daerah 1 Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rerata tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran % 95 2,939.38 25.00 775.37 BAB II | 16 No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran pada Triwulan II K Rp (Juta) K Rp (Juta) 1.01 Perencanaan, penggangaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah % 95 5.00 58 3.08 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah % 95 2,363.95 27 683.44 1.03 Administrasi Umum Perangkat Daerah % 95 230.50 13 32.78 1.04 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 95 40.00 0 0 1.05 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 95 141.50 12 18.16 1.06 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 95 98.43 21 22.10 1.07 Penataan Organisasi % 95 60.00 25 15.81 2 Program Rehabilitasi Sosial Persentase PMKS yang pulih dan hidup secara normal % 100 306.72 5 18.93 2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial % 80 246.72 6 18.93 2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial % 80 60 0 - 3 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Persentase penduduk miskin mendapat fasilitas perlinsos % 100 111.5 7.90 8.85 3.01 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar % 80 46.5 3.6 2.10 3.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota % 80 65 8.3 6.75 4 Program Penanganan Bencana Persentase Penanganan Korban Bencana % 100 50.00 33.5 17.76 4.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota % 100 50.00 33.5 17.76 5 Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Taman Makam Pahlawan Dalam Kondisi Baik % 100 85.00 0 - 5.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota % 100 85.00 0 - 6 Program Pemberdayaan Sosial % 100 25 34 9.00 BAB II | 17 No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran pada Triwulan II K Rp (Juta) K Rp (Juta) 6.01 Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota % 100 25 34 9.00 II WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.1 TENAGA KERJA Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Ketenagakerjaan 1 Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rerata tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran % 95 2,575.38 28.1 761.88 1.01 Perencanaan, penggangaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah % 95 15.00 0 - 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah % 95 2,560.38 28.2 761.88 2 Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja Persentase Penyerapan Tenaga Kerja bersertifikat % 80 720.00 0 - 2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi % 80 720.00 0 - 3 Program Penempatan Tenaga Kerja Tingkat Penempatan Tenaga Kerja sesuai Kebutuhan Pasar Kerja % 20 40.00 0 - 3.01 Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota % 20 15.00 0 - 3.02 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja % 20 25.00 0 - 2.2 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak 1 Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rerata tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran % 95 2,294.87 5.88 142.13 1.01 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah % 95 2,294.87 5.88 142.13 2 Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan Tingkat Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan % 75 554.16 0 - 2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota % 75 28.69 0 - BAB II | 18 No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran pada Triwulan II K Rp (Juta) K Rp (Juta) 2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota % 75 525.47 0 - 3 Program Perlindungan Perempuan Tingkat Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan % 75 39.29 0 - 3.01 Penyediaan Layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/kota % 75 39.29 0 - 4 Program Pemenuhan Hak Anak Persentase Hak Anak Terpenuhi % 60 127.00 0 - 4.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga pemerintah, Non pemerintah dan dunia usaha Kewenangan Kabupaten/Kota % 60 31.88 0 - 4.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota % 60 95.12 0 - 2.3 PANGAN Dinas Ketahanan Pangan 1 Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rerata tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran % 95 2,124.03 21.00 477.72 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah % 95 1,696.86 25 446.72 1.03 Administrasi Umum Perangkat Daerah % 95 219.80 6.1 14.25 1.04 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 95 78.12 0 - 1.05 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 95 72.67 9.2 7.05 1.06 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 95 56.58 16.2 9.70 2 Program Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan Pertumbuhan produk Pangan Olahan untuk kemandirian pangan % 70 42.00 2.67 1.60 2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 70 42.00 2.67 1.60 BAB II | 19 No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran pada Triwulan II K Rp (Juta) K Rp (Juta) 3 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Pertumbuhan Produksi Pangan Lokal % 70 345.82 9.60 47.73 3.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan % 70 160.00 7.54 17.23 3.02 Pengelolaan dan Keseimbangan cadangan Pangan Kabupaten/Kota % 70 120.00 9.92 17.01 3.03 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi % 70 65.82 14.2 13.49 4 Program Penanganan Kerawanan Pangan Persentase Penanganan Kerawanan Pangan daerah % 80 31.10 0 - 4.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan % 80 31.10 0 - 5 Program Pengawasan Keamanan Pangan Persentase Pangan Aman Konsumsi % 100 120.00 - 5.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota % 100 120.00 0 - 2.4 PERTANAHAN Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1 Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan % 100 - - 1.01 Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah kabupaten/kota % 100 - - 2 Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan % 100 - - 2.01 Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintahan daerah kabupaten/kota % 100 - - 2.5 LINGKUNGAN HIDUP Dinas Lingkungan Hidup 1 Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rerata tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran % 95 2,469.18 31.20 812.30 BAB II | 20 No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran pada Triwulan II K Rp (Juta) K Rp (Juta) 1.01 Perencanaan, penggangaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah % 95 25.00 0 - 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah % 95 1,964.14 38.69 799.96 1.03 Administrasi Umum Perangkat Daerah % 95 220.05 0.06 0.16 1.04 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 95 30.00 0 - 1.05 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 95 120.00 7.3 9.27 1.06 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 95 109.99 2.5 2.91 2 Program Perencanaan Lingkungan Hidup % 95 375.00 0 - 2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota % 95 375.00 0 - 3 Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Tingkat Pengendalian Pencemaran/Kerusakan Lingkungan Hidup % 100 185.00 0 - 3.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota % 100 185.00 4 Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat Tingkat Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup % 80 - 0 - 4.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota % 0 - 0 - 5 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) Persentase Keanekaragaman Hayati terkelola dengan baik % 95 50.00 16.7 8.84 5.01 Program Kenekaragaman Hayati Kabupaten/Kota % 95 50.00 14.14 8.84 6 Program Pengelolaan Persampahan Persentase Pengelolaan Sampah 3 R % 80 5,394.11 2.61 176.21 6.01 Pengelolaan Sampah % 80 5,394.11 2.61 176.21 2.6 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil BAB II | 21 No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran pada Triwulan II K Rp (Juta) K Rp (Juta) 1 Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rerata tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran % 95 2,291.07 32.40 781.44 1.01 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah % 95 1,850.76 28.44 554.04 1.02 Administrasi Umum Perangkat Daerah % 95 178.35 50.46 94.74 1.03 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 95 11.87 0 - 1.04 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 95 120.00 58 73.31 1.05 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 95 130.09 43.34 59.35 2 Program Pendaftaran Penduduk Persentase Penduduk Ber-KTP % 100 343.01 18 62.97 2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk % 100 343.01 18 62.97 3 Program Pencatatan Sipil Persentase Penduduk memiliki Dokumen Pencatatan Sipil % 100 130.05 11 15.08 3.01 Pelayanan Pencatatan Sipil % 100 130.05 11 15.08 4 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Persentase Pelayanan Adminduk berbasis SIAK % 100 3.00 0 - 4.01 Pengumpulan Data Penduduk dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan % 100 3.00 0 - 5 Program Pengelolaan Profil Kependudukan % 100 2.12 25 0.53 Penyusunan Profil Kependudukan % 100 2.12 25 0.53 2.7 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak 1 Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rerata tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran % 95 383.88 - 1.02 Administrasi Umum Perangkat Daerah % 95 263.05 - 1.03 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 95 65.8 - 1.04 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 95 55.03 - BAB II | 22 No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran pada Triwulan II K Rp (Juta) K Rp (Juta) 2 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Persentase Ohoi yang memiliki Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Aktif % 100 60.19 - 2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota % 75 60.19 3 Program Administrasi Pemerintahan Desa Persentase Ohoi yang dapat menata administrasi pemerintahan desa secara baik % 100 209.40 - 3.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Desa % 60 209.40 4 Program Penataan Desa % 100 - 4.01 Penyelenggaraan Penataan Desa % 100 - 5 Program Peningkatan Kerja Sama Desa % 100 - 5.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa % 100 - 2.8 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah 1 Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rerata tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran % 95 1,796.29 28.20 534.52 1.01 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah % 95 1,371.38 30.43 439.36 1.02 Administrasi Umum Perangkat Daerah % 95 201.93 40.65 86.41 1.03 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 95 129 3.82 5.20 1.04 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 95 93.98 3.58 3.55 2 Program pengendalian penduduk Persentase Ibu PUS peserta KB yang tertunda kehamilannya % 100 396.05 0 0 BAB II | 23 No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran pada Triwulan II K Rp (Juta) K Rp (Juta) 2.01 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota % 90 396.05 0 - 3 Program Pembinaan Keluarga Berencana Persentase Keluarga Sejahtera % 100 2,395.54 0.16 4.82 3.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal % 80 575.01 0 - 3.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) % 80 1,121.00 0 - 3.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota % 80 425.13 0.9 4.82 3.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB % 80 274.40 0 - 4 Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera % 100 1,486.60 13 200.00 4.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga % 100 212.80 0 - 4.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga % 100 1,273.80 15 200.00 2.9 PERHUBUNGAN Dinas Perrhubungan 1 Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rerata tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran % 95 2,613.65 25.2 694.70 1.01 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah % 95 2,126.55 27.9 624.92 1.02 Administrasi Umum Perangkat Daerah % 95 242.00 15.48 39.44 1.03 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 95 61.30 21.8 14.07 BAB II | 24 No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran pada Triwulan II K Rp (Juta) K Rp (Juta) 1.04 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 95 30.00 0 - 1.05 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 95 153.80 10 16.27 2 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Tingkat keselamatan transportasi laut % 100 100.00 0 - 2.01 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota % 100 75.00 0 - 2.02 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C % 100 25.00 0 - 2.02 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor % 0 - - 2.03 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota % 0 - - 3 Program Pengelolaan Pelayaran Tingkat Keselamatan transportasi darat % 100 1,050.00 0.64 6.75 3.01 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal % 100 1,050.00 0.64 6.75 2.10 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Dinas Komunikasi dan Informatika 1 Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rerata tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran % 95 2,458.22 27.10 701.75 1.01 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah % 95 2,129.72 30.9 694.25 1.02 Administrasi Umum Perangkat Daerah % 95 254.77 0 - 1.03 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 95 29.40 9.6 3.00 1.04 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 95 44.33 9.6 4.50 2 Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Persentase Data dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Terpublikasi % 100 670.00 0 - 2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota % 100 670.00 0 BAB II | 25 No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran pada Triwulan II K Rp (Juta) K Rp (Juta) 3 Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Persentase OPD Melakukan Sistem Pelayanan Berbasis Elektonik % 100 74.85 0 - 3.01 Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota % 10 74.85 0 - 2.11 KOPERASI UKM Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 1 Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rerata tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran % 95 2,173.88 28.00 642.37 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah % 95 14.85 0 - 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah % 95 1,718.89 31.3 566.68 1.03 Administrasi Umum Perangkat Daerah % 95 250.26 17.77 46.82 1.04 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 30.00 0 - 1.05 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 95 99.73 15 15.80 1.06 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 95 60.15 20.6 13.07 2 Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan Usaha Mikro (UMKM) Pertumbuhan UMKM yang meningkat Akses permodalan, pemasaran produk dan kualitas SDM % 100 215.00 21 45.22 2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan % 2,5 215.00 0.53 45.22 3 Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Jumlah Koperasi aktif Unit 50 40.00 3 19.07 3.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota Unit 7 40.00 3 19.07 BAB II | 26 No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran pada Triwulan II K Rp (Juta) K Rp (Juta) 4 Program pelayanan izin usaha simpan pinjam Persentase Koperasi/ USP yang mendapatkan rekomendasi Izin Usaha Simpan Pinjam % 100 40.00 0 - 4.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 100 40.00 0 - 5 Program Penilaian Kesehatan KSU/USP Koperasi Jumlah Koperasi yang memiliki Omzet Tahunan Unit 50 40.00 0 - 5.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Unit 5 40.00 0 6 Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi Jumlah Koperasi yang memiliki SDM bersertifikasi kompetensi Unit 0,00 - 0 - 6.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota Unit 10 - 0 - 2.12 PENANAMAN MODAL Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 1 Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rerata tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran % 95 3147.31 27.54 912.4 1.01 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah % 95 2,704.55 29.4 839.42 1.02 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah % 95 - 0 - 1.03 Administrasi Umum Perangkat Daerah % 95 241.86 13.1 33.40 1.04 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 95 - 1.05 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 95 111.30 9.6 11.27 1.06 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 95 62.81 42.8 28.31 1.07 Penataan Organisasi % 95 26.79 2 Program Promosi Penanaman Modal Jumlah Investor Baru Investor 1 8.32 0 - BAB II | 27 No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran pada Triwulan II K Rp (Juta) K Rp (Juta) 2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Investor 1 8.32 0 - 3 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Persentase Perusahaan yang menjalan kegiatan usaha sesuai Izin yang diberikan % 100 50.00 0 - 3.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota % 100 50.00 0 - 4 Program Pelayanan Penanaman Modal Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perizinan Nilai 80 181.54 0 - 4.01 Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota Nilai 80 181.54 0 - 5 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal % 100 35.00 0 - 5.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota % 100 35.00 0 - 2.13 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Dinas Pemuda dan Olahraga 1 Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rerata tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran % 95 1,961.28 24.90 514.81 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah % 95 9.00 0 - 1.01 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah % 95 1,473.40 29.5 458.05 1.02 Administrasi Umum Perangkat Daerah % 95 272.21 10.9 31.45 1.03 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 95 48.60 0 - 1.04 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 95 102.00 16.7 18.01 1.05 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 95 56.07 12.36 7.30 BAB II | 28 No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran pada Triwulan II K Rp (Juta) K Rp (Juta) 2 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Tingkat Partisipasi Pemuda dalam kegiatan Ekonomi Mandiri % 100 920.00 0 - 2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota % 80 380.00 0 - 2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota % 80 540.00 0 - 3 Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan Jumlah perolehan medali pada iven olahraga provinsi dan nasional Jumlah 0 964.90 0 - 3.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah 5 150.00 0 - 3.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah 5 43.87 0 - 3.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi 751.03 0 - 3.04 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi Jumlah 5 20.00 0 - 4 Program Pengembangan kapasitas Kepramukaan Persentase pelaksanaan kegiatan kepramukaan % 100 - 0 - 4.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Kepramukaan % 0 - 0 - 2,14 STATISTIK Dinas Komunikasi dan Informatika 1 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Persentase Ketersediaan Statistik Sektoral Sesuai Kebutuhan % 100 15.00 0 - 1.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota % 85 15.00 0 - 2.15 PERSANDIAN Dinas Komunikasi dan Informatika 1 Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Jumlah PD yang menggunakan Sandi untuk pengamanan data dan informasi % 100 25.00 0 - BAB II | 29 No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran pada Triwulan II K Rp (Juta) K Rp (Juta) 1.01 Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota % 5 25.00 0 - 2.16 KEBUDAYAAN Dinas Kebudayaan 1 Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rerata tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran % 95 1,940.90 22.70 464.45 1.01 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah % 95 1,627.33 26.65 456.62 1.02 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah % 95 - 0 - 1.03 Administrasi Umum Perangkat Daerah % 95 204.27 0 - 1.04 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 95 - 0 - 1.05 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 95 58.30 3.2 2.00 1.06 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 95 51.00 10.85 5.83 2 Program Pengembangan Kebudayaan Tingkat Perkembangan Kebudayaan % 75 588.80 15.13 118.80 2.01 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota % 75 588.80 15.13 118.80 3 Program Pengembangan Kesenian Tradisional Tingkat Pengembangan Kesenian Tradisional % 75 50.00 0 - 3.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota % 75 50.00 0 - 4 Program Pelestraian dan pengelolaan Cagar Budaya Cagar Budaya Lestari % 75 263.00 0 - 4.01 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota % 75 263.00 0 - 5 Program Pembinaan Sejarah % 100 75.00 0 - 5.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota % 100 75.00 0 2.17 PERPUSTAKAAN Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah 1 Program Pembinaan Perpustakaan Jumlah Kunjungan Pemustaka % 80 440.00 1.99 10.99 BAB II | 30 No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran pada Triwulan II K Rp (Juta) K Rp (Juta) 1.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota % 80 340.00 1.64 6.99 1.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota % 80 100.00 3.2 4.00 2.18 KEARSIPAN Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah 1 Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rerata tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran % 95 2,379.07 31.90 799.58 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah % 95 6.00 83.9 5.30 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah % 95 1,722.73 30.6 555.51 1.03 Administrasi Umum Perangkat Daerah % 95 278.21 38.9 113.92 1.04 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah Daerah % 95 - 0 0 1.05 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 95 259.30 33.9 92.64 1.06 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 95 112.83 27.12 32.21 2 Program Pengelolaan Arsip Persentase Arsip Daerah yang dikelola secara elektronik % 65 77.27 0.9 1.00 2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota % 65 77.27 0.84 1.00 III URUSAN PILIHAN 3.1 KELAUTAN DAN PERIKANAN Dinas Perikanan 1 Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rerata tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran % 95 5,397.36 27.90 1,589.17 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah % 95 79.00 0 - 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah % 95 4,716.12 31.37 1,557.57 1.03 Administrasi Umum Perangkat Daerah % 95 360.53 0.84 3.22 BAB II | 31 No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran pada Triwulan II K Rp (Juta) K Rp (Juta) 1.04 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah Daerah % 95 41.75 0 - 1.05 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 95 108.41 24.86 28.38 1.06 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 95 91.55 0 - 2 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap yang dihasilkan nelayan sasaran pemberdayaan % 2,1 3,776.96 0 - 2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota % 1,5 50.00 0 - 2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota % 1,5 3,676.96 0 - 2.03 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) % 1,5 50.00 0 - 3 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya yang dihasilkan pembudidaya sasaran pemberdayaan % 5 1,110.00 0 - 3.01 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil % 1,5 150.00 0 - 3.02 Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota % 1,5 50.00 0 - 3.03 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan % 1,5 910.00 0 - 4 Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Pertumbuhan produksi hasil olahan ikan yan dihasilkan pelaku usaha pengolahan perikanan skala mikro % 80 150.00 0 4.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro Dan Kecil % 80 50.00 0 - 4.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil % 80 100.00 0 - BAB II | 32 No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran pada Triwulan II K Rp (Juta) K Rp (Juta) 4.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota % 80 - 0 - 3,1 PARIWISATA Dinas Pariwisata 1 Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rerata tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran % 95 2,567.19 28.60 773.75 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah % 95 - 0 - 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah % 95 2,152.19 30.82 698.31 1.03 Administrasi Umum Perangkat Daerah % 95 219.65 19.19 44.37 1.04 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 95 126.57 9.58 12.77 1.05 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah % 95 29.12 28.38 8.70 1.06 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 95 39.66 22.99 9.60 2 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata Rata-rata Lama Tinggal Hari 5 68.00 3 33.65 2.01 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Hari 5 68.00 3 33.65 3 Program Pemasaran Pariwisata Persentase tingkat Kunjungan Wisatawan % 5 50.00 0 - 3.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota % 5 50.00 0 - 4 Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Persentase Peningkatan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersertifikasi kompetensi Tingkat Dasar % 2,5 175.00 0.18 10.90 4.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar % 2,5 75.00 0.36 10.90 4.02 Pengembangan kapasitas pelaku ekonomi Kreatif % 2,5 100.00 0 - 3,2 PERTANIAN BAB II | 33 No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran pada Triwulan II K Rp (Juta) K Rp (Juta) Dinas Pertanian 1 Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rerata tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran % 95 4,581.95 27.90 1,347.09 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah % 95 50.00 0 - 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah % 95 4,075.08 28.67 1,230.07 1.03 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah % 0 - 0 - 1.04 Administrasi Umum Perangkat Daerah % 95 215.60 37.33 84.73 1.05 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah Daerah % 95 80.00 0 - 1.06 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 95 84.57 20.21 18.00 1.07 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 95 76.70 17.69 14.29 2 Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertumbuhan Produksi Pertanian, Perkebunan dan Peternakan % 100 390.00 4.38 17.11 2.01 Pengawasan Penggunaan Saraan pertanian % 100 340.00 3 10.80 2.02 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota % 100 50.00 12 6.31 2.03 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain % 100 400.00 0 - 3 Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Luasan Lahan pertanian terserang bencana hama teratasi % 100 50.00 9.5 4.80 3.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota % 100 50.00 9.5 4.80 4 Program Penyuluhan Pertanian Persentase Poktan yang meningkat produksi pertaniannya % 10 100.00 0 - 4.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian % 10 100.00 0 - 3,3 PERDAGANGAN BAB II | 34 No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran pada Triwulan II K Rp (Juta) K Rp (Juta) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Ketenagakerjaan 1 Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rerata tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran % 95 380.5 24.60 98.79 1.01 Administrasi Umum Perangkat Daerah % 95 217.50 38 87.19 1.02 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah Daerah % 95 25.00 0 - 1.03 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 95 83.00 1.01 0.89 1.04 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 95 55.00 18.5 10.71 2 Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri % 100 - 0 - 2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri % 100 - 0 - 3 Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Angka Kasus Laporan Konsumen < 10 50 3 2.00 3.01 Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan < 10 50 3 2.00 4 Program Stabilisasi Harga Barang Pokok dan Barang Penting Tingkat Stabilisasi Harga barang kebutuhan pokok dan barang penting % 80 360 47.00 212.86 4.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/Kota % 80 50.00 7.6 4.75 4.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota % 80 310.00 53.7 208.11 3,4 PERINDUSTRIAN Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Ketenagakerjaan 1 Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Jumlah Unit Usaha Industri Unit 110 90.00 0 - BAB II | 35 No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran pada Triwulan II K Rp (Juta) K Rp (Juta) 1.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten / Kota Unit 110 90.00 0 - 2 Program perizinan dan Pendaftaran Perusahaan Persentase Perusahaan yang mendapatkan Rekomendasi Penerbitan Izin dan TDP % 100 50.00 0 - 2.01 Penerbitan Surat keterangan asal (bagi daerah Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal) % 100 50.00 0 - 3 Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional Persentase Data terinput pada SIINAS % 100 40.00 0 - 3.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota % 100 40.00 0 - 4 Program Hubungan Industrial % 100 35.00 0 - 4.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota % 100 20.00 0 - 4.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten / Kota % 100 15.00 0 - IV URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG 4.1 PERENCANAAN Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah 1 Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rerata tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran % 95 4,274.40 29.50 1,261.90 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah % 95 57.81 61.22 37.26 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah % 95 3,252.82 30.68 1,050.75 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah % 95 230.31 0 - 1.03 Administrasi Umum Perangkat Daerah % 95 354.13 27.53 102.63 BAB II | 36 No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran pada Triwulan II K Rp (Juta) K Rp (Juta) 1.04 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah Daerah % 95 15.62 0 - 1.05 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 95 220.80 20.82 48.40 1.06 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 95 142.91 15.19 22.86 2 Program Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan PembangunanDaerah Tingkat Capaian Kinerja Sasaran PembangunanDaerah % 100 2,304.79 5.90 137.76 2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan % 100 1,590.55 4.8 78.01 2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah % 100 78.91 0 - 2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah % 100 579.13 10 59.75 2.04 Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah % 100 56.20 0 - 3 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat Capaian Kinerja Sasaran PD % 80 1,190.23 3.26 48.55 Tingkat Capaian Kinerja Program Prioritas PD % 80 3.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia % 80 528.95 2.43 16.12 3.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) % 80 350.71 3.7 16.26 3.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan % 80 310.57 4.16 16.17 4.2 KEUANGAN Badan Keuangan dan Aset Daerah 1 Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rerata tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran % 95 3,531.00 43.10 1,604.13 1.01 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah % 95 1,660.19 59.79 1,044.90 1.02 Administrasi Umum Perangkat Daerah % 95 1,146.62 31.52 380.50 1.03 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 95 141.37 0 - BAB II | 37 No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran pada Triwulan II K Rp (Juta) K Rp (Juta) 1.04 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 95 506.51 31.46 167.74 1.05 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 95 76.31 13.68 10.99 2 Program Pengelolaan Keuangan Daerah Tingkat Penyampaian LKPD ke BPK Tepat Waktu % 100 3,499.55 9.63 337.25 Tingkat Penyampaian KUAPPAS dan RAPBD ke DPRD Tepat Waktu % 100 2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah % 100 2,349.55 6.6 157.10 2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah % 100 250.00 15.27 38.19 2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah % 100 900.00 15.77 141.96 3 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Persentase BMD terkeloa sesuai standar Pengelolaan BMD % 100 825.00 6 51.47 3.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah % 70 825.00 4.36 51.47 4 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah % 100 - 0 - 4.01 Penelitian dan Pengembanagn Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan % 100 - 0 - Badan Pendapatan Daerah 1 Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rerata tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran % 95 3,735.19 25.00 986.68 1.01 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah % 95 3,244.95 28.89 986.68 1.02 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah % 95 - 0 - 1.03 Administrasi Umum Perangkat Daerah % 95 490.24 0 - 1.04 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 95 22,50 0 - 1.05 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 95 254,40 0 - BAB II | 38 No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran pada Triwulan II K Rp (Juta) K Rp (Juta) 1.06 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 95 52,51 0 - 2 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah % 3 1,334.70 0 - 2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah % 3 1,334.70 0 - 4.3 KEPEGAWAIAN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 1 Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rerata tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran % 95 23,029.45 4.60 1,117.07 1.01 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah % 95 22,452.33 4.14 978.13 1.02 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah % 95 73.08 20.54 15.80 1.03 Administrasi Umum Perangkat Daerah % 95 363.31 28.1 107.75 1.04 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 95 - 0 - 1.05 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 95 96.20 8 8.14 1.06 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 95 44.53 15.4 7.25 2 Program Kepegawaian Daerah Persentase Pelayanan % 100 1,628.98 9.00 158.23Adminstrasi Kepegawaian Tepat Waktu 2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN % 90 650.23 5.63 40.69 2.02 Mutasi dan Promosi ASN % 90 250.10 3.5 9.98 2.03 Pengembangan Kompetensi ASN % 90 678.65 13.26 100.00 2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur % 90 50.00 13.61 7.56 4.4 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah BAB II | 39 No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran pada Triwulan II K Rp (Juta) K Rp (Juta) 1 Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Jumlah PD Sangat Inovatif dan Inovatif Perangkat Daerah 5 688.82 1 16.29 1.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Perangkat Daerah 5 457.1 0 0.51 1.02 Penelitian dan pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan Perangkat Daerah 5 73.57 1 0.57 1.03 Pengembangan Inovasi dan Teknologi Perangkat Daerah 5 158.15 2 15.21 V URUSAN FUNGSI PENUNJANG LAINNYA 5.1 PENGAWASAN Inspektorat 1 Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rerata tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran % 95 5,691.80 17.00 1,055.00 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah % 95 28.96 16.96 5.17 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah % 95 2,615.36 33 909.15 1.03 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah % 95 70.08 0 - 1.04 Administrasi Umum Perangkat Daerah % 95 1,414.21 8.73 130.01 1.05 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah Daerah % 95 1,027.55 0 - 1.06 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 95 162.65 6.23 10.67 1.07 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 95 372.99 0 - 2 Program Penyelenggaraan Pengawasan Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti % 97 4,433.05 7.7 352.40 2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal % 80 3,891.28 7.24 352.40 2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu % 80 541.77 0 - 3 Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi Persentase Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi % 85 1,358.05 0 - BAB II | 40 No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran pada Triwulan II K Rp (Juta) K Rp (Juta) Penyelenggaraan Pembangunan daerah yang direviu APIP 3.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan % 100 144.49 0 - 3.02 Pendampingan dan Asistensi % 100 1,213.56 0 - 5.2 SEKRETARIAT DPRD Sekretariat DPRD 1 Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rerata tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran % 95 26,594.99 31.44 8,801.83 1.01 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah % 95 3,119.92 36.24 1,190.32 1.02 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah % 95 1,045.00 0 - 1.03 Administrasi Umum Perangkat Daerah % 95 1,521.32 5.67 90.74 1.04 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 95 1,607.20 6.42 108.66 1.05 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 95 450.00 0 - 1.06 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 95 275.00 2 5.94 1.07 Layanan Keuangan dan Kesejhateraan DPRD % 95 15,826.55 39.65 6,604.92 1.08 Layanan Administrasi DPRD % 95 2,750.00 27.68 801.25 2 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRDterfasilitasi % 80 15,600.83 16.68 3,254.22 2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD % 80 978.80 0 - 2.02 Peningkatan Kapasitas DPRD % 80 7,072.03 10.8 955.76 2.03 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat % 80 7,400.00 24.85 2,298.46 2.04 Fasilitasi Tugas DPRD % 80 150.00 0 - 3 Program Penataan Bangunan Gedung % 100 447.99 18 84.74 BAB II | 41 No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran pada Triwulan II K Rp (Juta) K Rp (Juta) 3.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung % 100 447.99 18 84.74 5.3 SEKRETARIAT DAERAH Sekreariat Daerah 1 Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rerata tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran % 95 20,210.88 33.58 7,145.31 1.01 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah % 95 8,684.82 36.49 3,336.18 1.02 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah % 95 42.75 94 42.30 1.03 Administrasi Umum Perangkat Daerah % 95 3,833.55 43.7 1,764.13 1.04 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 95 2,757.40 31.1 902.80 1.05 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 95 1,013.27 7.06 75.39 1.06 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah % 95 1,189.01 27.11 339.36 1.07 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah % 95 2,690.08 24.19 685.15 Bagian Umum % 1 Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rerata tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran % 95 4,720.00 2.07 103.31 1.01 Administrasi Umum Perangkat Daerah % 95 400.00 24.53 103.31 1.02 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah % 95 3,870.00 0 - 1.03 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 95 100.00 0 - 1.04 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 95 350.00 0 - Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan % 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase pelaksanaan kebijakan bidang keprotokoleran dan hubmas % 100 1,074.96 0 - BAB II | 42 No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran pada Triwulan II K Rp (Juta) K Rp (Juta) 1.01 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 100 - 0 - 1.02 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan % 100 1,074.96 0 - Bagian Organisasi % 1 Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase pelaksanaan kebijakan bidang kelembagaan % 100 667.12 5.6 37.73 1.01 Penataan Organisasi % 100 667.12 5.6 37.73 Bagian Hukum % 1 Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Persentase pelaksanaan kebijakan kepala daerah bidang hukum % 100 600.00 0 - 1.01 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum % 100 600.00 0 - Bagian Kesejahteraan Rakyat % 1 Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Persentase pelaksanaan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat % 100 1,349.96 2.59 35.00 1.01 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat % 100 1,349.96 2.59 35.00 Bagian Pemerintahan % 1 Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Persentase pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan % 100 650.00 36 239.50 1.01 Administrasi Tata Pemerintahan % 100 650.00 36 239.50 Bagian Perekonomian dan SDA % 1 Program Perekonomian dan Pembangunan Persentase pelaksanaan kebijakan daerah bidang perekonomian dan SDA % 100 500.00 0 - 1.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian % 100 400.00 0 - 1.02 Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam % 100 100.00 0 - Bagian Administrasi Pembangunan % 1 Program Perekonomian dan Pembangunan Persentase pelaksanaan kebijakan daerah bidang administrasi pembangunan % 100 500.00 0 - 1.01 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan % 100 500.00 0 - BAB II | 43 No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran pada Triwulan II K Rp (Juta) K Rp (Juta) Bagiaan Pengadaan Barang dan jasa % 1 Program Perekonomian dan Pembangunan Persentase penyediaan barang dan jasa tepat waktu % 100 580.00 0 - 1.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa % 100 580.00 0 - 5,4 KECAMATAN Kecamatan Kei Kecil 1 Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rerata tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran % 95 1,974.98 33.92 705.20 1.01 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah % 95 1,657.61 37.09 647.19 1.02 Administrasi Umum Perangkat Daerah % 95 132.00 25.08 34.86 1.03 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 95 30.00 0 - 1.04 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 95 105.00 14.22 15.72 1.05 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 95 50.37 14.01 7.43 2 Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Nilai survey pelayanan publik di kecamatan Kei Kecil Nilai 80 61.00 6.55 5.00 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Nilai 80 61.00 6.55 5.00 3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Persentase Desa Maju dan Mandiri % 70 244.99 1.74 6.10 3.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa % 70 44.99 9.49 6.10 3.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan % 70 200.00 0 - 4 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase tugas-tugas pemerintahan umum terselenggara dengan baik % 100 24.00 0 - 4.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah % 100 24.00 0 - BAB II | 44 No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran pada Triwulan II K Rp (Juta) K Rp (Juta) 5 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase ohoi yang menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa tepat waktu % 100 65.12 7.8 5.10 5.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa % 100 65.12 7.8 5.10 6 Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase penanganan gangguan Ketenteraman dan ketertiban Umum di wilayah kecamatan % 100 50.00 0 9.00 6.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum % 100 50.00 0 9.00 Kecamatan Kei Kecil Timur 1 Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rerata tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran % 95 1,311.97 27.80 384.31 1.01 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah % 95 1,054.96 31 344.33 1.02 Administrasi Umum Perangkat Daerah % 95 103.96 15.81 17.30 1.03 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 95 71.62 0 - 1.04 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 95 55.22 7.6 4.42 1.05 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 95 26.21 66 18.26 2 Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Nilai survey pelayanan publik di kecamatan Nilai 80 60.00 0 - 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Nilai 80 60.00 0 - 3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Persentase Desa Maju dan Mandiri % 70 70.50 0 - 3.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa % 70 70.50 0 - 4 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase tugas-tugas pemerintahan umum terselenggara dengan baik % 100 30.00 0 - BAB II | 45 No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran pada Triwulan II K Rp (Juta) K Rp (Juta) 4.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah % 100 30.00 0 - 5 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Ohoi yang menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemrintahan desa Tepat waktu % 100 70.48 0 - 5.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa % 100 70.48 0 - 6 Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase penanganan gangguan Ketenteraman dan ketertiban Umum di wilayah kecamatan % 100 30.00 0 - 6.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum % 100 30.00 0 - Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan 1 Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rerata tingkat capaian kinerja dan realisasianggaran % 95 882.16 19.18 178.11 1.01 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah % 95 629.62 25.9 172.02 1.02 Administrasi Umum Perangkat Daerah % 95 115.08 1.14 1.39 1.03 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 95 57.25 0 - 1.04 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 95 60.22 7.4 4.70 1.05 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 95 19.99 0 - 2 Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Nilai survey pelayanan publik di kecamatan Nilai 80 66.97 0 - 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Nilai 80 66.97 0 - 3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Persentase Desa Maju dan Mandiri % 70 55.00 0 3.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa % 70 55.00 0 - BAB II | 46 No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran pada Triwulan II K Rp (Juta) K Rp (Juta) 4 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase tugas-tugas pemerintahan umum terselenggara dengan baik % 100 40.00 0 4.01 Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah % 100 40.00 0 - 5 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Ohoi yang menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemrintahan desa Tepat waktu % 100 40.00 0 - 5.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa % 100 40.00 0 - 6 Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase penanganan gangguan Ketenteraman dan ketertiban Umum di wilayah kecamatan % 100 40.00 84 33.90 6.01 Koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum % 100 40.00 84 33.90 Kecamatan Kei Kecil Barat 1 Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rerata tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran % 95 1,242.76 23.70 310.10 1.01 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah % 95 935.77 27.19 267.90 1.02 Administrasi Umum Perangkat Daerah % 95 139.49 18.5 27.20 1.03 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 95 98.62 0 - 1.04 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 95 61.81 23 15.00 1.05 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 95 7.07 0 - 2 Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Nilai survey pelayanan publik di kecamatan Nilai 80 60.00 12.93 9.70 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Nilai 80 60.00 12.93 9.70 3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Persentase Desa Maju dan Mandiri % 70 80.00 16.18 18.50 BAB II | 47 No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran pada Triwulan II K Rp (Juta) K Rp (Juta) 3.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa % 70 80.00 16.18 18.50 4 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase tugas-tugas pemerintahan umum terselenggara dengan baik % 100 30.00 0 - 4.01 Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah % 100 30.00 0 - 5 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Ohoi yang menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemrintahan desa Tepat waktu % 100 55.00 17 9.60 5.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa % 100 55.00 17 9.60 6 Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase penanganan gangguan Ketenteraman dan ketertiban Umum di wilayah kecamatan % 100 30.00 0 - 6.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum % 100 30.00 0 - Kecamatan Hoat Sorbay 1 Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rerata tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran % 95 1,163.28 27.80 323.55 1.01 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah % 95 970.44 27.2 278.41 1.02 Administrasi Umum Perangkat Daerah % 95 140.33 19.56 28.9 1.03 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 95 0,00 1.04 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 95 52.51 29 16.24 2 Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Nilai survey pelayanan publik di kecamatan Nilai 80 67.00 5.41 4.53 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Nilai 80 55.00 0 - BAB II | 48 No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran pada Triwulan II K Rp (Juta) K Rp (Juta) 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Nilai 80 12.00 30.2 4.53 3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Persentase Desa Maju dan Mandiri % 70 45.60 0 - 3.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa % 70 45.60 0 4 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase tugas-tugas pemerintahan umum terselenggara dengan baik % 100 0,00 0 - 4.01 Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah % 100 0,00 0 5 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Ohoi yang menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan desa Tepat waktu % 100 106.06 21 22.36 5.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa % 100 106.06 20 22.36 6 Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase penanganan gangguan Ketenteraman dan ketertiban Umum di wilayah kecamatan % 100 0,00 0 - 6.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum % 100 0,00 0 - Kecamatan Manyeuw 1 Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rerata tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran % 95 1,120.10 27.90 329.95 1.01 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah % 95 936.61 31.2 307.75 1.02 Administrasi Umum Perangkat Daerah % 95 111.71 7.4 8.78 1.03 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 95 47,50 0 - 1.04 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 95 41.80 8.7 3.85 BAB II | 49 No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran pada Triwulan II K Rp (Juta) K Rp (Juta) 1.05 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 95 29.98 30 9.57 2 Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Nilai survey pelayanan publik di kecamatan Nilai 100 100.00 7.00 7.48 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Nilai 80 70.00 8.55 7.48 2.02 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 30.00 0 - 3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Persentase Desa Maju dan Mandiri % 100 50.00 0 - 3.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa % 70 50.00 0 - 4 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase tugas-tugas pemerintahan umum terselenggara dengan baik % 100 25.00 0 - 4.01 Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah % 100 25.00 0 - 5 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Ohoi yang menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan desa Tepat waktu % 100 50.00 0 - 5.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa % 100 50.00 0 - 6 Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase penanganan gangguan Ketenteraman dan ketertiban Umum di wilayah kecamatan % 100 35.00 0 - 6.01 Koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum % 100 35.00 0 - Kecamatan Kei Besar 1 Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rerata tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran % 95 1,251.93 28.90 362.25 1.01 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah % 95 982.18 29 303.51 1.02 Administrasi Umum Perangkat Daerah % 95 111.50 3 3.6 BAB II | 50 No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran pada Triwulan II K Rp (Juta) K Rp (Juta) 1.03 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah % 95 55.00 0 - 1.03 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 95 51.29 96 51.92 1.04 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 95 51.96 5.8 3.22 2 Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Nilai survey pelayanan publik di kecamatan Nilai 80 195.00 7 18.17 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Nilai 80 90.00 1.3 1.50 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Nilai 80 105.00 12.7 16.67 3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Persentase Desa Maju dan Mandiri % 100 34.50 0 - 3.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa % 70 34.50 0 - 4 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase tugas-tugas pemerintahan umum terselenggara dengan baik % 100 - 0 - 4.01 Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah % 100 - 5 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Ohoi yang menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemrintahan desa Tepat waktu % 100 - 0 - % 100 6 Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase penanganan gangguan Ketenteraman dan ketertiban Umum di wilayah kecamatan % 100 3.66 0 - 6.01 Koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum % 100 3.66 0 7 Program Pengelolaan Persampahan Persentase penanganan Sampah kota Elat % 100 - BAB II | 51 No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran pada Triwulan II K Rp (Juta) K Rp (Juta) Kecamatan Kei Besar Selatan 1 Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rerata tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran % 95 1,377.49 27.5 399.96 1.01 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah % 95 1,119.90 30 363.1 1.02 Administrasi Umum Perangkat Daerah % 95 160.69 21 36.86 1.03 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 95 40.95 0 - 1.04 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 95 44.40 0 - 1.05 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 95 11.55 0 - 2 Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Nilai survey pelayanan publik di kecamatan Nilai 80 75.90 0 - 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Nilai 80 75.90 0 - 3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Persentase Desa Maju dan Mandiri % 100 23,60 0 - 3.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa % 70 23,60 0 - 4 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase tugas-tugas pemerintahan umum terselenggara dengan baik % 100 41.50 14 6.00 4.01 Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah % 100 41.50 14 6.00 5 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Ohoi yang menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemrintahan desa Tepat waktu % 100 26.20 82 21.50 5.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa % 100 26.20 82 21.50 6 Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase penanganan gangguan Ketenteraman dan ketertiban Umum di wilayah kecamatan % 100 40.00 5 2.00 BAB II | 52 No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran pada Triwulan II K Rp (Juta) K Rp (Juta) 6.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum % 100 40.00 5 2.00 Kecamatan Kei Besar Selatan Barat 1 Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rerata tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran % 95 905.45 22.5 243.03 1.01 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah % 95 674.26 30 215.31 1.02 Administrasi Umum Perangkat Daerah % 95 124.99 19.5 25.72 1.03 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah % 95 30.00 0 - 1.04 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 95 71.20 2.5 2.00 1.05 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 95 5.00 0 - 2 Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Nilai survey pelayanan publik di kecamatan Nilai 80 100.50 0 - 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Nilai 80 60.50 0 - 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Nilai 80 40.00 0 - 3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Persentase Desa Maju dan Mandiri % 70 75.00 0 - 3.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa % 70 75.00 - 4 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase tugas-tugas pemerintahan umumterselenggara dengan baik % 100 35.00 0 - 4.01 Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah % 100 35.00 0 - 5 Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase penanganan gangguan Ketenteraman dan ketertiban Umum di wilayah kecamatan % 100 50.00 24 12.27 BAB II | 53 No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran pada Triwulan II K Rp (Juta) K Rp (Juta) 5.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum % 100 50.00 23 12.27 Kecamatan Kei Besar Utara Timur 1 Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rerata tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran % 95 1,148.54 27.50 332.49 1.01 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah % 95 968.86 29.87 304.69 1.02 Administrasi Umum Perangkat Daerah % 95 159.23 11 19.80 1.03 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 95 - 0 - 1.04 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 95 20.45 37 8.00 2 Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Nilai survey pelayanan publik di kecamatan Nilai 80 115.17 37.5 54.07 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Nilai 80 115.17 37.5 54.07 3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Persentase Desa Maju dan Mandiri % 70 51.50 18.8 13.85 3.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa % 70 51.50 18.8 13.85 4 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase tugas-tugas pemerintahan umum terselenggara dengan baik % 100 54.92 35 19.70 4.01 Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah % 100 54.92 35 19.70 5 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Ohoi yang menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemrintahan desa Tepat waktu % 100 40.42 0 - 5.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa % 100 40.42 0 - 6 Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase penanganan gangguan Ketenteraman dan ketertiban Umum di wilayah kecamatan % 100 43.00 0 - BAB II | 54 No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran pada Triwulan II K Rp (Juta) K Rp (Juta) 6.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum % 100 43.00 0 - Kecamatan Kei Besar Utara Barat 1 Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rerata tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran % 95 1,063.44 25.3 283.51 1.01 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah % 95 839.08 30 265.31 1.02 Administrasi Umum Perangkat Daerah % 95 140.41 5.8 8.70 1.03 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 95 22.25 0 - 1.04 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 95 3.60 13 0.50 1.05 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 95 58.10 14 9.00 2 Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Nilai survey pelayanan publik di kecamatan Nilai 75 129.25 26 45.60 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Nilai 80 53.75 44 29.75 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan Nilai 80 75.50 16 15.85 3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Persentase Desa Berkembang % 50 40.00 0 - 3.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa % 50 40.00 0 - 4 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Ohoi yang menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemrintahan desa Tepat waktu % 100 50.00 28.9 14.45 4.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa % 100 50.00 28.9 14.45 6 Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase penanganan gangguan Ketenteraman dan ketertiban Umum di wilayah kecamatan % 100 43.25 47 20.40 BAB II | 55 No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Satuan Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang Dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran pada Triwulan II K Rp (Juta) K Rp (Juta) 6.01 Koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum % 100 43.25 47 20.40 5.5 WILAYAH PERBATASAN Badan Perbatasan Daerah 1 Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Rerata tingkat capaian kinerja dan realisasi anggaran % 95 2,090.53 26.70 589.29 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah % 95 100.00 1.9 2.00 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah % 95 1,694.06 30.24 539.29 1.03 Administrasi Umum Perangkat Daerah % 95 207.47 13.7 30.00 1.04 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 95 - 0 - 1.05 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 95 53.00 16.13 9.00 1.05 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah % 95 36.00 23.7 9.00 2 Program pengelolaan perbatasan Pertumbuhan Pembangunan wilayah perbatasan % 85 138.52 0 - 2.01 Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama % 85 25.00 0 - 2.02 Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan % 85 36.00 0 - 2.03 Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan % 85 77.52 0 - Faktor pendorong keberhasilan kinerja Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan berdasarkan anggaran kas Faktor penghambat pencapaian kinerja
1.Keterlambatan lelang, diakibatkan karena sebagian besar Belanja Modal belum bisa dilakukan pelelangan karena proses efisiensi anggaran yang berlangsung cukup, sehingga realisasi fisik mengalami keterlambatan dan sekaligus mempengaruhi realisasi anggaran;
2.Masih rendahnya pemahaman sumber daya manusia di Pemda dalam penerapan regulasi di bidang pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi, dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah;
3.Penjadwalan kegiatan atau sub kegiatan pada Perangkat Daerah (PD) kurang tepat, mengakibatkan terjadinya perubahan anggaran kas Pemda dan Surat Penyediaan Dana (SPD);
4.Dokumen perencanaan kegiatan fisik belum lengkap, sehingga proses fisik masih harus menunggu selesainya kegiatan perencanaan atau Detail Engineering Design (DED). Hal ini mengakibatkan beberapa kegiatan kontraktual belum dapat dilaksanakan termasuk kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Tindak lanjut yang diperlukan
1.Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan pada rencana anggaran kas;
2.Pelaksanaan pembangunan melalui pelelangan perlu dikoordinasikan secara optimal sehingga pekerjaan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dan meminimalisir hambatan dalam proses sampai dengan penyelesaian pekerjaan. Tabel 2.6 Capaian SPM Kabupaten Maluku Tenggara Triwulan I Tahun 2025 No SPM Bidang Capaian 1 Pendidikan 0,00 2 Kesehatan 36,59 3 Pekerjaan Umum 0,00 4 Perumahan Rakyat 0,00 5 Trantibumlinmas 34,04 6 Sosial 19,39 Kabupaten Maluku Tenggara 15,00 BAB III | 1 3.1.1. Dinamika Lingkungan Strategis Ekonomi Nasional Lingkungan strategis Perekonomian Nasional Tahun 2025 dipengaruhi oleh beberapa dinamika dan tantangan, antara lain:

a.Stabiltas dan ketahanan ekonomi domestik,
b.Risiko peningkatan PHK, dan
c.Pelemahan konsumsi masyarakat (daya beli menurun). Hal ini tentu tidak terlepas dari kondisi perekonomian global yang cukup bergejolak dan penuh ketidakpastian. Beberapa kebijakan dan fenomena perekonomian global antara lain: kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) untuk negara–negara yang surplus dangan terhadap AS. Beberapa negara seperti Republik Rakyat Tiongkok (RRT) melakukan retaliasi dengan meningkatkan tarif terhadap AS. Hal ini mengakibatkan perang tarif yang signifikan antar kedua negara. Kondisi ini berisiko menyebabkan peningkatan inflasi di kedua negara dengan perekomian terbesar di dunia. Hal ini kemudian berimplikasi pada potensi terjadinya perang dagang dan disrupsi rantai pasok global, risiko penurunan permintaan dan manufaktur global, serta risiko perlambatan perekonomian global. Berbagai risiko tersebut sangat mungkin menjadi momentum perubahan besar yang mengubah tatanan perekonomian global. Negara–negara cenderung menerapkan kebijakan proteksionisme, yang akan sangat mengganggu rantai pasok dan arus logistik. Hal–hal ini perlu diantisipasi dengan penguatan perekonomian skala nasional, yang memberikan dampak bagi keberlanjutan pertumbuhan. Perang tarif yang terjadi memicu penurunan proyeksi ekonomi global, termasuk Indonesia. Sesuai data World Economic Outlook (WEO) oleh IMF, re–proyeksi ekonomi tahun 2025 sebagai berikut:
a.Pelaksanaan Program MBG yang diproyeksikan menyerap tenaga kerja sebanyak 1.500.000 orang;
b.Pelaksanaan kredit investasi padat karya
c.Program 3.000.000 rumah dan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih
d.Kebijakan Fiskal dan Moneter yang Pro-growth dan Pro-Stability
e.Deregulasi untuk kemudahan perizinan dan investasi
f.Perkuatan kerjasama internasional: BRICS, Indonesia–EU, dan OECD
g.Optimalisasi Investasi melalui Danantara Dengan pelaksanaan upaya–upaya strategis di atas, maka dengan kolabroasi pemerintah (pusat dan daerah) serta dengan dukungan dunia usaha, maka proyeksi capaian kinerja indikator makro-ekonomi Tahun 2025 sebagai berikut: Tabel 3.1 Sasaran Makro Ekonomi Nasional Tahun 2025 Capaian makro ekonomi nasional merupakan agregasi dari capaian kewilayahan. Sasaran Pertumbuhan ekonomi menurut provinsi Tahun 2025 sebagai berikut: 2,20 1,00 6,50 5,10 1,60 1,10 4,70 6,10 4,60 2,70 2,00 2,90 1,40 3,30 1,90 4,20 2,00 0,80 6,20 4,70 1,10 0,60 4,10 5,50 4,00 1,80 1,00 1,80 -0,30 2,80 1,40 3,70 -0,20 -0,20 -0,30 -0,40 -0,50 -0,50 -0,60 -0,60 -0,60 -0,90 -1,00 -1,10 -1,70 -0,50 -0,50 -0,50 -3,00 -1,00 1,00 3,00 5,00 7,00 9,00 11,00 -1,00 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 Brazil Eropa India Indonesia Inggris Jepang Malaysia Filipina China Amerika Serikat Korea Selatan Thailand Meksiko Global Negara Maju Negara Berkembang WEO-Jan 2025 WEO-May 2025 2020 2021 2022 2023 2024 RKP Outlook 1 Pertumbuhan Ekonomi (%) -2,07 3,70 5,31 5,05 5,03 5,3 - 5,6 2 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 7,07 6,49 5,86 5,32 4,91 4,5 - 5,0 3 Indeks Gini (Nilai) 0,385 0,381 0,381 0,388 0,381 0,379 4 Tingkat Kemiskinan (%) 10,19 9,71 9,57 9,36 8,57 7,0 - 8,0 5 Indeks Pembangunan Manusia (Nilai) 72,81 73,16 73,77 74,39 75,02 IMM: 0,56 6 Penurunan Emisi-GRK 24,46 27,07 27,82 27,02 n/a 38,60 1 Nilai Tukar Petani 101,65 104,64 107,33 112,46 119,62 120,00 2 Nilai Tukar Nelayan 110,22 104,69 106,45 105,40 103,08 108,00 3 Laju Inflasi 1,68 1,87 5,51 2,61 1,57 2,50 4 Nilai Tukar Rupiah 14.543,00 14.296,00 14.847,00 15.235,00 n/a 15.900,00 Capaian IndikatorNo. SASARAN PEMBANGUNAN INDIKATOR PEMBANGUNAN Target 2025 BAB III | 3 Gambar 3.2 Sasaran Pertumbuhan Ekonomi dan Share Regional Terhadap Perekonomian Nasional Tahun 2025 3.1.2. Dinamika Lingkungan Strategis Provinsi Maluku Kebijakan pembangunan jangka menengah Provinsi Maluku menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan ekonomi sebagai berikut: Tujuan Pembangunan Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan. Indikator kinerja yang hendak dicapai adalah: laju pertumbuhan ekonomi, indeks infrastruktur, presentase penurunan emisi gas rumah kaca, tingkat inflasi, indeks Williamson dan Indeks Risiko Bencana. Sasaran strategis yang akan dicapai adalah: 1) Meningkatnya Produktivitas & Nilai Tambah Produk, dengan indikator sasaran strategis yaitu laju pertumbuhan ekonomi sektor lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan. Arah kebijakan yang diusung adalah: (1)Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian,kehutanan dan perikanan; serta (2) Produk unggulan daerah untuk pengembangan industri strategis; 2) Meningkatnya Pertumbuhan Usaha dan Nilai Investasi, dengan indikator sasaran strategis yaitu laju pertumbuhan ekonomi Lapangan Usaha Sektor Industri Pengolahan dan Perdagangan serta Nilai Investasi PMA dan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Arah kebijakan yang diusung adalah: (1) Peningkatan dan Pengembangan Usaha Dari Sisi Permodalan, Produksi dan Pemasaran, serta Jaringan Usahanya dan (2) Memberikan kemudahan berinvestasi melalui penyderhanaan layanan perizinan; 3) meningkatnya konektivitas antar wilayah dan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata, dengan indikator Rasio Konektivitas, Indeks Desa Membangun serta Indeks Infrastruktur (Bidang Ke-PU-an). Arah kebijakan yang BAB III | 4 diusung adalah: (1) Akselerasi pengembangan peningkatan desa yang mandiri dan

(2)Penguatan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah; 4) Meningkatnya Pembangunan Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan, dengan indikator Persentase PDRB Sektor Pariwisata. Arah kebijakan yang diusung adalah: Pengembangan potensi wisata unggulan daerah; 5) Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan ketahanan bencana, dengan indikator Presentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca. Arah kebijakan yang diusung adalah: Peningkatan pengawasan dan pengendalian pembangunan yang berwawasan lingkungan; 6) Meningkatnya ketahanan pangan daerah, dengan indikator Indeks Ketahanan Pangan (IKP). Arah kebijakan yang diusung adalah: Peningkatan kapasitas produksi, keterjangkauan dan kecukupan pangan yang beragam, berkualitas, bergizi, dan aman. Berdasarkan uraian kondisi dan rencana kebijakan di atas, maka ditetapkan target kinerja sasaran ekonomi makro Provinsi Maluku Tahun 2024 sebagai berikut. Tabel 3.2 Realisasi dan Target Kinerja Ekonomi Makro Provinsi Maluku Tahun 2025 3.1.3. Dinamika Lingkungan Strategis Kabupaten Maluku Tenggara Dinamika lingkungan Strategis digambarkan melalui perkembangan ekonomi daerah. Perkembangan Ekonomi suatu daerah berkaitan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Gambaran perkembangan ekonomi daerah dieleborasi dalam Indikator kinerja ekonomi makro. Indikator Kinerja Ekonomi Makro memberikan gambaran dampak pembangunan yang dilaksanakan. Ekonomi Makro yang tumbuh positif mengindikasikan pembangunan mampu memberi manfaat bagi meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Perkembangan Ekonomi Kabupaten Maluku Tenggara beserta capaian kinerja ekonomi makro dan target kinerja tahun 2025 diuraikan sebagai berikut. 2020 2021 2022 2023 2024 • Indeks Pembangunan Manusia 69,49 69,71 72,04 72,75 73,40 • Pertumbuhan Ekonomi -0,92 5,05 5,73 5,69 5,34 • Tingkat Kemiskinan 17,99 16,70 16,23 16,42 16,05 • Tingkat Pengangguran Terbuka 7,57 6,93 6,44 6,08 6,11 • Laju Inflasi 0,09 4,01 6,28 2,81 n/a • Gini Rasio 0,310 0,310 0,306 0,288 0,282 INDIKATOR SASARAN EKONOMI MAKRO CAPAIAN TARGET 2025 BAB III | 5 3.1.3.1. Kondisi Perekonomian Kabupaten Maluku Tenggara Kinerja ekonomi Kabupaten Maluku Tenggara dalam 4 (empat) tahun terakhir mampu mencapai pertumbuhan positif. Setelah mengalami kontraksi pada Tahun 2020, Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Maluku Tenggara berangsur tumbuh positif. Tahun 2021 pertumbuhan ekonomi sebesar 3,42 persen, Tahun 2022 sebesar 5,65 persen, Tahun 2023 sebesar 4,84 persen dan Tahun 2024 sebesar 5,44 persen. Kierja positif pertumbuhan ekonomi didorong oleh kebijakan strategis bidang perekonomian di antaranya pemberdayaan ekonomi masyarakat di sektor perikanan, pertanian, perkebunan, koperasi, UMKM, dan Perindustrian. Termasuk kebijakan pengembangan pariwisata yang semakin bergeliat dengan jumlah kunjungan wisata yang berangsur membaik. Kinerja positif juga ditunjukkan pada kinerja pengendalian harga-harga barang pokok dan penting. Laju inflasi secara konsisten mampu dikendalikan. Tahun 2020 Laju Inflasi sebesar 2,06 persen; Tahun 2021 sebesar 3,35 persen, Tahun 2022 sebesar 4,52 persen, Tahun 2023 sebesar 3,32 persen dan Tahun 2024 sebesar 0,16 persen. Kinerja pengendalian inflasi didorong kebijakan strategis 1) menjaga ketersediaan pasokan; 2) menjaga kterjangkauan harga; 3) menjamin kelancaran distribusi dan 4) menjalankan komunikasi efektif kerjasama lintas sektor. Meskipun demikian, kinerja perekonomian daerah masih menyisahkan satu permasalahan yang cukup mengkhawatirkan, yaitu Daya Beli Masyarakat yang cenderung mengalami penurunan. Beberapa asumsi terhadap hal ini diuraikan sebagai berikut:
1. a.Sektor ekonomi yang dominan terhadap perekonomian Kabupaten Maluku Tenggara menunjukkan tren perlambatan dalam 3 (tiga) tahun terakhir. a) Sektor/Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang berkontribusi bagi perekonomian daerah sebesar 30 persen, mengalami perlambatan dalam pertumbuhannya, yaitu: Tahun 2022 laju pertumbuhan sebesar 12,16 persen, turun pada tahun 2023 menjadi 11,52 persen, dan turun menjadi 5,81 persen pada Tahun 2024. b) Sektor/Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, berkontribusi bagi perekonomian daerah sebesar 23,66 persen. Menunjukan tren perlambatan jika dibandingkan Tahun 2022. Fluktuasinya sebagai berikut: Tahun 2022 bertumbuh sebesar 9,13 persen, dan Tahun 2024 bertumbuh sebesar 6,79 persen. c) Sektor/Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, berkontribusi bagi perekonomian daerah sebesar 12,93 persen, menujukkan tren pertumbuhan yang cenderung melambat. Tahun 2022 laju pertumbuhan sebesar 11,20 persen, mengalami perlambatan pada tahun 2024 menjadi 10,84 persen. Pertumbuhan yang cenderung melambat pada sektor–sektor dominan tersebut mengakibatkan: a) Meningkatnya tingkat pengangguran karena perusahaan cenderung mengurangi tenaga kerja, yang kemudian berdampak pada penurunan tingkat pendapatan masyarakat dan meningkatnya kesenjangan ekonomi. b) Berkurangnya penciptaan lapangan kerja baru, karena pengusaha cenderung mengurangi biaya produksi dan termasuk mengurangi investasi dan ekspansi usaha. Sehingga meningkatkan persaingan dalam mencari pekerjaan atau lapangan kerja menjadi terbatas. c) Meningkatnya kemiskinan, penurunan standar hidup masyarakat dan potensi peningkatan masalah sosial seperti kriminalitas.
2. b.Pengetatan anggaran belanja pemerintah, menyebabkan uang beredar relatif terbatas. Hal ini kemudian mengakibatkan turunnya permintaan barang dan jasa, di mana dengan penawaran yang relatif tidak berubah maka, kecendrungan yang terjadi adalah laju inflasi yang rendah.
3. c.Faktor psikologis: Ketidakpastian ekonomi mendorong masyarakat untuk lebih banyak menabung dan mengurangi konsumsi. Kualitas sumber daya manusia terus didorong untuk meningkat dari waktu ke waktu. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Maluku Tenggara menunjukkan tren meningkat secara konsisten. IPM Tahun 2020 sebesar 66,20 meningkat menjadi 69,91 pada tahun 2023 dan tahun 2024 mencapai 70,58. Kenaikan juga terjadi pada indkes komposit IPM, yang meliputi Usia Harapan Hidup, Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah, serta Pengeluran Riil Perkapita Disesuaikan. Catatan perbaikan yang masih harus menjadi perbaikan ke depan adalah masih tingginya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran. Angka kemiskinan meskipun secara tren menunjukkan penurunan, namun persentase penduduk miskin sebesar 21,22 persen tahun 2024 masih relatif tinggi. Di samping itu, kemiskinan ekstrim di Kabupaten Maluku Tenggara masih perlu untuk terus ditekan. Data P3KE Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia menunjukkan sampai Tahun 2023, jumlah keluarga miskin ekstrim di Kabuapaten Maluku Tenggara masih sebanyak 4.571 KK dengan jumlah individu yang tingkat pengeluran perkapita lebih rendah dari Rp351.957 masih sebanyak 28.803 jiwa. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024 sebesar 5,68 persen. TPT Maluku Tenggara menunjukkan tren kenaikan pada periode tahun 2020–2023, dan mengalami penurunan di Tahun 2024. Dampak Pandemi Covid– 19 masih mempengaruhi tingkat serapan tenaga kerja yang rendah karena kurangnya investasi dan ekspansi usaha. Selain itu, hal yang juga sangat mempengaruhi TPT di Maluku Tenggara adalah rendahnya kualitas, kompetensi dan keterampilan calon tenaga kerja. Upaya strategis dalam bentuk perbaikan iklim investasi, peningkatan pelayanan perizinan dan kemudahan berusaha serta upaya peningkatan kompetensi dan keterampilan calon tenaga kerja BAB III | 7 melalui pelatihan, magang, dan diklat, menjadi sarana untuk peningkatan kapasitas tenaga kerja untuk bersaing di pasar tenaga kerja. 3.1.3.2. Kinerja Perekonomian Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024 dan Perkembangan Sampai Dengan Semester Pertama Tahun 2025 Sampai dengan Tahun 2024, dari 6 (enam) Indikator Makro yang diukur, terdapat 2 (dua) indikator yang mampu melebihi target dengan capaian kinerja lebih dari 100 persen. Sisanya 4 (empat) indikator yang lain terealisasi dengan kinerja di bawah 100 persen. Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang berkinerja paling rendah hanya mencapai 73,78 persen. Upaya mendorong perluasan lapangan kerja melalui investasi dan peningkatan kompetensi calon tenaga kerja melalui pelatihan dan magang perlu untuk ditingkatkan. Capaian kinerja pertumbuhan ekonomi baru mencapai 96,28 persen, upaya mendorong kinerja perekonomian perlu untuk didorong. Analisis pertumbuhan terhadap lapangan usaha PDRB menunjukkan bahwa sektor dominan PDRB mengalami pertumbuhan yang cenderung melambat. Upaya mendorong pemberdayaan ekonomi pada sektor primer perikanan dan pertanian, yang merupakan sub sektor dominan PDRB perlu untuk ditingkatkan secara efektif dan efisien. Termasuk dalam hal ini, diperlukan pula peningkatan pada aspek pendamingan dan penyuluhan. Tabel 3.3 Capaian Kinerja Indikator Ekonomi Makro Tahun 2024 INDIKATOR MAKRO SATUAN 2024 TARGET REALISASI KINERJA • Indeks Pembangunan Manusia Nilai 70,25 70,58 100,47% • Pertumbuhan Ekonomi Persen 5,65 5,44 96,28% • Tingkat Kemiskinan Persen 20,45 21,22 96,23% • Tingkat Pengangguran Terbuka Persen 4,50 5,68 73,78% • Laju Inflasi Persen 3,00 0,16 194,67% • Indeks Gini Nilai 0,230 0,248 92,17% • PDRB Perkapita Rp.Juta 36,80 34,91 94,86% 3.1.3.3. Kebijakan Pengembangan Ekonomi Daerah Sesuai Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024–2026, kebijakan pengembangan ekonomi Kabupaten Maluku Tenggara Periode 2024–2026 sebagai berikut: Tujuan pembangunan ekonomi Kabupaten Maluku Tenggara adalah Meningkatkan Kinerja Perekonomian Daerah, dengan indikator kinerja tujuan Indeks Gini, mengukur BAB III | 8 tingkat sebaran pendapatan masyarakat. Dari tujuan tersebut, diuraikan ke dalam sasaran pembangunan ekonomi daerah. Sasaran pembangunan ekonomi terdiri dari: 1) Meningkatnya Perekonomian daerah; 2) Meningkatnya Kesempatan Kerja dan 3) Terkendalinya inflasi daerah. Indikator kinerja utama pembangunan ekonomi daerah adalah: 1) Laju Pertumbuhan Ekonomi, 2) PDRB Perkapita; 3) Tingkat Pengangguran Terbuka dan Laju Inflasi. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024-2026 sebagai berikut. Tabel 3.4 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024–2026 TUJUAN: MENINGKATKAN KINERJA PEREKONOMIAN DAERAH SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN • Meningkatnya Perekonomian daerah Menciptakan kemudahan berusaha bagi pelaku ekonomi Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan • Meningkatnya Kesempatan Kerja Kemitraan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja dan magang serta fasilitasi penciptaan lapangan kerja Peningkatan kesempatan kerja • Terstabilnya inflasi daerah Menjaga ketersediaan barang kebutuhan pokok Peningkatan ketersediaan bahan kebutuhan pokok Sumber: Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 20 Tahun 2023 Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara periode 2025–2029, menempatkan aspek pembangunan ekonomi sebagai salah satu prioritas. Rancangan RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara menerjemahkan Misi 1: Mewujudkan Maluku Tenggara Mandiri, ke dalam tujuan pembangunan: Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Maju dan Inklusif, serta dengan sasaran kinerja 1) produktivitas ekonomi daerah meningkat; 2) kesempatan kerja meningkat dan 3) inflasi daerah stabil. Ketiga sasaran ini diarahkan untuk menjawab permasalahan masih rendahnya produktivitas ekonomi daerah, yang ditandai dengan kontribusi sektor ekonomi yang belum optimal dalam mendorong pendapatan masyarakat, perluasan lapangan kerja pada sektor unggulan daerah, serta daya beli masyarakat yang mengalami penurunan. 3.1.3.4. Sasaran Kinerja Ekonomi Makro Tahun 2025 Atas dasar uraian analisis di atas, maka ditetapkan perubahan target capaian kinerja indikator makro pembangunan di dalam Perubahan RKPD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024, sebagai berikut. Penargetan ini menggunakan dasar perhitungan proyeksi regresi linier dengan data time series 2019 s.d 2024. 3.1.3.5. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 Sejalan dengan prospek perekonomian nasional Tahun 2024 yang mampu tumbuh di tengah gejolak perekonomian global, perekonomian Kabupaten Maluku Tenggara di Tahun 2024 mampu tumbuh mencapai 5,44 persen. Terjadi percepatan jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2023. Kondisi perekonomian Tahun 2024 meskipun masih dibayangi dengan ketidakpastian global, namun diperkirakan akan semakin membaik, sejalan dengan perekonomian nasional yang semakin tangguh dan tumbuh. Indikator perekonomian yang perlu mendapatkan perhatian, guna mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi dan akselerasi pertumbuhan di tahun 2025 adalah upaya mendorong pemerataan pembangunan, menekan tingkat pengangguran, serta daya beli. Apsek–aspek ini yang menjadi tantangan pembangunan sektor perekonomian Kabupaten Maluku Tenggara di Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut:
  1. 1.Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan yang diukur dengan Indeks Williamson dan Indeks Gini menunjukkan kondisi pemerataan pembangunan Maluku Tenggara berada di kategori sedang. Nilai Indeks Williamson Tahun 2023 sebesar 0,29 dan Nilai Indeks Gini Tahun 2024 sebesar 0,248 menunjukkan bahwa di Kabupaten Maluku Tenggara 2020 2021 2022 2023 2024 RPD RKPD P-RKPD Indeks Pembangunan Manusia 68,57 68,69 69,23 69,91 70,58 68,27 70,70 70,70 Pertumbuhan Ekonomi -0,22 3,42 5,65 4,84 5,44 10,45 6,00 6,00 Tingkat Kemiskinan 22,57 22,73 21,19 21,79 21,22 18,88 19,70 19,70 Tingkat Pengangguran Terbuka 4,95 5,06 5,74 5,73 5,68 4,25 4,25 4,25 Laju Inflasi 2,06 3,35 4,52 3,32 0,16 3,25 3,00 2,00 Indeks Gini 0,376 0,239 0,265 0,244 0,248 0,323 0,220 0,220 PDRB Perkapita 26,83 27,78 30,47 32,89 34,91 32,50 36,80 36,80 INDIKATOR MAKRO ESTIMASI 2025REALISASI BAB III | 10 masih terdapat kesenjangan. Kesenjangan pembangunan lebih didominasi kesenjangan antara wilayah Pulau Kei Besar dan Pulau Kei Kecil di samping kesenjangan pendapatan antarwarga. Sebagai upaya untuk pemerataan pembangunan, Wilayah Pulau Kei Besar didorong untuk tumbuh lebih cepat, di samping tetap menjaga momentum pertumbuhan di Wilayah Pulau Kei Kecil. Pertumbuhan Wilayah Kei Besar didorong melalui peningkatan alokasi belanja infrastruktur wilayah, pelayanan pendidikan dan kesehatan, sarana transportasi dan pemberdayaan ekonomi berbasis sumber daya lokal.
  2. 2.Tingkat Pengangguran Aspek ketenagakerjaan di Kabupaten Maluku Tenggara menunjukkan tren fluktuatif dalam 4 (empat) Tahun terakhir. Pandemi Covid–19 mengakibatkan tingkat pengangguran meningkat dalam periode 2020 s.d 2023, dan baru menunjukkan penurunan di Tahun 2024. Beberapa faktor yang menyebabkan masih tingginya tingkat pengangguran di Kab.Maluku Tenggara antara lain: 1) faktor kualitas kependudukan, jumlah penduduk usia produktif yang cukup tinggi namun tidak dibekali dengan keterampilan dan kapasitas untuk bersaing di pasar tenaga kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tahun 2024 sebesar 67,58 persen. 2) tingkat pendidikan secara umum masih rendah. Sesuai data Registrasi Sosial Ekonomi (BPS), Tahun 2023 tingkat pendidikan tenaga kerja (yang bekerja) di Kabupaten Maluku Tenggara didominasi lulusan SMA ke bawah, mencapai 76%, terdiri dari: SD sederajat, sebesar 24 persen, SMP sederajat, 17 persen dan SMA sederajat, 35 persen. 3) tingkat urbanisasi yang cukup tinggi, penduduk usia produktif meninggalkan desa dan memilih mencari pekerjaan di wilayah perkotaan. Sedangkan lapangan kerja di perkotaan relatif terbatas, dan penduduk pelaku urbanisasi tersebut tidak memiliki kecakapan dan ketermpilan serta dengan tingkat pendidikan yang relatif rendah. 4) faktor jumlah lapangan kerja yang terbatas, disebabkan investasi di sektor publik rendah. 5) faktor tenaga kerja kontrak/tenaga harian lepas, dan faktor pemutusan hubungan kerja terjadi pada masa pandemi Covid–19 di tahun 2020–2021. Kebijakan untuk Tahun 2025 perlu mendorong peningkatan aspek ketenagakerjaan, meliputi: a) peningkatan kualitas tenaga kerja, antara lain, bimbingan dan pelatihan, magang, serta pendampingan dan fasilitasi; b) perluasan lapangan kerja, berupa pemberian insentif dan kemudahan berusaha serta ekspansi usaha, perbaikan iklim BAB III | 11 investasi, mendorong pengembangan sektor potensial daerah, termasuk mendorong perluasan akses pemodalan bagi wirasusaha pemuda dan pemula.
  3. 3.Daya Beli Masyarakat Fenomena secara nasional menunjukkan pelemahan daya beli masyarakat dalam satu tahun terakhir. Uang beredar yang terbatas serta dengan kinerja perekonomian cenderung stagnan mengakibatkan tingkat permintaan akan barang dan jasa mengalami penurunan. Dalam konteks Maluku Tenggara, hal ini tergambar dari nilai Inflasi Tahun 2024 yang berada di angka 0,16 persen. Hal ini menggambarkan tren ekonomi yang melemah, dan jika tidak diantisipasi secara baik, berpotensi mengganggu pertumbuhan secara berkelanjutan. Prospek pembangunan daerah yang dapat mendorong kemajuan perekonomian daerah di tahun 2025 antara lain:
  4. 1.Kinerja perekonomian yang semakin pulih dan membaik di tahun 2022–2024 menjadi landasan bagi akselerasi kinerja perekonomian di tahun 2025;
  5. 2.Kinerja sektor produktif, perikanan dan pertanian yang semakin membaik di tahun 2024 didorong untuk tumbuh semakian cepat melalui penguatan aspek penyuluhan, pendampingan, dan pelatihan kepada para pelaku usaha perikanan dan pertanian;
  6. 3.Akselerasi dan dukungan fasilitasi kemudahan investasi di sektor perikanan budidaya;
  7. 4.Pelaksanaan program nasional, yang berpotensi menyerap tenaga kerja, pembukaan lapangan kerja serta mendorong peningkatan produksi pertanian, perikanan dan peternakan, antara lain: 1) Program Makan Bergizi Gratis 2) Program Koperasi Merah Putih 3) Program Sekolah Rakyat 4) Program Swasembada Pangan
  8. 5.Geliat sektor pariwisata yang semakin meningkat di tahun 2022–2024, memberikan ruang untuk berkembangnya usaha pariwisata di tahun 2025. Jumlah kunjungan wisata tahun 2024 sebanyak 129.300 kunjungan, meningkat dari tahun 2022 sebanyak 60.502 kunjungan. Kenaikan ini sekaligus menunjukkan adanya peningkatan dari sisi aktivitas kepariwisataan, sehingga peluang ini perlu didorong dari sisi kebijakan. Kabupaten Maluku Tenggara dalam hal pengelolaan keuangan daerah telah menerapkan kebijakan pengelolaan keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Secara teknis pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Maluku Tenggara merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu pengelolaan Keuangan Kabupaten Maluku Tenggara sejak tahun 2020 juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Lebih lanjut Permendagri tersebut mengalami pemutakhiran yang ditetapkan dengan Keputsuan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selanjutnya kebijakan perencanaan dan penganggaran dilaksanakan dengan mengacu pada pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019. Seluruh tahapan dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Kebijakan keuangan daerah dirinci dalam 3 (tiga) komponen besar, yaitu: pendapatan, belanja dan pembiaayaan. Ketiga komponen pengelolaan keuangan tersebut terdokumentasi di dalam APBD. Proyeksi dari masing-masing komponen keuangan daerah tersebut di tahun 2024, diuraikan sebagai berikut. 3.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 diproyeksikan mengalami pengurangan sebesar Rp77.803.808.935,88. Pengurangan ini terjadi akibat dari beberapa hal, Pertama: pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia 1 Tahun 2025. Inpres ini kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik BAB III | 13 Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Penyesuaian Rincian Aokasi TKD menunjukkan terjadi pengurangan anggaran Alokasi TKD Kabupaten Maluku Tenggara sebesar Rp74.624.541.000,00, akumulasi dari pengurangan dan penambahan alokasi TKD sebagai berikut:
4. a.Pengurangan pada komponen DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum, semula Rp42.392.242.000,00 diangkat seluruhnya, sehingga nilai akhir komponen DAU ini adalah Rp0,00;
5. b.Pengurangan pada komponen DAK Fisik Bidang Jalan, semula Rp32.340.299.000,00 diangkat seluruhnya, sehingga nilai akhir komponen DAK Fisik Bidang Jalan adalah Rp0,00;
6. c.Penambahan pada komponen DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian, semula Rp0,00 menjadi Rp108.000.000,00. Kedua, dampak dari pengurangan TKD, maka diasumsikan akan berpengaruh pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Re-kalkulasi proyeksi PAD menghasilkan pengurangan Proyeksi PAD sebesar Rp3.179.267.935,88. Komponen PAD yang mengalami penyesuaian adalah:
7. a.Komponen Pajak Daerah, semula dianggarkan Rp35.498.647.825,00 diproyeksikan turun menjadi Rp30.972.445.150,12 atau mengalami pengurangan sebesar Rp4.526.202.674,88.
8. b.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, semula dianggarkan Rp5.390.778.458,00 diproyeksikan naik menjadi Rp6.737.713.197,00 atau bertembah sebesar Rp1.346.934.739,00. Uraian pendapatan daerah Tahun 2025 sebagai berikut: Tabel 3.6. Uraian Pendapatan Daerah Tahun 2025 KODE URAIAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN SELISIH (Rp) 4 PENDAPATAN DAERAH 04.01 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 65.957.489.283,00 62.778.221.347,12 -3.179.267.935,88 04.01.01 Pajak Daerah 35.498.647.825,00 30.972.445.150,12 -4.526.202.674,88 04.01.02 Retribusi Daerah 3.603.063.000,00 3.603.063.000,00 0,00 04.01.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 5.390.778.458,00 6.737.713.197,00 1.346.934.739,00 04.01.04 Lain-lain PAD yang Sah 21.465.000.000,00 21.465.000.000,00 0,00 04.02 PENDAPATAN TRANSFER 831.843.729.873,00 757.219.188.873,00 -74.624.541.000,00 04.02.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 819.821.423.000,00 745.196.882.000,00 -74.624.541.000,00 BAB III | 14 KODE URAIAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN SELISIH (Rp) 04.02.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 12.022.306.873,00 12.022.306.873,00 0,00 04.03 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 6.694.317.556,00 6.694.317.556,00 0,00 04.03.03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 6.694.317.556,00 6.694.317.556,00 0,00 Jumlah Pendapatan 904.495.536.712,00 826.691.727.776,12 -77.803.808.935,88 Sumber: BKAD Kab.Maluku Tenggara, 2025. Pendapatan daerah sangat berkaitan dengan ruang kapasitas fiskal daerah. Meningkatnya pendapatan akan berdampak pada meningkatnya kapasitas fiskal. Kapasitas fiskal yang besar akan memberikan keleluasaan bagi daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan belanja guna penanganan permasalahan pembangunan yang ada. Upaya untuk mendorong peningkatan sisi pendapatan terus dilakukan. Selain untuk memperbesar kapasitas fiskal, peningkatan pendapatan juga didorong untuk meningkatkan kemandirian daerah dari sisi kemampuan keuangan guna mendanai kebijakan pembangunan daerah. Beberapa kebijakan peningkatan pendapatan daerah sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024–2026 sebagai berikut: 1) Perbaikan dan pemutakhiran database pajak dan retribusi; 2) Sosialisasi dan penyebarluasan informasi serta pendampingan kepada obyek pajak; 3) Intensifikasi, ekstensifikasi dan deversifikasi jenis dan obyek pajak daerah; 4) Mendorong realisasi pembayaran piutang dan tunggakan pajak serta retribusi; 5) Mendorong peningkatan anggaran transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi melalui pemutakhiran data dan pelaporan kinerja serta penyiapan data dukung yang andal guna menunjang pengusulan paket kegiatan dari APBN dan/atau APBD Provinsi Maluku. 3.2.2. Kebijakan Belanja Daerah Belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pengurangan ini merupakan akumulasi dari penurunan pendapatan yang berdampak pada penyesuaian belanja daerah. Belanja operasi mengalami pengurangan sebesar Rp45.622.561.208,00; Belanja Modal berkurang sebesar Rp21.184.357.646,88; dan Belanja Transfer berkurang sebesar Rp3.784.353.613,00. Uraian perubahan belanja daerah Tahun 2025, sebagai berikut: Tabel 3.7 Uraian Perubahan Belanja Daerah Tahun 2025 KODE URAIAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN SELISIH (Rp) 5 BELANJA DAERAH 05.01 BELANJA OPERASI 618.519.501.450,00 572.896.940.242,00 -45.622.561.208,00 05.01.01 Belanja Pegawai 339.706.762.707,00 329.567.095.657,00 -10.139.667.050,00 05.01.02 Belanja Barang dan Jasa 240.674.506.113,00 202.529.737.868,00 -38.144.768.245,00 05.01.05 Belanja Hibah 36.794.732.630,00 39.456.606.717,00 2.661.874.087,00 05.01.06 Belanja Bantuan Sosial 1.343.500.000,00 1.343.500.000,00 0,00 05.02 BELANJA MODAL 70.244.530.462,00 49.060.172.815,12 -21.184.357.646,88 05.02.01 Belanja Modal Tanah 1.452.709.421,00 899.769.400,00 -552.940.021,00 05.02.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 11.526.924.856,00 12.317.364.075,12 790.439.219,12 05.02.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 14.860.685.265,00 19.735.522.390,00 4.874.837.125,00 05.02.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 42.139.737.920,00 15.849.788.950,00 -26.289.948.970,00 05.02.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 264.473.000,00 257.728.000,00 -6.745.000,00 05.03 BELANJA TIDAK TERDUGA 2.400.000.000,00 2.400.000.000,00 0,00 05.03.01 Belanja Tidak Terduga 2.400.000.000,00 2.400.000.000,00 0,00 05.04 BELANJA TRANSFER 214.207.129.800,00 210.422.776.187,00 -3.784.353.613,00 05.04.01 Belanja Bagi Hasil 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00 05.04.02 Belanja Bantuan Keuangan 211.207.129.800,00 207.422.776.187,00 -3.784.353.613,00 Jumlah Belanja 905.371.161.712,00 834.779.889.244,12 -70.591.272.467,88 Sumber: BKAD Kab. Maluku Tenggara, 2025 Kebijakan belanja Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025 diarahkan untuk untuk secara efektif dan efisien mampu menjawab kebutuhan dan penanganan permasalahan pembangunan. Kebijakan belanja dilaksanakan dengan memperhatikan:
  1. 1.Penganggaran untuk memenuhi mandatory spending, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu: 1) Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1); 2) Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah (UU APBN); 3) Alokasi dana Desa (ADD) paling sedikit 10 persen dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus, sesuai amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 4) Alokasi anggaran pengawasan minimal 1 persen di luar gaji dari total belanja APBD.
  2. 2.Penganggaran untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) termasuk pengentasan kemiskinan ekstrim dan penurunan stunting.
  3. 3.Penganggaran untuk pencapaian target kinerja pembangunan daerah sesuai Visi dan Misi Kepala Daerah.
  4. 4.Penganggaran untuk pelaksanaan prioritas nasional sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ, Tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rengana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, meliputi: 1) Penguatan sumber daya manusia, pendidikan, dan kesehatan; 2) Program Makan Bergizi Gratis (MBG); 3) Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrim; 4) Pengendalian lnflasi di daerah; 5) Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah; 6) Dukungan swasembada pangan; dan 7) Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). 3.2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun– tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu BAB III | 17 dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Dalam APBD Tahun 2025, Penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya (Tahun 2024). Dalam APBD Tahun 2025 SiLPA dianggarkan sebesar Rp1.875.625.000,00, dianggarkan naik pada Perubahan RKPD Tahun 2025 menjadi Rp9.801.354.521,51. Kenaikan ini dipengaruhi hasil perhitungan SiLPA definitif berdasarkan Audit BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024. Pada sisi pengeluaran pembiayaan, dianggarkan penyertaan modal daerah sebesar Rp1.000.000.000 kepada BPD Maluku–Malut, diproyeksikan tidak mengalami perubahan dalam Perubahan RKPD Tahun 2025. Tabel 3.8 Uraian Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun 2025 KODE URAIAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN SELISIH (Rp) 6 PEMBIAYAAN DAERAH 06.01 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 1.875.625.000,00 9.088.161.468,00 7.212.536.468,00 06.01.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 1.875.625.000,00 9.088.161.468,00 7.212.536.468,00 Jumlah Penerimaan Pembiayaan 1.875.625.000,00 9.088.161.468,00 7.212.536.468,00 06.02.02 Penyertaan Modal Daerah 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 Pembiayaan Netto 875.625.000,00 8.088.161.468,00 7.212.536.468,00 06.03 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) 0,00 0,00 0,00 Sumber: BKAD Kab. Maluku Tenggara, 2025 Uraian Postur Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagai berikut: Tabel 3.9 Uraian Postur Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2025 KODE URAIAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN SELISIH (Rp) 4 PENDAPATAN DAERAH 04.01 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 65.957.489.283,00 62.778.221.347,12 -3.179.267.935,88 04.01.01 Pajak Daerah 35.498.647.825,00 30.972.445.150,12 -4.526.202.674,88 04.01.02 Retribusi Daerah 3.603.063.000,00 3.603.063.000,00 0,00 04.01.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 5.390.778.458,00 6.737.713.197,00 1.346.934.739,00 04.01.04 Lain-lain PAD yang Sah 21.465.000.000,00 21.465.000.000,00 0,00 BAB III | 18 KODE URAIAN SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN SELISIH (Rp) 04.02 PENDAPATAN TRANSFER 831.843.729.873,00 757.219.188.873,00 -74.624.541.000,00 04.02.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 819.821.423.000,00 745.196.882.000,00 -74.624.541.000,00 04.02.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 12.022.306.873,00 12.022.306.873,00 0,00 04.03 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 6.694.317.556,00 6.694.317.556,00 0,00 04.03.03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 6.694.317.556,00 6.694.317.556,00 0,00 Jumlah Pendapatan 904.495.536.712,00 826.691.727.776,12 -77.803.808.935,88 5 BELANJA DAERAH 05.01 BELANJA OPERASI 618.519.501.450,00 572.896.940.242,00 -45.622.561.208,00 05.01.01 Belanja Pegawai 339.706.762.707,00 329.567.095.657,00 -10.139.667.050,00 05.01.02 Belanja Barang dan Jasa 240.674.506.113,00 202.529.737.868,00 -38.144.768.245,00 05.01.05 Belanja Hibah 36.794.732.630,00 39.456.606.717,00 2.661.874.087,00 05.01.06 Belanja Bantuan Sosial 1.343.500.000,00 1.343.500.000,00 0,00 05.02 BELANJA MODAL 70.244.530.462,00 49.060.172.815,12 -21.184.357.646,88 05.02.01 Belanja Modal Tanah 1.452.709.421,00 899.769.400,00 -552.940.021,00 05.02.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 11.526.924.856,00 12.317.364.075,12 790.439.219,12 05.02.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 14.860.685.265,00 19.735.522.390,00 4.874.837.125,00 05.02.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 42.139.737.920,00 15.849.788.950,00 -26.289.948.970,00 05.02.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 264.473.000,00 257.728.000,00 -6.745.000,00 05.03 BELANJA TIDAK TERDUGA 2.400.000.000,00 2.400.000.000,00 0,00 05.03.01 Belanja Tidak Terduga 2.400.000.000,00 2.400.000.000,00 0,00 05.04 BELANJA TRANSFER 214.207.129.800,00 210.422.776.187,00 -3.784.353.613,00 05.04.01 Belanja Bagi Hasil 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00 05.04.02 Belanja Bantuan Keuangan 211.207.129.800,00 207.422.776.187,00 -3.784.353.613,00 Jumlah Belanja 905.371.161.712,00 834.779.889.244,12 -70.591.272.467,88 Total Surplus/(Defisit) -875.625.000,00 -8.088.161.468,00 -7.212.536.468,00 6 PEMBIAYAAN DAERAH 06.01 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 1.875.625.000,00 9.088.161.468,00 7.212.536.468,00 06.01.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 1.875.625.000,00 9.088.161.468,00 7.212.536.468,00 Jumlah Penerimaan Pembiayaan 1.875.625.000,00 9.088.161.468,00 7.212.536.468,00 06.02.02 Penyertaan Modal Daerah 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 Pembiayaan Netto 875.625.000,00 8.088.161.468,00 7.212.536.468,00 06.03 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) 0,00 0,00 0,00 Sumber: BKAD Maluku Tenggara, 2025 BAB IV | 1 RKPD Tahun 2025 belum memasukan agenda pembangunan nasional sesuai Visi dan Misi Asta Cita Presiden Republik Indonesia periode 2024–2029 dan Visi–Misi Bupati Maluku Tenggara periode 2025–2029. Sehingga dalam kerangka integrasi kebijakan pusat dan daerah Tahun 2025, sesuai dinamika dan perubahan kebijakan yang terjadi, maka Perubahan RKPD tahun 2025 diarahkan untuk mengintegrasikan kebijakan– kebijakan pembangunan sebagaimana tersebut di atas. 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tujuan adalah rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) tahun. Sasaran adalah rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2025 mengacu pada visi dan misi yang tertuang pada RPJPD Kabupaten Maluku Tenggara 2005–2025. Rumusan tujuan dan sasaran strategis mengacu pada RPD Kabupaten Maluku Tenggara dengan mempedomani tujuan dan sasaran pembangunan nasional. Dalam perubahan RKPD Tahun 2025, selain merujuk pada Tujuan dan Sasaran RPD, juga dilakukan integrasi rancangan tujuan dan sasaran sesuai Visi dan Misi Kepala Daerah. Dengan memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan nasional sesuai RPJMN Tahun 2025–2029. 4.1.1. Kebijakan Pembangunan Nasional 4.1.1.1. Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 Kebijakan pembangunan jangka menengah nasional, sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025–2029 diuraikan sebagai berikut.
  5. 1.Visi dan Misi RPJMN 2025-2029 Visi Presiden periode 2025–2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi RPJMN 2025–2029 dicapai dengan pelaksanaan 8 Misi yang disebut Asta Cita. Gambar 4.1 Misi Pembangunan Nasional 2025–2029 Asta Cita tersebut memuat 17 program prioritas Presiden yang mencakup rencana pembangunan di berbagai sektor serta langkah–langkah berupa Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)/Quick Wins.
  6. 2.Program Prioritas Presiden dan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Gambar 4.2 Program Prioritas Presiden Republik Indonesia VISI DAN MISI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 - 2029 BAB IV | 3 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) PHTC adalah bagian dari strategi besar pemerintah untuk mewujudkan percepatan pencapaian hasil konkret pembangunan, menifestasi dari Visi dan Misi Presiden. Gambar 4.3 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Tahun 2025–2029 4.1.1.2. Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2025
9. a.Prioritas Nasional Tahun 2025 Gambar 4.4 Prioritas Nasional Tahun 2025 BAB IV | 4
10. b.Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025 Sesuai RKP Tahun 2025, arah kebijakan pembangunan Nasional diarahkan untuk pencapaian sasaran pembangunan nasional serta indikator pembangunan. Terdapat 7 (tujuh) sasaran Pembangunan Nasional dan 2 (dua) indikator pembangunan yaitu: Sasaran Pembangunan Nasional § Pertumbuhan Ekonomi § Tingkat Pengangguran Terbuka § Tingkat Kemiskinan § Tingkat Kemiskinan Ekstrim § Rasio Gini § Indeks Modal Manusia § Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Indikator Pembangunan § Nilai Tukar Nelayan § Nilai Tukar Petani Sasaran pembangunan nasional dan target indikator pembangunan RKP tahun 2026 sebagai berikut: Gambar 4.5 Sasaran Pembangunan Nasional dan Target Indikator Pembangunan RKP Tahun 2026 BAB IV | 5 4.1.2. Kebijakan Pembangunan Provinsi Maluku RKPD Kabupaten Maluku Tenggara disusun dengan memperhatikan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan provinsi maluku. Sebagai suatu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), maka antartingkatan pemerintahan harus ada keselarasan baik dalam hal strategi dan arah kebijakan maupun dalam penetapan target sasaran.
  1. 1.Kebijakan Pengembangan Gugus Pulau Pengembangan wilayah berbasis Gugus Pulau secara ekonomi ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang dimaksud diharapkan mampu menciptakan kesinambungan/keberlanjutan melalui pengembangan sektor/komoditas unggulan daerah dan penciptaan pusat-pusat pertumbuhan baru. Kabupaten Maluku Tenggara termasuk dalam pengembangan GP VIII yang meliputi wilayah administrasi Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual. Indikasi Program Prioritas Provinsi Maluku tahun 2019–2024 untuk GP VIII ditunjukkan pada tabel berikut. Tabel 4.1 Indikasi Progam Prioritas Pengembangan Wilayah Provinsi Maluku Wilayah Pengembangan Gugus Pulau Wilayah Administratif Arah Pengembangan Indikasi Program Pulau Buru I Kabupaten Buru dan Buru Selatan Pertanian, Tanaman Pangan, dan Peternakan § KEK Peternakan di Buru Selatan § Pembangunan Bendungan Waeapo (PSN) Pulau Seram II, III, IV,V Kab. Malteng, Kab. SBB, Kab. SBT Perkebunan, Tanaman Pangan § Kota Terpadu Mandiri Kobi § Kawasan Industri Terpadu Seram Utara § Pengembangan Industri Hasil Perkebunan § Festival Budaya § Pengembangan Bandara Kufar § Pembangunan Bandara Gorom Kepulauan Banda VI Kab. Malteng (Kec. Banda) Pariwisata § KEK Pariwisata Banda § Pengembangan Bandara Banda § Festival Budaya Ambon dan Pulau- Pulau Lease VII Kota Ambon dan Kab.Malteng Jasa Pariwisata § Festival Budaya § Revitalisasi Pelabuhan Yos Sudarso (terintegrasi dengan pusat bisnis) BAB IV | 6 Wilayah Pengembangan Gugus Pulau Wilayah Administratif Arah Pengembangan Indikasi Program Kepulauan Kei VIII Kab.Maluku Tenggara dan Kota Tual Perikanan dan Pariwisata § Pengembangan Pariwisata Kepulauan Kei § Pengembangan Perikanan di Tual § Pengembangan infrastruktur di Pulau Kei Besar Kepualauan Aru IX Kab. Kepulauan Aru Perikanan § Pengembangan Perikanan § Pengembangan Bandara Rar Guwamar Kepulauan Tanimbar X Kab.Kepulauan Tanimbar Perikanan § Pengembangan Lapangan Abadi Wilayah Kerja Masela (PSN) § Pengembangan SKPT Saumlaki § Pengembangan Bandara Mathilda Batayeri Kepulauan Maluku Barat Daya XI, XII Kabupaten MBD Perikanan dan Peternakan § Pengembangan SKPT Tiakur § Pengembangan Plasma Nutfah Peternakan § Pengembangan Bandara Jos Orno Insula § Pembangunan Bandara Tepa
  2. 2.Prioritas Provinsi Maluku Tahun 2025 Agenda pembangunan pada tahun 2025 menitikberatkan pada pembangunan di segala bidang, yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan perekonomian, pembangunan infrastruktur, pengembangan pariwisata, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pelaksanaan pembangunan pada tahun 2025 menjadi tahun pelatakan dasar untuk transformasi menuju Maluku Emas 2045. Tema RKPD Provinsi Maluku Tahun 2025 adalah: Pemantapan Daya Saing Daerah melalui Peningkatan Ekonomi, Penguatan Sumber Daya Manusia, dan Konektivitas Dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) Prioritas Daerah sebagai berikut:
  3. 1.Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran
  4. 2.Pengelolaan SDA dan Pengembangan Industri Pengolahan Berkelanjutan
  5. 3.Pemantapan Suasana Kondusif, Damai, Harmonis dan Berbudaya Mendorong Ekonomi Daerah, Investasi dan Pariwisata
  6. 4.Pemantapan Kualitas Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan yang Merata dan Terjangkau BAB IV | 7
  7. 5.Penguatan Kualitas Hidup dan Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Unggul
  8. 6.Pemantapan Pemerataan Infrastruktur & Konektivitas yang Merata & Berkualitas
  9. 7.Optimalisasi Reformasi Birokrasi menuju Good Governance 4.1.3. Kebijakan Pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025–2029 4.1.3.1. Visi dan Misi Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2025–2029, yang dirumuskan dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025–2029, sebagai berikut: Gambar 4.6 Visi dan Misi Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025–2029 Visi dicapai dengan 5 (lima) Misi, sebagai berikut: Misi kemudian diterjamahkan ke dalam 9 (sembilan) program prioritas daerah, sebagai berikut: Perekonomian daerah yang maju, inklusif dan berdaya saing. Ditandai dengan meningkatnya pendapatan perkapita, kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, investasi, produktivitas ekonomi berbasis sumber daya lokal, hilirisasi sektor unggulan, inflasi yang stabil dan berkembangnya Koperasi dan UMKM, didukung ilmu pengetahuan, teknologi, riset dan inovasi Masyarakat Maluku Tenggara yang sehat, cerdas, berketahanan sosial dan berbudaya Mengahadirkan pelayanan publik yang prima dan suasana kehidupan masyarakat yang aman, damai, tertib dan demokrasi substansial yang didukung peran tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat dalam bingkai ain ni ain (kekeluargaan) Pembangunan yang merata, yang ditandai dengan menurunnya penduduk miskin, meningkatnya mobilitas orang dan barang, meningkatnya akses air bersih, listrik, sanitasi, telepon seluler dan rumah layak huni, perlindungan sosial adaptif, resilensi terhadap bencana, pangan tercukupi, kesetaraan gender dan lingkungan hidup berkelanjutan. Masyarakat Maluku Tenggara Mandiri, Cerdas, Demokratis dan Berkeadilan, Menuju Maluku Tenggara Hebat VISI MANDIRI CERDAS DEMOKRATIS BERKEADILAN MISI 1 Mewujudkan Maluku Tenggara Mandiri MISI 2 Mewujudkan Maluku Tenggara Cerdas MISI 3 Mewujudkan Maluku Tenggara Demokratis MISI 4 Mewujudkan Maluku Tenggara Berkeadilan MISI 5 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik dan Berdaya Saing BAB IV | 8 Gambar 4.7 Program Prioritas Kepala Daerah, Tahun 2025–2029 4.1.3.2. Tujuan dan Sasaran Sesuai Rancangan RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025 – 2029, berikut disajikan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah sebagai berikut: Tabel 4.3 Tujuan dan Sasaran Daerah Tahun 2025–2029 No Misi Tujuan Sasaran Indikator VISI Masyarakat Maluku Tenggara Mandiri, Cerdas, Demokratis dan Berkeadilan Menuju Maluku Tenggara Hebat 1 Mewujudkan Maluku Tenggara Mandiri Meningkatkan perekonomian daerah yang merata, Inklusif dan berkelanjutan Indeks Gini Produktivitas Ekonomi daerah meningkat Pertumbuhan Ekonomi PDRB Perkapita (juta) Usaha Industri pengolahan meningkat Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan 2 Mewujudkan Maluku Tenggara Cerdas Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia yang sehat, cerdas, dan berbudaya IPM Kualitas dan Akses Pendidikan Meningkat Indeks Pendidikan Kualitas Kesehatan Meningkat Indeks Kesehatan Daya Beli Masyarakat meningkat Indeks Pengeluaran Ril perkapita MISI 1 MEWUJUDKAN MALUKU TENGGARA MANDIRI MISI 2 MEWUJUDKAN MALUKU TENGGARA CERDAS MISI 3 MEWUJUDKAN MALUKU TENGGARA DEMOKRATIS MISI 4 MEWUJUDKAN MALUKU TENGGARA BERKEADILAN MISI 5 MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK DAN BERDAYA SAING Misi dilaksanakan dengan Program Prioritas Daerah, sebagai berikut:
  10. 1.Program Peningkatan Kualitas SDM
  11. 2.Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat berbasis potensi Unggulan Daerah
  12. 3.Program Peningkatan Investasi dan stabilisasi harga
  13. 1.Program Peningkatan Kualitas Manusia
  14. 1.Program Maluku Tenggara Aman, Tertib, Demokratis
  15. 1.Program Peningkatan Infrastruktur yang merata dan berkualitas
  16. 2.Program Ketahanan Sosial dan Budaya
  17. 3.Program Lingkungan Hidup Berkelanjutan dan Ketahanan Pangan
  18. 1.Program Peningkatan kualitas tatakelola Pemerintahan yang baik bersih dan melayani BAB IV | 9 No Misi Tujuan Sasaran Indikator Kualitas Warisan Budaya Daerah meningkat Indeks Lestari Warisan Budaya Daerah 3 Mewujudkan Maluku Tenggara Demokratis Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang aman, damai, harmonis, demokratis Indeks Stabilitas Politik, Keamanan dan Ketertiban Umum Kerukunan Hidup masyarakat meningkat Indeks Kerukunan Hidup Umat Beragama Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum meningkat Indeks, Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum 4 Mewujudkan Maluku Tenggara Berkeadilan Meningkatkan kualitas pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan Tingkat Kemiskinanan Penduduk miskin menurun Persentase penurunan penduduk miskin Kapasitas Infrastruktur dan Penataan Ruang meningkat Indeks Pembangunan Infrastruktur Ketahanan Pangan Daerah meningkat Indeks Ketahanan Pangan Pengangguran Menurun Tingkat Pengangguran Terbuka 5 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berdaya saing Meningkatkan kualitas tatakelola Pemerintahan yang baik, bersih dan melayani Indeks Reformasi Birokrasi Kinerja Birokrasi dan Pelayanan Publik meningkat Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Indeks Pelayanan Publik (IPP) Pengelolaan keuangan daerah yang baik dan bersih meningkat Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) 4.1.3.3. Strategi dan Arah Kebijakan Dareah Periode 2025–2029 Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif bagaimana Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara mencapai tujuan dan sasaran RPJMD secara efektif dan efisien. Strategi digunakan sebagai sarana melakukan transformasi dari BAB IV | 10 kondisi saat ini ke kondisi ideal yang diharapkan. Arah kebijakan merupakan pedoman untuk pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya. A. Strategi Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD ditetapkan sebagai berikut. Tujuan 1. Meningkatkan perekonomian daerah yang merata, Inklusif dan berkelanjutan. Sasaran 1.1. Produktivitas Ekonomi daerah meningkat. Untuk mecapai sasaran ini, strategi yang digunakan adalah.
11. a.Mengefektifkan pemanfaatan pasar Langgur dan Pasar Elat;
12. b.Membangun simpul-simpul ekonomi baru, diantaranya pengembangan landmark sebagai Griya UMKM, dan Pengembangan Simpang Tiga (S3) Kolser sebagai area baru UMKM Kawasan Kota Langgur;
13. c.Memfasilitasi Usaha Mikro dan penguatan Koperasi Merah Putih;
14. d.Membangun objek wisata baru yang atraktif, aksesabel, akomodatif, amenitas dan aktivitas dan mendukung penataan objek wisata eksisting. Sasaran 1.2. Usaha Industri pengolahan meningkat. Untuk mecapai sasaran ini, strategi yang digunakan adalah.
15. a.Mendorong pengembangan industri pengolahan rumput laut;
16. b.Memberikan kemudahan berinvestasi. Tujuan 2. Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia yang sehat, cerdas, dan berbudaya. Sasaran 2.1. Kualitas dan Akses Pendidikan Meningkat. Untuk mecapai sasaran ini, strategi yang digunakan adalah.
17. a.Mengembangkan kompetensi guru melalui pelatihan, Pendidikan lanjutan dan kesempatan untuk meningkatkan kemampuan;
18. b.Memperluas Jangkauan Layanan Pendidikan gratis termasuk pendidikan Kejar Paket;
19. c.Menempatkan guru sesuai kebutuhan Satuan Pendidikan dan Meningkatkan kompetensi Pengawas, Tenaga Administrasi Sekolah, Pustakawan, Laboran, dan Operator Sekolah;
20. d.Mengembangkan kurikulum pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar. Sasaran 2.2. Kualitas Kesehatan Meningkat. Untuk mecapai sasaran ini, strategi yang digunakan adalah.
21. a.Memperkuat promosi dan pencegahan;
22. b.Menambah dan memelihara sarana dan prasarana kesehatan sesuai standar pelayanan;
23. c.Memperluas layanan kesehatan yang berkualitas;
24. d.Memfasilitasi penyediaan jaringan IT untuk pelayanan Kesehatan;
25. e.Melakukan pencegahan dan penanganan penyakit TB, DBD, Malaria, dan penyakit menular serta tidak menular;
26. f.Meningkatkan kuantitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK);
27. g.Kolaborasi pencegahan dan penanganan stunting;
28. h.Memberikan Asupan Gizi pada ibu hamil, ibu menyusui, Bayi dan anak Baduta;
29. i.Memperluas pemanfaatan Jaminan Kesehatan masyarakat (JKN/Jamkesda). Sasaran 2.3. Daya Beli Masyarakat meningkat. Strategi yang digunakan dalam upaya mencapai sasaran ini adalah menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok melalui operasi pasar dan pasar murah. Pasar murah bukan hanya berkaitan dengan pangan non lokal, akan tetapi termasuk didalamnya adalah pangan non lokal, termasuk Pasar Murah Ikan dan Sayur Segar yang dilaksanakan menjelang hari-hari besar keagamaan. Sasaran 2.4. Kualitas Warisan Budaya Daerah meningkat. Strategi yang digunakan untuk mencapai sasaran ini adalah.
30. a.Menyelenggarakan Festival Budaya Kei;
31. b.Kolaborasi penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Bahasa dan Budaya Kei pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan dasar serta Merawat Situs Warisan Leluhur;
32. c.Membangun Harmoni ain ni ain melalui gelar Tea Bel (Pela)
33. d.Berbahasa Kei Setiap Hari Jumat. Tujuan 3. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang aman, damai, harmonis, demokratis. Sasaran 3.1. Kerukunan Hidup masyarakat meningkat. Untuk mecapai sasaran ini, strategi yang digunakan adalah memfasilitasi urusan keagamaan. Strategi ini dilakukan melalui bantuan sarana dan prasarana ibadah dan dukungan pelaksanaan kegiatan keagamaan. Sasaran 3.2. Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum meningkat. Strategi yang digunakan untuk mencapai sasaran ini adalah.
34. a.Antisipasi dan cegah dini potensi konflik;
35. b.Membina masyarakat untuk memiliki karakter dan jati diri kebangsaan;
36. c.Memantapkan peran partai politik dalam pembangunan;
37. d.Kolaborasi AKA-TNI-POLRI dalam Penangananan Konflik;
38. e.Menegakkan PERDA dengan pendekatan persuasif. Tujuan 4. Meningkatkan kualitas pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Sasaran 4.1. Penduduk miskin menurun. Strategi yang digunakan untuk mencapai sasaran ini adalah.
39. a.Memberikan bantuan sosial adaptif;
40. b.Menangani PMKS secara adaptif;
41. c.Menyediakan rumah layak huni;
42. d.Memberdayakan Nelayan kecil dan Pembudidaya;
43. e.Memberdayakan Petani dan Peternak;
44. f.Meremajakan kelapa dan Pala. Sasaran 4.2. Kapasitas Infrastruktur dan Penataan Ruang meningkat. Strategi yang digunakan untuk mencapai sasaran ini adalah.
45. a.Membangun dan memelihara Infrastruktur dasar, Infrastruktur pemerintah dan infrastruktur ekonomi secara merata sesuai kebutuhan;
46. b.Mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai dokumen penataan ruang. Sasaran 4.3. Ketahanan Pangan Daerah meningkat. Strategi yang digunakan untuk mencapai sasaran ini adalah.
47. a.Diversifikasi pangan berbasis potensi lokal yang dilakukan melalui penyediaan dan pemberian bantuan prasarana dan sarana pertanian, termasuk pemberian dukungan bibit tanaman pangan dan penyiapan lahan pertanian pangan produktif dan berkelanjutan
48. b.Melindungi wilayah tangkapan air untuk menjaga kualitas air, terutama sumber air kebutuhan masyarakat seperti air Evu dan lainnya;
49. c.Mendorong Ohoi membangun Kebun Bekal (Ve’e Kesyang) sesuai potensi ohoi melalui kolabarasi dengan ohoi untuk mendukung ketahanan pangan nasional berbasis potensi lokal;
50. d.Menjaga kualitas lingkungan hidup dalam rangka mendukung upaya peningkatan ketersediaan pangan lokal. Kualitas air, udara dan tutupan lahan yang baik akan mendorong peningkatan BAB IV | 13 kesuburan lahan pertanian dan dapat meningkatkan produktivitas usaha pertanian. Sasaran 4.4. Pengangguran Menurun. Strategi yang digunakan untuk mencapai sasaran ini adalah.
51. a.Memberikan pelatihan vokasional bagi pencari kerja melalui kerjasama antar daerah yang memiliki Balai Latihan Kerja (BLK). Lulusan BLK dapat difasilitasi untuk menciptakan lapangan kerja baru;
52. b.Memperluas cakupan penerimaan jaminan sosial ketenagakerjaan. Tujuan 5. Meningkatkan kualitas tatakelola Pemerintahan yang baik, bersih dan melayani. Sasaran 5.1. Kinerja Birokrasi dan Pelayanan Publik meningkat. Strategi yang digunakan untuk mencapai sasaran ini adalah.
53. a.Melakukan penataan organisasi Perangkat Daerah yang efektif;
54. b.Membangun Infrastruktur TIK yang memadai;
55. c.Meningkatkan efisiensi, Responsivitas, transparansi dan kualitas layanan publik;
56. d.Memberikan Pelayanan Administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan sistem Jemput Bola;
57. e.Mendorong PD berinovasi. Sasaran 5.2. Pengelolaan keuangan daerah yang baik dan bersih meningkat. Strategi yang digunakan untuk mencapai sasaran ini adalah.
58. a.Memantapkan penyesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran;
59. b.Mengelola informasi pengelolaan keuangan daerah sesuai standar;
60. c.Mempertahankan Opini BPK WTP;
61. d.Memantapkan tatakelola anggaran, perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan serta aset daerah;
62. e.Ekstensifikasi, intensifikasi dan diversifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah;
63. f.Membangun Kemitraan pembangunan daerah;
64. g.Membangun kemitraan pembiayaan pembangunan;
65. h.Membangun Budaya Anti Korupsi melalui Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).
  1. 1.Produktivitas daerah meningkat 1) Mengembangkan Usaha Budidaya Rumput laut sebagai prime mover perekonomian daerah yang memiliki nilai tambah
(1)Pengembangan usaha rumput laut hulu-hilir yang meliputi penguatan pembudidaya dan pengembangan industri olahan rumput laut

2.Usaha Industri pengolahan meningkat
3.Usaha Mikro meningkat 2) Memfasilitasi pengembangan Usaha Mikro dan penguatan Koperasi Merah Putih

(2)Pengembangan usaha mikro dan penguatan manajemen koperasi
(3)Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan serta adopsi teknologi

4.Usaha Sektor Pariwisata meningkat 3) Mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif berkelanjutan

(4)Peningkatan kualitas sarana prasarana pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif

5.Inflasi terkendali 4) Menjalankan Strategi 4K. (Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif)

(5)Penguatan pengendalian inflasi daerah

6.Realisasi Investasi meningkat 5) Memberikan kemudahan berinvestasi

(6)Peningkatan kemudahan berinvestasi. Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia yang sehat, cerdas, dan berbudaya

7.Kualitas dan Akses Pendidikan Meningkat 6) Memudahkan Akses, meningkatkan Mutu, memperbaiki tatakelola dan mendorong partisipasi masyarakat

(7)Percepatan wajib belajar 10 tahun (1 tahun pra sekolah dan 9 tahun pendidikan dasar)
(8)Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang menjangkau seluruh SD/MI – SMP/Mts.
(9)Perkuatan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas tenaga dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif.

8.Kualitas Literasi Masyarakat meningkat 7) Meningkatkan kemampuan literasi dan budaya gemar membaca

(10)Peningkatan sarana dan prasarana Perpustakaan penyediaan buku bacaan

9.Kualitas Kesehatan Meningkat 8) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui kolaborasi multi pihak

(11)Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat
(12)Percepatan penurunan stunting terutama dengan meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan dan pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal, serta percepatan eliminasi malaria.
(13)Perkuatan pemenuhan tenaga medis dan kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif dan afirmasi pendayagunaan tenaga medis dan kesehatan dari masyarakat lokal terutama di daerah sulit akses
(14)Pemenuhan sarana prasarana di fasilitas layanan kesehatan yang memadai dan merata, termasuk jaringan internet, listrik, dan sarana prasarana penanganan limbah medis.
(15)Peningkatan sarana dan prasarana akses darat dan/atau air intra dan antarpulau dan pengadaan angkutan umum pada jalur yang tidak memiliki angkutan umum untuk menunjang layanan kesehatan
(16)Perluasan akses pelayanan kesehatan terjangkau didukung digitalisasi TIK dan SDM yang profesional, serta peningkatan status dan kualitas RSU Karel Sadsuitubun sebagai rumah sakit rujukan di kawasan Maluku Tenggara
(17)Percepatan eliminasi malaria dan penanganan tuberculosis,
(18)Peningkatan kesehatan ibu dan bayi, reproduksi remaja, dan keluarga,
(19)Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular

10.Kualitas Warisan Budaya Daerah meningkat 9) Melestarikan warisan budaya (20) Pelestarian dan penguatan tradisi budaya serta norma hukum adat masyarakat melalui penguatan ikatan antarkelompok masyarakat dan pelibatan tokoh adat sebagai mitra utama pemerintah
11.Peran Pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga meningkat 10) Memperkuat peran pemuda dalam pembangunan

(21)Pemberdayaan pemuda melalui penguatan kapasitas, kemandirian dan kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan olahraga prestasi pemuda Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang aman, damai, harmonis, demokratis

12.Kerukunan Hidup masyarakat meningkat 11) Memfasilitasi urusan keagamaan (22) Peningkatan sarana prasarana keagamaan dan fasilitasi kegiatan keagamaan
13.Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum meningkat 12) Antisipasi dan cegah dini potensi konflik serta Gerak Cepat Penangananan Konflik Kolaboratif

(23)Peningkatan keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal. 13) Menegakkan PERDA dengan pendekatan persuasif
(24)Peningkatan kualitas Ketentraman dan ketertiban umum Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

14.Penduduk Miskin berkurang 14) Memberikan perlindungan Sosial yang Adaptif kolaboratif

(25)Perlindungan sosial adaptif terintegrasi.
(26)Pemanfaatan dan pemutakhiran rutin data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk program pusat maupun daerah dan desa agar tepat sasaran.
(27)Perencanaan, penganggaran melalui APBD dan APBDes, serta komitmen daerah yang lebih berpihak untuk program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, terutama melalui pemenuhan SPM sosial
(28)Perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok marginal antara lain melalui peningkatan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja bukan penerima upah dan rentan, dan perlindungan pension bagi lansia miskin dan tidak mampu, serta bantuan sosial bagi penyandang disabilitas
(29)pengembangan perlindungan sosial daerah yang responsif, integrasi program perlindungan sosial daerah dengan program pemberdayaan ekonomi, program ketenagakerjaan, pencegahan dan penanggulangan bencana, serta program terkait perubahan iklim.
(30)Pengembangan perlindungan sosial adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok rentan, terutama untuk daerah yang menghadapi risiko bencana dan perubahan iklim, melalui antara lain upaya pro aktif mendukung perluasan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi usia pekerja,
(31)Memastikan lingkungan yang inklusif, termasuk perlindungan sosial, kegiatan ekonomi, infrastruktur, dan pemenuhan hak bagi penduduklansia BAB IV | 17 Tujuan dan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

15.Pengangguran menurun 15) Meningkatkan daya saing tenaga kerja

(32)Peningkatan kualitas angkatan kerja melalui pelatihan vokasional yang link and match dengan pasar tenaga kerja terutama di bidang perikanan, pertanian, perkebunan, pariwisata, dan industri. 16) Menciptakan lapangan Kerja baru

16.Pengeluaran perkapita meningkat 17) Memberdayakan Pembudidaya, nelayan kecil, dan pengolahan ikan skala mikro serta petani dan peternak

(33)Pengembangan sentra-sentra industri berbasis komoditas unggulan perikanan tangkap, perikanan budidaya (rumput laut), pertanian, peternakan dan perkebunan Kelapa Meningkatkan Kapasitas Infrastruktur yang merata dan Penataan ruang

17.Kapasitas Infrastruktur Perhubungan, Infrastruktur Pemerintahan, dan Infrastruktur Ekonomi meningkat 18) Menyediakan Infrastruktur secara merata serta menata dan memanfaatkan ruang sesuai peruntukan

(34)Pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jalan termasuk peningkatan koordinasi pembangunan jalan untuk penyelesaian koridor konektivitas Trans Maluku dan Trans Kei Besar sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh kecamatan
(35)Pemenuhan akses air minum serta sanitasi aman, berkelanjutan dan inklusif serta pengelolaan sampah yang terpadu
(36)Eliminasi praktek Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga melalui pemicuan perubahan perilaku masyarakat yang didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan air minum dan sanitasi yang aman
(37)Persiapan lembaga pelaksana penyelenggara SPAM yang berkinerja baik dan optimal
(38)Peningkatan kualitas penataan ruang melalui penyediaan RDTR Kota Langgur dan Ibu Kota Kecamatan serta pengelolaan pemanfaatan ruang sesuai peruntukan dengan memperhatikan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup serta resiko bencana
(39)Penyediaan Prasarana dan Sarana Transportasi darat dan air kewenangan kabupaten untukmeningkatkan kualitas mobilitas orang dan barang
(40)Penyediaan Prasarana dan Sarana Transportasi darat dan air kewenangan BAB IV | 18 Tujuan dan Sasaran Strategi Arah Kebijakan kabupaten untuk meningkatkan kualitas mobilitas orang dan barang
(41)Pengembangan teknologi dan kualitas sumber daya konstruksi dalam rangka penegakan standard keandalan bangunan

18.Akses Air Bersih meningkat 19) Meningkatkan ketersediaan secara merata

(42)Pemenuhan kebutuhan air masyarakat

19.Kualitas Perumahan, Permukiman, Dan Pertanahan meningkat 20) Menyediakan rumah layak huni dan menata permukiman

(43)Penerapan bauran pendanaan dalam meningkatkan akses pembiayaan perumahan masyarakat untuk memperoleh hunian layak, aman, terjangkau dan berkelanjutan
(44)Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau dan sesuai dengan karakteristik wilayah
(45)Peningkatan kolaborasi antar pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam pengadaan perumahan

20.Ketangguhan Daerah Wilayah Perbatasan meningkat 21) Memperkuat koordinasi lintas sektor untuk pembangunan Kawasan perbatasan berkelanjutan

(46)Peningkatan kualitas pembangunan daerah di wilayah perbatasan negara termasuk penguatan karakter dan memperkokoh jati diri bangsa

21.Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif meningkat 22) Membangun keluarga berkualitas (47) Peningkatan kualitas keluarga 23) Meningkatkan peran perempuan dalam setiap kegiatan pembangunan

(48)Pemberdayaan perempuan, penyandang disabilitas dan lansia
(49)Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan 24) Menciptakan ruang bermain Anak yang aman dan menyenangkan
(50)Pemenuhan hak dan perlindungan anak Meningkatkan Kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan dan resiliens terhadap bencana dan perubahan iklim

22.Kualitas Lingkungan Hidup meningkat 25) Meningkatkan kualitas air, tanah dan udara termasuk pemanfaatan energi baru terbarukan untuk penerangan ramah lingkungan dan pengelolaan sampah hulu-hilir serta dukungan pencinta lingkungan

(51)Peningkatan kualitas air, tanah dan udara melalui riset dan inovasi termasuk pelibatan komunitas pecinta lingkungan dan masyarakat hukum adat
(52)Pelaksanaan pengawasan kualitas air minum
(53)Pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir
(54)Pengelolaan sampah terpadu untuk mencapai minimasi residu melalui pengumpulan dan pemilahan sejak dari sumber dan seluruh sampah terangkut BAB IV | 19 Tujuan dan Sasaran Strategi Arah Kebijakan dan terolah di fasilitas pengolahan sampah

23.Ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau meningkat 26) Meningkatkan Ketersediaan, Mutu dan Akses serta diversifikasi pangan berbasis sumberdaya lokal

(55)Penguatan Kemandirian Pangan, teknologi pertanian rendah karbon, serta penyiapan kawasan sentra produksi pangan
(56)Pengembangan dan pengelolaan irigasi untuk mendukung kemandirian pangan lokal
(57)Pengurangan resiko kebencanaan antara lain melalui sistem peringatan dini kebencanaan
(58)Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal

24.Resiko Bencana daerah menurun 27) Mencegah dan mengadaptasi perubahan iklim serta tata kelola resiko dan mitigasi bencana

(59)Peningkatan pencegahan dan adaptasi perubahan iklim (diantaranya sea level rise di wilayah pesisir dan gelombang laut tinggi) melalui pengadaan sarana prasarana (green infrastructure dan nature-based solutions dan tata kelola resiko serta mitigasi bencana
(60)Pengurangan resiko kebencanaan antara lain melalui sistem peringatan dini kebencanaan
(61)Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal Meningkatkan kualitas birokrasi yang bersih, melayani, Inovatif dan berdaya saing

25.Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik meningkat 28) Restrukturisasi birokrasi untuk meningkatkan pelayanan publik dan Penguatan Perencanaan pembangunan serta Tata Kelola Keuangan yang akuntabel, dan transparan yang diikuti Pengawasan berkualitas

(62)Peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah berbasis kinerja dengan memperhatikan kesesuaian program dan target RPJMD dengan RKPD
(63)Penguatan system pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel
(64)Perkuatan pengendalian pembangunan, melalui penerapan manajemen resiko
(65)Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan blended finance
(66)Penyusunan kebijakan afirmatif mengedepankan kontekstual kewilayahan untuk mendorong pembangunan wilayah BAB IV | 20 Tujuan dan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
(67)Peningkatan kualitas pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah
(68)Penguatan monitoring program pembangunan melalui manajemen resiko terkait dampaknya terhadap masyarakat sebagai end user
(69)Peningkatan pendapatan Asli Daerah melalui Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah
(70)Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi, transparansi proses perencanaan, penganggaran dan pengadaan jasa jasa, serta transparansi layanan perizinan berbasis digital
(71)Peningkatan Pengawasan pengelolaan keuangan daerah
(72)Peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dan kualitas laporan kinerja pemerintah daerah.
(73)Optimasi dan harmonisasi regulasi, termasuk proses praregulasi yang memadai di daerah
(74)Pengembangan smart government serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN dan pengelolaan asset daerah
(75)Peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan
(76)Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan daerah
(77)Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan public masyarakat
(78)Pengawasan proses pengembangan karier, promosi, mutasi ASN dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi
(79)Penguatan manajemen talenta (talent pool) untuk meningkatkan manajemen ASN dan kelembagaannya BAB IV | 21 Tujuan dan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
(80)Penjangkauan terhadap masyarakat yang masih belum memiliki dokumen kependudukan seperti KTP dan akta kelahiran
(81)Peningkatan riset dan inovasi daerah 4.2. Prioritas Pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025 4.2.1. Tema Pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025 RKPD Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2025 sebagai pelaksanaan tahun pertama dari Periode Pembangunan Tahun 2025–2029, menguraikan beberapa esensi penting pembangunan daerah berdasarkan isu strategis dan aktual yang terjadi. Uraian tersebut dirinci dalam penetapan tema dan prioritas pembangunan yang lebih lanjut diterjemahkan ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan serta program prioritas. Tema RKPD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025 Pembangunan daerah tahun 2025 dilaksanakan dengan tema yang diusung: “Penguatan Ekonomi Berkeadilan dan Berkelanjutan didukung Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Demokratis Berlandaskan Hukum untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat” 4.2.2. Prioritas Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025 Arah pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara di Tahun 2025 difokuskan pada 9 (sembilan) prioritas daerah. Tabel 4.5 Prioritas dan Fokus Intervensi Pembangunan Daerah Tahun 2025 Prioritas Daerah Fokus Intervensi Isu Nasional

1.Peningkatan Kualitas SDM a. Peningkatan Kapasitas SDM pelaku ekonomi di daerah (petani, nelayan, pembudidaya, SDM Pariwisata, pelaku industri, UMKM dan Koperasi);

b.Pelatihan kerja bagi pencari kerja
c.Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendidik, Kependidikan, dan Tenaga Kesehatan;
d.Manajemen ASN, Peningkatan Kapasitas, pendidikan dan pelatihan ASN;
e.Penguatan kelembagaan adat, agama dan masyarakat;
f.Pelayanan kepemudaan dan olahraga • Penguatan SDM, pendidikan, dan kesehatan;
1. 2.Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat berbasis potensi Unggulan Daerah Penguatan Pemberdayaan masyarakat, melalui bantuan sarana dan prasarana, alat, bahan dan kelengkapan, dalam rangka: • Pertumbuhan perekonomian daerah • Pengembangan industri kerajinan dan BAB IV | 22 Prioritas Daerah Fokus Intervensi Isu Nasional
a.Pemberdayaan nelayan kecil dan pembudidaya kecil sesuai kewenangan Kabupaten/Kota.
b.Pengembangan kawasan strategis pariwisata, penguatan kelembagaan usaha wisata, kemitraan dan jejaring promosi pariwisata.
c.Peningkatan kinerja pertanian, perkebunan dan peternakan. memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
1. 3.Peningkatan Investasi dan stabilisasi harga
a.Mendorong realisasi penanaman modal, melalui: 1) Iklim Investasi Kondusif, termasuk kepastian hukum tata ruang; 2) Penyederhanaan Perizinan dengan sistem satu pintu serta platform digital; 3) dukungan infrastruktur wilayah dan kemudahan akses lahan untuk zona produksi dan industri.
b.Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting melalui: 1) menjaga ketersediaan stok; 2) menjaga keterjangkauan harga; 3) menjaga kelancaran distribusi dan pasokan; 4) menjalin komunikasi efektif dengan pihak terkait. • Pengendalian lnflasi di daerah
1. 4.Peningkatan Kualitas Manusia
a.akses dan kualitas pelayanan pendidikan
b.akses dan kualitas pelayanan kesehatan
c.pelayanan KB, kesehatan reproduksi dan peningkatan kualitas kesejahteraan keluarga
d.pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan stunting, melalui Koordinasi TPPS untuk sinergi Intervensi Spesifik dan Sensitif. • Penguatan SDM, pendidikan, dan kesehatan; • Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrim
1. 5.Maluku Tenggara Aman, Tertib, Demokratis
a.Penguatan kelembagaan Adat, Agama, dan Masyarakat
b.Bina mental dan spiritual, nasionlisme dan cinta tanah air, pendidikan politik serta toleransi antarumat beragama.
c.Pembinaan Paskibra dan Pembangunan Karakter Pemuda
d.Sinergi pemerintah daerah dan aparat penegak hukum termasuk kerja sama BUMN/BUMD dan Instansi Vertikal • Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah
1. 6.Peningkatan Infrastruktur yang merata dan berkualitas
a.Rumah Tidak Layak Huni, lingkungan permukiman dan Kawasan Kumuh
b.Jalan dan Jembatan untuk membuka akses dan membuka keterisolasian
c.Akses Air Minum Layak
d.Akses Sanitasi Layak
e.Cakupan jaringan telekomunikasi
f.Cakupan jaringan listrik • Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah
1. 7.Ketahanan Sosial dan Budaya Penurunan kemiskinan melalui:
a.pemberdayaan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan pendapatan,
b.perlusan cakupan jaminan sosial dan bantuan sosial untuk meringankan beban pengeluaran, serta • Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrim BAB IV | 23 Prioritas Daerah Fokus Intervensi Isu Nasional
c.penguatan data base sasaran penduduk miskin untuk inetgrasi dan sinergi penanggulangan kemiskinan.
d.pengelolaan kebudayaan, kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak
1. 8.Lingkungan Hidup Berkelanjutan dan Ketahanan Pangan
a.Pencegahan, Penanggulangan dan Pemulihan kerusakan lingkungan hidup
b.Penanganan Sampah
c.Ekstensifikasi Lahan Pertanian
d.Manajemen pengelolaan Pupuk, dan Bibit
e.Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan
f.Pembinaan Ketahanan Pangan Keluarga serta Keamanan Pangan • Dukungan swasembada pangan
1. 9.Peningkatan kualitas tatakelola Pemerintahan yang baik bersih dan melayani Perbaikan tata kelola pemerintahan daerah 4.2.3. Kegiatan Prioritas Tahun 2025 Kegiatan prioritas diarahkan untuk menjawab target–target kinerja konkret Kepala Daerah yang disuarakan sebagai JANJI KERJA KEPALA DAERAH. Terdapat 19 Janji Kerja yang akan didorong pencapaiannya mulai Tahun 2025 sampai dengan 2029, sebagai berikut:

(1)Ohoi Terang 100 persen Target ini diarahkan untuk menjawab kebutuhan dan pemenuhan akses listrik beserta akses pelayanan PLN untuk menjangkau 100 persen ohoi dan 100 persen rumah tangga di seluruh kabupaten Maluku Tenggara.
(2)Ohoi Terhubung jalan ke Ibukota Kecamatan 100 persen Target ini menjawab kebutuhan aksesibilitas dan konektivitas wilayah, secara khusus akses antar ohoi yang terhubung sampai ke ibukota kecamatan.
(3)Ohoi Bertelepon 100 persen Target ini dilaksanakan berupa koordinasi bersama pihak–pihak terkait dalam rangka pemenuhan, sekaligus perluasan cakupan jaringan telekomunikasi berbasis data internet untuk menjangkau seluruh ohoi di kabupaten Maluku Tenggara.
(4)Ohoi Berair Bersih 100 persen Target ini diarahkan untuk menjawab pemenuhan air bersih sebagai kebutuhan dasar dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). bagi seluruh warga masyarakat kabupaten Maluku Tenggara.
(5)Rumah Layak Huni 1000 Unit Janji kerja ini merupakan jawaban terhadap masih tingginya permasalahan rumah tidak layak huni di Kabupaten Maluku Tenggara, termasuk upaya penanganan kawasan kumuh perkotaan, serta permasalahan rumah korban bencana.
(6)Penduduk Miskin di bawah 13 persen Kabupaten Maluku Tenggara masih diperhadapkan dengan tingginya angka kemiskinan (tahun 2024: 21,22%). Termasuk dalam hal ini masih terdapat sekitar 1,5% penduduk Maluku Tenggara yang tergolong sebagai penduduk miskin ekstrim. Upaya strategis, integratif dan kolaboratif didarahkan untuk menekan angka kemiskinan.
(7)Stunting di bawah 10 persen Stunting di Maluku Tenggara tahun 2024 sebesar 15 persen. Angka ini masih cukup tinggi, mengindikasikan bahwa 15 persen balita Maluku Tenggara akan mengalami perkembangan yang lambat jika tidak ditangani. Target ini ditetapkan untuk menggerakkan semua pihak terkait guna secara sinergi menurunkan prevalensi stunting mencapai kurang dari 10 persen di tahun 2029.
(8)Usia Harapan Hidup di atas 72 tahun Meningkatnya Usia Harapan Hidup mengindikasikan tingkat kesehatan masyarakat yang meningkat. Target usia harapan hidup yang harus dicapai sampai dengan tahun 2009 adalah mencapai 72 tahun.
(9)Rata–rata Lama Sekolah di atas 10 tahun Target ini mengarahkan setiap unsur dan elemen terkait bidang pendidikan untuk saling bersinergi mendorong akses, mutu, partisipasi dan tata kelola pendidikan, guna meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan.
(10)Pelestarian Budaya di atas 60 persen Adat istiadat dan budaya Kei yang menjadi warisan leluhur, dan termasuk bahasa Kei mulai mengalami degradasi dan tergerus oleh perubahan zaman, serta arus informasi yang pesat dan tanpa batas. Upaya strategis untuk mendorong pelestarian budaya antara lain mencakup: festival seni budaya, pelibatan unsur adat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah serta kebijakan penggunaan bahasa daerah.
(11)Pengangguran di bawah 4 persen Pasca pandemi Covid–19, pengangguran menjadi masalah serius di kabupaten Maluku Tenggara. Tingkat pengangguran yang cenderung meningkat mengakibatkan pertumbuhan ekonomi relatif stagnan di samping juga menimbulkan masalah-masalah sosial dan konflik horisontal. Upaya strategis untuk mengurangi pengangguran adalah peningkatan kualitas, kompetensi dan keterampilan tenaga kerja, serta dengan upaya konkrit untuk mendorong peningkatan investasi pada BAB IV | 25 sektor–sektor potensial di daerah yang dapat menyerap dan membuka lapangan pekerja.
(12)Pendapatan Perkapita Rp42.000.000 Pendapatan per kapita diukur dengan proksi PDRB per kapita. Meningkatkan PDRB Perkapita bermakna meningkatnya taraf hidup masyarakat. Upaya strategis untuk meningkatkan pendapatan Perkapita antara lain berupa intervensi pemberdayaan masyarakat dan peningkatan investasi.
(13)Pertumbuhan Ekonomi di atas 5 persen Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah guna percepatan pemerataan dan distribusi ekonomi, secara khusus pada sektor–sektor perekonomian yang dominan terhadap struktur ekonomi Kabupaten Maluku Tenggara. Termasuk dalam hal ini, penguatan aspek pemberdayaan ekonomi dan hilirisasasi di sektor perikanan, pariwisata dan pertanian.
(14)Inflasi Stabil pada angka 2,5–3 persen Stabilitas harga menjadi prasyarat untuk pertumbuhan dan daya beli masyarakat. Inflasi di kabupaten Maluku Tenggara ditargetkan pada angka 2,5 sampai dengan 3% per tahun. Upaya strategis yang dilakukan adalah menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting, dengan penguatan koordinasi dan komunikasi efektif dengan seluruh pihak terkait.
(15)Pertumbuhan Nilai Investasi Daerah di atas 2 persen Nilai investasi yang meningkat dari tahun ke tahun akan menjadi jawaban terhadap permasalahan pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, dan stabilitas daerah. Target ini ditetapkan untuk mendorong kemudahan investasi yang diarahkan secara lebih optimal pada sektor perikanan dan pariwisata.
(16)Mempertahankan Opini BPK atas Laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah gambaran dari tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah. Target mempertahankan opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia adalah upaya untuk meningkatkan kinerja perencanaan, penganggaran, penatausahaan, evaluasi dan pelaporan keuangan daerah yang lebih akuntabel, transparan dan berorientasi kinerja.
(17)Inovasi Daerah 45,00/Inovatif. Mendorong inovasi terapan guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini turut dipengaruhi dengan kinerja pelaporan inovasi daerah yang perlu ditingkatkan guna menaikkan capaian Indeks Inovasi Menjadi Daerah, menjadi daerah dengan Kategori Inovatif.
(18)Lingkungan Hidup berkualitas (IKLH) 80,00 poin.
(19)Pangan Murah dan terjangkau (dengan target Indeks Ketahanan pangan pada tahun 2029 sebesar 58,00/ kategori tahan pangan rendah. Kabupaten Maluku Tenggara termasuk daerah yang dikategorikan sebagai daerah rawan pangan. Upaya srtategis untuk meningkatkan ketahanan pangan di Maluku Tenggara antara lain: penyediaan pangan beragam, bergizi, sehat dan aman untuk konsumsi masyarakat. 4.3. Sasaran Pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025 4.3.1. Pemenuhan Mandatory Spending Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang. Tujuan mandatory spending adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Mandatory spending dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut: 1) Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBD sesuai amanat UUD 1945 Pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 ayat (1). 2) Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25 persen (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah (UU APBN). 3) Alokasi dana Desa (ADD) paling sedikit 10 persen dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa). 4) Bagi hasil pajak dan retribusi kepada pemerintah desa. Dianggarkan bagi hasil pajak dan retribusi kepada pemerintah ohoi sebesar 10 persen dari pajak dan retribusi daerah. 5) Pengalokasian anggaran Pengawasan sebesar 1 persen dari total belanja APBD. 6) Pengalokasian anggaran untuk pembinaan Paskibra. 4.3.2. Pemenuhan SPM Pelaksanaan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang BAB IV | 27 Penerapan Standar Pelayanan Minimal, serta diatur lebih lanjut secara teknis melalui peraturan kementerian dan lembaga teknis. Atas dasar tersebut di atas, RKPD 2025 diarahkan juga pada pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM merupakan keharusan di daerah dan sekaligus menjadi prioritas yang disinergikan dengan prioritas daerah. SPM sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut. 1) Bidang Pendidikan Jenis Pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan untuk Kabupaten/Kota adalah (1) pendidikan anak usia dini (2) pendidikan dasar dan (3) pendidikan kesetaraan. Mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar sesuai aturan ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang-kurangnya memuat:
(1)Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
(2)Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
(3)Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. Penerima pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar, yaitu warga negara dengan ketentuan:
(1)Usia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk jenis pelayanan dasar pendidikan menengah;
(2)Usia 4 (empat) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk jenis pelayanan dasar pendidikan khusus;
(3)Usia 5 (lima) tahun sampai dengan usia 6 (enam) tahun untuk jenis pelayanan dasar anak usia dini;
(4)Usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan usia 15 (lima belas) tahun untuk jenis pelayanan dasar pendidikan dasar; dan
(5)Usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan usia 18 (delapan belas) tahun untuk jenis pelayanan dasar pendidikan kesetaraan. 2) Bidang Kesehatan Jenis pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan daerah kabupaten/kota terdiri atas:
(1)Pelayanan kesehatan ibu hamil;
(2)Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
(3)Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
(4)Pelayanan kesehatan balita;
(5)Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
(6)Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
(7)Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
(8)Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
(9)Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus;
(10)Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
(11)Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis; dan
(12)Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya rahan tubuh manusia, Human Immunodeficiency Virus (HIV), yang bersifat peningkatan/promotive dan pencegahan /preventif. Mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar sebagai mana dimaksud, ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang-kurangnya memuat:
(1)Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa ;
(2)Standar jumlah dan kualitas personel/sumber daya manusia kesehatan dan;
(3)Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. Penerima pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar, yaitu warga negara dengan ketentuan:
(1)Penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi untuk jenis pelayanandasar pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi;
(2)Penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi untuk jenis pelayanan dasar pelayanan dasar kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi;
(3)Ibu hamil untuk pelayanan dasar pelayanan kesehatan ibu hamil;
(4)Ibu bersalin untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan ibu bersalin;
(5)Bayi baru lahir untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
(6)Balita untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan balita;
(7)Usia pendidikan dasar untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan balita usia pendidikan dasar;
(8)Usia produktif untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan usia produktif;
(9)Usia lanjut untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan usia lanjut;
(10)Penderita hipertensi untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
(11)Penderita 28iabetes melitus untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan penderita 28iabetes mellitus;
(12)Orang dengan gangguan jiwa berat untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan penderita orang dengan gangguan jiwa berat;
(13)Orang tuberkolosis untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan penderita orang terduga tuberkolosis;
(14)Orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh anusia (human immunodeficiency) untuk jenis pelayanan dasar orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus). 3) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jenis pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk Kabupaten/Kota adalah:
(1)Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
(2)Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik. Mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar, ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang-kurangnya memuat:
(1)Standar umum dan kuantitas barang dan/atau jasa, dan
(2)Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. 4) Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jenis pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk Kabupaten/Kota adalah.
(1)Peyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota; dan
(2)Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota. 5) Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Jenis pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara adalah:
(1)Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum;
(2)Pelayanan informasi rawan bencana;
(3)Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
(4)Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan.
(5)Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. 6) Bidang Sosial Jenis pelayanan dasar pada SPM bidang Sosial di Kabupaten Maluku Tenggara adalah:
(1)Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
(2)Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
(3)Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
(4)Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
(5)Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan uraian belanja yang terdistribusi di 7 (tujuh) perangkat daerah penyelenggara Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, maka Intervensi untuk pelaksanaan SPM tahun 2025 sebagai berikut: Tabel 4.6 Target Intervensi Pelayanan Standar Minimal Tahun 2025 KODE REKENING BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.01.02. 2.01.0026 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 350 Orang 1.01.02. 2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 375 Orang 1.01.02. 2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 388 Orang 1.01.02. 2.01.0035 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 142 Orang 1.01.02. 2.01.0036 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan 10 Konten Digital 1.01.02. 2.01.0036 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan 142 Konten Digital 1.01.02. 2.01.0037 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan 284 Orang 1.01.02. 2.01.0037 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan 284 Orang 1.01.02. 2.01.0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 3 Dokumen BAB IV | 31 KODE REKENING BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET 1.01.02. 2.01.0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 142 Dokumen 1.01.02. 2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 2 Ruang 1.01.02. 2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 20 Ruang 1.01.02. 2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 10 Ruang 1.01.02. 2.02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan 15 Satuan Pendidikan 1.01.02. 2.02.0048 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 10 Orang 1.01.02. 2.02.0049 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan 15 Konten Digital 1.01.02. 2.02.0049 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan 49 Konten Digital 1.01.02. 2.02.0050 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan 150 Orang 1.01.02. 2.02.0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 6 Dokumen 1.01.02. 2.03.0003 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 1 Unit 1.01.02. 2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 218 Satuan Pendidikan 1.01.02. 2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 219 Satuan Pendidikan 1.01.02. 2.03.0024 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan 1 Orang 1.01.02. 2.03.0025 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1 Dokumen 1.01.02. 2.03.0025 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 10 Dokumen 1.01.02. 2.03.0026 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 1 Dokumen 1.01.02. 2.03.0026 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 6 Dokumen 1.01.02. 2.03.0039 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 100 Orang BAB IV | 32 KODE REKENING BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET 1.01.02. 2.03.0039 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 50 Orang 1.01.02. 2.04.0027 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 4 Dokumen 1.01.04. 2.01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 2 Dokumen 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.02.02. 2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1000 Orang 1.02.02. 2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 100 Orang 1.02.02. 2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 100 Orang 1.02.02. 2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 100 Orang 1.02.02. 2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 100 Orang 1.02.02. 2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 100 Orang 1.02.02. 2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 100 Orang 1.02.02. 2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 50 Orang 1.02.02. 2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 100 Orang 1.02.02. 2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 100 Orang 1.02.02. 2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 50 Orang 1.02.02. 2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 100 Orang 1.02.02. 2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 50 Orang 1.02.02. 2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 100 Orang BAB IV | 33 KODE REKENING BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET 1.02.02. 2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 50 Orang 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.03.03. 2.01.0025 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun 2 Dokumen 1.03.03. 2.01.0026 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan 60 Liter/Detik 1.03.03. 2.01.0028 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun 2 Liter/Detik 1.03.03. 2.01.0028 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun 60 Liter/Detik 1.03.03. 2.01.0029 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara 3 Unit 1.03.03. 2.01.0032 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 493 SR 1.03.05. 2.01.0022 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun 5 M³/Hari 1.03.05. 2.01.0033 Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja 12 Rumah Tangga 1.03.05. 2.01.0041 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun 2 Dokumen 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.04.02. 2.01.0004 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah 1 Dokumen 1.04.02. 2.01.0004 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah 1 Dokumen 1.04.02. 2.01.0008 Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi 1 Dokumen 1.04.02. 2.01.0008 Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi 1 Dokumen 1.04.02. 2.03.0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi 15 Unit Rumah 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SUB BIDANG KEBAKARAN) BAB IV | 34 KODE REKENING BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET 1.05.04. 2.01.0001 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya 10 Dokumen 1.05.04. 2.01.0001 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya 1 Dokumen 1.05.04. 2.01.0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 10 Laporan 1.05.04. 2.01.0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 1 Laporan 1.05.04. 2.01.0003 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran 1 Dokumen 1.05.04. 2.01.0004 Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 1.05.04. 2.04.0001 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya 100 Orang 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SUB BIDANG BENCANA) 1.05.03. 2.02.0016 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana 1 Kawasan 1.05.03. 2.03.0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana 150 Orang 1.05.03. 2.03.0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana 75 Orang 1.05.03. 2.03.0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 150 Orang 1.05.03. 2.03.0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 75 Orang 1.05.03. 2.03.0012 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota 1 Laporan BAB IV | 35 KODE REKENING BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET 1.05.03. 2.02.0028 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana 1 Kawasan 1.05.03. 2.02.0027 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 1 Dokumen 1.05.03. 2.02.0022 Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 1 Dokumen 1.05.03. 2.01.0007 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun 75 Orang 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 1.06.04. 2.01.0001 Penyediaan Permakanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota 150 Orang 1.06.04. 2.01.0003 Penyediaan Alat Bantu Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota 20 Orang 1.06.04. 2.01.0003 Penyediaan Alat Bantu Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota 20 Orang 1.06.04. 2.01.0004 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 5 Orang 1.06.04. 2.01.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 30 Orang 1.06.04. 2.01.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 3 Orang 1.06.04. 2.01.0006 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 100 Orang 1.06.04. 2.01.0006 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 110 Orang BAB IV | 36 KODE REKENING BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET 1.06.04. 2.01.0007 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota 20 Orang 1.06.04. 2.01.0008 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Orang 1.06.04. 2.01.0008 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Orang Orang 1.06.04. 2.01.0009 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota 100 Orang 1.06.04. 2.01.0011 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 5 Orang 1.06.04. 2.01.0012 Pemberian Layanan Rujukan Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Orang 1.06.06. 2.01.0001 Penyediaan Makanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota 100 Orang 1.06.06. 2.01.0001 Penyediaan Makanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota 55 Orang 4.3.3. Sasaran Kinerja untuk Pencapaian Visi dan Misi Daerah Berdasarkan uraian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, maka ditetapkan target kinerja indikator tujuan dan sasaran Tahun 2025 sebagai berikut: Tabel 4.8 Target Kinerja Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2025 Sesuai Rancangan RPJMD Tahun 2025–2029 No. Sasaran Indikator Realisasi 2024 Target 2025 VISI Masyarakat Maluku Tenggara Mandiri, Cerdas, Demokratis dan Berkeadilan menuju Maluku Tenggara Hebat MISI 1: Mewujudkan Maluku Tenggara Mandiri

1.Meningkatkan perekonomian daerah yang merata, Inklusif dan berkelanjutan Indeks Gini 0,248 0,248 1.1. Produktivitas Ekonomi daerah meningkat Pertumbuhan Ekonomi 5,44 5,50 PDRB Perkapita (juta) 34,91 36,54 BAB IV | 37 No. Sasaran Indikator Realisasi 2024 Target 2025 1.2. Usaha Industri pengolahan meningkat Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan 1,28 1,32 MISI 2: Mewujudkan Maluku Tenggara Cerdas
2.Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia yang sehat, cerdas, dan berbudaya IPM 70,58 71,08 2.1. Kualitas dan Akses Pendidikan Meningkat Indeks Pendidikan 0,686 0,690 2.2. Kualitas Kesehatan Meningkat Indeks Kesehatan 0,783 0,655 2.3. Daya Beli Masyarakat meningkat Indeks Pengeluaran Ril perkapita 0,303 0,283 2.4. Kualitas Warisan Budaya Daerah meningkat Indeks Lestari Warisan Budaya Daerah n.a 60,0 MISI 3: Mewujudkan Maluku Tenggara Demokratis
3.Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang aman, damai, harmonis, demokratis Indeks Stabilitas Politik, Keamanan dan Ketertiban Umum n.a 66,50 3.1. Kerukunan Hidup masyarakat meningkat Indeks Kerukunan Hidup Umat Beragama n.a 80,00 3.2. Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum meningkat Indeks, Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum n.a 68,0 MISI 4: Mewujudkan Maluku Tenggara Berkeadilan
4.Meningkatkan kualitas pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan Tingkat Kemiskinanan 21,22 20,17 4.1. Penduduk miskin menurun Persentase penurunan penduduk miskin 1,51 4,97 4.2. Kapasitas Infrastruktur dan Penataan Ruang meningkat Indeks Pembangunan Infrastruktur n.a 62,00 4.3. Ketahanan Pangan Daerah meningkat Indeks Ketahanan Pangan n.a 49,53 4.4. Pengangguran Menurun Tingkat Pengangguran Terbuka 5,68 5,18 MISI 5: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berdaya saing
5.Meningkatkan kualitas tatakelola Pemerintahan yang baik, bersih dan melayani Indeks Reformasi Birokrasi 49,28 51,10/CC 5.1. Kinerja Birokrasi dan Pelayanan Publik meningkat Nilai Kinerja Organisasi (NKO) n.a 74,00 Indeks Pelayanan Publik (IPP) n.a 3,00 5.2. Pengelolaan keuangan daerah yang baik dan bersih meningkat Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) 68,87 72,01 Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) n.a 3,50 4.4. Isu Tematik Prioritas Nasional Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P–RKPD) Tahun 2025, mengintegrasikan isu tematik prioritas nasional ke dalam arah kebijakan daerah. Terdapat 7 (tujuh) isu tematik prioritas nasional yang diakomodir menjadi arah kebijakan prioritas P–RKPD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025 sebagai berikut: 4.4.1. Penguatan sumber daya manusia, pendidikan, dan kesehatan BAB IV | 38 Penguatan sumber daya manusia mencakup pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan. Pelaksanaan Isu Tematik Prioritas ini diuraikan sebagai berikut: 4.4.1.1. Pendidikan Pelayanan pendidikan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan akses dan kualitas. Sasaran intervensi mencakup: § Pelaksanaan SPM Bidang Pendidikan § Sarana dan Prasarana § Tenaga Pendidik (jenis, kualitas, jumlah dan distribusi) § Peningkatan Literasi, Numerasi dan Karakter/Akhlak Peserta Didik 4.4.1.2. Kesehatan Pelayanan kesehatan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan akses dan kualitas. Sasaran intervensi mencakup: § Pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan § Sarana dan Prasarana § SDM Kesehatan § Obat dan Perbekalan § Jaminan Kesehatan 4.4.2. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Pelaksanaan Program MBG sebagai salah satu prioritas secara nasional dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. Beberapa hal yang menjadi sasaran intervensi pemerintah daerah antara lain: § Dinas Pendidikan, memvalidasi data calon penerima manfaat siswa-siswi Paud, SD, SMP, dan SMA. § Dinas Kesehatan, memvalidasi data calon penerima manfaat dari kelompok Ibu Hamil, Ibu Menyusui dan Balita. § Dinas PUTR melaksanaan pembangunan Dapur MBG Mandiri sebanyak 2 unit. § Dinas Pertanian, melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi peningkatan produksi pertanian dan peternakan, guna menyuplai kebutuhan bahan baku Program MBG. § Dinas PMDPPPA mengendalikan porsi anggaran Dana Desa untuk penguatan pangan desa. 4.4.3. Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrim 4.4.3.1. Stunting Intervensi kegiatan untuk penurunan stunting dilaksanakan melalui koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Maluku Tenggara. TPPS BAB IV | 39 dibentuk dengan Keputusan Bupati Maluku Tenggara. Mengoordinasikan berbagai upaya yang diperlukan dalam rangka menurunkan stunting. Integrasi kebijakan penanganan stunting dilakukan pada wilayah-wilayah yang menjadi lokus prioritas penanganan stunting. Lokus stunting ditetapkan dengan keputusan Bupati Maluku Tenggara, yang kemudian menjadi rujukan bagi seluruh Perangkat Daerah terkait untuk melakukan intervensi dalam pendekatan kewilayahan. Intervensi dilaksanakan terbagi atas dua jenis, yaitu: Intervensi Spesifik yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, serta Intervensi Sensitif dan Intervensi Pendukung oleh perangkat daerah lainnya: Tabel 4.9 Rencana Intervensi Penanggulangan Stunting Tahun 2025 Jenis Intervensi dan Deskripsi Bentuk Intervensi INTERVENSI SPESIFIK Intervensi spesifik merupakan kegiatan yang langsung mengatasi penyebab terjadinya stunting dan umumnya diberikan oleh sektor kesehatan seperti asupan makanan, pencegahan infeksi, status gizi ibu, penyakit menular dan kesehatan lingkungan § Pemberian Makanan Tambahan bagi Ibu Hamil dan Balita Kurus § Skrining anemia remaja putri § Tablet Tambah Darah bagi Remaja Putri, WUS, dan Ibu Hamil § Pemberian ASI eksklusif sejak lahir sampai bayi berusia 6 (enam) bulan § Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA) § pemberian makanan tambahan protein hewani bagi bayi yang berusia di bawah 2 (dua) tahun (baduta) § tatalaksana dan rujukan balita dengan masalah gizi (weight flatteing, wasting, dan stunting) § Pemantauan dan Promosi Pertumbuhan § Pemeriksaan Kehamilan & Imunisasi INTERVENSI SENSITIF Intervensi sensitif merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penyebab tidak langsung stunting yang umumnya berada di luar persoalan kesehatan. Intervensi sensitif terbagi menjadi 4 jenis yaitu penyediaan air minum dan sanitasi, pelayanan gizi dan kesehatan, peningkatan kesadaran pengasuhan dan gizi serta peningkatan akses pangan bergizi. § Akses Air Minum, § Akses Sanitasi, § Pelayanan Keluarga Berencana § Pelayanan kesehatan reproduksi § Pelayanan Gizi dan Kesehatan, § Edukasi, Koseling dan Perubahan Perilaku, § Akses Pangan Bergizi § Pendampingan keluarga par-sejahtera INTERVENSI PENDUKUNG BAB IV | 40 Jenis Intervensi dan Deskripsi Bentuk Intervensi Kegiatan pendukung yang tidak langsung menyentuh penderita, tetapi memiliki keterkaitan dengan upaya penurunan stunting § Pencatatan Sipil, § Penguatan Posyandu, § Surveilens Gizi, § Konvergensi Pencegahan Stunting (Kabupaten sampai Desa) 4.4.3.2. Kemiskinan Ekstrim Penghapusan Kemiskinan Ekstrim merupakan salah satu target pembangunan nasional sesuai Perpres Nomor 18 Tahun 2020. Pemerintah dan Pemerintah Daerah bersinergi untuk penghapusan kemiskinan ekstrim. Intervensi daerah untuk penghapusan kemiskinan ekstrim berbasis pada data Pensasaran Percpatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE) yang dikeluarkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Strategi nasional Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim meliputi 3 (tiga) hal, yaitu: 1) meningkatkan pendapatan; 2) mengurangi beban pengeluaran dan 3) menghapus kantong–kantong kemiskinan. 4.4.4. Pengendalian lnflasi di daerah Pengendalian inflasi menjadi salah satu isu strategis secara nasional. Setelah pandemi Covid-19, perekonomian global bergerak menuju pemulihan dengan salah satu variable kunci pertumbuhan adalah pengendalian harga-harga. Aspek pasokan dan distribusi barang dipastikan terkendali dan lancar guna menjawab permintaan pasar yang semakin bertumbuh sejalan dengan perbaikan ekonomi global. Pengendalian inflasi di Indonesia dilaksanakan mulai dari pusat sampai ke daerah. Strategi utama pengendalian inflasi mencakup 4 (empat) hal, yaitu: 1) BAB IV | 41 Ketersediaan Stok; 2) Keterjangkauan harga; 3) kelancaran distribusi dan 4) komunikasi efektif. 4.4.5. Pertumbuhan Perekonomian Daerah Kebijakan daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah merupakan bagian dari upaya mengelola potensi sumber daya yang dimiliki untuk memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat. Pengelolaan sumber daya secara efektif dan efisien, diarahkan untuk peningkatan investasi, terbukanya lapangan kerja, penyerapan tenaga kerja, peningkatan nilai tambah produksi, serta meningkatnya pendapatan masyarakat dan PAD. Sektor potensial mendorong perekonomian meliputi perikanan, pariwisata, pertanian, industri dan termasuk pelayanan jasa, dikelola dengan mekanisme pemberdayaan masyarakat. Yang didukung dengan penguatan pada sisi kelembagaan usaha termasuk koperasi, peningatan kapasitas dan keterampilan SDM, pemanfaatan Iptek, pemenuhan sarana dan prasarana, serta aspek pengolahan dan pemasaran produk. Beberapa fokus intervensi untuk sektor unggulan ekonomi daerah sebagai berikut: 4.4.5.1. Perikanan Potensi perikanan dikelola untuk meningkatkan produksi guna mendorong pendapatan nelayan, baik nelayan tangkap maupun budidaya. Untuk Tahun 2025, priorotas intervensi sektor perikanan sebagai berikut:

a.Perikanan Tangkap a) Penyaluran sarana penangkapan b) Fasilitasi kelembagaan usaha perikanan tangkap c) Pemberian pelatihan untuk peningkatan kapasitas SDM Perikanan Tangkap d) Pendampingan usaha perikanan tangkap BAB IV | 42
b.Perikanan Budidaya a) Penyaluran sarana budidaya b) Fasilitasi kelembagaan usaha perikanan budidaya c) Pemberian pelatihan untuk peningkatan kapasitas SDM Perikanan Tangkap d) Pendampingan usaha perikanan budidaya 4.4.5.2. Pariwisata Potensi pariwisata dikelola untuk meningkatkan kunjungan wisata, guna mendorong pendapatan dan menjadi pemantik bagi sektor ekonomi lainnya. Untuk Tahun 2025, intervensi untuk sektor perikanan sebagai berikut:
a.Peningkatan Pengetahuan, Kualitas dan Kompetensi SDM Pariwisata
b.Pengelolaan promosi dan kerjasama dalam rangka kemitraan pariwisata 4.4.6. Dukungan Swasembada Pangan Dukungan pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara untuk swasembada pangan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan konsumsi pangan dalam daerah, utamanya pada sisi produksi pangan lokal. Komoditi unggulan daerah untuk mendorong swasembada pangan antara lain: padi ladang, enbal, umbi–umbian, dan pisang. Bantuk intervensi untuk mendorong swasembada pangan Tahun 2025 adalah:
a.Penyediaan dan penyaluran Bibit Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
b.Penyediaan dan penyaluran Bibit Ternak Ayam Petelur.
c.Tata kelola penyaluran pupuk.
d.Pra-sarana pertanian, untuk ekstensifikasi lahan pertanian. 4.4.7. Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Pelaksanaan isu tematik prioritas ini dalam bentuk:
a.Penyusunan Rencana, Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan Industri Daerah
b.Keamanan barang berderar dan perlindungan konsumen
c.Peningkatan Kapasitas Pengelola Koperasi
d.Penjaminan Status Kesehatan dan/atau Kemandirian Koperasi. Sesuai analisis kerangka ekonomi makro, gambaran keuangan daerah, serta prioritas belanja pada Bab III maka, rencana kerja dan pendanaan daerah untuk tahun 2025 dapat diuraikan dalam 3 (tiga) bagian besar, yaitu: 1) belanja wajib dan mengikat, serta penting dan mendesak sesuai Peraturan Perundang-undangan; 2) belanja untuk pencapaian target pembangunan daerah; dan 3) alternatif pembiayaan lainnya. 5.1. Belanja Wajib dan Mengikat sesuai Ketentuan Peraturan Perundang– undangan Belanja Wajib dan Mengikat diatur dengan ketentuan Peraturan Perundang–undangan. Aspek belanja wajib dan mengikat yang diuraikan meliputi: pemenuhan mandatory spending; pemenuhan standar pelayanan minimal dan penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah tahun 2024. 5.1.1. Kebijakan Belanja Mendanai Urusan Pemerintahan Daerah yang Besarannya Telah Ditetapkan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang–Undangan (Mandatory Spending) Pemerintah Daerah diamanatkan oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk mengalokasikan sejumlah anggaran dalam rangka mendanai belanja wajib dan prioritas. Pengalokasian anggaran dimaksud yaitu untuk mendanai: 1) sektor pendidikan sebesar 20 persen dari total belanja, sesuai amanat Undang–Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 31 ayat (4), dan Undang–Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1); 2) sektor kesehatan sebesar 10 (sepuluh) persen dari total belanja, sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan; dan 3) belanja infrastruktur sebesar 25 persen dari total belanja daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa, sesuai Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Anggaran Pengawasan sebesar 0,75 persen sesuai Undang–Undang APBN Tahun 2024. 1) Pendidikan

(1)Perhitungan Anggaran Fungsi Pendidikan Pemetaan atas perhitungan alokasi fungsi pendidikan terdiri atas belanja pada sub- kegiatan pada urusan bidang pendidikan, bidang kebudayaan, bidang perpustakaan, BAB V | 2 bidang kepemudaan dan olahraga serta belanja di luar urusan bidang pendidikan, bidang kebudayaan, bidang perpustakaan, bidang kepemudaan dan olahraga yang menunjang kebutuhan masyarakat di bidang Pendidikan. Tabel 5.1 Perhitungan Anggaran Fungsi Pendidikan Tahun 2025
(2)Pendanaan Program dan Kegiatan untuk mendanai Sektor Pendidikan Pendanaan Program dan Kegiatan untuk mendanai Sektor Pendidikan Tahun 2024 dijabarkan menurut Organisasi Perangkat Daerah sebagai berikut. Tabel 5.2 Pendanaan Program dan Kegiatan Fungsi Pendidikan Tahun 2025 KODE REKENING URAIAN APBD 2025 PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 185.183.437.284,00 182.958.434.096,50 (2.225.003.187,50) 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 102.391.225.739,00 102.100.205.426,50 (291.020.312,50) 1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 246.536.250,00 141.792.187,50 (104.744.062,50) 1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 101.215.651.239,00 101.207.792.176,50 (7.859.062,50) 1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 55.243.750,00 29.482.812,50 (25.760.937,50) 1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 36.335.250,00 25.508.437,50 (10.826.812,50) 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 389.734.500,00 254.754.750,00 (134.979.750,00) 1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 50.750.000,00 50.750.000,00 - 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 329.898.750,00 323.049.062,50 (6.849.687,50) 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 67.076.000,00 67.076.000,00 - 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 46.750.506.295,00 45.000.275.920,00 (1.750.230.375,00) 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 27.743.500.895,00 26.865.700.107,50 (877.800.787,50) APBD 2025 P-RKPD 2025 1 Bidang Urusan Pendidikan 185.183.437.284,00 182.958.434.096,50 -2.225.003.187,50 2 Bidang Urusan Kebudayaan 3.007.497.981,00 2.375.008.356,00 -632.489.625,00 3 Bidang Urusan Perpustakaan 2.819.090.976,00 2.616.227.038,50 -202.863.937,50 4 Bidang Urusan Pemuda dan Olahraga 4.846.206.445,00 4.334.666.070,00 -511.540.375,00 5 Belanja di Luar Fungsi Pendidikan 0,00 0,00 0,00 6 Anggaran Fungsi Pendidikan (1 s.d 5) 195.856.232.686,00 192.284.335.561,00 -3.571.897.125,00 7 Total Belanja Daerah 905.371.161.712,00 823.948.837.026,51 -81.422.324.685,49 8 Rasio Belanja Fungsi Pendidikan (6/7x100) 21,63% 23,34% 0,02 Anggaran Komponen PerhitunganNo. Bertambah/ (Berkurang) BAB V | 3 KODE REKENING URAIAN APBD 2025 PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 12.420.736.400,00 11.966.887.525,00 (453.848.875,00) 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 5.433.869.000,00 5.015.288.287,50 (418.580.712,50) 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 1.152.400.000,00 1.152.400.000,00 - 1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 35.643.671.000,00 35.643.671.000,00 - 1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan 35.643.671.000,00 35.643.671.000,00 - 1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN 100.000.000,00 50.626.500,00 (49.373.500,00) 1.01.05.2.02 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 100.000.000,00 50.626.500,00 (49.373.500,00) 1.01.06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA 298.034.250,00 163.655.250,00 (134.379.000,00) 1.01.06.2.01 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota 298.034.250,00 163.655.250,00 (134.379.000,00) 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 3.007.497.981,00 2.375.008.356,00 (332.592.125,00) 2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.030.697.981,00 1.940.595.856,00 (90.102.125,00) 2.22.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.627.337.981,00 1.627.337.981,00 - 2.22.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 294.060.000,00 204.760.375,00 (89.299.625,00) 2.22.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 58.300.000,00 57.700.000,00 (600.000,00) 2.22.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 51.000.000,00 50.797.500,00 (202.500,00) 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 588.800.000,00 388.800.000,00 (120.600.000,00) 2.22.02.2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota 588.800.000,00 388.800.000,00 (120.600.000,00) 2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 50.000.000,00 - (31.800.000,00) 2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 50.000.000,00 - (31.800.000,00) 2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH 75.000.000,00 45.612.500,00 (29.387.500,00) 2.22.04.2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 75.000.000,00 45.612.500,00 (29.387.500,00) 2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 263.000.000,00 - (60.702.500,00) 2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 263.000.000,00 - (60.702.500,00) 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 2.819.090.976,00 2.616.227.038,50 (202.863.937,50) BAB V | 4 KODE REKENING URAIAN APBD 2025 PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) 2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.379.090.976,00 2.291.047.663,50 (88.043.312,50) 2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.000.000,00 5.692.312,50 (307.687,50) 2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.722.737.976,00 1.722.305.351,00 (432.625,00) 2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 278.219.000,00 196.361.500,00 (81.857.500,00) 2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 259.300.000,00 259.300.000,00 - 2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 112.834.000,00 107.388.500,00 (5.445.500,00) 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 440.000.000,00 325.179.375,00 (114.820.625,00) 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 340.000.000,00 260.646.625,00 (79.353.375,00) 2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 100.000.000,00 64.532.750,00 (35.467.250,00) 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 4.846.206.445,00 4.334.666.070,00 (25.436.937,50) 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 1.000.000.000,00 729.150.250,00 (270.849.750,00) 2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota 1.000.000.000,00 729.150.250,00 (270.849.750,00) 2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.961.296.195,00 1.866.389.445,00 (94.906.750,00) 2.19.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9.000.000,00 8.283.000,00 (717.000,00) 2.19.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.473.409.195,00 1.473.066.070,00 (343.125,00) 2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 272.215.000,00 178.374.625,00 (93.840.375,00) 2.19.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 48.602.000,00 48.602.000,00 - 2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 102.000.000,00 102.000.000,00 - 2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 56.070.000,00 56.063.750,00 (6.250,00) 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 920.000.000,00 783.191.062,50 (136.808.937,50) 2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota 380.000.000,00 243.191.062,50 (136.808.937,50) 2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 540.000.000,00 540.000.000,00 - 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 964.910.250,00 955.935.312,50 (8.974.937,50) BAB V | 5 KODE REKENING URAIAN APBD 2025 PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) 2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 150.000.000,00 150.000.000,00 - 2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 43.879.000,00 37.023.687,50 (6.855.312,50) 2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi 751.031.250,00 751.031.250,00 - 2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi 20.000.000,00 17.880.375,00 (2.119.625,00) JUMLAH BELANJA FUNGSI PENDIDIKAN 195.856.232.686,00 192.284.335.561,00 (3.571.897.125,00) TOTAL BELA NJA DAERAH 905.371.161.712,00 823.948.837.026,51 (81.422.324.685,49) RASIO BELANJA PENDIDIKAN 21,63% 23,34% 2) Infrastruktur Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 25 persen dari total belanja daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa. Belanja infrastruktur pelayanan publik adalah belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan/atau pemeliharaan fasilitas pelayanan publik yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah. Perhitungan Anggaran Infrastruktur digambarkan dalam bentuk rasio belanja. Rasio diukur dengan membandingkan besaran anggaran infrastruktur yang dielaborasi dalam komponen Belanja Modal, Belanja Jasa Ketersediaan Layanan dan Belanja Pemeliharaan terhadap total belanja daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa. Komponen perhitungan belanja infrastruktur di Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025 sebagai berikut. Tabel 5.3 Perhitungan Anggaran Infrastruktur Tahun 2025 NO. KOMPONEN PERHITUNGAN ANGGARAN APBD 2025 P - RKPD 2025 1 a. BELANJA MODAL 70.244.530.462 53.884.350.714 § Belanja Modal Tanah 1.452.709.421 1.452.709.421 § Belanja Modal Peralatan dan Mesin 11.526.924.856 7.485.975.108 § Belanja Modal Bangunan dan Gedung 14.860.685.265 9.508.685.265 § Jalan, Jaringan dan Irigasi 42.139.737.920 35.172.507.920 § Aset Tetap lainnya 264.473.000 264.473.000 § Aset Lainnya 0 0
1. b.BELANJA JASA KETERSEDIAAN LAYANAN 0 0
2. c.BELANJA PEMELIHARAAN 0 0 BAB V | 6 NO. KOMPONEN PERHITUNGAN ANGGARAN APBD 2025 P - RKPD 2025 2 a. BELANJA HIBAH 36.794.732.630 30.282.593.051
3. b.BELANJA BANTUAN SOSIAL 1.343.500.000 1.343.500.000 3 JUMLAH BELANJA INFRASTRUKTUR (1+2) 108.382.763.092 85.510.443.765 Perhitungan Rasio Belanja Infrastruktur Tahun 2025 mendapatkan nilai Rasio sebesar 39,20 persen di APBD Induk 2025, dan turun menjadi 35,06 persen dalam Perubahan RKPD Tahun 2025. Sesuai dengan Pasal 147 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, dapat diuraikan perhitungan Mandatory Infrastruktur Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025 sebagai berikut. • Batasan 40 persen belanja Mandatory Bidang Infrastruktur Pelayanan Publik sebesar Rp243.896.682.890 • Jumlah Belanja Infrastruktur Perubahan RKPD Tahun 2025 sebesar Rp85.510.443.764. • Persentase Ketercapaian Mandatory 35,06 persen. • Artinya belanja Infrastruktur yang dimandatkan sebesar 40 persen belum terpenuhi di Tahun 2025. Uraian perhitungan Rasio Belanja Infrastruktur Tahun 2025 sebagai berikut. Tabel 5.4 Perhitungan Rasio Belanja Infrastruktur Tahun 2025 3) Anggaran Pengawasan Dalam rangka mendukung program koordinasi dan supervisi KPK dalam melakukan tugas pencegahan, koordinasi, dan monitoring sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c Undang–Undang Nomor 19 Tahun 2019, Pemerintah Daerah menganggarkan belanja daerah untuk fungsi pengawasan. APBD 2025 P - RKPD 2025 1 Total Belanja Daerah 905.371.161.712,00 823.948.837.026,51 2 Belanja Bagi Hasil dan/Atau Transfer kepada daerah dan/atau desa 214.207.129.800,00 214.207.129.800,00 2.1. Belanja Bagi Hasil 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 2.2. Belanja Bantuan Keuangan 211.207.129.800,00 211.207.129.800,00 3 Selisih (1 - 2) 691.164.031.912,00 609.741.707.226,51 4 Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40% x Selisih) 276.465.612.764,80 243.896.682.890,60 5 Jumlah Belanja Infrastruktur 108.382.763.092,00 85.510.443.764,51 6 Rasio Belanja Infrastruktur 39,20% 35,06% NO. KOMPONEN PERHITUNGAN ANGGARAN BAB V | 7 Tabel 5.5 Pendanaan Program dan Kegiatan Pengawasan Tahun 2025 KODE REKENING URAIAN APBD 2025 PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) 6.01.0.00.0.00.01 INSPEKTORAT 12.470.329.936,00 8.169.572.373,50 (4.300.757.562,50) 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 87.025.000,00 - (87.025.000,00) 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 87.025.000,00 - (87.025.000,00) 1.03.08.2.01.0018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 87.025.000,00 - (87.025.000,00) 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 900.358.250,00 451.675.687,50 (448.682.562,50) 5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan 900.358.250,00 451.675.687,50 (448.682.562,50) 5.05.02.2.01.0004 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi 900.358.250,00 451.675.687,50 (448.682.562,50) 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 11.482.946.686,00 7.717.896.686,00 (3.765.050.000,00) 6.01 INSPEKTORAT DAERAH 11.482.946.686,00 7.717.896.686,00 (3.765.050.000,00) 6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.691.821.936,00 4.613.200.436,00 (1.078.621.500,00) 6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 28.962.500,00 21.721.875,00 (7.240.625,00) 6.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 28.962.500,00 21.721.875,00 (7.240.625,00) 6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.615.368.936,00 2.615.368.936,00 - 6.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.615.368.936,00 2.615.368.936,00 - 6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 70.080.000,00 - (70.080.000,00) 6.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 70.080.000,00 - (70.080.000,00) 6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.414.215.500,00 840.227.125,00 (573.988.375,00) 6.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8.875.000,00 8.875.000,00 - 6.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 210.717.500,00 158.038.125,00 (52.679.375,00) 6.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 293.198.000,00 219.898.500,00 (73.299.500,00) 6.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 901.425.000,00 453.415.500,00 (448.009.500,00) 6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.027.550.000,00 896.300.000,00 (131.250.000,00) 6.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 163.800.000,00 163.800.000,00 - 6.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel 131.250.000,00 - (131.250.000,00) 6.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 732.500.000,00 732.500.000,00 - 6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 162.650.000,00 155.587.500,00 (7.062.500,00) 6.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 84.000.000,00 84.000.000,00 - BAB V | 8 KODE REKENING URAIAN APBD 2025 PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) 6.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 78.650.000,00 71.587.500,00 (7.062.500,00) 6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 372.995.000,00 83.995.000,00 (289.000.000,00) 6.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 346.615.000,00 57.615.000,00 (289.000.000,00) 6.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 26.380.000,00 26.380.000,00 - 6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 4.433.064.250,00 2.323.948.062,50 (2.109.116.187,50) 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal 3.891.285.250,00 1.989.412.312,50 (1.901.872.937,50) 6.01.02.2.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 443.850.000,00 223.237.500,00 (220.612.500,00) 6.01.02.2.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 511.006.250,00 256.579.687,50 (254.426.562,50) 6.01.02.2.01.0003 Reviu Laporan Kinerja 542.460.000,00 273.955.500,00 (268.504.500,00) 6.01.02.2.01.0004 Reviu Laporan Keuangan 563.194.000,00 284.256.500,00 (278.937.500,00) 6.01.02.2.01.0005 Pengawasan Desa 708.800.000,00 357.325.000,00 (351.475.000,00) 6.01.02.2.01.0006 Kerja Sama Pengawasan Internal 557.808.000,00 280.171.250,00 (277.636.750,00) 6.01.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 564.167.000,00 313.886.875,00 (250.280.125,00) 6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 541.779.000,00 334.535.750,00 (207.243.250,00) 6.01.02.2.02.0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah 117.984.000,00 112.188.000,00 (5.796.000,00) 6.01.02.2.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 423.795.000,00 222.347.750,00 (201.447.250,00) 6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 1.358.060.500,00 780.748.187,50 (577.312.312,50) 6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan 144.493.750,00 108.370.312,50 (36.123.437,50) 6.01.03.2.01.0001 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan 144.493.750,00 108.370.312,50 (36.123.437,50) 6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi 1.213.566.750,00 672.377.875,00 (541.188.875,00) 6.01.03.2.02.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 387.730.000,00 204.547.500,00 (183.182.500,00) 6.01.03.2.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 446.693.750,00 268.329.625,00 (178.364.125,00) 6.01.03.2.02.0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 379.143.000,00 199.500.750,00 (179.642.250,00) JUMLAH BELANJA PENGAWASAN 12.470.329.936,00 8.169.572.373,50 (4.300.757.562,50) TOTAL BELA NJA DAERAH 905.371.161.712,00 823.948.837.026,51 (81.422.324.685,49) RASIO BELANJA PENGAWASAN 1,38% 0,99% 5.1.2. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penyelenggaraan SPM dilaksanakan oleh 7 (tujuh) perangkat Daerah pelaksana Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, yaitu: Tabel 5.7 Pendanaan Sub Kegiatan Pemenuhan SPM Menurut Perangkat Daerah Tahun 2025 KODE REKENING BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET ANGGARAN 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 84.431.705.003,00 1.01.02.2.01. 0026 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 350 Orang 27.816.157.284,00 1.01.02.2.01. 0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 375 Orang 3.492.695.000,00 1.01.02.2.01. 0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 388 Orang 6.200.000.000,00 1.01.02.2.01 .0035 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 142 Orang 169.868.500,00 1.01.02.2.01. 0036 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan 10 Konten Digital 96.295.500,00 1.01.02.2.01. 0036 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan 142 Konten Digital 70.461.750,00 BAB V | 10 KODE REKENING BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET ANGGARAN 1.01.02.2.01. 0037 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan 284 Orang 152.413.500,00 1.01.02.2.01. 0037 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan 284 Orang 464.740.250,00 1.01.02.2.01. 0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 3 Dokumen 319.347.000,00 1.01.02.2.01. 0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 142 Dokumen 504.299.250,00 1.01.02.2.01. 0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 2 Ruang 3.075.986.590,00 1.01.02.2.01. 0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 20 Ruang 2.232.242.441,00 1.01.02.2.02. 0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 10 Ruang 1.628.875.438,00 1.01.02.2.02. 0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan 15 Satuan Pendidikan 86.243.250,00 1.01.02.2.02. 0048 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 10 Orang 103.472.500,00 1.01.02.2.02. 0049 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan 15 Konten Digital 50.841.250,00 1.01.02.2.02. 0049 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan 49 Konten Digital 55.251.000,00 1.01.02.2.02. 0050 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan 150 Orang 414.344.000,00 1.01.02.2.02. 0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 6 Dokumen 360.140.000,00 1.01.02.2.03. 0003 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 1 Unit 27.900.000,00 1.01.02.2.03. 0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 218 Satuan Pendidikan 66.187.500,00 1.01.02.2.03. 0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 219 Satuan Pendidikan 87.096.500,00 1.01.02.2.03. 0024 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan 1 Orang 103.763.500,00 BAB V | 11 KODE REKENING BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET ANGGARAN 1.01.02.2.03. 0025 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1 Dokumen 192.457.750,00 1.01.02.2.03. 0025 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 10 Dokumen 454.848.500,00 1.01.02.2.03. 0026 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 1 Dokumen 54.309.250,00 1.01.02.2.03. 0026 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 6 Dokumen 126.995.000,00 1.01.02.2.03. 0039 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 100 Orang 213.145.000,00 1.01.02.2.03. 0039 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 50 Orang 128.656.500,00 1.01.02.2.04. 0027 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 4 Dokumen 39.000.000,00 1.01.04.2.01. 0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 2 Dokumen 35.643.671.000,00 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 409.055.250,00 1.02.02.2.02. 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1000 Orang 57.937.000,00 1.02.02.2.02. 0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 100 Orang 90.823.750,00 1.02.02.2.02. 0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 100 Orang 20.000.000,00 1.02.02.2.02. 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 100 Orang 47.215.000,00 1.02.02.2.02. 0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 100 Orang 17.500.000,00 1.02.02.2.02. 0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 100 Orang 19.625.000,00 1.02.02.2.02. 0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 100 Orang 17.863.000,00 BAB V | 12 KODE REKENING BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET ANGGARAN 1.02.02.2.02. 0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 50 Orang 8.337.500,00 1.02.02.2.02. 0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 100 Orang 15.481.250,00 1.02.02.2.02. 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 100 Orang 15.000.000,00 1.02.02.2.02. 0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 50 Orang 13.400.000,00 1.02.02.2.02. 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 100 Orang 25.062.250,00 1.02.02.2.02. 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 50 Orang 28.098.000,00 1.02.02.2.02. 0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 100 Orang 21.625.000,00 1.02.02.2.02. 0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 50 Orang 11.087.500,00 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 10.576.672.580,00 1.03.03.2.01. 0025 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun 2 Dokumen 35.000.000,00 1.03.03.2.01. 0026 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan 60 Liter/Detik 2.849.515.000,00 1.03.03.2.01. 0028 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun 2 Liter/Detik 74.391.575,00 1.03.03.2.01. 0028 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun 60 Liter/Detik 1.247.769.000,00 1.03.03.2.01. 0029 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara 3 Unit 330.000.000,00 1.03.03.2.01. 0032 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 493 SR 5.565.297.005,00 1.03.05.2.01. 0022 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun 5 M³/Hari 381.700.000,00 BAB V | 13 KODE REKENING BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET ANGGARAN Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman 1.03.05.2.01. 0033 Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja 12 Rumah Tangga 43.000.000,00 1.03.05.2.01. 0041 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun 2 Dokumen 50.000.000,00 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 279.269.250,00 1.04.02.2.01. 0004 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah 1 Dokumen 12.495.250,00 1.04.02.2.01. 0004 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah 1 Dokumen 23.100.000,00 1.04.02.2.01. 0008 Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi 1 Dokumen 16.774.000,00 1.04.02.2.01. 0008 Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi 1 Dokumen 21.000.000,00 1.04.02.2.03. 0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi 15 Unit Rumah 205.900.000,00 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SUB BIDANG KEBAKARAN) 1.533.316.125,00 1.05.04.2.01. 0001 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya 10 Dokumen 15.661.000,00 1.05.04.2.01. 0001 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya 1 Dokumen 50.000.000,00 1.05.04.2.01. 0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 10 Laporan 20.827.875,00 1.05.04.2.01. 0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 1 Laporan 50.473.750,00 BAB V | 14 KODE REKENING BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET ANGGARAN 1.05.04.2.01. 0003 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran 1 Dokumen 29.521.000,00 1.05.04.2.01. 0004 Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 25.250.000,00 1.05.04.2.04. 0001 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya 100 Orang 1.341.582.500,00 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SUB BIDANG BENCANA) 481.395.750,00 1.05.03.2.02. 0016 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana 1 Kawasan 50.000.000,00 1.05.03.2.03. 0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana 150 Orang 139.980.000,00 1.05.03.2.03. 0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana 75 Orang 65.164.250,00 1.05.03.2.03. 0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 150 Orang 54.200.000,00 1.05.03.2.03. 0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 75 Orang 22.685.000,00 1.05.03.2.03. 0012 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota 1 Laporan 18.200.500,00 1.05.03.2.02. 0028 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana 1 Kawasan 22.201.000,00 1.05.03.2.02. 0027 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan 1 Dokumen 27.356.250,00 BAB V | 15 KODE REKENING BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET ANGGARAN dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 1.05.03.2.02. 0022 Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 1 Dokumen 44.512.500,00 1.05.03.2.01. 0007 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun 75 Orang 37.096.250,00 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 718.926.750,00 1.06.04.2.01. 0001 Penyediaan Permakanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota 150 Orang 50.906.750,00 1.06.04.2.01. 0003 Penyediaan Alat Bantu Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota 20 Orang 36.616.750,00 1.06.04.2.01. 0003 Penyediaan Alat Bantu Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota 20 Orang 167.999.500,00 1.06.04.2.01. 0004 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 5 Orang 5.375.000,00 1.06.04.2.01. 0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 30 Orang 230.000.000,00 1.06.04.2.01. 0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 3 Orang 12.918.500,00 1.06.04.2.01. 0006 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 100 Orang 13.193.750,00 1.06.04.2.01. 0006 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta 110 Orang 90.000.000,00 BAB V | 16 KODE REKENING BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET ANGGARAN serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 1.06.04.2.01. 0007 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota 20 Orang 5.256.000,00 1.06.04.2.01. 0008 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Orang 9.145.000,00 1.06.04.2.01. 0008 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Orang Orang 7.300.000,00 1.06.04.2.01. 0009 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota 100 Orang 5.540.500,00 1.06.04.2.01. 0011 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 5 Orang 5.048.500,00 1.06.04.2.01. 0012 Pemberian Layanan Rujukan Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Orang 14.329.250,00 1.06.06.2.01. 0001 Penyediaan Makanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota 100 Orang 30.000.000,00 1.06.06.2.01. 0001 Penyediaan Makanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota 55 Orang 35.297.250,00 BAB V | 17 5.2. Belanja Pemenuhan Target Pembangunan Daerah 5.2.1. Pencapaian Target Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tabel 5.8 Pendanaan Kegiatan untuk Pencapaian Target Pembangunan Daerah Tahun 2025 Tujuan dan Sasaran Strategi Arah Kebijakan PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN APBD 2025 ANGGARAN P-RKPD 2025 Meningkatkan Perekonomian daerah yang merata, Inklusif dan berkelanjutan
  1. 1.Produktivitas daerah meningkat Mengembangkan Usaha Budidaya Rumput laut sebagai prime mover perekonomian daerah yang memiliki nilai tambah Pengembangan usaha rumput laut hulu- hilir yang meliputi penguatan pembudidaya dan pengembangan industri olahan rumput laut PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA • Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil • Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota • Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 1.110.000.000 934.322.000 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP • Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota • Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota • Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 3.776.968.750 53.677.375
  2. 2.Usaha Industri pengolahan meningkat
  3. 3.Usaha Mikro meningkat Memfasilitasi pengembangan Usaha Mikro dan penguatan Koperasi Merah Putih Pengembangan usaha mikro dan penguatan manajemen koperasi PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI • Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam 40.000.000 20.927.625 BAB V | 18 Tujuan dan Sasaran Strategi Arah Kebijakan PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN APBD 2025 ANGGARAN P-RKPD 2025 Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan serta adopsi teknologi PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) • Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan 215.000.000 141.374.375
  4. 4.Usaha Sektor Pariwisata meningkat Mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif berkelanjutan Peningkatan kualitas sarana prasarana pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA • Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 68.000.000 38.300.000 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF • Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar • Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif 175.000.000 136.314.750
  5. 5.Inflasi terkendali Menjalankan Strategi 4K. (Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif) Penguatan pengendalian inflasi daerah PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING • Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 360.000.000 252.234.250 BAB V | 19 Tujuan dan Sasaran Strategi Arah Kebijakan PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN APBD 2025 ANGGARAN P-RKPD 2025 • Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN • Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan 50.000.000 28.940.875 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN • Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 500.000.000 302.402.375
  6. 6.Realisasi Investasi meningkat Memberikan kemudahan berinvestasi Peningkatan kemudahan berinvestasi. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL • Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 35.000.000 21.553.125 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL • Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 181.543.000 148.769.563 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL • Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 50.000.000 48.110.125 BAB V | 20 Tujuan dan Sasaran Strategi Arah Kebijakan PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN APBD 2025 ANGGARAN P-RKPD 2025 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN • Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal) 50.000.000 25.336.250 Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia yang sehat, cerdas, dan berbudaya
  7. 7.Kualitas dan Akses Pendidikan Meningkat Memudahkan Akses, meningkatkan Mutu, memperbaiki tatakelola dan mendorong partisipasi masyarakat Percepatan wajib belajar 10 tahun (1 tahun pra sekolah dan 9 tahun pendidikan dasar) PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN • Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar • Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama • Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) • Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan 46.750.506.295 45.000.275.920 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN • Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 100.000.000 50.626.500 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA • Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota 298.034.250 163.655.250 Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang menjangkau seluruh SD/MI – SMP/Mts. PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN • Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 35.643.671.000 35.643.671.000
  8. 8.Kualitas Literasi Masyarakat meningkat Meningkatkan kemampuan literasi dan budaya gemar membaca Peningkatan sarana dan prasarana Perpustakaan penyediaan buku bacaan PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN • Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 440.000.000 325.179.375
  9. 9.Kualitas Kesehatan Meningkat Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui kolaborasi multi pihak Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN • Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota • Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 185.000.000 173.055.000 Percepatan penurunan stunting terutama dengan meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan dan pemberian makanan tambahan berbasis pangan PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT • Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 435.000.000 213.167.750 BAB V | 22 Tujuan dan Sasaran Strategi Arah Kebijakan PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN APBD 2025 ANGGARAN P-RKPD 2025 lokal, serta percepatan eliminasi malaria. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) • Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota • Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 2.395.548.500 2.352.587.438 Perkuatan pemenuhan tenaga medis dan kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif dan afirmasi pendayagunaan tenaga medis dan kesehatan dari masyarakat lokal terutama di daerah sulit akses PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN • Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota • Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota • Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2.439.134.000 2.062.788.375 Pemenuhan sarana prasarana di fasilitas layanan kesehatan yang memadai dan merata, termasuk jaringan internet, listrik, dan sarana prasarana penanganan limbah medis. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT • Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 40.786.723.405 39.181.714.875 BAB V | 23 Tujuan dan Sasaran Strategi Arah Kebijakan PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN APBD 2025 ANGGARAN P-RKPD 2025 Peningkatan sarana dan prasarana akses darat dan/atau air intra dan antarpulau dan pengadaan angkutan umum pada jalur yang tidak memiliki angkutan umum untuk menunjang layanan kesehatan PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT • Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 40.786.723.405 39.181.714.875 Perluasan akses pelayanan kesehatan terjangkau didukung digitalisasi TIK dan SDM yang profesional, serta peningkatan status dan kualitas RSU Karel Sadsuitubun sebagai rumah sakit rujukan di kawasan Maluku Tenggara PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT • Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 40.786.723.405 39.181.714.875 Percepatan eliminasi malaria dan penanganan tuberculosis, PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT • Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 40.786.723.405 39.181.714.875 Peningkatan kesehatan ibu dan bayi, reproduksi remaja, dan keluarga, PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT • Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 40.786.723.405 39.181.714.875 Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT • Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 40.786.723.405 39.181.714.875 BAB V | 24 Tujuan dan Sasaran Strategi Arah Kebijakan PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN APBD 2025 ANGGARAN P-RKPD 2025
  10. 10.Kualitas Warisan Budaya Daerah meningkat Melestarikan warisan budaya Pelestarian dan penguatan tradisi budaya serta norma hukum adat masyarakat melalui penguatan ikatan antarkelompok masyarakat dan pelibatan tokoh adat sebagai mitra utama pemerintah PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN • Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota 588.800.000 388.800.000 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH • Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 75.000.000 45.612.500 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA • Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 400.000.000 335.439.750
  11. 11.Peran Pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga meningkat Memperkuat peran pemuda dalam pembangunan Pemberdayaan pemuda melalui penguatan kapasitas, kemandirian dan kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan olahraga prestasi pemuda PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN • Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor • Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota • Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 920.000.000 783.191.063 BAB V | 25 Tujuan dan Sasaran Strategi Arah Kebijakan PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN APBD 2025 ANGGARAN P-RKPD 2025 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN • Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota • Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota • Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi • Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi 964.910.250 955.935.313 Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang aman, damai, harmonis, demokratis
  12. 12.Kerukunan Hidup masyarakat meningkat Memfasilitasi urusan keagamaan Peningkatan sarana prasarana keagamaan dan fasilitasi kegiatan keagamaan PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT • Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 1.349.962.174 75.418.500
  13. 13.Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum meningkat Antisipasi dan cegah dini potensi konflik serta Gerak Cepat Penangananan Konflik Kolaboratif Peningkatan keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL • Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial 259.000.000 219.258.250 Menegakkan PERDA dengan pendekatan persuasif Peningkatan kualitas Ketentraman dan ketertiban umum PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM • Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota • Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota 199.648.750 109.114.688 BAB V | 26 Tujuan dan Sasaran Strategi Arah Kebijakan PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN APBD 2025 ANGGARAN P-RKPD 2025 Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
  14. 14.Penduduk Miskin berkurang Memberikan perlindungan Sosial yang Adaptif kolaboratif Perlindungan sosial adaptif terintegrasi. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL • Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 111.500.000 59.754.875 Pemanfaatan dan pemutakhiran rutin data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk program pusat maupun daerah dan desa agar tepat sasaran. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH • Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan, penganggaran melalui APBD dan APBDes, serta komitmen daerah yang lebih berpihak untuk program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, terutama melalui pemenuhan SPM sosial PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH • Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 528.958.000 363.746.300 Perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok marginal antara lain melalui peningkatan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja bukan penerima upah dan rentan, dan perlindungan pension bagi lansia miskin dan tidak mampu, serta bantuan sosial bagi penyandang disabilitas BAB V | 27 Tujuan dan Sasaran Strategi Arah Kebijakan PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN APBD 2025 ANGGARAN P-RKPD 2025 pengembangan perlindungan sosial daerah yang responsif, integrasi program perlindungan sosial daerah dengan program pemberdayaan ekonomi, program ketenagakerjaan, pencegahan dan penanggulangan bencana, serta program terkait perubahan iklim. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL • Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota 25.000.000 12.712.500 Pengembangan perlindungan sosial adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok rentan, terutama untuk daerah yang menghadapi risiko bencana dan perubahan iklim, melalui antara lain upaya pro aktif mendukung perluasan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi usia pekerja, Memastikan lingkungan yang inklusif, termasuk perlindungan sosial, kegiatan ekonomi, infrastruktur, dan pemenuhan hak bagi penduduklansia PROGRAM REHABILITASI SOSIAL • Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 246.727.000 160.594.813
  15. 15.Pengangguran menurun Meningkatkan daya saing tenaga kerja Peningkatan kualitas angkatan kerja melalui pelatihan vokasional yang link and match dengan pasar tenaga kerja terutama di bidang perikanan, pertanian, perkebunan, pariwisata, dan industri. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA • Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 720.000.000 635.114.500 BAB V | 28 Tujuan dan Sasaran Strategi Arah Kebijakan PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN APBD 2025 ANGGARAN P-RKPD 2025
  16. 16.Pengeluaran perkapita meningkat Memberdayakan Pembudidaya, nelayan kecil, dan pengolahan ikan skala mikro serta petani dan peternak Pengembangan sentra-sentra industri berbasis komoditas unggulan perikanan tangkap, perikanan budidaya (rumput laut), pertanian, peternakan dan perkebunan Kelapa Meningkatkan Kapasitas Infrastruktur yang merata dan Penataan ruang
  17. 17.Kapasitas Infrastruktur Perhubungan, Infrastruktur Pemerintahan, dan Infrastruktur Ekonomi meningkat Menyediakan Infrastruktur secara merata serta menata dan memanfaatkan ruang sesuai peruntukan Pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jalan termasuk peningkatan koordinasi pembangunan jalan untuk penyelesaian koridor konektivitas Trans Maluku dan Trans Kei Besar sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh kecamatan PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN • Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 35.145.959.000 300.000.000 Pemenuhan akses air minum serta sanitasi aman, berkelanjutan dan inklusif serta pengelolaan sampah yang terpadu PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM • Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 10.453.603.025 9.662.140.999 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN • Pengelolaan Sampah 5.394.119.950 775.368.450 Eliminasi praktek Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga melalui pemicuan perubahan perilaku masyarakat yang didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan air minum dan sanitasi yang aman BAB V | 29 Tujuan dan Sasaran Strategi Arah Kebijakan PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN APBD 2025 ANGGARAN P-RKPD 2025 Persiapan lembaga pelaksana penyelenggara SPAM yang berkinerja baik dan optimal Peningkatan kualitas penataan ruang melalui penyediaan RDTR Kota Langgur dan Ibu Kota Kecamatan serta pengelolaan pemanfaatan ruang sesuai peruntukan dengan memperhatikan daya dukung, daya tampung lingkungan hidup serta resiko bencana PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG • Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota 215.000.000 78.974.000 Penyediaan Prasarana dan Sarana Transportasi darat dan air kewenangan kabupaten untuk meningkatkan kualitas mobilitas orang dan barang PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) • Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN • Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal 1.050.000.000 1.017.612.500 Pengembangan teknologi dan kualitas sumber daya konstruksi dalam rangka penegakan standard keandalan bangunan
  18. 18.Akses Air Bersih meningkat Meningkatkan ketersediaan secara merata Pemenuhan kebutuhan air masyarakat PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM • Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 10.453.603.025 9.662.140.999 BAB V | 30 Tujuan dan Sasaran Strategi Arah Kebijakan PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN APBD 2025 ANGGARAN P-RKPD 2025
  19. 19.Kualitas Perumahan, Permukiman, Dan Pertanahan meningkat Menyediakan rumah layak huni dan menata permukiman Penerapan bauran pendanaan dalam meningkatkan akses pembiayaan perumahan masyarakat untuk memperoleh hunian layak, aman, terjangkau dan berkelanjutan Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau dan sesuai dengan karakteristik wilayah PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN • Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 70.305.000 23.660.313 Peningkatan kolaborasi antar pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam pengadaan perumahan
  20. 20.Ketangguhan Daerah Wilayah Perbatasan meningkat Memperkuat koordinasi lintas sektor untuk pembangunan Kawasan perbatasan berkelanjutan Peningkatan kualitas pembangunan daerah di wilayah perbatasan negara termasuk penguatan karakter dan memperkokoh jati diri bangsa PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN • Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama Pelaksanaan Kewilayahan PerbatasanMonitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan 138.521.750 84.814.688
  21. 21.Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif meningkat Membangun keluarga berkualitas Peningkatan kualitas keluarga PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) • Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga • Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 1.486.604.000 1.486.604.000 BAB V | 31 Tujuan dan Sasaran Strategi Arah Kebijakan PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN APBD 2025 ANGGARAN P-RKPD 2025 Meningkatkan peran perempuan dalam setiap kegiatan pembangunan Pemberdayaan perempuan, penyandang disabilitas dan lansia PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN • Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 550.000.000 525.481.250 Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN • Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota 50.000.000 28.698.750 Menciptakan ruang bermain Anak yang aman dan menyenangkan Pemenuhan hak dan perlindungan anak PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) • Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota • Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 210.000.000 127.427.750 Meningkatkan Kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan dan resiliens terhadap bencana dan perubahan iklim
  22. 22.Kualitas Lingkungan Hidup meningkat Meningkatkan kualitas air, tanah dan udara termasuk pemanfaatan energi baru terbarukan untuk Peningkatan kualitas air, tanah dan udara melalui riset dan inovasi termasuk pelibatan komunitas pecinta lingkungan dan masyarakat hukum adat PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP • Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 185.000.000 110.803.750 BAB V | 32 Tujuan dan Sasaran Strategi Arah Kebijakan PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN APBD 2025 ANGGARAN P-RKPD 2025 penerangan ramah lingkungan dan pengelolaan sampah hulu-hilir serta dukungan pencinta lingkungan Pelaksanaan pengawasan kualitas air minum PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN • Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) 733.020.000 719.782.500 Pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN • Pengelolaan Sampah 5.394.119.950 775.368.450 Pengelolaan sampah terpadu untuk mencapai minimasi residu melalui pengumpulan dan pemilahan sejak dari sumber dan seluruh sampah terangkut dan terolah di fasilitas pengolahan sampah PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN • Pengelolaan Sampah 5.394.119.950 775.368.450
  23. 23.Ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau meningkat Meningkatkan Ketersediaan, Mutu dan Akses serta diversifikasi pangan berbasis sumberdaya lokal Penguatan Kemandirian Pangan, teknologi pertanian rendah karbon, serta penyiapan kawasan sentra produksi pangan PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN • Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 42.000.000,00 21.745.687,50 Pengembangan dan pengelolaan irigasi untuk mendukung kemandirian pangan lokal PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) • Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota BAB V | 33 Tujuan dan Sasaran Strategi Arah Kebijakan PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN APBD 2025 ANGGARAN P-RKPD 2025 Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT • Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan • Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 160.000.000 105.525.313
  24. 24.Resiko Bencana daerah menurun Mencegah dan mengadaptasi perubahan iklim serta tata kelola resiko dan mitigasi bencana Peningkatan pencegahan dan adaptasi perubahan iklim (diantaranya sea level rise di wilayah pesisir dan gelombang laut tinggi) melalui pengadaan sarana prasarana (green infrastructure dan nature-based solutions dan tata kelola resiko serta mitigasi bencana PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA • Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Pengurangan resiko kebencanaan antara lain melalui sistem peringatan dini kebencanaan PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA • Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 48.659.000 37.126.188 Meningkatkan kualitas birokrasi yang bersih, melayani, Inovatif dan berdaya saing BAB V | 34 Tujuan dan Sasaran Strategi Arah Kebijakan PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN APBD 2025 ANGGARAN P-RKPD 2025
  25. 25.Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik meningkat Restrukturisasi birokrasi untuk meningkatkan pelayanan publik dan Penguatan Perencanaan pembangunan serta Tata Kelola Keuangan yang akuntabel, dan transparan yang diikuti Pengawasan berkualitas Peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah berbasis kinerja dengan memperhatikan kesesuaian program dan target RPJMD dengan RKPD PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH • Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan • Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah • Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah • Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah 2.304.885.250 1.644.991.375 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH • Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia • Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) • Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 1.190.244.000 776.940.675 Penguatan sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH • Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah • Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah • Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah • Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 6.584.058.500 6.340.077.625 BAB V | 35 Tujuan dan Sasaran Strategi Arah Kebijakan PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN APBD 2025 ANGGARAN P-RKPD 2025 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH • Pengelolaan Barang Milik Daerah 490.000.000 339.840.250 Perkuatan pengendalian pembangunan, melalui penerapan manajemen risiko Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan blended finance Penyusunan kebijakan afirmatif mengedepankan kontekstual kewilayahan untuk mendorong pembangunan wilayah PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH • Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 310.574.250 189.249.038 PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN • Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan 138.521.750 84.814.688 Penguatan monitoring program pembangunan melalui manajemen resiko terkait dampaknya terhadap masyarakat sebagai end user PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH • Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah • Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah 635.413.250 392.048.063 Peningkatan pendapatan Asli Daerah melalui Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH • Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 2.266.587.000 1.343.119.253 BAB V | 36 Tujuan dan Sasaran Strategi Arah Kebijakan PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN APBD 2025 ANGGARAN P-RKPD 2025 Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi, transparansi proses perencanaan, penganggaran dan pengadaan jasa jasa, serta transparansi layanan perizinan berbasis digital PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI • Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan Pendampingan dan Asistensi 1.358.060.500 780.748.188 Peningkatan Pengawasan pengelolaan keuangan daerah PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN • Penyelenggaraan Pengawasan Internal 3.891.285.250 1.989.412.313 Peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dan kualitas laporan kinerja pemerintah daerah. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN • Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 541.779.000 334.535.750 Optimasi dan harmonisasi regulasi, termasuk proses praregulasi yang memadai di daerah PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT • Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 600.000.000 426.115.438 Pengembangan smart government serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN dan pengelolaan asset daerah PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA • Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 74.850.000 74.850.000 Peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK • Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 670.000.000 645.050.000 Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan daerah BAB V | 37 Tujuan dan Sasaran Strategi Arah Kebijakan PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN APBD 2025 ANGGARAN P-RKPD 2025 Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan public masyarakat PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA • Penataan Organisasi 667.129.500 413.512.894 Pengawasan proses pengembangan karier, promosi, mutasi ASN dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH • Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN • Mutasi dan Promosi ASN 900.337.250 634.516.938 Penguatan manajemen talenta (talent pool) untuk meningkatkan manajemen ASN dan kelembagaannya PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH • Pengembangan Kompetensi ASN Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 728.654.750 572.221.125 Penjangkauan terhadap masyarakat yang masih belum memiliki dokumen kependudukan seperti KTP dan akta kelahiran PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK • Pelayanan Pendaftaran Penduduk 343.012.500 321.328.125 PROGRAM PENCATATAN SIPIL • Pelayanan Pencatatan Sipil 130.050.000 90.650.000 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN • Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan 3.000.000 3.000.000 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN • Penyusunan Profil Kependudukan 2.125.000 1.593.750 Peningkatan riset dan inovasi daerah PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH • Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan 688.843.750 561.965.625 BAB V | 38 Tujuan dan Sasaran Strategi Arah Kebijakan PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN APBD 2025 ANGGARAN P-RKPD 2025 • Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan • Pengembangan Inovasi dan Teknologi BAB V | 39 5.2.2. Penganggaran Target Prioritas Janji Kerja Kepala Daerah Pencapaian 19 Janji Kerja Kepala Daerah untuk perwujudan Visi: Maluku Tenggara Mandiri, Cerdas, Demokratis dan Berkeadilan dimulai dengan perencanaan dan penganggaran Tahun 2025, sebagai berikut:
  26. 1.Ohoi Terang 100 persen Pencapaian target ini didorong dengan koordinasi Pemerintah Daerah dan PT.PLN (Persero).
  27. 2.Ohoi Terhubung Jalan ke Ibu kota Kecamatan 100 persen Pencapaian target ini didorong dengan penganggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berikut: Tabel 5.9 Penganggaran Pencapaian Target Ohoi Terhubung Jalan ke Ibu Kota Kecamatan PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR VOLUME ANGGARAN PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota • Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun 23 Dokumen 665.000.000,00 • Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya 1,02 Km 75.000.000,00 • Pembangunan Jalan Panjang Jalan yang Dibangun 0,1 Km 1.243.810.000,00 • Rekonstruksi Jalan Panjang Jalan yang Direkonstruksi 1,0 Km 2.350.875.800,00 • Pemeliharaan Rutin Jembatan Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin 3 Unit 200.000.000,00 • Survey Kondisi Jalan/Jembatan Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya 10 Km 250.000.000,00 • Pemeliharaan Rutin Jalan Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin 3,0 Km 150.000.000,00
  28. 3.Ohoi Bertelpon 100 persen Pencapaian target ini didorong dengan koordinasi Pemerintah Daerah bersama pihak terkait, yaitu Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.
  29. 4.Ohoi Berair Bersih 100 persen Pencapaian target ini didorong dengan penganggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berikut:
  30. 5.Rumah Layak Huni 1000 Unit Pencapaian target ini didorong dengan penganggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berikut: Tabel 5.11 Penganggaran Pencapaian Target Rumah Layak Huni PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN INDIKATOR VOLUME ANGGARAN PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Persentase Rumah Layak Huni Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 2 dokumen 24.990.750,00 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah 1 dokumen 12.495.250,00 Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi 1 dokumen 12.495.500,00 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 20 unit 1.046.500.000,00 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi 18 unit 380.000.000,00 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun 2 unit 666.500.000,00 BAB V | 41
  31. 6.Penduduk Miskin di bawah 13 persen Upaya menurunkan angka kemiskinan dilaksanakan melalui sinergi dan kolaborasi Tim Koordinasi Percepatan Kemiskinan Daerah (TKPKD). Melibatkan berbagai unsur Pemerintah Daerah sebagai berikut: Tabel 5.12 Penganggaran Pencapaian Target Penurunan Kemiskinan STRATEGI DAN OPD PENGAMPU PROGRAM ANGGARAN Meningkatkan Pendapatan 6.399.515.375,00 DINAS PERIKANAN Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 1.933.028.500,00 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 594.064.750,00 DINAS PERIKANAN Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan 73.499.000,00 Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian 2.334.883.625,00 Program Penyuluhan Pertanian 188.138.000,00 DINAS PARIWISATA Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif 135.667.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja 635.114.500,00 DINAS KOPERASI DAN UKM Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm) 141.373.750,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia 363.746.250,00 Mengurangi Beban Pengeluaran 96.665.599.592,50 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting 746.395.250,00 Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen 37.696.625,00 DINAS SOSIAL Program Rehabilitasi Sosial 278.382.500,00 Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial 59.753.750,00 Program Penanganan Bencana 35.297.250,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) 2.364.136.000,00 Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) 1.486.604.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan 6.253.000,00 Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat 20.000.000,00 Program Penanganan Kerawanan Pangan 20.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN Program Pengelolaan Pendidikan 47.589.509.537,00 DINAS KESEHATAN Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 43.607.009.180,50 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATA SIPIL Program Pendaftaran Penduduk 323.887.500,00 Program Pencatatan Sipil 90.675.000,00 Menghapus Kantong Kemiskinan 115.884.727.462,50 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 9.662.581.005,00 Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya 2.702.745.050,00 Program Penyelenggaraan Jalan 4.934.685.800,00 BAB V | 42 STRATEGI DAN OPD PENGAMPU PROGRAM ANGGARAN DINAS PERHUBUNGAN Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) 87.496.000,00 Program Pengelolaan Pelayaran 5.353.216.140,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN Program Pengembangan Perumahan 1.071.490.750,00 Program Kawasan Permukiman 702.000.000,00 Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) 173.994.000,00 DINAS PENDIDIKAN Program Pengelolaan Pendidikan 47.589.509.537,00 DINAS KESEHATAN Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 43.607.009.180,50
  32. 7.Stunting di bawah 10 persen Upaya menekan angka prevalensi stunting dilaksanakan melalui sinergi dan kolaborasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Maluku Tenggara. Melibatkan berbagai unsur Pemerintah Daerah sebagai berikut: Tabel 5.13 Penganggaran Pencapaian Target Penurunan Stunting STRATEGI/PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN OPD PELAKSANA INTERVENSI GIZI SPESIFIK Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Dinas Kesehatan - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 111.733.250,00 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 74.363.672.018,00 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 17.100.000,00 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 24.537.500,00 - Administrasi Umum Perangkat Daerah 218.862.500,00 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 229.473.393,00 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 110.000.000,00 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 14.842.428.683,00 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 20.260.283.747,50 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 100.000.000,00 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 8.404.296.750,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan - Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota 20.850.500,00 BAB V | 43 STRATEGI/PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN OPD PELAKSANA - Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM diWilayah Kabupaten/Kota 88.843.750,00 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.957.328.750,00 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman - Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 719.779.250,00 Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 212.804.000,00 - Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 1.273.800.000,00 INTERVENSI GIZI SENSITIF Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Dinas Pengendalian Penduduk dan Kelurga Berencana - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal 571.583.750,00 - Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 1.121.000.000,00 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota 397.152.250,00 - Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 274.400.000,00 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 9.662.581.005,00 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya - Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota 2.702.745.050,00 Program Pengembangan Perumahan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 24.990.750,00 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 1.046.500.000,00 Program Pengembangan Kawasan Permukiman - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 702.000.000,00 Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) BAB V | 44 STRATEGI/PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN OPD PELAKSANA - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 173.994.000,00 Program Perlindungan Hak Anak (PHA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 31.888.500,00 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 95.122.250,00 Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota 28.698.750,00 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 525.479.000,00 Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat Dinas Ketahanan Pangan - Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi 22.146.250,00 - Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota 18.242.000,00 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 197.465.500,00 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Dinas Perikanan - Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota 21.392.750,00 - Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota 546.106.250,00 - Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 26.565.750,00 Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Dinas Pertanian - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 1.556.383.125,00 - Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota 21.400.500,00 - Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain 757.100.000,00 Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bappelitbangda - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 363.746.250,00
  33. 8.Usia Harapan Hidup di atas 72 tahun Target ini dicapai dengan kebijakan peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Di dalamnya termasuk kinerja integratif dari beberapa perangkat daerah terkait, antara lain: 1) Dinas Kesehatan; 2) Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, serta Unit SKPD Puskesmas (sebanyak 21 Puskesmas) dan RSUD.
  34. 9.Rata–rata Lama Sekolah di atas 10 tahun Target ini dicapai dengan kebijakan peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan. Di dalamnya termasuk kinerja integratif dari beberapa perangkat daerah terkait, yang tergabung dalam penganggaran fungsi pendidikan sebagaimana diuraikan di Tabel 5.2.
  35. 10.Pelestarian Budaya di atas 60 persen Tabel 5.14 Penganggaran Pencapaian Target Pelestarian Budaya Tahun 2025 URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN - - 588.800.000,00 388.800.000,00 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota - - 588.800.000,00 388.800.000,00 • Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan 9 Objek 388.800.000,00 388.800.000,00 • Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina 20 Orang 200.000.000,00 0 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL - - 50.000.000,00 0 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota - - 50.000.000,00 0 • Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) 20 Orang 50.000.000,00 0 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH - - 75.000.000,00 46.092.500,00 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - 75.000.000,00 46.092.500,00 • Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan 40 Orang 75.000.000,00 46.092.500,00
  36. 11.Pengangguran di bawah 4 persen URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Persentase Penyerapan Tenaga Kerja bersertifikat 80% 720.000.000,00 635.114.500,00 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Persentase tenaga kerja terdaftar yang memiliki kompetensi 100% 720.000.000,00 635.114.500,00 BAB V | 46 URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 • Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n 10 Orang 720.000.000,00 635.114.500,00 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL - - 35.000.000,00 24.015.000,00 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - - 20.000.000,00 16.183.750,00 • Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan 5 Laporan 20.000.000,00 16.183.750,00 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota - - 15.000.000,00 7.831.250,00 • Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan 10 Perkara 15.000.000,00 7.831.250,00
  37. 12.PDRB Perkapita Rp42.000.000 Target ini dicapai dengan kebijakan peningkatan kinerja perekonomian daerah. Upaya kolaboratif dilaksanakan untuk mendorong pertumbuhan Lapangan Usaha PDRB, khususnya Lapangan Usaha Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang dominan membentuk struktur ekonomi daerah, serta menjadi lapangan usaha yang paling banyak digeluti oleh warga Maluku Tenggara.
  38. 13.Pertumbuhan Ekonomi di atas 5 persen Target ini dicapai dengan kebijakan peningkatan kinerja perekonomian daerah. Upaya kolaboratif dilaksanakan untuk mendorong pertumbuhan Lapangan Usaha PDRB. Khususnya Lapangan Usaha yang paling dominan (lima tertinggi), untuk berkontribusi mendorong laju pertumbuhan selain juga memberi dampak bagi masyarakat.
  39. 14.Inflasi Stabil pada angka 2,5 – 3 persen Tabel 5.15 Penganggaran Pencapaian Target Stabilitas Inflasi Tahun 2025 STRATEGI/PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN APBD 2025 ANGGARAN P- RKPD 2025 MENJAGA KETERJANGKAUAN HARGA 1.043.227.000 1.263.601.875 Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting • Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 50.000.000,00 24.851.250 • Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota 310.000.000 721.544.000 Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen • Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan 50.000.000 37.696.625 Program Rehabilitasi Sosial • Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 246.727.000 158.330.000 • Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial 60.000.000 120.052.500 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) • Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan 215.000.000 141.373.750 MENJAGA KETERSEDIAAN STOK 6.238.068.750 5.457.501.375 Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan • Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil 50.000.000 22.317.000 • Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 100.000.000 50.437.000 • Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota 0 100.000.000 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap • Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota 50.000.000 21.392.750 • Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota 3.676.968.750 546.106.250 • Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 50.000.000 26.565.750 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya • Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil 150.000.000 54.103.250 • Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 50.000.000 20.477.000 • Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 910.000.000 1.858.448.250 Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian • Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 340.000.000 1.556.383.125 BAB V | 48 STRATEGI/PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN APBD 2025 ANGGARAN P- RKPD 2025 • Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota 50.000.000 21.400.500 • Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain 400.000.000 757.100.000 Program Penyuluhan Pertanian • Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 100.000.000 188.138.000 Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat • Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 160.000.000 197.465.500 • Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota 120.000.000 18.242.000 Program Penanganan Kerawanan Pangan • Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan 31.100.000 18.925.000 MENJAMIN KELANCARAN DISTRIBUSI 1.150.000.000 5.440.712.140 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) • Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 75.000.000 75.000.000 • Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C 25.000.000 12.496.000 Program Pengelolaan Pelayaran • Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal Program Penyelenggaraan Jalan • Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 1.050.000.000 5.353.216.140 MEMBANGUN KOMUNIKASI EFEKTIF 850.711.750 567.968.750 Program Perekonomian dan Pembangunan • Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 400.000.000 290.923.500 • Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam 100.000.000 53.100.000 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah • Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 350.711.750 223.945.250 JUMLAH 9.282.007.500 12.729.784.140
  40. 15.Pertumbuhan Nilai Investasi Daerah di atas 2 persen Tabel 5.16 Penganggaran Pencapaian Target Pertumbuhan Nilai Investasi Daerah Tahun 2025 URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL - - 35.000.000,00 17.749.750,00 • Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi - - 35.000.000,00 17.749.750,00 BAB V | 49 URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota • Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 2 Dokumen 35.000.000,00 17.749.750,00 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL - - 40.000.000,00 8.325.000,00 • Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - 40.000.000,00 8.325.000,00 • Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota 2 Dokumen 0 0 • Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota 2 Dokumen 40.000.000,00 8.325.000,00 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL - - 181.543.000,00 153.870.000,00 • Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota - - 181.543.000,00 153.870.000,00 • Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 100 Pelaku Usaha 50.000.000,00 31.685.000,00 • Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha 100 kegiatan usaha 131.543.000,00 122.185.000,00 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL - - 50.000.000,00 40.574.000,00 • Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - 50.000.000,00 40.574.000,00 BAB V | 50 URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN TARGET 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 • Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 30 Pelaku Usaha 50.000.000,00 40.574.000,00
  41. 16.Mempertahankan Opini BPK atas Laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Target kinerja ini dicapai melalui pelaksanaan Program Pengelolaan Keuangan Daerah yang dianggarkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 sebesar Rp6.340.077.625,00
  42. 17.Inovasi Daerah 45,00/Inovatif. Tabel 5.17 Penganggaran Pencapaian Target Inovasi Daerah Tahun 2025 PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET 2025 APBD 2025 P-RKPD 2025 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH - - 688.843.750,00 561.923.250,00 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan - - 457.109.750,00 387.334.750,00 • Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi 5 Laporan 334.483.750,00 288.370.750,00 • Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan 1 Laporan 122.626.000,00 98.964.000,00 • Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan - - 73.575.000,00 61.193.500,00 • Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan 1 Dokumen 73.575.000,00 61.193.500,00 • Pengembangan Inovasi dan Teknologi - - 158.159.000,00 113.395.000,00 • Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif 1 Laporan 158.159.000,00 113.395.000,00 BAB V | 51
  43. 18.Lingkungan Hidup berkualitas (IKLH) 80,00 poin. Tabel 5.18 Penganggaran Pencapaian Target Lingkungan Hidup Berkualitas Tahun 2025 PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP - - 375.000.000,00 641.028.750,00 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota - - 375.000.000,00 641.028.750,00 • Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun 1 Dokumen 350.000.000,00 627.545.000,00 • Pemantauan dan Evaluasi KLHS Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi 1 Dokumen 25.000.000,00 13.483.750,00 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP - - 185.000.000,00 107.402.750,00 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota - - 185.000.000,00 107.402.750,00 • Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 3 Dokumen 75.000.000,00 43.836.750,00 • Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan 3 Dokumen 45.000.000,00 23.154.500,00 • Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan 3 Unit 50.000.000,00 26.350.000,00 • Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun 3 Dokumen 15.000.000,00 14.061.500,00 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) - - 50.000.000,00 39.950.000,00 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota - - 50.000.000,00 39.950.000,00 • Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota 8 Ha 50.000.000,00 39.950.000,00 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN - - 5.394.119.950,00 5.279.166.200,00 Pengelolaan Sampah - - 5.394.119.950,00 5.279.166.200,00 BAB V | 52 PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN 2025 • Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat 3 Kelompok 75.000.000,00 0 • Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik 2 Unit 775.368.450,00 735.414.700,00 • Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah Persentase luas layanan pengumpulan sampah 20% 4.543.751.500,00 4.543.751.500,00
  44. 19.Pangan Murah dan terjangkau (dengan target Indeks Ketahanan pangan pada tahun 2029 sebesar 58,00/ kategori tahan pangan rendah. Tabel 5.19 Penganggaran Pencapaian Target Pangan Murah dan Terjangkau Tahun 2025 PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET 2025 APBD 2025 P-RKPD 2025 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN - - 42.000.000,00 6.253.000,00 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - - 42.000.000,00 6.253.000,00 • Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik 5 Laporan 42.000.000,00 6.253.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT - - 345.822.000,00 237.853.750,00 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan - - 160.000.000,00 197.465.500,00 • Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia 5 Laporan 40.000.000,00 28.070.750,00 • Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 30 50.000.000,00 39.102.750,00 BAB V | 53 PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET 2025 APBD 2025 P-RKPD 2025 • Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota 3 laporan 0 96.079.000,00 • Pemantauan Stok Pangan Informasi Stok Pangan 1 Dokumen 30.000.000,00 12.700.000,00 • Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan Informasi Harga dan Pasokan Pangan 1 Dokumen 40.000.000,00 21.513.000,00 • Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota - - 120.000.000,00 18.242.000,00 • Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal Rencana Kebutuhan Pangan Lokal 5 Dokumen 120.000.000,00 18.242.000,00 • Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi - - 65.822.000,00 22.146.250,00 • Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun Meningkatn ya PPH Dokumen 33.822.000,00 8.653.750,00 • Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 11 Laporan 32.000.000,00 13.492.500,00 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN - - 31.100.000,00 18.925.000,00 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan - - 31.100.000,00 18.925.000,00 • Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan 10 31.100.000,00 18.925.000,00 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN - - 120.000.000,00 0 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota - - 120.000.000,00 0 • Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota 1 Dokumen 50.000.000,00 0 • Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan 12 Laporan 70.000.000,00 0 BAB VI | 1 Perubahan RKPD ini juga dimaksudkan untuk mengakomodir berbagai perubahan dinamika lingkungan strategis, maupun dinamika perubahan kebijakan pembangunan baik di tingkat nasional, provinsi maupun di Kabupaten Maluku Tenggara. Dinamika lingkungan strategis yang mendapatkan perhatian serius dalam P–RKPD ini antara lain berkaitan dengan ketidakpastian perekonomian global yang memberi dampak kepada perekonomian nasional dan termasuk sampai ke perekonomian di daerah. Risiko perlambatan pertumbuhan ekonomi akibat dari perang tarif, serta gangguan rantai pasok akibat perang (Rusia-Ukraine; Israel-Palestina; India-Pakistan; RRT-Taiwan; Israel-Iran). Hal ini kemudian berdampak pada kebijakan proteksionisme oleh negara–negara produsen, yang sangat mungkin memnberi berdampak pada kenaikan harga barang, risiko PHK dari perusahaan, dan melemahnya daya beli masyarakat. Berbagai risiko yang timbul atas dinamika dan keteganagn ekonomi global perlu untuk diantisipasi. Dan olehnya itu, P–RKPD ini juga menyusun langkah–langkah konkret untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat terjadi di waktu–waktu mendatang. Sejalan dengan itu, kebijakan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025, dilaksanakan dengan saksama untuk dialokasikan secara efektif dan efisien mendukung ketahanan daerah dan mendorong peningkatan ekonomi lokal. Adapun dari sisi perubahan kebijakan, hal–hal yang menjadi perhatian adalah melalui P–RKPD ini, kebijakan Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia (Asta Cita) dan termasuk Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara periode 2025–2029, diintegrasikan ke dalam arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2025. Selain itu, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2024 harus digunakan untuk mendanai kebutuhan pembiayaan dalam tahun 2025, termasuk mengakomodir kewajiban penganggaran untuk 7 (tujuh) isu tematik prioritas nasional yang dilaksanakan di lingkup Pemerintah Daerah. Langgur, ______________2025 BUPATI MALUKU TENGGARA M. THAHER HANUBUN - Hal 1 - KODE REKENING URAIAN APBD 2025 PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN 185.183.437.284,00 182.958.434.096,50 (2.225.003.187,50) 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 185.183.437.284,00 182.958.434.096,50 (2.225.003.187,50) 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 185.183.437.284,00 182.958.434.096,50 (2.225.003.187,50) 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 102.391.225.739,00 102.100.205.426,50 (291.020.312,50) 1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 246.536.250,00 141.792.187,50 (104.744.062,50) 1.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 30.500.000,00 22.875.000,00 (7.625.000,00) 1.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 76.036.250,00 38.577.187,50 (37.459.062,50) 1.01.01.2.01.0010 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 140.000.000,00 80.340.000,00 (59.660.000,00) 1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 101.215.651.239,00 101.207.792.176,50 (7.859.062,50) 1.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 101.159.614.989,00 101.159.614.989,00 - 1.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 56.036.250,00 48.177.187,50 (7.859.062,50) 1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 55.243.750,00 29.482.812,50 (25.760.937,50) 1.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 55.243.750,00 29.482.812,50 (25.760.937,50) 1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 36.335.250,00 25.508.437,50 (10.826.812,50) 1.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 36.335.250,00 25.508.437,50 (10.826.812,50) 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 389.734.500,00 254.754.750,00 (134.979.750,00) 1.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.006.250,00 10.006.250,00 - 1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 13.981.250,00 13.981.250,00 - 1.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 99.982.000,00 74.891.000,00 (25.091.000,00) 1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 74.950.000,00 59.962.500,00 (14.987.500,00) 1.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 190.815.000,00 95.913.750,00 (94.901.250,00) 1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 50.750.000,00 50.750.000,00 - 1.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 50.750.000,00 50.750.000,00 - 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 329.898.750,00 323.049.062,50 (6.849.687,50) 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 249.700.000,00 249.700.000,00 - 1.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 80.198.750,00 73.349.062,50 (6.849.687,50) 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 67.076.000,00 67.076.000,00 - 1.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 43.126.000,00 43.126.000,00 - 1.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 23.950.000,00 23.950.000,00 - 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 46.750.506.295,00 45.000.275.920,00 (1.750.230.375,00) 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 27.743.500.895,00 26.865.700.107,50 (877.800.787,50) 1.01.02.2.01.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 305.000.000,00 258.830.000,00 (46.170.000,00) 1.01.02.2.01.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 315.024.850,00 315.024.850,00 - 1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1.042.949.055,00 1.042.949.055,00 - 1.01.02.2.01.0007 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 667.320.400,00 667.320.400,00 - 1.01.02.2.01.0016 Pengadaan Perlengkapan Sekolah 97.000.000,00 97.000.000,00 - 1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 103.137.500,00 66.003.625,00 (37.133.875,00) 1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 3.673.390.000,00 3.494.540.000,00 (178.850.000,00) 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 17.036.870.000,00 17.036.870.000,00 - 1.01.02.2.01.0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 137.372.250,00 69.142.062,50 (68.230.187,50) 1.01.02.2.01.0035 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 301.810.000,00 169.885.625,00 (131.924.375,00) 1.01.02.2.01.0036 Pengembangan konten digital untuk pendidikan 125.025.000,00 72.111.525,00 (52.913.475,00) 1.01.02.2.01.0037 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan 251.291.250,00 142.941.937,50 (108.349.312,50) 1.01.02.2.01.0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 554.860.000,00 326.847.312,50 (228.012.687,50) 1.01.02.2.01.0039 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 56.464.000,00 30.247.125,00 (26.216.875,00) 1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru 3.075.986.590,00 3.075.986.590,00 - 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 12.420.736.400,00 11.966.887.525,00 (453.848.875,00) 1.01.02.2.02.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 472.913.200,00 472.913.200,00 - 1.01.02.2.02.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 250.000.000,00 250.000.000,00 - 1.01.02.2.02.0009 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah - - - 1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 2.001.818.450,00 1.939.630.950,00 (62.187.500,00) 1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 132.615.500,00 132.615.500,00 - 1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 94.893.250,00 57.371.475,00 (37.521.775,00) 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 8.532.672.000,00 8.532.672.000,00 - 1.01.02.2.02.0043 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 104.408.750,00 59.443.125,00 (44.965.625,00) 1.01.02.2.02.0048 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 168.612.500,00 111.640.000,00 (56.972.500,00) 1.01.02.2.02.0049 Pengembangan konten digital untuk pendidikan 90.255.000,00 56.646.750,00 (33.608.250,00) 1.01.02.2.02.0050 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan 106.295.500,00 67.589.950,00 (38.705.550,00) 1.01.02.2.02.0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 270.747.500,00 180.831.250,00 (89.916.250,00) 1.01.02.2.02.0052 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 195.504.750,00 105.533.325,00 (89.971.425,00) 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 5.433.869.000,00 5.015.288.287,50 (418.580.712,50) 1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 605.405.500,00 573.446.000,00 (31.959.500,00) 1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 100.000.000,00 66.187.500,00 (33.812.500,00) 1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD 3.852.020.000,00 3.852.020.000,00 - 1.01.02.2.03.0024 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan 148.580.500,00 103.981.350,00 (44.599.150,00) 1.01.02.2.03.0025 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 351.959.000,00 192.458.037,50 (159.500.962,50) 1.01.02.2.03.0026 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 85.327.500,00 54.278.250,00 (31.049.250,00) 1.01.02.2.03.0034 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik 75.000.000,00 43.662.000,00 (31.338.000,00) 1.01.02.2.03.0039 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 215.576.500,00 129.255.150,00 (86.321.350,00) 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 1.152.400.000,00 1.152.400.000,00 - 1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 1.152.400.000,00 1.152.400.000,00 - 1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 35.643.671.000,00 35.643.671.000,00 - 1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 35.643.671.000,00 35.643.671.000,00 - 1.01.04.2.01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 35.643.671.000,00 35.643.671.000,00 - 1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN 100.000.000,00 50.626.500,00 (49.373.500,00) 1.01.05.2.02 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 100.000.000,00 50.626.500,00 (49.373.500,00) URAIAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025 - Hal 2 - KODE REKENING URAIAN APBD 2025 PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) 1.01.05.2.02.0002 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 100.000.000,00 50.626.500,00 (49.373.500,00) 1.01.06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA 298.034.250,00 163.655.250,00 (134.379.000,00) 1.01.06.2.01 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota 298.034.250,00 163.655.250,00 (134.379.000,00) 1.01.06.2.01.0002 Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota 98.374.750,00 60.616.125,00 (37.758.625,00) 1.01.06.2.01.0006 Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota 199.659.500,00 103.039.125,00 (96.620.375,00) 1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN 121.253.592.822,00 118.997.718.167,00 (2.255.874.655,00) 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 121.253.592.822,00 118.997.718.167,00 (2.255.874.655,00) 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 121.253.592.822,00 118.997.718.167,00 (2.255.874.655,00) 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 77.109.715.417,00 76.860.377.417,00 (249.338.000,00) 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 195.000.000,00 111.581.875,00 (83.418.125,00) 1.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 75.000.000,00 50.860.000,00 (24.140.000,00) 1.02.01.2.01.0010 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 120.000.000,00 60.721.875,00 (59.278.125,00) 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 76.159.872.524,00 76.157.466.274,00 (2.406.250,00) 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 76.084.872.524,00 76.084.872.524,00 - 1.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 50.000.000,00 50.000.000,00 - 1.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 25.000.000,00 22.593.750,00 (2.406.250,00) 1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 35.000.000,00 17.100.000,00 (17.900.000,00) 1.02.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 35.000.000,00 17.100.000,00 (17.900.000,00) 1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 50.000.000,00 25.050.000,00 (24.950.000,00) 1.02.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 50.000.000,00 25.050.000,00 (24.950.000,00) 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 330.000.000,00 210.106.250,00 (119.893.750,00) 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 25.000.000,00 25.000.000,00 - 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 50.000.000,00 45.187.500,00 (4.812.500,00) 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 30.000.000,00 26.056.250,00 (3.943.750,00) 1.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 25.000.000,00 12.500.000,00 (12.500.000,00) 1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 200.000.000,00 101.362.500,00 (98.637.500,00) 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 229.842.893,00 229.073.018,00 (769.875,00) 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 129.842.893,00 129.442.893,00 (400.000,00) 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 100.000.000,00 99.630.125,00 (369.875,00) 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 110.000.000,00 110.000.000,00 - 1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 35.000.000,00 35.000.000,00 - 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 75.000.000,00 75.000.000,00 - 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 40.786.723.405,00 39.181.714.875,00 (1.605.008.530,00) 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 12.344.028.668,00 11.968.125.638,00 (375.903.030,00) 1.02.02.2.01.0001 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya 750.000.000,00 750.000.000,00 - 1.02.02.2.01.0002 Pembangunan Puskesmas 9.536.575.708,00 9.534.779.106,00 (1.796.602,00) 1.02.02.2.01.0007 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya 350.000.000,00 350.000.000,00 - 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 450.000.000,00 220.214.822,00 (229.785.178,00) 1.02.02.2.01.0015 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi 50.000.000,00 33.905.000,00 (16.095.000,00) 1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 187.604.000,00 91.204.750,00 (96.399.250,00) 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan 799.848.960,00 799.848.960,00 - 1.02.02.2.01.0025 Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) 20.000.000,00 13.975.500,00 (6.024.500,00) 1.02.02.2.01.0026 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan 200.000.000,00 174.197.500,00 (25.802.500,00) 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 19.466.470.737,00 18.745.222.424,50 (721.248.312,50) 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 50.000.000,00 24.621.875,00 (25.378.125,00) 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 40.000.000,00 20.000.000,00 (20.000.000,00) 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 35.000.000,00 17.500.000,00 (17.500.000,00) 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 40.000.000,00 20.000.000,00 (20.000.000,00) 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 35.000.000,00 17.925.250,00 (17.074.750,00) 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 30.000.000,00 15.484.375,00 (14.515.625,00) 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 30.000.000,00 15.000.000,00 (15.000.000,00) 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 50.000.000,00 25.099.000,00 (24.901.000,00) 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 45.000.000,00 21.625.000,00 (23.375.000,00) 1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 50.000.000,00 25.450.000,00 (24.550.000,00) 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 60.000.000,00 28.139.000,00 (31.861.000,00) 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 50.000.000,00 25.190.000,00 (24.810.000,00) 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 50.000.000,00 25.356.875,00 (24.643.125,00) 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 50.000.000,00 24.550.000,00 (25.450.000,00) 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 50.000.000,00 25.260.500,00 (24.739.500,00) 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 30.000.000,00 13.296.250,00 (16.703.750,00) 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 60.000.000,00 30.062.500,00 (29.937.500,00) 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 6.778.998.297,00 6.778.998.297,00 - 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional 50.000.000,00 28.400.875,00 (21.599.125,00) 1.02.02.2.02.0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit 300.000.000,00 297.959.375,00 (2.040.625,00) 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 10.335.549.000,00 10.317.118.875,00 (18.430.125,00) 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 290.000.000,00 220.653.125,00 (69.346.875,00) 1.02.02.2.02.0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota 60.000.000,00 47.525.500,00 (12.474.500,00) 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 30.000.000,00 15.000.000,00 (15.000.000,00) 1.02.02.2.02.0038 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 400.000.000,00 397.381.250,00 (2.618.750,00) 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 75.000.000,00 45.180.812,50 (29.819.187,50) 1.02.02.2.02.0043 Pengelolaan Kawasan tanpa rokok 116.345.000,00 75.685.250,00 (40.659.750,00) 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi 35.000.000,00 17.500.000,00 (17.500.000,00) - Hal 3 - KODE REKENING URAIAN APBD 2025 PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) 1.02.02.2.02.0045 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota 75.000.000,00 37.500.000,00 (37.500.000,00) 1.02.02.2.02.0047 Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan 35.000.000,00 17.500.000,00 (17.500.000,00) 1.02.02.2.02.0048 Pengelolaan Layanan Imunisasi 75.000.000,00 35.500.000,00 (39.500.000,00) 1.02.02.2.02.0050 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji 55.578.440,00 38.758.440,00 (16.820.000,00) 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 100.000.000,00 100.000.000,00 - 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 100.000.000,00 100.000.000,00 - 1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 8.876.224.000,00 8.368.366.812,50 (507.857.187,50) 1.02.02.2.04.0002 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 150.000.000,00 105.977.000,00 (44.023.000,00) 1.02.02.2.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan 8.711.900.000,00 8.248.524.000,00 (463.376.000,00) 1.02.02.2.04.0004 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan 14.324.000,00 13.865.812,50 (458.187,50) 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 2.439.134.000,00 2.062.788.375,00 (376.345.625,00) 1.02.03.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota 41.000.000,00 20.862.500,00 (20.137.500,00) 1.02.03.2.01.0001 Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan 6.000.000,00 3.000.000,00 (3.000.000,00) 1.02.03.2.01.0002 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan 35.000.000,00 17.862.500,00 (17.137.500,00) 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 145.000.000,00 89.340.000,00 (55.660.000,00) 1.02.03.2.02.0001 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan 70.000.000,00 49.391.250,00 (20.608.750,00) 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar 75.000.000,00 39.948.750,00 (35.051.250,00) 1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2.253.134.000,00 1.952.585.875,00 (300.548.125,00) 1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2.253.134.000,00 1.952.585.875,00 (300.548.125,00) 1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 733.020.000,00 719.782.500,00 (13.237.500,00) 1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 733.020.000,00 719.782.500,00 (13.237.500,00) 1.02.04.2.03.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 733.020.000,00 719.782.500,00 (13.237.500,00) 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 185.000.000,00 173.055.000,00 (11.945.000,00) 1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 65.000.000,00 53.401.875,00 (11.598.125,00) 1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 65.000.000,00 53.401.875,00 (11.598.125,00) 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 120.000.000,00 119.653.125,00 (346.875,00) 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 120.000.000,00 119.653.125,00 (346.875,00) 1.02.0.00.0.00.02.0201 PUSKESMAS OHOIJANG WATDEK 1.683.338.590,00 1.682.938.590,00 (400.000,00) 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.683.338.590,00 1.682.938.590,00 (400.000,00) 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.683.338.590,00 1.682.938.590,00 (400.000,00) 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.683.338.590,00 1.682.938.590,00 (400.000,00) 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.683.338.590,00 1.682.938.590,00 (400.000,00) 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 789.694.590,00 789.694.590,00 - 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 893.644.000,00 893.244.000,00 (400.000,00) 1.02.0.00.0.00.02.0202 PUSKESMAS KOLSER 1.421.722.159,00 1.416.614.359,50 (5.107.799,50) 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.421.722.159,00 1.416.614.359,50 (5.107.799,50) 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.421.722.159,00 1.416.614.359,50 (5.107.799,50) 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.421.722.159,00 1.416.614.359,50 (5.107.799,50) 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.421.722.159,00 1.416.614.359,50 (5.107.799,50) 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 528.515.159,00 524.479.234,50 (4.035.924,50) 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 893.207.000,00 892.135.125,00 (1.071.875,00) 1.02.0.00.0.00.02.0203 PUSKESMAS IBRA 1.008.969.000,00 1.008.550.250,00 (418.750,00) 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.008.969.000,00 1.008.550.250,00 (418.750,00) 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.008.969.000,00 1.008.550.250,00 (418.750,00) 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.008.969.000,00 1.008.550.250,00 (418.750,00) 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.008.969.000,00 1.008.550.250,00 (418.750,00) 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 260.000.000,00 260.000.000,00 - 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 748.969.000,00 748.550.250,00 (418.750,00) 1.02.0.00.0.00.02.0204 PUSKESMAS DEBUT 1.258.047.582,00 1.252.723.082,00 (5.324.500,00) 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.258.047.582,00 1.252.723.082,00 (5.324.500,00) 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.258.047.582,00 1.252.723.082,00 (5.324.500,00) 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.258.047.582,00 1.252.723.082,00 (5.324.500,00) 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.258.047.582,00 1.252.723.082,00 (5.324.500,00) 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 422.999.582,00 422.999.582,00 - 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 835.048.000,00 829.723.500,00 (5.324.500,00) 1.02.0.00.0.00.02.0205 PUSKESMAS RUMAT 1.668.977.000,00 1.668.102.000,00 (875.000,00) 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.668.977.000,00 1.668.102.000,00 (875.000,00) 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.668.977.000,00 1.668.102.000,00 (875.000,00) 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.668.977.000,00 1.668.102.000,00 (875.000,00) 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.668.977.000,00 1.668.102.000,00 (875.000,00) 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 518.000.000,00 518.000.000,00 - 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 1.150.977.000,00 1.150.102.000,00 (875.000,00) 1.02.0.00.0.00.02.0206 PUSKESMAS DANAR 1.292.224.568,00 1.292.224.568,00 - 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.292.224.568,00 1.292.224.568,00 - 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.292.224.568,00 1.292.224.568,00 - - Hal 4 - KODE REKENING URAIAN APBD 2025 PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.292.224.568,00 1.292.224.568,00 - 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.292.224.568,00 1.292.224.568,00 - 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 351.782.568,00 351.782.568,00 - 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 940.442.000,00 940.442.000,00 - 1.02.0.00.0.00.02.0207 PUSKESMAS OHOIRA 1.475.970.364,00 1.474.239.614,00 (1.730.750,00) 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.475.970.364,00 1.474.239.614,00 (1.730.750,00) 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.475.970.364,00 1.474.239.614,00 (1.730.750,00) 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.475.970.364,00 1.474.239.614,00 (1.730.750,00) 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.475.970.364,00 1.474.239.614,00 (1.730.750,00) 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 359.049.364,00 359.049.364,00 - 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 1.116.921.000,00 1.115.190.250,00 (1.730.750,00) 1.02.0.00.0.00.02.0208 PUSKESMAS ELAT 2.017.313.000,00 2.016.857.375,00 (455.625,00) 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.017.313.000,00 2.016.857.375,00 (455.625,00) 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.017.313.000,00 2.016.857.375,00 (455.625,00) 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 2.017.313.000,00 2.016.857.375,00 (455.625,00) 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2.017.313.000,00 2.016.857.375,00 (455.625,00) 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 507.000.000,00 507.000.000,00 - 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 1.510.313.000,00 1.509.857.375,00 (455.625,00) 1.02.0.00.0.00.02.0209 PUSKESMAS WATSIN 1.728.564.950,00 1.727.279.325,00 (1.285.625,00) 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.728.564.950,00 1.727.279.325,00 (1.285.625,00) 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.728.564.950,00 1.727.279.325,00 (1.285.625,00) 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.728.564.950,00 1.727.279.325,00 (1.285.625,00) 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.728.564.950,00 1.727.279.325,00 (1.285.625,00) 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 428.057.950,00 428.057.950,00 - 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 1.300.507.000,00 1.299.221.375,00 (1.285.625,00) 1.02.0.00.0.00.02.0210 PUSKESMAS OHOIEL 1.098.520.191,00 1.097.435.816,00 (1.084.375,00) 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.098.520.191,00 1.097.435.816,00 (1.084.375,00) 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.098.520.191,00 1.097.435.816,00 (1.084.375,00) 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.098.520.191,00 1.097.435.816,00 (1.084.375,00) 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.098.520.191,00 1.097.435.816,00 (1.084.375,00) 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 208.428.191,00 208.428.191,00 - 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 890.092.000,00 889.007.625,00 (1.084.375,00) 1.02.0.00.0.00.02.0211 PUSKESMAS MATAHOLAT 951.701.057,00 950.694.807,00 (1.006.250,00) 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 951.701.057,00 950.694.807,00 (1.006.250,00) 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 951.701.057,00 950.694.807,00 (1.006.250,00) 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 951.701.057,00 950.694.807,00 (1.006.250,00) 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 951.701.057,00 950.694.807,00 (1.006.250,00) 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 102.293.057,00 102.293.057,00 - 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 849.408.000,00 848.401.750,00 (1.006.250,00) 1.02.0.00.0.00.02.0212 PUSKESMAS MUN 1.615.406.092,00 1.615.406.092,00 - 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.615.406.092,00 1.615.406.092,00 - 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.615.406.092,00 1.615.406.092,00 - 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.615.406.092,00 1.615.406.092,00 - 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.615.406.092,00 1.615.406.092,00 - 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 329.022.092,00 329.022.092,00 - 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 1.286.384.000,00 1.286.384.000,00 - 1.02.0.00.0.00.02.0213 PUSKESMAS HOOR 1.274.101.600,00 1.273.465.662,50 (635.937,50) 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.274.101.600,00 1.273.465.662,50 (635.937,50) 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.274.101.600,00 1.273.465.662,50 (635.937,50) 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.274.101.600,00 1.273.465.662,50 (635.937,50) 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.274.101.600,00 1.273.465.662,50 (635.937,50) 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 104.783.600,00 104.783.600,00 - 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 1.169.318.000,00 1.168.682.062,50 (635.937,50) 1.02.0.00.0.00.02.0214 PUSKESMAS WEDUAR 1.504.163.068,00 1.504.163.068,00 - 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.504.163.068,00 1.504.163.068,00 - 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.504.163.068,00 1.504.163.068,00 - 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.504.163.068,00 1.504.163.068,00 - 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.504.163.068,00 1.504.163.068,00 - 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 301.776.068,00 301.776.068,00 - 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 1.202.387.000,00 1.202.387.000,00 - 1.02.0.00.0.00.02.0215 PUSKESMAS LARAT KEI 1.158.133.115,00 1.157.926.240,00 (206.875,00) 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.158.133.115,00 1.157.926.240,00 (206.875,00) 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.158.133.115,00 1.157.926.240,00 (206.875,00) 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.158.133.115,00 1.157.926.240,00 (206.875,00) 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.158.133.115,00 1.157.926.240,00 (206.875,00) 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 188.455.115,00 188.455.115,00 - 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 969.678.000,00 969.471.125,00 (206.875,00) 1.02.0.00.0.00.02.0216 PUSKESMAS FER 1.398.035.000,00 1.398.035.000,00 - 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.398.035.000,00 1.398.035.000,00 - - Hal 5 - KODE REKENING URAIAN APBD 2025 PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.398.035.000,00 1.398.035.000,00 - 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.398.035.000,00 1.398.035.000,00 - 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.398.035.000,00 1.398.035.000,00 - 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 129.200.000,00 129.200.000,00 - 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 1.268.835.000,00 1.268.835.000,00 - 1.02.0.00.0.00.02.0217 PUSKESMAS HOLLAT 1.533.675.302,00 1.532.945.614,50 (729.687,50) 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.533.675.302,00 1.532.945.614,50 (729.687,50) 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.533.675.302,00 1.532.945.614,50 (729.687,50) 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.533.675.302,00 1.532.945.614,50 (729.687,50) 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.533.675.302,00 1.532.945.614,50 (729.687,50) 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 370.759.302,00 370.759.302,00 - 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 1.162.916.000,00 1.162.186.312,50 (729.687,50) 1.02.0.00.0.00.02.0218 PUSKESMAS BANDA ELY 1.737.534.000,00 1.737.434.000,00 (100.000,00) 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.737.534.000,00 1.737.434.000,00 (100.000,00) 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.737.534.000,00 1.737.434.000,00 (100.000,00) 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.737.534.000,00 1.737.434.000,00 (100.000,00) 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.737.534.000,00 1.737.434.000,00 (100.000,00) 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 392.500.000,00 392.500.000,00 - 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 1.345.034.000,00 1.344.934.000,00 (100.000,00) 1.02.0.00.0.00.02.0219 RSUD KAREL SADSUITUBUN LANGGUR 21.472.351.000,00 21.272.411.375,00 (199.939.625,00) 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 21.472.351.000,00 21.272.411.375,00 (199.939.625,00) 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 21.472.351.000,00 21.272.411.375,00 (199.939.625,00) 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 20.437.120.000,00 20.437.120.000,00 - 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 72.000.000,00 72.000.000,00 - 1.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 72.000.000,00 72.000.000,00 - 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.365.120.000,00 2.365.120.000,00 - 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.365.120.000,00 2.365.120.000,00 - 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 18.000.000.000,00 18.000.000.000,00 - 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 18.000.000.000,00 18.000.000.000,00 - 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.035.231.000,00 835.291.375,00 (199.939.625,00) 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.035.231.000,00 835.291.375,00 (199.939.625,00) 1.02.02.2.02.0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit 1.035.231.000,00 835.291.375,00 (199.939.625,00) 1.02.0.00.0.00.02.0220 PUSKESMAS NGILNGOF 1.124.178.000,00 1.123.920.125,00 (257.875,00) 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.124.178.000,00 1.123.920.125,00 (257.875,00) 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.124.178.000,00 1.123.920.125,00 (257.875,00) 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.124.178.000,00 1.123.920.125,00 (257.875,00) 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.124.178.000,00 1.123.920.125,00 (257.875,00) 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 180.000.000,00 180.000.000,00 - 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 944.178.000,00 943.920.125,00 (257.875,00) 1.02.0.00.0.00.02.0221 PUSKESMAS WAB 1.320.194.000,00 1.319.581.500,00 (612.500,00) 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.320.194.000,00 1.319.581.500,00 (612.500,00) 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.320.194.000,00 1.319.581.500,00 (612.500,00) 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.320.194.000,00 1.319.581.500,00 (612.500,00) 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.320.194.000,00 1.319.581.500,00 (612.500,00) 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 223.000.000,00 223.000.000,00 - 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 1.097.194.000,00 1.096.581.500,00 (612.500,00) 1.02.0.00.0.00.02.0222 PUSKESMAS WAIN 864.640.000,00 863.193.437,50 (1.446.562,50) 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 864.640.000,00 863.193.437,50 (1.446.562,50) 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 864.640.000,00 863.193.437,50 (1.446.562,50) 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 864.640.000,00 863.193.437,50 (1.446.562,50) 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 864.640.000,00 863.193.437,50 (1.446.562,50) 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas 864.640.000,00 863.193.437,50 (1.446.562,50) 1.03.3.29.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 61.791.787.450,00 14.944.226.128,75 (46.813.448.821,25) 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 61.791.787.450,00 14.944.226.128,75 (46.813.448.821,25) 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 61.791.787.450,00 14.944.226.128,75 (46.813.448.821,25) 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.482.048.130,00 4.387.267.130,00 (94.781.000,00) 1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 83.000.000,00 73.700.000,00 (9.300.000,00) 1.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 18.000.000,00 17.358.750,00 (641.250,00) 1.03.01.2.01.0010 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 65.000.000,00 56.341.250,00 (8.658.750,00) 1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.903.215.149,00 3.902.710.649,00 (504.500,00) 1.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.871.755.149,00 3.871.755.149,00 - 1.03.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 18.960.000,00 18.960.000,00 - 1.03.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 12.500.000,00 11.995.500,00 (504.500,00) 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 264.522.981,00 179.546.481,00 (84.976.500,00) 1.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.400.000,00 4.400.000,00 - 1.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 39.292.981,00 39.292.981,00 - 1.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 35.000.000,00 26.250.000,00 (8.750.000,00) 1.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 6.000.000,00 6.000.000,00 - 1.03.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material 29.830.000,00 28.411.250,00 (1.418.750,00) 1.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 150.000.000,00 75.192.250,00 (74.807.750,00) 1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 171.200.000,00 171.200.000,00 - 1.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 152.200.000,00 152.200.000,00 - 1.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 19.000.000,00 19.000.000,00 - 1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 60.110.000,00 60.110.000,00 - - Hal 6 - KODE REKENING URAIAN APBD 2025 PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) 1.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 35.000.000,00 35.000.000,00 - 1.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 15.000.000,00 15.000.000,00 - 1.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.110.000,00 10.110.000,00 - 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 3.809.935.800,00 - (3.809.935.800,00) 1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 3.784.935.800,00 - (3.784.935.800,00) 1.03.02.2.01.0109 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing 200.000.000,00 - (200.000.000,00) 1.03.02.2.01.0117 Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya 3.486.935.800,00 - (3.486.935.800,00) 1.03.02.2.01.0120 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai 98.000.000,00 - (98.000.000,00) 1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 25.000.000,00 - (25.000.000,00) 1.03.02.2.02.0035 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa 25.000.000,00 - (25.000.000,00) 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 10.453.603.025,00 9.662.140.998,75 (791.462.026,25) 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 10.453.603.025,00 9.662.140.998,75 (791.462.026,25) 1.03.03.2.01.0025 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 170.000.000,00 - (170.000.000,00) 1.03.03.2.01.0026 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 2.849.515.000,00 2.849.515.000,00 - 1.03.03.2.01.0028 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 1.247.769.000,00 1.247.769.000,00 - 1.03.03.2.01.0029 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 621.022.020,00 - (621.022.020,00) 1.03.03.2.01.0032 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 5.565.297.005,00 5.564.856.998,75 (440.006,25) 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 607.350.000,00 - (607.350.000,00) 1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 607.350.000,00 - (607.350.000,00) 1.03.05.2.01.0033 Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja 59.350.000,00 - (59.350.000,00) 1.03.05.2.01.0039 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat 464.000.000,00 - (464.000.000,00) 1.03.05.2.01.0041 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) 84.000.000,00 - (84.000.000,00) 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 3.071.942.500,00 - (3.071.942.500,00) 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 3.071.942.500,00 - (3.071.942.500,00) 1.03.08.2.01.0018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 166.440.000,00 - (166.440.000,00) 1.03.08.2.01.0020 Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota 276.400.000,00 - (276.400.000,00) 1.03.08.2.01.0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 2.305.000.000,00 - (2.305.000.000,00) 1.03.08.2.01.0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG 324.102.500,00 - (324.102.500,00) 1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 4.005.948.995,00 515.844.000,00 (3.490.104.995,00) 1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota 4.005.948.995,00 515.844.000,00 (3.490.104.995,00) 1.03.09.2.01.0007 Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan 243.300.000,00 - (243.300.000,00) 1.03.09.2.01.0008 Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya 3.514.832.000,00 515.844.000,00 (2.998.988.000,00) 1.03.09.2.01.0009 Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya 247.816.995,00 - (247.816.995,00) 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 35.145.959.000,00 300.000.000,00 (34.845.959.000,00) 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 35.145.959.000,00 300.000.000,00 (34.845.959.000,00) 1.03.10.2.01.0029 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan 677.160.000,00 - (677.160.000,00) 1.03.10.2.01.0030 Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa 755.000.000,00 - (755.000.000,00) 1.03.10.2.01.0032 Pembangunan Jalan 92.200.000,00 - (92.200.000,00) 1.03.10.2.01.0033 Rekonstruksi Jalan 24.549.850.000,00 - (24.549.850.000,00) 1.03.10.2.01.0034 Pemeliharaan Berkala Jalan 7.281.100.000,00 - (7.281.100.000,00) 1.03.10.2.01.0036 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa 1.119.649.000,00 - (1.119.649.000,00) 1.03.10.2.01.0038 Pemeliharaan Rutin Jembatan 150.000.000,00 150.000.000,00 - 1.03.10.2.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan 200.000.000,00 - (200.000.000,00) 1.03.10.2.01.0046 Pemeliharaan Rutin Jalan 321.000.000,00 150.000.000,00 (171.000.000,00) 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 215.000.000,00 78.974.000,00 (101.913.500,00) 1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota 74.675.000,00 - (40.562.500,00) 1.03.12.2.01.0013 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang 74.675.000,00 - (40.562.500,00) 1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota 140.325.000,00 78.974.000,00 (61.351.000,00) 1.03.12.2.02.0004 Penyusunan Peta Dasar 140.325.000,00 78.974.000,00 (61.351.000,00) 1.04.2.10.0.00.02.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 7.759.006.972,00 2.546.259.426,00 (5.010.992.546,00) 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 7.759.006.972,00 2.546.259.426,00 (5.010.992.546,00) 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 4.828.490.421,00 - (4.828.490.421,00) 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 2.579.823.000,00 - (2.579.823.000,00) 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 2.579.823.000,00 - (2.579.823.000,00) 1.03.08.2.01.0018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 20.401.000,00 - (20.401.000,00) 1.03.08.2.01.0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 2.559.422.000,00 - (2.559.422.000,00) 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 2.248.667.421,00 - (2.248.667.421,00) 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 2.248.667.421,00 - (2.248.667.421,00) 1.03.10.2.01.0037 Pelebaran Jalan Menuju Standar 2.248.667.421,00 - (2.248.667.421,00) 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 2.930.516.551,00 2.546.259.426,00 (182.502.125,00) 1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.645.196.551,00 2.522.599.113,50 (122.597.437,50) 1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 40.936.500,00 28.284.687,50 (12.651.812,50) 1.04.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 17.164.000,00 16.330.312,50 (833.687,50) 1.04.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 23.772.500,00 11.954.375,00 (11.818.125,00) - Hal 7 - KODE REKENING URAIAN APBD 2025 PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) 1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.104.761.401,00 2.104.761.401,00 - 1.04.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.054.481.401,00 2.054.481.401,00 - 1.04.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 50.280.000,00 50.280.000,00 - 1.04.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4.800.000,00 4.800.000,00 - 1.04.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 4.800.000,00 4.800.000,00 - 1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 260.280.000,00 169.709.375,00 (90.570.625,00) 1.04.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.280.000,00 5.280.000,00 - 1.04.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 50.000.000,00 47.900.000,00 (2.100.000,00) 1.04.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 55.000.000,00 41.290.625,00 (13.709.375,00) 1.04.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 150.000.000,00 75.238.750,00 (74.761.250,00) 1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 68.250.000,00 48.875.000,00 (19.375.000,00) 1.04.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel 18.750.000,00 9.375.000,00 (9.375.000,00) 1.04.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 49.500.000,00 39.500.000,00 (10.000.000,00) 1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 111.387.500,00 111.387.500,00 - 1.04.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 63.400.000,00 63.400.000,00 - 1.04.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - - 1.04.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 47.987.500,00 47.987.500,00 - 1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 54.781.150,00 54.781.150,00 - 1.04.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 38.901.150,00 38.901.150,00 - 1.04.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 15.880.000,00 15.880.000,00 - 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 70.305.000,00 23.660.312,50 (46.644.687,50) 1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 70.305.000,00 23.660.312,50 (46.644.687,50) 1.04.02.2.01.0004 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana 24.255.000,00 12.495.312,50 (11.759.687,50) 1.04.02.2.01.0008 Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota 22.050.000,00 11.165.000,00 (10.885.000,00) 1.04.02.2.01.0009 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 24.000.000,00 - (24.000.000,00) 1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 215.015.000,00 - (13.260.000,00) 1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 215.015.000,00 - (13.260.000,00) 1.04.05.2.01.0001 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan 10.000.000,00 - - 1.04.05.2.01.0002 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian 190.015.000,00 - - 1.04.05.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan 15.000.000,00 - (13.260.000,00) 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 4.578.651.356,00 4.204.342.793,50 (353.133.562,50) 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 4.178.651.356,00 4.003.488.293,50 (153.988.062,50) 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 30.000.000,00 - (8.825.000,00) 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 30.000.000,00 - (8.825.000,00) 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 30.000.000,00 - (8.825.000,00) 1.03.08.2.01.0018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 30.000.000,00 - (8.825.000,00) 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 4.148.651.356,00 4.003.488.293,50 (145.163.062,50) 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.949.002.606,00 3.894.373.606,00 (54.629.000,00) 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.682.824.606,00 3.681.575.231,00 (1.249.375,00) 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.662.824.606,00 3.662.824.606,00 - 1.05.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 20.000.000,00 18.750.625,00 (1.249.375,00) 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 121.400.000,00 68.483.625,00 (52.916.375,00) 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.800.000,00 5.721.875,00 (78.125,00) 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 15.600.000,00 11.700.000,00 (3.900.000,00) 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100.000.000,00 51.061.750,00 (48.938.250,00) 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 70.000.000,00 69.843.750,00 (156.250,00) 1.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 70.000.000,00 69.843.750,00 (156.250,00) 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 24.600.000,00 24.450.000,00 (150.000,00) 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 24.600.000,00 24.450.000,00 (150.000,00) 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 50.178.000,00 50.021.000,00 (157.000,00) 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 50.178.000,00 50.021.000,00 (157.000,00) 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 199.648.750,00 109.114.687,50 (90.534.062,50) 1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 150.000.000,00 82.171.875,00 (67.828.125,00) 1.05.02.2.01.0016 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa 150.000.000,00 82.171.875,00 (67.828.125,00) 1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota 49.648.750,00 26.942.812,50 (22.705.937,50) 1.05.02.2.02.0004 Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 29.648.750,00 16.911.562,50 (12.737.187,50) 1.05.02.2.02.0012 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 20.000.000,00 10.031.250,00 (9.968.750,00) 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 400.000.000,00 200.854.500,00 (199.145.500,00) 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 400.000.000,00 200.854.500,00 (199.145.500,00) 8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 400.000.000,00 200.854.500,00 (199.145.500,00) 8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik 400.000.000,00 200.854.500,00 (199.145.500,00) 8.01.03.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 400.000.000,00 200.854.500,00 (199.145.500,00) 1.05.0.00.0.00.03.0000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 2.889.509.282,00 2.733.208.282,00 (156.301.000,00) 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.889.509.282,00 2.733.208.282,00 (156.301.000,00) 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 2.889.509.282,00 2.733.208.282,00 (156.301.000,00) 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.364.509.282,00 1.305.142.657,00 (59.366.625,00) 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.049.709.282,00 1.049.709.282,00 - 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.009.509.282,00 1.009.509.282,00 - - Hal 8 - KODE REKENING URAIAN APBD 2025 PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) 1.05.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 40.200.000,00 40.200.000,00 - 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 22.800.000,00 22.781.000,00 (19.000,00) 1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 22.800.000,00 22.781.000,00 (19.000,00) 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 157.000.000,00 97.652.375,00 (59.347.625,00) 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.000.000,00 2.000.000,00 - 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 30.000.000,00 26.780.625,00 (3.219.375,00) 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 25.000.000,00 18.750.000,00 (6.250.000,00) 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100.000.000,00 50.121.750,00 (49.878.250,00) 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 75.000.000,00 75.000.000,00 - 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 30.000.000,00 30.000.000,00 - 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 45.000.000,00 45.000.000,00 - 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 60.000.000,00 60.000.000,00 - 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 60.000.000,00 60.000.000,00 - 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 1.525.000.000,00 1.428.065.625,00 (96.934.375,00) 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 120.682.000,00 74.481.750,00 (46.200.250,00) 1.05.04.2.01.0001 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 50.000.000,00 37.237.000,00 (12.763.000,00) 1.05.04.2.01.0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 50.000.000,00 26.516.062,50 (23.483.937,50) 1.05.04.2.01.0003 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran 20.682.000,00 10.728.687,50 (9.953.312,50) 1.05.04.2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran 49.318.000,00 25.235.750,00 (24.082.250,00) 1.05.04.2.02.0001 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran 29.890.000,00 15.153.187,50 (14.736.812,50) 1.05.04.2.02.0002 Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran 19.428.000,00 10.082.562,50 (9.345.437,50) 1.05.04.2.03 Investigasi Kejadian Kebakaran 30.000.000,00 15.238.750,00 (14.761.250,00) 1.05.04.2.03.0001 Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran 30.000.000,00 15.238.750,00 (14.761.250,00) 1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran 1.325.000.000,00 1.313.109.375,00 (11.890.625,00) 1.05.04.2.04.0001 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat 1.325.000.000,00 1.313.109.375,00 (11.890.625,00) 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 4.900.198.296,00 3.419.189.971,00 (312.507.812,50) 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 4.900.198.296,00 3.419.189.971,00 (312.507.812,50) 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.080.895.200,00 - - 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 1.080.895.200,00 - - 1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1.080.895.200,00 - - 1.03.02.2.01.0117 Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya 1.080.895.200,00 - - 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 3.819.303.096,00 3.419.189.971,00 (312.507.812,50) 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.287.620.096,00 3.155.836.096,00 (131.784.000,00) 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.749.379.096,00 2.749.379.096,00 - 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.705.579.096,00 2.705.579.096,00 - 1.05.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 43.800.000,00 43.800.000,00 - 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 227.063.500,00 134.672.000,00 (92.391.500,00) 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.993.750,00 4.993.750,00 - 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 35.582.750,00 30.183.750,00 (5.399.000,00) 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 25.004.000,00 18.753.000,00 (6.251.000,00) 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 161.483.000,00 80.741.500,00 (80.741.500,00) 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 115.625.000,00 115.625.000,00 - 1.05.01.2.07.0005 Pengadaan , 56.250.000,00 56.250.000,00 - 1.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 59.375.000,00 59.375.000,00 - 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 73.240.000,00 73.240.000,00 - 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 43.200.000,00 43.200.000,00 - 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 30.040.000,00 30.040.000,00 - 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 122.312.500,00 82.920.000,00 (39.392.500,00) 1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 82.920.000,00 82.920.000,00 - 1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 39.392.500,00 - (39.392.500,00) 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 531.683.000,00 263.353.875,00 (180.723.812,50) 1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 48.659.000,00 37.126.187,50 (11.532.812,50) 1.05.03.2.01.0007 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) 48.659.000,00 37.126.187,50 (11.532.812,50) 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 283.045.250,00 125.789.125,00 (85.387.375,00) 1.05.03.2.02.0013 Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota 55.000.000,00 47.071.875,00 (7.928.125,00) 1.05.03.2.02.0020 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana 55.000.250,00 46.201.750,00 (8.798.500,00) 1.05.03.2.02.0022 Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota 65.524.000,00 - (21.011.500,00) 1.05.03.2.02.0027 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 42.490.000,00 - (15.133.750,00) 1.05.03.2.02.0028 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota 65.031.000,00 32.515.500,00 (32.515.500,00) 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 150.000.000,00 71.022.312,50 (63.241.125,00) 1.05.03.2.03.0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 75.000.000,00 48.370.750,00 (26.629.250,00) 1.05.03.2.03.0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 50.000.000,00 20.151.562,50 (29.848.437,50) 1.05.03.2.03.0012 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana 25.000.000,00 2.500.000,00 (6.763.437,50) 1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 49.978.750,00 29.416.250,00 (20.562.500,00) 1.05.03.2.04.0010 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota 49.978.750,00 29.416.250,00 (20.562.500,00) 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL DAERAH 3.567.621.933,00 3.131.983.120,50 (305.842.812,50) 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.567.621.933,00 3.131.983.120,50 (305.842.812,50) 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 50.000.000,00 - (4.000,00) 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 50.000.000,00 - (4.000,00) 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 50.000.000,00 - (4.000,00) 1.03.08.2.01.0018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 50.000.000,00 - (4.000,00) 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 3.517.621.933,00 3.131.983.120,50 (305.838.812,50) 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.939.394.933,00 2.819.577.058,00 (119.817.875,00) 1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000,00 4.181.250,00 (818.750,00) 1.06.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000,00 4.181.250,00 (818.750,00) 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.363.955.933,00 2.363.340.308,00 (615.625,00) 1.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.306.155.933,00 2.306.155.933,00 - 1.06.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 5.000.000,00 4.384.375,00 (615.625,00) - Hal 9 - KODE REKENING URAIAN APBD 2025 PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) 1.06.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 52.800.000,00 52.800.000,00 - 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 230.500.000,00 145.414.500,00 (85.085.500,00) 1.06.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 - 1.06.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 35.000.000,00 34.987.250,00 (12.750,00) 1.06.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 40.500.000,00 30.375.000,00 (10.125.000,00) 1.06.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 150.000.000,00 75.052.250,00 (74.947.750,00) 1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 40.000.000,00 39.937.500,00 (62.500,00) 1.06.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 40.000.000,00 39.937.500,00 (62.500,00) 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 141.500.000,00 138.187.500,00 (3.312.500,00) 1.06.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 71.500.000,00 71.500.000,00 - 1.06.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 70.000.000,00 66.687.500,00 (3.312.500,00) 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 98.439.000,00 98.384.750,00 (54.250,00) 1.06.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 40.000.000,00 39.995.875,00 (4.125,00) 1.06.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 45.000.000,00 44.999.625,00 (375,00) 1.06.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 13.439.000,00 13.389.250,00 (49.750,00) 1.06.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - - - 1.06.01.2.13 Penataan Organisasi 60.000.000,00 30.131.250,00 (29.868.750,00) 1.06.01.2.13.0004 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana 60.000.000,00 30.131.250,00 (29.868.750,00) 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 25.000.000,00 12.712.500,00 (12.287.500,00) 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota 25.000.000,00 12.712.500,00 (12.287.500,00) 1.06.02.2.03.0003 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 25.000.000,00 12.712.500,00 (12.287.500,00) 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 306.727.000,00 204.641.437,50 (102.085.562,50) 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 246.727.000,00 160.594.812,50 (86.132.187,50) 1.06.04.2.01.0001 Penyediaan Permakanan 61.707.250,00 50.907.000,00 (10.800.250,00) 1.06.04.2.01.0003 Penyediaan Alat Bantu 50.000.000,00 36.616.937,50 (13.383.062,50) 1.06.04.2.01.0004 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 10.500.000,00 5.375.000,00 (5.125.000,00) 1.06.04.2.01.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 25.500.000,00 12.918.750,00 (12.581.250,00) 1.06.04.2.01.0006 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat 20.000.000,00 13.193.750,00 (6.806.250,00) 1.06.04.2.01.0007 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak 10.500.000,00 5.256.000,00 (5.244.000,00) 1.06.04.2.01.0008 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 21.965.000,00 11.408.500,00 (10.556.500,00) 1.06.04.2.01.0009 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan 10.000.000,00 5.540.625,00 (4.459.375,00) 1.06.04.2.01.0011 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga 9.761.000,00 5.048.875,00 (4.712.125,00) 1.06.04.2.01.0012 Pemberian Layanan Rujukan 26.793.750,00 14.329.375,00 (12.464.375,00) 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial 60.000.000,00 44.046.625,00 (15.953.375,00) 1.06.04.2.02.0001 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan 20.000.000,00 10.099.750,00 (9.900.250,00) 1.06.04.2.02.0002 Pemberian Layanan Kedaruratan 25.000.000,00 20.409.375,00 (4.590.625,00) 1.06.04.2.02.0014 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota 15.000.000,00 13.537.500,00 (1.462.500,00) 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 111.500.000,00 59.754.875,00 (51.745.125,00) 1.06.05.2.01 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar 46.500.000,00 27.155.625,00 (19.344.375,00) 1.06.05.2.01.0001 Penjangkauan Anak-Anak Terlantar 10.500.000,00 5.617.500,00 (4.882.500,00) 1.06.05.2.01.0002 Rujukan Anak-Anak Terlantar 10.500.000,00 5.285.000,00 (5.215.000,00) 1.06.05.2.01.0003 Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar 25.500.000,00 16.253.125,00 (9.246.875,00) 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 65.000.000,00 32.599.250,00 (32.400.750,00) 1.06.05.2.02.0001 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 50.000.000,00 25.086.750,00 (24.913.250,00) 1.06.05.2.02.0003 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga 15.000.000,00 7.512.500,00 (7.487.500,00) 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 50.000.000,00 35.297.250,00 (14.702.750,00) 1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 50.000.000,00 35.297.250,00 (14.702.750,00) 1.06.06.2.01.0001 Penyediaan Makanan 50.000.000,00 35.297.250,00 (14.702.750,00) 1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 85.000.000,00 - (5.200.000,00) 1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 85.000.000,00 - (5.200.000,00) 1.06.07.2.01.0002 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 8.900.000,00 - - 1.06.07.2.01.0003 Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 76.100.000,00 - (5.200.000,00) 2.08.2.13.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT , DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 217.186.244.720,00 212.923.388.632,00 (4.262.856.088,00) 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 217.062.220.720,00 212.855.261.732,00 (4.206.958.988,00) 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 3.164.871.420,00 3.015.781.170,00 (149.090.250,00) 2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.294.871.420,00 2.294.871.420,00 - 2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.294.871.420,00 2.294.871.420,00 - 2.08.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.294.871.420,00 2.294.871.420,00 - 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 600.000.000,00 554.180.000,00 (45.820.000,00) 2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota 50.000.000,00 28.698.750,00 (21.301.250,00) 2.08.02.2.01.0007 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota 50.000.000,00 28.698.750,00 (21.301.250,00) 2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 550.000.000,00 525.481.250,00 (24.518.750,00) 2.08.02.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 500.000.000,00 500.000.000,00 - 2.08.02.2.03.0003 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 50.000.000,00 25.481.250,00 (24.518.750,00) 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 60.000.000,00 39.302.000,00 (20.698.000,00) 2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota 60.000.000,00 39.302.000,00 (20.698.000,00) 2.08.03.2.02.0001 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 60.000.000,00 39.302.000,00 (20.698.000,00) 2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 210.000.000,00 127.427.750,00 (82.572.250,00) 2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 50.000.000,00 31.888.500,00 (18.111.500,00) 2.08.06.2.01.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 50.000.000,00 31.888.500,00 (18.111.500,00) 2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 160.000.000,00 95.539.250,00 (64.460.750,00) - Hal 10 - KODE REKENING URAIAN APBD 2025 PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) 2.08.06.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 50.000.000,00 25.696.250,00 (24.303.750,00) 2.08.06.2.02.0004 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 110.000.000,00 69.843.000,00 (40.157.000,00) 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 213.897.349.300,00 209.839.480.562,00 (4.057.868.738,00) 2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 425.991.000,00 347.082.750,00 (78.908.250,00) 2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 281.361.000,00 202.452.750,00 (78.908.250,00) 2.13.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.000.000,00 3.000.000,00 - 2.13.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 46.000.000,00 46.000.000,00 - 2.13.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 35.000.000,00 32.106.250,00 (2.893.750,00) 2.13.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 45.332.000,00 45.332.000,00 - 2.13.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 152.029.000,00 76.014.500,00 (76.014.500,00) 2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 89.600.000,00 89.600.000,00 - 2.13.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 15.600.000,00 15.600.000,00 - 2.13.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 74.000.000,00 74.000.000,00 - 2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 55.030.000,00 55.030.000,00 - 2.13.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 45.000.000,00 45.000.000,00 - 2.13.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.030.000,00 10.030.000,00 - 2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 213.371.358.300,00 209.431.875.312,00 (3.939.482.988,00) 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 213.371.358.300,00 209.431.875.312,00 (3.939.482.988,00) 2.13.04.2.01.0001 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 2.000.000.000,00 1.902.031.750,00 (97.968.250,00) 2.13.04.2.01.0002 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa 30.648.500,00 17.617.375,00 (13.031.125,00) 2.13.04.2.01.0003 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa 40.000.000,00 21.075.000,00 (18.925.000,00) 2.13.04.2.01.0007 Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa 20.600.000,00 15.370.000,00 (5.230.000,00) 2.13.04.2.01.0008 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa 47.980.000,00 24.847.500,00 (23.132.500,00) 2.13.04.2.01.0012 Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa 211.207.129.800,00 207.431.776.187,00 (3.775.353.613,00) 2.13.04.2.01.0018 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 25.000.000,00 19.157.500,00 (5.842.500,00) 2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 100.000.000,00 60.522.500,00 (39.477.500,00) 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota 100.000.000,00 60.522.500,00 (39.477.500,00) 2.13.05.2.01.0002 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 50.000.000,00 25.875.000,00 (24.125.000,00) 2.13.05.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 50.000.000,00 34.647.500,00 (15.352.500,00) 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 124.024.000,00 68.126.900,00 (55.897.100,00) 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 124.024.000,00 68.126.900,00 (55.897.100,00) 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 124.024.000,00 68.126.900,00 (55.897.100,00) 5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan 124.024.000,00 68.126.900,00 (55.897.100,00) 5.05.02.2.01.0010 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa 124.024.000,00 68.126.900,00 (55.897.100,00) 2.09.0.00.0.00.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.834.464.358,00 2.370.958.358,00 (339.773.000,00) 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.834.464.358,00 2.370.958.358,00 (339.773.000,00) 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 2.834.464.358,00 2.370.958.358,00 (339.773.000,00) 2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.295.542.358,00 2.208.930.233,00 (86.612.125,00) 2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.868.364.358,00 1.867.201.858,00 (1.162.500,00) 2.09.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.810.404.358,00 1.810.404.358,00 - 2.09.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 57.960.000,00 56.797.500,00 (1.162.500,00) 2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 219.800.000,00 134.350.375,00 (85.449.625,00) 2.09.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 38.844.000,00 36.372.375,00 (2.471.625,00) 2.09.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 30.000.000,00 22.500.000,00 (7.500.000,00) 2.09.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 150.956.000,00 75.478.000,00 (75.478.000,00) 2.09.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 78.125.000,00 78.125.000,00 - 2.09.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel 15.000.000,00 15.000.000,00 - 2.09.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 63.125.000,00 63.125.000,00 - 2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 72.672.000,00 72.672.000,00 - 2.09.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.872.000,00 1.872.000,00 - 2.09.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 26.400.000,00 26.400.000,00 - 2.09.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 44.400.000,00 44.400.000,00 - 2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 56.581.000,00 56.581.000,00 - 2.09.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 37.900.000,00 37.900.000,00 - 2.09.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.050.000,00 3.050.000,00 - 2.09.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 15.631.000,00 15.631.000,00 - 2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN 42.000.000,00 21.745.687,50 (20.254.312,50) 2.09.02.2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 42.000.000,00 21.745.687,50 (20.254.312,50) 2.09.02.2.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik 42.000.000,00 21.745.687,50 (20.254.312,50) 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 345.822.000,00 123.302.437,50 (127.587.062,50) 2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 160.000.000,00 105.525.312,50 (54.474.687,50) 2.09.03.2.01.0002 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 40.000.000,00 29.675.625,00 (10.324.375,00) 2.09.03.2.01.0007 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 50.000.000,00 39.106.250,00 (10.893.750,00) 2.09.03.2.01.0011 Pemantauan Stok Pangan 30.000.000,00 15.446.875,00 (14.553.125,00) 2.09.03.2.01.0015 Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan 40.000.000,00 21.296.562,50 (18.703.437,50) 2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota 120.000.000,00 - (41.460.000,00) 2.09.03.2.02.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal 120.000.000,00 - (41.460.000,00) 2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi 65.822.000,00 17.777.125,00 (31.652.375,00) 2.09.03.2.04.0001 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun 33.822.000,00 17.777.125,00 (16.044.875,00) - Hal 11 - KODE REKENING URAIAN APBD 2025 PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) 2.09.03.2.04.0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 32.000.000,00 - (15.607.500,00) 2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 31.100.000,00 16.980.000,00 (14.120.000,00) 2.09.04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan 31.100.000,00 16.980.000,00 (14.120.000,00) 2.09.04.2.01.0001 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 31.100.000,00 16.980.000,00 (14.120.000,00) 2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 120.000.000,00 - (91.199.500,00) 2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota 120.000.000,00 - (91.199.500,00) 2.09.05.2.01.0007 Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 50.000.000,00 - (22.349.500,00) 2.09.05.2.01.0008 Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan 70.000.000,00 - (68.850.000,00) 2.11.0.00.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 8.487.866.786,00 3.607.718.223,50 (216.875.312,50) 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 14.558.000,00 - - 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 14.558.000,00 - - 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 14.558.000,00 - - 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 14.558.000,00 - - 1.03.08.2.01.0018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 14.558.000,00 - - 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 8.473.308.786,00 3.607.718.223,50 (216.875.312,50) 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 8.473.308.786,00 3.607.718.223,50 (216.875.312,50) 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.469.188.836,00 2.380.402.961,00 (88.785.875,00) 2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 25.000.000,00 17.527.187,50 (7.472.812,50) 2.11.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 25.000.000,00 17.527.187,50 (7.472.812,50) 2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.964.144.336,00 1.964.144.336,00 - 2.11.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.964.144.336,00 1.964.144.336,00 - 2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 220.051.500,00 139.249.500,00 (80.802.000,00) 2.11.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 - 2.11.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 34.997.500,00 34.997.500,00 - 2.11.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 30.000.000,00 24.225.000,00 (5.775.000,00) 2.11.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 150.054.000,00 75.027.000,00 (75.027.000,00) 2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 30.000.000,00 30.000.000,00 - 2.11.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 30.000.000,00 30.000.000,00 - 2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 120.000.000,00 119.488.937,50 (511.062,50) 2.11.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 60.000.000,00 60.000.000,00 - 2.11.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 60.000.000,00 59.488.937,50 (511.062,50) 2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 109.993.000,00 109.993.000,00 - 2.11.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 37.900.000,00 37.900.000,00 - 2.11.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 62.093.000,00 62.093.000,00 - 2.11.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.000.000,00 10.000.000,00 - 2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 375.000.000,00 341.143.062,50 (33.856.937,50) 2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota 375.000.000,00 341.143.062,50 (33.856.937,50) 2.11.02.2.02.0002 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD 350.000.000,00 327.638.375,00 (22.361.625,00) 2.11.02.2.02.0004 Pemantauan dan Evaluasi KLHS 25.000.000,00 13.504.687,50 (11.495.312,50) 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 185.000.000,00 110.803.750,00 (74.196.250,00) 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 185.000.000,00 110.803.750,00 (74.196.250,00) 2.11.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 75.000.000,00 46.865.875,00 (28.134.125,00) 2.11.03.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 45.000.000,00 23.519.750,00 (21.480.250,00) 2.11.03.2.01.0009 Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota 50.000.000,00 26.354.687,50 (23.645.312,50) 2.11.03.2.01.0011 Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah 15.000.000,00 14.063.437,50 (936.562,50) 2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 50.000.000,00 - - 2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 50.000.000,00 - - 2.11.04.2.01.0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 50.000.000,00 - - 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 5.394.119.950,00 775.368.450,00 (20.036.250,00) 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah 5.394.119.950,00 775.368.450,00 (20.036.250,00) 2.11.11.2.01.0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan 75.000.000,00 - (19.843.500,00) 2.11.11.2.01.0015 Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah 775.368.450,00 775.368.450,00 - 2.11.11.2.01.0016 Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah 4.543.751.500,00 - (192.750,00) 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.773.884.318,00 2.647.816.005,50 (126.068.312,50) 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 4.605.000,00 4.605.000,00 - 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 4.605.000,00 4.605.000,00 - 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 4.605.000,00 4.605.000,00 - 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 4.605.000,00 4.605.000,00 - 1.03.08.2.01.0018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 4.605.000,00 4.605.000,00 - 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.769.279.318,00 2.643.211.005,50 (126.068.312,50) 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.769.279.318,00 2.643.211.005,50 (126.068.312,50) 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.291.091.818,00 2.226.639.130,50 (64.452.687,50) 2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.850.764.568,00 1.850.764.568,00 - 2.12.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.850.764.568,00 1.850.764.568,00 - 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 178.357.250,00 113.904.562,50 (64.452.687,50) 2.12.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.000.000,00 10.000.000,00 - 2.12.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 63.551.250,00 47.663.437,50 (15.887.812,50) 2.12.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 2.462.500,00 2.462.500,00 - 2.12.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.427.500,00 3.320.625,00 (1.106.875,00) 2.12.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.000.000,00 3.000.000,00 - 2.12.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 94.916.000,00 47.458.000,00 (47.458.000,00) 2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 11.875.000,00 11.875.000,00 - 2.12.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 11.875.000,00 11.875.000,00 - 2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 120.000.000,00 120.000.000,00 - 2.12.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 120.000.000,00 120.000.000,00 - - Hal 12 - KODE REKENING URAIAN APBD 2025 PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) 2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 130.095.000,00 130.095.000,00 - 2.12.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 99.420.000,00 99.420.000,00 - 2.12.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3.050.000,00 3.050.000,00 - 2.12.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 27.625.000,00 27.625.000,00 - 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 343.012.500,00 321.328.125,00 (21.684.375,00) 2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk 343.012.500,00 321.328.125,00 (21.684.375,00) 2.12.02.2.01.0002 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk 39.275.000,00 19.637.500,00 (19.637.500,00) 2.12.02.2.01.0004 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 299.887.500,00 299.765.625,00 (121.875,00) 2.12.02.2.01.0005 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan 3.850.000,00 1.925.000,00 (1.925.000,00) 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 130.050.000,00 90.650.000,00 (39.400.000,00) 2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil 130.050.000,00 90.650.000,00 (39.400.000,00) 2.12.03.2.01.0002 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil 130.050.000,00 90.650.000,00 (39.400.000,00) 2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 3.000.000,00 3.000.000,00 - 2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan 3.000.000,00 3.000.000,00 - 2.12.04.2.01.0001 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan 3.000.000,00 3.000.000,00 - 2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN 2.125.000,00 1.593.750,00 (531.250,00) 2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan 2.125.000,00 1.593.750,00 (531.250,00) 2.12.05.2.01.0002 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain 2.125.000,00 1.593.750,00 (531.250,00) 2.14.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 6.074.501.723,00 5.918.748.098,00 (136.713.625,00) 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 6.074.501.723,00 5.918.748.098,00 (136.713.625,00) 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 6.074.501.723,00 5.918.748.098,00 (136.713.625,00) 2.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.796.298.473,00 1.698.292.973,00 (78.965.500,00) 2.14.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.371.383.723,00 1.371.383.723,00 - 2.14.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.371.383.723,00 1.371.383.723,00 - 2.14.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 201.931.000,00 122.965.500,00 (78.965.500,00) 2.14.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.000.000,00 7.000.000,00 - 2.14.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 27.500.000,00 27.500.000,00 - 2.14.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 17.500.000,00 13.500.000,00 (4.000.000,00) 2.14.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 149.931.000,00 74.965.500,00 (74.965.500,00) 2.14.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 129.000.000,00 129.000.000,00 - 2.14.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 54.000.000,00 54.000.000,00 - 2.14.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 75.000.000,00 75.000.000,00 - 2.14.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 93.983.750,00 74.943.750,00 - 2.14.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 59.943.750,00 59.943.750,00 - 2.14.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 15.000.000,00 15.000.000,00 - 2.14.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 19.040.000,00 - - 2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 396.050.750,00 381.263.687,50 (14.787.062,50) 2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 396.050.750,00 381.263.687,50 (14.787.062,50) 2.14.02.2.02.0009 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga 60.000.000,00 59.937.500,00 (62.500,00) 2.14.02.2.02.0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga 144.600.000,00 144.600.000,00 - 2.14.02.2.02.0013 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB 132.000.000,00 132.000.000,00 - 2.14.02.2.02.0015 Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain 20.000.000,00 18.398.125,00 (1.601.875,00) 2.14.02.2.02.0020 Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) 39.450.750,00 26.328.062,50 (13.122.687,50) 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 2.395.548.500,00 2.352.587.437,50 (42.961.062,50) 2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal 575.012.000,00 566.069.000,00 (8.943.000,00) 2.14.03.2.01.0008 Pengendalian Program KKBPK 30.000.000,00 26.572.500,00 (3.427.500,00) 2.14.03.2.01.0010 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana 274.670.000,00 274.670.000,00 - 2.14.03.2.01.0011 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) 79.280.000,00 79.280.000,00 - 2.14.03.2.01.0012 Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang 91.062.000,00 85.546.500,00 (5.515.500,00) 2.14.03.2.01.0014 Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 100.000.000,00 100.000.000,00 - 2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 1.121.000.000,00 1.121.000.000,00 - 2.14.03.2.02.0004 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 1.121.000.000,00 1.121.000.000,00 - 2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota 425.136.500,00 397.153.437,50 (27.983.062,50) 2.14.03.2.03.0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 311.969.500,00 311.969.500,00 - 2.14.03.2.03.0008 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 13.167.000,00 13.167.000,00 - 2.14.03.2.03.0010 Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi 50.000.000,00 31.804.562,50 (18.195.437,50) 2.14.03.2.03.0011 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak 50.000.000,00 40.212.375,00 (9.787.625,00) 2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 274.400.000,00 268.365.000,00 (6.035.000,00) 2.14.03.2.04.0006 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas 274.400.000,00 268.365.000,00 (6.035.000,00) 2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 1.486.604.000,00 1.486.604.000,00 - 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 212.804.000,00 212.804.000,00 - 2.14.04.2.01.0016 Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) 82.804.000,00 82.804.000,00 - 2.14.04.2.01.0018 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) 130.000.000,00 130.000.000,00 - 2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 1.273.800.000,00 1.273.800.000,00 - - Hal 13 - KODE REKENING URAIAN APBD 2025 PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) 2.14.04.2.02.0005 Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) 579.000.000,00 579.000.000,00 - 2.14.04.2.02.0006 Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) 694.800.000,00 694.800.000,00 - 2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN 3.813.659.908,00 3.563.981.845,50 (249.678.062,50) 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 50.000.000,00 - (50.000.000,00) 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 50.000.000,00 - (50.000.000,00) 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 50.000.000,00 - (50.000.000,00) 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 50.000.000,00 - (50.000.000,00) 1.03.08.2.01.0018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 50.000.000,00 - (50.000.000,00) 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.763.659.908,00 3.563.981.845,50 (199.678.062,50) 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 3.763.659.908,00 3.563.981.845,50 (199.678.062,50) 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.613.659.908,00 2.458.814.345,50 (154.845.562,50) 2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.126.559.908,00 2.095.409.908,00 (31.150.000,00) 2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.070.659.908,00 2.070.659.908,00 - 2.15.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 55.900.000,00 24.750.000,00 (31.150.000,00) 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 242.000.000,00 156.088.187,50 (85.911.812,50) 2.15.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.000.000,00 2.000.000,00 - 2.15.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 35.000.000,00 32.729.062,50 (2.270.937,50) 2.15.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 30.000.000,00 22.500.000,00 (7.500.000,00) 2.15.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 25.000.000,00 24.153.125,00 (846.875,00) 2.15.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 150.000.000,00 74.706.000,00 (75.294.000,00) 2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 30.000.000,00 29.531.250,00 (468.750,00) 2.15.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 30.000.000,00 29.531.250,00 (468.750,00) 2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 61.300.000,00 60.050.000,00 (1.250.000,00) 2.15.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 25.000.000,00 25.000.000,00 - 2.15.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 36.300.000,00 35.050.000,00 (1.250.000,00) 2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 153.800.000,00 117.735.000,00 (36.065.000,00) 2.15.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 143.800.000,00 107.800.000,00 (36.000.000,00) 2.15.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.000.000,00 9.935.000,00 (65.000,00) 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 100.000.000,00 87.555.000,00 (12.445.000,00) 2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 75.000.000,00 75.000.000,00 - 2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 75.000.000,00 75.000.000,00 - 2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C 25.000.000,00 12.555.000,00 (12.445.000,00) 2.15.02.2.03.0006 Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C 25.000.000,00 12.555.000,00 (12.445.000,00) 2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN 1.050.000.000,00 1.017.612.500,00 (32.387.500,00) 2.15.03.2.12 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal 1.050.000.000,00 1.017.612.500,00 (32.387.500,00) 2.15.03.2.12.0002 Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal 250.000.000,00 242.500.000,00 (7.500.000,00) 2.15.03.2.12.0004 Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal 800.000.000,00 775.112.500,00 (24.887.500,00) 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 3.268.079.696,00 3.091.112.321,00 (151.973.625,00) 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 24.993.750,00 - - 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 24.993.750,00 - - 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 24.993.750,00 - - 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 24.993.750,00 - - 1.03.08.2.01.0018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 24.993.750,00 - - 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.243.085.946,00 3.091.112.321,00 (151.973.625,00) 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 3.203.085.946,00 3.070.881.821,00 (132.204.125,00) 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.458.235.946,00 2.350.981.821,00 (107.254.125,00) 2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.129.723.196,00 2.129.723.196,00 - 2.16.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.129.723.196,00 2.129.723.196,00 - 2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 254.773.750,00 147.519.625,00 (107.254.125,00) 2.16.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.996.250,00 2.996.250,00 - 2.16.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 41.777.500,00 31.333.125,00 (10.444.375,00) 2.16.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 30.000.000,00 22.500.000,00 (7.500.000,00) 2.16.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 150.000.000,00 75.165.250,00 (74.834.750,00) 2.16.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 30.000.000,00 15.525.000,00 (14.475.000,00) 2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 29.400.000,00 29.400.000,00 - 2.16.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 14.400.000,00 14.400.000,00 - 2.16.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 15.000.000,00 15.000.000,00 - 2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 44.339.000,00 44.339.000,00 - 2.16.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 34.829.000,00 34.829.000,00 - 2.16.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 9.510.000,00 9.510.000,00 - 2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 670.000.000,00 645.050.000,00 (24.950.000,00) 2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 670.000.000,00 645.050.000,00 (24.950.000,00) 2.16.02.2.01.0015 Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat 620.000.000,00 620.000.000,00 - 2.16.02.2.01.0021 Pengelolaan Media Komunikasi Publik 50.000.000,00 25.050.000,00 (24.950.000,00) 2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 74.850.000,00 74.850.000,00 - 2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 74.850.000,00 74.850.000,00 - 2.16.03.2.02.0024 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota 74.850.000,00 74.850.000,00 - 2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 15.000.000,00 7.543.500,00 (7.456.500,00) 2.20.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 15.000.000,00 7.543.500,00 (7.456.500,00) 2.20.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.000.000,00 7.543.500,00 (7.456.500,00) 2.20.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah 15.000.000,00 7.543.500,00 (7.456.500,00) 2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 25.000.000,00 12.687.000,00 (12.313.000,00) 2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 25.000.000,00 12.687.000,00 (12.313.000,00) 2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 25.000.000,00 12.687.000,00 (12.313.000,00) 2.21.02.2.01.0003 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 25.000.000,00 12.687.000,00 (12.313.000,00) 2.17.0.00.0.00.11.0000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 4.993.896.332,00 2.236.819.519,50 (336.345.562,50) 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 20.000.000,00 - (20.000.000,00) 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 20.000.000,00 - (20.000.000,00) - Hal 14 - KODE REKENING URAIAN APBD 2025 PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 20.000.000,00 - (20.000.000,00) 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 20.000.000,00 - (20.000.000,00) 1.03.08.2.01.0018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 20.000.000,00 - (20.000.000,00) 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 4.973.896.332,00 2.236.819.519,50 (316.345.562,50) 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.465.000.000,00 - (45.363.750,00) 2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 2.465.000.000,00 - (45.363.750,00) 2.08.04.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota 2.465.000.000,00 - (45.363.750,00) 2.08.04.2.02.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2.465.000.000,00 - (45.363.750,00) 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 2.508.896.332,00 2.236.819.519,50 (270.981.812,50) 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.173.896.332,00 2.053.636.769,50 (120.259.562,50) 2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 14.850.000,00 7.785.000,00 (7.065.000,00) 2.17.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 14.850.000,00 7.785.000,00 (7.065.000,00) 2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.718.896.582,00 1.716.396.582,00 (2.500.000,00) 2.17.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.708.896.582,00 1.708.896.582,00 - 2.17.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 10.000.000,00 7.500.000,00 (2.500.000,00) 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 250.262.250,00 148.227.687,50 (102.034.562,50) 2.17.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 - 2.17.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 47.158.750,00 37.457.500,00 (9.701.250,00) 2.17.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 30.000.000,00 22.912.500,00 (7.087.500,00) 2.17.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 168.103.500,00 82.857.687,50 (85.245.812,50) 2.17.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 30.000.000,00 27.500.000,00 (2.500.000,00) 2.17.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 30.000.000,00 27.500.000,00 (2.500.000,00) 2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 99.737.500,00 99.737.500,00 - 2.17.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 54.000.000,00 54.000.000,00 - 2.17.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 45.737.500,00 45.737.500,00 - 2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 60.150.000,00 53.990.000,00 (6.160.000,00) 2.17.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 50.000.000,00 45.830.000,00 (4.170.000,00) 2.17.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.150.000,00 8.160.000,00 (1.990.000,00) 2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM 40.000.000,00 - (38.905.000,00) 2.17.02.2.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 40.000.000,00 - (38.905.000,00) 2.17.02.2.01.0001 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 40.000.000,00 - (38.905.000,00) 2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 40.000.000,00 20.927.625,00 (19.072.375,00) 2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota 40.000.000,00 20.927.625,00 (19.072.375,00) 2.17.03.2.01.0004 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota 40.000.000,00 20.927.625,00 (19.072.375,00) 2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 40.000.000,00 20.880.750,00 (19.119.250,00) 2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 40.000.000,00 20.880.750,00 (19.119.250,00) 2.17.04.2.01.0001 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 40.000.000,00 20.880.750,00 (19.119.250,00) 2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 215.000.000,00 141.374.375,00 (73.625.625,00) 2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan 215.000.000,00 141.374.375,00 (73.625.625,00) 2.17.07.2.01.0002 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro 25.000.000,00 9.914.437,50 (15.085.562,50) 2.17.07.2.01.0003 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro 40.000.000,00 20.840.125,00 (19.159.875,00) 2.17.07.2.01.0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 50.000.000,00 43.077.687,50 (6.922.312,50) 2.17.07.2.01.0014 Penyusunan Basis Data Usaha Mikro 40.000.000,00 21.050.875,00 (18.949.125,00) 2.17.07.2.01.0015 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan 60.000.000,00 46.491.250,00 (13.508.750,00) 2.18.0.00.0.00.12.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 3.477.079.544,00 3.273.166.669,00 (202.475.375,00) 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.477.079.544,00 3.273.166.669,00 (202.475.375,00) 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 3.477.079.544,00 3.273.166.669,00 (202.475.375,00) 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.170.536.544,00 3.054.733.856,50 (115.802.687,50) 2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.704.553.544,00 2.704.553.544,00 - 2.18.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.704.553.544,00 2.704.553.544,00 - 2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 241.866.000,00 148.982.062,50 (92.883.937,50) 2.18.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.120.000,00 3.120.000,00 - 2.18.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 40.000.000,00 37.489.062,50 (2.510.937,50) 2.18.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 30.000.000,00 22.500.000,00 (7.500.000,00) 2.18.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.000.000,00 3.000.000,00 - 2.18.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 165.746.000,00 82.873.000,00 (82.873.000,00) 2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 111.300.000,00 111.300.000,00 - 2.18.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 54.900.000,00 54.900.000,00 - 2.18.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 56.400.000,00 56.400.000,00 - 2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 62.817.000,00 62.817.000,00 - 2.18.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 28.995.750,00 28.995.750,00 - 2.18.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6.940.000,00 6.940.000,00 - 2.18.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 23.881.250,00 23.881.250,00 - 2.18.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 3.000.000,00 3.000.000,00 - 2.18.01.2.13 Penataan Organisasi 50.000.000,00 27.081.250,00 (22.918.750,00) 2.18.01.2.13.0004 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana 50.000.000,00 27.081.250,00 (22.918.750,00) 2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 35.000.000,00 21.553.125,00 (13.446.875,00) 2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 35.000.000,00 21.553.125,00 (13.446.875,00) - Hal 15 - KODE REKENING URAIAN APBD 2025 PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) 2.18.02.2.01.0001 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 35.000.000,00 21.553.125,00 (13.446.875,00) 2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 40.000.000,00 - (38.562.500,00) 2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 40.000.000,00 - (38.562.500,00) 2.18.03.2.01.0003 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota 40.000.000,00 - (38.562.500,00) 2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 181.543.000,00 148.769.562,50 (32.773.437,50) 2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 181.543.000,00 148.769.562,50 (32.773.437,50) 2.18.04.2.01.0007 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko 50.000.000,00 30.516.062,50 (19.483.937,50) 2.18.04.2.01.0008 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko 131.543.000,00 118.253.500,00 (13.289.500,00) 2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 50.000.000,00 48.110.125,00 (1.889.875,00) 2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 50.000.000,00 48.110.125,00 (1.889.875,00) 2.18.05.2.01.0005 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha 50.000.000,00 48.110.125,00 (1.889.875,00) 2.19.0.00.0.00.13.0000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH 3.875.560.445,00 3.605.515.820,00 (270.044.625,00) 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 29.354.000,00 - (29.354.000,00) 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 29.354.000,00 - (29.354.000,00) 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 29.354.000,00 - (29.354.000,00) 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 29.354.000,00 - (29.354.000,00) 1.03.08.2.01.0018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 29.354.000,00 - (29.354.000,00) 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.846.206.445,00 3.605.515.820,00 (240.690.625,00) 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 3.846.206.445,00 3.605.515.820,00 (240.690.625,00) 2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.961.296.195,00 1.866.389.445,00 (94.906.750,00) 2.19.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9.000.000,00 8.283.000,00 (717.000,00) 2.19.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.000.000,00 4.588.125,00 (411.875,00) 2.19.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.000.000,00 3.694.875,00 (305.125,00) 2.19.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.473.409.195,00 1.473.066.070,00 (343.125,00) 2.19.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.433.409.195,00 1.433.409.195,00 - 2.19.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 40.000.000,00 39.656.875,00 (343.125,00) 2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 272.215.000,00 178.374.625,00 (93.840.375,00) 2.19.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.930.000,00 1.930.000,00 - 2.19.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 18.287.500,00 18.287.500,00 - 2.19.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 30.000.000,00 21.031.250,00 (8.968.750,00) 2.19.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 36.237.500,00 27.178.125,00 (9.059.375,00) 2.19.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 35.760.000,00 35.760.000,00 - 2.19.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 150.000.000,00 74.187.750,00 (75.812.250,00) 2.19.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 48.602.000,00 48.602.000,00 - 2.19.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 30.000.000,00 30.000.000,00 - 2.19.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 18.602.000,00 18.602.000,00 - 2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 102.000.000,00 102.000.000,00 - 2.19.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 43.200.000,00 43.200.000,00 - 2.19.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 58.800.000,00 58.800.000,00 - 2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 56.070.000,00 56.063.750,00 (6.250,00) 2.19.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 46.000.000,00 45.993.750,00 (6.250,00) 2.19.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.070.000,00 10.070.000,00 - 2.19.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - - - 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 920.000.000,00 783.191.062,50 (136.808.937,50) 2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota 380.000.000,00 243.191.062,50 (136.808.937,50) 2.19.02.2.01.0011 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota 240.000.000,00 136.916.000,00 (103.084.000,00) 2.19.02.2.01.0012 Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda 40.000.000,00 32.285.625,00 (7.714.375,00) 2.19.02.2.01.0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota 35.000.000,00 26.525.625,00 (8.474.375,00) 2.19.02.2.01.0014 Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota 40.000.000,00 30.270.937,50 (9.729.062,50) 2.19.02.2.01.0015 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota 25.000.000,00 17.192.875,00 (7.807.125,00) 2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 540.000.000,00 540.000.000,00 - 2.19.02.2.02.0003 Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota 540.000.000,00 540.000.000,00 - 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 964.910.250,00 955.935.312,50 (8.974.937,50) 2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 150.000.000,00 150.000.000,00 - 2.19.03.2.01.0005 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota 150.000.000,00 150.000.000,00 - 2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 43.879.000,00 37.023.687,50 (6.855.312,50) 2.19.03.2.02.0004 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota 43.879.000,00 37.023.687,50 (6.855.312,50) 2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi 751.031.250,00 751.031.250,00 - 2.19.03.2.03.0009 Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota 751.031.250,00 751.031.250,00 - 2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi 20.000.000,00 17.880.375,00 (2.119.625,00) 2.19.03.2.05.0010 Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional 20.000.000,00 17.880.375,00 (2.119.625,00) 2.22.0.00.0.00.16.0000 DINAS KEBUDAYAAN DAERAH 3.007.497.981,00 2.375.008.356,00 (332.592.125,00) 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.007.497.981,00 2.375.008.356,00 (332.592.125,00) 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 3.007.497.981,00 2.375.008.356,00 (332.592.125,00) 2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.030.697.981,00 1.940.595.856,00 (90.102.125,00) 2.22.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.627.337.981,00 1.627.337.981,00 - 2.22.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.627.337.981,00 1.627.337.981,00 - - Hal 16 - KODE REKENING URAIAN APBD 2025 PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) 2.22.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 294.060.000,00 204.760.375,00 (89.299.625,00) 2.22.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 47.500.000,00 46.690.625,00 (809.375,00) 2.22.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 24.910.000,00 18.682.500,00 (6.227.500,00) 2.22.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 71.650.000,00 63.327.000,00 (8.323.000,00) 2.22.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 150.000.000,00 76.060.250,00 (73.939.750,00) 2.22.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 58.300.000,00 57.700.000,00 (600.000,00) 2.22.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 17.500.000,00 17.500.000,00 - 2.22.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 40.800.000,00 40.200.000,00 (600.000,00) 2.22.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 51.000.000,00 50.797.500,00 (202.500,00) 2.22.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 30.000.000,00 29.917.500,00 (82.500,00) 2.22.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6.000.000,00 5.880.000,00 (120.000,00) 2.22.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 15.000.000,00 15.000.000,00 - 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 588.800.000,00 388.800.000,00 (120.600.000,00) 2.22.02.2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota 588.800.000,00 388.800.000,00 (120.600.000,00) 2.22.02.2.03.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat 388.800.000,00 388.800.000,00 - 2.22.02.2.03.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat 200.000.000,00 - (120.600.000,00) 2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 50.000.000,00 - (31.800.000,00) 2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 50.000.000,00 - (31.800.000,00) 2.22.03.2.01.0001 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional 50.000.000,00 - (31.800.000,00) 2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH 75.000.000,00 45.612.500,00 (29.387.500,00) 2.22.04.2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 75.000.000,00 45.612.500,00 (29.387.500,00) 2.22.04.2.01.0001 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota 75.000.000,00 45.612.500,00 (29.387.500,00) 2.22.04.2.01.0002 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah - - - 2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 263.000.000,00 - (60.702.500,00) 2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 263.000.000,00 - (60.702.500,00) 2.22.05.2.02.0001 Pelindungan Cagar Budaya 263.000.000,00 - (60.702.500,00) 2.24.2.23.0.00.17.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 2.896.362.976,00 2.666.098.538,50 (230.264.437,50) 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.896.362.976,00 2.666.098.538,50 (230.264.437,50) 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 2.819.090.976,00 2.616.227.038,50 (202.863.937,50) 2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.379.090.976,00 2.291.047.663,50 (88.043.312,50) 2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.000.000,00 5.692.312,50 (307.687,50) 2.23.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6.000.000,00 5.692.312,50 (307.687,50) 2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.722.737.976,00 1.722.305.351,00 (432.625,00) 2.23.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.709.002.476,00 1.709.002.476,00 - 2.23.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 13.735.500,00 13.302.875,00 (432.625,00) 2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 278.219.000,00 196.361.500,00 (81.857.500,00) 2.23.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.000.000,00 6.000.000,00 - 2.23.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 58.000.000,00 42.311.500,00 (15.688.500,00) 2.23.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 53.419.000,00 40.064.250,00 (13.354.750,00) 2.23.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 10.800.000,00 10.800.000,00 - 2.23.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 150.000.000,00 97.185.750,00 (52.814.250,00) 2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 259.300.000,00 259.300.000,00 - 2.23.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 146.500.000,00 146.500.000,00 - 2.23.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 112.800.000,00 112.800.000,00 - 2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 112.834.000,00 107.388.500,00 (5.445.500,00) 2.23.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 79.978.000,00 79.978.000,00 - 2.23.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.670.000,00 4.670.000,00 - 2.23.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 28.186.000,00 22.740.500,00 (5.445.500,00) 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 440.000.000,00 325.179.375,00 (114.820.625,00) 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 340.000.000,00 260.646.625,00 (79.353.375,00) 2.23.02.2.01.0004 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan 130.000.000,00 66.452.875,00 (63.547.125,00) 2.23.02.2.01.0013 Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota 25.000.000,00 13.788.125,00 (11.211.875,00) 2.23.02.2.01.0016 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 35.000.000,00 30.405.625,00 (4.594.375,00) 2.23.02.2.01.0018 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan 150.000.000,00 150.000.000,00 - 2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 100.000.000,00 64.532.750,00 (35.467.250,00) 2.23.02.2.02.0010 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat 100.000.000,00 64.532.750,00 (35.467.250,00) 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 77.272.000,00 49.871.500,00 (27.400.500,00) 2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 77.272.000,00 49.871.500,00 (27.400.500,00) 2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota 77.272.000,00 49.871.500,00 (27.400.500,00) 2.24.02.2.01.0003 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota 77.272.000,00 49.871.500,00 (27.400.500,00) 3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN 10.483.470.744,00 6.264.513.994,00 (4.178.485.125,00) 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 49.126.000,00 - (49.126.000,00) 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 49.126.000,00 - (49.126.000,00) 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 49.126.000,00 - (49.126.000,00) 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 49.126.000,00 - (49.126.000,00) 1.03.08.2.01.0018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 49.126.000,00 - (49.126.000,00) 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 10.434.344.744,00 6.264.513.994,00 (4.129.359.125,00) 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 10.434.344.744,00 6.264.513.994,00 (4.129.359.125,00) 3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.397.375.994,00 5.203.624.119,00 (193.751.875,00) 3.25.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 79.002.750,00 61.366.875,00 (17.635.875,00) 3.25.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 73.307.750,00 56.741.875,00 (16.565.875,00) 3.25.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.695.000,00 4.625.000,00 (1.070.000,00) 3.25.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.716.124.494,00 4.710.738.494,00 (5.386.000,00) 3.25.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.701.219.494,00 4.701.219.494,00 - 3.25.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 14.905.000,00 9.519.000,00 (5.386.000,00) 3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 360.536.250,00 190.521.250,00 (170.015.000,00) 3.25.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.887.500,00 5.887.500,00 - 3.25.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 57.393.750,00 28.958.750,00 (28.435.000,00) 3.25.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 20.000.000,00 15.000.000,00 (5.000.000,00) 3.25.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 5.395.000,00 5.395.000,00 - 3.25.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 271.860.000,00 135.280.000,00 (136.580.000,00) 3.25.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 41.750.000,00 41.750.000,00 - - Hal 17 - KODE REKENING URAIAN APBD 2025 PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) 3.25.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 41.750.000,00 41.750.000,00 - 3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 108.412.500,00 107.697.500,00 (715.000,00) 3.25.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 77.000.000,00 77.000.000,00 - 3.25.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 31.412.500,00 30.697.500,00 (715.000,00) 3.25.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 91.550.000,00 91.550.000,00 - 3.25.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 81.400.000,00 81.400.000,00 - 3.25.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.150.000,00 10.150.000,00 - 3.25.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - - - 3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 3.776.968.750,00 53.677.375,00 (3.682.819.750,00) 3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota 50.000.000,00 24.491.250,00 (25.508.750,00) 3.25.03.2.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan 50.000.000,00 24.491.250,00 (25.508.750,00) 3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota 3.676.968.750,00 3.992.500,00 (3.632.504.625,00) 3.25.03.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil 3.606.968.750,00 3.992.500,00 (3.602.976.250,00) 3.25.03.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil 70.000.000,00 (29.528.375,00) 3.25.03.2.03 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 50.000.000,00 25.193.625,00 (24.806.375,00) 3.25.03.2.03.0002 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 50.000.000,00 25.193.625,00 (24.806.375,00) 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 1.110.000.000,00 934.322.000,00 (175.678.000,00) 3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil 150.000.000,00 70.948.250,00 (79.051.750,00) 3.25.04.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil 50.000.000,00 25.146.500,00 (24.853.500,00) 3.25.04.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil 50.000.000,00 19.757.500,00 (30.242.500,00) 3.25.04.2.02.0003 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha 50.000.000,00 26.044.250,00 (23.955.750,00) 3.25.04.2.03 Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 50.000.000,00 21.740.375,00 (28.259.625,00) 3.25.04.2.03.0002 Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 50.000.000,00 21.740.375,00 (28.259.625,00) 3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 910.000.000,00 841.633.375,00 (68.366.625,00) 3.25.04.2.04.0001 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 50.000.000,00 25.173.000,00 (24.827.000,00) 3.25.04.2.04.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 200.000.000,00 199.862.750,00 (137.250,00) 3.25.04.2.04.0009 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 560.000.000,00 559.928.125,00 (71.875,00) 3.25.04.2.04.0010 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat 100.000.000,00 56.669.500,00 (43.330.500,00) 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 150.000.000,00 72.890.500,00 (77.109.500,00) 3.25.06.2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil 50.000.000,00 22.317.000,00 (27.683.000,00) 3.25.06.2.01.0005 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko 50.000.000,00 22.317.000,00 (27.683.000,00) 3.25.06.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 100.000.000,00 50.573.500,00 (49.426.500,00) 3.25.06.2.02.0002 Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko 100.000.000,00 50.573.500,00 (49.426.500,00) 3.26.0.00.0.00.02.0000 DINAS PARIWISATA 3.194.403.755,00 2.928.292.317,50 (266.111.437,50) 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 299.989.500,00 274.552.562,50 (25.436.937,50) 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 299.989.500,00 274.552.562,50 (25.436.937,50) 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 299.989.500,00 274.552.562,50 (25.436.937,50) 2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi 299.989.500,00 274.552.562,50 (25.436.937,50) 2.19.03.2.05.0010 Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional 299.989.500,00 274.552.562,50 (25.436.937,50) 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 2.894.414.255,00 2.653.739.755,00 (240.674.500,00) 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 2.894.414.255,00 2.653.739.755,00 (240.674.500,00) 3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.567.207.255,00 2.479.125.005,00 (88.082.250,00) 3.26.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.152.196.755,00 2.152.196.755,00 - 3.26.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.152.196.755,00 2.152.196.755,00 - 3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 219.650.500,00 131.568.250,00 (88.082.250,00) 3.26.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 29.999.500,00 24.212.000,00 (5.787.500,00) 3.26.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 30.181.000,00 22.635.750,00 (7.545.250,00) 3.26.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 9.971.000,00 9.971.000,00 - 3.26.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 149.499.000,00 74.749.500,00 (74.749.500,00) 3.26.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 29.125.000,00 29.125.000,00 - 3.26.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 29.125.000,00 29.125.000,00 - 3.26.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 126.575.000,00 126.575.000,00 - 3.26.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 60.000.000,00 60.000.000,00 - 3.26.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 66.575.000,00 66.575.000,00 - 3.26.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 39.660.000,00 39.660.000,00 - 3.26.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 30.000.000,00 30.000.000,00 - 3.26.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 9.660.000,00 9.660.000,00 - 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 68.000.000,00 38.300.000,00 (29.700.000,00) 3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 68.000.000,00 38.300.000,00 (29.700.000,00) 3.26.02.2.03.0006 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 68.000.000,00 38.300.000,00 (29.700.000,00) 3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 50.000.000,00 - (50.000.000,00) 3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 50.000.000,00 - (50.000.000,00) 3.26.03.2.01.0004 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri 50.000.000,00 - (50.000.000,00) 3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 34.207.000,00 - (34.207.000,00) 3.26.04.2.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif 34.207.000,00 - (34.207.000,00) 3.26.04.2.02.0020 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif 34.207.000,00 - (34.207.000,00) 3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 175.000.000,00 136.314.750,00 (38.685.250,00) 3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 75.000.000,00 58.928.500,00 (16.071.500,00) 3.26.05.2.01.0006 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif 75.000.000,00 58.928.500,00 (16.071.500,00) 3.26.05.2.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif 100.000.000,00 77.386.250,00 (22.613.750,00) 3.26.05.2.02.0001 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif 100.000.000,00 77.386.250,00 (22.613.750,00) 3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN 7.655.440.977,00 4.726.702.039,50 (2.914.896.437,50) 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.305.000.000,00 - (2.305.000.000,00) - Hal 18 - KODE REKENING URAIAN APBD 2025 PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 2.305.000.000,00 - (2.305.000.000,00) 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 75.000.000,00 - (75.000.000,00) 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 75.000.000,00 - (75.000.000,00) 1.03.08.2.01.0018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 75.000.000,00 - (75.000.000,00) 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 2.230.000.000,00 - (2.230.000.000,00) 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 2.230.000.000,00 - (2.230.000.000,00) 1.03.10.2.01.0032 Pembangunan Jalan 2.230.000.000,00 - (2.230.000.000,00) 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 5.350.440.977,00 4.726.702.039,50 (609.896.437,50) 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 5.350.440.977,00 4.726.702.039,50 (609.896.437,50) 3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.410.440.977,00 4.318.125.914,50 (92.315.062,50) 3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 50.000.000,00 40.787.500,00 (9.212.500,00) 3.27.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 50.000.000,00 40.787.500,00 (9.212.500,00) 3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.903.583.977,00 3.903.533.977,00 (50.000,00) 3.27.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.853.583.977,00 3.853.583.977,00 - 3.27.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 50.000.000,00 49.950.000,00 (50.000,00) 3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 215.600.000,00 132.809.625,00 (82.790.375,00) 3.27.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.100.000,00 5.100.000,00 - 3.27.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 35.000.000,00 30.740.625,00 (4.259.375,00) 3.27.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 15.500.000,00 11.625.000,00 (3.875.000,00) 3.27.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 10.000.000,00 9.988.250,00 (11.750,00) 3.27.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 150.000.000,00 75.355.750,00 (74.644.250,00) 3.27.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 80.000.000,00 79.843.750,00 (156.250,00) 3.27.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel 50.000.000,00 49.843.750,00 (156.250,00) 3.27.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 30.000.000,00 30.000.000,00 - 3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 84.557.000,00 84.455.562,50 (101.437,50) 3.27.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 34.000.000,00 33.900.000,00 (100.000,00) 3.27.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 50.557.000,00 50.555.562,50 (1.437,50) 3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 76.700.000,00 76.695.500,00 (4.500,00) 3.27.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 35.000.000,00 34.997.750,00 (2.250,00) 3.27.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 35.000.000,00 34.997.750,00 (2.250,00) 3.27.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6.700.000,00 6.700.000,00 - 3.27.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - - - 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 790.000.000,00 358.439.125,00 (417.718.375,00) 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 340.000.000,00 169.380.625,00 (156.776.875,00) 3.27.02.2.01.0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 60.000.000,00 - (46.157.500,00) 3.27.02.2.01.0004 Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Setek 70.000.000,00 50.637.250,00 (19.362.750,00) 3.27.02.2.01.0005 Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan 30.000.000,00 - (30.000.000,00) 3.27.02.2.01.0006 Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan 30.000.000,00 - (30.000.000,00) 3.27.02.2.01.0009 Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang 50.000.000,00 47.750.000,00 (2.250.000,00) 3.27.02.2.01.0017 Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan 100.000.000,00 70.993.375,00 (29.006.625,00) 3.27.02.2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota 50.000.000,00 21.400.500,00 (28.599.500,00) 3.27.02.2.05.0009 Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak 50.000.000,00 21.400.500,00 (28.599.500,00) 3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain 400.000.000,00 167.658.000,00 (232.342.000,00) 3.27.02.2.06.0003 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain 400.000.000,00 167.658.000,00 (232.342.000,00) 3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 50.000.000,00 - (50.000.000,00) 3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota 50.000.000,00 - (50.000.000,00) 3.27.05.2.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 50.000.000,00 - (50.000.000,00) 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 100.000.000,00 50.137.000,00 (49.863.000,00) 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 100.000.000,00 50.137.000,00 (49.863.000,00) 3.27.07.2.01.0005 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota 100.000.000,00 50.137.000,00 (49.863.000,00) 3.30.3.31.2.07.03.0000 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN 4.390.886.255,00 3.791.830.337,00 (577.996.793,00) 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.370.386.255,00 3.220.498.462,00 (149.887.793,00) 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 3.370.386.255,00 3.220.498.462,00 (149.887.793,00) 2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.575.386.255,00 2.561.368.962,00 (14.017.293,00) 2.07.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.000.000,00 5.575.000,00 (9.425.000,00) 2.07.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.000.000,00 5.575.000,00 (9.425.000,00) 2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.560.386.255,00 2.555.793.962,00 (4.592.293,00) 2.07.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.542.018.962,00 2.542.018.962,00 - 2.07.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 18.367.293,00 13.775.000,00 (4.592.293,00) 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 720.000.000,00 635.114.500,00 (84.885.500,00) 2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 720.000.000,00 635.114.500,00 (84.885.500,00) 2.07.03.2.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi 720.000.000,00 635.114.500,00 (84.885.500,00) 2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 40.000.000,00 - (40.000.000,00) 2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota 15.000.000,00 - (15.000.000,00) 2.07.04.2.01.0002 Pelayanan antar Kerja 15.000.000,00 - (15.000.000,00) 2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 25.000.000,00 - (25.000.000,00) 2.07.04.2.03.0001 Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online 5.000.000,00 - (5.000.000,00) 2.07.04.2.03.0002 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online 20.000.000,00 - (20.000.000,00) 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 35.000.000,00 24.015.000,00 (10.985.000,00) 2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 20.000.000,00 16.183.750,00 (3.816.250,00) 2.07.05.2.01.0003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan 20.000.000,00 16.183.750,00 (3.816.250,00) 2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota 15.000.000,00 7.831.250,00 (7.168.750,00) 2.07.05.2.02.0002 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 15.000.000,00 7.831.250,00 (7.168.750,00) 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 1.020.500.000,00 571.331.875,00 (428.109.000,00) - Hal 19 - KODE REKENING URAIAN APBD 2025 PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 890.500.000,00 571.331.875,00 (298.109.000,00) 3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 380.500.000,00 264.820.500,00 (115.679.500,00) 3.30.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 217.500.000,00 124.703.000,00 (92.797.000,00) 3.30.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.500.000,00 5.625.000,00 (1.875.000,00) 3.30.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 30.000.000,00 22.511.000,00 (7.489.000,00) 3.30.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 30.000.000,00 22.500.000,00 (7.500.000,00) 3.30.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 150.000.000,00 74.067.000,00 (75.933.000,00) 3.30.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 25.000.000,00 18.750.000,00 (6.250.000,00) 3.30.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 25.000.000,00 18.750.000,00 (6.250.000,00) 3.30.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 83.000.000,00 79.950.000,00 (3.050.000,00) 3.30.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 30.000.000,00 27.000.000,00 (3.000.000,00) 3.30.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 53.000.000,00 52.950.000,00 (50.000,00) 3.30.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 55.000.000,00 41.417.500,00 (13.582.500,00) 3.30.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 40.000.000,00 30.240.000,00 (9.760.000,00) 3.30.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.000.000,00 7.450.000,00 (2.550.000,00) 3.30.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 5.000.000,00 3.727.500,00 (1.272.500,00) 3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN 50.000.000,00 25.336.250,00 (24.663.750,00) 3.30.02.2.07 Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal) 50.000.000,00 25.336.250,00 (24.663.750,00) 3.30.02.2.07.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA 50.000.000,00 25.336.250,00 (24.663.750,00) 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 50.000.000,00 - (50.000.000,00) 3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya 50.000.000,00 - (50.000.000,00) 3.30.03.2.02.0002 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 50.000.000,00 - (50.000.000,00) 3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 360.000.000,00 252.234.250,00 (107.765.750,00) 3.30.04.2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota 50.000.000,00 24.851.250,00 (25.148.750,00) 3.30.04.2.01.0003 Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 50.000.000,00 24.851.250,00 (25.148.750,00) 3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota 310.000.000,00 227.383.000,00 (82.617.000,00) 3.30.04.2.02.0001 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 60.000.000,00 29.626.750,00 (30.373.250,00) 3.30.04.2.02.0003 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 250.000.000,00 197.756.250,00 (52.243.750,00) 3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 50.000.000,00 28.940.875,00 3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan 50.000.000,00 28.940.875,00 (21.059.125,00) 3.30.06.2.01.0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang 40.000.000,00 23.525.250,00 (16.474.750,00) 3.30.06.2.01.0002 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal 10.000.000,00 5.415.625,00 (4.584.375,00) 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 130.000.000,00 - (130.000.000,00) 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 90.000.000,00 - (90.000.000,00) 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 90.000.000,00 - (90.000.000,00) 3.31.02.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri 50.000.000,00 - (50.000.000,00) 3.31.02.2.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 40.000.000,00 - (40.000.000,00) 3.31.02.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat - - - 3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 40.000.000,00 - (40.000.000,00) 3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota 40.000.000,00 - (40.000.000,00) 3.31.04.2.01.0001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 40.000.000,00 - (40.000.000,00) 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH 11.458.000.000,00 4.010.000.000,00 (605.000.000,00) 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 6.843.000.000,00 - - 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 6.843.000.000,00 - - 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 6.843.000.000,00 - - 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 6.843.000.000,00 - - 1.03.08.2.01.0018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 450.000.000,00 - - 1.03.08.2.01.0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 6.393.000.000,00 - - 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 4.615.000.000,00 4.010.000.000,00 (605.000.000,00) 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 4.615.000.000,00 4.010.000.000,00 (605.000.000,00) 2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 4.615.000.000,00 4.010.000.000,00 (605.000.000,00) 2.22.02.2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota 4.615.000.000,00 4.010.000.000,00 (605.000.000,00) 2.22.02.2.03.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat 4.615.000.000,00 4.010.000.000,00 (605.000.000,00) 4.01.0.00.0.00.01.0001 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 1.349.962.174,00 75.418.500,00 (162.503.500,00) 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 1.349.962.174,00 75.418.500,00 (162.503.500,00) 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 1.349.962.174,00 75.418.500,00 (162.503.500,00) 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 1.349.962.174,00 75.418.500,00 (162.503.500,00) 4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 1.349.962.174,00 75.418.500,00 (162.503.500,00) 4.01.02.2.02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 1.199.962.174,00 - (87.922.000,00) 4.01.02.2.02.0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial 150.000.000,00 75.418.500,00 (74.581.500,00) 4.01.02.2.02.0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat - - - 4.01.0.00.0.00.01.0002 BAGIAN PROTOKOLER DAN KOMUNIKASI PIMPINAN 1.074.961.000,00 729.652.187,50 (345.308.812,50) 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 1.074.961.000,00 729.652.187,50 (345.308.812,50) 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 1.074.961.000,00 729.652.187,50 (345.308.812,50) 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.074.961.000,00 729.652.187,50 (345.308.812,50) 4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 1.074.961.000,00 729.652.187,50 (345.308.812,50) 4.01.01.2.14.0001 Fasilitasi Keprotokolan 399.986.000,00 200.086.750,00 (199.899.250,00) 4.01.01.2.14.0002 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 599.975.000,00 456.165.437,50 (143.809.562,50) 4.01.01.2.14.0003 Pendokumentasian Tugas Pimpinan 75.000.000,00 73.400.000,00 (1.600.000,00) 4.01.0.00.0.00.01.0003 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 500.000.000,00 327.407.812,50 (172.592.187,50) 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 500.000.000,00 327.407.812,50 (172.592.187,50) - Hal 20 - KODE REKENING URAIAN APBD 2025 PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 500.000.000,00 327.407.812,50 (172.592.187,50) 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 500.000.000,00 327.407.812,50 (172.592.187,50) 4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 500.000.000,00 327.407.812,50 (172.592.187,50) 4.01.03.2.02.0001 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan 150.000.000,00 85.915.437,50 (64.084.562,50) 4.01.03.2.02.0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 200.000.000,00 137.612.500,00 (62.387.500,00) 4.01.03.2.02.0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 150.000.000,00 103.879.875,00 (46.120.125,00) 4.01.0.00.0.00.01.0004 BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 580.000.000,00 493.068.375,00 (86.931.625,00) 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 580.000.000,00 493.068.375,00 (86.931.625,00) 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 580.000.000,00 493.068.375,00 (86.931.625,00) 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 580.000.000,00 493.068.375,00 (86.931.625,00) 4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 580.000.000,00 493.068.375,00 (86.931.625,00) 4.01.03.2.03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 206.368.750,00 205.784.375,00 (584.375,00) 4.01.03.2.03.0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 300.141.500,00 250.089.750,00 (50.051.750,00) 4.01.03.2.03.0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 73.489.750,00 37.194.250,00 (36.295.500,00) 4.01.0.00.0.00.01.0006 BAGIAN HUKUM 600.000.000,00 426.115.437,50 (173.884.562,50) 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 600.000.000,00 426.115.437,50 (173.884.562,50) 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 600.000.000,00 426.115.437,50 (173.884.562,50) 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 600.000.000,00 426.115.437,50 (173.884.562,50) 4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 600.000.000,00 426.115.437,50 (173.884.562,50) 4.01.02.2.03.0001 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah 300.000.000,00 211.977.062,50 (88.022.937,50) 4.01.02.2.03.0002 Fasilitasi Bantuan Hukum 150.000.000,00 101.407.937,50 (48.592.062,50) 4.01.02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum 150.000.000,00 112.730.437,50 (37.269.562,50) 4.01.0.00.0.00.01.0007 BAGIAN ORGANISASI 667.129.500,00 413.512.893,75 (253.616.606,25) 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 667.129.500,00 413.512.893,75 (253.616.606,25) 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 667.129.500,00 413.512.893,75 (253.616.606,25) 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 667.129.500,00 413.512.893,75 (253.616.606,25) 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi 667.129.500,00 413.512.893,75 (253.616.606,25) 4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 200.000.000,00 107.303.800,00 (92.696.200,00) 4.01.01.2.13.0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 317.129.500,00 191.936.781,25 (125.192.718,75) 4.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 150.000.000,00 114.272.312,50 (35.727.687,50) 4.01.0.00.0.00.01.0008 BAGIAN UMUM 4.720.000.000,00 4.509.226.030,00 (210.773.970,00) 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 4.720.000.000,00 4.509.226.030,00 (210.773.970,00) 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 4.720.000.000,00 4.509.226.030,00 (210.773.970,00) 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.720.000.000,00 4.509.226.030,00 (210.773.970,00) 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 400.000.000,00 398.024.250,00 (1.975.750,00) 4.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 50.000.000,00 48.156.250,00 (1.843.750,00) 4.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 350.000.000,00 349.868.000,00 (132.000,00) 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 3.870.000.000,00 3.661.335.655,00 (208.664.345,00) 4.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2.202.400.000,00 2.202.400.000,00 - 4.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel 350.000.000,00 350.000.000,00 - 4.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 350.000.000,00 349.984.375,00 (15.625,00) 4.01.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 417.600.000,00 208.951.280,00 (208.648.720,00) 4.01.01.2.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 550.000.000,00 550.000.000,00 - 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100.000.000,00 100.000.000,00 - 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 100.000.000,00 100.000.000,00 - 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 350.000.000,00 349.866.125,00 (133.875,00) 4.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - - - 4.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 350.000.000,00 349.866.125,00 (133.875,00) 4.01.0.00.0.00.01.0010 SEKDA MALUKU TENGGARA 20.210.904.955,00 19.073.312.455,00 (1.137.592.500,00) 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 20.210.904.955,00 19.073.312.455,00 (1.137.592.500,00) 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 20.210.904.955,00 19.073.312.455,00 (1.137.592.500,00) 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 20.210.904.955,00 19.073.312.455,00 (1.137.592.500,00) 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.686.766.950,00 8.686.766.950,00 - 4.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.686.766.950,00 8.686.766.950,00 - 4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 42.750.000,00 42.647.500,00 (102.500,00) 4.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 42.750.000,00 42.647.500,00 (102.500,00) 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 3.833.553.000,00 2.722.509.250,00 (1.111.043.750,00) 4.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 35.097.500,00 35.097.500,00 - 4.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 356.182.000,00 346.962.750,00 (9.219.250,00) 4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 407.335.000,00 305.501.250,00 (101.833.750,00) 4.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material 125.500.000,00 125.496.875,00 (3.125,00) 4.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 909.438.500,00 909.428.875,00 (9.625,00) 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2.000.000.000,00 1.000.022.000,00 (999.978.000,00) 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.757.400.000,00 2.755.399.875,00 (2.000.125,00) 4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 8.500.000,00 8.500.000,00 - 4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.952.500.000,00 1.952.375.000,00 (125.000,00) 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 796.400.000,00 794.524.875,00 (1.875.125,00) 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.013.278.160,00 1.013.018.035,00 (260.125,00) 4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 286.000.000,00 285.858.750,00 (141.250,00) 4.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 365.574.600,00 365.493.225,00 (81.375,00) 4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 361.703.560,00 361.666.060,00 (37.500,00) 4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1.187.072.845,00 1.186.985.345,00 (87.500,00) 4.01.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 477.072.845,00 477.072.845,00 - 4.01.01.2.11.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 530.000.000,00 529.912.500,00 (87.500,00) 4.01.01.2.11.0003 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 180.000.000,00 180.000.000,00 - 4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 2.690.084.000,00 2.665.985.500,00 (24.098.500,00) 4.01.01.2.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah 1.458.890.000,00 1.458.890.000,00 - 4.01.01.2.12.0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah 1.076.450.000,00 1.076.450.000,00 - 4.01.01.2.12.0003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah 154.744.000,00 130.645.500,00 (24.098.500,00) 4.01.1.03.0.00.01.0005 BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM 500.000.000,00 302.402.375,00 (197.597.625,00) 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 500.000.000,00 302.402.375,00 (197.597.625,00) 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 500.000.000,00 302.402.375,00 (197.597.625,00) 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 500.000.000,00 302.402.375,00 (197.597.625,00) 4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 400.000.000,00 249.300.000,00 (150.700.000,00) - Hal 21 - KODE REKENING URAIAN APBD 2025 PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) 4.01.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 150.000.000,00 79.779.750,00 (70.220.250,00) 4.01.03.2.01.0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 150.000.000,00 119.641.000,00 (30.359.000,00) 4.01.03.2.01.0003 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil 100.000.000,00 49.879.250,00 (50.120.750,00) 4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam 100.000.000,00 53.102.375,00 (46.897.625,00) 4.01.03.2.04.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan 100.000.000,00 53.102.375,00 (46.897.625,00) 4.01.1.03.0.00.01.0009 BAGIAN PEMERINTAHAN 650.000.000,00 454.163.937,50 (195.836.062,50) 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 650.000.000,00 454.163.937,50 (195.836.062,50) 4.01 SEKRETARIAT DAERAH 650.000.000,00 454.163.937,50 (195.836.062,50) 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 650.000.000,00 454.163.937,50 (195.836.062,50) 4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan 650.000.000,00 454.163.937,50 (195.836.062,50) 4.01.02.2.01.0001 Penataan Administrasi Pemerintahan 100.000.000,00 81.335.687,50 (18.664.312,50) 4.01.02.2.01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 100.000.000,00 68.985.375,00 (31.014.625,00) 4.01.02.2.01.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 450.000.000,00 303.842.875,00 (146.157.125,00) 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD 42.643.850.966,00 36.988.270.516,00 (5.209.149.250,00) 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 447.999.700,00 - (1.568.500,00) 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 447.999.700,00 - (1.568.500,00) 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 447.999.700,00 - (1.568.500,00) 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 447.999.700,00 - (1.568.500,00) 1.03.08.2.01.0018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 447.999.700,00 - (1.568.500,00) 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 42.195.851.266,00 36.988.270.516,00 (5.207.580.750,00) 4.02 SEKRETARIAT DPRD 42.195.851.266,00 36.988.270.516,00 (5.207.580.750,00) 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 26.595.015.266,00 26.142.972.016,00 (452.043.250,00) 4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.119.929.853,00 3.118.012.353,00 (1.917.500,00) 4.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.019.929.853,00 3.019.929.853,00 - 4.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 100.000.000,00 98.082.500,00 (1.917.500,00) 4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.045.000.000,00 969.200.250,00 (75.799.750,00) 4.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 895.000.000,00 894.076.250,00 (923.750,00) 4.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 150.000.000,00 75.124.000,00 (74.876.000,00) 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.521.329.500,00 1.430.860.375,00 (90.469.125,00) 4.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 30.000.000,00 30.000.000,00 - 4.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.032.329.500,00 1.031.709.625,00 (619.875,00) 4.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 75.000.000,00 75.000.000,00 - 4.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 110.000.000,00 95.000.000,00 (15.000.000,00) 4.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 24.000.000,00 24.000.000,00 - 4.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 100.000.000,00 99.936.000,00 (64.000,00) 4.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 150.000.000,00 75.214.750,00 (74.785.250,00) 4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 450.000.000,00 449.531.250,00 (468.750,00) 4.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 450.000.000,00 449.531.250,00 (468.750,00) 4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.607.200.000,00 1.601.878.125,00 (5.321.875,00) 4.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 536.000.000,00 536.000.000,00 - 4.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.071.200.000,00 1.065.878.125,00 (5.321.875,00) 4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 275.000.000,00 274.943.750,00 (56.250,00) 4.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 255.000.000,00 254.996.250,00 (3.750,00) 4.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 20.000.000,00 19.947.500,00 (52.500,00) 4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 15.826.555.913,00 15.553.373.913,00 (273.182.000,00) 4.02.01.2.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 15.030.191.913,00 15.030.191.913,00 - 4.02.01.2.15.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD 796.364.000,00 523.182.000,00 (273.182.000,00) 4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD 2.750.000.000,00 2.745.172.000,00 (4.828.000,00) 4.02.01.2.16.0003 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 750.000.000,00 745.929.500,00 (4.070.500,00) 4.02.01.2.16.0004 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD 2.000.000.000,00 1.999.242.500,00 (757.500,00) 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 15.600.836.000,00 10.845.298.500,00 (4.755.537.500,00) 4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 978.800.000,00 736.602.500,00 (242.197.500,00) 4.02.02.2.01.0002 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 978.800.000,00 736.602.500,00 (242.197.500,00) 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD 7.072.036.000,00 3.536.344.500,00 (3.535.691.500,00) 4.02.02.2.04.0001 Orientasi DPRD 7.072.036.000,00 3.536.344.500,00 (3.535.691.500,00) 4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 7.400.000.000,00 6.482.271.000,00 (917.729.000,00) 4.02.02.2.05.0001 Kunjungan Kerja dalam Daerah 800.000.000,00 400.000.000,00 (400.000.000,00) 4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses 6.550.000.000,00 6.051.237.500,00 (498.762.500,00) 4.02.02.2.05.0004 Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah 50.000.000,00 31.033.500,00 (18.966.500,00) 4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD 150.000.000,00 90.080.500,00 (59.919.500,00) 4.02.02.2.08.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus 150.000.000,00 90.080.500,00 (59.919.500,00) 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 8.458.407.456,00 7.024.660.068,50 (1.416.769.887,50) 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 8.458.407.456,00 7.024.660.068,50 (1.416.769.887,50) 5.01 PERENCANAAN 7.769.563.706,00 6.462.694.443,50 (1.289.891.762,50) 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.274.434.456,00 4.040.762.393,50 (216.734.562,50) 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 57.815.000,00 56.996.250,00 (818.750,00) 5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 36.835.000,00 36.266.250,00 (568.750,00) 5.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 20.980.000,00 20.730.000,00 (250.000,00) 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.252.829.206,00 3.251.404.206,00 (1.425.000,00) 5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.132.289.206,00 3.132.289.206,00 - 5.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 120.540.000,00 119.115.000,00 (1.425.000,00) 5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 230.318.500,00 154.482.375,00 (75.836.125,00) 5.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 230.318.500,00 154.482.375,00 (75.836.125,00) 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 354.133.000,00 246.443.312,50 (107.689.687,50) 5.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.193.750,00 3.712.500,00 (481.250,00) 5.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 45.255.000,00 37.822.937,50 (7.432.062,50) 5.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 7.978.750,00 8.005.000,00 26.250,00 5.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 34.800.000,00 31.944.000,00 (2.856.000,00) 5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 72.280.500,00 54.210.375,00 (18.070.125,00) 5.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 39.840.000,00 35.856.000,00 (3.984.000,00) 5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 149.785.000,00 74.892.500,00 (74.892.500,00) 5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 15.625.000,00 - (15.625.000,00) 5.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel 15.625.000,00 - (15.625.000,00) - Hal 22 - KODE REKENING URAIAN APBD 2025 PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 220.800.000,00 220.800.000,00 - 5.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 168.000.000,00 168.000.000,00 - 5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 52.800.000,00 52.800.000,00 - 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 142.913.750,00 110.636.250,00 (15.340.000,00) 5.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 104.926.250,00 99.476.250,00 (5.450.000,00) 5.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 21.050.000,00 11.160.000,00 (9.890.000,00) 5.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 16.937.500,00 - - 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 2.304.885.250,00 1.644.991.375,00 (659.853.875,00) 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 1.590.558.750,00 1.189.895.437,50 (400.623.312,50) 5.01.02.2.01.0001 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah 64.945.000,00 57.957.562,50 (6.987.437,50) 5.01.02.2.01.0002 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya 123.540.250,00 81.090.437,50 (42.449.812,50) 5.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik 79.850.000,00 63.197.500,00 (16.652.500,00) 5.01.02.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah 244.417.500,00 201.721.250,00 (42.656.250,00) 5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota 365.510.500,00 243.942.500,00 (121.568.000,00) 5.01.02.2.01.0006 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan 52.442.500,00 28.621.375,00 (23.821.125,00) 5.01.02.2.01.0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 659.853.000,00 513.364.812,50 (146.488.187,50) 5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 78.913.250,00 63.047.875,00 (15.865.375,00) 5.01.02.2.02.0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah 31.789.500,00 16.166.312,50 (15.623.187,50) 5.01.02.2.02.0003 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 47.123.750,00 46.881.562,50 (242.187,50) 5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 579.133.250,00 363.046.750,00 (216.086.500,00) 5.01.02.2.03.0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota 304.020.750,00 186.024.250,00 (117.996.500,00) 5.01.02.2.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah 275.112.500,00 177.022.500,00 (98.090.000,00) 5.01.02.2.04 Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah 56.280.000,00 29.001.312,50 (27.278.687,50) 5.01.02.2.04.0001 Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah 56.280.000,00 29.001.312,50 (27.278.687,50) 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1.190.244.000,00 776.940.675,00 (413.303.325,00) 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 528.958.000,00 363.746.300,00 (165.211.700,00) 5.01.03.2.01.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 9.474.750,00 8.398.087,50 (1.076.662,50) 5.01.03.2.01.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 50.657.250,00 50.237.962,50 (419.287,50) 5.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 29.300.500,00 17.597.887,50 (11.702.612,50) 5.01.03.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan 94.017.750,00 49.258.487,50 (44.759.262,50) 5.01.03.2.01.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 9.499.000,00 8.421.900,00 (1.077.100,00) 5.01.03.2.01.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 56.754.000,00 56.400.525,00 (353.475,00) 5.01.03.2.01.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 148.804.000,00 106.620.525,00 (42.183.475,00) 5.01.03.2.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia 130.450.750,00 66.810.925,00 (63.639.825,00) 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 350.711.750,00 223.945.337,50 (126.766.412,50) 5.01.03.2.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 5.851.000,00 5.139.637,50 (711.362,50) 5.01.03.2.02.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 39.567.000,00 39.180.975,00 (386.025,00) 5.01.03.2.02.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 16.269.750,00 10.002.825,00 (6.266.925,00) 5.01.03.2.02.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian 117.638.750,00 60.599.450,00 (57.039.300,00) 5.01.03.2.02.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 5.826.750,00 5.118.637,50 (708.112,50) 5.01.03.2.02.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 35.705.250,00 35.260.912,50 (444.337,50) 5.01.03.2.02.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 15.620.500,00 9.605.887,50 (6.014.612,50) 5.01.03.2.02.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA 114.232.750,00 59.037.012,50 (55.195.737,50) 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 310.574.250,00 189.249.037,50 (121.325.212,50) 5.01.03.2.03.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 7.412.250,00 6.554.325,00 (857.925,00) 5.01.03.2.03.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 30.151.750,00 29.694.350,00 (457.400,00) 5.01.03.2.03.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 23.094.750,00 14.192.775,00 (8.901.975,00) 5.01.03.2.03.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur 130.134.000,00 66.485.850,00 (63.648.150,00) 5.01.03.2.03.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 3.689.750,00 3.195.337,50 (494.412,50) 5.01.03.2.03.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 18.755.250,00 18.379.162,50 (376.087,50) 5.01.03.2.03.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 6.484.250,00 4.337.700,00 (2.146.550,00) 5.01.03.2.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan 90.852.250,00 46.409.537,50 (44.442.712,50) 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 688.843.750,00 561.965.625,00 (126.878.125,00) 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 688.843.750,00 561.965.625,00 (126.878.125,00) 5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan 457.109.750,00 395.610.000,00 (61.499.750,00) 5.05.02.2.01.0005 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi 334.483.750,00 294.826.250,00 (39.657.500,00) - Hal 23 - KODE REKENING URAIAN APBD 2025 PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) 5.05.02.2.01.0014 Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan 122.626.000,00 100.783.750,00 (21.842.250,00) 5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan 73.575.000,00 62.258.750,00 (11.316.250,00) 5.05.02.2.03.0005 Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan 73.575.000,00 62.258.750,00 (11.316.250,00) 5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi 158.159.000,00 104.096.875,00 (54.062.125,00) 5.05.02.2.04.0003 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif 158.159.000,00 104.096.875,00 (54.062.125,00) 5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 14.260.573.803,00 12.870.822.365,50 (1.353.656.450,63) 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 5.000.000,00 - (5.000.000,00) 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 5.000.000,00 - (5.000.000,00) 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 5.000.000,00 - (5.000.000,00) 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 5.000.000,00 - (5.000.000,00) 1.03.08.2.01.0018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 5.000.000,00 - (5.000.000,00) 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 6.268.301.303,00 5.611.168.490,50 (621.037.825,63) 5.02 KEUANGAN 6.268.301.303,00 5.611.168.490,50 (621.037.825,63) 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.268.301.303,00 5.611.168.490,50 (621.037.825,63) 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.034.978.803,00 2.938.972.865,50 (96.005.937,50) 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.650.955.053,00 2.650.955.053,00 - 5.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 5.000.000,00 3.750.000,00 (1.250.000,00) 5.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 4.242.500,00 3.181.875,00 1.060.625,00- 5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.000.000,00 3.750.000,00 (1.250.000,00) 5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 144.781.250,00 108.585.937,50 36.195.312,50- 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 225.000.000,00 168.750.000,00 (56.250.000,00) 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 506.512.500,00 506.512.500,00 - 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 24.000.000,00 24.000.000,00 - 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 482.512.500,00 482.512.500,00 - 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.726.810.000,00 2.165.683.125,00 (525.031.888,13) 5.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 55.000.000,00 55.000.000,00 - 5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 21.310.000,00 21.310.000,00 - 5.02.02.2.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS 275.000.000,00 238.905.000,00 (13,13) 5.02.02.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 275.000.000,00 219.367.500,00 (55.632.500,00) 5.02.02.2.01.0006 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD 80.000.000,00 60.187.500,00 (19.812.500,00) 5.02.02.2.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 780.500.000,00 643.113.875,00 (137.386.125,00) 5.02.02.2.01.0011 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah 90.000.000,00 50.124.750,00 (39.875.250,00) 5.02.02.2.02.0003 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 50.000.000,00 37.500.000,00 (12.500.000,00) 5.02.02.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 50.000.000,00 36.739.750,00 (13.260.250,00) 5.02.02.2.02.0009 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait 50.000.000,00 37.500.000,00 (12.500.000,00) 5.02.02.2.03.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 665.000.000,00 493.527.750,00 (171.472.250,00) 5.02.03.2.01.0001 Penyusunan Standar Harga 150.000.000,00 127.050.000,00 (22.950.000,00) 5.02.03.2.01.0003 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah 50.000.000,00 41.212.500,00 (8.787.500,00) 5.02.03.2.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 100.000.000,00 77.894.500,00 (22.105.500,00) 5.02.03.2.01.0011 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 35.000.000,00 26.250.000,00 (8.750.000,00) 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 7.987.272.500,00 7.259.653.875,00 (727.618.625,00) 5.02 KEUANGAN 7.987.272.500,00 7.259.653.875,00 (727.618.625,00) 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 913.214.000,00 579.736.000,00 (333.478.000,00) 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 771.839.000,00 438.361.000,00 (333.478.000,00) 5.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 200.000.000,00 150.000.000,00 (50.000.000,00) 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 571.839.000,00 288.361.000,00 (283.478.000,00) 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 141.375.000,00 141.375.000,00 - 5.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel 34.375.000,00 34.375.000,00 - 5.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 107.000.000,00 107.000.000,00 - 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 6.584.058.500,00 6.340.077.625,00 (243.980.875,00) 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 849.058.500,00 698.398.625,00 (150.659.875,00) 5.02.02.2.01.0004 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD 80.000.000,00 60.000.000,00 (20.000.000,00) 5.02.02.2.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 769.058.500,00 638.398.625,00 (130.659.875,00) 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 100.000.000,00 53.054.000,00 (46.946.000,00) 5.02.02.2.02.0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 100.000.000,00 53.054.000,00 (46.946.000,00) 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 235.000.000,00 188.625.000,00 (46.375.000,00) 5.02.02.2.03.0001 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah 30.000.000,00 22.500.000,00 (7.500.000,00) 5.02.02.2.03.0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 130.000.000,00 112.875.000,00 (17.125.000,00) 5.02.02.2.03.0009 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah 25.000.000,00 18.750.000,00 (6.250.000,00) 5.02.02.2.03.0010 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah 25.000.000,00 18.750.000,00 (6.250.000,00) 5.02.02.2.03.0011 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota 25.000.000,00 15.750.000,00 (9.250.000,00) 5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 5.400.000.000,00 5.400.000.000,00 - 5.02.02.2.04.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 2.400.000.000,00 2.400.000.000,00 - 5.02.02.2.04.0010 Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 - 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 490.000.000,00 339.840.250,00 (150.159.750,00) 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah 490.000.000,00 339.840.250,00 (150.159.750,00) 5.02.03.2.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah 150.000.000,00 118.545.750,00 (31.454.250,00) 5.02.03.2.01.0006 Inventarisasi Barang Milik Daerah 200.000.000,00 117.750.000,00 (82.250.000,00) 5.02.03.2.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah 40.000.000,00 24.150.000,00 (15.850.000,00) 5.02.03.2.01.0008 Penilaian Barang Milik Daerah 100.000.000,00 79.394.500,00 (20.605.500,00) 5.02.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH 6.184.666.994,00 5.037.828.497,00 (1.146.838.497,00) - Hal 24 - KODE REKENING URAIAN APBD 2025 PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 15.250.000,00 - (15.250.000,00) 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 15.250.000,00 - (15.250.000,00) 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 15.250.000,00 - (15.250.000,00) 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 15.250.000,00 - (15.250.000,00) 1.03.08.2.01.0018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 15.250.000,00 - (15.250.000,00) 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 6.169.416.994,00 5.037.828.497,00 (1.131.588.497,00) 5.02 KEUANGAN 6.169.416.994,00 5.037.828.497,00 (1.131.588.497,00) 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.902.829.994,00 3.694.709.244,00 (208.120.750,00) 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.055.993.244,00 3.055.993.244,00 - 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.055.993.244,00 3.055.993.244,00 - 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 490.242.500,00 309.299.750,00 (180.942.750,00) 5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.250.000,00 3.850.000,00 (1.400.000,00) 5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 73.750.000,00 36.250.000,00 (37.500.000,00) 5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 159.502.500,00 118.721.750,00 (40.780.750,00) 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 100.000.000,00 75.000.000,00 (25.000.000,00) 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 151.740.000,00 75.478.000,00 (76.262.000,00) 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 22.500.000,00 22.500.000,00 - 5.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel 22.500.000,00 22.500.000,00 - 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 254.400.000,00 254.400.000,00 - 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 138.000.000,00 138.000.000,00 - 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 116.400.000,00 116.400.000,00 - 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 79.694.250,00 52.516.250,00 (27.178.000,00) 5.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 45.014.250,00 34.656.250,00 (10.358.000,00) 5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 34.680.000,00 17.860.000,00 (16.820.000,00) 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 2.266.587.000,00 1.343.119.253,00 (923.467.747,00) 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 2.266.587.000,00 1.343.119.253,00 (923.467.747,00) 5.02.04.2.01.0002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah 100.000.000,00 - (100.000.000,00) 5.02.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 100.000.000,00 - (100.000.000,00) 5.02.04.2.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah 100.000.000,00 50.655.750,00 (49.344.250,00) 5.02.04.2.01.0006 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 585.678.750,00 583.255.000,00 (2.423.750,00) 5.02.04.2.01.0007 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 192.009.750,00 98.820.503,00 (93.189.247,00) 5.02.04.2.01.0009 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah 59.781.750,00 32.373.500,00 (27.408.250,00) 5.02.04.2.01.0010 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah 100.000.000,00 51.736.000,00 (48.264.000,00) 5.02.04.2.01.0011 Penagihan Pajak Daerah 935.350.750,00 478.459.750,00 (456.891.000,00) 5.02.04.2.01.0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah 93.766.000,00 47.818.750,00 (45.947.250,00) 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA 24.733.466.747,00 24.135.690.384,50 (597.776.362,50) 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 24.733.466.747,00 24.135.690.384,50 (597.776.362,50) 5.03 KEPEGAWAIAN 24.733.466.747,00 24.135.690.384,50 (597.776.362,50) 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 23.104.474.747,00 22.928.952.322,00 (175.522.425,00) 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 22.527.336.497,00 22.527.336.497,00 - 5.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 22.497.996.497,00 22.497.996.497,00 - 5.03.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 29.340.000,00 29.340.000,00 - 5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 73.087.750,00 40.064.375,00 (33.023.375,00) 5.03.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 49.487.750,00 25.313.125,00 (24.174.625,00) 5.03.01.2.05.0007 Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas 23.600.000,00 14.751.250,00 (8.848.750,00) 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 363.311.500,00 220.812.450,00 (142.499.050,00) 5.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 48.622.500,00 39.635.450,00 (8.987.050,00) 5.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 43.925.000,00 34.875.000,00 (9.050.000,00) 5.03.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 21.840.000,00 21.840.000,00 - 5.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 248.924.000,00 124.462.000,00 (124.462.000,00) 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 96.200.000,00 96.200.000,00 - 5.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 43.200.000,00 43.200.000,00 - 5.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 53.000.000,00 53.000.000,00 - 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 44.539.000,00 44.539.000,00 - 5.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 34.999.000,00 34.999.000,00 - 5.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 9.540.000,00 9.540.000,00 - 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 1.628.992.000,00 1.206.738.062,50 (422.253.937,50) 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 650.232.750,00 474.667.187,50 (175.565.562,50) 5.03.02.2.01.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 460.811.000,00 378.334.250,00 (82.476.750,00) 5.03.02.2.01.0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 60.395.500,00 33.714.000,00 (26.681.500,00) 5.03.02.2.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 58.971.500,00 29.795.750,00 (29.175.750,00) 5.03.02.2.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 42.849.000,00 21.693.187,50 (21.155.812,50) 5.03.02.2.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian 27.205.750,00 11.130.000,00 (16.075.750,00) 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN 250.104.500,00 159.849.750,00 (90.254.750,00) 5.03.02.2.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN 35.460.000,00 31.000.500,00 (4.459.500,00) 5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 101.572.000,00 43.558.000,00 (58.014.000,00) 5.03.02.2.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN 113.072.500,00 85.291.250,00 (27.781.250,00) 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN 678.654.750,00 532.176.375,00 (146.478.375,00) 5.03.02.2.03.0001 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN 368.110.000,00 357.167.812,50 (10.942.187,50) 5.03.02.2.03.0002 Pengelolaan Assessment Center 75.313.500,00 57.175.750,00 (18.137.750,00) 5.03.02.2.03.0003 Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN 235.231.250,00 117.832.812,50 (117.398.437,50) 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 50.000.000,00 40.044.750,00 (9.955.250,00) 5.03.02.2.04.0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 30.000.000,00 20.843.750,00 (9.156.250,00) 5.03.02.2.04.0008 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 20.000.000,00 19.201.000,00 (799.000,00) 5.06.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH 2.229.060.048,00 2.028.627.610,50 (200.432.437,50) 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 2.229.060.048,00 2.028.627.610,50 (200.432.437,50) 5.06 PENGELOLAAN PERBATASAN 2.229.060.048,00 2.028.627.610,50 (200.432.437,50) 5.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.090.538.298,00 1.943.812.923,00 (146.725.375,00) 5.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 100.000.000,00 42.669.312,50 (57.330.687,50) 5.06.01.2.01.0010 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 100.000.000,00 42.669.312,50 (57.330.687,50) 5.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.694.060.048,00 1.694.060.048,00 - 5.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.694.060.048,00 1.694.060.048,00 - - Hal 25 - KODE REKENING URAIAN APBD 2025 PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) 5.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 207.476.250,00 118.081.562,50 (89.394.687,50) 5.06.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 30.001.250,00 21.844.062,50 (8.157.187,50) 5.06.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 30.000.000,00 22.500.000,00 (7.500.000,00) 5.06.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 147.475.000,00 73.737.500,00 (73.737.500,00) 5.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 53.000.000,00 53.000.000,00 - 5.06.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 53.000.000,00 53.000.000,00 - 5.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 36.002.000,00 36.002.000,00 - 5.06.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 24.002.000,00 24.002.000,00 - 5.06.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 12.000.000,00 12.000.000,00 - 5.06.02 PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN 138.521.750,00 84.814.687,50 (53.707.062,50) 5.06.02.2.01 Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama 25.000.000,00 18.409.375,00 (6.590.625,00) 5.06.02.2.01.0002 Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan 25.000.000,00 18.409.375,00 (6.590.625,00) 5.06.02.2.02 Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan 36.000.000,00 24.987.500,00 (11.012.500,00) 5.06.02.2.02.0001 Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan 36.000.000,00 24.987.500,00 (11.012.500,00) 5.06.02.2.03 Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan 77.521.750,00 41.417.812,50 (36.103.937,50) 5.06.02.2.03.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan 71.621.750,00 36.536.312,50 (35.085.437,50) 5.06.02.2.03.0002 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan 5.900.000,00 4.881.500,00 (1.018.500,00) 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT 12.470.329.936,00 8.169.572.373,50 (4.300.757.562,50) 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 87.025.000,00 - (87.025.000,00) 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 87.025.000,00 - (87.025.000,00) 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 87.025.000,00 - (87.025.000,00) 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 87.025.000,00 - (87.025.000,00) 1.03.08.2.01.0018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 87.025.000,00 - (87.025.000,00) 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 900.358.250,00 451.675.687,50 (448.682.562,50) 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 900.358.250,00 451.675.687,50 (448.682.562,50) 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 900.358.250,00 451.675.687,50 (448.682.562,50) 5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan 900.358.250,00 451.675.687,50 (448.682.562,50) 5.05.02.2.01.0004 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi 900.358.250,00 451.675.687,50 (448.682.562,50) 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 11.482.946.686,00 7.717.896.686,00 (3.765.050.000,00) 6.01 INSPEKTORAT DAERAH 11.482.946.686,00 7.717.896.686,00 (3.765.050.000,00) 6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.691.821.936,00 4.613.200.436,00 (1.078.621.500,00) 6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 28.962.500,00 21.721.875,00 (7.240.625,00) 6.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 28.962.500,00 21.721.875,00 (7.240.625,00) 6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.615.368.936,00 2.615.368.936,00 - 6.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.615.368.936,00 2.615.368.936,00 - 6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 70.080.000,00 - (70.080.000,00) 6.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 70.080.000,00 - (70.080.000,00) 6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.414.215.500,00 840.227.125,00 (573.988.375,00) 6.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8.875.000,00 8.875.000,00 - 6.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 210.717.500,00 158.038.125,00 (52.679.375,00) 6.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 293.198.000,00 219.898.500,00 (73.299.500,00) 6.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 901.425.000,00 453.415.500,00 (448.009.500,00) 6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.027.550.000,00 896.300.000,00 (131.250.000,00) 6.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 163.800.000,00 163.800.000,00 - 6.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel 131.250.000,00 - (131.250.000,00) 6.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 732.500.000,00 732.500.000,00 - 6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 162.650.000,00 155.587.500,00 (7.062.500,00) 6.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 84.000.000,00 84.000.000,00 - 6.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 78.650.000,00 71.587.500,00 (7.062.500,00) 6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 372.995.000,00 83.995.000,00 (289.000.000,00) 6.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 346.615.000,00 57.615.000,00 (289.000.000,00) 6.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 26.380.000,00 26.380.000,00 - 6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 4.433.064.250,00 2.323.948.062,50 (2.109.116.187,50) 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal 3.891.285.250,00 1.989.412.312,50 (1.901.872.937,50) 6.01.02.2.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 443.850.000,00 223.237.500,00 (220.612.500,00) 6.01.02.2.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 511.006.250,00 256.579.687,50 (254.426.562,50) 6.01.02.2.01.0003 Reviu Laporan Kinerja 542.460.000,00 273.955.500,00 (268.504.500,00) 6.01.02.2.01.0004 Reviu Laporan Keuangan 563.194.000,00 284.256.500,00 (278.937.500,00) 6.01.02.2.01.0005 Pengawasan Desa 708.800.000,00 357.325.000,00 (351.475.000,00) 6.01.02.2.01.0006 Kerja Sama Pengawasan Internal 557.808.000,00 280.171.250,00 (277.636.750,00) 6.01.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 564.167.000,00 313.886.875,00 (250.280.125,00) 6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 541.779.000,00 334.535.750,00 (207.243.250,00) 6.01.02.2.02.0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah 117.984.000,00 112.188.000,00 (5.796.000,00) 6.01.02.2.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 423.795.000,00 222.347.750,00 (201.447.250,00) 6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 1.358.060.500,00 780.748.187,50 (577.312.312,50) 6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan 144.493.750,00 108.370.312,50 (36.123.437,50) 6.01.03.2.01.0001 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan 144.493.750,00 108.370.312,50 (36.123.437,50) 6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi 1.213.566.750,00 672.377.875,00 (541.188.875,00) 6.01.03.2.02.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 387.730.000,00 204.547.500,00 (183.182.500,00) 6.01.03.2.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 446.693.750,00 268.329.625,00 (178.364.125,00) 6.01.03.2.02.0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 379.143.000,00 199.500.750,00 (179.642.250,00) 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN KEI KECIL 2.235.119.096,00 2.074.235.596,00 (160.883.500,00) 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 15.000.000,00 - (15.000.000,00) 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 15.000.000,00 - (15.000.000,00) 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 15.000.000,00 - (15.000.000,00) 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 15.000.000,00 - (15.000.000,00) 1.03.08.2.01.0018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 15.000.000,00 - (15.000.000,00) - Hal 26 - KODE REKENING URAIAN APBD 2025 PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.220.119.096,00 2.074.235.596,00 (145.883.500,00) 7.01 KECAMATAN 2.220.119.096,00 2.074.235.596,00 (145.883.500,00) 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.974.994.471,00 1.921.827.096,00 (53.167.375,00) 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.657.619.471,00 1.657.619.471,00 - 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.657.619.471,00 1.657.619.471,00 - 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 132.000.000,00 84.881.750,00 (47.118.250,00) 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.000.000,00 7.000.000,00 - 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 30.000.000,00 21.611.250,00 (8.388.750,00) 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 25.000.000,00 18.750.000,00 (6.250.000,00) 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 10.000.000,00 7.403.000,00 (2.597.000,00) 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 60.000.000,00 30.117.500,00 (29.882.500,00) 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 30.000.000,00 30.000.000,00 - 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel 10.000.000,00 10.000.000,00 - 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 20.000.000,00 20.000.000,00 - 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 105.000.000,00 99.015.500,00 (5.984.500,00) 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 45.000.000,00 45.000.000,00 - 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 60.000.000,00 54.015.500,00 (5.984.500,00) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 50.375.000,00 50.310.375,00 (64.625,00) 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 45.000.000,00 44.999.125,00 (875,00) 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.375.000,00 5.311.250,00 (63.750,00) 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 61.000.000,00 44.193.562,50 (16.806.437,50) 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 61.000.000,00 44.193.562,50 (16.806.437,50) 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 41.000.000,00 32.059.375,00 (8.940.625,00) 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 20.000.000,00 12.134.187,50 (7.865.812,50) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 44.999.625,00 28.152.062,50 (16.847.562,50) 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 44.999.625,00 28.152.062,50 (16.847.562,50) 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 24.999.750,00 14.009.812,50 (10.989.937,50) 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 19.999.875,00 14.142.250,00 (5.857.625,00) 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 50.000.000,00 27.111.625,00 (22.888.375,00) 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 50.000.000,00 27.111.625,00 (22.888.375,00) 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 50.000.000,00 27.111.625,00 (22.888.375,00) 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 24.000.000,00 15.913.500,00 (8.086.500,00) 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 24.000.000,00 15.913.500,00 (8.086.500,00) 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 24.000.000,00 15.913.500,00 (8.086.500,00) 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 65.125.000,00 37.037.750,00 (28.087.250,00) 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 65.125.000,00 37.037.750,00 (28.087.250,00) 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 10.000.000,00 6.181.500,00 (3.818.500,00) 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 55.125.000,00 30.856.250,00 (24.268.750,00) 7.01.0.00.0.00.01.0001 KELURAHAN OHOIJANG WATDEK 200.000.000,00 200.000.000,00 - 7 UNSUR KEWILAYAHAN 200.000.000,00 200.000.000,00 - 7.01 KECAMATAN 200.000.000,00 200.000.000,00 - 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 200.000.000,00 200.000.000,00 - 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 200.000.000,00 200.000.000,00 - 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 149.000.000,00 149.000.000,00 - 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 51.000.000,00 51.000.000,00 - 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN KEI KECIL BARAT 1.497.770.209,00 1.345.446.259,00 (152.323.950,00) 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.497.770.209,00 1.345.446.259,00 (152.323.950,00) 7.01 KECAMATAN 1.497.770.209,00 1.345.446.259,00 (152.323.950,00) 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.242.770.209,00 1.197.078.759,00 (45.691.450,00) 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 935.770.209,00 935.770.209,00 - 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 935.770.209,00 935.770.209,00 - 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 139.492.500,00 93.801.050,00 (45.691.450,00) 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 - 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 32.062.500,00 24.046.800,00 (8.015.700,00) 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 32.429.000,00 24.321.750,00 (8.107.250,00) 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 10.001.000,00 10.001.000,00 - 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 60.000.000,00 30.431.500,00 (29.568.500,00) 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 98.625.000,00 98.625.000,00 - 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel 48.125.000,00 48.125.000,00 - 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 50.500.000,00 50.500.000,00 - 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 61.812.500,00 61.812.500,00 - 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 8.000.000,00 8.000.000,00 - 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 53.812.500,00 53.812.500,00 - 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7.070.000,00 7.070.000,00 - 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7.070.000,00 7.070.000,00 - 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 60.000.000,00 41.520.500,00 (18.479.500,00) 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 60.000.000,00 41.520.500,00 (18.479.500,00) 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 30.000.000,00 23.672.500,00 (6.327.500,00) 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 30.000.000,00 17.848.000,00 (12.152.000,00) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 80.000.000,00 45.197.000,00 (34.803.000,00) 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 80.000.000,00 45.197.000,00 (34.803.000,00) 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 50.000.000,00 27.724.000,00 (22.276.000,00) 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 30.000.000,00 17.473.000,00 (12.527.000,00) 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 30.000.000,00 15.824.000,00 (14.176.000,00) 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 30.000.000,00 15.824.000,00 (14.176.000,00) 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 30.000.000,00 15.824.000,00 (14.176.000,00) 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 30.000.000,00 15.824.000,00 (14.176.000,00) 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 30.000.000,00 15.824.000,00 (14.176.000,00) 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 30.000.000,00 15.824.000,00 (14.176.000,00) - Hal 27 - KODE REKENING URAIAN APBD 2025 PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 55.000.000,00 30.002.000,00 (24.998.000,00) 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 55.000.000,00 30.002.000,00 (24.998.000,00) 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 15.000.000,00 8.024.000,00 (6.976.000,00) 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 40.000.000,00 21.978.000,00 (18.022.000,00) 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN KEI KECIL TIMUR 1.572.962.656,00 1.453.937.531,00 (119.025.125,00) 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.572.962.656,00 1.453.937.531,00 (119.025.125,00) 7.01 KECAMATAN 1.572.962.656,00 1.453.937.531,00 (119.025.125,00) 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.311.982.656,00 1.276.442.406,00 (35.540.250,00) 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.054.962.656,00 1.054.962.656,00 - 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.054.962.656,00 1.054.962.656,00 - 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 103.965.000,00 68.424.750,00 (35.540.250,00) 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.105.000,00 2.105.000,00 - 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 22.000.000,00 20.181.250,00 (1.818.750,00) 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 14.922.000,00 11.191.500,00 (3.730.500,00) 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 4.956.000,00 4.956.000,00 - 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 59.982.000,00 29.991.000,00 (29.991.000,00) 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 71.625.000,00 71.625.000,00 - 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel 30.000.000,00 30.000.000,00 - 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 41.625.000,00 41.625.000,00 - 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 55.220.000,00 55.220.000,00 - 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 25.000.000,00 25.000.000,00 - 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 30.220.000,00 30.220.000,00 - 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 26.210.000,00 26.210.000,00 - 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6.210.000,00 6.210.000,00 - 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 20.000.000,00 20.000.000,00 - 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 60.000.000,00 45.754.437,50 (14.245.562,50) 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 60.000.000,00 45.754.437,50 (14.245.562,50) 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 30.000.000,00 25.465.687,50 (4.534.312,50) 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 30.000.000,00 20.288.750,00 (9.711.250,00) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 70.500.000,00 49.491.875,00 (21.008.125,00) 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 70.500.000,00 49.491.875,00 (21.008.125,00) 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 30.500.000,00 18.134.375,00 (12.365.625,00) 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 40.000.000,00 31.357.500,00 (8.642.500,00) 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 30.000.000,00 18.551.875,00 (11.448.125,00) 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 30.000.000,00 18.551.875,00 (11.448.125,00) 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 30.000.000,00 18.551.875,00 (11.448.125,00) 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 30.000.000,00 18.297.000,00 (11.703.000,00) 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 30.000.000,00 18.297.000,00 (11.703.000,00) 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 30.000.000,00 18.297.000,00 (11.703.000,00) 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 70.480.000,00 45.399.937,50 (25.080.062,50) 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 70.480.000,00 45.399.937,50 (25.080.062,50) 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 20.000.000,00 11.901.187,50 (8.098.812,50) 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 50.480.000,00 33.498.750,00 (16.981.250,00) 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN KEI BESAR UTARA TIMUR 1.453.561.102,00 1.267.278.102,00 (186.283.000,00) 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.453.561.102,00 1.267.278.102,00 (186.283.000,00) 7.01 KECAMATAN 1.453.561.102,00 1.267.278.102,00 (186.283.000,00) 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.148.543.102,00 1.086.852.102,00 (61.691.000,00) 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 968.861.102,00 963.786.102,00 (5.075.000,00) 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 948.561.102,00 948.561.102,00 - 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 20.300.000,00 15.225.000,00 (5.075.000,00) 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 159.232.000,00 102.616.000,00 (56.616.000,00) 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 65.000.000,00 48.750.000,00 (16.250.000,00) 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 27.000.000,00 20.250.000,00 (6.750.000,00) 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 67.232.000,00 33.616.000,00 (33.616.000,00) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 20.450.000,00 20.450.000,00 - 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 20.450.000,00 20.450.000,00 - 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 115.175.000,00 69.606.250,00 (45.568.750,00) 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 115.175.000,00 69.606.250,00 (45.568.750,00) 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 41.175.000,00 29.856.250,00 (11.318.750,00) 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 74.000.000,00 39.750.000,00 (34.250.000,00) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 51.500.000,00 30.012.500,00 (21.487.500,00) 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 51.500.000,00 30.012.500,00 (21.487.500,00) 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 31.500.000,00 16.537.500,00 (14.962.500,00) 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 20.000.000,00 13.475.000,00 (6.525.000,00) 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 43.000.000,00 24.750.000,00 (18.250.000,00) 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 43.000.000,00 24.750.000,00 (18.250.000,00) 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 43.000.000,00 24.750.000,00 (18.250.000,00) 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 54.920.000,00 33.090.000,00 (21.830.000,00) 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 54.920.000,00 33.090.000,00 (21.830.000,00) 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 54.920.000,00 33.090.000,00 (21.830.000,00) 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 40.423.000,00 22.967.250,00 (17.455.750,00) 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 40.423.000,00 22.967.250,00 (17.455.750,00) 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 11.400.000,00 5.700.000,00 (5.700.000,00) 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 29.023.000,00 17.267.250,00 (11.755.750,00) 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN KEI BESAR SELATAN 1.616.254.495,00 1.459.213.245,00 (157.041.250,00) 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 14.500.000,00 - (14.500.000,00) 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 14.500.000,00 - (14.500.000,00) - Hal 28 - KODE REKENING URAIAN APBD 2025 PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 14.500.000,00 - (14.500.000,00) 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 14.500.000,00 - (14.500.000,00) 1.03.08.2.01.0018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 14.500.000,00 - (14.500.000,00) 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.601.754.495,00 1.459.213.245,00 (142.541.250,00) 7.01 KECAMATAN 1.601.754.495,00 1.459.213.245,00 (142.541.250,00) 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.377.504.495,00 1.325.388.245,00 (52.116.250,00) 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.119.906.495,00 1.117.343.995,00 (2.562.500,00) 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.109.656.495,00 1.109.656.495,00 - 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 10.250.000,00 7.687.500,00 (2.562.500,00) 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 160.698.000,00 111.144.250,00 (49.553.750,00) 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.000.000,00 6.000.000,00 - 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 - 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 60.000.000,00 45.575.000,00 (14.425.000,00) 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 38.304.500,00 28.728.375,00 (9.576.125,00) 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 51.393.500,00 25.840.875,00 (25.552.625,00) 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 40.950.000,00 40.950.000,00 - 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 40.950.000,00 40.950.000,00 - 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 44.400.000,00 44.400.000,00 - 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6.000.000,00 6.000.000,00 - 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 38.400.000,00 38.400.000,00 - 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 11.550.000,00 11.550.000,00 - 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 11.550.000,00 11.550.000,00 - 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 75.900.000,00 47.500.000,00 (28.400.000,00) 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 75.900.000,00 47.500.000,00 (28.400.000,00) 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 30.000.000,00 22.450.000,00 (7.550.000,00) 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 45.900.000,00 25.050.000,00 (20.850.000,00) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 40.200.000,00 23.625.000,00 (16.575.000,00) 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 40.200.000,00 23.625.000,00 (16.575.000,00) 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 20.200.000,00 10.125.000,00 (10.075.000,00) 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 20.000.000,00 13.500.000,00 (6.500.000,00) 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 40.400.000,00 23.325.000,00 (17.075.000,00) 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 40.400.000,00 23.325.000,00 (17.075.000,00) 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 40.400.000,00 23.325.000,00 (17.075.000,00) 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 41.550.000,00 23.775.000,00 (17.775.000,00) 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 41.550.000,00 23.775.000,00 (17.775.000,00) 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 41.550.000,00 23.775.000,00 (17.775.000,00) 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 26.200.000,00 15.600.000,00 (10.600.000,00) 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 26.200.000,00 15.600.000,00 (10.600.000,00) 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 26.200.000,00 15.600.000,00 (10.600.000,00) 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN MANYEUW 1.447.618.068,00 1.260.486.068,00 (187.132.000,00) 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 19.996.500,00 - (19.996.500,00) 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 19.996.500,00 - (19.996.500,00) 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 19.996.500,00 - (19.996.500,00) 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 19.996.500,00 - (19.996.500,00) 1.03.08.2.01.0018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 19.996.500,00 - (19.996.500,00) 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.427.621.568,00 1.260.486.068,00 (167.135.500,00) 7.01 KECAMATAN 1.427.621.568,00 1.260.486.068,00 (167.135.500,00) 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.167.621.568,00 1.121.847.318,00 (45.774.250,00) 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 936.618.068,00 936.618.068,00 - 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 936.618.068,00 936.618.068,00 - 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 111.718.500,00 70.891.750,00 (40.826.750,00) 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.000.000,00 1.000.000,00 - 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 29.592.500,00 28.755.000,00 (837.500,00) 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 20.701.000,00 15.525.750,00 (5.175.250,00) 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 60.425.000,00 25.611.000,00 (34.814.000,00) 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 47.500.000,00 47.500.000,00 - 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel 25.000.000,00 25.000.000,00 - 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 22.500.000,00 22.500.000,00 - 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 41.800.000,00 36.852.500,00 (4.947.500,00) 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 16.800.000,00 16.800.000,00 - 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 25.000.000,00 20.052.500,00 (4.947.500,00) 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 29.985.000,00 29.985.000,00 - 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 24.995.000,00 24.995.000,00 - 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.990.000,00 4.990.000,00 - 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 100.000.000,00 51.747.500,00 (48.252.500,00) 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 70.000.000,00 42.597.500,00 (27.402.500,00) 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 40.000.000,00 30.931.875,00 (9.068.125,00) 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 30.000.000,00 11.665.625,00 (18.334.375,00) 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum 30.000.000,00 9.150.000,00 (20.850.000,00) 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 30.000.000,00 9.150.000,00 (20.850.000,00) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 50.000.000,00 28.229.375,00 (21.770.625,00) 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 50.000.000,00 28.229.375,00 (21.770.625,00) 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 25.000.000,00 11.520.000,00 (13.480.000,00) 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 25.000.000,00 16.709.375,00 (8.290.625,00) - Hal 29 - KODE REKENING URAIAN APBD 2025 PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 35.000.000,00 16.670.000,00 (18.330.000,00) 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 35.000.000,00 16.670.000,00 (18.330.000,00) 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 35.000.000,00 16.670.000,00 (18.330.000,00) 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 25.000.000,00 14.820.000,00 (10.180.000,00) 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 25.000.000,00 14.820.000,00 (10.180.000,00) 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 25.000.000,00 14.820.000,00 (10.180.000,00) 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 50.000.000,00 27.171.875,00 (22.828.125,00) 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 50.000.000,00 27.171.875,00 (22.828.125,00) 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 20.000.000,00 9.191.875,00 (10.808.125,00) 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 30.000.000,00 17.980.000,00 (12.020.000,00) 7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN HOAT SORBAY 1.581.958.274,00 1.378.354.024,00 (103.604.250,00) 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 100.000.000,00 - - 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 100.000.000,00 - - 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 100.000.000,00 - - 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 100.000.000,00 - - 1.03.08.2.01.0018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 100.000.000,00 - - 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 100.000.000,00 99.937.500,00 (62.500,00) 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 100.000.000,00 99.937.500,00 (62.500,00) 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 100.000.000,00 99.937.500,00 (62.500,00) 2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 100.000.000,00 99.937.500,00 (62.500,00) 2.07.03.2.01.0003 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota 100.000.000,00 99.937.500,00 (62.500,00) 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.381.958.274,00 1.278.416.524,00 (103.541.750,00) 7.01 KECAMATAN 1.381.958.274,00 1.278.416.524,00 (103.541.750,00) 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.163.289.274,00 1.112.300.899,00 (50.988.375,00) 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 970.448.274,00 957.492.649,00 (12.955.625,00) 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 920.448.274,00 920.448.274,00 - 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 50.000.000,00 37.044.375,00 (12.955.625,00) 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 140.331.000,00 104.257.000,00 (36.074.000,00) 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 32.667.500,00 32.667.500,00 - 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 35.208.500,00 35.207.500,00 (1.000,00) 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 72.455.000,00 36.382.000,00 (36.073.000,00) 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - - - 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 52.510.000,00 50.551.250,00 (1.958.750,00) 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 15.600.000,00 15.600.000,00 - 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 36.910.000,00 34.951.250,00 (1.958.750,00) 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 67.000.000,00 62.515.875,00 (4.484.125,00) 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 55.000.000,00 50.809.375,00 (4.190.625,00) 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 55.000.000,00 50.809.375,00 (4.190.625,00) 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 12.000.000,00 11.706.500,00 (293.500,00) 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 12.000.000,00 11.706.500,00 (293.500,00) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 45.600.000,00 33.363.500,00 (12.236.500,00) 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 45.600.000,00 33.363.500,00 (12.236.500,00) 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 15.600.000,00 7.800.000,00 (7.800.000,00) 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 30.000.000,00 25.563.500,00 (4.436.500,00) 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 106.069.000,00 70.236.250,00 (35.832.750,00) 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 106.069.000,00 70.236.250,00 (35.832.750,00) 7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 58.100.000,00 41.575.000,00 (16.525.000,00) 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 47.969.000,00 28.661.250,00 (19.307.750,00) 7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN KEI KECIL TIMUR SELATAN 1.124.146.954,00 1.000.528.954,00 (123.618.000,00) 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.124.146.954,00 1.000.528.954,00 (123.618.000,00) 7.01 KECAMATAN 1.124.146.954,00 1.000.528.954,00 (123.618.000,00) 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 882.171.954,00 846.914.079,00 (35.257.875,00) 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 629.625.454,00 629.625.454,00 - 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 629.625.454,00 629.625.454,00 - 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 115.081.500,00 79.823.625,00 (35.257.875,00) 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.000.000,00 5.000.000,00 - 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 30.071.000,00 29.283.500,00 (787.500,00) 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 22.139.500,00 16.604.625,00 (5.534.875,00) 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 57.871.000,00 28.935.500,00 (28.935.500,00) 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 57.250.000,00 57.250.000,00 - 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel 30.625.000,00 30.625.000,00 - 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 26.625.000,00 26.625.000,00 - 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 60.225.000,00 60.225.000,00 - 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3.600.000,00 3.600.000,00 - 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 56.625.000,00 56.625.000,00 - 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 19.990.000,00 19.990.000,00 - 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 19.990.000,00 19.990.000,00 - 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 66.975.000,00 47.680.625,00 (19.294.375,00) 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 66.975.000,00 47.680.625,00 (19.294.375,00) 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 37.000.000,00 32.549.375,00 (4.450.625,00) 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 29.975.000,00 15.131.250,00 (14.843.750,00) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 55.000.000,00 35.523.750,00 (19.476.250,00) 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 55.000.000,00 35.523.750,00 (19.476.250,00) 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 20.000.000,00 13.365.625,00 (6.634.375,00) 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 35.000.000,00 22.158.125,00 (12.841.875,00) 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 40.000.000,00 23.028.000,00 (16.972.000,00) - Hal 30 - KODE REKENING URAIAN APBD 2025 PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 40.000.000,00 23.028.000,00 (16.972.000,00) 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 40.000.000,00 23.028.000,00 (16.972.000,00) 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 40.000.000,00 23.950.000,00 (16.050.000,00) 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 40.000.000,00 23.950.000,00 (16.050.000,00) 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 40.000.000,00 23.950.000,00 (16.050.000,00) 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 40.000.000,00 23.432.500,00 (16.567.500,00) 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 40.000.000,00 23.432.500,00 (16.567.500,00) 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 40.000.000,00 23.432.500,00 (16.567.500,00) 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN KEI BESAR SELATAN BARAT 1.166.017.055,00 1.042.632.180,00 (118.384.875,00) 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.166.017.055,00 1.042.632.180,00 (118.384.875,00) 7.01 KECAMATAN 1.166.017.055,00 1.042.632.180,00 (118.384.875,00) 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 905.517.055,00 861.066.680,00 (39.450.375,00) 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 674.268.055,00 674.268.055,00 - 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 674.268.055,00 674.268.055,00 - 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN - - - 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 124.999.000,00 85.548.625,00 (39.450.375,00) 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 30.000.000,00 25.484.375,00 (4.515.625,00) 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 20.000.000,00 15.000.000,00 (5.000.000,00) 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 14.999.000,00 14.999.000,00 - 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 60.000.000,00 30.065.250,00 (29.934.750,00) 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 30.000.000,00 30.000.000,00 - 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 30.000.000,00 30.000.000,00 - 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 71.250.000,00 71.250.000,00 - 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 31.250.000,00 31.250.000,00 - 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 40.000.000,00 40.000.000,00 - 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5.000.000,00 - - 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 5.000.000,00 - - 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 100.500.000,00 67.204.000,00 (33.296.000,00) 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 60.500.000,00 47.069.000,00 (13.431.000,00) 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 40.000.000,00 29.446.750,00 (10.553.250,00) 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 20.500.000,00 17.622.250,00 (2.877.750,00) 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 40.000.000,00 20.135.000,00 (19.865.000,00) 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 40.000.000,00 20.135.000,00 (19.865.000,00) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 75.000.000,00 61.770.125,00 (13.229.875,00) 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 75.000.000,00 61.770.125,00 (13.229.875,00) 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 50.000.000,00 37.262.000,00 (12.738.000,00) 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 25.000.000,00 24.508.125,00 (491.875,00) 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 50.000.000,00 25.000.000,00 (25.000.000,00) 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 50.000.000,00 25.000.000,00 (25.000.000,00) 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 50.000.000,00 25.000.000,00 (25.000.000,00) 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 35.000.000,00 27.591.375,00 (7.408.625,00) 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 35.000.000,00 27.591.375,00 (7.408.625,00) 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 35.000.000,00 27.591.375,00 (7.408.625,00) 7.01.0.00.0.00.11.0000 KECAMATAN KEI BESAR UTARA BARAT 1.326.758.659,00 1.192.931.909,00 (113.826.750,00) 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.326.758.659,00 1.192.931.909,00 (113.826.750,00) 7.01 KECAMATAN 1.326.758.659,00 1.192.931.909,00 (113.826.750,00) 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.064.178.659,00 1.006.898.659,00 (37.280.000,00) 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 839.809.659,00 835.560.409,00 (4.249.250,00) 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 800.957.659,00 800.957.659,00 - 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 38.852.000,00 34.602.750,00 (4.249.250,00) 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 140.417.000,00 107.386.250,00 (33.030.750,00) 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.000.000,00 3.000.000,00 - 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 60.000.000,00 58.831.250,00 (1.168.750,00) 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 27.386.000,00 20.539.500,00 (6.846.500,00) 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50.031.000,00 25.015.500,00 (25.015.500,00) 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 22.250.000,00 22.250.000,00 - 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 22.250.000,00 22.250.000,00 - 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.600.000,00 3.600.000,00 - 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3.600.000,00 3.600.000,00 - 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 58.102.000,00 38.102.000,00 - 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 32.502.000,00 32.502.000,00 - 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.600.000,00 5.600.000,00 - 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 20.000.000,00 - - 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 129.330.000,00 111.322.500,00 (18.007.500,00) 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 53.750.000,00 49.400.000,00 (4.350.000,00) 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 33.750.000,00 30.250.000,00 (3.500.000,00) 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 20.000.000,00 19.150.000,00 (850.000,00) 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 75.580.000,00 61.922.500,00 (13.657.500,00) 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 53.180.000,00 40.047.500,00 (13.132.500,00) 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 22.400.000,00 21.875.000,00 (525.000,00) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 40.000.000,00 23.924.500,00 (16.075.500,00) 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 40.000.000,00 23.924.500,00 (16.075.500,00) 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 40.000.000,00 23.924.500,00 (16.075.500,00) 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 43.250.000,00 22.000.000,00 (21.250.000,00) 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 43.250.000,00 22.000.000,00 (21.250.000,00) 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 43.250.000,00 22.000.000,00 (21.250.000,00) - Hal 31 - KODE REKENING URAIAN APBD 2025 PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 50.000.000,00 28.786.250,00 (21.213.750,00) 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 50.000.000,00 28.786.250,00 (21.213.750,00) 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 10.000.000,00 6.405.000,00 (3.595.000,00) 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 40.000.000,00 22.381.250,00 (17.618.750,00) 7.01.2.11.0.00.04.0000 KECAMATAN KEI BESAR 1.485.747.939,00 1.315.819.189,00 (139.960.000,00) 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.485.747.939,00 1.315.819.189,00 (139.960.000,00) 7.01 KECAMATAN 1.485.747.939,00 1.315.819.189,00 (139.960.000,00) 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.252.586.439,00 1.152.135.564,00 (70.482.125,00) 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 982.188.189,00 947.645.189,00 (34.543.000,00) 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 911.248.189,00 911.248.189,00 - 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 70.940.000,00 36.397.000,00 (34.543.000,00) 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 111.500.000,00 76.568.250,00 (34.931.750,00) 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.500.000,00 1.500.000,00 - 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 30.000.000,00 29.875.000,00 (125.000,00) 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 20.000.000,00 15.000.000,00 (5.000.000,00) 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 60.000.000,00 30.193.250,00 (29.806.750,00) 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 55.000.000,00 54.625.000,00 (375.000,00) 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel 25.000.000,00 25.000.000,00 - 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 30.000.000,00 29.625.000,00 (375.000,00) 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 51.929.500,00 51.297.125,00 (632.375,00) 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.529.500,00 1.897.125,00 (632.375,00) 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 35.000.000,00 35.000.000,00 - 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 14.400.000,00 14.400.000,00 - 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 51.968.750,00 22.000.000,00 - 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 17.000.000,00 17.000.000,00 - 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.000.000,00 5.000.000,00 - 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 29.968.750,00 - - 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 195.000.000,00 143.687.500,00 (51.312.500,00) 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 90.000.000,00 66.487.500,00 (23.512.500,00) 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 40.000.000,00 20.250.000,00 (19.750.000,00) 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 50.000.000,00 46.237.500,00 (3.762.500,00) 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 105.000.000,00 77.200.000,00 (27.800.000,00) 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 25.000.000,00 13.500.000,00 (11.500.000,00) 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 30.000.000,00 22.350.000,00 (7.650.000,00) 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 50.000.000,00 41.350.000,00 (8.650.000,00) 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 34.500.000,00 17.250.000,00 (17.250.000,00) 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 34.500.000,00 17.250.000,00 (17.250.000,00) 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 34.500.000,00 17.250.000,00 (17.250.000,00) 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 3.661.500,00 2.746.125,00 (915.375,00) 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 3.661.500,00 2.746.125,00 (915.375,00) 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 3.661.500,00 2.746.125,00 (915.375,00) 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 4.427.068.075,00 3.932.009.825,00 (495.058.250,00) 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 30.000.000,00 - (30.000.000,00) 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 30.000.000,00 - (30.000.000,00) 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 30.000.000,00 - (30.000.000,00) 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 30.000.000,00 - (30.000.000,00) 1.03.08.2.01.0018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 30.000.000,00 - (30.000.000,00) 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.000.000.000,00 729.150.250,00 (270.849.750,00) 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.000.000.000,00 729.150.250,00 (270.849.750,00) 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 1.000.000.000,00 729.150.250,00 (270.849.750,00) 2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota 1.000.000.000,00 729.150.250,00 (270.849.750,00) 2.19.02.2.01.0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota 1.000.000.000,00 729.150.250,00 (270.849.750,00) 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 3.397.068.075,00 3.202.859.575,00 (194.208.500,00) 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 3.397.068.075,00 3.202.859.575,00 (194.208.500,00) 8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.688.068.075,00 2.618.611.825,00 (69.456.250,00) 8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.331.268.075,00 2.331.268.075,00 - 8.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.331.268.075,00 2.331.268.075,00 - 8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 182.292.000,00 112.835.750,00 (69.456.250,00) 8.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.270.000,00 3.270.000,00 - 8.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 30.000.000,00 22.500.000,00 (7.500.000,00) 8.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 29.000.000,00 21.750.000,00 (7.250.000,00) 8.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material 1.500.000,00 1.500.000,00 - 8.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu 18.177.000,00 13.632.750,00 (4.544.250,00) 8.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100.345.000,00 50.183.000,00 (50.162.000,00) 8.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 27.750.000,00 27.750.000,00 - 8.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 27.750.000,00 27.750.000,00 - 8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 116.400.000,00 116.400.000,00 - 8.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 60.000.000,00 60.000.000,00 - 8.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 56.400.000,00 56.400.000,00 - 8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 30.358.000,00 30.358.000,00 - 8.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 25.488.000,00 25.488.000,00 - 8.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.870.000,00 4.870.000,00 - 8.01.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - - 8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 50.000.000,00 29.549.750,00 (20.450.250,00) - Hal 32 - KODE REKENING URAIAN APBD 2025 PERUBAHAN BERTAMBAH/ (BERKURANG) 8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik 50.000.000,00 29.549.750,00 (20.450.250,00) 8.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 50.000.000,00 29.549.750,00 (20.450.250,00) 8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 400.000.000,00 335.439.750,00 (64.560.250,00) 8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 400.000.000,00 335.439.750,00 (64.560.250,00) 8.01.05.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 400.000.000,00 335.439.750,00 (64.560.250,00) 8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 259.000.000,00 219.258.250,00 (39.741.750,00) 8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial 259.000.000,00 219.258.250,00 (39.741.750,00) 8.01.06.2.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 50.000.000,00 25.155.750,00 (24.844.250,00) 8.01.06.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 179.000.000,00 178.942.500,00 (57.500,00) 8.01.06.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 30.000.000,00 15.160.000,00 (14.840.000,00) BUPATI MALUKU TENGGARA, ttd MUHAMAD THAHER HANUBUN