DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 32 Tahun 2025

Nomor: 32
Tahun: 2025
Ditetapkan: 2 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur mengenai perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pelaksanaan kebijakan akuntansi berbasis akrual secara dinamis dapat beradaptasi dengan kebutuhan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah dengan mengakui beberapa bentuk dan perubahan kebijakan akuntansi berbasis akrual;
c.bahwa Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara belum mampu memenuhi kebutuhan penyajian pelaporan keuangan daerah, sehingga perlu diubah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara; SALINAN 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1425);
8.Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2019 Nomor 55) 3 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024 Nomor 57); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2019 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2019 Nomor 55) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

a.Nomor 93 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara (Barita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 Nomor 93);
b.Nomor 58 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara (Barita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2021 Nomor 58);
c.Nomor 84 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara (Barita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2022 Nomor 84); dan
d.Nomor 57 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024 Nomor 57) diubah sebagai berikut: 4
1. 1.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Kebijakan Akuntansi terdiri atas:

a.kebijakan akuntansi pelaporan keuangan, terdiri atas:
1. 1.kerangka konseptual kebijakan akuntansi pemerintah daerah;
2. 2.penyajian laporan keuangan;
3. 3.laporan realisasi anggaran;
4. 4.laporan arus kas;
5. 5.catatan atas laporan keuangan;
6. 6.laporan keuangan konsolidasian; dan
7. 7.laporan operasional.
b.Kebijakan akuntansi akun, terdiri atas:
1. 1.akuntansi pendapatan;
2. 2.akuntansi beban dan belanja;
3. 3.akuntansi transfer;
4. 4.akuntansi pembiayaan;
5. 5.akuntansi kas dan setara kas;
6. 6.akuntansi diluar kas;
7. 7.akuntansi persediaan;
8. 8.akuntansi investasi;
9. 9.akuntansi aset tetap;
10. 10.akuntansi konstruksi dalam pengerjaan;
11. 11.akuntansi dana cadangan;
12. 12.akuntansi aset lainnya;
13. 13.akuntansi kewajiban;
14. 14.akuntansi piutang;
15. 15.koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan;
16. 16.akuntansi asset tak berwujud;
17. 17.instrument keuangan;
18. 18.properti investasi;
19. 19.pendapatan dari transaksi nonpertukran; dan
20. 20.akuntansi pengaturan bersama.
21. 2.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I s.d. XXVI merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini. 5

3.Ketentuan Lampiran XIX Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4.Setelah Lampiran XXIV ditambahkan 2 (satu dua) Lampiran yakni, Lampiran XXV Pendapatan Dari Transaksi Nonpertukaran dan Lampiran XXVI Pengaturan Bersama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 6 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Ditetapkan di Langgur pada tanggal 2 Oktober 2025 BUPATI MALUKU TENGGARA, ttd MUHAMAD THAHER HANUBUN Diundangkan di Langgur pada tanggal 2 Oktober 2025 PELAKSANA TUGAS SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA, ttd BERNARDUS RETTOB BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2025 NOMOR 32 7 LAMPIRAN XIX PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA NOMOR 32 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2019 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET LAINNYA A. UMUM
1.Definisi Mengacu pada Buletin Teknis SAP 02 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Layaknya sebuah aset, aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (potential service) di masa depan. Berbagai transaksi terkait aset lainnya seringkali memiliki tingkat materialitas dan kompleksitas yang cukup signifikan mempengaruhi laporan keuangan pemerintah daerah sehingga keakuratan dalam pencatatan dan pelaporan menjadi suatu keharusan. Semua standar akuntansi menempatkan aset lainnya sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya.
2.Klasifikasi Dalam Bagan Akun Standar, aset lainnya diklasifikasikan sebagai berikut: Tagihan Jangka Panjang Tagihan Penjualan Angsuran Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Kemitraan dengan Pihak Sewa Ketiga Kerjasama Pemanfaatan Bangun Guna Serah Bangun Serah Guna Aset Tidak Berwujud Goodwill Lisensi dan Frenchise Hak Cipta Paten Aset Tidak Berwujud Lainnya Aset Lain-lain Aset Lain-Lain 8 Dari sekian banyak aset lainnya tersebut, terdapat beberapa aset yang hanya menjadi kewenangan PPKD dan beberapa lainnya menjadi kewenangan SKPD. Aset lainnya yang menjadi kewenangan PPKD meliputi:

a.Tagihan Jangka Panjang;
b.Kemitraan dengan Pihak ketiga; dan
c.Aset lain-lain. Aset lainnya yang menjadi kewenangan SKPD meliputi:
a.Aset Tak Berwujud; dan
b.Aset lain-lain. B. PENGAKUAN Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang khas, yaitu sebagai berikut:
1. 1.Tagihan Jangka Panjang Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah.
a.Tagihan Penjualan Angsuran 1) Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan III. 2) Kriteria kualitas tagihan penjualan angsuran sebagai berikut: a) Kualitas Lancar Apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan. b) Kualitas Kurang Lancar Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan. c) Kualitas Diragukan Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan. d) Kualitas Macet Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Tagihan Penjualan Angsuran telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah. 3) Penentuan Besaran Penyisihan Tagihan Penjualan Angsuran. Besaran Penyisihan Tagihan Penjualan Angsuran pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) ditentukan: a) Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari Tagihan Penjualan Angsuran dengan kualitas lancar; b) Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari Tagihan Penjualan Angsuran dengan kualitas kurang lancar; c) Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari Tagihan Penjualan Angsuran dengan kualitas diragukan 9 setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan d) Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
b.Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah 1) Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. 2) Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K). 3) Kriteria kualitas Tuntutan Ganti Rugi sebagai berikut: a) Kualitas Lancar Apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan. b) Kualitas Kurang Lancar Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan. c) Kualitas Diragukan Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan. d) Kualitas Macet Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Tuntutan Ganti Rugi telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah. 4) Penentuan Besaran Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi. Besaran Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) ditentukan: a) Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari Tuntutan Ganti Rugi dengan kualitas lancar; b) Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari Tuntutan Ganti Rugi dengan kualitas kurang lancar; c) Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari Tuntutan Ganti Rugi dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan d) Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada). 5) Tuntutan Ganti Rugi untuk bendahara tidak dilakukan penyisihan Tuntutan Ganti Rugi.
1. 2.Kemitraan dengan Pihak Ketiga Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan 10 dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa:
a.Kemitraan dengan Pihak Ketiga – Sewa Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa.
b.Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) Permendagri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah menyebutkan bahwa kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. Kerjasama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi asset lainnya kerjasama-pemanfaatan (KSP).
c.Bangun Guna Serah – BGS (Build, Operate, Transfer – BOT) Buletin Teknis SAP Nomor 2 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Bangun Guna Serah (BGS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan asset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak. BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.
d.Bangun Serah Guna– BSG (Build, Transfer, Operate – BTO) Buletin Teknis SAP Nomor 2 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut. BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/ investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil. 11
1. 3.Aset Tidak Berwujud (ATB) Buletin Teknis SAP Nomor 17 tentang Aset Tidak Berwujud (ATB) menyebutkan bahwa aset tidak berwujud (ATB) adalah aset nonmoneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset tak berwujud terdiri atas:
a.Goodwill adalah kelebihaan nilai yang diakui oleh pemerintah daerah akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. Goodwill dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.
b.Hak Paten atau Hak Cipta Hak-hak ini pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi pemerintah daerah. Selain itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.
c.Royalti Nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.
d.Software komputer yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Jadi software ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain. Software yang diakui sebagai ATB memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas software berkenaan.
e.Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik hak paten atau hak cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
f.Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.
g.Aset Tak Berwujud Lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada.
h.Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai 12 dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tak berwujud dalam Pengerjaan (intangible asset – work in progress), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan. Sesuatu diakui sebagai aset tidak berwujud jika dan hanya jika:
a.Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas; dan
b.Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
1. 4.Aset Lain-Lain Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain. C. PENGUKURAN
2. 1.Tagihan Jangka Panjang
a.Tagihan Penjualan Angsuran Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
b.Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).
1. 2.Kemitraan dengan Pihak Ketiga
a.Sewa Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
b.Kerjasama Pemanfaatan (KSP) Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
c.Bangun Guna Serah – BGS (Build, Operate, Transfer – BOT) BGS dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.
d.Bangun Serah Guna – BSG (Build, Transfer, Operate – BTO) BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.
1. 3.Aset Tidak Berwujud Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas pemerintah daerah untuk memperoleh suatu 13 aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas pemerintah daerah tersebut. Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri dari:
a.Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
b.Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah: 1) biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan; 2) biaya professional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan; 3) biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik. Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara internal adalah:
a.Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.
b.Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud di kemudian hari.
c.Aset tak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan software komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi. Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar. 1) Aset Lain-lain Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya. 2) Amortisasi Aset Tak Berwujud Amortisasi Aset Tak Berwujud dilaksanakan untuk:
a.menyajikan nilai Aset Tak Berwujud secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi Aset Tak Berwujud dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara;
b.mengetahui potensi Aset Tak Berwujud dengan memperkirakan sisa Masa Manfaat suatu Aset Tak Berwujud yang diharapkan masih dapat diperoleh dalam beberapa tahun ke depan;
c.memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau menambah Aset Tak Berwujud yang sudah dimiliki. 14 Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi dapat dikukan dengan metode seperti garis lurus, seperti halnya metode penyusutan yang telah dibahas pada bab aset tetap. Metode amortisasi yang digunakan harus menggambarkan pola konsumsi entitas atas manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan. Jika pola tersebut tidak dapat ditentukan secara andal, digunakan metode garis lurus. Amortisasi dilakukan setiap akhir periode. Objek Amortisasi
a.Amortisasi dilakukan terhadap Aset Tak Berwujud yang memiliki Masa Manfaat terbatas, antara lain meliputi: 1) Perangkat Lunak (Software) Komputer; 2) Lisensi; 3) Waralaba (Franchise); 4) Hak Cipta (Copyright); dan 5) Hak Paten.
b.Amortisasi tidak dilakukan terhadap: Aset Tak Berwujud yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang Hak Cipta (Copyright) dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendelegasian kewenangan, untuk dilakukan penghapusannya; dan Aset Tak Berwujud dalam kondisi usang dan/ atau rusak berat yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pendelegasian kewenangan, untuk dilakukan pemindahtanganan, pemusnahan, atau penghapusan. 15 D. PENYAJIAN Aset lainnya disajikan sebagai bagian dari aset. Berikut adalah contoh penyajian aset lainnya dalam neraca pemerintah daerah. E. PENGUNGKAPAN Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:
1. 1.besaran dan rincian aset lainnya;
2. 2.kebijakan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud;
3. 3.kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BOT dan BTO);
4. 4.informasi lainnya yang penting. 16 F. TANGGAL EFEKTIF Kebijakan Akuntansi ini berlaku efektif untuk laporan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai tahun anggaran 2025. BUPATI MALUKU TENGGARA, ttd MUHAMAD THAHER HANUBUN 17 LAMPIRAN XXV PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA NOMOR 32 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2019 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA PENDAPATAN DARI TRANSAKSI NONPERTUKARAN A. PENDAHULUAN
5. 1.Tujuan. Tujuan dari kebijakan Akuntansi ini untuk mengatur pelaporan keuangan atas pendapatan yang berasal dari transaksi nonpertukaran.
6. 2.Ruang Lingkup.
a.Entitas pemerintah yang menyusun dan menyajikan laporan keuangan menerapkan kebijakan ini untuk akuntansi atas pendapatan dari transaksi nonpertukaran.
b.Pendapatan pemerintah pada umumnya berasal dari transaksi nonpertukaran seperti: 1) perpajakan; dan 2) transfer (kas dan nonkas) meliputi: transfer antar entitas pemerintahan, hibah, penghapusan utang, denda, bantuan, sumbangan dan hadiah, dan selisih antara harga transaksi (hasil pinjaman) dengan nilai wajar pinjaman atas pinjaman lunak.
c.Pemerintah mungkin melakukan reorganisasi entitas berupa penggabungan maupun pemisahan. Pendapatan yang berasal dari transfer aset karena reorganisasi tersebut tidak termasuk di dalam pengaturan kebijakan ini. B. DEFINISI
1. 1.Berikut ini adalah istilah yang digunakan dalam Kebijakan Akuntansi ini dengan pengertian:
a.Persyaratan aset yang ditransfer adalah ketentuan yang menyatakan bahwa manfaat ekonomi masa depan atau potensi jasa suatu aset akan digunakan oleh penerima tertentu atau harus dikembalikan kepada entitas atau individu yang mentransfer aset.
b.Kendali atas suatu aset timbul ketika entitas memiliki kemampuan untuk menggunakan atau memanfaatkan aset dalam mencapai tujuan entitas dan membatasi (mengatur) pihak lain dalam memanfaatkan aset tersebut. 18
c.Beban yang dibayar melalui sistem perpajakan adalah jumlah yang tersedia untuk penerima manfaat tanpa melihat apakah mereka melakukan atau tidak melakukan pembayaran pajak.
d.Denda adalah manfaat ekonomi atau potensi jasa yang diterima oleh entitas pemerintah atau akan diterima sebagaimana ditetapkan oleh pengadilan atau penegak hukum lainnya atau instansi berwenang sebagai akibat dari pelanggaran hukum atau peraturan yang berlaku.
e.Pembatasan aset yang ditransfer adalah ketentuan yang membatasi atau menetapkan tujuan penggunaan aset, namun tidak secara khusus menyatakan kewajiban untuk mengembalikan manfaat ekonomi masa depan atau potensi jasa kepada entitas yang mentransfer aset jika ketentuan tersebut tidak dipenuhi.
f.Ketentuan aset yang ditransfer yang selanjutnya disebut sebagai ketentuan adalah ketentuan dalam undang-undang atau peraturan, atau pengaturan yang mengikat, yang dipersyaratkan dalam penggunaan aset yang ditransfer oleh entitas lain kepada entitas pelaporan.
g.Belanja perpajakan (tax expenditures) merupakan penerimaan perpajakan yang tidak dikumpulkan atau berkurang sebagai akibat adanya kebijakan khusus di bidang perpajakan yang memberikan fasilitas kepada objek atau pembayar pajak tertentu untuk menerima kompensasi yang tidak diberikan kepada objek atau pembayar pajak lainnya.
h.Peristiwa kena pajak adalah peristiwa dimana pemerintah dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menetapkan peristiwa tersebut sebagai peristiwa untuk dikenakan pajak.
i.Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.
j.Transfer adalah aliran masuk manfaat ekonomi masa depan atau potensi jasa yang berasal dari transaksi nonpertukaran selain perpajakan.
1. 2.Transaksi Nonpertukaran. Pada beberapa transaksi, terdapat pertukaran barang atau jasa yang memiliki nilai yang diperkirakan sama. Pertukaran barang atau jasa tersebut merupakan transaksi pertukaran yang diatur dalam PSAP tersendiri. Pada transaksi yang lain, suatu entitas akan menerima sumber daya namun tidak menyediakan atau memberikan imbalan secara langsung atas sumber daya yang diterima tersebut. Transaksi ini merupakan transaksi nonpertukaran dan transaksi inilah yang diatur dalam kebijakan ini. Sebagai contoh, wajib pajak membayar pajak karena undang-undang mewajibkannya membayar pajak. Sementara itu di sisi lain, pemerintah akan menyediakan berbagai macam 19 layanan publik yang tidak berkaitan langsung dengan pembayaran pajak yang dilakukan wajib pajak. Terdapat suatu kelompok transaksi nonpertukaran dimana entitas memberikan imbalan secara langsung atas sumber daya yang diterimanya, namun imbalan tersebut tidak memiliki nilai yang diperkirakan sama dengan nilai sumber daya yang diterimanya. Dalam kasus ini, entitas menentukan apakah terdapat kombinasi antara transaksi pertukaran dan transaksi nonpertukaran, dan setiap komponen dilaporkan terpisah. Terdapat juga transaksi dimana transaksi tersebut tidak secara jelas dikategorikan sebagai transaksi pertukaran atau transaksi nonpertukaran. Dalam hal ini, penentuan substansi transaksi akan memperjelas jenis transaksi tersebut. Dibutuhkan pertimbangan profesional untuk menentukan jenis transaksi, apakah dikelompokkan sebagai transaksi pertukaran atau transaksi nonpertukaran. Jika tidak dimungkinkan untuk membedakan transaksi pertukaran dan nonpertukaran secara terpisah, transaksi tersebut diperlakukan sebagai transaksi nonpertukaran. Sebagai tambahan, entitas mungkin menerima diskon harga, diskon jumlah atau kuantitas, atau pengurangan lain atas harga jual aset. Pengurangan harga tersebut tidak diartikan bahwa transaksi tersebut merupakan transaksi nonpertukaran.
2. 3.Pendapatan. Pendapatan terdiri dari aliran masuk bruto manfaat ekonomi masa depan atau potensi jasa yang diterima atau yang akan diterima oleh entitas, yang menggambarkan adanya kenaikan aset bersih/ekuitas. Ketika suatu entitas mengeluarkan biaya sehubungan dengan perolehan pendapatan yang berasal dari transaksi nonpertukaran, pendapatan merupakan aliran masuk bruto manfaat ekonomi masa depan atau potensi jasa, dan karena itu setiap aliran keluar sumber daya sehubungan dengan perolehan pendapatan tersebut diakui sebagai biaya transaksi. Sebagai contoh, jika suatu entitas diharuskan membayar biaya pengiriman dan pemasangan sehubungan dengan pengalihan suatu aset dari entitas lain, biaya-biaya tersebut diakui secara terpisah dari perolehan pendapatan yang berasal dari pengalihan aset tersebut. Biaya pengiriman dan pemasangan diakui sebagai penambah nilai aset.
3. 4.Ketentuan Aset Yang Di Transfer Aset mungkin ditransfer dengan harapan dan/atau pemahaman bahwa aset tersebut akan digunakan dengan cara tertentu dan karenanya entitas penerima akan melakukan aktivitas atau kegiatan dengan cara tertentu. Jika peraturan perundangan atau perjanjian yang mengikat kedua pihak mensyaratkan ketentuan penggunaan aset oleh entitas penerima, maka syarat tersebut merupakan ketentuan aset yang ditransfer seperti yang didefinisikan dalam standar ini. Maksud dari ketentuan terkait aset yang ditransfer, sebagaimana didefinisikan dalam pernyataan ini adalah bahwa entitas tidak dapat menetapkan ketentuan sendiri, baik secara langsung atau melalui entitas yang dikendalikannya. 20 Ketentuan terkait dengan aset yang ditransfer dapat berupa persyaratan atau pembatasan. Ketika persyaratan dan pembatasan atas aset yang ditransfer mungkin mensyaratkan entitas untuk menggunakan manfaat ekonomi masa depan atau potensi jasa atas aset tersebut untuk tujuan tertentu (kewajiban untuk melaksanakan sesuatu) pada saat pengakuan awal, hanya persyaratan tertentu yang mengharuskan adanya manfaat ekonomi masa depan atau potensi jasa dikembalikan kepada entitas yang mentransfer aset pada saat ketentuan tidak dipenuhi. Ketentuan aset yang ditransfer dapat dilaksanakan melalui suatu pengaturan atau pembuatan prosedur. Jika ketentuan dalam peraturan atau perjanjian yang mengikat tidak dapat dilaksanakan, maka ketentuan tersebut bukan merupakan ketentuan aset yang ditransfer. Kewajiban konstruktif tidak timbul dari ketentuan ini. Kebijakan mengenai Provisi, Kewajiban Kontingensi, dan Aset Kontingensi menetapkan persyaratan pengakuan dan pengukuran kewajiban konstruktif.
4. 5.Persyaratan atas Aset yang ditransfer. Persyaratan aset yang ditransfer (untuk selanjutnya disebut persyaratan) menyatakan bahwa suatu entitas akan menggunakan manfaat ekonomi masa depan atau potensi jasa sebagaimana persyaratan yang ditentukan atau entitas akan mengembalikan manfaat ekonomi masa depan atau potensi jasa tersebut kepada entitas yang mentransfer aset jika entitas tidak dapat memenuhi persyaratan yang ditentukan. Selanjutnya, entitas penerima aset mencatat adanya kewajiban kini untuk mentransfer manfaat ekonomi masa depan atau potensi jasa kepada pihak lain ketika entitas lain tersebut memiliki pengendalian atas aset sebagaimana ditentukan sebelumnya. Hal ini terjadi karena entitas dipersyaratkan untuk menyerahkan barang atau jasa kepada pihak lain yang mengakibatkan keluarnya sumber daya entitas atau mengembalikan aset yang ditransfer tersebut kepada entitas yang mentransfer aset. Selanjutnya ketika entitas mengakui aset yang ditransfer, entitas juga mengakui adanya kewajiban sesuai persyaratan yang ditetapkan. Untuk kemudahan administrasi, aset yang ditransfer, atau manfaat ekonomi masa depan atau potensi jasa lainnya, mungkin lebih efektif dikembalikan dengan mengurangkan jumlah yang dikembalikan tersebut dari aset lainnya yang akan ditransfer untuk tujuan lainnya. Entitas akan tetap mengakui jumlah bruto dalam laporan keuangan, yaitu entitas akan mengakui pengurangan aset dan kewajiban atas pengembalian aset karena tidak dipenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan aset yang ditransfer, dan akan mencerminkan pengakuan aset, kewajiban dan/atau pendapatan transfer baru. 21
5. 6.Pembatasan Aset yang di transfer. Pembatasan aset yang ditransfer tidak termasuk persyaratan bahwa aset yang diterima, maupun manfaat ekonomi masa depan atau potensi jasa lainnya akan dikembalikan ke entitas yang mentransfer aset jika aset tersebut tidak digunakan sebagaimana telah ditentukan. Karena itu, pengendalian yang diperoleh sehubungan dengan pembatasan tidak membebankan kewajiban kini kepada entitas penerima untuk mentransfer manfaat ekonomi masa depan atau potensi jasa kepada pihak ketiga. Ketika entitas penerima melanggar ketentuan pembatasan, entitas yang mentransfer aset, atau pihak lain, dapat mengenakan denda kepada penerima aset, misalnya melalui tuntutan ke pengadilan yang mengakibatkan pengenaan denda kepada penerima aset atau melalui proses administratif lain sesuai peraturan yang berlaku. Denda tersebut tidak dimasukkan ke dalam nilai perolehan aset, karena merupakan pelanggaran atas ketentuan tentang pembatasan aset.
6. 7.Substansi kejadian mengungguli bentuk. Dalam menetapkan apakah suatu ketentuan merupakan persyaratan atau pembatasan, entitas perlu mempertimbangkan substansi persyaratan yang dimuat dalam ketentuan, bukan hanya bentuk formalnya saja. Bentuk formal mengatur tersebut, misalnya, aset yang ditransfer disyaratkan untuk digunakan dalam penyediaan barang dan jasa kepada pihak ketiga atau aset tersebut dikembalikan kepada entitas yang mentransfer aset, namun demikian persyaratan tersebut tidak cukup menjadi dasar bagi entitas untuk menyajikan adanya kewajiban ketika entitas tersebut masih memiliki pengendalian atas aset tersebut. Dalam menentukan apakah suatu ketentuan merupakan persyaratan atau pembatasan, entitas mempertimbangkan apakah persyaratan pengembalian aset maupun manfaat ekonomi masa depan atau potensi jasa tersebut dapat dipaksakan serta akan dipaksakan oleh entitas yang mentransfer aset. Jika entitas yang mentransfer aset tidak dapat memaksakan pengembalian aset maupun manfaat ekonomi masa depan atau potensi jasa tersebut, maka ketentuan tersebut tidak memenuhi definisi persyaratan, dan karena itu, ketentuan tersebut dipertimbangkan sebagai suatu pembatasan. Jika pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa entitas aset tidak pernah memaksakan pengembalian aset maupun manfaat ekonomi masa depan atau potensi jasa ketika terjadi pelanggaran suatu ketentuan, maka entitas penerima aset dapat menyimpulkan bahwa ketentuan tersebut walaupun secara formal merupakan persyaratan, namun secara substansi bukan merupakan persyaratan, sehingga diperlakukan sebagai pembatasan. Jika entitas tidak memiliki pengalaman dengan entitas yang mentransfer aset, atau belum pernah melanggar ketentuan yang menyebabkan entitas yang mentransfer aset meminta pengembalian aset atau manfaat ekonomi masa depan atau potensi jasa, serta tidak terdapat bukti yang sebaliknya, maka diasumsikan bahwa entitas yang mentransfer aset akan meminta dilaksanakannya persyaratan yang dimuat dalam 22 suatu ketentuan, dan karena itu ketentuan tersebut merupakan suatu persyaratan. Definisi persyaratan aset yang ditransfer menimbulkan suatu kewajiban pelaksanaan kepada entitas penerima aset untuk menggunakan manfaat ekonomi masa depan atau potensi jasa sesuai yang dipersyaratkan atau mengembalikannya kepada entitas yang mentransfer aset. Untuk memenuhi definisi persyaratan aset yang ditransfer tersebut, kewajiban pelaksanaan tersebut harus bersifat substantif, bukan hanya bentuk formal. Persyaratan dalam perjanjian transfer yang mengharuskan entitas penerima aset melakukan tindakan yang tidak ada alternatif selain dilakukannya tindakan tersebut, dapat menunjukan bahwa persyaratan tersebut secara substansi bukan merupakan persyaratan maupun pembatasan. Hal ini disebabkan, dalam kasus ini, ketentuan terkait transfer tidak menimbulkan kewajiban pelaksanaan kepada entitas penerima aset. Untuk memenuhi kriteria pengakuan suatu kewajiban, maka pengeluaran sumber daya kemungkinan besar terjadi, dan pelaksanaan ketentuan yang dipersyaratkan harus dipenuhi dan dapat diukur. Karena itu, suatu ketentuan perlu menentukan hal-hal seperti sifat atau jumlah barang atau jasa yang akan diberikan atau sifat aset yang akan diperoleh, dan jika relevan, periode pada saat pelaksanaan kewajiban terjadi. Sebagai tambahan, pelaksanaan kewajiban harus dipantau oleh entitas yang mentransfer aset secara berkelanjutan. Hal ini terutama terjadi jika suatu ketentuan mewajibkan pengembalian secara proporsional dari nilai aset jika entitas melaksanakan sebagian persyaratan ketentuan tersebut, dan kewajiban pengembalian dianggap telah dapat dipaksakan jika kegagalan signifikan pemenuhan ketentuan telah terjadi di masa lalu. Dalam beberapa kasus, suatu aset dapat ditransfer dengan syarat bahwa aset tersebut dikembalikan kepada entitas yang mentransfer aset jika peristiwa tertentu di masa yang akan datang tidak terjadi. Dalam kasus tersebut, kewajiban pengembalian tidak terjadi sampai dengan waktu tidak dipenuhinya ketentuan tersebut dan suatu kewajiban tidak diakui sampai dengan kriteria pengakuan kewajiban terpenuhi. Namun demikian, entitas penerima aset perlu mempertimbangkan apakah transfer aset ini menurut sifatnya merupakan penerimaan di muka. Dalam pernyataan standar ini, penerimaan di muka mengacu pada penerimaan atas suatu sumber daya yang diterima sebelum terjadinya peristiwa kena pajak atau perjanjian yang terkait transfer menjadi mengikat. Penerimaan di muka akan menyebabkan kenaikan aset dan kenaikan kewajiban kini, karena perjanjian yang terkait transfer belum mengikat. Ketika suatu transfer memenuhi sifat dari transaksi pertukaran, maka dapat merujuk pada Kebijakan mengenai Pendapatan dari Transaksi Pertukaran.
7. 8.Perpajakan. Pajak adalah sumber pendapatan utama bagi pemerintah. Pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang 23 oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Undang-undang dan peraturan perpajakan menetapkan hak pemerintah untuk memungut pajak, mengidentifikasi dasar perhitungan pajak, dan menetapkan prosedur pengelolaan pajak, terkait dengan prosedur untuk perhitungan pajak yang akan diterima serta memastikan pembayarannya diterima. Berdasarkan undang- undang dan peraturan perpajakan, Indonesia menerapkan sistem pemungutan secara self assessment. Dalam sistem tersebut, Wajib Pajak pada umumnya memberikan rincian dan bukti kegiatan yang dikenakan pajak, serta jumlah perhitungan pajak yang akan diterima oleh entitas pemerintah. Pengaturan penerimaan pajak sangat bervariasi tetapi biasanya dirancang untuk memastikan bahwa pemerintah menerima pembayaran secara teratur tanpa menggunakan tindakan hukum. Undang-undang yang mengatur perpajakan biasanya dilaksanakan dengan ketat dan wajib pajak yang melanggarnya dikenakan sanksi yang tegas. Penerimaan di muka atas pajak merupakan jumlah kas yang diterima sebelum terjadinya peristiwa kena pajak yang terjadi pada transaksi perpajakan. C. ANALISIS ATAS ALIRAN MASUK AWAL SUMBER DAYA DARI TRANSAKSI NONPERTUKARAN. Entitas mengakui aset yang berasal dari transaksi nonpertukaran pada saat entitas memperoleh pengendalian atas sumber daya yang memenuhi definisi serta kriteria pengakuan aset. Dalam kondisi tertentu, seperti ketika kreditur menghapuskan utang, terjadi penurunan nilai tercatat kewajiban yang diakui sebelumnya. Dalam hal ini, entitas tidak mencatat kenaikan aset namun mencatat adanya pengurangan kewajiban. Dalam beberapa situasi, perolehan kendali atas aset juga dapat diikuti dengan pengakuan kewajiban. Sejalan dengan pendekatan dalam pernyataan standar ini, entitas akan melakukan analisis atas transaksi nonpertukaran, untuk menentukan komponen laporan keuangan yang akan diakui sebagai akibat dari transaksi tersebut. Bagan alir berikut mengilustrasikan proses analitis yang dilakukan entitas ketika terdapat aliran masuk sumber daya untuk menentukan apakah suatu pendapatan dapat diakui. 24 Ilustrasi Aliran Masuk Awal suatu Sumber Daya. Catatan:

(1)Bagan alir hanya merupakan ilustrasi, tidak menggantikan isi standar. Bagan alir membantu dalam menginterpretasikan pernyataan standar.
(2)Dalam kondisi tertentu, misalnya kreditur yang memberikan penghapusan utang, penurunan nilai tercatat kewajiban akan terjadi. Dalam kasus ini, entitas tidak mengakui aset namun mengakui penurunan nilai tercatat kewajiban.
(3)Dalam menentukan apakah suatu entitas memenuhi semua ketentuan kewajiban kini, perlu dipertimbangkan penerapan definisi ketentuan dari aset yang ditransfer dan kriteria pengakuan kewajiban. D. PENGAKUAN ASET. Aset yang dimaksudkan dalam kebijakan ini adalah aset sebagaimana didefinisikan pada Lampiran Penyajian Laporan Keuangan. Aliran masuk sumber daya yang berasal dari transaksi nonpertukaran, selain dalam bentuk jasa, yang memenuhi definisi suatu aset harus diakui sebagai aset, jika dan hanya jika:
(1)kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan atau potensi jasa terkait dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas; dan
(2)nilai wajar aset dapat diukur dengan andal. 25 E. PENGENDALIAN SUATU ASET Kemampuan untuk membatasi atau mengatur akses pihak lain untuk memanfaatkan aset merupakan elemen penting pengendalian aset, yang membedakan antara aset yang dimiliki entitas pemerintah dengan barang publik dimana semua entitas dapat mengakses dan memanfaatkannya. Pemerintah menjalankan fungsi sebagai pembuat regulasi, sebagai contoh, pengaturan tentang institusi keuangan atau pengaturan mengenai dana pensiun. Peran tersebut tidak otomatis menjadikan dana pensiun memenuhi definisi aset pemerintah, atau memenuhi kriteria pengakuan aset dalam laporan keuangan pemerintah. Suatu pengumuman untuk mentransfer sumber daya kepada entitas pemerintah tidak cukup untuk mengidentifikasi apakah sumber daya tersebut dikendalikan oleh penerima aset. Sebagai contoh, apabila terdapat sekolah negeri yang rusak karena bencana alam dan pemerintah mengumumkan akan memberikan dana perbaikan sekolah yang rusak tersebut, entitas sekolah atau entitas yang mengelola sekolah tidak mengakui adanya aliran sumber daya pada tanggal pengumuman. Dalam kondisi dimana perjanjian transfer dipersyaratkan sebelum sumber daya dapat ditransfer, entitas penerima tidak akan mengidentifikasi sumber daya tersebut sebagai sumber daya yang dapat dikendalikan sampai dengan saat (kondisi) ketika perjanjian dinyatakan berlaku, karena entitas penerima tidak dapat membatasi atau mengatur pihak lain untuk menggunakan sumber daya tersebut. Dalam banyak kasus, entitas perlu menetapkan peraturan terkait dengan pengendalian sumber daya tersebut, sebelum mengakuinya sebagai aset. Jika entitas tidak memiliki pengendalian sumber daya tersebut, dapat dikatakan bahwa entitas tidak dapat membatasi atau mengatur akses kepada entitas pengirim aset atas sumber daya tersebut. F. PERISTIWA MASA LALU Entitas pemerintah pada umumnya memperoleh aset dari pembelian, pembangunan atau perolehan lain yang sah. Peristiwa masa lalu yang memberikan suatu pengendalian atas aset dapat berasal dari pembelian, peristiwa kena pajak, atau transfer. Transaksi atau peristiwa yang diharapkan akan terjadi di masa yang akan datang tidak dengan sendirinya mengakibatkan kenaikan aset, sebagai contoh, rencana untuk memungut pajak bukan merupakan peristiwa masa lalu yang mengakibatkan kenaikan aset dalam bentuk tagihan terhadap wajib pajak. G. KEMUNGKINAN ALIRAN MASUK SUMBER DAYA Aliran masuk sumber daya dinilai kemungkinan besar terjadi ketika kemungkinan terjadinya aliran masuk sumber daya tersebut lebih besar dibandingkan kemungkinan tidak terjadi. Entitas mendasarkan penilaian tersebut pada pengalaman masa lalu atas aliran sumber daya yang serupa dan ekspektasi entitas terhadap wajib pajak atau entitas yang mentransfer aset. Sebagai contoh ketika pemerintah pusat (a) menetapkan dana bagi hasil yang akan ditransfer ke pemerintah daerah dan (b) ditetapkan dalam suatu peraturan, maka kemungkinan terjadinya 26 aliran masuk sumber daya tersebut lebih besar dibandingkan kemungkinan tidak terjadi. H. ASET KONTINGENSI Suatu pos yang memiliki karakteristik penting sebagai suatu aset, namun tidak memenuhi kriteria pengakuan, dapat diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sebagai Aset Kontingensi. I. KOMPONEN TRANSAKSI PERTUKARAN DAN TRANSAKSI NONPERTUKARAN Kedua Paragraf dibawah ini menunjukkan kondisi dimana suatu entitas memiliki pengendalian atas suatu sumber daya yang menimbulkan manfaat ekonomi masa depan atau potensi jasa. Pada huruf B angka 2 alinea ke-3 dan ke-4 Kebijakan ini mendefinisikan transaksi pertukaran dan transaksi nonpertukaran, dan pada huruf B angka 3 alinea ke-1 menyebutkan bahwa suatu transaksi dapat terdiri dari dua komponen, yaitu komponen pertukaran dan komponen nonpertukaran. Ketika suatu aset diperoleh dari suatu transaksi yang memiliki komponen pertukaran dan komponen nonpertukaran, entitas mengakui komponen pertukaran berdasarkan prinsip dan persyaratan Kebijakan lainnya. Komponen nonpertukaran diakui berdasarkan prinsip dan persyaratan berdasarkan Kebijakan ini. Dalam menentukan apakah suatu transaksi diidentifikasi sebagai komponen pertukaran atau komponen nonpertukaran, diperlukan pertimbangan profesional pengguna standar. Apabila tidak dimungkinkan untuk membedakan antara komponen pertukaran dengan komponen nonpertukaran, transaksi tersebut diperlakukan sebagai suatu transaksi nonpertukaran. J. PENGUKURAN ASET PADA SAAT PEROLEHAN AWAL Aset yang diperoleh melalui transaksi nonpertukaran diukur dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan. K. PENGAKUAN PENDAPATAN DARI TRANSAKSI NONPERTUKARAN Aliran masuk sumber daya yang berasal dari transaksi nonpertukaran yang diakui sebagai aset seharusnya diakui sebagai pendapatan, kecuali jika timbul kewajiban yang diakui sehubungan aliran masuk sumber daya tersebut. Ketika suatu entitas memenuhi kriteria untuk mengakui kewajiban kini sehubungan dengan adanya aliran masuk sumber daya yang diakui sebagai aset yang berasal dari transaksi nonpertukaran, entitas tersebut harus mengurangi nilai tercatat jumlah kewajiban yang setara dengan pengakuan jumlah pendapatannya. Jika suatu entitas mengakui kenaikan aset bersih yang berasal dari transaksi nonpertukaran, entitas juga mengakui adanya pendapatan. Jika entitas mengakui timbulnya kewajiban sehubungan dengan aliran masuk sumber daya transaksi nonpertukaran, pengurangan kewajiban yang terjadi sebagai pendapatan. 27 Saat pengakuan pendapatan ditentukan oleh sifat persyaratan dan penyelesaiannya. Sebagai contoh, jika suatu persyaratan menetapkan bahwa suatu entitas harus menyediakan barang atau jasa kepada pihak ketiga, atau mengembalikan dana yang tidak dipakai kepada pihak yang mentransfer dana, maka pendapatan diakui pada saat barang atau jasa telah disediakan L. PENGUKURAN PENDAPATAN DARI TRANSAKSI NONPERTUKARAN Pendapatan dari transaksi nonpertukaran diukur sebesar nilai peningkatan aset bersih yang diakui oleh entitas. Jika dari transaksi nonpertukaran, suatu entitas mengakui aset, entitas juga mengakui pendapatan yang setara dengan nilai aset yang diukur sesuai dengan ketentuan huruf J, kecuali jika entitas juga diharuskan untuk mengakui kewajiban. Bilamana suatu kewajiban diakui, maka kewajiban tersebut dinilai sesuai dengan persyaratan Pengukuran Kewajiban pada saat Pengakuan Awal dan jumlah kenaikan aset bersih, jika ada, diakui sebagai pendapatan. Ketika nilai suatu kewajiban berkurang, karena terjadinya peristiwa kena pajak, atau terpenuhinya suatu persyaratan sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku, jumlah pengurangan kewajiban tersebut diakui sebagai pendapatan. M. KEWAJIBAN KINI DIAKUI SEBAGAI KEWAJIBAN Kewajiban kini yang timbul dari transaksi nonpertukaran yang memenuhi definisi kewajiban diakui sebagai kewajiban, jika dan hanya jika:
1. a.terdapat kemungkinan besar keluarnya aliran sumber daya ekonomi berupa manfaat ekonomi masa depan atau potensi jasa yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut; dan
2. b.nilai penyelesaian kewajiban tersebut dapat diukur dengan andal.
  1. 1.Kewajiban Kini Kewajiban kini adalah keharusan untuk melaksanakan sesuatu dan dapat menimbulkan kewajiban sehubungan dengan transaksi nonpertukaran. Kewajiban kini dapat timbul dari ketentuan peraturan perundangan atau perikatan yang mendasari transfer. Kewajiban kini juga dapat muncul dari kegiatan operasi normal entitas, seperti pengakuan penerimaan dimuka. Dalam beberapa kasus, pajak yang dipungut atau aset yang ditransfer ke entitas pemerintah melalui transaksi nonpertukaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, atau pengaturan yang mengikat lainnya yang menyatakan bahwa pajak dan aset tersebut digunakan untuk tujuan tertentu. Sebagai contoh:
3. a.pajak dipungut untuk tujuan tertentu sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang;
4. b.transfer ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan berdasarkan perjanjian/perikatan yang mengikat entitas pemerintah. 28 1) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah; 2) dari pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten/ kota/ desa; 3) dari pemerintah ke entitas publik lainnya; 4) kepada pemerintah berdasarkan peraturan perundangundangan tentang perimbangan keuangan; dan 5) dari lembaga donor ke entitas pemerintah lainnya. Dalam operasi normal, entitas pemerintah dapat menerima sumber daya sebelum peristiwa kena pajak terjadi. Dalam kondisi ini, suatu kewajiban dengan jumlah yang sama dengan jumlah penerimaan di muka, diakui oleh entitas sampai dengan terjadinya peristiwa kena pajak. Jika entitas pemerintah menerima sumber daya sebelum terjadinya perjanjian transfer aset yang mengikat, entitas pemerintah mengakui kewajiban atas penerimaan di muka sampai terjadinya perjanjian transfer aset yang mengikat.
  1. 2.Persyaratan Aset yang Ditransfer Persyaratan terkait dengan transfer aset akan menimbulkan kewajiban kini pada saat pengakuan awal, sebagaimana diatur dalam ketentuan angka 1. Ketentuan aset yang ditransfer didefinisikan dalam huruf B angka 1 butir f. Ketentuan huruf B angka 5 memberikan panduan dalam menentukan apakah ketentuan tersebut merupakan suatu persyaratan atau pembatasan. Entitas melakukan analisis atas seluruh ketentuan yang terkait dengan aliran masuk sumber daya untuk menentukan apakah ketentuan tersebut merupakan suatu persyaratan atau pembatasan.
  2. 3.Pengukuran Kewajiban pada saat Pengakuan Awal Jumlah yang diakui sebagai kewajiban harus dinilai dengan estimasi terbaik dari suatu pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada tanggal pelaporan. Estimasi tersebut memperhitungkan risiko dan ketidakpastian yang menyebabkan kewajiban tersebut diakui sebagaimana diatur dalam Kebijakan mengenai Provisi, Kewajiban Kontingensi, dan Aset Kontingensi. N. PERPAJAKAN Entitas pemerintah mengakui aset yang berasal dari perpajakan pada saat terjadinya peristiwa kena pajak dan kriteria pengakuan aset terpenuhi. Sumber daya yang timbul dari perpajakan memenuhi definisi aset ketika entitas pemerintah dapat mengendalikan sumber daya yang berasal dari peristiwa masa lalu (peristiwa kena pajak) dan manfaat ekonomi masa depan atau potensi jasa dari sumber daya tersebut diharapkan akan mengalir ke entitas. Sumber daya yang timbul dari perpajakan memenuhi kriteria pengakuan aset ketika kemungkinan besar aliran masuk sumber daya akan terjadi dan nilai wajarnya dapat diukur dengan andal. Tingkat probabilitas yang melekat pada arus masuk sumber daya ditentukan berdasarkan basis terbatas pada pengungkapan peristiwa kena pajak oleh wajib pajak. 29 Dalam hal aset yang berasal dari transaksi perpajakan telah diakui dan dicatat, namun terdapat pengembalian kelebihan pembayaran pajak karena jumlah pajak yang seharusnya dibayar oleh wajib pajak lebih kecil dari jumlah pajak yang telah dibayarkan sebelumnya, maka pengembalian atas kelebihan penerimaan perpajakan tersebut dikurangkan dari pendapatan perpajakan pada periode terjadinya pengembalian. Pajak memenuhi definisi sebagai transaksi nonpertukaran karena wajib pajak mentransfer sumber daya kepada pemerintah tanpa menerima imbalan secara langsung. Di sisi yang lain, wajib pajak mungkin menerima manfaat dari kebijakan/program yang dijalankan pemerintah, namun manfaat tersebut tidak ditujukan langsung sebagai imbalan dari pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak tersebut.
  3. 1.Peristiwa Kena Pajak Suatu peristiwa dikategorikan sebagai peristiwa kena pajak jika terpenuhi syarat adanya subjek pajak dan objek pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kecuali diatur lain, peristiwa kena pajak untuk masing-masing jenis pajak antara lain:
5. a.Pajak Penghasilan adalah saat penghasilan kena pajak diperoleh oleh wajib pajak selama periode perpajakannya;
6. b.Pajak Pertambahan Nilai adalah saat barang kena pajak/jasa kena pajak diserahkan atau diperoleh selama periode perpajakannya;
7. c.Cukai adalah saat pungutan dikenakan atas barang yang mempunyai sifat atau karakteristik tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang;
8. d.Bea Masuk adalah saat pungutan dikenakan atas barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean;
9. e.Pajak atas Bumi dan Bangunan adalah saat tanggal pengenaan Pajak atas Bumi dan Bangunan terlewati;
10. f.Bea atas Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah saat bea perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan dikenakan kepada orang pribadi atau badan;
11. g.Pajak atas Jasa Parkir adalah saat pajak parkir dikenakan kepada penyelenggara tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor;
12. h.Pajak atas Reklame adalah saat pajak atas seluruh benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap sesuatu dikenakan; dan
13. i.Pajak atas Restoran adalah saat pajak atas seluruh penyediaan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga jasa boga/catering dikenakan.
  1. 2.Penerimaan di Muka atas Pajak Konsisten dengan definisi aset, kewajiban, dan ketentuan pengakuan pendapatan pajak pada Perpajakan, sumber daya 30 perpajakan yang diterima sebelum terjadinya peristiwa kena pajak, diakui sebagai aset dan kewajiban (penerimaan di muka) karena (a) peristiwa yang menimbulkan transaksi perpajakan belum terjadi, dan (b) kriteria pengakuan pendapatan perpajakan belum terpenuhi, meskipun entitas telah menerima aliran masuk sumber daya. Penerimaan di muka yang terkait dengan perpajakan pada dasarnya tidak berbeda dengan penerimaan di muka transaksi lainnya, karena itu entitas mengakui kewajiban sampai dengan terjadinya peristiwa kena pajak. Ketika peristiwa kena pajak terjadi, entitas pemerintah mengeliminasi kewajiban dan mengakui pendapatan.
  2. 3.Pengukuran Aset yang Berasal dari Transaksi Perpajakan Ketentuan mengenai Pengukuran Aset Pada Saat Perolehan Awal mensyaratkan bahwa aset yang berasal dari transaksi perpajakan diukur dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan. Aset yang berasal dari transaksi perpajakan dapat diukur menggunakan estimasi dari arus masuk sumber daya ke entitas. Entitas pemerintah dapat mengembangkan kebijakan akuntansi terkait dengan aset yang berasal dari transaksi perpajakan sesuai ketentuan Pengukuran Aset Pada Saat Perolehan Awal. Kebijakan akuntansi untuk mengestimasi aset tersebut didasarkan pada kemungkinan bahwa sumber daya yang berasal dari transaksi perpajakan akan mengalir ke entitas pemerintah, dan nilai wajarnya dapat diandalkan. Ketika terjadi perbedaan waktu antara terjadinya peristiwa kena pajak dengan penerimaan pajak, entitas pemerintah dapat mengukur aset yang timbul dari transaksi perpajakan secara andal dengan mendasarkan pada ketentuan perpajakan. Ketentuan perpajakan mengatur pembayaran pajak dan pelaporan pajak. Dalam beberapa kasus, aset yang ditimbulkan dari transaksi perpajakan serta pendapatan yang terkait baru dapat diukur dengan andal pada periode setelah terjadinya peristiwa kena pajak. Namun demikian, terdapat beberapa pengecualian umum ketika beberapa periode pelaporan keuangan telah melewati terjadinya peristiwa kena pajak, mengakibatkan timbulnya sumber daya yang memiliki manfaat ekonomi masa depan atau potensi jasa memenuhi definisi serta kriteria pengakuan aset. Karena itu, kriteria pengakuan sumber daya tersebut tidak terpenuhi sampai dengan diterimanya pembayaran atas sumber daya tersebut. 31
  3. 4.Beban yang Dibayar melalui Sistem Perpajakan dan Belanja Perpajakan Pendapatan perpajakan diukur sebesar nilai bruto. Jumlah pendapatan perpajakan tidak dikurangi dengan biaya pemungutannya. Pemerintah mungkin menggunakan sistem dimana wajib pajak dapat melakukan pembayaran dengan mudah, seperti melalui pembayaran tunai, membangun sistem yang memungkinkan penyelesaian kewajiban wajib pajak selain kewajiban perpajakan, yang pembayarannya menggunakan sistem perpajakan dan kewajiban tersebut sebenarnya merupakan beban pemerintah, misalnya pembayaran beban subsidi asuransi kesehatan yang menjadi kewajiban pemerintah dikompensasikan dengan pembayaran pajak oleh wajib pajak. Dalam hal ini, pembayaran subsidi tersebut tidak mengurangi nilai pendapatan pajak. Nilai pendapatan pajak yang dilaporkan entitas pemerintah tetap sebesar nilai bruto termasuk nilai pembayaran subsidi pemerintah kepada wajib pajak yang bersangkutan. Pendapatan perpajakan tidak termasuk belanja perpajakan. Pemerintah menggunakan sistem perpajakan untuk mendorong perilaku keuangan tertentu atau tidak mendorong perilaku lainnya. Misalnya pemerintah memberikan fasilitas Pembebasan PPN atas barang kebutuhan pokok atau Penurunan Tarif PPh bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka. Kebijakan perpajakan tersebut dapat diklasifikasikan dalam kebijakan belanja perpajakan. Belanja perpajakan merupakan penerimaan pajak yang tidak diterima entitas pemerintah sebagai akibat penerapan fasilitas perpajakan. Belanja perpajakan adalah pendapatan yang hilang, bukan merupakan pengeluaran dan tidak menimbulkan aliran masuk atau keluar atas sumber daya, sehingga tidak menimbulkan aset, kewajiban, pendapatan, ataupun beban bagi pemerintah. Perbedaan utama antara beban yang dibayar melalui sistem perpajakan dan belanja perpajakan adalah bahwa untuk beban yang dibayar melalui sistem perpajakan, nilainya tersedia bagi penerima, terlepas dari apakah mereka membayar pajak melalui sistem perpajakan atau menggunakan mekanisme lainnya. Saling hapus (offsetting) tidak diperkenankan kecuali diatur dalam standar lain. Saling hapus (offsetting) pendapatan pajak dan beban yang dibayar melalui sistem perpajakan tidak diperkenankan. O. TRANSFER Kecuali pengaturan pada suatu entitas mengakui aset sehubungan dengan transfer ketika sumber daya yang ditransfer memenuhi definisi dan kriteria pengakuan aset. Transfer termasuk transfer antar pemerintahan, penghapusan utang, denda, hadiah dan sumbangan, hibah (barang), dan hibah (jasa). Semua jenis transfer tersebut memiliki ciri umum, yaitu terjadi transfer sumber daya dari satu entitas ke entitas lain tanpa memberikan imbalan yang 32 kira-kira memiliki nilai yang sama untuk dipertukarkan dan bukan termasuk dalam pengertian pajak sebagaimana didefinisikan dalam Kebijakan ini. Transfer memenuhi definisi aset ketika entitas dapat mengendalikan sumber daya tersebut dan entitas diharapkan akan menerima manfaat ekonomi masa depan atau potensi jasa dari sumber daya tersebut. Transfer memenuhi kriteria pengakuan sebagai aset ketika terdapat kemungkinan dengan andal. Dalam kondisi tertentu, seperti ketika kreditur melaksanakan penghapusan hutang, maka terjadi penurunan nilai tercatat utang yang diakui sebelumnya. Dalam kasus ini, selain mengakui aset yang berasal dari transfer, entitas juga dapat mengurangi nilai tercatat utang. Suatu entitas dapat mengendalikan sumber daya yang ditransfer baik pada saat sumber daya tersebut diterima oleh entitas atau pada saat entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan kepada entitas pentransfer. Transfer memenuhi definisi transaksi nonpertukaran karena entitas pentransfer memberikan sumber daya kepada entitas penerima transfer tanpa adanya imbalan pertukaran yang kira-kira memiliki nilai yang sama. Entitas menganalisis semua ketentuan dalam perikatan/perjanjian transfer untuk menentukan apakah terdapat kewajiban ketika entitas tersebut menerima sumber daya.
  4. 1.Pengukuran Aset yang Ditransfer Sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pengukuran Aset Pada Saat Perolehan Awal, aset yang ditransfer diukur dengan nilai wajar pada tanggal perolehan. Entitas mengembangkan kebijakan akuntansi untuk pengakuan dan pengukuran aset sesuai dengan Kebijakan yang terkait. Sebagaimana telah diatur sebelumnya, persediaan, aset tetap atau properti investasi yang diperoleh melalui transaksi nonpertukaran awalnya dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan sesuai dengan pengaturan pada Kebijakan Akuntansi Persediaan, Kebijakan Akuntansi Aset Tetap, serta Kebijakan Akuntansi Properti Investasi. Instrumen keuangan, termasuk kas, dan piutang transfer yang memenuhi definisi instrumen keuangan dan aset lainnya diukur menggunakan nilai wajar sebagaimana ketentuan Pengukuran Aset Pada Saat Perolehan Awal dan kebijakan akuntansi yang sesuai.
  5. 2.Transfer Antarentitas Pemerintahan Transfer antarentitas pemerintahan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang diakui sebagai pendapatan. Transfer antarentitas pemerintahan merupakan transaksi nonpertukaran karena entitas yang menerima sumber daya berupa uang atau hak menerima uang tidak memiliki kewajiban untuk memberikan prestasi balik berupa imbalan dengan uang atau hak menerima uang yang diterimanya. 33
  6. 3.Pengakuan Pendapatan Transfer Antarentitas Pemerintahan Pendapatan transfer berupa kas, setara kas, atau hak menerima kas, diakui pada saat:
14. a.terdapat aliran masuk sumber daya ekonomi; atau
15. b.terdapat kemungkinan besar aliran masuk sumber daya ekonomi ke entitas. Pendapatan transfer antarentitas pemerintahan diakui pada saat terdapat aliran masuk sumber daya ekonomi misalnya berupa kas atau setara berasal dari entitas pengirim transfer. Pendapatan transfer antarentitas pemerintahan juga diakui jika terdapat penetapan berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang adanya pengakuan utang dari pihak pengirim transfer.
  1. 4.Pengukuran Pendapatan Transfer Antarentitas Pemerintahan Pendapatan transfer antarentitas pemerintahan dinilai sebesar kas atau setara kas yang diterima oleh entitas dan/atau sebesar pengakuan kurang salur oleh entitas penyalur transfer. Nilai penerimaan kas atau setara kas didasarkan pada penyaluran transfer yang diterima di rekening entitas penerima transfer. Dalam hal terdapat lebih salur transfer, kelebihan penyaluran transfer dimaksud seharusnya dikembalikan kepada entitas penyalur transfer. Pada praktiknya lebih salur dapat dikompensasikan pada penyaluran berikutnya sehingga penerimaan kas yang diterima pada tahun berikutnya tersebut tidak sebesar yang telah ditetapkan. Jika terjadi demikian, pendapatan transfer dicatat sebesar transfer yang seharusnya diterima, dan kelebihan tersebut disajikan dalam kelompok kewajiban di neraca pada tanggal pelaporan.
  2. 5.Penghapusan Utang Pemberi pinjaman kadang-kadang akan melepaskan hak untuk menagih utangnya kepada entitas pemerintah. Misalnya, pemerintah pusat menghapuskan pinjaman kepada pemerintah daerah. Selanjutnya, pemerintah daerah mengakui adanya kenaikan aset bersih karena penghapusan utang yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Entitas mengakui pendapatan sehubungan dengan penghapusan utang ketika utang yang sebelumnya dicatat tersebut tidak lagi memenuhi definisi atau kriteria pengakuan kewajiban. Pendapatan yang berasal dari penghapusan utang diukur sebesar nilai tercatat dari utang yang dihapuskan.
  3. 6.Denda Denda merupakan manfaat ekonomi masa depan atau potensi jasa yang diterima atau akan diterima oleh entitas pemerintah, yang ditetapkan oleh pengadilan atau penegak hukum lainnya atau instansi berwenang sebagai akibat dari pelanggaran hukum atau peraturan yang berlaku. Denda biasanya mensyaratkan suatu pihak atau individu untuk membayar sejumlah uang tunai kepada pemerintah dan tidak membebankan kewajiban apapun kepada pemerintah yang dapat 34 diakui sebagai kewajiban. Dengan demikian, denda diakui sebagai pendapatan ketika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan aset.
  4. 7.Hadiah, Sumbangan, dan Hibah (Barang) Hadiah dan sumbangan merupakan transfer aset yang dilakukan secara sukarela kepada entitas pemerintah, termasuk kas atau aset keuangan lain serta jasa yang umumnya tidak terikat pada persyaratan tertentu. Hadiah dan sumbangan memenuhi dan diakui sebagai aset dan pendapatan ketika terdapat kemungkinan besar aliran masuk manfaat ekonomi masa depan atau potensi jasa ke entitas pemerintah dan nilai wajarnya dapat diukur dengan andal. Nilai wajar hadiah dan sumbangan didasarkan pada pengukuran hibah (barang). Hibah merupakan pengalihan aset secara sukarela dalam bentuk uang tunai atau aset moneter lainnya maupun barang atau jasa yang diberikan oleh individu atau entitas yang tidak terikat dalam suatu persyaratan/ketentuan. Hibah dalam bentuk barang merupakan aset berwujud yang ditransfer ke entitas dalam suatu transaksi nonpertukaran. Hibah dalam bentuk barang diakui sebagai aset dan pendapatan, jika kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan atau potensi jasa akan mengalir ke entitas dan nilai wajar aset tersebut dapat diukur secara andal. Apabila tidak terdapat persyaratan penerimaan hibah, pendapatan dapat langsung diakui. Adapun jika terdapat persyaratan yang melekat pada penerimaan hibah, maka entitas mengakui kewajiban yang akan dikurangi sejalan dengan pengakuan pendapatan pada saat telah dipenuhinya persyaratan yang ditetapkan. Pada saat pengakuan awal, hibah dalam bentuk barang dinilai berdasarkan nilai wajar pada tanggal perolehan yang berasal dari harga pasar atau penilaian oleh appraisal.
  5. 8.Hibah (Jasa) Entitas pemerintah dapat, namun tidak diwajibkan mengakui hibah jasa sebagai pendapatan dan aset. Hibah dalam bentuk jasa merupakan jasa yang disediakan oleh individu atau entitas lain kepada entitas pemerintah dalam suatu transaksi nonpertukaran. Jasa ini memenuhi definisi aset karena entitas mengendalikan sumber daya yang diharapkan akan menghasilkan manfaat ekonomi masa depan atau potensi jasa yang mengalir ke entitas. Aset hibah yang diterima tersebut langsung dikonsumsi dan pada saat yang bersamaan transaksi dengan nilai yang kira-kira diakui untuk menggambarkan konsumsi hibah jasa tersebut. Sebagai contoh, sekolah negeri yang menerima jasa sukarelawan pengajar, dimana nilai wajar jasa dapat diukur secara andal dapat mengakui peningkatan aset dan pendapatan, serta pada saat yang sama juga mengakui penurunan aset dan beban. Selain itu, hibah jasa juga dapat digunakan dalam pembangunan suatu aset sehingga jumlah sedang dibangun oleh entitas. 35 Entitas pemerintah dapat menerima hibah jasa dalam skema yang mengikat atau tidak mengikat. Sebagai ilustrasi:
16. a.bantuan teknis (technical assistance) dari pemerintah lain atau organisasi internasional;
17. b.sekolah atau perguruan tinggi yang menerima bantuan tenaga pengajar sukarela; atau
18. c.pemerintah daerah yang menerima bantuan layanan kesehatan secara sukarela. Beberapa hibah jasa tidak memenuhi definisi aset karena entitas pemerintah tidak memiliki pengendalian yang cukup atas hibah jasa yang diterima tersebut. Dalam kondisi yang lain, entitas pemerintah mungkin memiliki pengendalian atas hibah jasa, namun tidak dapat mengukurnya secara andal, sehingga tidak memenuhi kriteria pengakuan aset. Namun demikian, entitas pemerintah dapat mengukur nilai wajar jasa tertentu, seperti jasa profesional atau jasa lainnya yang tersedia nilainya baik di pasar nasional maupun internasional. Ketika menentukan nilai wajar hibah jasa, entitas pemerintah mungkin berkesimpulan bahwa nilai jasa tersebut tidaklah material. Dikarenakan banyaknya ketidakpastian terkait dengan hibah jasa, termasuk kemampuan mengendalikan jasa dan mengukur nilai wajar hibah jasa tersebut, pernyataan standar ini tidak mengharuskan pengakuan atas hibah jasa. Entitas dianjurkan untuk mengungkapkan sifat dan tipe hibah jasa yang diterima dalam periode berjalan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam mengembangkan kebijakan akuntansi terkait dengan pengelompokan hibah jasa, beberapa faktor perlu dipertimbangkan termasuk pengaruh hibah jasa tersebut pada neraca, laporan operasional serta laporan arus kas
  1. 9.Penerimaan di Muka atas Transfer Ketika entitas pemerintah menerima sumber daya sebelum suatu persyaratan dalam perjanjian/perikatan mengikat, sumber daya tersebut diakui sebagai aset pada saat telah memenuhi definisi dan kriteria pengakuan aset. Selain itu, entitas juga mengakui penerimaan di muka ketika perjanjian/perikatan yang dimuat dalam ketentuan transfer belum mengikat entitas. Penerimaan di muka atas transfer secara fundamental tidak berbeda dengan penerimaan di muka lainnya, karena itu entitas mengakui adanya kewajiban sampai dengan terjadinya peristiwa sebagaimana diatur dalam perjanjiannya. Ketika peristiwa sebagaimana diatur dalam perjanjian telah dipenuhi, selanjutnya entitas mengakui pendapatan dan mengurangi nilai kewajiban.
  2. 10.Pinjaman Lunak Pinjaman lunak merupakan pinjaman yang diterima entitas dengan tingkat bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan tingkat bunga yang berlaku di pasar. Bagian pinjaman yang harus dibayar beserta bunganya merupakan transaksi pertukaran dan dicatat sesuai standar terkait dengan instrumen keuangan. Entitas perlu mempertimbangkan apakah terdapat perbedaan antara harga 36 transaksi (hasil pinjaman) dengan nilai wajar pinjaman pada saat pengakuan awal (berdasarkan standar mengenai instrumen keuangan) yang merupakan transaksi nonpertukaran sesuai dengan Kebijakan Akuntansi ini. Ketika entitas menentukan bahwa terdapat selisih antara harga transaksi (hasil pinjaman) dan nilai wajar pinjaman pada saat pengakuan awal merupakan pendapatan nonpertukaran, entitas mengakui selisih tersebut sebagai pendapatan, kecuali jika dari selisih tersebut terdapat kewajiban kini yang harus diakui oleh entitas. Pada saat entitas memenuhi kewajiban kini, nilai kewajiban tersebut dikurangi dan pendapatan diakui sejumlah pengurangan kewajiban tersebut P. PENGUNGKAPAN Entitas pemerintah dipersyaratkan menyajikan pada lembar muka atau dalam Catatan atas Laporan Keuangan:
19. a.Jumlah pendapatan dari transaksi nonpertukaran yang diakui selama periode pelaporan dengan klasifikasi utama yang memperlihatkan secara terpisah: pendapatan perpajakan yang menunjukkan jumlah dan klasifikasi jenis pajak; dan pendapatan transfer yang menunjukkan jumlah dan jenis transfer.
20. b.Jumlah tagihan yang diakui sehubungan dengan pendapatan dari transaksi nonpertukaran.
21. c.Jumlah kewajiban yang diakui sehubungan dengan aset yang ditransfer dengan persyaratan-persyaratan yang ada.
22. d.Jumlah kewajiban yang diakui sehubungan dengan pinjaman lunak sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
23. e.Jumlah aset yang diakui sesuai dengan pembatasan dan sifat pembatasannya.
24. f.Jumlah penerimaan di muka sehubungan dengan transaksi nonpertukaran.
25. g.Jumlah utang yang dihapuskan. Entitas pemerintah mengungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan untuk tujuan umum:
26. a.Kebijakan akuntansi yang diterapkan untuk pengakuan pendapatan dari transaksi nonpertukaran.
27. b.Klasifikasi pendapatan dari transaksi nonpertukaran.
28. c.Klasifikasi pendapatan perpajakan.
29. d.Sifat dan jenis hibah yang menunjukkan klasifikasi yang terpisah dari barang yang diperoleh dari rampasan/sitaan. Entitas dianjurkan untuk mengungkapkan sifat dan tipe kelompok utama dari hibah (jasa), termasuk hibah (jasa) yang tidak diakui dalam laporan keuangan. Pengungkapan sebagaimana dipersyaratkan dalam paragraf 1 dan 2 diatas membantu entitas pemerintahan untuk memenuhi tujuan pelaporan keuangan sebagaimana diatur dalam Kebijakan akuntansi Penyajian Laporan Keuangan. Pengungkapan atas kelompok utama pendapatan akan membantu pengguna laporan dalam memperkirakan aliran pendapatan. 37 Syarat dan ketentuan membatasi penggunaan aset yang berdampak pada kegiatan entitas. Pengungkapan;
30. a.jumlah kewajiban yang diakui sehubungan dengan persyaratan, dan
31. b.jumlah aset sehubungan dengan pembatasan, yang membantu pengguna untuk menilai kemampuan entitas menggunakan asetnya. Entitas didorong untuk memisahkan berdasarkan kelompok informasi yang diperlukan dalam pengungkapan sebagaimana diatur dalam paragraf 1 huruf (c). Apabila jasa dalam bentuk natura memenuhi definisi aset dan kriteria pengakuan sebagai aset, entitas dapat memilih untuk mengakui jasa tersebut dalam bentuk natura dan mengukurnya berdasarkan nilai wajar. Paragraf 3 mendorong entitas untuk membuat pengungkapan tentang sifat dan jenis layanan dalam bentuk barang yang diterima, apakah jasa tersebut diakui atau tidak. Pengungkapan tersebut dapat membantu pengguna untuk menilai berdasarkan informasi tentang;
32. a.kontribusi yang diberikan jasa tersebut terhadap pencapaian tujuan entitas selama periode pelaporan, dan
33. b.ketergantungan entitas pada jasa tersebut untuk mencapai tujuannya di masa depan. 38 Q. TANGGAL EFEKTIF Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan ini berlaku efektif untuk pelaporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai tahun anggaran 2026. Jika entitas menerapkan pernyataan ini untuk periode yang dimulai sebelum tahun anggaran 2026, entitas dipersyaratkan untuk mengungkapkannya. BUPATI MALUKU TENGGARA, ttd MUHAMAD THAHER HANUBUN 39 LAMPIRAN XXVI PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA NOMOR 32 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2019 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA AKUNTANSI PENGATURAN BERSAMA A. PENDAHULUAN
  1. 1.Tujuan
34. a.Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur prinsip pelaporan keuangan entitas pemerintah yang memiliki kepentingan dalam pengaturan yang dikendalikan bersama.
35. b.Untuk mencapai tujuan dalam huruf a, Pernyataan Kebijakan ini mendefinisikan pengendalian bersama (joint control) dan mensyaratkan entitas pemerintah yang merupakan pihak dalam pengaturan bersama untuk menentukan jenis pengaturan bersama dengan menilai hak dan kewajibannya serta mencatat hak dan kewajiban tersebut sesuai dengan jenis pengaturan bersama.
  1. 2.Ruang Lingkup
36. a.Pernyataan Standar ini berlaku untuk setiap entitas pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang memperoleh anggaran berdasarkan APBN/APBD, tidak termasuk perusahaan negara/daerah, yang merupakan pihak dalam pengaturan bersama.
37. b.Pernyataan Kebijakan ini berlaku untuk pengaturan yang melibatkan dua pihak atau lebih yang memiliki pengendalian bersama. Pengendalian bersama dalam Kebijakan ini mensyaratkan setidak-tidaknya entitas pemerintah merupakan salah satu pihak dalam pengaturan bersama. B. DEFINISI Dalam pernyataan Kebijakan ini yang dimaksud dengan:
38. a.Aktivitas relevan adalah aktivitas yang secara signifikan mempengaruhi manfaat pengaturan bersama.
39. b.Kendaraan terpisah (separate vehicle) adalah struktur keuangan yang dapat diidentifikasikan secara terpisah, mencakup entitas hukum terpisah atau entitas yang diakui oleh undang-undang, terlepas dari apakah entitas tersebut memiliki subjek hukum.
40. c.Operasi bersama (joint operation) adalah pengaturan bersama yang mengatur bahwa para pihak yang memiliki pengendalian bersama memiliki hak atas aset dan tanggung jawab atas kewajiban terkait dengan pengaturan tersebut. Para pihak tersebut disebut operator bersama. 40
41. d.Operator bersama (joint operator) adalah pihak yang memiliki pengendalian bersama atas operasi bersama.
42. e.Pengaturan bersama (joint arrangement) adalah pengaturan yang melibatkan dua pihak atau lebih yang memiliki pengendalian bersama.
43. f.Pengaturan yang mengikat (binding arrangement) adalah pengaturan yang memberikan hak dan kewajiban yang bersifat memaksa kepada pihak dalam pengaturan bersama, seperti dalam bentuk kontrak. Pengaturan yang mengikat mencakup hak yang berasal dari kontrak atau hak hukum lainnya.
44. g.Pengendalian bersama (joint control) adalah persetujuan untuk berbagi pengendalian atas suatu pengaturan bersama melalui suatu pengaturan yang mengikat. Pengendalian bersama hanya terjadi ketika keputusan mengenai aktivitas relevan mensyaratkan persetujuan dengan suara bulat dari seluruh pihak yang berbagi pengendalian.
45. h.Pihak dalam pengaturan bersama (party to a joint arrangement) adalah entitas yang berpartisipasi dalam pengaturan bersama, terlepas dari apakah entitas tersebut memiliki pengendalian bersama atas pengaturan.
46. i.Ventura bersama (joint venture) adalah pengaturan bersama yang mengatur bahwa para pihak yang memiliki pengendalian bersama memiliki hak atas aset neto pengaturan tersebut. Para pihak tersebut disebut venturer bersama.
47. j.Venturer bersama (joint venturer) adalah pihak yang memiliki pengendalian bersama atas ventura bersama.
48. k.Entitas pemerintah adalah entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan yang memperoleh anggaran berdasarkan APBN/APBD, yang menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangan. C. PENGATURAN BERSAMA Pengaturan bersama adalah pengaturan yang melibatkan dua pihak atau lebih yang memiliki pengendalian bersama. Pengaturan bersama memiliki karakteristik berikut ini:
49. a.Para pihak terikat oleh suatu pengaturan yang mengikat, dan
50. b.Pengaturan yang mengikat memberikan pengendalian bersama kepada dua pihak atau lebih yang berada dalam pengaturan bersama. Pengaturan bersama dapat berbentuk operasi bersama atau ventura Bersama D. PENGATURAN YANG MENGIKAT Pengaturan yang mengikat dan bersifat memaksa dapat dibuktikan dengan beberapa cara. Pengaturan yang mengikat dan bersifat memaksa dituangkan secara tertulis, dalam bentuk kontrak atau kesepakatan para pihak yang didokumentasikan. Mekanisme hukum atau peraturan perundang-undangan seperti otoritas legislatif atau eksekutif dapat membentuk pengaturan yang bersifat memaksa, sama dengan pengaturan kontraktual, baik secara: 41
51. a.individual oleh mekanisme hukum atau peraturan perundang- undangan itu sendiri; atau
52. b.bersama dengan kontrak antara para pihak. E. PENGENDALIAN BERSAMA Pengendalian bersama adalah persetujuan untuk berbagi pengendalian atas pengaturan bersama yang disepakati melalui pengaturan yang mengikat. Pengendalian bersama terjadi ketika keputusan atas aktivitas relevan mensyaratkan persetujuan dengan suara bulat dari seluruh pihak yang berbagi pengendalian. Entitas pemerintah yang merupakan pihak dalam pengaturan bersama menilai apakah pengaturan yang mengikat memberikan pengendalian secara kolektif kepada para pihak atau sekelompok pihak. Para pihak, atau sekelompok pihak mengendalikan pengaturan bersama secara kolektif ketika para pihak harus bertindak bersama untuk mengarahkan aktivitas pengaturan bersama yang mempengaruhi manfaat secara signifikan. Aktivitas pengaturan bersama yang mempengaruhi manfaat signifikan disebut dengan aktivitas relevan. Pengendalian bersama muncul hanya ketika keputusan atas aktivitas relevan membutuhkan persetujuan dengan suara bulat dari para pihak yang mengendalikan pengaturan bersama secara kolektif. Penilaian mengenai adanya pengendalian bersama oleh para pihak dalam pengaturan dilakukan dengan:
53. a.melakukan penilaian apakah pengaturan yang mengikat memberikan pengendalian secara kolektif kepada seluruh atau sekelompok pihak untuk mengarahkan aktivitas relevan, dan
54. b.melakukan penilaian apakah para pihak tersebut memiliki pengendalian bersama yang mensyaratkan persetujuan dengan suara bulat. Dalam pengaturan bersama, tidak ada pihak tunggal yang mengendalikan pengaturan secara sepihak. Persyaratan persetujuan dengan suara bulat berarti setiap pihak dengan pengendalian bersama dapat mencegah pihak lain atau sekelompok pihak untuk mengendalikan pengaturan tersebut atau membuat keputusan sepihak tanpa persetujuannya. Pengaturan dapat merupakan pengaturan bersama walaupun tidak seluruh pihak yang terlibat memiliki pengendalian bersama. Para pihak dapat ibedakan menjadi para pihak yang memiliki pengendalian bersama atas engaturan bersama (operator bersama atau venturer bersama) dan pihak yang berpartisipasi namun tidak memiliki pengendalian bersama atas pengaturan bersama. Entitas pemerintah menggunakan pertimbangan ketika menilai apakah para pihak atau sekelompok pihak memiliki pengendalian bersama. Entitas pemerintah mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan dalam menilai apakah seluruh atau sekelompok pihak, memiliki pengendalian bersama atas suatu pengaturan. Jika fakta dan keadaan berubah, maka entitas pemerintah menilai kembali apakah entitas pemerintah masih memiliki pengendalian bersama atas pengaturan tersebut. 42 F. JENIS PENGATURAN BERSAMA Entitas pemerintah menentukan jenis pengaturan bersama yang melibatkannya. Pengklasifikasian pengaturan bersama sebagai operasi bersama atau ventura bersama didasarkan pada hak dan kewajiban para pihak dalam pengaturan bersama. Entitas pemerintah menggunakan pertimbangan ketika menilai hak dan kewajiban yang timbul dari pengaturan untuk menentukan apakah pengaturan bersama merupakan operasi bersama atau ventura bersama dengan mempertimbangkan struktur dan bentuk hukum pengaturan bersama, persyaratan yang disetujui oleh para pihak dalam pengaturan yang mengikat atau diatur dalam mekanisme hukum atau peraturan perundang-undangan, dan jika relevan, fakta dan keadaan lain. Kerangka perjanjian dapat menetapkan persyaratan umum untuk melakukan satu atau lebih aktivitas yang mengikat para pihak. Kerangka perjanjian dapat menetapkan para pihak untuk membentuk pengaturan bersama yang berbeda, berupa operasi bersama dan ventura bersama, jika para pihak memiliki hak dan kewajiban yang berbeda ketika melakukan aktivitas yang berbeda dalam kerangka perjanjian yang sama. Sebagai akibatnya, operasi bersama dan ventura bersama dapat terbentuk secara bersamaan ketika para pihak melakukan aktivitas yang berbeda sebagai bagian dari kerangka perjanjian yang sama. Jika fakta dan keadaan berubah, maka entitas pemerintah menilai kembali apakah jenis pengaturan bersama yang entitas pemerintah terlibat di dalamnya telah berubah. G. LAPORAN KEUANGAN PARA PIHAK DALAM PENGATURAN BERSAMA
  1. 1.Operasi Bersama Operator bersama mengakui hal berikut terkait dengan kepentingannya dalam operasi bersama:
55. a.aset, mencakup bagiannya atas setiap aset yang dikelola bersama;
56. b.kewajiban, mencakup bagiannya atas setiap kewajiban yang terjadi bersama;
57. c.pendapatan dari penjualan bagiannya atas output yang dihasilkan dari operasi bersama;
58. d.bagiannya atas pendapatan dari penjualan output oleh operasi bersama;
59. e.beban, mencakup bagiannya atas setiap beban yang terjadi secara bersama-sama; dan
60. f.belanja, mencakup bagiannya atas setiap belanja yang terjadi secara bersama-sama. Entitas pemerintah yang merupakan operator bersama mencatat aset, kewajiban, pendapatan, belanja dan beban terkait dengan kepentingannya dalam operasi bersama sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang relevan. Entitas pemerintah yang berpartisipasi dalam, namun tidak memiliki pengendalian bersama atas, suatu operasi bersama, juga mencatat kepentingannya sesuai dengan paragraf 1 dan paragraf 2 jika entitas pemerintah tersebut memiliki hak atas aset dan tanggung jawab atas kewajiban yang terkait dengan operasi bersama tersebut. 43 Entitas pemerintah yang berpartisipasi dalam suatu operasi bersama namun tidak memiliki pengendalian bersama dan tidak memiliki hak atas aset dan tanggung jawab atas kewajiban yang terkait dengan operasi bersama, maka entitas pemerintah mencatat kepentingannya pada operasi bersama tersebut sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang relevan.
  1. 2.Ventura Bersama Venturer bersama mengakui kepentingannya dalam ventura bersama sebagai investasi dan mencatat investasi tersebut dengan menggunakan metode ekuitas sesuai dengan Pernyataan Kebijakan Akuntansi Pemerintahan yang mengatur mengenai Investasi, kecuali entitas pemerintah dikecualikan dari penerapan metode ekuitas seperti yang ditentukan dalam Pernyataan Kebijakan Akuntansi Pemerintahan tersebut. Jika entitas pemerintah merupakan pihak yang berpartisipasi namun tidak memiliki pengendalian bersama atas ventura bersama, maka entitas pemerintah mencatat kepentingannya dalam pengaturan bersama sesuai dengan Pernyataan Kebijakan Akuntansi Pemerintahan yang relevan. H. KETENTUAN TRANSISI
  2. 1.Ventura Bersama – Transisi dari Metode Konsolidasi Proporsional ke Metode Ekuitas Ketika mengubah dari metode konsolidasi proporsional ke metode ekuitas, suatu entitas pemerintah mengakui investasinya dalam ventura bersama pada awal yang paling mendekati periode tersebut. Investasi awal tersebut diukur sebesar nilai tercatat atas aset dan kewajiban yang sebelumnya dikonsolidasikan secara proporsional oleh entitas pemerintah. Saldo awal investasi yang ditentukan merupakan biaya perolehan investasi pada pengakuan awal. Suatu entitas pemerintah menerapkan Pernyataan Kebijakan Akuntansi Pemerintahan yang mengatur mengenai Investasi terhadap saldo awal investasi untuk menilai apakah investasi tersebut mengalami penurunan nilai dan mengakui penurunan nilai tersebut sebagai penyesuaian terhadap ekuitas pada awal yang paling mendekati periode tersebut. Jika penggabungan semua aset dan kewajiban yang sebelumnya dikonsolidasikan secara proporsional menghasilkan ekuitas negatif, maka entitas pemerintah menilai apakah entitas pemerintah memiliki kewajiban hukum sehubungan dengan ekuitas negatif dan, jika demikian, entitas pemerintah tersebut mengakui kewajiban terkait. Jika entitas pemerintah menyimpulkan bahwa ia tidak memiliki kewajiban hukum sehubungan dengan ekuitas negatif, entitas pemerintah tidak mengakui kewajiban terkait tetapi entitas pemerintah tersebut menyajikan nilai investasi sebesar nihil. Entitas pemerintah akan mengungkapkan fakta ini dalam Catatan atas Laporan Keuangan, bersama dengan selisih yang berasal dari ekuitas negatif yang belum diakui dalam investasi atas ventura bersama pada 44 awal yang paling mendekati periode tersebut dan pada saat penerapan pernyataan standar ini. Suatu entitas pemerintah mengungkapkan rincian aset dan kewajiban yang telah direklasifikasi ke dalam investasi untuk semua ventura bersama pada awal yang paling mendekati periode tersebut. Setelah pengakuan awal, suatu entitas pemerintah mencatat dan melaporkan investasi dalam ventura bersama dengan menggunakan metode ekuitas sesuai dengan Pernyataan Kebijakan Akuntansi Pemerintahan yang mengatur mengenai Investasi.
  3. 2.Operasi Bersama – Transisi dari Metode Ekuitas ke Akuntansi untuk Aset dan Kewajiban Ketika mengubah dari metode ekuitas menjadi pencatatan untuk aset dan kewajiban sehubungan dengan kepentingannya dalam operasi bersama, suatu entitas pemerintah, pada awal yang paling mendekati periode tersebut, menghentikan pengakuan investasi yang sebelumnya dicatat dengan metode ekuitas dan mengakui bagiannya dari masing-masing aset dan kewajiban berkenaan dengan kepentingannya dalam operasi bersama. Suatu entitas pemerintah menentukan kepentingannya atas aset dan kewajiban dalam operasi bersama berdasarkan hak dan kewajibannya dalam proporsi tertentu sesuai pengaturan yang mengikat. Entitas pemerintah mengukur nilai tercatat awal aset dan kewajiban dengan memisahkannya dari nilai tercatat investasi pada periode sebelumnya berdasarkan metode ekuitas pada awal yang paling mendekati periode tersebut. Perbedaan yang timbul dari investasi yang sebelumnya dicatat dengan metode ekuitas dan nilai neto aset dan kewajiban diakui sebagai penyesuaian ekuitas pada awal yang paling mendekati periode tersebut jika nilai neto aset dan kewajiban diakui lebih tinggi atau rendah dari investasi yang dihentikan pengakuannya. Entitas pemerintah yang melakukan perubahan dari metode ekuitas menjadi pencatatan untuk aset dan kewajiban melakukan rekonsiliasi antara investasi yang dihentikan pengakuannya dengan aset dan kewajiban yang diakui, bersama dengan selisih yang disesuaikan terhadap ekuitas pada awal periode berikutnya. I. PENGUNGKAPAN Hal-hal yang diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah berkaitan dengan pengaturan bersama sedikitnya meliputi:
61. a.Jenis pengaturan bersama, apakah berupa operasi bersama atau ventura bersama, dan persyaratan yang mengikat yang memodifikasi jenis pengaturan bersama jika relevan;
62. b.Aktivitas relevan dalam pengaturan bersama;
63. c.Komitmen modal/ekuitas dari venturer terkait dengan kepentingannya pada ventura bersama; dan
64. d.Daftar dan penjelasan hal-hal yang signifikan pada ventura bersama dan proporsi kepemilikan pada ventura bersama, antara lain mencakup hal yang dapat mempengaruhi perubahan struktur kendaraan bersama atau perubahan pengaturan yang mengikat. 45 J. TANGGAL EFEKTIF Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan ini berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2026. BUPATI MALUKU TENGGARA, ttd MUHAMAD THAHER HANUBUN

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…