DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 30 Tahun 2025

Nomor: 30
Tahun: 2025
Ditetapkan: 11 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur mengenai perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2019.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penataan kelembagaan merupakan upaya dalam meningkatkan tindakan pelayanan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kebutuhan Masyarakat di Daerah;
c.bahwa Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, sehingga perlu diubah; SALINAN 2
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Daerah Tingkat I Maluku (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 231) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan 3 dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 263);
6.Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2019 Nomor 89) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2023 Nomor 2); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 89 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2019 Nomor 89) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2023 Nomor 2) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Badan Daerah terdiri atas:
1. a.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
2. b.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
3. c.Badan Keuangan dan Aset Daerah;
4. d.Badan Pendapatan Daerah; 4
5. e.Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
6. f.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
7. g.Badan Pengelola Perbatasan Daerah.
(2)Tugas dan fungsi Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Ketentuan mengenai Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Bagan Susunan Organisasi Badan Daerah tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VII yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2.Ketentuan Lampiran I huruf A dan huruf B Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahakan dari Peraturan Bupati ini. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 5 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Ditetapkan di Langgur pada tanggal 11 Agustus 2025 BUPATI MALUKU TENGGARA, ttd MUHAMAD THAHER HANUBUN Diundangkan di Langgur pada tanggal 11 Agustus 2025 PELAKSANA TUGAS SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA, ttd BERNARDUS RETTOB BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2025 NOMOR 30 6 LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA NOMOR 30 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 89 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH A. SUSUNAN ORGANISASI

a.Kepala Badan;
b.Sekretariat, terdiri dari:
1. 1.Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
2. 2.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
3. 3.Kelompok Jabatan Fungsional.
c.Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
d.Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
e.Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
f.Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional; dan
g.Bidang Riset dan Inovasi Daerah, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional. B. TUGAS DAN FUNGSI
a.Kepala Badan
1. 1.Tugas: a) Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan; dan b) Membantu Bupati dalam melaksanakan melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Penelitian dan Pengembangan meliputi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi yang terintegrasi di kabupaten.
2. 2.Fungsi: a) penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan, dan bidang penelitian dan pengembangan meliputi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi yang terintegrasi di kabupaten; b) penyusunan perencanaan program dan anggaran di bidang perencanaan, dan penelitian dan pengembangan meliputi 7 Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi yang terintegrasi di kabupaten; c) pelaksanaan di bidang perencanaan, dan penelitian dan pengembangan meliputi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi yang terintegrasi di kabupaten; d) pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup bidang perencanaan, dan urusan pemerintahan daerah kabupaten; e) fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah; f) pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan di bidang perencanaan, dan penelitian dan pengembangan di kabupaten; g) koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan di bidang perencanaan, dan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan kabupaten; h) pelaksanaan administrasi di bidang perencanaan, dan penelitian dan pengembangan daerah kabupaten; dan i) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
b.Sekretaris Dinas
1. 1.Tugas: Memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Badan.
2. 2.Fungsi: a) pengkoordinasian kegiatan di lingkup Badan; b) pengkoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di lingkup Badan; c) pengkoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD); d) penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah pada Badan; e) pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Badan; f) pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana; g) penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Badan; h) pengkoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik negara; i) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan; j) perumusan perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, serta pelaksanaan kerja sama penelitian dan pengembangan; k) pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan dan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan; 8 l) Pengelolaan ketatausahaan, pelaksanaan kerumahtanggaan, keamanan dalam, perlengkapan dan pengelolaan aset serta urusan perpustakaan dan dokumentasi; dan m) pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara 1) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Tugas: a) Menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran; b) Menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis; c) menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja badan; d) melaksanakan urusan tata laksana keuangan; e) melaksanakan urusan perbendaharaan dan gaji; f) melaksanakan urusan verifikasi dan akuntasi; g) melaksanakan urusan pelaporan keuangan; dan h) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya. 2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Tugas: a) menyiapkan dan melaksanakan urusan tata usaha; b) menyiapkan dan melaksanakan urusan kepegawaian; c) menyiapkan dan melaksanakan urusan rumah tangga; d) menyiapkan dan melaksanakan urusan tata persuratan dan kearsipan; e) menyiapkan dan melaksanakan urusan kehumasan; f) mengelola dan inventarisasi barang milik negara/daerah; g) menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja Pegawai; h) menyusun bahan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN); i) mengoordinasikan penyiapan bahan Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP); j) menyiapkan bahan penyusunan laporan; dan k) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya.
c.Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
1. 1.Tugas: Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
2. 2.Fungsi: a) pelaksanaan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah; b) pelaksanaan analisa dan pengkajian kewilayahan; 9 c) pelaksanaan pengumpulan dan analisasi data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah; d) pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah; e) perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah; f) pengkoordinasian dan mengsinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah; g) pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah; h) pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah; i) identifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan; j) penyajian dan pengamanan data informasi pembangunan daerah; k) pelaksanaan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi; l) penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah; m) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah; n) pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan o) penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah.
d.Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
1. 1.Tugas: Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
2. 2.Fungsi:
a.pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
b.pengkoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
c.pengkoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
d.pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
e.pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
f.pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten; 10
g.pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten;
h.pengkoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
i.pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
j.pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten;
k.pengkoordinasian pelaksanaan tugas dengan kepala sub bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
l.pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
m.pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.
e.Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
1. 1.Tugas: Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
2. 2.Fungsi: a) Pengkoordinasian Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD); b) Pengkoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah; c) Pengkoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD); d) Pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD; e) Pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD; f) Pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten; g) Pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten; h) pengkoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional; i) pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah; j) pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten. k) pengkoordinasian pelaksanaan tugas dengan kepala sub bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat; l) pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugas secaraberkala sebagai bahan evaluasi; dan m) pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan. 11
f.Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
1. 1.Tugas: Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
2. 2.Fungsi: a) Pengkoordinasian Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD); b) pengkoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah; c) Mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD); d) pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD; e) pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD; f) pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten; g) pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten; h) pengkoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional; i) pengkoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah; dan j) pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten. k) pengkoordinasian pelaksanaan tugas dengan kepala sub bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat; l) pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan m) pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.
g.Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah
1. 1.Tugas: Melaksanakan penelitian dan pengembangan meliputi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi yang terintegrasi di kabupaten.
2. 2.Fungsi: a) pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di kabupaten sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila; b) penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di kabupaten yang berpedoman pada nilai Pancasila; 12 c) koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan Inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di kabupaten; d) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan Inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta lnvensi dan Inovasi di kabupaten; e) pemantauan dan evaluasi Penelitian, Pengembangan, penyelenggaraan Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di kabupaten; f) pelaksanaan pembangunan, Pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di kabupaten; g) koordinasi pelaksanaan Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/ pusat/ organisasi Penelitian lainnya di kabupaten; h) koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di kabupaten; dan i) pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan. 13 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH BUPATI MALUKU TENGGARA, ttd MUHAMAD THAHER HANUBUN

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…