DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 34 Tahun 2025

Nomor: 34
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2026.

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan ”Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku” (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) Sebagai Undang-Undang;
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN 2
5.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
7.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 262);
8.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 266); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.

BAB I

PENDAHULUAN Menguraikan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antardokumen, maksud dan tujuan serta sistimatika dokumen RKPD.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara.
4.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang pembangunan, riset dan inovasi Daerah. 3
5.Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7.Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
8.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dengan pada Rencana Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda
10.Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah Program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap Program dan Kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi 2.1.1.1. Aspek Geografi Aspek Geografi menguraikan kondisi dan karakteristik alam Kabupaten Maluku Tenggara. Bagian ini diuraikan dalam sub aspek luas dan batas wilayah administratif, letak, topografi, geologi, hidrologi, klimatologi, penggunaan lahan, wilayah rawan bencana dan potensi sumber daya alam.

Pasal 2

(1)Bupati melalui Badan menyusun RKPD.
(2)RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029.
(3)RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional.
(4)RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan:
1. a.Renja Perangkat Daerah Tahun 2026;
2. b.rancangan KUA serta PPAS; dan
3. c.rancangan APBD tahun anggaran 2026. 4
(2)RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi instrument evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026.

Pasal 3

(1)RKPD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.bab I Pendahuluan;
2. b.bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
3. c.bab III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah;
4. d.bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
5. e.bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
6. f.bab VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
7. g.bab VII Penutup.
(2)Ketentuan mengenai RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi 3.1.1. Arah Kebijakan Ekonomi Nasional Tahun 2026 Analisis terhadap asumsi kebijakan ekonomi nasional diperlukan sebagai referensi atau gambaran dari keseluruhan pembangunan nasional yang merupakan landasan bagi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan di lingkup daerah. Sesuai amanat Pasal 258 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.

Pasal 4

(1)Kepala Badan melaksanakan pengendalian dan evaluasi RKPD.
(2)Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Badan melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
(3)Hasil evaluasi RKPD digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RKPD untuk tahun berikutnya .
(4)Kepala Badan melaporkan evaluasi terhadap hasil RKPD kepada Bupati.

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2026 RKPD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2026 merupakan penjabaran tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029. Penetapan sasaran dan prioritas pembangunan daerah tahun 2026 mengacu pada tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program prioritas dan urusan RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025– 2029; hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2024; Prioritas Nasional dalam rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun; dan Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

Pasal 5

(1)Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi:
1. a.perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah, dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
2. b.keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih 5 tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
(2)Perumusan perubahan RKPD memperhatikan visi, misi, dan Program Bupati, serta hasil kesepakatan bersama antara Bupati dan ketua DPRD tentang penambahan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru pada KUA dan PPAS.
(3)Penambahan dan/atau pengurangan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru dalam perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditindaklanjuti dengan perubahan dan/atau penambahan dalam Renstra Perangkat Daerah sebagai acuan penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah.
(4)Dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah rencana pembangunan jangka menengah daerah ditetapkan, perubahan RKPD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 6 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Ditetapkan di Langgur pada tanggal 3 November 2025 BUPATI MALUKU TENGGARA, ttd MUHAMAD THAHER HANUBUN Diundangkan di Langgur pada tanggal 3 November 2025 PELAKSANA TUGAS SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA, ttd BERNARDUS RETTOB BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2025 NOMOR 34 7 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA NOMOR 34 TAHUH 2025 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026 i KATA PENGANTAR Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan perlindungan-Nya, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2026 dapat disusun sesuai kaidah penyusunan rencana kerja tahunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan RKPD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2026 selain merujuk pada Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, secara teknis disusun berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. RKPD Tahun 2026 merupakan penjabaran tahun pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025-2029. RKPD memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verfikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Substansi penting RKPD ini adalah memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, sub-kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. RKPD Tahun 2026 mengintegrasikan kebijakan Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia (Asta Cita) serta Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara periode 2025–2029 ke dalam arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2026. Demikian RKPD Tahun 2026 ini disusun untuk menjadi dasar penyempurnaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2026, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026, serta Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkati kita dalam pengabdian, melindungi kita dalam pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Maluku Tenggara demi peningkatan kesejahteraan masyarakat menuju Maluku Tenggara Hebat. Langgur, ______ November 2025 BUPATI MALUKU TENGGARA M. THAHER HANUBUN ii iii DAFTAR ISI KATA PANGANTAR ............................................................................................................... i DAFTAR ISI ............................................................................................................................ iii DAFTAR TABEL ..................................................................................................................... vii DAFTAR GAMBAR ................................................................................................................ xiii BAB I PENDAHULUAN ......................................................................................................... 1 1.1. Latar Belakang ............................................................................................................ 1 1.2. Dasar Hukum .............................................................................................................. 2 1.3. Hubungan Antar Dokumen ......................................................................................... 5 1.4. Maksud dan Tujuan Penyusunan RKPD .................................................................... 6 1.5. Sistematikan Penyajian RKPD Tahun 2026 ............................................................... 6 BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ................................................................. 9 2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah ................................................................................... 9 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi .................................................................................. 9 2.1.1.1. Aspek Geografi ......................................................................................... 9 2.1.1.2. Aspek Demografi ...................................................................................... 32 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat .............................................................................. 35 2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan Sosial dan Pemerataan Ekonomi ......................... 35 2.1.2.2. Fokus Seni Budaya dan Olahraga ........................................................... 53 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum ............................................................................................ 55 2.1.3.1. Fokus Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar ........................................................................................................ 56 2.1.3.2. Fokus Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar ...................................................................................... 59 2.1.3.3. Fokus Urusan Pemerintahan Pilihan ....................................................... 64 2.1.3.4. Fokus Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan ..................................... 65 2.1.3.5. Fokus Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan ...................................... 66 2.1.3.6. Fokus Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan .................................. 67 2.1.3.7. Fokus Unsur Pemerintahan Umum ......................................................... 68 2.1.4. Daya Saing Daerah ..................................................................................................... 68 2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah ...................................................... 70 2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur ....................................................... 74 2.1.4.3. Fokus Iklim Investasi ................................................................................ 75 2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia .................................................................. 76 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan ......... 79 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah ....................................................................... 107 iv 2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah ................................................................................................ 107 2.3.2. Indentifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah ......... 109 BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH ........................... 119 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi ............................................................................................ 119 3.1.1. Arah Kebijakan Ekonomi Nasional Tahun 2026 ......................................................... 119 3.1.1.1. Capaian Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2024 ......................... 119 3.1.1.2. Perkembangan Perekonomian ................................................................ 120 3.1.1.3. Kebijakan Pembangunan Ekonomi Tahun Berjalan (2025) ..................... 122 3.1.1.4. Kebijakan Pembangunan Ekonomi Tahun 2026 ..................................... 128 3.1.2. Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Maluku Tahun 2026 ............................................. 129 3.1.2.1. Capaian Sasaran Pembangunan Provinsi Maluku Tahun 2024 .............. 129 3.1.2.2. Kebijakan Pembangunan Provinsi Maluku Tahun 2026 .......................... 130 3.1.3. Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2026 ........................ 132 3.1.3.1. Capaian Sasaran Pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024 .......................................................................................................... 132 3.1.3.2. Kebijakan Pembangunan Ekonomi Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2026 .......................................................................................................... 134 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah ............................................................................. 142 3.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah ................................................................................... 142 3.2.1.1. Realisasi Pendapatan Daerah ................................................................. 143 3.2.1.2. Proyeksi Pendapatan Daerah .................................................................. 147 3.2.1.3. Kebijkaan untuk Peningkatan Pendapatan Daerah ................................. 148 3.2.2. Kebijakan Belanja Daerah .......................................................................................... 148 3.2.2.1. Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2026 ..................................................... 148 3.2.2.2. Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2026 ................................................... 149 3.2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah .................................................................................. 152 BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH .................................... 153 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan ........................................................................... 153 4.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional ............................................................ 154 4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Maluku ................................................ 158 4.1.2.1. Tema dan Prioritas Pembangunan Provinsi Maluku Tahun 2026 ........... 158 4.1.2.2. Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Maluku ........................................ 159 4.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara ........................... 159 4.1.3.1. Visi dan Misi Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025 – 2029 ............. 160 4.1.3.2. Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025 – 2029 ................................... 161 4.1.3.3. Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2025 – 2029 .................................... 163 4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Maluku Tenggara Tahun 2026 ....................... 168 v 4.2.1. Tema Pembangunan Tahun 2025 ............................................................................... 168 4.2.2. Prioritas Daerah Tahun 2026 ...................................................................................... 168 4.2.3. Telaah Aspiratif Masyarakat ........................................................................................ 169 4.2.4. Telaah Pokok – Pokok Pikiran DPRD ......................................................................... 175 4.2.5. Sasaran Kinerja Pembangunan .................................................................................. 177 4.2.5.1. Sasaran Indikator Makro Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2026 ...... 177 4.2.5.2. Sasaran Kinerja Pembangunan Tahun 2026 ........................................... 178 4.2.6. Program Prioritas Maluku Tenggara Tahun 2026 ....................................................... 179 4.2.6.1. Program dan Kegiatan Prioritas untuk Pencapaian Visi dan Misi ........... 179 4.2.6.2. Program dan Kegiatan Prioritas yang diamanatkan Peraturan Perundang-undangan .............................................................................. 182 4.2.6.3. Program dan Kegiatan Prioritas untuk Pelaksanaan Program Strategis Nasional (Pro-SN) Tahun 2026 ................................................................ 183 BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH ................................................... 203 5.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Wajib-Mengikat sesuai Ketentuan Peraturan Perundang–undangan ................................................................................................ 203 5.1.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Mandatory Spending ............................................... 203 5.1.1.1. Bidang Pendidikan ................................................................................... 203 5.1.1.2. Bidang Infrastruktur Pelayanan Publik ..................................................... 206 5.1.1.3. Bidang Pengawasan ................................................................................ 211 5.1.2. Rencana Kerja dan Pendanaan SPM ........................................................................ 212 5.1.2.1. SPM Bidang Pendidikan .......................................................................... 212 5.1.2.2. SPM Bidang Kesehatan ........................................................................... 214 5.1.2.3. SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang ..................................... 215 5.1.2.4. SPM Bidang Perumahan Rakyat ............................................................. 216 5.1.2.5. SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum ................................... 218 5.1.2.6. SPM Bidang Sosial .................................................................................. 219 5.1.3. Belanja Wajib yang Didanai dari Hasil Penerimaan Pajak yang Telah Ditentukan Penggunaannya ........................................................................................................... 220 5.1.3.1. Hasil Penerimaan PKB dan Opsen PKB ................................................. 220 5.1.3.2. Hasil Penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik ........................................... 221 5.1.3.3. Hasil Penerimaan Pajak Rokok ............................................................... 221 5.1.3.4. Hasil Penerimaan Pajak Air Tanah .......................................................... 221 5.2. Rencana Kerja dan Pendanaan Pemenuhan Target Pembangunan Daerah ............ 221 5.2.1. Pencapaian Visi dan Misi ............................................................................................ 221 5.2.2. Pelaksanaan Arah Kebijakan Daerah Tahun 2026 ..................................................... 224 5.3. Program Daerah Pendukung Prioritas Nasional ........................................................ 228 BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ............................. 239 vi 6.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) ..................................................................................... 239 6.2. Indikator Kinerja Daerah (IKD) ................................................................................... 239 6.3. Indikator Kinerja Kunci (IKK) ....................................................................................... 241 BAB VII PENUTUP ................................................................................................................. 249 Lampiran ................................................................................................................................. 250 vii DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Penyesuaian Luas Kabupaten Maluku Tenggara ........................................... 9 Tabel 2.2 Pulau di Kabupaten Maluku Tenggara ............................................................ 10 Tabel 2.3 Jarak Tempuh Ibu Kota Kecamatan Menuju Ibu Kota Kabupaten Maluku Tenggara .......................................................................................................... 12 Tabel 2.4 Kondisi Topografi di Kabupaten Maluku Tenggara .......................................... 14 Tabel 2.5 Sungai di Kabupaten Maluku Tenggara ........................................................... 17 Tabel 2.6 Rata-Rata Kondisi Klimatologis Kabupaten Maluku Tenggara ....................... 18 Tabel 2.7 Alokasi Penggunaan Lahan Kabupaten Maluku Tenggara ............................ 18 Tabel 2.8 Objek dan Potensi Wisata Kabupaten Maluku Tenggara ............................... 21 Tabel 2.9 Kontribusi Lapangan Usaha Perikanan terhadap PDRB Tahun 2020 s.d. 2024 ................................................................................................................. 23 Tabel 2.10 Kontribusi Nelayan Kecil Sasaran Program Pemberdayaan terhadap Total Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2020 s.d. 2024 ...................................... 24 Tabel 2.11 Perkembangan Jumlah Nelayan Kecil Menurut Kecamatan Tahun 2020 s.d. 2024 ................................................................................................................. 24 Tabel 2.12 Jumlah Nelayan Kecil, KUB, dan KUB Sasaran Program Pemberdayaan Tahun 2020 s.d. 2024 ...................................................................................... 25 Tabel 2.13 Jumlah KUB Nelayan Kecil Sasaran Program Pemberdayaan Menurut Kecamatan Tahun 2020 s.d. 2024 .................................................................. 25 Tabel 2.14 Klaster Pengembangan Rumput Laut Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024 ................................................................................................................. 26 Tabel 2.15 Klaster Pengembangan Rumput Laut Menurut Klaster Budidaya Tahun 2024 ................................................................................................................. 27 Tabel 2.16 Produksi Rumput Laut Menurut Klaster Tahun 2024 ...................................... 27 Tabel 2.17 Kontribusi Komoditi Rumput Laut Menurut Klaster Tahun 2024 ..................... 28 Tabel 2.18 Perkembangan Nilai Produksi Rumput Laut Kering Tahun 2020 s.d. 2024 ... 29 Tabel 2.19 Produksi Ikan Budidaya Kerambah Jaring Apung (KJA) Tahun 2024 ............ 30 Tabel 2.20 Nilai Produksi Ikan Budidaya Kerambah Jaring Apung (KJA) Tahun 2024 .... 30 Tabel 2.21 Luas Areal dan Produksi Tanaman Palawija Tahun 2024 .............................. 31 Tabel 2.22 Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024 ..................................................................................... 31 Tabel 2.23 Jumlah dan Komposisi Penduduk Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024 ........................................................................................................... 33 Tabel 2.24 IPM Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024 .............................. 36 Tabel 2.25 Tingkat Kemiskinan Menurut BPS Tahun 2024 .............................................. 40 viii Tabel 2.26 Tingkat Kemiskinan dan Garis Kemiskinan Menurut BPS dan Bapperida Tahun 2020 s.d. 2024 ...................................................................................... 41 Tabel 2.27 Kondisi Ketenagakerjaan Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024 ................................................................................................................. 43 Tabel 2.28 PDRB ADHK Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024 (Juta Rupiah) ............................................................................................................. 44 Tabel 2.29 PDRB ADHB Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024 (Juta Rupiah) ............................................................................................................. 45 Tabel 2.30 Kontribusi Lapangan Usaha PDRB Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024 ................................................................................................. 46 Tabel 2.31 PDRB Per Kapita Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024 ........ 47 Tabel 2.32 Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Jenis Barang/Jasa Penyumbang Inflasi Terbesar Menurut Bulan Tahun 2024 ............................................................. 50 Tabel 2.33 Ratschaap/Pemerintahan Adat di Kepulauan Kei ........................................... 54 Tabel 2.34 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Tahun 2024 ....... 56 Tabel 2.35 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Tahun 2024 ....... 56 Tabel 2.36 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024 ......................................................................... 57 Tabel 2.37 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2024 ................................................................................ 58 Tabel 2.38 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Trantibum Limnas Tahun 2024 ................................................................................................................. 59 Tabel 2.39 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Tahun 2024 ............... 59 Tabel 2.40 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Tahun 2024 ... 59 Tabel 2.41 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 ............................................................... 59 Tabel 2.42 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Tahun 2024 ............ 60 Tabel 2.43 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan Tahun 2024 ...... 60 Tabel 2.44 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2024 ................................................................................................................. 60 Tabel 2.45 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 ................................................................... 61 Tabel 2.46 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 ..................................................................................... 61 Tabel 2.47 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024 .................................................................... 61 Tabel 2.48 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Tahun 2024 ... 61 Tabel 2.49 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 ...................................................................................................... 62 ix Tabel 2.50 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024 .................................................................................... 62 Tabel 2.51 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Tahun 2024 ................................................................................................................. 62 Tabel 2.52 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2024 ...................................................................................................... 63 Tabel 2.53 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Statistik Tahun 2024 ............ 63 Tabel 2.54 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Tahun 2024 .... 63 Tabel 2.55 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Tahun 2024 .. 63 Tabel 2.56 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Tahun 2024 ........ 64 Tabel 2.57 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Tahun 2024 ........ 64 Tabel 2.58 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Tahun 2024 ......... 64 Tabel 2.59 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Tahun 2024 ... 65 Tabel 2.60 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Tahun 2024 ... 65 Tabel 2.61 Capaian Kinerja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah Tahun 2024 ......................................................................................... 65 Tabel 2.62 Capaian Kinerja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat DPRD Tahun 2024 ...................................................................................................... 66 Tabel 2.63 Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan Tahun 2024 ...................................................................................................... 66 Tabel 2.64 Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan Tahun 2024 ................................................................................................................. 66 Tabel 2.65 Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Kepegawaian Tahun 2024 ...................................................................................................... 67 Tabel 2.66 Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2024 ........................................................................... 67 Tabel 2.67 Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Pengelolaan Perbatasan Tahun 2024 .................................................................................. 67 Tabel 2.68 Capaian Kinerja Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Inspektorat Daerah Tahun 2024 ......................................................................................... 68 Tabel 2.69 Capaian Kinerja Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 ...................................................................................................... 68 Tabel 2.70 IDSD di Kabupaten Maluku Tenggara ............................................................. 69 Tabel 2.71 Transformasi Digital di Kabupaten Maluku Tenggara ..................................... 74 Tabel 2.72 Evaluasi Program RKPD Tahun 2024 ............................................................. 79 Tabel 3.1 Target Indikator Sasaran pebmangunan Nasional Tahun 2025 ..................... 122 Tabel 3.2 Arah Kebijakan dan Indikasi Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2026 ............. 141 Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi PAD terhadap Target APBD Tahun 2020 s.d. 2024 ................................................................................................................. 144 x Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Pendapatan Transfer terhadap Target APBD Tahun 2020 s.d. 2024 .................................................................................................. 144 Tabel 3.5 Realisasi Tahunan dari Komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2020 s.d. 2024 ...................................................................................... 145 Tabel 3.6 Total Pendapatan Daerah serta Perbandingan antara Target APBD dengan Realisasi Tahun 2020 s.d. 2024 ...................................................................... 145 Tabel 3.7 Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2020 s.d. 2024 .................................... 146 Tabel 3.8 Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2026 ..................................................... 147 Tabel 3.9 Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2026 ............................................................. 149 Tabel 3.10 Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2026 ..................................................... 152 Tabel 4.1 Program Prioritas Presiden dan PHCT Tahun 2025 s.d. 2029 ....................... 155 Tabel 4.2 Sasaran Kinerja Pembangunan Wilayah Maluku ............................................ 159 Tabel 4.3 Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025 s.d. 2029 ................................................................................................................. 161 Tabel 4.4 Strategi Jangka Menengah dan Arah Kebijakan Tahun 2026 ........................ 163 Tabel 4.5 Usulan Pokok Pikiran DPRD Tahun 2026 ....................................................... 176 Tabel 4.6 Sasaran Indikator Makro Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2026 ............. 178 Tabel 4.7 Sasaran Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2026 ..................................... 178 Tabel 4.8 Program dan Kegiatan Prioritas untuk Pencapaian Visi dan Misi ................... 179 Tabel 4.9 Strategi Kebijakan Belanja Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2026 ...................................................................................................... 185 Tabel 4.10 Strategi Kebijakan Belanja Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2026 ...................................................................................................... 191 Tabel 5.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Mandatory Spending Bidang Pendidikan Tahun 2026 ...................................................................................................... 203 Tabel 5.2 Rencana Kerja dan Pendanaan Mandatory Spending Bidang Infrastruktur Pelayanan Publik Tahun 2026 ......................................................................... 206 Tabel 5.3 Rencana Kerja dan Pendanaan Mandatory Spending Bidang Pengawasan Tahun 2026 ...................................................................................................... 211 Tabel 5.4 Rencana Kerja dan Pendanaan SPM Bidang Pendidikan Tahun 2026 ......... 212 Tabel 5.5 Rencana Kerja dan Pendanaan SPM Bidang Kesehatan Tahun 2026 .......... 214 Tabel 5.6 Rencana Kerja dan Pendanaan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2026 .......................................................................................... 216 Tabel 5.7 Rencana Kerja dan Pendanaan SPM Bidang Perumahan dan Permukiman Tahun 2026 ...................................................................................................... 217 Tabel 5.8 Rencana Kerja dan Pendanaan SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2026 .......................................................................................... 218 Tabel 5.9 Rencana Kerja dan Pendanaan SPM Bidang Sosial Tahun 2026 ................. 219 xi Tabel 5.10 Rencana Kerja dan Pendanaan Pemenuhan Target Pembangunan Daerah Tahun 2026 ...................................................................................................... 221 Tabel 5.11 Pelaksanaan Arah Kebijakan Daerah Tahun 2026 ......................................... 224 Tabel 5.12 Program Daerah Pendukung Prioritas Nasional Tahun 2026 ......................... 228 Tabel 6.1 IKU Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2026 239 Tabel 6.2 IKD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2026 ................................................ 239 Tabel 6.3 IKK Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2026 ................................................ 241 xii xiii DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1 Hubungan RKPD Tahun 2026 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya ...... 6 Gambar 2.1 Luas Kabupaten Maluku Tenggara Menurut Kecamatan ................................ 11 Gambar 2.2 Posisi Jalur Transportasi Internasional Kabupaten Maluku Tenggara ........... 13 Gambar 2.3 Posisi Geoekonomi Kabupaten Maluku Tenggara Berdasarkan Wilayah Pengelolaan Potensi Perikanan ....................................................................... 13 Gambar 2.4 Peta Ketinggian Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara................................... 15 Gambar 2.5 Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Maluku Tenggara ........................................................................... 20 Gambar 2.6 Tingkat Kerentanan Bencana Menurut Jenis Bencana di Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024 ..................................................................................... 20 Gambar 2.7 Tren IRB Kabupaten Maluku Tenggara Periode 2015 s.d. 2024 .................... 21 Gambar 2.8 Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2020 s.d. 2024 ...................................... 23 Gambar 2.9 Jumlah dan Pertumbuhan Produksi Rumput Laut Tahun 2020 s.d. 2024 ...... 29 Gambar 2.10 Areal Tanam dan Produksi Kelapa di Provinsi Maluku Tahun 2024 ............... 32 Gambar 2.11 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024 .................................................................................................................. 33 Gambar 2.12 Persembahan Penduduk Kabupaten Maluku Tenggara Menurut Kecamatan Tahun 2020 s.d. 2024 ...................................................................................... 34 Gambar 2.13 Data Penduduk Kabupaten Maluku Tenggara Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Tahun 2024 .................................................................... 35 Gambar 2.14 Nilai IPM Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024 ...................... 36 Gambar 2.15 RLS dan Pertumbuhannya di Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024 .................................................................................................................. 37 Gambar 2.16 HLS dan Pertumbuhannya di Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024 .................................................................................................................. 38 Gambar 2.17 UHH dan Pertumbuhannya di Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024 .................................................................................................................. 39 Gambar 2.18 Pengeluaran Riil Per Kapita Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024 .................................................................................................................. 40 Gambar 2.19 Indeks P1 dan P2 Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024 ........ 41 Gambar 2.20 PDRB ADHK, PDRB ADHB dan LPE Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024 .................................................................................................. 44 Gambar 2.21 Lapangan Usaha Dominan Pembentuk Struktur Perekonomian Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024 ...................................... 47 Gambar 2.22 PDRB Per Kapita Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024 ........ 48 Gambar 2.23 Laju Inflasi Kabupaten Maluku Tenggara (YoY) dan Perbandingannya dengan Provinsi Maluku dan Nasional Tahun 2020 s.d. 2024 ........................ 49 xiv Gambar 2.24 Perbandingan Inflasi Bulanan (MtM) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024 .................................................................................................. 49 Gambar 2.25 Indeks Perkembangan Harga Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024 ..... 52 Gambar 2.26 Indeks Gini Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024 .................. 53 Gambar 2.27 Sebaran Ohoi untuk Kebutuhan SPAM di Kabupaten Maluku Tenggara ........ 57 Gambar 2.28 Sebaran Ohoi untuk Kebutuhan SPAL di Kabupaten Maluku Tenggara ......... 58 Gambar 2.29 Permasalahan Pilar IDSD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024 ............ 69 Gambar 2.30 Rasio Ketergantungan Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024................................................................................................................... 70 Gambar 2.31 Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024 ............................................................................................................ 71 Gambar 2.32 Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024 ...................................................................... 72 Gambar 2.33 Pembentukan Modal Tetap Bruto Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024 ............................................................................................................ 73 Gambar 2.34 Proporsi PMTB terhadap PDRB Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024 ............................................................................................................ 73 Gambar 2.35 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024................................................................................................................... 75 Gambar 2.36 TPAK Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024 ............................ 76 Gambar 2.37 Prevalensi Stunting Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024 ...... 77 Gambar 2.38 Perbandingan Tingkat Pendidikan Tenaga Kerja Tahun 2024 ........................ 78 Gambar 2.39 Prevalensi Stunting Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024 ...... 108 Gambar 3.1 Capaian Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2024 .................................. 119 Gambar 3.2 Evaluasi Pencapaian Sasaran Pembangunan dan Prioritas Nasional Tahun 2024................................................................................................................... 120 Gambar 3.3 Kerangka Pikir Pelaksanaan Pembangunan Nasional Tahun 2025 ................ 124 Gambar 3.4 Capaian Sasaran Pembangunan Ekonomi Makro Provinsi Maluku Tahun 2024................................................................................................................... 130 Gambar 3.5 Capaian Sasaran Pembangunan Ekonomi Makro Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024....................................................................................... 134 Gambar 3.6 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Eknomoi Kabupaten Maluku Tenggara ........................................................................................................... 140 Gambar 4.1 Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia Tahun 2025 s.d. 2029 .................. 154 Gambar 4.2 Tema dan Prioritas Pembangunan Provinsi Maluku Tahun 2026 ................... 159 Gambar 4.3 Visi dan Misi Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025 s.d. 2029 ................. 160 Gambar 4.4 Misi Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025 s.d. 2029 ............................... 161 Gambar 4.5 Program Prioritas Daerah Tahun 2026............................................................. 168 1 Kedudukan RKPD sebagai dokumen perencanaan daerah antara lain:

1.Secara substansial, RKPD memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, sub-kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun;
2.Secara normatif, RKPD menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah serta Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (R–APBD);
3.Secara operasional, RKPD memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta Pemerintah Daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah; dan
4.Secara faktual, menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai dokumen penjabaran dari RPJMD, maka RKPD disusun dalam kaidah untuk menjawab pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD. RKPD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2026 adalah penjabaran tahun kesatu, dari pelaksanaan RPJMD Tahun 2025–2029. Rumusan kebijakan dalam RPJMD ditujukan untuk mewujudkan Visi: Masyarakat Maluku Tenggara Mandiri, Cerdas, Demokratis dan Berkeadilan, Menuju Maluku Tenggara Hebat. Visi ini dilaksanakan melalui 5 (lima) Misi RPJMD yang kemudian dielaborasi dalam tujuan dan sasaran pembangunan sebagai dasar penyusunan program RKPD Tahun 2026. RKPD sebagai bagian integral dari Pembangunan Nasional, disusun dengan memperhatikan kebijakan pembangunan di tingkat nasional. Untuk itu, substansi RKPD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2026 memuat pula kesesuaian serta dukungan daerah dalam mendukung 2 pencapaian Asta Cita dan 8 (delapan) prioritas nasional, 17 (tujuh belas) program prioritas presiden, 8 (delapan) Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), dan termasuk keselarasan dengan Tema Pembangunan Nasional Tahun 2026: Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi, yang Produktif dan Inklusif. RKPD tahun 2026 juga disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja tahun–tahun sebelumnya. Hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya menjadi baseline dan sekaligus sebagai referensi perumusan kebijakan. RKPD Tahun 2026 mengintegrasikan berbagai masukan, usul dan saran dari berbagai pihak dan pemangku kepentingan. Hal ini sebagaimana pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RKPD, yaitu pendekatan teknokratis, partisipatif, top–down dan butom–up, serta politis. Keseluruhan pendekatan ini, diimplementasikan dalam rangkaian tahapan penyusunan RKPD Tahun 2026, dimulai dari penyusunan Rancangan Awal RKPD secara teknokratis, dibahas dalam forum–forum partisipatif, telaah dan integrasi kebijakan pusat, provinsi dan usulan masyarakat, serta mengakomodir janji kerja Kepala Daerah dan usulan Pokok–pokok Pikiran DPRD sebagai menifestasi pendekatan politis. Sesuai ketentuan perundang–undangan, RKPD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah (Perkada). Di mana dengan penetapannya melalui Peraturan Kepala Daerah, maka RKPD juga berfungsi sebagai instrument evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan daerah. Rumusan arah kebijakan, program kerja dan indikator kinerja beserta target–target yang ditetapkan, selanjutnya menjadi basis pelaksanaan evaluasi kinerja untuk pelaksanaan pembangunan di Tahun 2026. RKPD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2026 sangat strategis dalam kerangka pecapaian target jangka menengah daerah. RKPD ini disusun dengan muatan yang merujuk secara komprehensif pada RPJMD 2025–2029. Cita–cita dan perjuangan untuk mewujudakan kesejahteraan masyarakat dalam periode pembangunan 2025–2029, dimulai dari pelaksanaan RKPD tahun 2026. Sehingga dengan demikian RKPD Tahun 2026 menjadi landasan yang menentukan pencapaian Visi dan Misi RPJMD, untuk mewujudkan masyarakat Maluku Tenggara Mandiri, Cerdas, Demokratis dan Berkeadilan, menuju Maluku Tenggara Hebat. 1.2. Dasar Hukum RKPD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2026 disusun dengan dasar hukum sebagai berikut:
1.Undang–Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang–Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Daerah Tingkat I Maluku (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645); 3
2.Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang– Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5.Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
8.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
12.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13.Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136); 4
14.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
21.Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 361);
22.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 231) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 246); 5
24.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 255);
25.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024–2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 256).
26.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 1);
27.Peraturan Daerah Nomor …… Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025 Nomor …….., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor ……). 1.3. Hubungan Antar Dokumen Hubungan antardokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional telah diatur dalam Undang–undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Hubungan antardokumen perencanaan pembangunan, disajikan pada gambar berikut. 6 Gambar 1.1 Hubungan RKPD Tahun 2026 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Sumber: Undang–undang Nomor 25 Tahun 2004 Penjelasan:
1.RKPD merupakan dokumen perencanaan di tingkat daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD. RKPD Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2026 adalah penjabaran tahun kesatu, dari RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025–2029;
2.RKPD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2026 disusun dengan memperhatikan RKPD Provinsi Maluku Tahun 2026 dan RKP Tahun 2026;
3.RKPD menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun dan/atau menyempurnakan Rencana Kerja Perangkat Daerah. RKPD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2026 menjadi pedoman bagi 44 (empat puluh empat) OPD di Kabupaten Maluku Tenggara dalam menyusun dan/atau menyempurnakan Rencana Kerja OPD masing- masing;
4.RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan APBD, yang dimulai dari tahapan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). RKPD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2026 digunakan sebagai pedoman penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2026 guna penyusunan APBD Tahun 2026. 1.4. Maksud dan Tujuan Penyusunan RKPD Penyusunan RKPD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2026 dimaksudkan untuk mewujudkan sinergi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antarwilayah, antarsektor pembangunan dan antartingkat pemerintahan, serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. 7 Tujuan penyusunan RKPD sebagai berikut.
1.Sebagai dasar bagi Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026;
2.Sebagai pedoman bagi PD untuk menyusun Renja PD Tahun 2026;
3.Sebagai instrument untuk menjamin konsistensi antara substansi Rencana Pembangunan Jangka Menengah dengan substansi Rencana Pembangunan Tahunan, dalam keterkaitan dengan RKP dan RKPD Provinsi Maluku Tahun 2026; dan
4.Sebagai pedoman evaluasi penyelenggaraan pembangunan tahun 2026. 1.5. Sistematika Penyajian RKPD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2026 Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, RKPD disusun dengan sistematika sebagai berikut. 8 BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Menguraikan tentang penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, bertujuan memberikan panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

a.Luas dan Batas Wilayah Administratif Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2–2138 Tahun 2025 Tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau, tanggal 25 April 2025, luas wilayah Kabupaten Maluku Tenggara adalah 1.016,082 kilo meter persegi. Luas wilayah ini merupakan pemutakhiran atas luasan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024–2043, seluas 1.008,58 kilo meter persegi. Luas wilayah Kabupaten Maluku Tenggara ini sudah mengalami beberapa kali penyesuaian. Luas awal pada saat pembentukan Kabupaten Maluku Tenggara berdasarkan Undang–Undang Nomor 60 Tahun 1953 adalah 1.848.575,8 kilo meter persegi. Penyesuaian ini diakibatkan adanya pemekaran daerah otonom baru serta perubahan kebijakan pemerintah sebagai berikut. Tabel 2.1 Penyesuaian Luas Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Uraian Luas Wilayah Tahun Keterangan
1. 1.Saat Pembentukan Kabupaten Maluku Tenggara 1.848.575,8 km2 1958 Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat nomor 23 tahun 1957 tentang pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku
2. 2.Pembentukan Kabupaten Maluku Tenggara Barat 119.880 km2 1999-2003 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Tenggara Barat
3. 3.Pembentukan Kabupaten Kepulauan Aru 34.821km2 2003-2007 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Aru
4. 4.Pembentukan Kota Tual 4.212,51 km2 2007-2014 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Tual
5. 5.Perubahan Kebijakan Pemerintah (laut adalah kewenangan Provinsi) 1.031,81km2 2019-2024 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Permendagri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 137 Tahun 2017 tentang kode dan Data Wilayah Pemerintahan Tahun 2019.
6. 6.Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 1.008,58 km2 2024-2025 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024-2043 (Lembaran Daerah 10 Uraian Luas Wilayah Tahun Keterangan Maluku Tenggara Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 256)
7. 7.Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau 1.016,082 2025 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2– 2138 Tahun 2025 Tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau Kabupaten Maluku Tenggara adalah daerah berciri kepulauan dengan jumlah pulau sebanyak 75 pulau. Pulau yang dihuni sebanyak 12 pulau dan 63 pulau sampai saat ini tidak berpenghuni, hanya sebagai tempat menjalankan usaha. Dua pulau terbesar yang sekaligus menjadi pusat kegiatan masyarakat adalah Pulau Kei Besar dan Pulau Kei kecil. Tabel 2.2 Pulau di Kabupaten Maluku Tenggara No Nama Pulau Keterangan No Nama Pulau Keterangan 1 Pulau Akran Tidak Berpenghuni 39 Pulau Nuhu Yuthu Berpenghuni/PPKT 2 Pulau Amut Tidak Berpenghuni 40 Pulau Nura Tidak Berpenghuni 3 Pulau Anan Tidak Berpenghuni 41 Pulau Ohoiew Tidak Berpenghuni 4 Pulau Aran Kot Tidak Berpenghuni 42 Pulau Ohoitir Berpenghuni 5 Pulau Aran Laai Tidak Berpenghuni 43 Pulau Ohoiwa Berpenghuni 6 Pulau Daar Tidak Berpenghuni 44 Pulau Sawer Tidak Berpenghuni 7 Pulau Dianpulau Berpenghuni 45 Pulau Silaar Tidak Berpenghuni 8 Pulau Ditanloy Tidak Berpenghuni 46 Pulau Tangwain Tidak Berpenghuni 9 Pulau Duvin Tidak Berpenghuni 47 Pulau Tanimbar Kei Berpenghuni 10 Pulau Er Tidak Berpenghuni 48 Pulau Tarwa Berpenghuni 11 Pulau Far Tidak Berpenghuni 49 Pulau Ur Berpenghuni 12 Pulau Hoat Tidak Berpenghuni 50 Pulau Varkukur Tidak Berpenghuni 13 Pulau Ivat Tidak Berpenghuni 51 Pulau Vathabo Tidak Berpenghuni 14 Pulau Karodi Tidak Berpenghuni 52 Pulau Vatkaba Tidak Berpenghuni 15 Pulau Kei Kecil Berpenghuni 53 Pulau Vatkat Tidak Berpenghuni 16 Pulau Labulin Tidak Berpenghuni 54 Pulau Vatmanir Tidak Berpenghuni 17 Pulau Lasmanuk Tidak Berpenghuni 55 Pulau Vatnam Tidak Berpenghuni 18 Pulau Lea Tidak Berpenghuni 56 Pulau Vatnesor Tidak Berpenghuni 19 Pulau Lesmanuk Tidak Berpenghuni 57 Pulau Vatngaruw Tidak Berpenghuni 20 Pulau Lik Berpenghuni 58 Pulau Vatngerit Tidak Berpenghuni 21 Pulau Lor An Ret Tidak Berpenghuni 59 Pulau Vatniv Tidak Berpenghuni 22 Pulau Manir Berpenghuni 60 Pulau Vatroaohoi Tidak Berpenghuni 23 Pulau Mardoksarwak Tidak Berpenghuni 61 Pulau Vatsau Tidak Berpenghuni 11 No Nama Pulau Keterangan No Nama Pulau Keterangan 24 Pulau Masular Tidak Berpenghuni 62 Pulau Vatslom Tidak Berpenghuni 25 Pulau Meuhu Tidak Berpenghuni 63 Pulau Vatvangam Tidak Berpenghuni 26 Pulau Nai Tidak Berpenghuni 64 Pulau Vatvyah Tidak Berpenghuni 27 Pulau Nasular Tidak Berpenghuni 65 Pulau Vatwihian Tidak Berpenghuni 28 Pulau Ngaf Tidak Berpenghuni 66 Pulau Vaut Lelen Tidak Berpenghuni 29 Pulau Ngirit Tidak Berpenghuni 67 Pulau Vaut Vihian Koit Tidak Berpenghuni 30 Pulau Ngiru Tidak Berpenghuni 68 Pulau Vaut Vihian Laai Tidak Berpenghuni 31 Pulau Ngodan Tidak Berpenghuni 69 Pulau Waha Tidak Berpenghuni 32 Pulau Nura Tidak Berpenghuni 70 Pulau War Tidak Berpenghuni 33 Pulau Nuhuru Tidak Berpenghuni 71 Pulau Warbal Berpenghuni 34 Pulau Nuhu Sau Tidak Berpenghuni 72 Pulau Warhu Tidak Berpenghuni 35 Pulau Nuhuta Tidak Berpenghuni 73 Pulau Watlus Tidak Berpenghuni 36 Pulau Nuhutuwau Tidak Berpenghuni 74 Pulau Watokmas Tidak Berpenghuni 37 Pulau Nuhu Yananhu Berpenghuni 75 Pulau Witir Tidak Berpenghuni 38 Pulau Nuhuyanko Tidak Berpenghuni Sumber: RTRW Kab. Maluku Tenggara, Tahun 2024–2043 Secara Administratif, Kabupaten Maluku Tenggara terbagi atas 11 kecamatan, 190 Ohoi dan 1 Kelurahan. Kecamatan dengan luas wilayah administrasi terbesar adalah Kecamatan Kei Besar Utara Timur yaitu 16,49 persen dari total luas wilayah Kabupaten Maluku Tenggara. Kecamatan dengan luas wilayah administrasi terkecil adalah Kecamatan Kei Besar Selatan Barat, dengan porsi sebesar 3,74 persen. Gambar 2.1 Luas Kabupaten Maluku Tenggara Menurut Kecamatan Sumber: RTRW Kab. Maluku Tenggara, 2024–2043 Kecamatan dengan jumlah ohoi terbanyak adalah Kecamatan Kei Besar sebanyak 37 ohoi, diikuti Kecamatan Kei Besar Utara Timur sebanyak 30 ohoi. Kecamatan dengan jumlah ohoi paling sedikit adalah Kecamatan Manyeuw, sebanyak 9 Ohoi. Di Pulau Kei Besar terdapat 115 Ohoi, di Pulau Kei 12 Kecil terdapat 72 ohoi, dan 3 ohoi lainnya terletak di pulau–pulau kecil, sebelah barat Pulau Kei Kecil. Dalam hal rentang kendali, Kecamatan Kei Besar Utara Timur adalah kecamatan dengan jarak tempuh paling jauh ke ibukota Kabupaten Maluku Tenggara. Jarak tempuh ibukota kecamatan menuju ibukota Kabupaten Maluku Tenggara disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.3 Jarak Tempuh Ibu Kota Kecamatan Menuju Ibu Kota Kabupaten Maluku Tenggara No Kecamatan Ibu Kota Jumlah Ohoi Jarak Tempuh Ke Langgur 1 Kei Kecil Langgur 15 0,00 2 Kei Kecil Timur Rumat 18 24,35 3 Kei Kecil Timur Selatan Danar Ternate 11 41,62 4 Kei Kecil Barat Ohoira 10 24,99 5 Hoat Sorbay Tetoat 13 12,85 6 Manyeuw Rumadian 9 11,12 7 Kei Besar Elat 37 38,44 8 Kei Besar Utara Timur Hollat 30 69,58 9 Kei Besar Utara Barat Uwat 25 63,32 10 Kei Besar Selatan Weduar 10 40,50 11 Kei Besar Selatan Barat Rahangiar 13 43,91
b.Letak Astronomis dan Posisi Strategis Secara astronomis, Kabupaten Maluku Tenggara terletak pada 5° 12’ 19,427” – 6° 06’ 18,275” Lintang Selatan dan 132° 21’ 39,082” – 133° 15’ 31,442” Bujur Timur. Batas wilayah Kabupaten Maluku Tenggara adalah: Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Banda; Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Arafura; Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Banda; dan Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Arafura. Kabupaten Maluku Tenggara terletak pada gugusan Kepulauan Kei, di persimpangan 2 (dua) lautan besar yaitu: Laut Banda dan Laut Arafura. Kabupaten Maluku Tenggara juga terhubung dengan Samudera Hindia di bagian Selatan. Posisi ini memperkuat aspek geopolitik dan geoekonomi Kabupaten Maluku Tenggara. Dari aspek geopolitik, sebagian wilayah administrasi Kabupaten Maluku Tenggara adalah wilayah perbatasan negara dan merupakan jalur transportasi internasional. Posisi sebagai wilayah perbatasan negara diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Maluku, yang menempatkan Tanjung Weduar, Ohoi Weduar Fer di sebelah selatan Pulau Kei Besar sebagai Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Negara (P3GN). Posisi strategis Perbatasan Negara kemudian diperkuat dengan penatapan 4 (empat) Kecamtaan Lokasi Prioritas Kawasan Perbatasan Negara sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Tahun 2025–2029. Posisi Startegis Kabupaten Maluku Tenggara juga berkaitan dengan Kabupaten Maluku Tenggara yang dilintasi jalur transportasi internasional. Sebagaimana penetapan Alur Laut Kepulauan 13 Indonesia (ALKI). Maluku Tenggara dilintasi ALKI III.C yang merupakan adaptasi dari ketetapan jalur transportasi internasional Sea Lines of Communication (SLoC), meliputi Samudera Hindia – Laut Arafura – Laut Banda – Laut Seram – Laut Maluku – Samudera Pasifik. Gambar 2.2 Posisi Jalur Transportasi Internasional Kabupaten Maluku Tenggara Secara geostrategik, wilayah Kabupaten Maluku Tenggara terletak pada posisi silang geopolitik dan geoekonomi serta merupakan jalur penting yang cukup strategis yakni sebagai wilayah yang berada pada kawasan perbatasan dengan Australia sehingga ke depannya perlu meningkatkan pembangunan wilayah perbatasan dalam rangka menjaga kedaulatan NKRI. Posisi Geoekonomi Maluku Tenggara berkaitan dengan wilayah pengelolaan potensi perikanan. Maluku Tenggara menjadi titik persimpangan 3 (tiga) Wilayah Pengelolaan Perikanan, yaitu (WPP) 715 Laut Seram, WPP 714 Laut Banda dan WPP 718 di Laut Arafura. Gambar 2.3 Posisi Geoekonomi Kabupaten Maluku Tenggara Berdasarkan Wilayah Pengelolaan Potensi Perikanan 14
c.Topografi Topografi di Kabupaten Maluku Tenggara relatif beragam, khususnya antara Pulau Kei Kecil dan Pulau Kei Besar. Topografi Pulau Kei Kecil cenderung datar dan landai dengan ketinggian berkisar 0 s.d 100 meter di atas permukaan laut, terdapat beberapa bukit rendah di bagian tengah dan bagian utara pulau dengan ketinggian mencapai 115 meter. Kemiringan daratan Pulau Kei Kecil berkisar 0 – 25 derajat dengan kategori landai. Topografi Pulau Kei Besar adalah daerah berbukit dan bergunung. Garis perbukitan membujur sepanjang pulau dengan ketinggian rata–rata 500–800 meter. Puncak tertinggi adalah Gunung Dab, sedangkan dataran rendah hanya merupakan jalur sempit sepanjang pesisir pantai, dengan jarak rata–rata dari batas pasang tertinggi berkisar 100 meter. Kemiringan daratan Pulau Kei Besar dikategorikan curam dan sangat curam dengan tingkat kemiringan mencapai 15–45 derajat dan lebih dari 45 derajat pada beberapa titik. Tabel 2.4 Kondisi Topografi di Kabupaten Maluku Tenggara No Kecamatan Ketinggian (mdpl) 1 Kei Kecil 0 - 80 2 Kei Kecil Timur 0 - 80 3 Kei Kecil Timur Selatan 0 - 80 4 Kei Kecil Barat 0 - 80 5 Hoat Sorbay 0 - 110 6 Manyeuw 0 - 90 7 Kei Besar 0 - 750 8 Kei Besar Utara Timur 0 - 760 9 Kei Besar Utara Barat 0 - 710 10 Kei Besar Selatan 0 - 600 11 Kei Besar Selatan Barat 0 - 560 Peta ketinggian wilayah di Kabupaten Maluku Tenggara disajikan pada Gambar berikut. 15 Gambar 2.4 Peta Ketinggian Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara
d.Geologi Berdasarkan Peta Geologi Indonesia (1965) Pulau/Kepulauan Kei memiliki karakteristik geologi yang terbentuk atau tersusun dari jenis tanah Podzolik, Rensina dan Lithosol. Jenis batuan di Kepulauan Kei meliputi Aluvium Undak, Terumbu Karang, Seklis Habluk, Paleogen dan Ulagan Paleozoikum. Berdasarkan Peta RBI Bakosurtanal Tahun 2006 dan Citra Landsat (2007), struktur Geologi Kabupaten Maluku Tenggara dapat dibagi dalam 8 (delapan) klaster/formasi, yaitu: 1) Struktur Endapan, berupa pasir, kerikil dan lumpur, di wilayah pesisir pentai dan selat; 2) Formasi Kai Kecil, berupa Batugamping terumbu terdiri atas coral, moluska, ganggang dan briozoa yang membentuk perbukitan rendah bergelombang, medan karst, dan perbukitan rendah berlerang terjal; 3) Formasi Ohoinol, berupa biokalkeranit yang tidak padat bersilangan dengan napal, 4) Formasi Elat, berupa kalkarit napal dengan sisipan napal, kalkarnit makin ke atas makin keras dengan ketebalan lapisan mencapai 1 meter, serta perlapisan bersusun; 5) Formasi Weduar, berupa batugamping terumbu, kapur, kalkarenit dan Napal, banyak mengandung koral, foraminifera bentos dan moluska, Napal mengandung sedikit foraminifera kecil; 6) Formasi Elat, berupa batugamping tersusun dari foraminifera beritos dalam matrik, makin ke atas mikritnya semakin berkurang; dan 16 7) Formasi Weryahan, berupa Napal putih kekunimgan sampai kehijauan dan batugamping keabuan, berlapis baik. Struktur dan tipologi daerah Maluku Tenggara terbagi atas 3 (tiga) jenis, yaitu dataran pantai, yang merupakan ruang sempit di sepanjang pesisir, dengan luasan kurang lebih 1 persen dari total luas daratan; perbukitan struktural, secara umum di Pulau Kei Kecil bagian selatan dan barat, dengan luasan 44 persen dari luas daratan; serta perbukitan karst, yang terbentang di Pulau Kei Besar dan sebagian kecil dari bagian utara pulau Kei Kecil dengan luasan mencapai 55 persen dari luas daratan. Ohoi-ohoi di Kabupaten Maluku Tenggara pada umumnya terletak di wilayah pesisir pantai, tersebar di ketinggian 0–100 m. Sebaran rata-rata kedalaman (4 mil dari garis pantai di Kei Kecil (Nuhu Roa) adalah ≤ 100 m atau rata-rata slop ≤ 1,50 yaitu di Pulau Kei Kecil Bagian Barat. Untuk Pulau Kei Besar (Nuhu Yut), sebaran rata-rata kedalaman ≤ 100 m berada di bagian Barat Laut, sedangkan bagian Barat Daya dan bagian Timur dengan rata-rata kedalaman 300 m. Tingkat kemiringan daratan pulau (island flat) di Pulau Kei Kecil berkisar antara 0-400 sedangkan untuk Pulau Kei Besar kemiringan daratan pulau adalah curam (150-400) sampai dengan sangat curam (> 400).
e.Hidrologi Kabupaten Maluku Tenggara memiliki Daerah Aliran Sungai (DAS) utama yang tersebar baik di Pulau Kei Besar maupun Kei Kecil. Pulau Kei Besar dengan karakteristiknya, memiliki cukup banyak sumber mata air. Secara khusus di bagian tengah dan selatan pulau Kei Besar, serta beberapa titik di bagian utara. Di Pulau Kei Kecil, sumber mata air terbesar adalah Sungai Nen Mas Il di Kecamatan Hoat Sorbay, yang melayani sebagian besar wilayah daratan Pulau Kei Kecil. Perusahan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Evav Sejahtera Maluku Tenggara dalam melayani kebutuhan air bersih di wilayah Kota Langgur, juga memanfaatkan sumber air Nen Mas IL. Tabel 2.5 Sungai di Kabupaten Maluku Tenggara No Nama Sungai Letak di Ohoi Kecamatan 1 Nen Mas Il Evu Hoat Sorbay 2 Hoar Ten Yatwav Kei Kecil Barat 3 Hoar Marfun Marfun Kei Kecil Timur Selatan 4 Hoar Manyeuw Berkat Semawi Kei Kecil Timur 5 Hoar Rahareng Rahareng Atas Kei Besar 6 Hoar Elralang Elralang Kei Besar 7 Hoar Tamangil Tamangil Nuhuten Kei Besar Selatan 8 Hoar Wear Saran Weduar Kei Besar Selatan 9 Hoar Aur Ad Weraur Kei Besar Utara Barat 10 Hoor Laai Yerikho Kei Besar Utara Barat 11 Hoar Vanyabeb Dangarat Kei Besar Utara Barat 12 Hoar Bo (Hoar Ker) Mun Ohoitadiun Kei Besar Utara Barat 13 Hoar Sel Mun Ohoitadiun Kei Besar Utara Barat 14 Hoar Na Mun Ohoitadiun Kei Besar Utara Barat 17 No Nama Sungai Letak di Ohoi Kecamatan 15 Wear Tiv Mun Ohoitadiun Kei Besar Utara Barat 16 Hoar Mun Kahar Mun Kahar Kei Besar Utara Barat 17 Hoar Sikmatan Uwat Air Kei Besar Utara Barat 18 Hoar Matan Niyan Uwat Air Kei Besar Utara Barat 19 Hoar Nahak Ohoi Laar Kei Besar Utara Barat 20 Hoar Lim Wear Fravav Kei Besar Utara Barat 21 Hoar Namun Ohoiraut Kei Besar Utara Timur 22 Hoar Famdada Ohoiraut Kei Besar Utara Timur 23 Hoar Laai Ohoiraut Kei Besar Utara Timur 24 Hoar Lamud Ohoiraut Kei Besar Utara Timur 25 Hoar Mas Ur Kei Besar Utara Timur 26 Hoar Vuvu Langgiar Haar Kei Besar Utara Timur 27 Hoar Matan Holat Solair Kei Besar Utara Timur 28 Hoar Raituar Yamtimur Kei Besar Utara Timur 29 Hoar Kok Hoko Kei Besar Utara Timur 30 Hoar Kilwaer Kilwaer Kei Besar Utara Timur 31 Hoar Holaay Holaay Kei Besar Utara Timur
f.Klimatologi Iklim di kawasan Kabupaten Maluku Tenggara dipengaruhi oleh Laut Banda, Laut Arafura, dan Samudra Indonesia serta dibayangi Pulau Irian di Bagian Timur dan Benua Australia di bagian Selatan sehingga sewaktu-waktu terjadi perubahan. Keadaan musim di Kabupaten Maluku Tenggara adalah. 1) Musim Timur atau musim kemarau berlangsung dari Bulan April–Oktober. 2) Musim Barat atau musim hujan berlangsung berlangsung dari Bulan Oktober–Februari dengan intensitas tertinggi pada Bulan Desember dan Februari. 3) Musim Pancaroba berlangsung dalam Bulan Maret/April dan Oktober/November. Angin kencang bertiup pada Bulan Januari dan Februari diikuti dengan hujan deras dan laut bergelora. Kondisi angin di Kabupaten Maluku Tenggara adalah. 1) Bulan April-Oktober bertiup angin Timur Tenggara. 2) Bulan April-September bertiup angin Timur Tenggara dan Selatan sebanyak 91 persen dimana dominasi angin Tenggara sebesar 61 persen. 3) Bulan Oktober–Maret bertiup angin Barat Laut sebanyak 50 persen dimana dominasi angin Barat Laut sebesar 28 persen. Curah Hujan antara 2.000–3.000 mm per tahun terdapat di Pulau Kei Kecil sedangkan di Pulau Kei Besar curah hujannya diatas 3.000 mm pertahun. Tahun 2011 Curah hujan di Kabupaten Maluku Tenggara secara keseluruhan adalah 3.121 mm per tahun atau rata–rata 260,1 mm per bulan, dengan jumlah hari hujan sebanyak 211 hari atau rata-rata 17,58 hari hujan per bulan. Rata-rata kondisi klimatologi Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 1991 s.d. 2021 disajikan pada Tabel berikut. Tabel 2.6 18 Rata-Rata Kondisi Klimatologi Kabupaten Maluku Tenggara Sumber: www.en.climate-data.org (diolah)
g.Penggunaan Lahan RTRW Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2023–2043 memberikan gambaran alokasi penggunaan lahan yang terdiri dari Kawasan lindung dan Kawasan budidaya. Alokasi dimaksud meliputi ruang darat, pesisir dan juga laut. Total lahan tersedia untuk berbagai aktivitas penggunaan lahan adalah 100.858,37 ha, dengan uraian sebagai berikut. Tabel 2.7 Alokasi Penggunaan Lahan Kabupaten Maluku Tenggara No. Kawasan Daratan (ha) Pesisir dan Laut (ha) Jumlah (ha) 1 Kawasan Lindung 24.518,94 3.801,94 28.320,89 1.1. Badan air - 34,81 34,81 1.2. Kawasan Perlindungan Setempat - 3.262,16 3.262,16 1.3. Cagar Alam 18.011,56 - 18.011,56 1.4. Kawasan Ekosistem Mangrove - 499,60 499,60 1.5. Kawasan Hutan Lindung 6.326,73 - 6.326,73 1.6. Kawasan Hutan Adat 180,66 - 180,66 1.7. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil - 5,38 5,38 2 Kawasan Budidaya 72.537,48 - 72.537,48 2.1. Hutan Produksi Tetap 5.292,70 - 5.292,70 2.2. Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi 17.307,34 - 17.307,34 2.3. Kawasan Holtikultura 7.813,28 - 7.813,28 2.4. Kawasan Pariwisata 10,38 - 10,38 2.5. Kawasan Perikanan Tangkap 4,63 - 4,63 2.6. Kawasan Perkebunan 31.531,24 - 31.531,24 2.7. Kawasan Permukiman Desa 1.727,54 - 1.727,54 2.8. Kawasan Permukiman Perkotaan 5.836,12 - 5.836,12 2.9. Kawasan Pertahanan dan Keamanan 117,47 - 117,47 19 No. Kawasan Daratan (ha) Pesisir dan Laut (ha) Jumlah (ha) 2.10. Kawasan Peruntukan Industri 23,42 - 23,42 2.11. Kawasan Tanaman Pangan 2.634,79 - 2.634,79 2.12. Kawasan Transportasi 238,58 - 238,58 Total 97.056,43 3.801,94 100.858,37 Sumber: RTRW Kabupaten Maluku Tenggara, 2024-2043
h.Wilayah Rawan Bencana Kondisi geologis, topografis, klimatologis, hidrologis dan letak geografis, maka dapat diidentifikasi wilayah yang menjadi kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dokumen RTRW Tahun 2024–2043 meliputi: 1) Rawan bencana banjir bandang, tingkat tinggi; 2) Rawan bencana gempa bumi, tingkat tinggi; 3) Rawan bencana kebakaran hutan dan lahan, tingkat tinggi; 4) Rawan bencana tsunami tingkat tinggi. Kawasan Rawan Bencana ini digambarkan dalam peta ketentuan khusus rencana Pola Ruang Kawasan rawan bencana sebagai berikut. 20 Gambar 2.5 Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Maluku Tenggara Berdasarkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), potensi bencana terbesar yang berdampak pada risiko kehidupan masyarakat secara langsung adalah bencana kekeringan, gelombang pasang dan abrasi, gempa bumi serta cuaca ekstrem (angin kencang). Berdasarkan Indek Risiko Bencana Indonesia, tingkat kerentanan bencana menurut jenis bencana di Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024 sebagai berikut. Gambar 2.6 Tingkat Kerentanan Bencana Menurut Jenis Bencana di Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024 21 BNPB merilis Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2024 sebagai gambaran resiko kebencanaan daerah yang menunjukkan tren penurunan resiko bencana di Kabupaten Maluku Tenggara selama kurun waktu 2015-2024. Penurunan resiko bencana ditunjukkan pada Gambar berikut. Gambar 2.7 Tren IRB Kabupaten Maluku Tenggara Periode 2015 s.d. 2024 Tingkat kerentanan bencana menurut jenis bencana di wilayah kecamatan sebagai berikut.
i.Potensi Sumber Daya Alam a) Pariwisata Karakteristik wilayah yang terdiri dari pulau-pulau dengan garis pantai yang panjang didukung dengan panorama alam yang indah serta tradisi, budaya dan kehidupan masyarakat yang religius menjadikan Kabupaten Maluku Tenggara memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor pariwisata sebagai prioritas pembangunan daerah. Ada beberapa jenis wisata yang dapat dikembangkan di Kabupaten Maluku Tenggara yaitu wisata alam, wisata budaya, wisata kuliner, wisata tirta, wisata religi, wisata agro, dan wisata sejarah. Potensi pariwisata disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.8 Objek dan Potensi Wisata Kabupaten Maluku Tenggara No Obyek Wisata/ Potensi Obyek Wisata Lokasi Jenis Wisata I Obyek Wisata 1 Ngurbloat Kecamatan Manyeuw Wisata Bahari 2 Ngur Sarnadan Kecamatan Manyeuw Wisata Bahari 3 Balsorbay Kecamatan Kei Kecil Wisata Bahari 4 Goa Hawang Kecamatan Hoat Sorbay Wisata Alam/Tirta 5 Pemandian Evu Kecamatan Hoat Sorbay Wisata Tirta 6 Dian Wakat Park Kecamatan Hoat Sorbay Wisata Mangrove 7 Yeer Teran Ratut Kecamatan Kei Kecil Wisata Bahari II Potensi Obyek Wisata 1 Pantai Ngiar Varat Kecamatan Kei Kecil Wisata Bahari 2 Taman Ziarah MGR Johannes Aerts Kecamatan Kei Kecil Wisata Religi 22 No Obyek Wisata/ Potensi Obyek Wisata Lokasi Jenis Wisata 3 Taman Ziarah Patung Bunda Maria Kolser Kecamatan Kei Kecil Wisata Religi 4 Taman Ziarah Bukit Masbait Kecamatan Kei Kecil Wisata Religi 5 Pantai Elomel Kecamatan Kei Kecil Wisata Bahari 6 Pantai Kolser Kecamatan Kei Kecil Wisata Bahari 7 Gua Luvat Kecamatan Kei Kecil Wisata Alam 8 Danau Ablel Kecamatan Manyeuw Wisata Tirta 9 Pantai Debut Kecamatan Manyeuw Wisata Bahari 10 Pulai Ohoiew Kecamatan Manyeuw Wisata Bahari 11 Pantai Wab Kecamatan Hoat Sorbay Wisata Bahari 12 Makam Nen Dit Sakmas Kecamatan Kei Kecil Timur Wisata Budaya 13 Pantai Disuk Kecamatan Kei Kecil Timur Wisata Bahari 14 Monumen Kerbau Siuw Kec. Wisata Budaya 15 Pantai Nirun Kec. Wisata Bahari 16 Pantai Uf-Mar Kec. Kei Kecil Timur Selatan Wisata Bahari 17 Kawasan Konservasi Laut Kecamatan Kei Kecil Barat Wisata Bahari 18 Gua Desa Warbal Kecamatan Kei Kecil Barat Wisata Alam 19 Hutan Mangrove Warwut Kecamatan Kei Kecil Barat Wisata Mangrove 20 Desa Wisata Tanimbar Kei Kecamatan Kei Kecil Barat Wisata Budaya 21 Pantai Madwear Kecamatan Kei Kecil Barat Wisata Bahari 22 Pantai Ohoidertutu Kecamatan Kei Kecil Barat Wisata Bahari 23 Bukit Indah Bombay Kecamatan Kei Besar Wisata Alam 24 Pantai Pulau Kelapa Kecamatan Kei Besar Wisata Bahari 25 Desa Budaya Wulurat Kecamatan Kei Besar Wisata Budaya 26 Pantai Walar - Ohoiwait Kecamatan Kei Besar Wisata Bahari 27 Kerajian Tembikar Elat Kecamatan Kei Besar Wisata Budaya 28 Kerajian Tembikar Uat Kecamatan Kei Besar Wisata Budaya 29 Desa Budaya Waur Kecamatan Kei Besar Wisata Budaya 30 Pantai Ler Ohoilim Kecamatan Kei Besar Wisata Bahari 31 Tenan Bes (Nekara) Kecamatan Kei Besar Wisata Tirta/Bahari 32 Soinrat Kecamatan Kei Besar Wisata Alam 33 Bukit Kalvari Sit Kecamatan Kei Besar Wisata Rohani 34 Wear Baluruk Tamangil Kecamatan Kei Besar Selatan Wisata Tirta 35 Air Terjun Weduar Kecamatan Kei Besar Selatan Wisata Tirta 36 Air Terjun Ye Kec. Kei Besar Selatan Barat Wisata Tirta 37 Pantai Weduar Feer Kec. Kei Besar Selatan Barat Wisata Bahari 38 Air Terjun Holat Kec. Kei Besar Utara Timur Wisata Tirta 39 Pantai dan Air Terjun Haar Kec. Kei Besar Utara Timur Wisata Tirta/Bahari 40 Desa Budaya Banda Eli Kec. Kei Besar Utara Timur Wisata Budaya 41 Desa Wisata Wassar Kec. Kei Besar Utara Timur Wisata Bahari 42 Pantai Tanjung Ular Kec. Kei Besar Utara Timur Wisata Bahari 43 Wisata Air Terjun Ohoi AD Kec. Kei Besar Utara Barat Wisata Tirta Sumber: Dinas Pariwisata Kab.Maluku Tenggara, 2025 b) Perikanan 23 Sebagai daerah berciri kepulauan, Kabupaten Maluku Tenggara memiliki potensi besar di sektor perikanan, baik perikanan tangkap maupun budidaya. Lapangan usaha perikanan menjadi salah satu sektor primadona masyarakat untuk mencari nafkah bagi keluarga. Sektor ini berkontribusi besar terhadap perekonomian daerah dengan rerata kontribusi selama lima tahun terakhir sebesar 22,20 persen. Tabel 2.9 Kontribusi Lapangan Usaha Perikanan terhadap PDRB Tahun 2020 s.d. 2024 Uraian 2020 2021 2022 2023 2024 • Sub Kategori Lapangan Usaha Perikanan 700.659,17 735.334,49 841.393,55 949.958,98 1.002.485,24 • PDRB ADHB 3.260.396,32 3.431.332,18 3.784.946,24 4.110.597,05 4.408.466,33 Kontribusi Lapangan Usaha Perikanan 21,49 21,43 22,23 23,11 22,74 Sumber: Dinas Perikanan Kab. Maluku Tenggara, 2025 Nilai PDRB sektor perikanan terbentuk dari kontribusi perikanan tangkap dan perikanan budidaya. (a) Perikanan Tangkap Total produksi perikanan tangkap pada lima tahun terakhir mengalami peningkatan, meskipun sedikit melambat. Kondisi ini dapat dilihat dari besaran produksi perikanan tangkap tahun 2021 sebanyak 96.332,16 ton dengan pertumbuhan 1,5 persen naik menjadi 97.694,21 ton yang tumbuh melambat 0,11 persen pada tahun 2024. Gambar 2.8 Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2020 s.d. 2024 Produksi perikanan tangkap, merupakan akumulasi dari keseluruhan produksi yang dihasilkan oleh nelayan mandiri, pengusaha di sektor perikanan maupun nelayan kecil yang diberdayakan oleh pemerintah daerah. Dari total produksi setiap tahun, kontribusi nelayan kecil sasaran program pemberdayaan masih sangat rendah yaitu berada pada kisaran 0,34-0,87 persen. Keadaan ini menunjukan bahwa peran pengusaha perikanan skala kecil, menengah, dan besar dalam memproduksi perikanan tangkap jauh lebih 24 besar yaitu sekitar 99,13 persen. Kontribusi nelayan kecil sasaran program pemberdayaan terhadap total produksi perikanan tangkap dapat dilihat pada Tabel berikut. Tabel 2.10 Kontribusi Nelayan Kecil Sasaran Program Pemberdayan terhadap Total Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2020 s.d. 2024 No Uraian Jumlah Produksi (kg) 2020 2021 2022 2023 2024 1 Produksi nelayan kecil sasaran pemberdayaan 318.586 309.551 319.094 721.878 852.399 2 Total produksi perikanan tangkap 94.907.200 96.332.160 97.101.340 97.583.300 97.694.210 Kontribusi nelayan kecil sasaran program pemberdayaan terhadap total produksi perikanan tangkap 0,34 0,32 0,33 0,74 0,87 Sumber: Dinas Perikanan Kab. Maluku Tenggara, 2025 Jumlah Nelayan Kecil di Kabupaten Maluku Tenggara sampai dengan tahun 2024 sebanyak 5.256 nelayan. Kecamatan Kei Besar Utara Timur dan Kecamatan Kei Besar Utara Barat adalah kecamatan dengan jumlah nelayan terbanyak yaitu masing-masing 720 nelayan, sedangkan kecamatan dengan jumlah nelayan paling sedikit adalah Kei Kecil Timur Selatan 324 nelayan. Jumlah nelayan menurut kecamatan ditunjukkan pada Tabel berikut. Tabel 2.11 Perkembangan Jumlah Nelayan Kecil Menurut Kecamatan Tahun 2020 s.d. 2024 No Kecamatan Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Kei Kecil 228 348 492 552 552 2 Manyeuw 240 276 336 348 348 3 Hoat Sorbay 288 324 336 372 372 4 Kei Kecil Barat 228 300 336 432 432 5 Kei Kecil Timur 216 276 408 444 444 6 Kei Kecil Timur Selatan 180 252 300 312 324 7 Kei Besar 300 456 540 588 648 8 Kei Besar Utara Timur 336 504 600 708 720 9 Kei Besar Utara Barat 264 480 552 672 720 10 Kei Besar Selatan 228 300 336 348 360 11 Kei Besar Selatan Barat 204 240 324 324 336 Jumlah 2.712 3.756 4.560 5.100 5.256 Sumber: Dinas Perikanan Kab.Maluku Tenggara, 2025 Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, maka nelayan kecil dikelompokan dalam bentuk Kelompok Usaha Bersama (KUB). Jumlah KUB sampai dengan tahun 2024 sebayak 438 KUB, dengan jumlah KUB yang menjadi sasaran pemberdayaan sebanyak 25 315 Kelompok. Jumlah Nelayan, KUB dan KUB sasaran program pemberdayaan tahun 2020–2024 disajikan pada Tabel berikut. Tabel 2.12 Jumlah Nelayan Kecil, KUB, dan KUB Sasaran Program Pemberdayaan Tahun 2020 s.d. 2024 No Uraian Jumlah Produksi 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah KUB yang terbentuk 226 313 380 425 438 2 Jumlah KUB Sasaran Proram Pemberdayaan 59 79 73 64 40 Porsi KUB Nelayan Kecil yang diberdayakan 26,11 25,24 19,21 15,06 9,13 Sumber: Dinas Perikanan Kab.Maluku Tenggara, 2025 Jumlah KUB nelayan sasaran program pemberdayaan tersebut diatas tersebar di 11 kecamatan dengan jumlah KUB terbanyak yang diberdayakan berada di Kecamatan Kei Kecil, dan yang paling sedikit adalah Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan. Sebaran KUB Nelayan Kecil Sasaran Program Pemberdayaan menurut kecamatan ditunjukan pada Tabel berikut. Tabel 2.13 Jumlah KUB Nelayan Kecil Sasaran Program Pemberdayaan Menurut Kecamatan Tahun 2020 s.d. 2024 No Kecamatan KUB Pemberdayaan Menurut Kecamatan per tahun Jumlah 2020 2021 2022 2023 2024 1 Kei Kecil 3 25 8 8 3 47 2 Kei Kecil Barat 3 3 4 4 5 19 3 Kei Kecil Timur 14 6 4 10 2 36 4 Kei Kecil Timur Selatan - 3 7 2 - 12 5 Hoat Sorbay 4 7 8 6 3 28 6 Manyeuw 10 5 5 4 4 28 7 Kei Besar 4 5 14 5 5 33 8 Kei Besar Utara Timur 6 11 12 6 6 41 9 Kei Besar Utara Barat 7 5 5 11 3 31 10 Kei Besar Selatan 2 5 4 2 6 19 11 Kei Besar Selatan Barat 6 4 2 6 3 21 Total 59 79 73 64 40 315 Sumber: Dinas Perikanan Kab. Maluku Tenggara, 2025 (b) Perikanan Budidaya (Rumput Laut) Usaha masyarakat di bidang perikanan budidaya terus tumbuh. Luas potesial lahan budidaya perikanan secara keseluruhan adalah 14.138,86 ha. Dari luasan tersebut, lahan potensial untuk budidaya rumput laut seluas 8.662,23 ha. Sampai dengan tahun 2024, lahan potensial budidaya rumput laut termanfaatkan seluas 1.380,62 ha atau baru sebesar 15,94 persen, sedangkan yang belum dimanfaatkan 7.281,61 ha atau sebesar 26 84,06 persen. Luasan lahan potensial pengembangan usaha budidaya rumput laut di Kabupaten Maluku Tenggara menurut klaster ditunjukkan pada tabel berikut. Tabel 2.14 Klaster Pengembangan Rumput Laut Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024 Kawasan/Klaster Luas Lahan (ha) Kondisi Lahan (Ha) Kecamatan Terpakai Belum Terpakai (Idle) Luas % 1) Kawasan Teluk Sathean, Ibra, Ngabub 503,1 96,41 406,69 80,84 Kei Kecil 2) Kawasan Teluk Kolser, Letman, Sitniohoi, Dunwahan, Ohoidertawun 1.681,02 134,97 1.546,05 91,97 Kei Kecil 3) Kawasan Perairan Pulau Warbal, Ur Pulau, Pulau Tanimbar Kei 2.860,02 410,49 2.449,53 85,65 Kei Kecil Barat 4) Kawasan Perairan Iso, Wain, Disuk, Revav, Rumat, Rat 396,01 18,99 377,02 95,20 Kei Kecil Timur 5) Kawasan Teluk Uf Maar, Ohoidertutu, Matwaer, Ohoira, Wab 303 2,92 300,08 99,04 Kei Kecil Timur Selatan, Kecil Barat, Hoat Sorbay. 6) Kawasan Teluk Hoat Sorbay 543,01 543,0 0,01 0,00 Hoat Sorbay 7) Kawasan Perairan Pulau Pulau Sepuluh (Pulau Hoat, Pulau Nai, Pulau Tarwa, Pulau Ohoiwa, Pulau Manir) 1.447,01 125,63 1.321,38 91,32 Manyeuw 8) Kawasan Perairan Rahareng, Nuhu Yaan, Ngurdu, Soinrat, Bombay, Weer 233,02 11,69 221,33 94,98 Kei Besar 9) Kawasan Teluk Nerong, Larat, Tamangil 140,01 16,07 123,94 88,52 Kei Besar Selatan 10) Kawasan Teluk Sungai, Ngafan, Soindat, Hako, Ngurko, Wafol, Feer, Langgiar 462,02 16,07 445,95 96,52 Kei Besar Selatan Barat 11) Kawasan Teluk Ohoiraut, Wair 94,01 4,38 89,63 95,34 Kei Besar Utara Timur, Kei Besar Utara Barat 8.662,23 1.380,62 7.281,61 84,06 Jumlah pembudidaya tumput laut terbanyak berada di Klaster Hoat Sorbay, yaitu sebanyak 552 pembudidaya dengan rincian laki–laki sebanyak 1.562 orang dan perempuan 836 orang atau 34,86 persen. Jumlah pembudidaya rumput laut menurut kalster budidaya diuraikan pada Tabel berikut. Tabel 2.15 Klaster Pengembangan Rumput Laut Menurut Klaster Budidaya Tahun 2024 27 Kawasan / Klaster Pembudidaya L P T 1) Kawasan Teluk Sathean, Ibra, Ngabub 91 46 137 2) Kawasan Teluk Kolser, Letman, Sitniohoi, Dunwahan, Ohoidertawun 285 102 387 3) Kawasan Perairan Pulau Warbal, Ur Pulau, Pulau Tanimbar Kei 285 213 498 4) Kawasan Perairan Iso, Wain, Disuk, Revav, Rumat, Rat 39 15 54 5) Kawasan Teluk Uf Maar, Ohoidertutu, Matwaer, Ohoira, Wab 112 60 172 6) Kawasan Teluk Hoat Sorbay 342 210 552 7) Kawasan Perairan Pulau Pulau Sepuluh (Pulau Hoat, Pulau Nai, Pulau Tarwa, Pulau Ohoiwa, Pulau Manir) 283 138 421 8) Perairan Rahareng, Nuhu Yaan, Ngurdu, Soinrat, Bombay, Weer 29 11 40 9) Kawasan Teluk Nerong, Larat, Tamangil 26 11 37 10) Teluk Sungai, Ngafan, Soindat, Hako, Ngurko, Wafol, Feer, Langgiar 50 23 73 11) Kawasan Teluk Ohoiraut, Wair 20 7 27 Total 1.562 836 2.398 Persen 65,14 34,86 100 Produksi rumput laut terbanyak pada tahun 2024 ada pada klaster Teluk Hoat Sorbay dengan jumlah produksi rumput laut basah sebanyak 18.492,74 ton, dan produksi paling sedikit ada pada klaster Uf Maar, Ohoidertutu, Matwear, Ohoira, Wab yaitu sebanyak 89,12 ton. Tabel berikut menunjukkan produksi rumput laut menurut klaster. Tabel 2.16 Produksi Rumput Laut Menurut Klaster Tahun 2024 Kawasan / Klaster Jumlah Produksi (Ton) Basah Kering 1) Kawasan Teluk Sathean, Ibra, Ngabub 4.500,64 562,57 2) Kawasan Teluk Kolser, Letman, Sitniohoi, Dunwahan, Ohoidertawun 5.302,74 662,83 3) Kawasan Perairan Pulau Warbal, Ur Pulau, Pulau Tanimbar Kei 12.521,59 1.565,20 4) Kawasan Perairan Iso, Wain, Disuk, Revav, Rumat, Rat 579,29 72,41 5) Kawasan Teluk Uf Maar, Ohoidertutu, Matwaer, Ohoira, Wab 89,12 11,14 6) Kawasan Teluk Hoat Sorbay 18.492,74 2.311,59 7) Kawasan Perairan Pulau Pulau Sepuluh (Pulau Hoat, Pulau Nai, Pulau Tarwa, Pulau Ohoiwa, Pulau Manir) 3.832,23 479,03 8) Perairan Rahareng, Nuhu Yaan, Ngurdu, Soinrat, Bombay, Weer 356,49 44,56 9) Kawasan Teluk Nerong, Larat, Tamangil 490,13 61,27 10) Teluk Sungai, Ngafan, Soindat, Hako, Ngurko, Wafol, Feer, Langgiar 489,22 61,27 11) Kawasan Teluk Ohoiraut, Wair 132,68 16,71 Total Produksi 46.788,86 5.848,6 Penyumbang terbesar komoditi rumput laut di Kabupaten Maluku Tenggara menurut klaster pada tahun 2024 adalah Klaster Hoat Sorbay dengan kontribusi 39,52 persen. 28 Klaster penyumbang terendah adalah Klaster Teluk Uf Maar, Ohoidertutu, Matwaer, Ohoira, Wab, yang hanya menyumbang 0,19 persen. Tabel 2.17 Kontribusi Komoditi Rumput Laut Menurut Klaster Tahun 2024 Kecamatan Kawasan / Klaster Produksi RL Basah (Ton) Kontribusi Klaster Kec. Kei Kecil Kawasan Teluk Sathean, Ibra, Ngabub 4.500,64 9,62 Kawasan Teluk Malingga, Letman, Sitniohoi, Dunwahan, Ohoidertawun 5.302,74 11,33 Kec. Kei Kecil Barat Kawasan Perairan Pulau Warbal, Ur Pulau, Pulau Tanimbar Kei 12.521,59 26,76 Kec. Kei Kecil Timur Kawasan Perairan Iso, Wain, Disuk, Revav, Rumat, Rat 579,29 1,24 Kec. Kei Kecil Timur Selatan, Kei. Kecil Barat, Kec. Hoat Sorbay. Kawasan Teluk Uf Maar, Ohoidertutu, Matwaer, Ohoira, Wab 89,12 0,19 Kec. Hoat Sorbay Kawasan Teluk Hoat Sorbay 18.492,74 39,52 Kec. Manyeuw Kawasan Perairan Pulau Pulau Sepuluh (Pulau Hoat, Pulau Nai, Pulau Tarwa, Pulau Ohoiwa, Pulau Manir) 3.832,23 8,19 Kec. Kei Besar Kawasan Perairan Rahareng, Nuhu Yaan, Ngurdu, Soinrat, Bombay, Weer 356,49 0,76 Kec. Kei Besar Selatan Kawasan Teluk Nerong, Larat, Tamangil 490,13 1,05 Kec. Kei Besar Selatan Barat Kawasan Teluk Sungai, Ngafan, Soindat, Hako, Ngurko, Wafol, Feer, Langgiar 489,22 1,05 Kec. Kei Besar Utara Timur, Kei Besar Utara Barat Kawasan Teluk Ohoiraut, Wair 132,68 0,28 Total Produksi 46.788,86 100,00 Secara keseluruhan produksi rumput laut di Kabupaten Maluku Tenggara dari tahun 2020–2024 menunjukkan tren meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan ini didorong oleh pelaksanaan program pemberdayaan pembudidaya rumput laut oleh pemerintah daerah dengan menyediakan sarana dan prasarana budidaya. 29 Gambar 2.9 Jumlah dan Pertumbuhan Produksi Rumput Laut Tahun 2020 s.d. 2024 Harga jual terendah rumput laut kering pada tahun 2024 sebesar Rp11.000 per kg dan harga jual tertinggi Rp14.000 per kg. Dengan total produksi rumput laut sebanyak 5.848.608 kg, maka nilai produksi rumput laut tahun 2024 berada pada kisaran 64,3 milyar s.d. 81,8 milyar rupiah. Harga rumput laut tahun 2019-2024 mengalami fluktuasi dan berdampak pada nilai produksi rumput laut. Tabel 2.18 Perkembangan Nilai Produksi Rumput Laut Kering Tahun 2020 s.d. 2024 No Uraian Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 1 Jumlah produksi (ton) 3.019,5 3.930,2 4.301,2 5.083.,0 5.848,6 2 Konversi ke kg 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 3 Jumlah kg 3.019.545 3.930.200 4.301.175 5.082.988 5.848.608 4 Harga terendah per kg 10.000 10.000 16.000 10.000 11.000 5 Harga tertinggi per kg 20.000 22.000 36.000 36.000 14.000 Nilai produksi terendah (000) 30.195.450 39.302.000 68.818.800 50.829.875 64.334.682 Nilai produksi tertinggi (000) 60.390.900 86.464.400 154.842.300 182.987.550 81.880.505 Pengembangan budidaya rumput laut di Maluku Tenggara mendapatkan perhatian dari Pemerintah. Terbaru pada Tahun 2023 diterbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 111 Tahun 2023 tentang Kampung Perikanan Budidaya, menetapkan Kabupaten Maluku Tenggara sebagai sentra pengembangan rumput laut di Provinsi Maluku. Diikuti dengan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 486 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Modeling Budidaya Rumput Laut Tahun 2024; dan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 488 Tahun 2024 tentang Lokasi Unit Produksi Bibit Rumput Laut, Kebun Starter Rumput Laut, dan Kebun Bibit Rumput Laut tahun 2024. 30 (c) Perikanan Budidaya (Ikan dan Non Ikan) Produksi ikan hasil budidaya yang dilakukan di Kabupaten Maluku Tenggara adalah jenis ikan Kerapu dan Ikan Kakap. Pada tahun 2024 produksi ikan hasil budidaya 4.622,99 Kg dengan jumlah produksi tertinggi jenis ikan Kerapu sebanyak 2,4 ton sedangkan jenis Kakap 2,1 ton. Produksi ikan budidaya di Kabupaten Maluku Tenggara ditunjukkan pada Tabel berikut. Tabel 2.19 Produksi Ikan Budidaya Kerambah Jaring Apung (KJA) Tahun 2024 No Kecamatan Produksi Ikan Budidaya Menurut Jenis (Kg) Total Produksi Ikan Budidaya Kerapu Kakap 1 Kei Kecil 1.489,20 1482,00 2.971,20 2 Kei Kecil Barat - - - 3 Kei Kecil Timur 330,93 0,33 331,26 4 Kei Kecil Timur Selatan - - - 5 Hoat Sorbay 82,73 82,33 165,06 6 Manyeu 496,40 494,00 990,40 7 Kei Besar - - - 8 Kei Besar Utara Timur - - - 9 Kei Besar Utara Barat - - - 10 Kei Besar Selatan - - - 11 Kei Besar Selatan Barat 82,74 82,33 165,07 Total 2.482 2.141 4.622,99 Nilai jual ikan kerapu rata–rata Rp250.000 per kg dan ikan kakap Rp50.000 per kg. Rata- rata nilai produksi ikan kerapu dan ikan kakap tahun 2024 sebesar Rp727.549.500. Tabel 2.20 Nilai Produksi Ikan Budidaya Kerambah Jaring Apung (KJA) Tahun 2024 No Jenis Ikan Produksi (Kg) Harga (Rp) Jumlah Nilai Produksi (Rp) 1 Kerapu 2.482 250.000 620.500.000 2 Kakap 2.141 50.000 107.049.500 Total Nilai Produksi 727.549.500 c) Sektor Pertanian (a) Palawija Tanaman palawija merupakan tanaman utama di Kabupaten Maluku Tenggara. Hal ini disebabkan karena tanaman palawija merupakan sumber karbohidrat utama sebagai makanan pokok di Kabupaten Maluku Tenggara. Produksi ketela pohon atau ubi kayu pada tahun 2024 sebesar 5.736 ton dengan produksi paling besar berasal dari Kecamatan Hoat Sorbay sebanyak 612 ton, sedangkan Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan produksinya paling sedikit, hanya sebesar 288 ton. 31 Tabel 2.21 Luas Areal dan Produksi Tanaman Palawija Tahun 2024 No Jenis Tanaman Produksi (ton) Luasan Lahan Panen (ha) 1 Padi Ladang 88 35 2 Jagung 3.675 620 3 Ubi Kayu 5.736 478 4 Ubi Jalar 1.376 172 5 Kacang Tanah 157 48 6 Kacang Hijau 117 39 7 Kacang-kacangan lainnya - - 8 Umbi-umbian lainnya 768 237 (b) Perkebunan Kabupaten Maluku Tenggara memiliki 3 (tiga) komoditas unggulan perkebunan yakni kelapa, kopi, dan kakao. Kelapa tersebar di seluruh kecamatan dengan total luas areal tanam sebesar 23.135 hektar. Total produksi Kelapa tahun 2024 sebesar 18.649,15 ton. Tabel 2.22 Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024 No Jenis Tanaman Luas Areal (ha) Produksi (ton) 1 Kelapa 23.209 21.813,25 2 Kopi 6,54 6,54 3 Kakao 2,08 2,08 Tanaman kelapa menjadi salah satu potensi unggulan sektor perkebunan di Kabupaten Maluku Tenggara. Sesuai Data Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Maluku, luasan areal tanaman dan produksi kelapa di Kabupaten Maluku Tenggara adalah yang tertinggi di Provinsi Maluku. Areal tanam tanaman kelapa di Kabupaten Maluku Tenggara seluas 23.209,13 hektar adalah yang terluas di Provinsi Maluku. Areal tanam Kabupaten Maluku Tenggara berkontribusi sebesar 20,25 persen dari total areal tanam tanaman kelapa di Povinsi Maluku. Dari sisi produksi, total produksi kelapa Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024 sebesar 21.813,25 ton, adalah yang tertinggi di Provinsi Maluku. Produksi kelapa Kabupaten Maluku Tenggara berkontribusi sebesar 10,18 persen dari total produksi kelapa provinsi Maluku Tahun 2024. Gambar 2.10 Areal Tanam dan Produksi Kelapa di Provinsi Maluku Tahun 2024 32 Meskipun memiliki areal tanam dan produksi yang terbesar di Provinsi Maluku, pengelolaan tanaman kelapa di Kabupaten Maluku Tenggara perlu untuk mendapatkan peremajaan dan penanganan. Hal ini diperlukan guna meningkatkan produktivitas, di mana pada Tahun 2024 Produktivitas Tanaman Kelapa di Kabupaten Maluku Tenggara mencapai 93,99 persen dan berada di urutan ke-4 tertinggi di Provinsi Maluku. 2.1.1.2. Aspek Demografi Aspek demografi menggambarkan kondisi dan karateristik penduduk di suatu wilayah dalam rentang waktu tertentu. Cakupan kajian demografi antara lain, besaran, pertumbuhan, struktur, komposisi, dan persebaran penduduk. Termasuk di dalamnya gambaran dinamika kependudukan yang menunjukkan perubahan-perubahan dalam kajian kependudukan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk adalah setiap orang yang menetap di suatu wilayah selama satu tahun atau lebih dan atau yang berdomisili kurang dari satu tahun tetapi bertujuan untuk menetap selama minimal satu tahun. Sumber utama data kependudukan adalah sensus penduduk yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali. Terakhir sensus penduduk dilaksanakan Tahun 2020, sehingga data penduduk tahun 2020 sudah menggunakan data hasil sensus. Untuk data penduduk selain pada tahun sensus, sumber data kependudukan adalah hasil proyeksi penduduk yang dilakukan oleh BPS. Selain menggunakan data BPS, uraian aspek kependudukan juga menggunakan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Basis data perhitungan jumlah penduduk menurut Dinas Dukcapil adalah penduduk terdaftar sesuai Kartu Keluarga. Basis Data yang berbeda antara BPS dan Dinas Dukcapil menyebabkan jumlah penduduk menurut kedua instansi tersebut berbeda. BPS menghitung seluruh penduduk yang secara fisik tinggal di Maluku Tenggara selama 1 tahun terakhir dan/atau belum mencapai 1 tahun tetapi berniat tinggal untuk jangka waktu lebih dari 1 tahun. Sedangkan Dinas Dukcapil menghitung seluruh penduduk terdaftar, baik yang berdomisili di wilayah Maluku Tenggara, maupun yang sementara waktu berdomisili di luar wilayah Maluku Tenggara (contoh: anak kuliah, dan pekerja di luar daerah). Jumlah dan Komposisi Penduduk
a.Jumlah dan Komposisi Penduduk Jumlah penduduk Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2024 sebanyak 126.261 jiwa menurut BPS dan 129.235 jiwa menurut Dinas Dukcapil. Rata-rata kepadatan penduduk sebesar 122 sampai 125 33 jiwa per kilo meter persegi, dengan sex ratio sebesar 98 sampai 99 persen. Jumlah dan kompisisi penduduk Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 – 2024 disajikan pada Tabel berikut. Tabel 2.23 Jumlah dan Komposisi Penduduk Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024 Sumber: BPS Kab.Maluku Tenggara (diolah)
b.Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut BPS, laju pertumbuhan penduduk per tahun adalah angka yang menunjukkan rata-rata tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar. Metode penghitungan laju pertumbuhan penduduk yang digunakan oleh BPS adalah metode geometrik. Rata–rata laju pertumbuhan penduduk Maluku Tenggara tahun 2020 s.d. 2024 sebesar 1,53 persen, dengan rincian tahunan sebagai berikut. Gambar 2.11 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024 Sumber: BPS Kab.Maluku Tenggara (diolah)
c.Persebaran Penduduk Persebaran Penduduk di Kabupaten Maluku Tenggara relatif tidak merata, baik dalam lingkup kecamatan, maupun dalam lingkup perbandingan antar pulau (Pulau Kei Kecil dan Pulau Kei Besar). Pulau Kei Kecil didiami sekitar 57,65 persen penduduk, dan Pulau Kei Besar didiami 42,35 persen penduduk. Kecamatan yang paling banyak didiami penduduk adalah kecamatan Kei Kecil. Penduduk yang mendiami Kecamatan Kei Kecil, sebesar 26,75 persen dari total penduduk Maluku Tenggara. 34 Kecamatan Kei Besar Selatan Barat adalah kecamatan yang didiami penduduk paling sedikit, yaitu sebesar 3,01 persen dari total jumlah penduduk. Perbandingan persebaran penduduk antara data BPS dan data Dinas Dukcapil relatif sama. Persebaran penduduk Maluku Tenggara menurut kecamatan tahun 2024 disajikan pada Gambar berikut. Gambar 2.12 Persebaran penduduk Kabupaten Maluku Tenggara Menurut Kecamatan Tahun 2020 s.d. 2024 Sumber: BPS Kab.Maluku Tenggara (diolah)
d.Komposisi dan Struktur Penduduk Komposisi penduduk menurut kelompok umur menunjukkan bahwa Tahun 2024 kelompok umur yang paling dominan adalah pada rentang 10 s.d. 39 tahun. Penduduk yang berada di rentang umur tersebut mencapai 67.139 jiwa, atau sebesar 53,18 persen dari total penduduk. Perbandingan yang sama juga terjadi pada kelompok umur sesuai jenis kelamin. Pada jenis kelamin laki-laki, jumlah penduduk pada kelompok umur 10 s.d 39 tahun mencapai 33.449 jiwa, atau sebesar 53,18 persen. Sedangkan pada jenis kelamin perempuan kelompok umur 10 s.d. 39 berjumlah 33.690 jiwa atau mencapai 53,18 persen. Gambar berikut menampilkan data penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur berserta piramida penduduk Maluku Tenggara Tahun 2024. 35 Gambar 2.13 Data Penduduk Kabupaten Maluku Tenggara Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Tahun 2024 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan Sosial dan Pemerataan Ekonomi Bagian ini menguraikan kondisi daerah dari aspek kesejahteraan sosial dan pemerataan ekonomi. Indikator ekonomi makro dan ukuran tingkat kesejahteraan disajikan sebagai gambaran kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
a.Indeks Pembangunan Manusia IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil-hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Semakin tinggi nilai IPM, semakin sejahtera masyarakat di suatu daerah. IPM memiliki dimensi pembentuk yang meliputi dimensi pendidikan, dimensi kesehatan, dan dimensi standar hidup layak. Setiap dimensi diukur dengan indikatornya masing–masing, yakni Rata–rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah untuk dimensi pendidikan, Usia Harapan Hidup untuk dimensi kesehatan dan Pengeluaran Riil Perkapita untuk dimensi standar hidup layak. Nilai IPM Kabupaten Maluku Tenggara pada periode 2020–2024 menunjukkan tren peningkatan seperti gambar berikut. 36 Gambar 2.14 Nilai IPM Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024 Kenaikan nilai IPM sebesar 2,01 poin dengan rata – rata pertumbuhan sebesar 0,62 persen dalam 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan kinerja positif pembangunan manusia di Kabupaten Maluku Tenggara. Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat memberikan dampak pada naiknya IPM. Tabel 2.24 IPM Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024 Gambaran kinerja pembangunan manusia menurut dimensi IPM, sebagai berikut. a) Dimensi Ilmu Pengetahuan Dimensi ini diukur dengan indikator Rata–rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). RLS menggambarkan ukuran rata–rata jumlah tahun pendidikan formal yang telah diselesaikan oleh penduduk. RLS menunjukkan tingkat dan kualitas pendidikan masyarakat serta modal pembangunan manusia di suatu wilayah. HLS menggambarkan lamanya waktu (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh seorang anak untuk menempuh pendidikan di masa mendatang. HLS menunjukkan perkiraan rata-rata jumlah tahun yang akan dijalani oleh anak usia tertentu di bangku sekolah, dan dapat digunakan sebagai tolok ukur untuk menilai kondisi pembangunan dan kualitas sistem pendidikan suatu daerah. (a) Rata–rata Lama Sekolah (RLS) 37 RLS menunjukkan tren kenaikan dalam periode tahun 2020–2024. Hal ini menunjukkan keberhasilan dari sisi intervensi pelayanan pendidikan yang berkaitan dengan peningkatan akses. Berbagai program yang dilaksanakan untuk penyediaan sarana dan pra–sarana, peningkatan akses dan konektivitas, serta peningkatan ekonomi dan kesadaran keluarga, merupakan bentuk pelayanan yang memberikan dampak bagi meningkatnya RLS di Kabupaten Maluku Tenggara. Gambar 2.15 RLS dan Pertumbuhannya di Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024 Dari sisi pertumbuhan, RLS Kabupaten Maluku Tenggara dalam periode pengamatan mampu mencapai rata–rata pertumbuhan sebesar 0,28 persen. Meskipun relatif kecil, tetapi tren kenaikan pada Tahun 2024 sebesar 0,51 persen (pertumbuhan tertinggi dalam 5 (lima) tahun terakhir) menjadi momentum untuk percepatan pertumbuhan RLS dalam 5 (lima) tahun ke depan. (b) Harapan Lama Sekolah (HLS) HLS menunjukkan tren kenaikan dalam periode tahun 2020–2024. Hal ini menunjukkan keberhasilan dari sisi intervensi pelayanan pendidikan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem pendidikan di daerah. Peningkatan pada faktor ekonomi keluarga, pendapatan per kapita, faktor sosial seperti persentase penduduk miskin, serta faktor–faktor yang berkaitan dengan peningkatan pemahaman masyarakat sangat berperan meningkatkan HLS di Kabupaten Maluku Tenggara. Capaian HLS dan pertumbuhannya selama periode 2019–2024 disajikan pada gambar berikut. 38 Gambar 2.16 HLS dan Pertumbuhannya di Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024 Dari sisi pertumbuhan, HLS Kabupaten Maluku Tenggara dalam periode pengamatan mampu mencapai rata–rata pertumbuhan sebesar 0,19 persen. Masih relatif kecil, serta menunjukkan tren perlambatan pada tahun 2023 dan 2024. Diperlukan upaya konkret guna mendorong percepatan pertumbuhan HLS. b) Dimensi Kesehatan Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan indikator dari dimensi kesehatan yang menggambarkan rata-rata lama waktu hidup seseorang dalam suatu populasi, dengan pola kematian yang dianggap tidak berubah. Semakin tinggi angka harapan hidup penduduk pada suatu wilayah maupun negara, menandakan semakin baik derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakatnya. UHH Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2023 sebesar 70,71 Tahun, meningkat pada tahun 2024 menjadi 70,93 tahun. Ini bermakna, penduduk Maluku Tenggara yang lahir pada tahun 2024, diasumsikan setidaknya akan mampu menjalani hidup sampai dengan rata–rata 70,93 tahun. 39 Gambar 2.17 UHH dan Pertumbuhannya di Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024 UHH Kabupaten Maluku Tenggara dalam 5 (lima) tahun terkahir terus mengalami kanaikan. Hal ini mengandung arti, bahwa pelayanan kesehatan semakin baik dan derajat Kesehatan masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara semakin meningkat dari waktu ke waktu. Dari sisi pertumbuhan, UHH Kabupaten Maluku Tenggara dalam periode pengamatan mampu mencapai rata–rata pertumbuhan sebesar 0,30 persen. Menunjukkan tren percepatan dalam periode 2021 dan 2023, namun melambat pada tahun 2024. Diperlukan upaya konkret guna mendorong percepatan pertumbuhan UHH. c) Dimensi Standar Hidup Layak Pengeluaran Riil Per Kapita (PRP) merupakan idikator yang menggambarkan besaran biaya untuk konsumsi setiap penduduk Indonesia yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli. PRP menggunakan satuan nilai uang untuk periode 1 (satu) tahun. PRP Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2023 sebesar Rp8.174.000, meningkat menjadi RP8.553.000 pada Tahun 2024. Dengan nilai PRP sebesar Rp8.553.000 diasumsikan bahwa setiap penduduk Maluku Tenggara setiap tahunnya harus mengeluarkan biaya konsumsi sebesar Rp8.553.000 atau Rp712.750 per bulan. PRP Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020–2024 disajikan pada gambar berikut. 40 Gambar 2.18 Pengeluaran Riil Per Kapita Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024 Dari sisi pertumbuhan, PRP Kabupaten Maluku Tenggara dalam periode pengamatan mampu mencapai rata–rata pertumbuhan sebesar 3,20 persen. Menunjukkan tren percepatan dalam periode 2021 dan 2023, namun melambat pada tahun 2024. Diperlukan upaya konkret guna mendorong percepatan pertumbuhan PRP.
b.Tingkat Kemiskinan Penduduk miskin secara umum didefinisikan sebagai penduduk yang hidup di bawah Garis Kemiskinan (GK). GK merupakan nilai rupiah pengeluaran minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar selama sebulan yang terdiri atas GK Makanan (GKM) dan GK Non–Makanan (GKNM). GK Makanan disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari. GK Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2024 sebesar Rp695.738,00 mengalami kenaikan sebesar Rp26.598 dibanding GK Tahun 2023. Dengan GK sebesar Rp695.738,00 penduduk miskin di Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2024 rilis BPS sebanyak 21.471 jiwa, atau sebesar 21,22 persen. Sementara menurut perhitungan mandiri oleh Bappelitbangda dengan menggunakan data yang sama pada tabel 2.26, tingkat kemiskinan Maluku Tenggara pada tahun yang sama adalah sebesar 17.01 persen. Tingkat kemiskinan menurut BPS yang tinggi didasarkan pada metode perhitungan yang menggunakan data jumlah penduduk hasil Survey Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015 sebagai penyebut penduduk miskin tahun 2024 sebagai pembilang. SUPAS adalah survey yang dilakukan oleh BPS diantara 2 sensus penduduk. Perhitungan Tingkat kemiskinan menggunakan data BPS tersaji pada Tabel berikut. Tabel 2.25 Tingkat Kemiskinan Menurut BPS Tahun 2024 Jumlah Penduduk (Jiwa) Tahun 2015 Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) Tahun 2024 Tingkat Kemiskinan (%) Tahun 2024 1 2 3 98.684 21.471 21.71 Tingkat kemiskinan menurut BPS dan Bapperida tersaji pada Tabel berikut. Tabel 2.26 41 Tingkat Kemiskinan dan Garis Kemiskinan Menurut BPS dan Bapperida Tahun 2020 s.d. 2024 Tahun Total Jumlah Penduduk (Jiwa) GK (Rp) Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) Tingkat Kemiskinan (%) BPS Bapperida 1 2 3 4 5 6=4/2*100 2020 121.511 517.821,00 22.590 22,57 18.59 2021 122.640 549.047,00 22.890 22,73 18.66 2022 124.199 595.041,00 21.380 21,19 17.21 2023 124.968 669.140,00 22.020 21,79 17.62 2024 126.261 695.738,00 21.471 21,22 17.01 Permasalahan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin, namun yang penting juga didalami untuk diintervensi adalah Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2). Kedalaman kemiskinan mengindikasikan jarak rata–rata pengeluaran penduduk miskin terhadap GK. Semakin tinggi nilai P1, menunjukkan semakin jauh pendapatan penduduk miskin dari GK, sebaliknya semakin kecil nilai P1, semakin dekat pendapatan masyarakat dengan GK. Dengan kata lain semakin tinggi nilai P1, semakin ekstrim penduduk miskin di daerah. Sedangkan Keparahan kemiskinan menunjukkan ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai P2, semakin senjang pendapatan antara penduduk miskin. Berikut ditunjukkan kondisi kedalaman dan keparahan kemiskinan Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2020–2024. Gambar 2.19 Indeks P1 dan P2 Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024 Strategi menurunkan tingkat kemiskinan antara lain: 1) menjaga stabilitas ekonomi; 2) mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dan rentan; 3) meningkatkan pendapatan masyarakat; dan 4) memperkuat layanan infrastruktur dasar dan pengembangan wilayah. Dalam rangka mengimplementasikan strategi mengurangi beban pengeluaran masyarakat, maka salah satu kebijakan strategis yang diambil berupa: perluasan cakupan jaminan sosial, baik kesehatan (BPJS Kesehatan) maupun ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan). Cakupan pelayanan jaminan sosial sebagai berikut. a) Jaminan Kesehatan (BPJS Kesehatan) 42 Sampai dengan 31 Desember 2024, jumlah penduduk Kabupaten Maluku Tenggara yang sudah tercover JKN sebanyak 127.050 jiwa. Atau sebesar 98,31 persen dari jumlah penduduk. Dengan demikian, Kabupaten Maluku Tenggara sudah dikategorikan UHC. Meskipun sudah mencapai UHC, masih terdapat kendala dalam pengelolaan JKN di Kabupaten Maluku Tenggara, yaitu berkaitan dengan tingkat keaktifan. Dimana jumlah penduduk tercover sebanyak 127.050 pada Tahun 2024, masih diperhadapkan dengan tingkat keaktifan peserta yang masih berkisar 90 persen. b) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) Sampai dengan bulan Agustus 2025, cakupan kepesertaan BPJS Tenaga Kerja di Kabupaten Maluku Tenggara sebesar 56,95 persen. Sedikit mengalami penurunan dari posisi akhir tahun 2024 yang mencapai 63,72 persen.
c.Tingkat Pengangguran Terbuka Selain kemiskinan, permasalahan utama dalam pembangunan adalah pengangguran. Pengangguran merupakan besaran penduduk usia kerja (15-64 tahun) yang termasuk dalam angkatan kerja yang mau dan/atau sedang mencari pekerjaan namun belum terserap lapangan kerja. Angkatan Kerja yang tidak bekerja dan/atau belum memperoleh pekerjaan serta yang berkeinginan untuk bekerja disebut penganggur. Angka pengangguran yang tinggi selain berdampak ekonomi antara lain menurunnya permintaan agregat, melambatnya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita juga berdampak sosial yang dapat menimbulkan kriminalitas, gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) memberikan indikasi tentang penduduk usia kerja yang tidak bekerja (menganggur) dan/atau sedang mencari pekerjaan. TPT diukur sebagai persentase pengangguran terhadap jumlah penduduk yang termasuk angkatan kerja. TPT menunjukkan gap antara pencari kerja dengan lapangan kerja yang tersedia pada satu periode tertentu di wilayah tertentu. Kondisi tenaga kerja Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020-2024 disajikan pada Tabel berikut. 43 Tabel 2.27 Kondisi Ketenagakerjaan Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024 Uraian Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 • Penduduk Usia Kerja (Jiwa) 70.796 71.304 71.768 93.785 95.131 • Bukan Angkatan Kerja (Jiwa) 24.611 25.258 27.217 36.225 30.842 • Angkatan Kerja (Jiwa) 46.185 46.046 44.551 57.560 64.289 • Bekerja (Jiwa) 43.897 43.715 41.994 54.259 60.639 • Pengangguran (Jiwa) 2.288 2.331 2.557 3.301 3.650 Tingkat Pengangguran (TPT) 4,95% 5,06% 5,74% 5,73% 5,68% TPT tahun 2024 sebesar 5,68 persen, turun sebesar 0,5 persen dibanding tahun 2023. Kondisi ini terjadi karena penambahan jumlah pencari kerja pada tahun 2024 sebesar 6.729 orang tidak sebanding dengan penambahan jumlah kesempatan kerja pada tahun yang sama sebesar 6.380 orang.
d.PDRB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan penduduk adalah kondisi perekonomian suatu daerah. Kondisi perekonomian tergambar dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB adalah nilai total semua barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. PDRB terbagi dua yaitu 1) PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) yang menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, dan 2) PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar (saat ini masih menggunakan tahun dasar 2010). PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. Pertumbuhan ekonomi yang dalam hal ini laju PDRB diperoleh dari perhitungan PDRB ADHK. Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya. PDRB ADHB, PDRB ADHK dan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Tahun 2020–2024, digambarkan sebagai berikut. 44 Gambar 2.20 PDRB ADHK, PDRB ADHB dan LPE Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024 PDRB ADHK tahun 2020 sebesar Rp1.966.826.720.000 meningkat menjadi Rp2.375.562.800.000 pada tahun 2024. Terjadi kenaikan sebesar 20,51 persen. PDRB ADHB menunjukkan tren peningkatan dari Rp3.260.396.320.000 pada tahun 2020 menjadi Rp4.408.466.330.000 tahun 2024, atau mengalami kenaikan sebesar 36,69 persen. Tren kenaikan pada nilai PDRB berimplikasi pada Laju Pertumbuhan Ekonomi yang menunjukkan tren laju positif dalam empat tahun terakhir. Tahun 2021 LPE sebesar 3,42 persen, naik menjadi 4,84 persen di tahun 2023 dan mencapai angka pertumbuhan 5,44 persen di tahun 2024. Nilai PDRB (ADHK dan ADHB) menurut kategori lapangan usaha dalam periode 2020 s.d. 2024 disajikan pada Tabel berikut. Tabel 2.28 PDRB ADHK Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024 (Juta Rupiah) Kode Lapangan Usaha TAHUN 2020 2021 2022 2023 2024 A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 608.211,92 623.075,76 663.438,96 709.999,85 733.138,88 B Pertambangan dan Penggalian 9.710,07 10.020.97 10.328,40 10.816,79 11.259,48 C Industri Pengolahan 26.326,02 26.506,17 29.074,94 29.841,59 31.125,29 D Pengadaan Listrik dan Gas 2.082,92 2.245,52 2.368,14 2.374,76 2.414,27 E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 7.491.15 7.780,23 8.247,79 8.724,92 8.571,15 F Konstruksi 205.224,47 213.766,18 223.769,51 233.309,22 245.511,86 G Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 258.137,16 269.152,07 286.306,58 304.954,40 331.113,23 45 Kode Lapangan Usaha TAHUN 2020 2021 2022 2023 2024 H Transportasi dan Pergudangan 50.585,05 54.495,57 58.084,94 59.128,12 63.783,22 I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 40.617,17 41.494,73 43.529,68 44.770,70 46.803,17 J Informasi dan Komunikasi 26.110,81 26.786,00 27.463,17 28.898,33 30.231,47 K Jasa Keuangan dan Asuransi 87.291,28 90.813,13 90.914,09 95.132,46 101.723,65 L Real Estate 3.693,33 3.733,74 3.866,77 4.035,86 4.220,46 M,N Jasa Perusahaan 8.031,94 8.340,11 8.799,62 9.188,04 9.637,04 O Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib 437.831,50 452.870,75 479.286,23 486.347,09 516.269,93 P Jasa Pendidikan 99.449,39 103.020,19 108.438,97 112.841,86 119.024,65 Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 65.853,44 69.285.69 72.816,21 78.665,78 84.644,81 R,S,T,U Jasa Lainnya 30.179,10 30.654,35 32.176,28 33.939,23 36.090,25 Produk Domestik Regional Bruto 1.966.826,72 2.034.041,15 2.148.910,28 2.252.969,02 2.375.562,80 Tabel 2.29 PDRB ADHB Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024 (Juta Rp) Kode Lapangan Usaha TAHUN 2020 2021 2022 2023 2024 A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 978.260,19 1.012.561,46 1.135.669,85 1.266.479,42 1.340.002,46 B Pertambangan dan Penggalian 15.034,91 15.762,86 16.770,36 18.440,49 19.473,51 C Industri Pengolahan 43.335,73 44.392,23 50.280,09 53.165,73 56.510,60 D Pengadaan Listrik dan Gas 2.692,65 2.951,74 3.195,16 3.243,35 3.451,78 E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 12.121,51 12.764,64 13.789,60 14.933,56 14.888,97 F Konstruksi 359.326,26 381.056,65 412.746,09 449.918,36 482.821,88 G Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 393.339,69 417.946,64 464.596,46 514.030,57 569.933,27 H Transportasi dan Pergudangan 83.804,42 95.844,55 113.581,59 124.183,34 134.490,31 I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 68.879,69 70.996,13 75.613,56 79.669,61 84.482,23 J Informasi dan Komunikasi 35.739,67 37.443,41 39.576,33 42.858,20 44.938,08 K Jasa Keuangan dan Asuransi 130.284,70 143.435,69 157.700,22 167.883,16 181.092,70 L Real Estate 5.232,53 5.335,48 5.591,27 5.930,00 6.286,38 M,N Jasa Perusahaan 11.541,94 12.151,14 13.159,16 14.085,89 15.025,61 O Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib 812.285,31 853.270,19 931.177,88 976.668,65 1.042.931,80 P Jasa Pendidikan 161.020,78 169.486,29 181.814,64 189.747,90 203.370,94 Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 100.861,93 107.931,30 117.298,54 131.854,87 145.609,63 R,S,T,U Jasa Lainnya 46.634,40 48.001,77 52.385,44 57.503,95 63.156,19 Produk Domestik Regional Bruto 3.260.396,32 3.431.332,18 3.784.946,24 4.110.597,05 4.408.466,33 46 Kedua tabel di atas menunjukkan struktur perekonomian Kabupaten Maluku Tenggara didominasi oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan. Kontribusi Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan secara konsisten berkontribusi pada kisaran 29 persen sampai dengan 30 persen setiap tahun. Kontribusi lapangan usaha untuk perekonomian Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024 disajikan pada Tabel berikut. Tabel 2.30 Kontribusi Lapangan Usaha PDRB Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024 Kategori Lapangan Usaha TAHUN 2024 ADHB ADHK A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 30,40 30,86 B Pertambangan dan Penggalian 0,44 0,47 C Industri Pengolahan 1,28 1,31 D Pengadaan Listrik dan Gas 0,08 0,10 E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 0,34 0,36 F Konstruksi 10,95 10,33 G Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 12,93 13,94 H Transportasi dan Pergudangan 3,05 2,68 I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 1,92 1,97 J Informasi dan Komunikasi 1,02 1,27 K Jasa Keuangan dan Asuransi 4,11 4,28 L Real Estate 0,14 0,18 M,N Jasa Perusahaan 0,34 0,41 O Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib 23,66 21,73 P Jasa Pendidikan 4,61 5,01 Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 3,30 3,56 R,S,T,U Jasa Lainnya 1,43 1,52 Produk Domestik Regional Bruto 100,00 100,00 Lapangan usaha dominan pembentuk struktur perekonomian daerah tahun 2024 Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024 disajikan sebagai berikut. 47 Gambar 2.21 Lapangan Usaha Dominan Pembentuk Struktur Perekonomian Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024
e.PDRB Per Kapita PDRB Per Kapita merupakan gambaran dan rata–rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah/daerah. PDRB Per Kapita merupakan perbandingan antara total PDRB (ADHB) suatu wilayah dengan jumlah penduduk wilayah tersebut dalam rentang waktu tertentu. PDRB Per Kapita mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah dan juga dapat digunakan untuk membandingkan tingkat kemakmuran antardaerah. Semakin tinggi PDRB Per Kapita suatu daerah, semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan penduduknya. Nilai PDRB Per Kapita dihitung dalam satuan waktu tahunan. Komponen dan perhitungan PDRB Per Kapita Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020–2024 tersaji pada tabel berikut. Tabel 2.31 PDRB Per Kapita Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024 Uraian Tahun 2020 2021 2022 2023 2024 • PDRB ADHB (Rp. Juta) 3.260.396,32 3.431.332,18 3.784.946,24 4.110.597,05 4.408.466,33 • PDRB ADHK (Rp. Juta) 1.966.826,72 2.034.041,15 2.148.910,28 2.252.969,02 2.375.562,80 • Jumlah Penduduk (Jiwa) 121.511 122.453 123.701 124.968 126.245 PDRB Perkapita ADHB (Rp.Juta) 26,83 28,02 30,60 32,89 34,92 PDRB Perkapita ADHK (Rp.Juta) 16,19 16,61 17,37 18,03 18,82 Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2020-2024 tersaji pada Gambar berikut. 48 Gambar 2.22 PDRB Per Kapita Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024
f.Laju Inflasi Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang sangat penting untuk diketahui karena dampaknya sangat besar terhadap kesejahteraan masyarakat. Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga–harga secara umum dan terus-menerus, kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas pada barang lainnya. Secara umum Inflasi terjadi sebagai akibat dari 1) tarikan permintaan dan 2) dorongan penawaran. Permintaan yang tinggi melebihi penawaran (pasokan) akan mengakibatkan harga naik. Hal ini umumnya terjadi pada bulan–bulan di mana terdapat hari besar keagamaan. Inflasi yang tinggi berdampak terhadap kemampuan daya beli masyarakat dalam membelanjai kebutuhan hidup. Kondisi tersebut mempengaruhi produksi dan produktivitas usaha, yang selanjutnya akan berdampak pada melambatnya kinerja perekonomian. Dampak langsung dari inflasi adalah menurunnya daya beli masyarakat yang mengakibatkan meningkatnya jumlah penduduk miskin dan tingkat pengangguran. Oleh sebab itu, inflasi ini harus dikendalikan agar berkontribusi terhadap perekonomian daerah. 49 Gambar 2.23 Laju Inflasi Kabupaten Maluku Tenggara (YoY) dan Perbandingannya dengan Provinsi Maluku dan Nasional Tahun 2020 s.d. 2024 Laju inflasi Maluku Tenggara Tahun 2024 sebesar 0,16 persen. Relatif rendah jika dibandingkan dengan laju inflasi dalam 5 tahun terakhir. Inflasi antar bulan (month to month) Tahun 2024 menunjukkan bahwa inflasi bulanan tertinggi terjadi pada bulan Mei 2024, sebesar 2,03 persen. Perbandingan inflasi bulanan tahun 2022, 2023 dan 2024 ditunjukkan pada Gambar berikut. Gambar 2.24 Perbandingan Inflasi Bulanan (MtM) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024 Dalam tahun 2024, jenis barang dan jasa yang paling dominan menyumbang inflasi antara lain: bahan pangan (ikan dan sayur), harga tiket angkutan udara, rokok, bahan bangunan, pakaian wanita, dan BBM. Selengkapnya, barang dan jasa penyumbang inflasi terbesar tahun 2024 disajikan pada Tabel berikut. 50 Tabel 2.32 Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Jenis Barang/Jasa Penyumbang Inflasi Terbesar Menurut Bulan Tahun 2024 Bulan YoY MtM IHK Status MtM Komoditas Berpengaruh Dominan Januari 2,88 -0,25 106,06 Deflasi angkutan udara, ikan teri, bayam, ikan tongkol/ikan ambu-ambu, sofa, ikan baronang, kacang panjang, kangkung, ikan sikuda/ikan lencam, daging ayam ras, ikan lolosi, ikan kakap merah, ketela pohon, ketimun, baju musli wanita, piring, hand body lotion, terong, baju muslim pria, tempe Februari 2,88 0,53 106,62 Inflasi ikan tongkol, ikan layang, ikan baronang, ikan sikuda, ikan teri, bawang merah, ikan selar, ikan lolosi, bayam, daging ayam ras, biskuit, sawi hijau dan sigaret kretek mesin Maret 2,59 -0,04 106,58 Deflasi beras, ikan sikuda, ikan baronang, ikan teri, telur ayam ras, sawi hijau, ikan lolosi, gula pasir, ketimun, bayam, pepaya, pelumas/oli mesin, kangkung, sabun bayi, papan, sigaret kretek mesin, buncis, tahu mentah, ikan kembung dan kunyit. April 2,29 0,17 106,76 Inflasi ikan teri, bayam, bawang merah, tomat, kangkung, ikan tongkol, beras, bawang putih, cabai rawit, terong, pepaya, biskuit, pasta gigi, sabun mandi, gula pasir, sawi hijau, cumi-cumi, baju muslim wanita, blus wanita dan cabai merah Mei 3,70 2,03 108,93 Inflasi cabai rawit, ikan layang, angkutan udara, ikan tongkol, bawang merah, beras, ikan kembung, ikan sikuda, ikan selar, ikan baronang, ikan lolosi, ikan bubara, daging ayam ras, gula pasir, emas perhiasan, sigaret kretek mesin, lemon, jeruk nipis, tahu mentah dan kunyit Juni 3,39 0,38 109,34 Inflasi ikan layang, beras, ikan lolosi, ikan baronang, sigaret kretek mesin, daun singkong, pasta gigi, biskuit, ikan kakap merah, pepaya muda, ikan tongkol, jantung pisang, jeruk nipis/limau, ikan kembung, cumi-cumi, kecap, tarif gunting rambut pria, daging ayam ras dan penyedap masakan/vetsin Juli 2,42 -1,02 108,22 Deflasi ikan tongkol, ikan layang, angkutan udara, enbal gepe, cabai rawit, tomat, bahan bakar rumah tangga, sawi hijau, daging ayam ras, bawang merah, sabun mandi, shampo, jeruk nipis/limau, buncis, pepaya, hand body lotion, kacang panjang dan tauge Agustus 1,64 -0,47 107,71 Deflasi ikan layang, ikan sikuda, tomat, ikan lolosi, bawang merah, minyak goreng, bayam, kangkung, telur ayam ras, gula pasir, ikan selar, biskuit, cumi-cumi, bahan bakar rumah tangga, ikan tongkol, ikan kakap merah, beras, penyedap makanan/vetsin dan ikan bubara 51 Bulan YoY MtM IHK Status MtM Komoditas Berpengaruh Dominan September 0,59 -0,37 107,31 Deflasi ikan sikuda, ikan layang, angkutan udara, tomat, ikan selar, bensin, daun singkong, pepaya, telur ayam ras, cabai rawit dan mangga Oktober 2,30 1,18 108,58 Inflasi bahan bakar rumah tangga, ikan layang, ikan sikuda, ikan tongkol, ikan teri, ikan selar, jeruk nipis/limau, kontrak rumah, ikan lolosi, angkutan udara, telur ayam ras, bawang merah, ikan kakap merah, daun singkong dan sewa rumah November 0,50 -2,04 106,37 Deflasi ikan teri, ikan layang, ikan tongkol, ikan baronang, ikan lalosi, ikan sikuda, cabai rawit, jeruk nipis/limau, ikan kakap merah, ikan selar, enbal gepe, ikan bubara, bayam, daun singkong, pasir, cumi-cumi, pepaya muda, daging ayam ras, jantung pisang dan ikan kembung Desember 0,16 0,12 106,50 Inflasi cabai rawit, bawang merah, ikan tongkol, pepaya, bayam, jantung pisang, jeruk nipis/limau, kangkung, tomat, pepaya muda, minyak goreng, bunga pepaya, daun singkong, sewa rumah dan sigaret kretek tangan Uraian di atas merupakan nilai Inflasi terhadap sampel hitung Kota Tual. Kabupaten Maluku Tenggara tidak termasuk daerah sampel perhitungan inflasi nasional. Meskipun kondisi sosial- ekonomi kedua daerah relatif sama, namun perhitungan terhadap kondisi perubahan harga- harga barang yang spesifik dilaksanakan di Kabupaten Maluku Tenggara perlu untuk disajikan. Pengukuran kondisi perubahan harga-harga barang di daerah selain daerah sampel hitung inflasi menggunakan Indeks Perkembangan Harga (IPH). IPH diterbitkan/dihitung oleh BPS yang dipublikasi tiap minggu. Nilai IPH berkisar -1 s.d 1 (> -1 a.d <1). IPH di bawah angka 0 bermakna penurunan harga-harga, sedangkan IPH di atas angka 0 bermakna terjadi kenaikan harga. IPH yang semakin mendekati angka 1 menggambarkan kenaikan harga yang semakin tinggi. Sebaliknya, IPH yang semakin mendekati -1 menggambarkan penurunan harga yang semakin dalam. IPH Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut. 52 Gambar 2.25 Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024 Uraian IPH tersebut menggambarkan kondisi perkembangan harga–harga barang selama 12 bulan. Kondisi kenaikan harga terjadi selama bulan Januari, Maret, April, Mei, Juni dan Oktober. Sedangkan kondisi harga-harga mengalami penurunan terjadi pada bulan Februari, Juli, Agustus, September, November dan Desember. Penurunan harga paling dalam terjadi pada Bulan Februari sebesar -1,87 persen dibanding harga-harga pada Januari. Kenaikan harga tertinggi terjadi pada Bulan Maret sebesar 1,39 persen dibanding harga-harga pada bulan Februari. Tren perkembangan harga yang diuraikan di atas menunjukkan beberapa hal penting sebagai berikut. a) Sepanjang Tahun 2024, kondisi perkembangan harga relatif terkendali. Perkembangan harga berkisar pada –0,87 persen sampai 1,39 persen. Kisaran harga tersebut masih berada dalam rentang aman di bawah 1 persen yang artinya tidak sampai membebani konsumen ataupun memberatkan produsen; b) Periode kenaikan harga 4 (empat) bulan berturut–turut (Maret–April–Mei–Juni) bertepatan dengan periode HBKN, antara lain: bulan puasa Ramadhan, Idul Fitri, Masa Paskah dan Idul Adha, termasuk periode tahun ajaran baru pendidikan, yang memicu naiknya permintaan barang dan jasa. Selain itu, kenaikan harga pada periode ini juga disebabkan oleh kondisi alam dan cuaca yang tidak bersahabat. Pada periode Mei-Juni tahun 2024 Indonesia dilanda badai El Nino dan La Nina. Meskipun neraca pangan dalam kategori aman, namun kondisi alam yang tidak bersahabat tersebut menyebabkan terjadinya kendala distribusi yang cukup berpengaruh pada kenaikan harga sejumlah komoditi. c) Kenaikan harga pada Bulan Oktober didorong oleh naiknya permintaan barang dan jasa akibat terselenggaranya Pilkada Kabupaten Maluku Tenggara dan bertambahnya jumlah kunjungan wisata. d) Upaya strategis dalam pengendalian harga di masa HBKN Natal dan Tahun Baru 2025 cukup efektif dan efisien. Dilihat dari perkembangan harga yang relatif menurun dalam periode November dan Desember 2024.
g.Indeks Gini 53 Indeks gini (IG) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan dalam suatu daerah. Nilai IG berkisar antara 0-1. Semakin mendekati 0 semakin merata distribusi pendapatan, sedangkan semakin mendekati 1 menunjukan semakin timpang distribusi pendapatan. Nilai IG menunjukkan tren fluktuatif yang berarti ketidakmerataan akses terhadap pendidikan dan pekerjaan, disparitas pembangunan antar daerah, dan pengaruh inflasi, sehingga menyebabkan tingkat kesenjangan pendapatan antar penduduk, relatif semakin jauh dari pemerataan. Kondisi IG Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2020-2024 tersaji pada Gambar berikut. Gambar 2.26 Indeks Gini Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024 2.1.2.2. Fokus Seni Budaya dan Olahraga Penduduk Kabupaten Maluku Tenggara masih memegang teguh hukum adat yang berlaku di Tanah Kei yang dikenal dengan Hukum Larwul Ngabal. Jauh sebelum lahir Hukum Positif di Negara Indonesia yang dikenal dengan Hukum Pidana dan Hukum Perdata, Hukum Adat Larwul Ngabal telah ada dalam mengatur perikehidupan masyarakat Etnis Kei. Hukum Adat Larwul Ngabal mengatur tentang pemerintahan adat, hak ulayat adat, batas tanah, pergaulan lawan jenis, pelestarian lingkungan hidup dan menjaga batas laut dan darat serta perkawinan dan lain-lain (Bat-batang Fit Roa-Fit Nangan (J.P. Rahail, 95). Hukum adat Larwul Ngabal; sekaligus menandai eksistensi dan keberadaan masyarakat hukum adat Kei. Dalam kaitannya dengan administrasi pemerintahan, 190 ohoi pada 11 kecamatan tersebut di atas, berada di bawah kekuasaan adat 22 Ratschaap dan dipimpin oleh Rat/Raja. 22 Ratschaap ini tersebar di Pulau Kei Besar, Pulau Kei Kecil, Pulau Dullah, Pulau Kur, dan Pulau Tam. 16 Ratschaap diantaranya berada di wilayah administrasi Pemerintahan Kabupaten Maluku Tenggara yang diuraikan sebagai berikut. 54 Tabel 2.33 Ratschaap/Pemerintahan Adat di Kepulauan Kei No Rumpun Ratschaap/ Pemerintahan Adat Gelar Rat/Raja Pusat Pemerintahan Adat Letak Rastchaap pada Wilayah Adm. PEMDA Keterangan 1 UR SIU 1. DANAR FAMUR DANAR DANAR Kab. Malra Pulau Kei Kecil
1. 2.WAIN NEN DIT SAKMAS WAIN Kab. Malra Pulau Kei Kecil
2. 3.NUH FIT MANTILUR KISUWAIT SOMLAIN Kab. Malra Pulau Kei Kecil
3. 4.MAUR BARVAV WATLAAR Kab. Malra Pulau Kei Besar
4. 5.UTAN TEL TIMUR SIRSOMAS OHOITAHIT Kota Tual Pulau Dullah
5. 6.UTAN TEL VARAT BALDU DESA DULLAH Kota Tual Pulau Dullah
6. 7.MATWAIR MAGRIB MATWAIR Kab. Malra Pulau Kei Kecil
7. 8.MER OHOINEAN KAIT EL OHOINANGAN Kab. Malra Pulau Kei Besar
8. 9.KILMAS SUNGLAIT KAMEAR Kota Tual Pulau Kur
9. 10.MEU UMFIT YAM TEL YAMTEL Kab. Malra Pulau Kei Besar 2 LOR LIM 1. TUBAV YAMLIM BOMAV VEER Kab. Malra Pulau Kei Besar
10. 2.LO-OHOITEL IHIBES NERONG Kab. Malra Pulau Kei Besar
11. 3.UB OHOI FAAK EL RALANG, WEER, MAAR, UAT BERGANTIAN EL RALANG, WEER, MAAR, UAT Kab. Malra Pulau Kei Besar
12. 4.LOR TEL VARAT YARBADANG TETOAT Kab. Malra Pulau Kei Kecil
13. 5.OHOILIM NANGAN MANYEU RUMADIAN Kab. Malra Pulau Kei Kecil
14. 6.OHOILIM TAHIT YAB FAAN Kab. Malra Pulau Kei Kecil
15. 7.TUAL TUVLE TUAL Kota Tual Pulau Dullah
16. 8.RUMAT SONGLI RUMAT Kab. Malra Pulau Kei Kecil
17. 9.IBRA IVIT KIRKES IBRA Kab. Malra Pulau Kei Kecil
18. 10.KILSOIN SINGRA KILSOIN Kota Tual Pulau Mangur 3 LOR LABAY 1 WERKA WERKA WERKA Kab. Malra Pulau Kei Besar 2 TAM TAM TAM Kota Tual Pulau Tam 3 OHOIDER BAWAH OHOIDER BAWAH OHOIDER BAWAH Kab. Malra Pulau Kei Kecil Kinerja pembangunan bidang kesenian, budaya, pemuda dan olahraga dapat diukur dengan indikator–Indikator kinerja sebagai berikut. a) Indeks Pembangunan Kebudayaan Pengukuran Indeks Pembangunan Kebudayaan tidak dilakukan selama periode 2019 – 2023, sehingga terhadap indikator ini, digunakan indikator Proksi Indeks Budaya Daerah. Capaian Indeks Budaya Daerah menunjukkan tren kenaikan, yaitu: Tahun 2020 : 68,01 Tahun 2021 : 70,10 Tahun 2022 : 72,40 Tahun 2023 : 76,04 Tahun 2024 : 78,80 55 Kenaikan pada capaian kinerja indikator ini didorong oleh berbagai kebijakan pembangunan bidang kebudayaan, di antaranya: pagelaran seni dan budaya, napak tilas dan peringatan hari Nen Dit Sakmas (Tokoh Pencetus Budaya Kei), serta pelibatan unsur kelembagaan adat sebagai penopang atau pilar pembangunan daerah. b) Indeks Pembangunan Pemuda Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) adalah sebuah instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan pemuda di Indonesia. IPP menjadi acuan dalam rangka koordinasi lintas sektor penyelenggaraan kepemudaan, baik pada tingkat pusat maupun daerah sebagaimana tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 43 tahun 2022, tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan. IPP mengompositkan berbagai variabel pembangunan pemuda, yang mencakup Dimensi Pendidikan, Dimensi Kesehatan dan Kesejahteraan, Dimensi Lapangan dan Kesempatan Kerja, Dimensi Partisipasi dan Kepemimpinan, Dimensi Gender dan Diskriminasi. Pengukuran IPP baru akan dilaksanakan di Tahun 2025, sehingga data capaiannya belum tersedia. 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum Kinerja penyelenggaraan pelayanan umum di Kabupaten Maluku Tenggara digambarkan dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi (RB). Indeks RB Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024 sebesar 49,28. Meningkat dibanding capaian tahun 2023 sebesar 42,39. - Tahun 2020 : 47,65 - Tahun 2021 : 53,08 - Tahun 2022 : Tidak Dinilai - Tahun 2023 : 42,39 - Tahun 2024 : 49,28 Meskipun menunjukkan tren kenaikan, Indeks RB Kabupaten Maluku Tenggara masih berada pada Predikat C dengan kategori KURANG. Uraian selanjutnya pada Aspek Pelayanan umum adalah capaian kinerja pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui Perangkat Daerah (PD. Uraian pada aspek pelayanan umum mencakup fokus-fokus berikut: Fokus Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar; Fokus Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar; Fokus Urusan Pemerintahan Pilihan; Fokus Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan; Fokus Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan; Fokus Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan, Fokus Unsur Kewilayahan; dan Fokus Unsur Pemerintahan Umum dengan uraian lengkap sebagai berikut. 56 2.1.3.1. Fokus Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar 1.01 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Capaian kinerja indikator layanan pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.34 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Tahun 2024 No Indikator Satuan Tahun 2024 Capaian (%)Target Realisasi 1 APK SD Persen 100,14 83,28 16,86 2 APS 7-12 Tahun Persen 99,74 99,67 0,07 3 APK SMP Persen 88,50 101,8 13,3 4 APS 13-15 Tahun Persen 75,10 98,38 23,28 5 APS PAUD Persen 80 83,46 3,46 6 Angka Partisipasi WN Usia 7-18 Tahun pada Pendidikan Kesetaraan Persen 60 21,2 38,8 7 Kemampuan Literasi SD Persen 1,12 40,49 100 8 Kemampuan Literasi SMP Persen 1,12 56,9 100 9 Kemampuan Numerasi SD Persen 1,12 29,64 100 10 Kemampuan Numerasi SMP Persen 1,12 56,45 100 11 Rerata nilai literasi semua peserta asessmen nasional di Pendidikan kesetaraan Nilai 6,5 N/A N/A 12 Rerata nilai literasi semua peserta asessmen nasional di Pendidikan kesetaraan Nilai 6,0 N/A N/A 1.02 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Capaian kinerja indikator layanan kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.35 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Tahun 2024 No Indikator Satuan Tahun 2024 Capaian (%)Target Realisasi 1 Angka kematian bayi Angka  3 0,9 100 2 Angka kematian ibu melahirkan Angka  2 0,1 100 3 Angka kematian balita Angka  2 0,2 100 4 Angka stunting Angka 14 15,60 88 5 Angka balita gizi buruk Angka 0,07 0,14 0 6 Angka kasus kematian penyakit menular Angka  7 3,1 100 7 Angka kasus kematian penyakit tidak menular Angka  10 5,1 149 57 1.03 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Capaian kinerja indikator layanan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Maluku Tenggara disajikan pada tabel berikut. Tabel 2.36 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2024 No Indikator Satuan Tahun 2024 Capaian (%)Target Realisasi 1 Tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang Persen 61,39 61,39 100 2 Persentase ohoi terhubung jalan kondisi baik ke ibu kota kecamatan/kabupaten Persen 0,91 0,91 100 3 Persentase rumah tangga akses air bersih Persen 71,62 71,62 100 4 Persentase rumah tangga bersanitasi Persen 79,17 79,17 100 Sebaran ohoi yang membutuhkan pelayanan Air Bersih dalam bentuk penyediaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), sebagai berikut. Gambar 2.27 Sebaran Ohoi untuk Kebutuhan SPAM di Kabupaten Maluku Tenggara Sebaran ohoi yang membutuhkan pelayanan Sanitasi dalam bentuk penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), sebagai berikut. 58 Gambar 2.28 Sebaran Ohoi untuk Kebutuhan SPAL di Kabupaten Maluku Tenggara 1.04 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Capaian kinerja indikator layanan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Maluku Tenggara disajikan pada Tabel berikut. Tabel 2.37 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2024 No Indikator Satuan Tahun 2024 Capaian (%)Target Realisasi 1 Persentase penduduk yang tinggal di rumah layak huni Persen 77,78 82,09 100 2 Luasan kawasan permukiman tertata Ha 10 N/A N/A 1.05 Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Capaian kinerja indikator layanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Trantibum Linmas) Kabupaten Maluku Tenggara disajikan pada Tabel berikut. 59 Tabel 2.38 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Trantibum Linmas Tahun 2024 No Indikator Satuan Tahun 2024 Capaian (%)Target Realisasi 1 Tingkat penanganan konflik sosial Persen 100 98,7 98,7 2 Tingkat penanganan pelanggaran ketertiban, ketenteraman, kenyamanan (K3) Persen 100 N/A N/A 1.06 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Capaian kinerja indikator layanan Sosial di Kabupaten Maluku Tenggara disajikan pada Tabel berikut. Tabel 2.39 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Tahun 2024 No Indikator Satuan Tahun 2024 Capaian (%)Target Realisasi 1 Indeks penanganan PMKS Nilai 77,597 76,151 98 2.1.3.2. Fokus Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar 2.07 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Capaian kinerja indikator layanan Tenaga Kerja Kabupaten Maluku Tenggara disajikan pada Tabel berikut. Tabel 2.40 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Tahun 2024 No Indikator Satuan Tahun 2024 Capaian (%)Target Realisasi 1 Tingkat penyerapan tenaga kerja Persen 96 N/A N/A 2.08 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Capaian kinerja indikator layanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maluku Tenggara disajikan pada Tabel berikut. Tabel 2.41 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 No Indikator Satuan Tahun 2024 Capaian (%)Target Realisasi 1 Tingkat partisipasi perempuan dalam pembangunan Persen 40 40 100 2 Tingkat pemenuhan hak anak dalam pembangunan Persen 60 20 33,3 2.09 Urusan Pemerintahan Bidang Pangan 60 Capaian kinerja indikator layanan Bidang Pangan di Kabupaten Maluku Tenggara disajikan pada Tabel berikut. Tabel 2.42 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Tahun 2024 No Indikator Satuan Tahun 2024 Capaian (%)Target Realisasi 1 Pola pangan harapan (PPH) Poin 80,25 71,9 89,59 2.10 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan Capaian kinerja indikator layanan Bidang Pertanahan di Kabupaten Maluku Tenggara disajikan pada Tabel berikut. Tabel 2.43 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan Tahun 2024 No Indikator Satuan Tahun 2024 Capaian (%)Target Realisasi 1 Persentase penyelesaian kasus tanah aset Pemda Persen 100 100 100 2 Persentase luas tanah Pemda tersertifikasi Persen 10 0 0 2.11 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Capaian kinerja indikator layanan Bidang Lingkungan Hidup di Kabupaten Maluku Tenggara disajikan pada Tabel berikut. Tabel 2.44 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2024 No Indikator Satuan Tahun 2024 Capaian (%)Target Realisasi 1 Indeks kualitas air Nilai 66 60 90,90 2 Indeks kualitas udara Nilai 92 93,39 100 3 Indeks kualitas lahan Niali 66 66,71 100 2.12 Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Capaian kinerja indikator layanan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Maluku Tenggara disajikan pada Tabel berikut. 61 Tabel 2.45 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 No Indikator Satuan Tahun 2024 Capaian (%)Target Realisasi 1 Indeks tertib administrasi kependudukan (ITAK) Nilai 80 80 100 2.13 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Capaian kinerja indikator layanan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa di Kabupaten Maluku Tenggara disajikan pada Tabel berikut. Tabel 2.46 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 No Indikator Satuan Tahun 2024 Capaian (%)Target Realisasi 1 Pesentase ohoi tertata batas administrasi desa Persen 2 2 100 2 Indeks kualitas kelembagaan adat (IKKA) Nilai 40 40 100 3 Persentase ohoi yang memiliki administrasi pemerintahan desa yang baik Persen 60 70 100 2.14 Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Capaian kinerja indikator layanan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Maluku Tenggara disajikan pada Tabel berikut. Tabel 2.47 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024 No Indikator Satuan Tahun 2024 Capaian (%)Target Realisasi 1 Rata-rata jumlah anak dalam keluarga Jumlah 4 4 100 2.15 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Capaian kinerja indikator layanan Bidang Perhubungan di Kabupaten Maluku Tenggara disajikan pada Tabel berikut. Tabel 2.48 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Tahun 2024 No Indikator Satuan Tahun 2024 Capaian (%)Target Realisasi 1 Indeks keselamatan transportasi (IKT) Nilai 100 175 100 62 2.16 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Capaian kinerja indikator layanan Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Maluku Tenggara disajikan pada Tabel berikut. Tabel 2.49 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 No Indikator Satuan Tahun 2024 Capaian (%)Target Realisasi 1 Persentase perangkat daerah memanfaatkan jaringan TIK Persen 60 60 100 2 Persentase penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Persen 100 100 100 2.17 Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Capaian kinerja indikator layanan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah di Kabupaten Maluku Tenggara disajikan pada Tabel berikut. Tabel 2.50 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024 No Indikator Satuan Tahun 2024 Capaian (%)Target Realisasi 1 Pertumbuhan usaha mikro Persen 4,87 0,75 15,4 2 Persentase koperasi aktif Persen 86,25 84,26 97.69 2.18 Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Capaian kinerja indikator layanan Bidang Penanaman Modal di Kabupaten Maluku Tenggara disajikan pada Tabel berikut. Tabel 2.51 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Tahun 2024 No Indikator Satuan Tahun 2024 Capaian (%)Target Realisasi 1 Pertumbuhan nilai investasi Persen 1,0 N/A N/A 2.19 Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Capaian kinerja indikator layanan Bidang Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Maluku Tenggara disajikan pada Tabel berikut. 63 Tabel 2.52 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2024 No Indikator Satuan Tahun 2024 Capaian (%)Target Realisasi 1 Indeks pengembangan kepemudaan (IPK) Nilai 80 65,45 81,81 2 Indeks pengembangan olahraga (IPO) Nilai 80 95,96 119,95 2.20 Urusan Pemerintahan Bidang Statistik Capaian kinerja indikator layanan Bidang Statistik di Kabupaten Maluku Tenggara disajikan pada Tabel berikut. Tabel 2.53 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Statistik Tahun 2024 No Indikator Tahun 2024 Capaian (%)Target Realisasi 1 Data dan informasi statistik daerah Ada Ada 100 2.22 Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Capaian kinerja indikator layanan Bidang Kebudayaan di Kabupaten Maluku Tenggara disajikan pada Tabel berikut. Tabel 2.54 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Tahun 2024 No Indikator Satuan Tahun 2024 Capaian (%)Target Realisasi 1 Indeks pengembangan budaya daerah (IPBD) Nilai 80 N/A N/A 2 Indeks lestari budaya daerah (ILBD) Nilai 80 N/A N/A 2.23 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Capaian kinerja indikator layanan Bidang Perpustakaan di Kabupaten Maluku Tenggara disajikan pada Tabel berikut. Tabel 2.55 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Tahun 2024 No Indikator Satuan Tahun 2024 Capaian (%)Target Realisasi 1 Pertumbuhan kunjungan pemustaka Persen 2,0 0,427 21,35 64 2.24 Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Capaian kinerja indikator layanan Bidang Kearsipan di Kabupaten Maluku Tenggara disajikan pada Tabel berikut. Tabel 2.56 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Tahun 2024 No Indikator Satuan Tahun 2024 Capaian (%)Target Realisasi 1 Indeks pengawasan kearsipan (IPAR) Nilai 60 68,5 100 2.1.3.3. Fokus Urusan Pemerintahan Pilihan 3.25 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Capaian kinerja indikator layanan Bidang Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Maluku Tenggara disajikan pada Tabel berikut. 3.26 Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Capaian kinerja indikator layanan Bidang Pariwisata di Kabupaten Maluku Tenggara disajikan pada Tabel berikut. Tabel 2.57 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Tahun 2024 No Indikator Satuan Tahun 2024 Capaian (%)Target Realisasi 1 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Persen 23 21,35 90 2 Jumlah kunjungan wisatawan Orang 130.540 129.300 99,03 3 Rata-rata lama tinggal Hari 5 5 100 3.27 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Capaian kinerja indikator layanan Bidang Pertanian di Kabupaten Maluku Tenggara disajikan pada Tabel berikut. Tabel 2.58 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Tahun 2024 No Indikator Satuan Tahun 2024 Capaian (%)Target Realisasi 1 Nilai tukar petani (NTP) Nilai 100 105,53 100 3.30 Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Capaian kinerja indikator layanan Bidang Perdagangan di Kabupaten Maluku Tenggara disajikan pada Tabel berikut. Tabel 2.59 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan 65 Tahun 2024 No Indikator Satuan Tahun 2024 Capaian (%)Target Realisasi 1 Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Persen 12,5 13 100 2 Indeks harga konsumen (IHK) Nilai 111,31 106,5 95,67 3.31 Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Capaian kinerja indikator layanan Bidang Perindustrian di Kabupaten Maluku Tenggara disajikan pada Tabel berikut. Tabel 2.60 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Tahun 2024 No Indikator Satuan Tahun 2024 Capaian (%)Target Realisasi 1 Nilai tukar nelayan (NTN) Nilai 100 104,10 104,10 2.1.3.4. Fokus Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan 4.01 Sekretariat Daerah Capaian kinerja indikator layanan Sekretariat Daerah di Kabupaten Maluku Tenggara disajikan pada Tabel berikut. Tabel 2.61 Capaian Kinerja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah Tahun 2024 No Indikator Satuan Tahun 2024 Capaian (%)Target Realisasi 1 Nilai AKIP pemerintah daerah Nilai/ Kategori 63,89/B 62,80/B 98,29 2 Nilai kinerja pelayanan kesejahteraan masyarakat (NKPKM) Nilai 100 90,57 90,57 3 Nilai kepuasan layanan kesejahteraan masyarakat (NKLKM) Persen 100 0 0 4 Tingkat ketepatan waktu penetapan kebijakan kepala daerah Persen 100 86,34 86,34 5 Tingkat keberhasilan penanganan kasus hukum pemerintah daerah (TKPKHPemda) Persen 100 100 100 6 Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Level 2 3 150 7 Tingkat efektivitas kerja sama pemerintah daerah dengan pihak ketiga Nilai 100 100 100 8 Tingkat efektivitas pelaksanaan kebijakan bidang pemerintahan Persen 100 100 100 9 Tingkat efektivitas pelayanan pimpinan daerah Nilai 100 99,17 99,17 10 Tingkat efektivitas pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan Persen 100 100 100 11 Tingkat implementasi kebijakan di bidang perekonomian dan sumber daya alam Persen 100 100 100 66 No Indikator Satuan Tahun 2024 Capaian (%)Target Realisasi 12 Tingkat efektivitas pelaksanaan kebijakan administrasi pembangunan Persen 100 94,45 94,45 13 Tingkat penataan kelembagaan perangkat daerah Persen 100 100 100 4.02 Sekretariat DPRD Capaian kinerja indikator layanan Sekretariat DPRD di Kabupaten Maluku Tenggara disajikan pada Tabel berikut. Tabel 2.62 Capaian Kinerja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat DPRD Tahun 2024 No Indikator Satuan Tahun 2024 Capaian (%)Target Realisasi 1 Indeks kepuasan layanan terhadap agenda DPRD Persen 100 80 80 2.1.3.5. Fokus Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan 5.01 Perencanaan Capaian kinerja indikator layanan Unsur Perencanaan di Kabupaten Maluku Tenggara disajikan pada Tabel berikut. Tabel 2.63 Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan Tahun 2024 No Indikator Satuan Tahun 2024 Capaian (%)Target Realisasi 1 Indeks perencanaan daerah Nilai 80 N/A N/A 5.02 Keuangan Capaian kinerja indikator layanan Unsur Keuangan di Kabupaten Maluku Tenggara disajikan pada Tabel berikut. Tabel 2.64 Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan Tahun 2024 No Indikator Satuan Tahun 2024 Capaian (%)Target Realisasi 1 Opini BPK terhadap laporan keuangan Kategori WTP WTP WTP 2 Indeks pengelolaan aset Nilai 60 N/A N/A 3 Pertumbuhan PAD Persen 5 N/A N/A 5.03 Kepegawaian 67 Capaian kinerja indikator layanan Unsur Kepegawaian di Kabupaten Maluku Tenggara disajikan pada Tabel berikut. Tabel 2.65 Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Kepegawaian Tahun 2024 No Indikator Satuan Tahun 2024 Capaian (%)Target Realisasi 1 Indeks merit sistem Nilai 250-324/Baik 0 0 2 Indeks profesionalitas ASN Nilai 71-80/Sedang 1,29 1,81 5.05 Penelitian dan Pengembangan Capaian kinerja indikator layanan Unsur Penelitian dan Pengembangan di Kabupaten Maluku Tenggara disajikan pada Tabel berikut. Tabel 2.66 Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2024 No Indikator Satuan Tahun 2024 Capaian (%)Target Realisasi 1 Indeks inovasi daerah Nilai 47 18,68 39,74 5.06 Pengelolaan Perbatasan Capaian kinerja indikator layanan Unsur Pengelola Perbatasan di Kabupaten Maluku Tenggara disajikan pada Tabel berikut. Tabel 2.67 Capaian Kinerja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Pengelolaan Perbatasan Tahun 2024 No Indikator Satuan Tahun 2024 Capaian (%)Target Realisasi 1 Indeks pembangunan wilayah perbatasan Nilai 0,5911 0,6738 100 2.1.3.6. Fokus Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan 6.01 Inspektorat Daerah Capaian kinerja indikator layanan Unsur Pengawasan di Kabupaten Maluku Tenggara disajikan pada Tabel berikut. 68 Tabel 2.68 Capaian Kinerja Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Inspektorat Daerah Tahun 2024 No Indikator Satuan Tahun 2024 Capaian (%)Target Realisasi 1 Tingkat maturase SPIP Level 4 2 50 2 Tingkat kapabilitas APIP Level 4 1 25 3 Nilai temuan BPK Persen 0 N/A N/A 2.1.3.7. Fokus Unsur Pemerintahan Umum 8.01 Kesatuan Bangsa dan Politik Capaian kinerja indikator layanan Unsur Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Maluku Tenggara disajikan pada Tabel berikut. Tabel 2.69 Capaian Kinerja Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 No Indikator Satuan Tahun 2024 Capaian (%)Target Realisasi 1 Tingkat partisipasi pemilu Persen 85 66,45 78,17 2 Tingkat penanganan konflik sosial Persen 100 98,7 98,7 2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah Pengukuran Aspek Daya Saing diukur dengan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD). IDSD merupakan instrumen yang menggambarkan tingkat produktivitas daerah. Dimana produktivitas daerah sendiri mencerminkan tingkat daya saing. Hal ini merujuk pada literatur yang menyatakan bahwa daya saing yang sesungguhnya itu diukur melalui produktivitas (Porter, 1990; Onsel et al., 2008). Pengukuran IDSD mengombinasikan perspektif mikro di level industri dan perspektif makro di level institusi publik. Secara konseptual, kedua perspektif mikro-makro daya saing ini diklasifikasikan ke dalam tiga faktor penentu daya saing, yaitu: - faktor ketersediaan kebutuhan fundamental (basic requirement factors); - faktor penguat efisiensi (efficiency enhancers), dan - faktor inovasi dan kecanggihan (innovation and sophistication factors). Ketiga faktor penentu daya saing ini dijabarkan ke dalam empat komponen awal pembentuk daya saing, yang diterjemahkan ke dalam 12 pilar daya saing. Pilar daya saing meliputi 12 dimensi yang diukur dengan 64 indikator. Hasil pengukuran 64 indikator kemudian dikompilasi, menghasilkan IDSD. IDSD disajikan dalam ukuran nominal berkisar 01 s.d 05. IDSD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024 sebesar 3,35. Meningkat dibanding Tahun 2022 sebesar 2,92 dan Tahun 2023 sebesar 2,98. Analisis Komponen dan Pilar IDSD menunjukkan bahwa Pilar dengan nilai tertinggi adalah Pilar Institusi, sementara Pilar dengan nilai terendah adalah Pilar Infrastruktur. 69 Tabel 2.70 IDSD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024 Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa permasalahan daya saing di Kabupaten Maluku Tenggara berdasarkan pilar IDSD masih berkaitan dengan: permasalahan kapasitas infrastruktur (2,37), permasalahan pasar tenaga kerja (2,64), permasalahan kapabilitas inovasi (2,69) dan permasalahan sistem keuangan (2,88). Gambar 2.29 Permasalahan Pilar IDSD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024 Sumber: Buku IDSD 2024 (diolah) 70 2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah menguraikan kondisi daya saing daerah yang berkaitan dengan tingkat kesejahteraan ekonomi. Uraian pada bagian ini mencakup aspek-aspek yang berpengaruh terhadap produktivitas ekonomi daerah, dan sumber daya manusia serta potensi ekonomi daerah.
a.Rasio Ketergantungan Penduduk Rasio ketergantungan adalah perbandingan antara penduduk usia belum produktif (0-14 tahun) dan sudah tidak produktif lagi (>65 tahun) dengan penduduk usia produktif (15-64 tahun). Semakin tinggi rasio ketergantungan menunjukan semakin besar beban hidup penduduk produktif suatu daerah. Rasio Ketergantungan Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2020 sebesar 50,1 turun menjadi 47,4 pada tahun 2024. Angka ini menunjukkan beban hidup usia penduduk produktif Kabupaten Maluku Tenggara semakin berkurang dari tahun ke tahun. Angka ini juga dimaknai bahwa setiap 100 penduduk usia produktif di Kabupaten Maluku Tenggara menanggung biaya hidup 47 orang penduduk usia belum dan tidak produktif. Rasio ini juga menunjukan bahwa beban hidup penduduk usia produktif Kabupaten Maluku Tenggara masih berada pada kategori rendah (<50). Gambar 2.30 Rasio Ketergantungan Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024
b.Rasio PDRB Industri Pengolahan Rasio Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Industri pengolahan adalah perbandingan antara lapangan usaha industri pengolahan terhadap total nilai PDRB. Semakin tinggi rasio industri pengolahan semakin besar nilai tambah produk suatu daerah. Rasio PDRB industri pengolahan tahun 2020 sebesar 1,33 turun menjadi 1,28 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Sektor Industri di Kabupaten Maluku Tenggara masih relatif terbatas. Ke depan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat di daerah, maka pengolahan hasil produksi masyarakat sudah harus ditingkatkan dalam model dan skala industri. Gambar 2.31 71 Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024 Dari gambar di atas dapat diinterpretasikan bahwa PDRB Industri Pengolahan Mengalami Kenaikan dari yang semula di Tahun 2020 sebesar Rp43.335.730.000 menjadi Rp56.510.600.000 di Tahun 2024 atau mengalami kenaikan sebesar Rp13.174.870.000. Meskipun demikian dari Grafik tersebut menunjukkan bahwa tidak terjadi Kenaikan Rasio yang signifikan dan cenderung sedikit mengalami penurunan yaitu hanya berkontribusi sebesar 1,28 persen. Rendahnya Kontribusi Industri Pengolahan salah satunya disebabkan karena masih kurangnya hilirisasi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang mana kontribusi PDRBnya sangat Tinggi di Tahun 2024 yaitu sebesar 30,4 persen dari Total Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Maluku Tenggara Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha. Di sisi lain, perlunya Kemudahan Perizinan, Promosi Potensi Sumberdaya Alam dan kemudahan Investasi pada sektor Industri Pengolahan baik lokal maupun asing, untuk menanamkan modal di sektor industri pengolahan, dukungan infrastruktur, membangun rantai pasok yang kuat dan efisien untuk memastikan ketersediaan bahan baku dan distribusi produk yang lancar, serta peningkatan keterampilan tenaga kerja sehingga meningkatkan produksi dan daya saing Industri Pengolahan di masa mendatang.
c.Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum PDRB penyediaan akomodasi makan dan minum adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihasilkan dari sektor penyediaan akomodasi dan makan minum. Penyediaan akomodasi mencakup penginapan jangka pendek untuk pengunjung dan pelancong. Penyediaan makan minum mencakup makanan dan minuman untuk konsumsi. Laju pertumbuhannya berfluktuasi seiring dengan peningkatan jumlah wisatawan dan kegiatan pertemuan-pertemuan oleh pemerintah maupun swasta. 72 Gambar 2.32 Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024 Dari gambar di atas terlihat bahwa Nilai PDRB Akomodasi Makan dan Minum mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Tahun 2020 sebesar Rp68.879.690.000 menjadi Rp84.482.230.000 di tahun 2024 atau mengalami kenaikan sebesar Rp15.602.540.000. Meskipun demikian, Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum cenderung mengalami penurunan yaitu yang semula di tahun 2020 sebesar 2,11 persen mengalami penurunan 1,92 persen di tahun 2024. Hal ini disebabkan karena sektor-sektor pemicu pergerakan penyediaan akomodasi makan dan minum belum bergerak secara maksimal seperti ketersediaan hotel secara fisik cukup berkembang tetapi tingkat hunian hotel yang belum maksimal. Penyebab lainnya adalah adanya pergerakan ekonomi di sub lapangan usaha lainnya lebih cepat dibandingkan dengan aktivitas pada penyediaan makan dan minum. Untuk itu, diperlukan optimalisasi strategi pemasaran pariwisata untuk lebih meningkatkan kunjungan wisata, peningkatan infrastruktur pendukung, serta inovasi dalam layanan perhotelan dan kuliner dapat semakin memperkuat kontribusi sektor ini terhadap ekonomi daerah.
d.Pembentukan Modal Tetap Bruto Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah penambahan nilai aset tetap di suatu daerah dalam periode tertentu. PMTB mencakup pengadaan, pembuatan, dan pembelian barang modal. Barang modal adalah barang-barang yang digunakan untuk proses produksi, tahan lama atau yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun seperti bangunan, mesin-mesin, dan alat angkutan. Termasuk pula di sini perbaikan besar (berat) yang sifatnya memperpanjang umur atau mengubah bentuk atau kapasitas barang modal tersebut. Pengeluaran barang modal untuk keperluan militer juga dicakup sebagai PMTB. Klasifikasi komponen PMTB dibagi menjadi 6 (enam) sub komponen yaitu Konstruksi; Mesin dan Peralatan; Kendaraan; Peralatan Lainnya; Cultivated Biological Resources (CBR) dan Produk Kekayaan Intelektual. Nilai PMTB Kabupaten Maluku Tenggara mengalami peningkatan selama kurun waktu 2020- 2024, dengan rata-rata peningkatan berkisar Rp40 miliar per tahun. Nilai PMTB ditunjukkan pada Gambar berikut. 73 Gambar 2.33 Pembentukan Modal Tetap Bruto Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024 PMTB yang meningkat setiap tahun mengindikasikan mengindikasikan peningkatan investasi dalam aset fisik yang akan mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, serta dapat menurunkan angka kemiskinan dengan menciptakan lapangan kerja baru. Namun demikian, dalam rangka keberlanjutan maka perlu dianalisa pula Proporsi PMTB terhadap PDRB. Gambar 2.34 Proporsi PMTB terhadap PDRB Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024 Proporsi PMTB terhadap PDRB selama 5 (lima) tahun mengalami penurunan. Hal ini mengindikasikan mengindikasikan bahwa persentase investasi dalam aset tetap (Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB) dari total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu wilayah telah berkurang secara signifikan. Ini dapat berarti ekonomi wilayah tersebut tidak berinvestasi secara proporsional lagi dalam aset fisik jangka panjang seperti bangunan atau mesin, yang bisa berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi dan produktivitas dalam jangka panjang.
e.Indeks Desa Membangun 74 Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang–Undang desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari pemerintah sesuai dengan partisipasi masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah desa yaitu tipologi dan modal sosial. IDM Kabupaten Maluku Tenggara untuk Desa Mandiri tahun 2020 hanya 1 ohoi namun mengalami peningkatan sebanyak 10 ohoi pada tahun 2024, Desa Maju Tahun 2020 hanya 17 ohoi namun mengalami peningkatan sebanyak 50 ohoi pada Tahun 2024, Desa Berkembang tahun 2020 hanya 81 ohoi namun mengalami peningkatan sebanyak 124 ohoi pada tahun 2024 dan Desa Tertinggal tahun 2020 hanya 91 ohoi dapat ditekan sehingga hanya tersisa 6 Ohoi pada tahun 2024. 2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Fokus Fasilitas Wilayah menggambarkan potensi infrastruktur wilayah yang berpengaruh bagi peningkatan kinerja pemerintahan, perekonomian dan pelayanan publik.
a.Tingkat Aksesibilitas Daerah
b.Cakupan Pelayanan Air Bersih
c.Cakupan Pelayanan Jaringan Telekomunikasi Transformasi digital di Daerah adalah proses penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi layanan publik, serta mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi lokal. Ini melibatkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam berbagai aspek pemerintahan, mulai dari administrasi hingga pelayanan publik. Tabel 2.71 Trasformasi Digital di Kabupaten Maluku Tenggara No Indikator Jumlah Capaian Keterangan 1 Layanan Publik yang diselenggarakan secara online 8 Layanan Website dan Aplikasi 2 Layanan Publik yang diselenggarakan secara online terintegrasi 10 Layanan (Aplikasi) Aplikasi 3 Jumlah Ohoi Terkoneksi Seluler dan Internet 173 Ohoi (91%) Jumlah Ohoi 190 4 Jumlah bantuan VSAT (Wifi Gratis Publik) Penunjang Pendidikan, Kesehatan dan Pelayanan Publik lainnya 95 Area Coverage • Sarana Penddikan: • 75 Sekolah • Sarana Kesehatan: • 9 Puskesmas • Pelayanan Publik lainnya: • 11 Lokasi Peningkatan Teknologi digital di Kabupaten Maluku Tenggara memiliki manfaat antara lain memungkinkan publik untuk mengakses informasi secara mudah dan cepat sehingga dapat mengawasi kinerja pemerintah dan memastikan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan kebijakan publik juga dapat membuka peluang bagi UMKM untuk masuk ke platform digital, mendorong inovasi dalam berbagai sektor, dan meningkatkan daya saing ekonomi daerah. 75 Selain itu, Teknologi digital berperan dalam Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas pekerjaan juga menjadi sarana literasi digital bagi Masyarakat di Kabupaten Maluku Tenggara. 2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi Fokus Iklim Investasi menggambarkan aspek potensi daerah yang dapat berperan mendukung perbaikan iklim investasi, guna menarik investasi ke daerah.
a.Indeks Inovasi Daerah Indeks Inovasi Daerah (IID) merupakan hasil pelaporan inovasi daerah yang diselenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri bagi pemerintah daerah. IID yang dilaporkan dikemas dalam kegiatan Innovation Government Award (IGA). Nilai hasil pengukuran IID dipublikasikan oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri. IID Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020–2024 sebagai berikut. Gambar 2.35 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024
b.Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah indikator ketenagakerjaan yang menunjukkan persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. TPAK menjadi ukuran penting yang menggambarkan besarnya pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Dinamika penawaran tenaga kerja di Kabupaten Maluku Tenggara selama periode 2020-2024 menunjukkan perkembangan yang substansial. Aspek potensial dari penawaran tenaga kerja, yang tercermin dalam jumlah penduduk usia kerja, yang mengalami pertumbuhan. Fenomena tersebut mengindikasikan adanya preferensi yang kuat di kalangan penduduk usia kerja untuk berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja, dibandingkan dengan pilihan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau mengambil peran sebagai pengelola rumah tangga. Pertumbuhan populasi usia produktif, khususnya dalam rentang 15-64 tahun, dipengaruhi oleh tiga komponen demografis utama: tingkat kelahiran, tingkat kematian, dan pola migrasi. 76 Gambar 2.36 TPAK Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024 Tingkat partisipasi angkatan kerja merupakan rasio antara angkatan kerja dengan usia kerja. Jika angkatan kerja sama dengan usia kerja maka tingkat partisipasi mencapai 100 persen. Dari gambar tersebut diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2020 angkatan kerja sebanyak 46.185 jiwa dari total usia kerja sebanyak 70.796 jiwa dengan TPAK sebesar 65,24 persen. Sedangkan di tahun 2024 tingkat partisipasi mengalami peningkatan menjadi 67,58 persen. Program pemerintah Daerah seperti pelatihan tenaga kerja, peningkatan investasi, serta stimulus ekonomi juga berperan dalam meningkatkan angka partisipasi kerja. Selain itu, faktor migrasi tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah juga turut mempengaruhi fluktuasi ini. Kota dengan industri dan investasi yang berkembang lebih cepat mengalami kenaikan TPAK. 2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia Fokus Sumber Daya Manusia menggambarkan aspek pembangunan manusia yang dapat mendorong meningkatnya produksitivitas daerah.
a.Prevalensi Stunting Stunting didefinisikan sebagai gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badan di bawah standar yang ditetapkan. Percepatan penurunan stunting terus dilakukan oleh pemerintah daerah melalui strategi intervensi gizi spesifik, intervensi gizi sensitif, dan intervensi koordinatif. Data prevalensi stunting yang ditunjukan pada Gambar berikut merupakan data hasil pengukuran melalui elektronik-pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat (e-PPGBM). Data e-PPGBM digunakan untuk memantau tumbuh kembang balita secara real time. Gambar 2.37 Prevalensi Stunting Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 s.d. 2024 77
b.Rasio Tingkat Pendidikan Tenaga Kerja Sesuai data BPS berdasarkan survey Angkatan kerja nasional (Agustus 2024), jumlah angkatan kerja di Kabupaten Maluku Tenggara sebanyak 64.289 orang, terdiri dari: - Lulusan SD/sederajat sebanyak 17.786 orang atau 27,67 persen; - Lulusan SMP/sederajat sebanyak 11.096 orang atau 17,26 persen; - Lulusan SMA/sederajat sebanyak 23.562 orang atau 36,65 persen; - Lulusan Perguruan Tinggi (Diploma dan Sarjana) sebanyak 11.845 orang atau 18,42 persen. Data di atas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan tenaga kerja di Kabupaten Maluku Tenggara didominasi (meskipun tidak signifikan) oleh lulusan lulusan SMP/sederajat sebesar 36,65 persen, diikuti lulusan SD sebesar 27,67 persen. Tenaga kerja dengan status lulusan perguruan tinggi sebesar 18,42 persen. Meskipun demikian, jumlah penganggur dari kelompok lulusan perguruan tinggi masih cukup besar mencapai 713 orang atau 6,02 persen. Jumlah penganggur terbanyak berasal dari kelompok lulusan SMA sebanyak 2.346 atau 9,96 persen. 78 Kondisi ini memerlukan perhatian ke depan antara lain:
a.Setiap tahun perguruan tinggi di Kabupaten Maluku Tenggara menghasilkan diploma dan sarjana yang tidak mampu terserap oleh pasar tenaga kerja.
b.Diperlukan kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah dalam menyediakan lulusan yang sesuai dengan potensi dan karakteristik pasar tenaga kerja di daerah.
c.Investasi swasta diperlukan guna membuka dan memperluas lapangan kerja. Gambar 2.38 Perbandingan Tingkat Pendidikan Tenaga Kerja Tahun 2024 79 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan Tabel 2.72 Evaluasi Program RKPD Tahun 2024 No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target RPD Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Capaian Kinerja RPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang diEvaluasi Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 s.d. Triwulan IV Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s.d. Tahun 2024 K Rp (Juta) K Rp (Juta) K Rp (Juta) K Rp (Juta) K Rp (Juta) K Rp (Juta) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 10 = 9 / 5 x 100% I WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.1 PENDIDIKAN 1 Program Pengelolaan Pendidikan Indeks Pengelolaan Pendidikan % 100 100,258.83 0 - 100 86,660.35 75 51,710.85 75 51,710.85 0.75 0.52 2 Program Pengembangan Kurikulum Persentase Pengembangan Kurikulum Mulok pada Dikdas, PAUD dan Pendidikan Kesetaraan % 100 1,350.00 0 - 100 117.80 100 65.80 100 65.8 1.00 0.05 3 Program Pengendalian Perizinan Pendidikan Persentase Perizinan pendidikan yang terkendali % 100 - 0 - 100 150.00 100 134.02 100 134.02 1.00 #DIV/0! 4 Program Pengembangan Bahasa dan Sastra Persentase Bahasa dan Sastra yang berkembang % 100 9,088.50 0 - 100 141.22 100 141.22 100 141.22 1.00 0.02 1.2 KESEHATAN 1 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan (Dinkes dan RSUD) Indeks Pemenuhan Layanan Kesehatan Masyarakat dan Perorangan % 90 58,770.43 0 - 90 54,434.92 90 50,227.03 90 50227.03 1.00 0.85 80 No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target RPD Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Capaian Kinerja RPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang diEvaluasi Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 s.d. Triwulan IV Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s.d. Tahun 2024 K Rp (Juta) K Rp (Juta) K Rp (Juta) K Rp (Juta) K Rp (Juta) K Rp (Juta) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 10 = 9 / 5 x 100% 2 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan Tingkat Pelayanan Kesehatan oleh tenaga kesehatan profesional % 100 13,499.22 0 - 100 1,508.14 100 1505.03 100 1,505.03 1.00 0.11 3 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan minuman Tingkat Sediaan Farmasi, alat kesehatan dan makan minum sesuai standar kesehatan % 100 1,515.05 0 - 100 108.72 100 107.39 100 107.39 1.00 0.07 1.3 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Persentase Pengendalian pemanfaatan ruang sesuai peruntukan Nilai 80 605.90 0 - 70 327.50 70 209.41 70 209.41 0.88 0.35 2 Program Penyelenggaraan Jalan Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi baik % 75 57,714.92 0 - 70 93,618.06 70 93,618.06 70 93,618.06 0.93 1.62 3 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Persentase Titik Genangan Air diwilayah Perkotaan Teratasi % 87 1,514.75 0 - 75 91.00 75 90.60 75 90.6 0.86 0.06 4 Program Pengelolaan Sumberdaya Air 1) Panjang bibir pantai aman dari abrasi pantai m 1650 3,786.87 0 - 500 1,201.52 0 1,085.29 0 1,085.29 0.00 0.29 2) Luasan lahan pertanian teririgasi ha 18 0 5 5 5 0.28 5 Program Penataan Bangunan Gedung Persentase bangunan gedung pemerintah tertata dengan baik % 60 1,514.75 0 - 20 85.10 20 85.03 20 85.03 0.33 0.06 81 No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target RPD Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Capaian Kinerja RPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang diEvaluasi Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 s.d. Triwulan IV Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s.d. Tahun 2024 K Rp (Juta) K Rp (Juta) K Rp (Juta) K Rp (Juta) K Rp (Juta) K Rp (Juta) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 10 = 9 / 5 x 100% 6 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Persentase SR-SPAM % 30 10,061.62 0 - 10 439.39 5 215.00 5 215.00 0.17 0.02 7 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Persentase Rumah Tangga terbangun MCK % 30 2,933.76 0 - 30 2,318.14 30 2,317.14 30 2,317.14 1.00 0.79 1.4 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 Program Pengembangan Perumahan Persentase rumah layak huni % 66 4,931.27 0 - 62 500.00 62 320.00 62 320.00 0.94 0.06 2 Program KawasanPermukiman Persentase luasankawasan permukimankumuh perkotaan tertata % 7.5 4,544.25 0 - 2.5 900.00 0 2.60 0 2.60 0.00 0.00 3 Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Persentase kawasan Perumahan sehat % 85 4,544.25 0 - 80 457.48 80 457.15 80 457.15 0.94 0.10 1.5 TRANTIBUM LINMAS 1 Program Peningkatan Peran Partai Politik dan lembaga pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik Persentase Cakupan Pendidikan Politik Masyarakat % 100 3,786.87 0 - 100 56,181.99 100 56,087.34 100 56087.34 1.00 14.81 82 No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target RPD Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Capaian Kinerja RPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang diEvaluasi Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 s.d. Triwulan IV Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s.d. Tahun 2024 K Rp (Juta) K Rp (Juta) K Rp (Juta) K Rp (Juta) K Rp (Juta) K Rp (Juta) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 10 = 9 / 5 x 100% 2 Program Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik Persentase cakupan warga negara berwawasan Kewaspadaan Nasional % 100 6,409.21 0 - 100 680.00 100 650.34 100 650.34 1.00 0.10 Persentase Pencegahan/ Tangkal Dini Konflik % 100 0 100 100 100 1.00 3 Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penegakkan PERDA tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum % 100 6,059.00 0 - 100 124.5 100 122.09 100 122.09 1.00 0.02 4 Program Penanggulangan Bencana Indeks Kapasitas Penanggulangan Bencana Indeks 70 3,635.40 0 - 60 473.74 55 377 55 377 0.79 0.10 5 Program pencegahan,pengendalian,pe madaman,penyelamatan, danpenanganan bahanberbahaya dan beracunkebakaran dalamdaerah kabupaten/kota Respons time rate Nilai 80 5,577.34 - - 60 318.80 45 197.1 45 197.1 0.56 0.04 1.6 SOSIAL 1 Program Rehabilitasi Sosial Persentase PMKS yang pulih dan hidup secara normal % 85 3,022.53 0 - 85 497.90 85 481.4 85 481.4 1.00 0.16 83 No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target RPD Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Capaian Kinerja RPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang diEvaluasi Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 s.d. Triwulan IV Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s.d. Tahun 2024 K Rp (Juta) K Rp (Juta) K Rp (Juta) K Rp (Juta) K Rp (Juta) K Rp (Juta) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 10 = 9 / 5 x 100% 2 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Persentase penduduk miskin mendapat fasilitas perlinsos % 85 3,454.32 0 - 85 168.20 85 159.5 85 159.5 1.00 0.05 3 Program Penanganan Bencana Persentase Penanganan Korban Bencana % 100 2,158.94 0 - 100 30.00 100 30.00 100 30 1.00 0.01 4 Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Taman Makam Pahlawan Dalam Kondisi Baik % 100 227.21 0 - 100 95.00 100 91.40 100 91.4 1.00 0.40 II WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.1 TENAGA KERJA 1 Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja Persentase Penyerapan Tenaga Kerja bersertifikat % 85 4,544.25 0 - 80 259.5 80 226.59 80 226.59 0.94 0.05 2 Program Penempatan Tenaga Kerja Tingkat Penempatan Tenaga Kerja sesuai Kebutuhan Pasar Kerja % 20 454.42 0 - 20 45 20 44.90 20 44.90 1.00 0.10 2.2 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 Programpengarusutamaangen der dan pemberdayaanperempuan Tingkat PartisipasiPerempuan dalamPembangunan % 85 332.03 0 - 75 152.15 75 96.58 75 96.58 0.88 0.29 2 Program Perlindungan Perempuan Tingkat Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan % 85 302.95 0 - 75 917.00 75 917.00 75 917.00 0.88 3.03 84 No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target RPD Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Capaian Kinerja RPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang diEvaluasi Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 s.d. Triwulan IV Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s.d. Tahun 2024 K Rp (Juta) K Rp (Juta) K Rp (Juta) K Rp (Juta) K Rp (Juta) K Rp (Juta) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 10 = 9 / 5 x 100% 3 Program Pemenuhan Hak Anak Persentase Hak Anak Terpenuhi % 60 530.16 0 - 60 30.00 45 13.02 45 13.02 0.75 0.02 2.3 PANGAN 1 Program Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan Pertumbuhan produk Pangan Olahan untuk kemandirian pangan % 75 1,514.75 0 - 70 - 0 - 0 - 0.00 - 2 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Pertumbuhan Produksi Pangan Lokal % 75 4,544.25 0 - 70 232.72 70 224.37 70 224.37 0.93 0.05 3 Program Penanganan Kerawanan Pangan Persentase Penanganan Kerawanan Pangan daerah % 80 1,514.75 0 - 80 33.16 80 33.16 80 33.16 1.00 0.02 4 Program Pengawasan Keamanan Pangan Persentase Pangan Aman Konsumsi % 100 454.42 0 - 100 82.00 100 68.50 100 68.5 1.00 0.15 2.4 PERTANAHAN 1 Program Penatagunaan Tanah Jumlah Persil Tanah Pemda terseritifikasi Persil 30 1,514.75 0 - 10 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00 2.5 LINGKUNGAN HIDUP 1 Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Tingkat Pengendalian Pencemaran/Kerusakan Lingkungan Hidup % 100 454.42 0 - 100 223.74 100 124.34 100 124.34 1.00 0.27 85 No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target RPD Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Capaian Kinerja RPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang diEvaluasi Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 s.d. Triwulan IV Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s.d. Tahun 2024 K Rp (Juta) K Rp (Juta) K Rp (Juta) K Rp (Juta) K Rp (Juta) K Rp (Juta) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 10 = 9 / 5 x 100% 2 Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat Tingkat Partisipasimasyarakat dalampengelolaan LingkunganHidup % 90 454.42 0 - 0 - 0 - 0 - 0.00 - 3 Program Perencanaan Lingkungan Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan % 100 1,990.38 0 - 0 - 0 - 0 - 0.00 - 4 Program Pengelolaan Persampahan Persentase Pengelolaan Sampah 3 R % 85 9,997.35 0 - 100 5592.22 100 5012.41 100 5,012.41 1.18 0.50 5 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau terkelola dengan baik % 100 302.95 0 - 0 - 0 - 0 - 0.00 - 2.6 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1 Program Pendaftaran Penduduk Persentase Penduduk Ber-KTP % 100 3,029.50 0 - 100 665.92 100 665.92 100 665.92 1.00 0.22 2 Program Pencatatan Sipil Persentase Penduduk memiliki Dokumen Pencatatan Sipil % 100 3,029.50 0 - 100 178.72 100 178.72 100 178.72 1.00 0.06 3 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Persentase Pelayanan Adminduk berbasis SIAK % 100 984.58 0 - 100 30.00 0 - 0 - 0.00 - 2.7 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 86 No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target RPD Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Capaian Kinerja RPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang diEvaluasi Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 s.d. Triwulan IV Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s.d. Tahun 2024 K Rp (Juta) K Rp (Juta) K Rp (Juta) K Rp (Juta) K Rp (Juta) K Rp (Juta) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 10 = 9 / 5 x 100% 1 Program Administrasi Pemerintahan Desa Persentase Ohoi yang dapat menata administrasi pemerintahan desa secara baik % 80 3,029.50 0 - 60 205,391.89 20 38,805.39 20 38,805.39 0.25 12.81 2 ProgramPemberdayaanLemba gaKemasyarakatan,Lembaga Adat danMasyarakat HukumAdat Persentase Ohoi yangmemiliki LembagaKemasyarakat an, LembagaAdat dan MasyarakatHukum Adat Aktif % 80 450.00 0 - 75 94.43 75 72.61 75 72.61 0.94 0.16 2.8 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1 Program pengendalian penduduk Persentase Ibu PUS peserta KB yang tertunda kehamilannya % 95 1,992.87 0 - 92 60.00 92 52.50 92 52.50 0.97 0.03 2 Program Pembinaan Keluarga Berencana Persentase Keluarga Sejahtera % 85 1,328.58 0 - 82 3,553.60 82 3,226.44 82 3,226.44 0.96 2.43 2.9 PERHUBUNGAN 1 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Tingkat keselamatan transportasi laut % 100 3,029.50 0 - 100 2,648.85 100 2,494.32 100 2,494.32 1.00 0.82 2 Program Pengelolaan Pelayaran Tingkat Keselamatan transportasi darat % 100 1,514.75 0 - 100 6,601.45 100 1,762.38 100 1,762.38 1.00 1.16 2.10 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 87 No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target RPD Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Capaian Kinerja RPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang diEvaluasi Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 s.d. Triwulan IV Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s.d. Tahun 2024 K Rp (Juta) K Rp (Juta) K Rp (Juta) K Rp (Juta) K Rp (Juta) K Rp (Juta) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 10 = 9 / 5 x 100% 1 Program Informasi dan Komunikasi Publik Persentase Data dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Terpublikasi % 100 2,313.55 0 - 100 1084.52 100 1083.05 100 1083.05 1.00 0.47 2 Program Aplikasi Informatika Persentase OPD Melakukan Sistem Pelayanan Berbasis Elektonik % 20 3,084.73 0 - 10 133.05 10 114.67 10 114.67 0.50 0.04 2.11 KOPERASI UKM 1 Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan Usaha Mikro (UMKM) Pertumbuhan UMKM yang meningkat Akses permodalan, pemasaran produk dan kualitas SDM % 4 2,272.12 0 - 2.5 2,698.85 1.5 225.00 1.5 225.00 0.38 0.10 2 Program pelayanan izin usaha simpan pinjam Persentase Koperasi/ USP yang mendapatkan rekomendasi Izin Usaha Simpan Pinjam % 100 609.50 0 - 0 - - 0 - 0.00 - 3 Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Jumlah Koperasi aktif Unit 40 757.37 0 - 7 25.00 7 23.46 7 23.46 0.18 0.03 4 Program Penilaian Kesehatan KSU/USP Koperasi Jumlah Koperasi yang memiliki Omzet Tahunan Unit 27 757.37 0 - 5 30.47 5 30.47 5 30.47 0.19 0.04 88 No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target RPD Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Capaian Kinerja RPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang diEvaluasi Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 s.d. Triwulan IV Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s.d. Tahun 2024 K Rp (Juta) K Rp (Juta) K Rp (Juta) K Rp (Juta) K Rp (Juta) K Rp (Juta) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 10 = 9 / 5 x 100% 5 Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian Jumlah Koperasi yang memiliki SDM bersertifikasi kompetensi Unit 30 2,272.12 0 - 10 294.40 10 225.90 10 225.90 0.33 0.10 2.12 PENANAMAN MODAL 1 Program Promosi Penanaman Modal Jumlah Investor Baru Investor 3 1,514.75 0 - 1 30.00 1 13.27 1 13.27 0.33 0.01 2 Program Pengandalian Pelaksanaan Penanaman Modal Persentase Perusahaan yang menjalan kegiatan usaha sesuai Izin yang diberikan % 100 1,363.27 0 - 100 590.20 100 469.25 100 469.25 1.00 0.34 3 Program PelayananPenanaman Modal Indeks KepuasanMasyarakat terhadapPelayanan Perizinan Nilai 85 1,514.75 0 - 80 90.00 80 87.88 80 87.88 0.94 0.06 2.13 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Tingkat Partisipasi Pemuda dalam kegiatan Ekonomi Mandiri % 90 1,494.66 0 - 80 1,565.00 80 685.49 80 685.49 0.89 0.46 2 Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan Jumlah perolehan medali pada iven olahraga provinsi dan nasional Jlh 15 996.40 0 - 5 2,800.00 5 1,605.08 5 1605.08 0.33 1.61 3 Program Pengembangan kapasitas Kepramukaan Persentase pelaksanaan kegiatan kepramukaan % 100 2,272.12 0 - 100 197.00 18 36.97 18 36.97 0.18 0.02 89 No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target RPD Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Capaian Kinerja RPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang diEvaluasi Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 s.d. Triwulan IV Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s.d. Tahun 2024 K Rp (Juta) K Rp (Juta) K Rp (Juta) K Rp (Juta) K Rp (Juta) K Rp (Juta) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 10 = 9 / 5 x 100% 2.14 STATISTIK 1 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Persentase Ketersediaan Statistik Sektoral Sesuai Kebutuhan % 90 1,514.75 0 - 85 19.78 85 19.64 85 19.64 0.94 0.01 2.15 PERSANDIAN 1 Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Jumlah PD yang menggunakan Sandi untuk pengamanan data dan informasi % 15 737.37 0 - 5 23.22 5 18.64 5 18.64 0.33 0.03 2.16 KEBUDAYAAN 1 Program Pengembangan Kebudayaan Tingkat Perkembangan Kebudayaan % 80 3,635.40 0 - 75 785.20 75 720.80 75 720.80 0.94 0.20 2 Program Pengembangan Kesenian Tradisional Tingkat Pengembangan Kesenian Tradisional % 80 3,029.50 0 - 75 175.20 75 174.80 75 174.80 0.94 0.06 3 Program Pelestraiandan pengelolaan CagarBudaya Cagar Budaya Lestari % 80 1,651.07 0 - 75 1,350.00 75 1,348.20 75 1,348.20 0.94 0.82 2.17 PERPUSTAKAAN 1 Program Pembinaan Perpustakaan Jumlah Kunjungan Pemustaka 85 3,701.68 0 - 80 857.07 80 854.70 80 854.70 0.94 0.23 2.18 KEARSIPAN 1 Program Pengelolaan Arsip Persentase Arsip Daerah yang dikelola secara elektronik % 70 1,363.27 0 - 65 29.15 65 29.15 65 29.15 0.93 0.02 90 No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target RPD Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Capaian Kinerja RPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang diEvaluasi Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 s.d. Triwulan IV Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s.d. Tahun 2024 K Rp (Juta) K Rp (Juta) K Rp (Juta) K Rp (Juta) K Rp (Juta) K Rp (Juta) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 10 = 9 / 5 x 100% 2 Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip Persentase Arsip Daerah dalam Kondisi Baik % 80 1,336.27 0 - 80 - 0 - 0 - 0.00 - III URUSAN PILIHAN 3.5 KELAUTAN DAN PERIKANAN 1 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap yang dihasilkan nelayan sasaran pemberdayaan % 2.5 30,263.09 0 - 1.5 6,249.97 1.5 6,080.24 1.5 6,080.24 0.60 0.20 2 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya yang dihasilkan pembudidaya sasaran pemberdayaan % 7.5 23,413.56 0 - 1.5 4,627.03 1.5 4,294.28 1.5 4,294.28 0.20 0.18 3 Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Pertumbuhan produksi hasil olahan ikan yan dihasilkan pelaku usaha pengolahan perikanan skala mikro % 85 2,052.20 0 - 80 649.97 80 646.90 80 646.90 0.94 0.32 3.1 PARIWISATA 1 Program PeningkatanDaya Tarik DestinasiWisata Rata-rata Lama Tinggal Hari 5 4,544.25 0 - 5 4,998.77 5 3,789.62 5 3,789.62 1.00 0.83 2 Program Pemasaran pariwisata Pertumbuhan kunjungan wisatawan % 85 2,423.60 0 - >5 - 0 - 0 - 0.00 - 91 No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target RPD Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Capaian Kinerja RPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang diEvaluasi Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 s.d. Triwulan IV Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s.d. Tahun 2024 K Rp (Juta) K Rp (Juta) K Rp (Juta) K Rp (Juta) K Rp (Juta) K Rp (Juta) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 10 = 9 / 5 x 100% 3 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Jumlah Objek HAKI Objek 3 3,022.53 0 - 3 - 0 - 0 - 0.00 - 4 Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Persentase Peningkatan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersertifikasi kompetensi Tingkat Dasar % 5 2,423.60 0 - 5 1,151.02 0 1,110.46 0 1,110.46 0.00 0.46 3.2 PERTANIAN 1 Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Pertumbuhan Produksi Pertanian, Perkebunan dan Peternakan % 1.7 4,544.25 0 - 2.6 450.90 2.6 449.40 2.6 449.40 1.53 0.10 2 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Luasan Lahan Pertanian Produktif Ha 7.5 3,029.50 0 - 2880.4 6,520.30 2880.4 6,520.10 2880.4 6,520.10 384.05 2.15 3 Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Luasan Lahan pertanian terserang bencana hama teratasi Ha 960 908.85 0 - 200 455.15 200 455.09 200 455.09 0.21 0.50 4 Program Penyuluhan Pertanian Persentase Poktan yang meningkat produksi pertaniannya % 15 3,029.50 0 - 10 140.00 10 139.90 10 139.90 0.67 0.05 3.3 PERDAGANGAN 92 No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target RPD Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Capaian Kinerja RPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang diEvaluasi Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 s.d. Triwulan IV Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s.d. Tahun 2024 K Rp (Juta) K Rp (Juta) K Rp (Juta) K Rp (Juta) K Rp (Juta) K Rp (Juta) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 10 = 9 / 5 x 100% 1 Program peningkatan sarana distribusi perdagangan Tingkat Efektifitas Distribusi Perdagangan % 85 300.00 0 - 80 - 0 - 0 - 0.00 - 2 Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Angka Kasus Laporan Konsumen < / > 5 150.00 0 - <10 65.00 15 63.81 15 63.81 3.00 0.43 3 Program Stabilisasi Harga Barang Pokok dan Barang Penting Tingkat Stabilisasi Harga barang kebutuhan pokok dan barang penting % 85 2,272.12 0 - 80 536.10 80 534.03 80 534.03 0.94 0.24 3.4 PERINDUSTRIAN 1 Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Jumlah Unit Usaha Industri Unit 117 750.00 0 - 110 2,790.29 110 2,561.34 110 2,561.34 0.94 3.42 2 Program perizinan dan Pendaftaran Perusahaan Persentase Perusahaan yang mendapatkan Rekomendasi Penerbitan Izin dan TDP % 100 996.43 0 - 100 16.79 100 16.71 100 16.71 1.00 0.02 3 Program Pengelolaan Sisitem Informasi Industri Nasional Persentase Data terinput pada SIINAS % 100 302.95 0 - 100 20.00 100 20.00 100 20.00 1.00 0.07 IV URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG 4.1 PERENCANAAN 93 No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target RPD Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Capaian Kinerja RPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang diEvaluasi Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 s.d. Triwulan IV Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s.d. Tahun 2024 K Rp (Juta) K Rp (Juta) K Rp (Juta) K Rp (Juta) K Rp (Juta) K Rp (Juta) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 10 = 9 / 5 x 100% 1 Program Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pembangunan Daerah Tingkat Capaian Kinerja Sasaran Pembangunan Daerah % 100 11,103.25 0 - 100 2,025.00 100 1,731.12 100 1,731.12 1.00 0.16 2 Program Koordinasidan SinkronisasiPerencanaanPem bangunan Daerah Tingkat Capaian KinerjaSasaran PD % 90 9,838.50 0 - 80 999.99 80 850.26 80 850.26 0.89 0.09 Tingkat Capaian Kinerja Program Prioritas PD % 90 0 80 80 80 0.89 4.2 KEUANGAN 1 Program Pengelolaan Keuangan Daerah Tingkat Penyampaian LKPD ke BPK Tepat Waktu % 100 12,338.95 0 - 100 3,366.95 100 3,062.49 100 3,062.49 1.00 0.25 Tingkat Penyampaian KUAPPAS dan RAPBD ke DPRD Tepat Waktu % 100 0 100 100 100 1.00 2 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Persentase BMD terkeloa sesuai standar Pengelolaan BMD % 78 2,164.49 0 - 70 940.00 70 670.32 70 670.32 0.90 0.31 3 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah % 3 - 5 3,084.73 0 - 3 - 5 1,676.90 3 1,127.07 3 1,127.07 0.60 0.37 4.3 KEPEGAWAIAN 94 No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target RPD Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Capaian Kinerja RPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang diEvaluasi Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 s.d. Triwulan IV Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s.d. Tahun 2024 K Rp (Juta) K Rp (Juta) K Rp (Juta) K Rp (Juta) K Rp (Juta) K Rp (Juta) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 10 = 9 / 5 x 100% 1 Program Kepegawaian Daerah Persentase Pelayanan Adminstrasi Kepegawaian Tepat Waktu % 100 13,632.75 0 0.00 100 1,996.00 100 1,927.00 100 1,927.00 1.00 0.14 4.4 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 1 Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Jumlah PD Sangat Inovatif dan Inovatif PD 15 3,029.50 0 0.00 5 1,075.00 2 954.88 2 954.88 0.13 0.32 V URUSAN FUNGSI PENUNJANG LAINNYA 5.1 PENGAWASAN 1 ProgramPenyelenggaraanPen gawasan Persentase RekomendasiHasil Pengawasan yangditindaklanjuti % 90 6,625.79 0 - 80 1,393.99 80 675.96 80 675.96 0.89 0.10 2 Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi Persentase Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan daerah yang direviu APIP % 100 764.75 0 - 100 422.24 50 184.10 50 184.10 0.50 0.24 5.2 SEKRETARIAT DPRD 1 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD terfasilitasi % 85 33,932.11 0 0.00 80 17,122.29 80 14,851.59 80 14,851.59 0.94 0.44 5.3 SEKRETARIAT DAERAH 95 No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target RPD Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Capaian Kinerja RPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang diEvaluasi Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 s.d. Triwulan IV Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s.d. Tahun 2024 K Rp (Juta) K Rp (Juta) K Rp (Juta) K Rp (Juta) K Rp (Juta) K Rp (Juta) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 10 = 9 / 5 x 100% 1 Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Persentase pelaksanaan kebijakan daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat % 100 4,487.67 0 0.00 100 17,081.56 100 11,474.49 100 11,474.49 1.00 2.56 Persentase pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Pemerintahan % 100 2,395.07 0 0.00 100 3,077.06 100 2,647.02 100 2,647.02 1.00 1.11 Persentase pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah bidang hukum % 100 0 100 100 100 1.00 Persentasepelaksanaan kebijakan bidangkeprotokoleran danhumas % 100 0 100 100 100 1.00 Persentase pelaksanaan kebijakan Bidang kelembagaan % 100 0 100 100 100 1.00 2 Program Perekonomian Dan Pembangunan Persentase Administrasi Kegiatan Pembangunan daerah yang dikendalikan % 100 2,294.25 0 - 100 1,869.99 100 1,793.32 100 1,793.32 1.00 0.78 96 No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target RPD Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Capaian Kinerja RPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang diEvaluasi Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 s.d. Triwulan IV Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s.d. Tahun 2024 K Rp (Juta) K Rp (Juta) K Rp (Juta) K Rp (Juta) K Rp (Juta) K Rp (Juta) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 10 = 9 / 5 x 100% Persentase pelaksanaan kebijakan daerah Bidang Perekonomian dan Sumberdaya alam % 100 0 100 100 100 1.00 Persentase pelaksanaan kebijakan daerah Bidang Administrasi Pembangunan % 100 0 100 100 100 1.00 Persentase Penyediaan Barang dan jasa Tepat Waktu % 100 0 100 100 100 1.00 5.4 KECAMATAN KEC. KEI KECIL 1 Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Nilai survey pelayanan publik di kecamatan Kei Kecil Nilai 90 185.08 0 0.00 80 64.99 80 64.31 80 64.31 0.89 0.35 2 ProgramPemberdayaanMasya rakat Desa danKelurahan Persentase Desa Majudan Mandiri % 70 370.16 0 0.00 70 241.14 70 223.18 70 223.18 1.00 0.60 3 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase tugas-tugas pemerintahan umum terselenggara dengan baik % 100 148.06 0 0.00 100 20.00 100 16.83 100 16.83 1.00 0.11 97 No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target RPD Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Capaian Kinerja RPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang diEvaluasi Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 s.d. Triwulan IV Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s.d. Tahun 2024 K Rp (Juta) K Rp (Juta) K Rp (Juta) K Rp (Juta) K Rp (Juta) K Rp (Juta) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 10 = 9 / 5 x 100% 4 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Ohoi yang menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemrintahan desa Tepat waktu % 100 370.16 0 0.00 100 55.22 100 54.59 100 54.59 1.00 0.15 5 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase penanganan gangguan Ketentraman dan ketertiban Umum di wilayah kecamatan % 100 308.47 0 0.00 100 75.00 100 74.73 100 74.73 1.00 0.24 KEC. KEI KECIL TIMUR 1 Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Nilai survey pelayanan publik di kecamatan Nilai 90 246.77 0 0.00 80 53.93 80 53.93 80 53.93 0.89 0.22 2 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Persentase Desa Maju dan Mandiri % 70 416.43 0 0.00 70 45.85 70 45.84 70 45.84 1.00 0.11 3 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase tugas-tugas pemerintahan umum terselenggara dengan baik % 100 166.57 0 0.00 100 39.70 100 39.70 100 39.70 1.00 0.24 98 No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target RPD Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Capaian Kinerja RPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang diEvaluasi Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 s.d. Triwulan IV Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s.d. Tahun 2024 K Rp (Juta) K Rp (Juta) K Rp (Juta) K Rp (Juta) K Rp (Juta) K Rp (Juta) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 10 = 9 / 5 x 100% 4 Program Pembinaandan PengawasanPemerintahan Desa Persentase Ohoi yangmenyampaikan laporanpenyelenggaraa nPemrintahan desa Tepatwaktu % 100 416.43 0 0.00 100 34.69 100 34.69 100 34.69 1.00 0.08 5 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase penanganan gangguan Ketentraman dan ketertiban Umum di wilayah kecamatan % 100 308.47 0 0.00 100 50.26 100 50.26 100 50.26 1.00 0.16 KEC. KEI KECIL TIMUR SELATAN 1 Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Nilai survey pelayanan publik di kecamatan Nilai 90 92.54 0 0.00 80 60.19 80 60.19 80 60.19 0.89 0.65 2 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Persentase Desa Maju dan Mandiri % 70 254.49 0 0.00 70 33.83 70 33.55 70 33.55 1.00 0.13 3 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase tugas-tugas pemerintahan umum terselenggara dengan baik % 100 101.79 0 0.00 100 25.70 100 23.60 100 23.60 1.00 0.23 99 No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target RPD Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Capaian Kinerja RPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang diEvaluasi Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 s.d. Triwulan IV Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s.d. Tahun 2024 K Rp (Juta) K Rp (Juta) K Rp (Juta) K Rp (Juta) K Rp (Juta) K Rp (Juta) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 10 = 9 / 5 x 100% 4 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Ohoi yang menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemrintahan desa Tepat waktu % 100 254.49 0 0.00 100 73.15 100 73.15 100 73.15 1.00 0.29 5 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase penanganangangguan Ketentraman dan ketertiban Umum diwilayah kecamatan % 100 246.77 0 0.00 100 63.71 100 63.71 100 63.71 1.00 0.26 KEC. KEI KECIL BARAT 1 Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Nilai survey pelayanan publik di kecamatan Nilai 90 220.00 0 0.00 80 65.99 80 64.49 80 64.49 0.89 0.29 2 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Persentase Desa Maju dan Mandiri % 70 170.00 0 0.00 70 52.00 70 51.98 70 51.98 1.00 0.31 3 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase tugas-tugas pemerintahan umum terselenggara dengan baik % 100 70.00 0 0.00 100 15.00 100 15.00 100 15.00 1.00 0.21 100 No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target RPD Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Capaian Kinerja RPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang diEvaluasi Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 s.d. Triwulan IV Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s.d. Tahun 2024 K Rp (Juta) K Rp (Juta) K Rp (Juta) K Rp (Juta) K Rp (Juta) K Rp (Juta) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 10 = 9 / 5 x 100% 4 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Ohoi yang menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemrintahan desa Tepat waktu % 100 170.00 0 0.00 100 70.00 100 69.99 100 69.99 1.00 0.41 5 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase penanganan gangguan Ketentraman dan ketertiban Umum di wilayah kecamatan % 100 401.00 0 0.00 100 30.00 100 39.00 100 39.00 1.00 0.10 KEC.HOAT SORBAY 1 Programpenyelenggaraan pemerintahan danpelayanan publik Nilai survey pelayananpublik di kecamatan Nilai 90 200.50 0 0.00 80 76.52 80 67.18 80 67.18 0.89 0.34 2 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Persentase Desa Maju dan Mandiri % 70 339.32 0 0.00 70 55.00 0 - 0 - 0.00 - 3 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase tugas-tugas pemerintahan umum terselenggara dengan baik % 100 169.66 0 0.00 100 50.00 100 49.85 100 49.85 1.00 0.29 101 No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target RPD Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Capaian Kinerja RPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang diEvaluasi Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 s.d. Triwulan IV Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s.d. Tahun 2024 K Rp (Juta) K Rp (Juta) K Rp (Juta) K Rp (Juta) K Rp (Juta) K Rp (Juta) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 10 = 9 / 5 x 100% 4 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Ohoi yang menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemrintahan desa Tepat waktu % 100 339.32 0 0.00 100 62.00 100 61.95 100 61.95 1.00 0.18 5 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase penanganan gangguan Ketentraman dan ketertiban Umum di wilayah kecamatan % 100 308.47 0 0.00 100 84.60 100 84.59 100 84.59 1.00 0.27 KEC. MANYEUW 1 Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Nilai survey pelayanan publik di kecamatan Nilai 90 107.96 0 0.00 80 80.00 75 71.70 75 71.70 0.83 0.66 2 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Persentase Desa Maju dan Mandiri % 70 227.62 0 0.00 70 55.00 70 25.00 70 25.00 1.00 0.11 3 ProgramPenyelenggaraanUrus an PemerintahanUmum Persentase tugas- tugaspemerintahan umumterselenggara dengan baik % 100 138.81 0 0.00 100 20.00 100 14.40 100 14.40 1.00 0.10 102 No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target RPD Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Capaian Kinerja RPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang diEvaluasi Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 s.d. Triwulan IV Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s.d. Tahun 2024 K Rp (Juta) K Rp (Juta) K Rp (Juta) K Rp (Juta) K Rp (Juta) K Rp (Juta) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 10 = 9 / 5 x 100% 4 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Ohoi yang menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemrintahan desa Tepat waktu % 100 277.62 0 0.00 100 46.50 100 45.00 100 45.00 1.00 0.16 5 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase penanganan gangguan Ketentraman dan ketertiban Umum di wilayah kecamatan % 100 308.47 0 0.00 100 35.00 100 34.33 100 34.33 1.00 0.11 KEC. KEI BESAR 1 Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Nilai survey pelayanan publik di kecamatan Nilai 90 231.35 0 0.00 80 277.27 80 108.30 80 108.30 0.89 0.47 2 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Persentase Desa Maju dan Mandiri % 70 370.16 0 0.00 70 90.45 25 22.00 25 22.00 0.36 0.06 3 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase tugas-tugas pemerintahan umum terselenggara dengan baik % 100 231.35 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0.00 - 4 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Ohoi yang menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemrintahan desa Tepat waktu % 100 616.94 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0.00 - 103 No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target RPD Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Capaian Kinerja RPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang diEvaluasi Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 s.d. Triwulan IV Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s.d. Tahun 2024 K Rp (Juta) K Rp (Juta) K Rp (Juta) K Rp (Juta) K Rp (Juta) K Rp (Juta) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 10 = 9 / 5 x 100% 5 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase penanganangangguan Ketentraman dan ketertiban Umum diwilayah kecamatan % 100 539.82 0 0.00 100 125.00 1 1.80 1 1.80 0.01 0.00 6 Program Pengelolaan Persampahan Persentase penanganan Sampah kota Elat % 100 231.35 0 0.00 0 - 0 - 0 - 0.00 - KEC. KEI BESAR SELATAN 1 Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Nilai survey pelayanan publik di kecamatan Nilai 90 154.23 0 0.00 80 71.00 80 71.00 80 71.00 0.89 0.46 2 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Persentase Desa Maju dan Mandiri % 70 308.47 0 0.00 70 60.00 70 60.00 70 60.00 1.00 0.19 3 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase tugas-tugas pemerintahan umum terselenggara dengan baik % 100 154.23 0 0.00 100 25.00 100 25.00 100 25.00 1.00 0.16 4 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Ohoi yang menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemrintahan desa Tepat waktu % 100 308.47 0 0.00 100 105.00 100 105.00 100 105.00 1.00 0.34 104 No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target RPD Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Capaian Kinerja RPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang diEvaluasi Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 s.d. Triwulan IV Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s.d. Tahun 2024 K Rp (Juta) K Rp (Juta) K Rp (Juta) K Rp (Juta) K Rp (Juta) K Rp (Juta) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 10 = 9 / 5 x 100% 5 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase penanganan gangguan Ketentraman dan ketertiban Umum di wilayah kecamatan % 100 308.47 0 0.00 100 122.58 100 122.58 100 122.58 1.00 0.40 KEC. KEI BESAR SELATAN BARAT 1 Programpenyelenggaraan pemerintahan danpelayanan publik Nilai survey pelayananpublik di kecamatan Nilai 90 154.50 0 0.00 80 199.22 80 161.34 80 161.34 0.89 1.04 2 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Persentase Desa Maju dan Mandiri % 70 403.00 0 0.00 70 110.00 70 109.20 70 109.20 1.00 0.27 3 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase tugas-tugas pemerintahan umum terselenggara dengan baik % 100 208.00 0 0.00 100 34.36 100 12.39 100 12.39 1.00 0.06 4 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Ohoi yang menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemrintahan desa Tepat waktu % 100 403.00 0 0.00 100 - 0 - 0 - 0.00 - 5 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase penanganan gangguan Ketentraman dan ketertiban Umum di wilayah kecamatan % 100 450.00 0 0.00 100 157.40 100 152.60 100 152.60 1.00 0.34 KEC. KEI BESAR UTARA TIMUR 105 No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target RPD Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Capaian Kinerja RPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang diEvaluasi Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 s.d. Triwulan IV Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s.d. Tahun 2024 K Rp (Juta) K Rp (Juta) K Rp (Juta) K Rp (Juta) K Rp (Juta) K Rp (Juta) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 10 = 9 / 5 x 100% 1 Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Nilai survey pelayanan publik di kecamatan Nilai 90 200.50 0 0.00 80 110.00 100 110.00 100 110.00 1.11 0.55 2 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Persentase Desa Maju dan Mandiri % 70 339.32 0 0.00 70 70.00 70 70.00 70 70.00 1.00 0.21 3 ProgramPenyelenggaraanUrus an PemerintahanUmum Persentase tugas- tugaspemerintahan umumterselenggara dengan baik % 100 231.36 0 0.00 100 40.00 100 40.00 100 40.00 1.00 0.17 4 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Ohoi yang menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemrintahan desa Tepat waktu % 100 462.71 0 0.00 100 100.00 100 100.00 100 100.00 1.00 0.22 5 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase penanganan gangguan Ketentraman dan ketertiban Umum di wilayah kecamatan % 100 370.16 0 0.00 100 150.00 100 150.00 100 150.00 1.00 0.41 KEC. KEI BESAR UTARA BARAT 1 Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Nilai survey pelayanan publik di kecamatan Nilai 90 200.50 0 - 75 157.64 75 157.38 75 157.38 0.83 0.78 106 No Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Satuan Target RPD Tahun 2026 (Akhir Periode RPD) Capaian Kinerja RPD Tahun 2024 Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun Berjalan yang diEvaluasi Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD 2024 s.d. Triwulan IV Realisasi Kinerja dan Anggaran RPD s.d. Tahun 2024 Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPD s.d. Tahun 2024 K Rp (Juta) K Rp (Juta) K Rp (Juta) K Rp (Juta) K Rp (Juta) K Rp (Juta) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 6 + 8 10 = 9 / 5 x 100% 2 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Persentase Desa Berkembang % 70 339.32 0 - 50 40.00 50 40.00 50 40.00 0.71 0.12 3 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase tugas-tugas pemerintahan umum terselenggara dengan baik % 100 231.35 0 - 0 - 0 - 0 - 0.00 - 4 Program Pembinaandan PengawasanPemerintahan Desa Persentase Ohoi yangmenyampaikan laporanpenyelenggaraa nPemrintahan desa Tepat waktu % 100 462.71 0 - 100 91.11 100 90.61 100 90.61 1.00 0.20 5 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase penanganan gangguan Ketentraman dan ketertiban Umum di wilayah kecamatan % 100 370.16 0 - 100 160.35 100 160.35 100 160.35 1.00 0.43 5.5 WILAYAH PERBATASAN 1 Program pengelolaan perbatasan Pertumbuhan Pembangunan wilayah perbatasan % 89 4,058.43 0 - 85 285.21 85 269.42 85 269.42 0.96 0.07 5.6 PROGRAM UMUM SEKRETARIAT PD 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Rerata Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran % 100 827,757.32 0 - 100 358,429.23 100 331,157.71 100 331,157.71 1.00 0.40 107 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah 2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Permasalahan pembangunan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah antara lain.

(1)Rendahnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia Hal ini ditandai dengan rendahnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, rasio lulusan yang masih didominasi jenjang SD (30,96%) dan SMA (36,23%), serta rendahnya Partisipasi Angkatan Kerja (43,42%) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang relatif tinggi (5,73%) dengan kecenderungan meningkat.
(2)Rendahnya akselerasi pertumbuhan, serta distribusi ekonomi yang tidak merata Hal ini ditandai dengan perlambatan laju pertumbuhan ekonomi (Tahun 2024: 5,44%, lebih rendah dibanding rata-rata pertumbuhan ekonomi Maluku Tenggara selama 20 tahun), daya saing ekonomi relatif rendah karena aktivitas ekonomi belum memiliki nilai tambah yang optimal, disebabkan kurangnya investasi.
(3)Belum optimalnya kinerja tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik. Hal ini ditandai dengan beberapa capaian kinerja yang tergolong rendah, antara lain: kepatuhan standar pelayanan publik sebesar 60,80 dengan ketegori C, pada Zona Kuning dengan Kualitas Sedang, Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebesar 62,75 pada kategori B, Indeks Reformasi Birokrasi baru mencapai angka 42,39, Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) sebesar 2,42 dengan Kategori Rendah, Indeks Daya Saing Daerah sebesar 2,98, 6.Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebesar 1,94 dengan kategori Cukup, serta Indeks Inovasi Daerah sebesar 17,72 dengan predikat Kurang Inovatif.
(4)Pengelolaan lingkungan hidup yang perlu ditingkatkan Sesuai Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), secara keseluruhan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menunjukkan peningkatan yang signifikan dari 51.61 poin pada tahun 2021 menjadi 74,99 poin tahun 2024. Hal ini menunjukkan keseluruhan upaya dan kebijakan yang dimplementasikan untuk peningkatan kualitas lingkungan hidup. Namun demikian masih terdapat beberapa tantangan yang harus diatasi seperti degradasi hutan, pengelolaan air yang lebih baik dan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati di Kabupaten Maluku Tenggara, temasuk pengelolaan lahan pertanian yang perlu dioptimalkan karena dikategorikan sudah melampaui daya dukung dan daya tampung.
(5)Stabiltas politik dan keamanan yang cenderung menurun. Hal ini ditandai dengan tingginya angka kriminalitas (554 kasus dalam empat tahun terakhir), di mana 63,54 persen kasus kriminal terjadi di wilayah kerja Polsek Kei Kecil yang membawahi 3 (tiga) kecamatan di sekitar wilayah Ibu Kota Langgur.
(6)Rendahnya ketahahan sosial dan budaya yang memengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. 108 Hal ini ditandai dengan tergerusnya nilai–nilai budaya masyarakat, dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang relatif rendah. Tergambar dari Tingkat Kemiskinan Kabupaten Maluku Tenggara pada Tahun 2024 sebesar 21,22 persen masih lebih lebih tinggi dibanding Kemiskinan Maluku (16,05%) dan Nasional (8,57%). Tingkat Kemiskinan Maluku Tenggara pada Tahun 2023 berada pada urutan ke-5 tertinggi di Provinsi Maluku dan masih lebih tinggi dibanding rata–rata tingkat kemiskinan 11 kabupaten dan kota di Provinsi Maluku.
(7)Belum optimalnya pelayanan infrastruktur Hal ini ditandai dengan masih terbatasnya kapasitas infrastruktur, antara lain masalah konektivitas dan aksesibilitas (akses keterhubungan wilayah sebesar 71,12% dengan tingkat kemantapan jalan sebesar 41,63%), akses rumah layak huni (35,98% Rumah Tidak Layak Huni, Akses Air Minum 71,62% dan Akses Sanitasi 79,17%) dan kawasan permukiman (Kawasan Pemukiman Kumuh Watdek–Ohoijang–Langgur dan Elat), fasilitas bangunan gedung (10 Kantor Pemerintah Daerah masih menumpang di bangunan lain), dan infrastruktur kawasan termasuk infrastruktur di wilayah perbatasan negara, di Pulau Kei Besar. Kebutuhan Pelayanan Akses Air Minum (SPAM) dan Sanitasi (SPAL) di Kabupaten Maluku Tenggara sebagai berikut. Gambar 2.39 Peta Kebutuhan SPAM dan SPAL Kabupaten Maluku Tenggara 109 2.3.2. Identifikasi Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah

1.Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Permasalahan Bidang Pendidikan yaitu masih rendahnya Akses, mutu, tatakelola dan partisipasi masyarakat. 1) Akses pendidikan masih rendah yang ditandai dengan:

(1)Angka Partisipasi Sekolah Paud sebesar 83,46 persen, dengan jumlah penduduk usia 5-6 tahun sebanyak 6.469 jiwa, maka diasumsikan terdapat 1.070 anak usia 5-6 Tahun yang tidak berpartisipasi pada jenjang Paud.
(2)Angka Partisipasi Sekolah SD sebesar 99,67 persen, dengan jumlah penduduk usia 7- 12 tahun sebanyak 14.525 jiwa, maka masih terdapat penduduk Maluku Tenggara yang tidak berpartisipasi di jenjang pendidikan SD.
(3)Angka putus sekolah di Kabupaten Maluku Tenggara masih cukup tinggi. Tahun 2023 sesuai data Pusdatin Kementerian Pendidikan, terjadi 84 kasus siswa putus sekolah di Kabupaten Maluku Tenggara. 2) Mutu pendidikan masih rendah yang ditandai dengan.
(1)Rata-rata nilai kelulusan SD dalam empat tahun terakhir sebesar 66,68.
(2)Rata-rata nilai kelulusan SMP dalam empat tahun terakhir sebesar 76,11.
(3)Angka Literasi dan Numerasi masih rendah. Indeks Pembangunan Literasi Maluku Tenggara Tahun 2024 sebesar 29,41. Lebih rendah dibanding rata-rata Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku (43,03). Indeks Pembangunan Literasi Maluku Tenggara adalah yang terendah di Provinsi Maluku.
(4)Kurangnya pelatihan dan peningkatan kualitas guru, mengakibatkan transformasi pendidikan tidak optimal. 3) Manajemen dan tata Kelola pendidikan di Kabupaten Maluku Tenggara belum optimal. Salah satunya disebabkan manajemen dan pengelolaan satuan pendidikan yang kurang optimal. 4) Masih terdapat tenaga pendidik pada satuan pendidikan Paud, SD, SMP dan Non Formal yang tidak Sesuai Standar:
(1)Distribusi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan tidak merata. Masih terjadi kelangkaan guru (guru kelas maupun guru mata pelajaran) di sejumlah sekolah, namun di sisi lain, terdapat penumpukkan guru di sejumlah sekolah lainnya.
(2)Masih terdapat tenaga pendidik pada satuan Paud, SD, SMP dan Non Formal tidak bersertifikasi.
(3)Penerapan bidang studi muatan lokal tidak dilaksanakan karena tidak tersedia kurikulum Lokal dan terbatasnya tenaga pengajar yang berkompeten untuk mengampuh bidang studi muatan lokal.
(4)Partisipasi masyarakat dalam menunjang pembangunan bidang Pendidikan masih rendah, yang ditunjukkan dengan rendahnya partisipasi Komite Sekolah dalam mendukung kegiatan pendidikan di sekolah.
(5)Minat dan daya baca masyarakat masih rendah dilihat dari masih rendahnya kunjungan perpustakaan. Tahun 2024 rata-rata kunjungan perpustakaan 2,22 persen.

2.Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Permasalahan bidang kesehatan antara lain. 110 1) Akses dan kualitas pelayanan kesehatan masih rendah, ditandai dengan.

(1)Persentase Keterpenuhan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan di Puskemas pada Tahun 2024 baru mencapai 60,86 persen. Di mana 7 puskesmas atau 33,3 persen, belum mencapai standar keterpenuhan minimal 60 persen.
(2)Keterpenuhan sarana, pra-sarana dan alat kesehatan di RSUD pada Tahun 2024 baru mencapai 62,77 persen. Keterpenuhan Alat Kesehatan di RSUD masih sangat rendah di angka 33,13 persen dari standar minimal 60 persen.
(3)Kondisi Bangunan Fasilitas Pelayanan Kesehatan masih rendah. 12 unit Bangunan Puskesmas mengalami kerusakan dari total 21 Puskesmas. Bangunan Pustu dari total 34 unit, terdapat 28 unit yang mengalami kerusakan, termasuk 15 unit yang dalam kondisi rusak berat.
(4)Keterpenuhan tenaga kesehatan pada fasilitas kesehatan belum memadai. Di RSUD, dari total kebutuhan sebanyak 670 baru terpenuhi sebanyak 307 atau sebesar 45,82 persen. Di Puskesmas, dari total 21 unit, Dokter Gigi hanya tersedia di 1 puskesmas.
(5)Sebaran tenaga kesehatan di Puskesmas relatif tidak merata. Terjadi kelangkaan/kekosongan di sejumlah Puskesmas, tetapi terjadi penumpukkan di sejumlah puskesmas lainnya.
(6)Pelayanan rujukan belum memadai, disebabkan masalah akses dan konektivitas wilayah, khususnya di wilayah Pulau Kei Besar dan pulau-pulau di Kecamatan Kei Kecil Barat. 2) Masih terjadi kasus kematian Ibu melahirkan, tahun 2024 Angka Kematian Ibu (AKI) sebesar 0,1 per 1.000 Kelahiran Hidup. 3) Masih terjadi kasus Kematian bayi dan balita, tahun 2024 Angka Kematian Bayi (AKB) sebesar 0,9 per 100.000 Kelahiran Hidup. 4) Masih terjadi kasus Balita gizi buruk, tahun 2024 Prevalensi Balita Gizi Buruk sebesar 0,14 persen. 5) Penduduk masih BAB sembarangan. Cakupan Desa Bebas BAB sembarangan (Desa ODF) sebanyak 50 Desa dari total 190 Desa di Kabupaten Maluku Tenggara. 6) Pola hidup masyarakat yang tidak sehat yang mengakibatkan masih banyak angka kasus kematian pasien penyakit tidak menular.

3.Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan dengan tujuan menyediakan air bersih untuk rumah tangga, penyediaan sanitasi, jaringan irigasi, koordinasi penyediaan listrik rumah tangga, penyediaan infrastrukur pelayanan publik dan penataan ruang. Sampai dengan tahun 2023 pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari. 1) Masih terdapat 28,38 persen rumah tangga tidak memiliki akses air bersih layak. 2) Masih terdapat 20,88 persen Rumah tangga tidak memiliki akses sanitasi layak. 3) Masih ada 9 ohoi atau sebesar 5 persen yang belum teraliri listrik. 4) Masih terdapat 54 ohoi di pulau Kei Besar yang belum terhubung jalan dalam kondisi baik. 111 5) Pengendalian pemanfaatan ruang sesuai peruntukan masih lemah. Ditemukan 26,5 persen bangunan baru tidak memiliki IMB atau melanggar Perda tentang RTRW. 6) Pelayanan publik tidak berjalan optimal karena minimnya prasarana dan sarana kantor, masih terdapat sejumlah OPD yang belum memiliki gedung kantor.
4.Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Permasalahan Urusan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman diantaranya adalah. 1) Masih terdapat rumah tidak layak huni khususnya untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebesar 18,98 persen. 2) Kawasan kumuh perkotaan yang belum tertata sebesar 81,37 persen dari total luasan kumuh kawasan perkotaan Langgur dan Elat
5.Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Permasalahan Urusan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat ditandai ketentraman dan ketertiban umum, serta penanggulangan bencana masih perlu ditingkatkan, hal ini disebabkan oleh. 1) Masih terjadi konflik antarwarga, pertikaian antarpemuda dan pelanggaran ketertiban, ketentraman dan keindahan. 2) Potensi korban bencana alam masih tinggi disisi lain rendahnya upaya pencegahan dan adaptasi perubahan iklim, tata kelola resiko dan mitigasi bencana yang didukung sistem peringatan dini kebencanaan. 3) Penanganan kebakaran masih lambat serta mitigasi dan kesadaran warga terhadap potensi kebakaran masih rendah.
6.Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Permasalahan Urusan Bidang Sosial antara lain. 1) Penduduk miskin masih banyak termasuk penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sedangkan sumberdaya penanganannya masih terbatas. 2) Validitas data sasaran kemiskinan masih rendah. 3) Jenis bantuan penduduk miskin masih bersifat konsumtif, tidak untuk memberdayakan.
7.Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Permasalahan Urusan Bidang Tenaga kerja yaitu. 1) Kualifikasi maupun ketrampilan para pencari kerja belum menjawab kebutuhan pasar kerja (tidak link and match); 2) Terbatasnya akses pelatihan peningkatan kompetensi tenaga kerja; 3) Informasi lapangan kerja yang disediakan melalui aplikasi sistim informasi masih terbatas dan sulit diakses oleh para pencari kerja.
8.Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Terdapat beberapa permasalahan pada Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu. 1) Disparitas gender; 2) Masih terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan; 112 3) Pemenuhan hak anak belum memadai, termasuk kategori daerah layak anak yang masih rendah. Tahun 2024 kategori Purnama dengan Nilai 550. 4) Rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan, baru mencapai 20 persen pada Tahun 2024.
9.Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pangan. Ada tiga pilar ketahanan pangan yaitu ketersediaan (availability), keterjangkauan (accessibility) baik secara fisik maupun ekonomi, dan stabilitas (stability) yang harus tersedia dan terjangkau setiap saat dan setiap tempat. Apabila ketiga pilar ketahanan pangan terpenuhi, maka masyarakat atau rumah tangga tersebut mampu memenuhi ketahanan pangannya masing-masing. Ketiga pilar ketahanan pangan tersebut harus dapat terwujud secara bersama-sama dan seimbang. Pilar ketersediaan dapat dipenuhi baik dari hasil produksi dalam negeri maupun dari luar negeri. Pilar keterjangkauan dapat dilihat dari keberadaan pangan yang secara fisik berada di dekat konsumen dengan kemampuan ekonomi konsumen untuk dapat membelinya (memperolehnya). Sedangkan pilar stabilitas dapat dilihat dari kontinyuitas pasokan dan stabilitas harga yang dapat diharapkan rumah tangga setiap saat dan di setiap tempat. Berdasarkan penekanan diatas, maka beberapa permasalahan Urusan Bidang Pangan di Kabupaten Maluku Tenggara adalah. 1) Pilar Ketersediaan

(1)Ketersediaan pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga masih didominasi komoditas pangan non lokal terutama beras.
(2)Produksi komoditas pangan lokal untuk memenuhi konsumsi pangan keluarga yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) masih terbatas. 2) Pilar Keterjangkauan
(1)Harga-harga pangan terutama pangan non lokal yang berfluktuasi dan cenderung naik pada musim tertentu dan pada saat hari-hari besar keagamaan.
(2)Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan bahan pangan keluarga pada waktu tertentu karena kelangkaan komoditas pangan terutama komoditas pangan produksi luar daerah. 3) Pilar Stabilitas
(1)Sistem logistik pangan masih terpusat di wilayah perkotaan sedangkan kondisi geografis ohoi rentan rawan pangan yang berbukit dan pulau-pulau berdampak pada kesulitan distribusi sehingga terganggunya kontinuitas pasokan bahan pangan.
(2)Lahan tidur yang luas namun tidak dimanfaatkan untuk memproduksi bahan pangan.
(3)Tidak dimanfaatkannya pekarangan rumah guna pembudidayaan tanaman pangan dan hewan ternak untuk pemenuhan kebutuhan nabati dan hewani.

10.Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan Permasalahan Urusan Bidang Pertanahan antara lain. 1) Konflik kepemilikan tanah hak ulayat yang menghambat kelancaran pelaksanaan pembangunan. 2) Penyediaan lahan untuk kepentingan pembangunan belum terselenggara secara optimal. 3) Pendataan, penataan dan pemanfaatan tanah milik pemerintah daerah belum dikelola dengan baik. 113
11.Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Permasalahan Urusan Bidang Lingkungan hidup antara lain: 1) Kualitas Lingkungan Hidup perlu ditingkatkan. Khususnya peningkatan kualitas lahan dan air. 2) Pengelolaan sampah belum berorientasi hulu ke hilir. 3) Cakupan pelayanan sampah masih rendah, Tahun 2024 mencapai 20 persen.
12.Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Permasalahan Urusan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil antara lain. 1) Penduduk Wajib KTP yang belum ber–KTP sebanyak 11.263 jiwa atau sebesar 12,29 persen pada tahun 2024. 2) Cakupan pelayanan pendaftaran penduduk masih perlu ditingkatkan.
13.Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Permasalahan Urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa antara lain. 1) Pemerintah ohoi tidak mampu menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan serta penataan administrasi pemerintahan ohoi secara mandiri. 2) Badan Usaha Milik Ohoi (BUMO) yang tidak melaksanakan bisnis bumo secara mandiri, masih diintervensi kepala ohoi dan tidak berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Ohoi.
14.Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Permasalahan Urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah. 1) Jumlah PUS banyak sementara angka kepesertaan KB masih rendah. 2) Angka Unmeed Need masih tinggi.
15.Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Permasalahan Urusan Bidang Perhubungan antara lain. 1) Masih terjadi kecelakaan transportasi perairan dan ketidaknyamanan selama penyeberangan. 2) Hal ini terjadi karena kurangnya pengawasan dan uji kelaikan, serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam ikut serta mengawasi dan mengantisipasi potensi kejadian kecelakaan. 3) Masih terjadi kecelakaan lalu lintas angkutan darat, yang disebabkan oleh bertambahnya jumlah kendaraan di satu sisi, di sisi lain ketersediaan prasarana perhubungan seperti pengaman jalan, rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan penerangan jalan yang tidak memadai. Selain itu, kurangnya pengawasan dan uji kelaikan serta kepatuhan pengendara dalam berkendara yang masih rendah.
16.Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika Permasalahan Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika antara lain. 1) Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik belum optimal dilaksanakan, karena pengelolaan data dan informasi berbasis IT belum dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. 2) Masih terdapat 26 Ohoi dari 190 ohoi yang belum memiliki askes jaringan telekomunikasi berbasis data.
17.Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 114 Permasalahan Urusan Bidang Koperasi dan UMKM antara lain. 1) Kinerja pengelolaan koperasi rendah, dengan tingkat keaktifan koperasi 84,26 persen dan jumlah koperasi mandiri hanya sebanyak 9 unit pada Tahun 2024. 2) Litrerasi dan akes modal perbankan untuk Koperasi dan usaha mikro masih rendah. 3) Ketergantungan modal usaha dari pemerintah masih tinggi. 4) Pertumbuhan UMKM cenderung melambat dengan permasalahan utama menyangkut akses pemasaran.
18.Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Permasalahan Urusan Bidang Penanaman Modal terlihat dari rendahnya investasi di Daerah karena pengaruh beberapa hal antara lain kemudahan investasi masih rendah terutama pada aspek ruang dan lahan, klim investasi dan penanaman modal belum kondusif, belum tersedianya digitalisasi sistem perijinan yang terintegrasi, dan belum tersedianya rencana investasi daerah.
19.Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga Permasalahan Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga antara lain. 1) Tidak ada Pemuda Pelopor, yang disebabkan oleh.

(1)Tidak ada pembinaan pemuda.
(2)Masih Rendahnya Pembinaan mental dan disiplin serta Pembentukan Karakter Pemuda.
(3)Kurangnya Wirausaha Pemuda. 2) Pemuda Prestasi di bidang olahraga masih langka, yang disebabkan oleh.
(1)Perencanaan Pembinaan Olahraga prestasi tidak ada.
(2)Event olahraga berprestasi sangat terbatas bahkan cabor tertentu tidak ada.
(3)Sarana dan Prasarana Keolahragaan tidak memadai. 3) Banyak kasus kematian akibat penyakit tidak menular sebagai salah satu akibat dari tidak diterapkannya pola hidup sehat melalui memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat.

20.Urusan Pemerintahan Bidang Statistik Permasalahan Urusan Bidang Statistik adalah. 1) Pengelolaan Data statistik sektoral dan statistik wilayah kecamatan yang tidak tersedia sebagai bahan anisis perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah. 2) Data Statisitik Sektoral yang disiapkan Perangkat Daerah tidak memadai. 3) Pengelolaan Statistik Sektoral belum terintegrasi.
21.Urusan Pemerintahan Bidang Persandian Permasalahan Urusan Bidang Persandian adalah penerapan sistem persandian untuk keamanan informasi publik belum dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
22.Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Permasalahan Urusan Bidang Kebudayaan terlihat dari nilai dan kearfian lokal budaya kei mengalami degradasi akibat gencarnya penetrasi budaya luar dan lemahnya penanaman nilai budaya dan adat istiadat kei dalam kehidupan generasi muda.
23.Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan 115 Permasalahan Urusan Bidang Perpustakaan adalah rendahnya minat dan daya baca masyarakat yang ditunjukkan melalui rendahnya kunjungan perpustakaan. Rata-rata capaian kunjungan perpustakaan 2,22 persen pada tahun 2024.
24.Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Permasalahan Urusan Bidang Kearsipan adalah sistem pengelolaan dan penyelamatan arsip masih lemah. Sistem kearsipan tidak memadai dan tidak terintegrasi dengan kearsipan perangkat daerah sehingga tindakan penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah tidak dilaksanakan dengan baik.
25.Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Permasalahan Urusan Bidang Pariwisata antara lain. 1) Kunjungan wisatawan masih rendah baik domestik maupun manca negara. 2) Rata-Rata Lama Tinggal wisatawan cukup singkat yaitu 3-4 hari. 3) Konflik kepemilikan Tanah hak ulayat di lokasi rencana pengembangan kawasan pariwisata ekslusif. 4) Pengembangan objek wisata yang tidak fokus pada kawasan yang ditetapkan di dalam dokumen Rencana Tata Ruang wilayah.
26.Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Permasalahan Urusan Bidang Pertanian adalah. 1) Pendapatan keluarga petani per tahun rata-rata masih dibawah garis kemiskinan. 2) Produktivitas petani masih rendah. 3) Ketergantungan terhadap dukungan pemerintah masih tinggi. 4) Kelembagaan petani tidak efektif. 5) Adanya anomali iklim, bencana alam (kekeringan), serangan OPT dan turunnya kualitas lahan pertanian yang tidak diikuti dengan teknologi budidaya pertanian modern.
27.Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Permasalahan Urusan Bidang Perdangan antara lain. 1) Hasil pertanian, perkebunan dan perikanan yang diekspor masih berupa bahan baku. 2) Penjualan bahan makanan kadaluarsa masih terjadi. 3) Pergerakan harga bahan pangan tidak stabil.
28.Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Permasalahan Urusan Bidang Perindustrian antara lain. 1) Bahan baku industri rumahan masih terbatas. 2) Produktivitas industri rumahan masih rendah. 3) Tingkat penyerapan produk hasil industri masih rendah. 4) Inovasi dan pengembangan produk industri masih rendah. 5) Kasus hubungan industrial masih terjadi.
29.Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan Permasalahan Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan antara lain. 116 1) Pendapatan keluarga nelayan/pembudidaya per tahun rata-rata masih dibawah garis kemiskinan. 2) Produktivitas nelayan /pembudidaya masih rendah. 3) Ketergantungan terhadap dukungan pemerintah masih tinggi. 4) Kelembagaan nelayan/pembudidaya yang dibentuk tidak efektif.
30.Perencanaan Pembangunan Permasalahan pada unsur perencanaan pembangunan yaitu. 1) Kualitas Perencanaan pembangunan daerah masih rendah. 2) Kualitas Evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah masih rendah. 3) Kualitas Pengendalian perencanaan pembangunan daerah masih rendah.
31.Keuangan Permasalahan pada unsur keuangan antara lain. 1) Kebijakan alokasi anggaran pembangunan tidak berorientasi pencapaian target kinerja (money follow target). 2) Kesesuaian dokumen keuangan dan perencanaan masih rendah. 3) Kualitas anggaran belanja dalam APBD masih rendah. 4) Transparansi pengelolaan keuangan daerah masih rendah. 5) Penyerapan anggaran daerah masih rendah terutama pada triwulan pertama dan kedua. 6) Tatakelola Barang Milik Daerah masih rendah. 7) Kinerja Pendapatan Asli Daerah masih rendah.
32.Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Permasalahan pada unsur Kepegawaian serta pendidikan dan Pelatihan adalah Profesionalitas ASN yang masih rendah, yang disebabkan oleh. 1) Kualifikasi Pendidikan ASN yang masih banyak tamatan pendidikan SMA dan D3. 2) Kompetensi rendah karena tidak diikutsertakan dalam kegiatan diklat/seminar/workshop. 3) Kinerja dan penilaian perilaku ASN yang rendah. 4) Tingkat kedisiplinan ASN yang masih rendah.
33.Penelitian dan Pengembangan Permasalahan pada unsur Penelitian dan Pengembangan adalah. 1) Rendahnya inovasi daerah. 2) Hasil penelitian dan pengkajian tidak sepenuhnya digunakan sebagai bahan penyusunan perencanaan kebijakan pembangunan daerah. 3) Penelitian dan pengkajian tidak dilakukan berdasarkan isu strategis pembangunan daerah.
34.Sekretariat DPRD Permasalahan Unsur Sekretariat Dewan antara lain. 1) Fasilitasi pelaksanaan fungsi DPRD tidak optimal. 2) Kinerja pengelolaan administrasi keuangan masih rendah.
35.Sekretariat Daerah 117 Permasalahan unsur Sekretariat Daerah antara lain. 1) Kualitas penyajian Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Maluku Tenggara masih rendah karena tidak disertai data dan informasi Perangkat Daerah yang memadai. 2) Kinerja hasil koordinasi penyelenggaraan standar kepatuhan pelayanan publik masih rendah. 3) Masih terjadi beberapa kasus produk hukum daerah mendapat gugatan masyarakat dan berakhir di pengadilan. 4) Proses Pelelangan pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah masih sering terlambat. 5) Kualitas penyajian Laporan Kinerja Pemerintah Daerah masih rendah karena tidak disertai data dan informasi Perangkat Daerah yang memadai. 6) Kinerja hasil koordinasi penyelenggaraan pembangunan bidang perekonomian dan sumberdaya alam masih rendah. 7) Kinerja penyelenggaraan pemerintahan bidang kesejahteraan masyarakat masih rendah.
36.Pengelolaan Perbatasan Permasalahan unsur Pengelolaan Perbatasan adalah rendahnya pertumbuhan pembangunan wilayah perbatasan sebagai akibat dari minimnya ketersediaan infrastruktur dasar serta infrastruktur pemerintahan, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.
37.Pengawasan Permasalahan Unsur Pengawasan adalah masih rendahnya kinerja penyelenggaraan pengawasan internal yang disebabkan oleh. 1) Implementasi SPIP tidak optimal, disebabkan oleh.

(1)Tingkat Maturitas SPIP dan Tingkat Kapabilitas APIP masih rendah.
(2)Perbandingan jumlah APIP dengan obyek pengawasan jauh dari kondisi ideal. 2) Manajemen risiko tidak diterapkan secara optimal, disebabkan oleh.
(1)Rendahnya pemahaman aparatur terhadap urgensi penerapan manajemen risiko.
(2)Tidak ada regulasi daerah untuk penerapan manajemen risiko.

38.Kecamatan Permasalahan unsur kecamatan secara umum adalah. 1) Masih terjadi konflik antarwarga. 2) Tidak ada Kerjasama Antar Ohoi yang diinisasi kecamatan untuk ikut mendorong kemajuan pembangunan di wilayah kecamatan. 3) Kualitas administrasi pemerintahan ohoi masih rendah. 4) Tidak ada Inovasi dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah kecamatan.
39.Kesatuan Bangsa dan Politik Permasalahan pada Unsur Kesatuan Bangsa dan Politik adalah. 1) Konflik antarwarga, gangguan keamanan dan ketertiban umum serta tindakan kriminal. 2) Nilai-nilai kebangsaan masih rendah. 118 3) Kesadaran hidup bersama dalam suasana aman dan damai dalam bingkai kekeluargaan sesuai falsafah ain ni ain (satu keluarga) masih rendah. 4) Nilai-nilai toleransi dalam kehidupan generasi muda semakin tergerus dan mudah terprovokasi berita tidak benar. 5) Literasi politik dan demokrasi substansial masih rendah. 119 Asumsi kebijakan ekonomi nasional diuraikan dalam tiga tahapan, yaitu evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prakiraan kinerja tahun berjalan, dan perencanaan untuk tahun mendatang. Asumsi kebijakan ekonomi makro nasional sebagaimana dimaksud diuraikan dalam sejumlah indikator yang diuraikan sebagai berikut. 3.1.1.1. Capaian Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2024 Kinerja pembangunan tahun 2024 telah menunjukkan perbaikan positif dalam mendorong percepatan transformasi ekonomi berkelanjutan serta peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia. Hal ini ditunjukkan dari kecenderungan peningkatan capaian dari tahun ke tahun dan ketercapaian target pembangunan pada akhir tahun 2024. Gambar 3.1 Capaian Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2024 Pencapaian sasaran pembangunan dipengaruhi oleh kinerja berbagai program, kegiatan, dan proyek pembangunan terkait pembangunan ekonomi, kewilayahan, sumber daya manusia, infrastruktur, lingkungan hidup, serta stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan. Evaluasi terkait pencapaian sasaran pembangunan dan prioritas nasional tahun 2024 tergambar dari sasaran pembangunan seperti Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Kemiskinan yang berhasil menunjukkan capaian positif. Termasuk dalam hal ini penyediaan lapangan kerja yang menunjukkan kenaikan, total kumulatif Peserta Pra-Kerja 120 yang meningkat mencapai 19,87 juta orang, dan prevalensi stunting turun menjadi 21,5 persen. Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan Pembangunan ekonomi dilaksanakan dengan semangat percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kinerja ketahanan energi dan pangan merupakan indikator kinerja yang masih perlu diperhatikan. Gambar 3.2 Evaluasi Pencapaian Sasaran Pembangunan dan Prioritas Nasional Tahun 2024 3.1.1.2. Perkembangan Perekonomian Perekonomian global tahun 2024 tumbuh melambat dibanding tahun 2023. Tren perlambatan perekonomian global diproyeksikan berlanjut dan semakin dalam pada tahun 2025, utamanya disebabkan oleh risiko perang dagang seiring kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS). Di tengah perlambatan ekonomi global tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh tangguh di atas lima persen. Namun demikian, ke depan perlu diantisipasi risiko ke bawah dari perang dagang terhadap perekonomian Indonesia di tahun 2025 dan 2026.
1.Perkembangan Ekonomi Global Pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi global tercatat sebesar 3,3 persen, melanjutkan tren perlambatan dari pertumbuhan tahun 2022 dan 2023 yang masing-masing sebesar 3,6 persen dan 3,5 persen. Pada tahun 2025 dan 2026, ekonomi global diproyeksikan tumbuh melambat masing-masing sebesar 2,8 persen dan 3,0 persen. Perlambatan cukup dalam pada tahun 2025 dipicu oleh risiko perang dagang akibat kebijakan tarif resiprokal AS. Prospek pertumbuhan ekonomi global tahun 2025 dan 2026 utamanya masih ditopang oleh pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang. Sementara negara maju diproyeksikan tumbuh lebih lambat. 121 Ekonomi global masih menghadapi tantangan, utamanya berasal dari sisi geopolitik. Kebijakan pemerintah AS telah mendorong eskalasi perang dagang. AS menaikkan tarif impor terhadap sejumlah negara mitra dagang yang memiliki surplus perdagangan dengan AS, seperti Tiongkok, Meksiko, Kanada, dan Uni Eropa. Negara-negara tersebut telah merespon kebijakan AS dengan melakukan retaliasi atas tarif impor produk AS, sehingga berpotensi menurunkan volume perdagangan bilateral dan global. Mengingat Indonesia memiliki surplus perdagangan terhadap AS, dampak eskalasi perang dagang ini perlu segera dimitigasi.
2.Perkembangan Ekonomi Domestik Ekonomi Indonesia tetap berdaya tahan tumbuh 5,03 persen pada tahun 2024, meski sedikit melambat dibanding tahun 2023 sebesar 5,05 persen. Capaian ini mencerminkan ketangguhan ekonomi Indonesia serta kinerja pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibanding beberapa negara seperti Tiongkok, Brasil, dan Thailand. Sejalan dengan kinerja pertumbuhan ekonomi, Gross National Income (GNI) per kapita diperkirakan meningkat dari US$4.810 pada tahun 2023 menjadi US$4.930 pada tahun 2024, sehingga mempertahankan status Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah atas (upper middle-income country). Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 relatif kuat di tengah gejolak global. Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga yang merupakan sumber pertumbuhan ekonomi terbesar tumbuh 4,94 persen, meningkat dari 4,82 persen pada tahun 2023. Konsumsi Lembaga Non-Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) tumbuh tinggi sebesar 12,48 persen, didorong oleh penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Secara keseluruhan, konsumsi masyarakat tumbuh 5,11 persen pada tahun 2024. Sementara itu, konsumsi pemerintah tumbuh tinggi sebesar 6,61 persen seiring meningkatnya belanja negara untuk pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan program bantuan sosial. Pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi tahun 2024 mencapai 4,61 persen. Pertumbuhan investasi ini didorong oleh peningkatan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang mencapai Rp1.714,24 triliun atau tumbuh hingga 20,80 persen. Pertumbuhan tinggi PMA sebesar 21,00 persen didorong oleh peningkatan kinerja investasi hilirisasi utamanya untuk subsektor industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya. Sementara itu, pertumbuhan tinggi PMDN sebesar 20,60 persen didorong oleh peningkatan investasi untuk subsektor transportasi, gudang, dan telekomunikasi. Dari sisi kewilayahan, pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi Kawasan Timur Indonesia (KTI) tercatat meningkat menjadi 5,97 persen dari tahun 2023 yang sebesar 5,74 persen. Peningkatan tersebut didorong oleh penguatan hilirisasi industri, seperti pengolahan nikel, serta peningkatan produksi Liquefied Natural Gas (LNG), sehingga memperkuat kinerja sektor industri pengolahan di wilayah tersebut. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Kawasan Barat Indonesia (KBI) pada tahun 2024 mengalami perlambatan menjadi 4,80 122 persen, turun dari 4,89 persen pada tahun 2023. Perlambatan ini dipengaruhi oleh moderasi permintaan domestik, tecermin dalam penurunan laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga, serta melemahnya kinerja sektor pertambangan. Pertumbuhan tertinggi berada di Wilayah Maluku yang tumbuh 10,19 persen, melambat dari capaian 2023 yang tumbuh 13,54 persen. Pertumbuhan Wilayah Maluku tetap terjaga ditopang kinerja industri pengolahan yang tumbuh 21,82 persen seiring dengan peningkatan produksi ferronickel, MHP, dan nickel matte. Selain itu, sektor pertambangan juga meningkat seiring dengan tingginya produksi pertambangan bahan baku industri. Perdagangan juga turut menopang perekonomian Wilayah Maluku dengan tumbuh sebesar 11,34 persen seiring dengan masih tingginya ekspor untuk komoditas industri pertambangan. Pada tahun 2024, investasi di Wilayah Maluku juga masih terus berjalan, terutama nilai PMA di Maluku yang mencapai US$4,51 miliar yang tecermin pada peningkatan kinerja investasi dan konstruksi yang masing-masing tumbuh 7,69 persen dan 6,40 persen. 3.1.1.3. Kebijakan Pembangunan Ekonomi Tahun Berjalan (2025) Sesuai Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran RKP Tahun 2025, maka kebijakan pembangunan ekonomi Tahun 2025 sebagai berikut. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kineda pembangunan tahun 2023, isu strategis yang menjadi perhatian serta forum konsultasi publik, ditetapkan tema RKP Tahun 2025 adalah “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Tema pembangunan nasional kemudian dielaborasi ke dalam sejumlah sasaran pembangunan nasional Tahun 2025 yang diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Kemiskinan Ekstrem, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca. Target indikator sasaran pembangunan nasional tahun 2025 ditunjukkan pada tabel sebagai berikut. Tabel 3.1 Target Indikator Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2025 No. Indikator Realisasi Sasaran 2025 Outlook 2025 2020 2021 2022 2023 2024 SASARAN PEMBANGUNAN 1 Pertumbuhan Ekonomi (%) -2,07 3,70 5,31 5,05 5,03 5,3 - 5,6 5,30 2 Tingkat Pengangguran (%) 7,07 6,49 5,86 5,32 4,91 4,5 - 5,0 4,5 - 5,0 3 Rasio Gini (Indeks) 0,385 0,381 0,381 0,388 0,381 0,379 - 0,382 0,379 - 0,382 4 Tingkat Kemiskinan (%) 10,19 9,71 9,57 9,36 8,57 7,0 - 8,0 7,0 - 8,0 Kemiskinan Ekstreem (%) n.a 2,16 1,52 1,12 0,83 0,00 0,00 123 No. Indikator Realisasi Sasaran 2025 Outlook 2025 2020 2021 2022 2023 2024 5 IPM (Indeks) 72,81 73,16 73,77 74,39 75,02 IMM= 0,56 IMM= 0,56 6 Penurunan Emisi GRK (%) 24,46 27,07 27,82 27,02 29,14 38,60 35,53 INDIKATOR PEMBANGUNAN 7 Nilai Tukar Petani (NTP) 101,65 104,64 107,33 112,46 119,61 115 - 120 115 - 120 8 Nilai Tukar Nelayan (NTN) 100,22 104,69 106,45 105,42 101,76 105 - 108 105 - 108 INDIKATOR EKONOMI MAKRO 9 Laju Inflasi (%) 1,68 1,87 5,51 2,61 1,57 1,5 - 3,5 1,5 - 3,5 10 Nilai Tukar Rupiah 14.543 14.296 14.847 15.235 16.095 15.300 - 15.900 16.900 11 Kontribusi PDB Industri (%) 19,87 19,24 18,34 18,67 18,98 20,80 20,80 12 Kontribusi PDB Pariwisata (%) 2,24 2,30 3,60 4,10 4,10 4,60 4,2 - 4,3 Pencapaian sasaran pembangunan dilaksanakan melalui penetapan Prioritas Nasional. Di mana, wujud prioritas pembangunan adalah manifestasi dari upaya pencapaian Visi Presiden periode 2025-2029, yaitu ”Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Visi ini dicapai melalui Delapan Misi Presiden Asta Cita yang dituangkan ke dalam Prioritas Nasional selama periode 2025-2029. Prioritas Nasional adalah struktur pokok seluruh rencana pembangunan RPJMN Tahun 2025– 2029 yang setiap tahunnya dituangkan ke dalam RKP. Prioritas Nasional adalah struktur pokok seluruh rencana pembangunan RPJMN Tahun 2025–2029 yang setiap tahunnya dituangkan ke dalam RKP. Untuk pencapaian sasarannya, setiap Prioritas Nasional diterjemahkan dalam Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas yang memiliki sasaran yang terukur untuk memudahkan pelaksanaannya di Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha (BUMN, Swasta). Asta Cita sebagai Prioritas Nasional tersebut selaras dengan agenda transformasi RPJPN Tahun 2025–2045. Keterkaitan erat Prioritas Nasional dan strategi transformasi RPJPN Tahun 2025–2045 menjadi integrasi kebijakan yang tangguh untuk mewujudkan Indonesia Emas
2045.Dalam operasionalisasi Asta Cita, disusun strategi prioritas pembangunan nasional tahun 2025 yang meliputi:
1.pertumbuhan tinggi berkelanjutan;
2.penurunan kemiskinan;
3.peningkatan kualitas SDM, serta didukung dengan
4.fondasi pembangunan berupa stabilitas, hukum, dan reformasi birokrasi dengan berprinsip pada Pancasila dan asas demokrasi. 124 Strategi tersebut dituangkan ke dalam Prioritas Nasional, yang kemudian menjadi landasan perumusan strategi di tingkat wilayah dalam menyatukan arah pembangunan nasional (pusat dan daerah). Untuk menjaga pencapaian hasil pembangunan, dilaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan nasional. Lebih lanjut, visualisasi kerangka pikir pelaksanaan pembangunan nasional tahun 2025 disampaikan pada gambar berikut. Gambar 3.3 Kerangka Pikir Pelaksanaan Pembangunan Nasional Tahun 2025 Penurunaan Kemiskinan Pemerintah berkomitmen untuk memberantas kemiskinan yang mencakup berbagai dimensi, tidak hanya terkait keterbatasan ekonomi tetapi juga kesenjangan sosial, marginalisasi kelompok rentan, maupun keterbatasan akses terhadap layanan dasar.
1.Urgensi Menurunkan Angka Kemiskinan 1) Penurunan tingkat kemiskinan cenderung stagnan di angka 9 persen selama periode 2018–2023; 2) Pada tahun 2024, penerima bantuan sosial yang tepat sasaran hanya 41,56 persen; 3) Tanpa upaya dan komitmen yang kuat, kemiskinan menjadi ancaman bagi masa depan kemajuan Bangsa Indonesia; 4) Disparitas kemiskinan wilayah masih menjadi tantangan, tercermin dari persentase penduduk miskin perdesaan sebesar I 1,34 persen pada September 2024, hampir dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan perkotaan (6,66 persen); 125 5) Masih terdapat 20 provinsi dengan tingkat kemiskinan di atas nasional.
2.Strategi Menurukan Angka Kemiskinan 1) Pembentukan Data Tunggal melalui pengembangan Data T\rnggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN); 2) Digitalisasi penyaluran bantuan sosial adaptif melalui Kartu Kesejahteraan; dan 3) Peningkatan pendapatan.
3.Sasaran yang dituju Keadaan yang ingin diwujudkan adalah menekan angka kemiskinan hingga mencapai 7,0 – 8,0 persen pada tahun 2025.
4.Mitigasi dalam Penuruanan Angka Kemiskian Dalam melaksanakan strategi kebdakan Penurunan Tingkat Kemiskinan diperlukan upaya mitigasi risiko di antaranya 1) penguatan sinergi antar instansi yang diarahkan pada kolaborasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program; 2) tata kelola dan pemanfaatan Data T\rnggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dalam penargetan dan perencanaan program; dan 3) penguatan mekanisme graduasi penerima bentuan sosial agar penduduk miskin dan rentan dapat bertransisi secara berkelanjutan menuju kondisi yang lebih mandiri dan sejahtera. Penurunan kemiskinan dilaksanakan melalui kegiatan konkret dan prioritas sebagai berikut:
1.Kartu Kesejahreraan, dengan fokus sasaran: 1) Persentase keluarga miskin–rentan menerima bantuan sosial non–tunai sebesar 65 persen; 2) Persentase korban bencana mendapat bansos kebencanaan sebesar 8 persen; 3) Jumlah keluarga penerima kartu kesejahteraan yang tergraduasi sejahtera sebanyak 400.000 keluarga.
2.Kartu Usaha Afirmatif, dengan fokus sasaran: 1) Memberikan penguatan kapasitas, pendampingan motivasi, akses terhadap sumber daya produktif, serta pendampingan dan kemudahan dalam mengembangkan wirausaha bagi kelompok miskin dan rentan yang telah menerima bantuan sosial melalui Kartu Kesejahteraan. 2) Mengakses peluang kerja dan kewirausahaan yang lebih mandiri. Peningkatan kemandirian melalui Kartu Usaha Afrrmatif dilaksanakan sebagai upaya mendukung peningkatan kesejahteraan penerima kartu yang tergambarkan melalui indikator penerima Kartu Usaha Afirmatif yang berusaha/ bekerja sebagai buruh/karyawan sebanyak l juta jiwa pada tahun 2025.
3.Kartu Usaha Produktif, dengan fokus sasaran: 126 Terwujudnya penguatan ekonomi yang berdaya saing bagi masyarakat menuju kelas menengah dan kelas menengah yang tergambar oleh proporsi pelaku usaha dengan usaha berbadan hukum atau memiliki catatan pembukuan lengkap target tahun 2025 mencapai 4,1 persen. Meningkatkan Kualitas SDM Pembangunan kualitas sumber daya manusia merupakan aspek penting dalam kemajuan suatu bangsa, terutama melalui sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Capaian pembangunan kualitas sumber daya manusia ditandai dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dari tahun 2019 hingga tahun 2023 mencapai 73,55 (berdasarkan proyeksi sensus 2010) atau 74,39 (berdasarkan proyeksi sensus 2020). Berbagai pencapaian positif lainnya yang telah diraih antara lain perbaikan layanan kesehatan dan peningkatan alses pendidikan yang telah memberikan dampak nyata bagi kualitas hidup masyarakat.
1.Urgensi Peningkatan Kualitas SDM 1) Satu dari lima balita Indonesia mengalami stunting yang dapat menghambat tumbuh kembang (2023); 2) Tingginya kasus dan risiko penyakit:

(1)Insidensi TB Indonesia 387 kasus per 100.000 penduduk, peringkat ke-2 tertinggi di dunia (2023)
(2)Prevalensi obesitas dewasa meningkat dari 21,7 persen (2018) menjadi 23,4 persen (2023)
(3)Beban ganda penyakit, di mana penyakit menular (infeksius) masih ada, sementara penyakit tidak menular (degeneratif dan kronis) seperti kanker, jantung, stroke, dan gangguan ginjal mengalami peningkatan
(4)Peringkat PISA naik, namun pencapaian skor masih di bawah rata-rata negara OECD. Rata-rata skor PISA Indonesia tahun 2022, sebesar 368,99. - Membaca : peringkat 71 - Matematika : peringkat 70 - Sains : peringkat 67
(5)Masih ada kesenjangan partisipasi pendidikan antardaerah dan antarkelompok sosial-ekonomi, terutama jenjang pendidikan menengah
(6)Partisipasi pendidikan arrak usia dini masih rendah (APK PAUD 2024 = 36,03 persen, Persentase Anak Kelas 1 SD Pemah PAVD 2024 = 63,81). Padahal usia 0-6 tahun merupakan usia optimal perkembangan otal< manusia.
(7)Tingkat partisipasi penduduk pada jenjang pendidikan menengah masih belum optimal (APK SMA/ SMK/ MA/ sederajat 86,34 persen).

2.Strategi yang Dilakukan 1) Pemberian Makan Bergizi Gratis; 127 2) Pencegahan dan penurunan stunting; 3) Pemeriksaan Kesehatan Gratis; 4) Penuntasan tuberkulosis (TBC); 5) Pembangunan RS lengkap berkualitas di kabupaten/kota; 6) Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah berkualitas; 7) Pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul.
3.Keadaan yang ingin diwujudkan adalah meningkatkan Indeks Modal Manusia (lMM) dari 0,54 (20231menjadi 0,56 pada tahun 2025. Pertumbuhan Tinggi Berkelanjutan Sejarah menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia mampu mencapai pertumbuhan tinggi lebih dari 8,0 persen pada lima tahun yang berbeda, yaitu tahun 1968, 1973, 1977, 1980, dan
1995.Kondisi perekonomian Indonesia terus menunjukkan kinerja ke arah yang lebih baik dan mampu beradaptasi dengan dinamika global. HaI tersebut ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia pascapandemi Covid-19 pulih lebih cepat dibandingkan dengan banyak negara lain. Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,3 persen dan tahun 2023 sebesar 5,05 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memiliki modal yang cukup untuk mampu mencapai pertumbuhan ekonomi lebih dari 8,0 persen.
3.Strategi yang dilaksanakan untuk mendorong pertumbuhan tinggi berkelanjutan meliputi. 1) Pengembangan hilirisasi dan industrialisasi di sektor padat karya, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor; 2) Percepatan transformasi digital melalui penguatan ekonomi digital, dan peningkatan konektivitas digital, serta perwujudan pemerintahan digital yang transparan, inklusif dan efisien; 3) Mewujudkan ketahanan pangan melalui pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan/lumbung pangan, pengembangan pangan akuatik blue food; pengembangan pangan hewani; serta pengembangan pangan lokal dan nabati; 4) Mewujudkan ketahanan energi melalui peningkatan penyediaan energi, perluasan akses dan jangkauan pelayanan energi, serta penguatan implementasi transisi energi berkeadilan; 5) Mewujudkan ketahanan air melalui konservasi sumber daya air, pengembangan SPAM terintegrasi hulu ke hilir; penyediaan dan pengawasan sanitasi aman, berkelanjutan, dan berketahanan iklim berbasis CWIS; serta pengembangan terpadu pesisir utara Jawa; 6) Pembangunan 3 juta rumah yang dilengkapi dengan infrastruktur dasar permukiman, akses konektivitas, kesesuaian terhadap tata ruang, serta keamanan bermukim dan sensitif terhadap bencana dan iklim.
4.Keadaan yang Ingin Diwujudkan 128 1) Target pertumbuhan ekonomi tahun 2025 sebesar 5,30 persen 2) Trajectory pertumbuhan ekonomi dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029 sebagai upaya menuju pertumbuhan ekonomi 8,00 persen 3) Peningkatan Gross National Income per kapita (Aflas Method) menjadi US$5.410 atau bertahan pada kategori upper-middle income countries di tahun 2025. 3.1.1.4. Kebijakan Pembangunan Ekonomi Tahun 2026 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026, menguraikan kebiajakan pembangunan ekonomi tahun 2026 sebagai berikut. Ekonomi Indonesia tetap berdaya tahan tumbuh di atas lima persen pada tahun 2024. Di tengah gejolak dan tingginya ketidakpastian perekonomian global, kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 dan 2026 diprakirakan tetap baik sehingga mampu bertahan sebagai negara berpendapatan menengah atas (upper middle-income country). Pertumbuhan ekonomi tahun 2026 akan meningkat relatif tinggi didukung oleh stabilitas dan perbaikan capaian indikator ekonomi makro. Inflasi dan nilai tukar diarahkan untuk terjaga stabil dan terkendali didukung oleh stabilitas eksternal dan kinerja APBN. Kinerja sektor industri pengolahan yang menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi ditargetkan akan meningkatkan kontribusi industri pengolahan terhadap PDB. Sementara itu, pertumbuhan investasi ditargetkan meningkat didukung akselerasi realisasi PMA dan PMDN. Arah Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2026 sebagai berikut:
1.Tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMN Tahun 2025-2029. Meskipun di tengah gejolak ekonomi global, perekonomian Indonesia tahun 2026 ditargetkan mengalami percepatan pertumbuhan menjadi 5,80–6,30 persen. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang signifikan diharapkan dapat mendorong GNI per kapita Indonesia ke level US$5.870 serta mempertahankan status Indonesia pada kategori upper middle-income country. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2026 akan didorong melalui berbagai kebijakan yang transformatif di sisi pengeluaran dan sisi produksi, peningkatan peran BUMN dan sektor swasta.
2.Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2026 juga didukung oleh peningkatan konsumsi masyarakat. Selain melalui upaya pengendalian inflasi dalam rentang target BI, peningkatan daya beli masyarakat juga memerlukan strategi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, termasuk penciptaan lapangan pekerjaan yang luas serta pencegahan peningkatan pemutusan hubungan kerja yang dapat menurunkan rata-rata pendapatan masyarakat dan berisiko meningkatkan tingkat pengangguran serta kemiskinan.
3.Selain bertujuan untuk pemenuhan gizi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, program MBG juga berperan membentuk ekosistem yang mendukung penciptaan lapangan pekerjaan serta mengurangi biaya konsumsi harian, sehingga masyarakat 129 memiliki ruang lebih besar untuk konsumsi barang atau jasa lainnya. Konsumsi pemerintah tahun 2026 ditargetkan meningkat untuk mendukung daya beli masyarakat serta pembiayaan infrastruktur.
4.PMTB atau investasi diharapkan dapat menjadi pendorong utama perekonomian guna mencapai target pertumbuhan ekonomi tinggi pada tahun 2026. Untuk mendukung hal tersebut, dilakukan peningkatan realisasi PMA dan PMDN yang mendukung integrasi ekonomi domestik dan global, nilai realisasi tersebut ditargetkan meningkat menjadi Rp2.093,3–2.175,3 triliun.
5.Upaya lebih lanjut dilakukan dengan meningkatkan investasi berorientasi ekspor, yang tecermin dalam Nilai PMA dan PMDN berorientasi ekspor yang ditargetkan meningkat masing-masing menjadi Rp194,30–205,31 triliun dan Rp68,04–71,90 triliun, serta dengan meningkatkan kontribusi investasi Luar Jawa menjadi 52,14–52,37 persen terhadap realisasi investasi nasional. Selain itu, tingkat efisiensi investasi yang dicerminkan melalui proksi Incremental Capital Output Ratio (ICOR) diupayakan menurun ke kisaran 6,30– 6,00. 3.1.2. Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Maluku Tahun 2026 3.1.2.1. Capaian Sasaran Pembangunan Provinsi Maluku Tahun 2024 Capaian sasaran pembangunan ekonomi makro Provinsi Maluku Tahun 2024 sebagai berikut. 130 Gambar 3.4 Capaian Sasaran Pembangunan Ekonomi Makro Provinsi Maluku Tahun 2024 3.1.2.2. Kebijakan Pembangunan Ekonomi Provinsi Maluku Tahun 2026 Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2025 – 2029, kebijakan pembangunan ekonomi Provinsi Maluku dilaksanakan melalui Misi: Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif melalui hilirisasi komoditas unggulan, Pemberian Insentif bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Membuka Aksesibilitas Pasar dan Mengurangi Disparitas Antar Wilayah; Misi ini diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan di wilayah kepulauan dengan memperkuat basis ekonomi lokal melalui pengembangan nilai tambah komoditas unggulan, mendukung keberlangsungan dan pertumbuhan UMKM, memperluas akses pasar, serta menekan kesenjangan pembangunan antar wilayah. Karakteristik wilayah kepulauan yang tersebar, memiliki keterbatasan infrastruktur dan konektivitas, serta tingginya ketergantungan pada sektor primer, menuntut strategi pembangunan ekonomi yang adaptif dan kontekstual. Tujuan dari pelaksanaan Misi ini adalah Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif, dengan sasaran meliputi: - Terciptanya iklim investasi yang kondusif - Berkembangnya kawasan Ekonomi Khusus - Meningkatnya Kontribusi Sektor Unggulan terhadap Perekonomian Daerah - Meningkatnya Akses Pembiayaan Bagi Masyarakat - Stabilitas Ekonomi Daerah - Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Desa. Untuk menjawab tujuan dan sasaran pembangunan tersebut di atas, maka dilaksanakan strategi dan arah kebijakan pembangunan ekonomi Provinsi Maluku sebagai berikut: 131 Rumusan strategi pembangunan “Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Inklusif melalui Kemudahan Investasi, Hilirisasi Industri, Penguatan Sektor Unggulan, Ekonomi Lokal dan UMKM, serta Kedaulatan Pangan, Air dan Energi”. Pendekatan ini bertujuan menciptakan pertumbuhan yang tidak hanya tinggi, tetapi juga berkualitas dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Strategi ini mencakup kemudahan investasi melalui: - perbaikan iklim usaha dan infrastruktur, - hilirisasi sektor unggulan agar menghasilkan nilai tambah yang tinggi, - penguatan ekonomi lokal dan UMKM sebagai motor penggerak daerah. Untuk mewujudkan strategi tersebut, arah kebijakan disusun secara komprehensif dan terintegrasi, dimulai dari peningkatan kepastian hukum dan infrastruktur investasi, pengembangan kawasan industri yang terhubung dengan pelaku usaha lokal, hingga dukungan teknologi dan kemitraan dalam hilirisasi sektor unggulan. Untuk memastikan hilirisasi sektor unggulan berjalan optimal dan memberikan dampak ekonomi yang maksimal, arah kebijakan harus mencakup intervensi strategis pada peningkatan produksi dan penguatan riset dan inovasi. Hilirisasi bukan hanya tentang pengolahan, tetapi juga tentang memastikan pasokan bahan baku yang memadai dan adanya inovasi produk yang berkelanjutan. Arah kebijakan ini bertujuan memastikan ketersediaan bahan baku perikanan yang berkualitas dan berkelanjutan untuk mendukung industri hilirisasi, dengan fokus spesifik pada komoditas tuna-cakalang-tongkol, udang, dan lobster. Selain itu, penguatan rantai pasok, peningkatan kualitas SDM, akses pasar, dan pembiayaan inklusif menjadi kunci dalam meningkatkan daya saing dan keberlanjutan ekonomi daerah. Kebijakan ini juga mencakup pengembangan pariwisata berkelanjutan, salah satunya adalah Pengembangan Pariwisata Berbasis Sejarah dan Bahari: Memperkuat promosi dan pengelolaan situs-situs bersejarah di Pulau Banda, seperti Benteng Belgica dan rumah-rumah kolonial, serta mengembangkan potensi wisata bahari berkelanjutan, termasuk diving dan snorkeling di perairan sekitar yang kaya keanekaragaman hayati laut. Ini akan melibatkan peningkatan fasilitas pendukung pariwisata seperti akomodasi, transportasi, dan pemandu wisata lokal yang terlatih. Sisi lain perlunya upaya Pengembangan ekonomi kreatif berbasis digital, serta penguatan kelembagaan ekonomi lokal seperti UMKM, koperasi, dan BUMD yang telah dimiliki maupun pendirian BUMD yang mampu mengelola potensi sumber daya alam secara berkelanjutan (BUMD Perikanan, Pariwisata, Mineral Logam, Galian C, Pangan dan Pengelolaan Aset Daerah) serta pemberdayaan masyarakat. strategi ini memastikan pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya inklusif tetapi juga resilien dalam menghadapi tantangan global dan perubahan iklim. 132 3.1.3. Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2026 3.1.3.1. Capaian Sasaran Pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024 Kebijakan Pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024 diarahkan degan Tema: “Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Berkeadilan, Berbasis Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Keandalan Infrastruktur untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”. Tema pembangunan ini dielaborasi ke dalam 7 (tujuh) prioritas pembangunan daerah yaitu: 1) penurunan angka kemiskinan; 2) peningkatan kualitas sumber daya manusia; 3) peningkatan ekonomi dan daya saing daerah; 4) peningkatan kapasitas infrastruktur dan konektivitas; 5) peningkatan tata Kelola pemerintahan yang baik; 6) peningkatan kualitas lingkungan hidup; dan 7) peningkatan stabilitas politik dan keamanan. RKPD tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 – 2026, sesuai Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 20 Tahun 2023. Pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara dalam konteks penguatan ekonomi daerah diproyeksikan untuk mengatasi beberapa isu aktual ekonomi daerah, yaitu:
1.Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan yang diukur dengan Indeks Williamson dan Indeks Gini menunjukkan kondisi pemerataan pembangunan Maluku Tenggara berada di kategori sedang. Nilai Indeks Williamson Tahun 2023 sebesar 0,29 dan Nilai Indeks Gini 0,244 menunjukkan bahwa di Kabupaten Maluku Tenggara masih terdapat kesenjangan. Kesenjangan pembangunan lebih didominasi kesenjangan antara wilayah Pulau Kei Besar dan Pulau Kei Kecil di samping kesenjangan pendapatan antarwarga. Sebagai upaya untuk pemerataan pembangunan, Wilayah Pulau Kei Besar didorong untuk tumbuh lebih cepat, di samping tetap menjaga momentum pertumbuhan di Wilayah Pulau Kei Kecil. Pertumbuhan Wilayah Kei Besar didorong melalui peningkatan alokasi belanja infrastruktur wilayah, pelayanan pendidikan dan kesehatan, sarana transportasi dan pemberdayaan ekonomi berbasis sumber daya lokal.
2.Tingkat Pengangguran Aspek ketenagakerjaan di Kabupaten Maluku Tenggara menunjukkan tren negatif dalam 3 (tiga) Tahun terakhir. Pandemi Covid–19 mengakibatkan tingkat pengangguran meningkat dalam periode 2020 s.d 2023. Beberapa faktor yang menyebabkan semakin tingginya tingkat pengangguran di Kabupaten Maluku Tenggara antara lain faktor kependudukan yang terdiri dari jumlah penduduk usia produktif yang cukup tinggi namun tidak dibekali dengan keterampilan dan kapasitas untuk bersaing di pasar tenaga kerja. Tingkat pendidikan secara umum masih rendah rendah, tingkat urbanisasi yang cukup tinggi serta faktor jumlah lapangan kerja yang terbatas, faktor tenaga kerja kontrak/tenaga harian lepas, dan faktor pemutusan hubungan kerja terjadi pada masa pandemi Covid-19 di tahun 2020–2021.
3.Pengendalian Inflasi Inflasi adalah momok bagi perekonomian di masa pasca pandemi Covid-19. Di Kabupaten Maluku Tenggara tingkat inflasi tahun 2023 mencapai 3,32 persen, dan turun menjadi 0,16 133 persen Tahun 2024. Tingkat inflasi relatif terkendali, namun kondisi ketidakpastian global, gejolak dan tensi geopolitk yang meningkat memberi risiko yang harus terus diantisipasi. Di Kabupaten Maluku Tenggara, komponen yang paling berpengaruh terhadap perubahan harga-harga barang adalah Bahan Pangan. Terbatasnya pasokan bahan pangan pada waktuwaktu tertentu tidak mampu memenuhi permintaan pasar, sehingga mendorong kenaikan harga. Penawaran terhadap komponen bahan pangan di Kab.Maluku Tenggara sangat dipengaruhi oleh faktor produksi yang sangat bergantung dengan kondisi alam di samping aspek pasokan yang terjadi karena sebagian besar bahan pangan dipasok dari luar daerah. Selain bahan pangan, komponen transportasi juga menjadi pemicu inflasi. Harga tiket pesawat yang melonjak adalah salah satu yang paling berdampak pada kenaikan harga. Prospek pembangunan daerah yang dapat mendorong kemajuan perekonomian daerah di tahun 2024 antara lain:
1.Kinerja perekonomian yang semakin pulih dan membaik di tahun 2022–2023 menjadi landasan bagi akselerasi kinerja perekonomian di tahun 2024;
2.Kinerja sektor produktif perikanan dan pertanian yang semakin membaik di tahun 2023 didorong untuk tumbuh semakian cepat melalui penguatan aspek penyuluhan, pendampingan, dan pelatihan kepada para pelaku usaha perikanan dan pertanian;
3.Kebijakan nasional penanggulangan kemiskinan ekstrim dan penanggulangan stunting yang dilaksanakan di seluruh daerah sampai ke desa, memberikan ruang yang sangat besar untuk perbaikan dan/atau penanggulangan masalah-masalah sosial. Hal ini dapat memberikan dampak bagi perekonomian karena dengan sumber pendanaan yang lebih bervariasi akan memberikan keleluasan intervensi yang langsung dirasakan masyarakat;
4.Geliat sektor pariwisata yang semakin meningkat di tahun 2022–2023, memberikan ruang untuk berkembangnya usaha pariwisata di tahun 2024. Jumlah kunjungan wisata tahun 2023 sebanyak 136.075 kunjungan mengalami kenaikan dari tahun 2022 sebanyak 60.502 kunjubgan. Kenaikan ini sekaligus menunjukkan adanya peningkatan dari sisi aktivitas kepariwisataan, sehingga peluang ini perlu didorong dari sisi kebijakan. Intervensi Program kerja yang berorientasi pada perbaikan dan peningkatan kinerja ekonomi daerah membuahkan hasil dengan pencapaian positif pada indikator ekonomi makro daerah pada Tahun 2024, sebagai berikut. 134 Gambar 3.5 Capaian Sasaran Pembangunan Ekonomi Makro Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024 Kinerja yang relatif belum optimal adalah penurunan angka kemiskinan, dan termasuk kemiskinan ekstreem, tingkat pengangguran terbuka yang sangat berkaitan dengan investasi di daerah, serta pertumbuhan ekonomi, yang sangat mempengaruhi daya beli masyarakat. 3.1.3.2. Kebijakan Pembangunan Ekonomi Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2026
1.Landasan Analisis Perumusan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah Kinerja ekonomi Kabupaten Maluku Tenggara dalam 4 (empat) tahun terakhir mampu mencapai pertumbuhan positif. Setelah mengalami kontraksi pada Tahun 2020, Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Maluku Tenggara berangsur tumbuh positif. Tahun 2021 pertumbuhan ekonomi sebesar 3,42 persen, Tahun 2022 sebesar 5,65 persen, Tahun 2023 sebesar 4,84 persen dan Tahun 2024 sebesar 5,44 persen. Kierja positif pertumbuhan ekonomi didorong oleh kebijakan strategis bidang perekonomian di antaranya pemberdayaan ekonomi masyarakat di sektor perikanan, pertanian, perkebunan, koperasi, UMKM, dan Perindustrian. Termasuk kebijakan pengembangan pariwisata yang semakin bergeliat dengan jumlah kunjungan wisata yang berangsur membaik. Kinerja positif juga ditunjukkan pada kinerja pengendalian harga-harga barang pokok dan penting. Laju inflasi secara konsisten mampu dikendalikan. Tahun 2020 Laju Inflasi sebesar 2,06 persen; Tahun 2021 sebesar 3,35 persen, Tahun 2022 sebesar 4,52 persen, Tahun 2023 sebesar 3,32 persen dan Tahun 2024 sebesar 0,16 persen. Meskipun demikian, kinerja perekonomian daerah masih menyisahkan satu permasalahan yang cukup mengkhawatirkan, yaitu Daya Beli Masyarakat yang cenderung mengalami penurunan. Beberapa asumsi terhadap hal ini diuraikan sebagai berikut:

a.Sektor ekonomi yang dominan terhadap perekonomian Kabupaten Maluku Tenggara menunjukkan tren perlambatan dalam 3 (tiga) tahun terakhir. a) Sektor/Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang berkontribusi bagi perekonomian daerah sebesar 30 persen, mengalami perlambatan dalam pertumbuhannya, yaitu: Tahun 2022 laju pertumbuhan sebesar 12,16 persen, turun 135 pada tahun 2023 menjadi 11,52 persen, dan turun menjadi 5,81 persen pada Tahun 2024. b) Sektor/Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, berkontribusi bagi perekonomian daerah sebesar 23,66 persen. Menunjukan tren perlambatan jika dibandingkan Tahun 2022. Fluktuasinya sebagai berikut: Tahun 2022 bertumbuh sebesar 9,13 persen, dan Tahun 2024 bertumbuh sebesar 6,79 persen. c) Sektor/Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, berkontribusi bagi perekonomian daerah sebesar 12,93 persen, menujukkan tren pertumbuhan yang cenderung melambat. Tahun 2022 laju pertumbuhan sebesar 11,20 persen, mengalami perlambatan pada tahun 2024 menjadi 10,84 persen. Pertumbuhan yang cenderung melambat pada sektor–sektor dominan tersebut mengakibatkan: a) Meningkatnya tingkat pengangguran karena perusahaan cenderung mengurangi biaya produksi termasuk tenaga kerja, yang kemudian berdampak pada penurunan tingkat pendapatan masyarakat dan meningkatnya kesenjangan ekonomi. b) Berkurangnya penciptaan lapangan kerja baru, rendahnya permintaan mengakibatkan pengusaha cenderung mengurangi produksi dan termasuk mengurangi investasi dan ekspansi usaha. Sehingga meningkatkan persaingan dalam mencari pekerjaan atau lapangan kerja menjadi terbatas. c) Meningkatnya kemiskinan, penurunan standar hidup masyarakat dan potensi peningkatan masalah sosial seperti kriminalitas.
b.Pengetatan anggaran belanja pemerintah, menyebabkan uang beredar relatif terbatas. Hal ini kemudian mengakibatkan turunnya permintaan barang dan jasa, di mana dengan penawaran yang relatif tidak berubah, maka kecendrungan yang terjadi adalah laju inflasi yang rendah.
c.Faktor psikologis: Ketidakpastian ekonomi mendorong masyarakat untuk lebih banyak menabung dan mengurangi konsumsi. Kualitas sumber daya manusia terus didorong untuk meningkat dari waktu ke waktu. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Maluku Tenggara menunjukkan tren meningkat secara konsisten. IPM Tahun 2020 sebesar 66,20 meningkat menjadi 69,91 pada tahun 2023 dan tahun 2024 mencapai 70,58. Kenaikan juga terjadi pada indkes komposit IPM, yang meliputi Usia Harapan Hidup, Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah, serta Pengeluran Riil Perkapita Disesuaikan. Catatan perbaikan yang masih mendapatkan pehatian ke depan adalah masih tingginya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran. Angka kemiskinan meskipun secara tren menunjukkan penurunan, namun persentase penduduk miskin sebesar 21,22 persen tahun 2024 masih relatif tinggi. Di samping itu, kemiskinan ekstrim di Kabupaten Maluku Tenggara masih perlu untuk terus ditekan. Data P3KE Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia menunjukkan sampai Tahun 2023, jumlah keluarga miskin ekstrim di Kabuapaten 136 Maluku Tenggara masih sebanyak 4.571 KK dengan jumlah individu yang tingkat pengeluran perkapita lebih rendah dari Rp351.957 masih sebanyak 28.803 jiwa. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024 sebesar 5,68 persen. TPT Maluku Tenggara menunjukkan tren kenaikan pada periode tahun 2020– 2023, dan mengalami penurunan di Tahun 2024. Dampak Pandemi Covid–19 masih mempengaruhi tingkat serapan tenaga kerja yang rendah karena kurangnya investasi dan ekspansi usaha. Selain itu, hal yang juga sangat mempengaruhi TPT di Maluku Tenggara adalah rendahnya kualitas, kompetensi dan keterampilan calon tenaga kerja. Upaya strategis dalam bentuk perbaikan iklim investasi, peningkatan pelayanan perizinan dan kemudahan berusaha serta upaya peningkatan kompetensi dan keterampilan calon tenaga kerja melalui pelatihan, magang, dan diklat, menjadi sarana untuk peningkatan kapasitas tenaga kerja untuk bersaing di pasar tenaga kerja.
1. 2.Tantangan Perekonomian Daerah Tahun 2026 Kondisi perekonomian Tahun 2026 meskipun masih dibayangi dengan ketidakpastian global, namun diperkirakan akan semakin membaik, sejalan dengan perekonomian nasional yang semakin tangguh dan tumbuh positif. Indikator perekonomian yang perlu mendapatkan perhatian, guna mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi dan akselerasi pertumbuhan di tahun 2026 adalah upaya mendorong pemerataan pembangunan, menekan tingkat pengangguran, serta daya beli. Apsek–aspek ini yang menjadi tantangan pembangunan sektor perekonomian Kabupaten Maluku Tenggara di Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut: 1) Pemerataan Pembangunan Pemerataan Pembangunan yang diukur dengan Indeks Williamson dan Indeks Gini menunjukkan kondisi pemerataan pembangunan Maluku Tenggara berada di kategori sedang. Nilai Indeks Williamson Tahun 2023 sebesar 0,29 dan Nilai Indeks Gini Tahun 2024 sebesar 0,248 menunjukkan bahwa di Kabupaten Maluku Tenggara masih terdapat kesenjangan. Kesenjangan pembangunan lebih didominasi kesenjangan antara wilayah Pulau Kei Besar dan Pulau Kei Kecil di samping kesenjangan pendapatan antarwarga. Sebagai upaya untuk pemerataan pembangunan, Wilayah Pulau Kei Besar didorong untuk tumbuh lebih cepat, di samping tetap menjaga momentum pertumbuhan di Wilayah Pulau Kei Kecil. Pertumbuhan Wilayah Kei Besar didorong melalui peningkatan alokasi belanja infrastruktur wilayah, pelayanan pendidikan dan kesehatan, sarana transportasi dan pemberdayaan ekonomi berbasis sumber daya lokal. 2) Tingkat Pengangguran Aspek ketenagakerjaan di Kabupaten Maluku Tenggara menunjukkan tren fluktuatif dalam 4 (empat) Tahun terakhir. Pandemi Covid–19 mengakibatkan tingkat pengangguran meningkat dalam periode 2020 s.d 2023, dan baru menunjukkan penurunan di Tahun 2024. Beberapa faktor yang menyebabkan masih tingginya tingkat pengangguran di Kab.Maluku Tenggara antara lain: 137

(1)faktor kualitas kependudukan, jumlah penduduk usia produktif yang cukup tinggi namun tidak dibekali dengan keterampilan dan kapasitas untuk bersaing di pasar tenaga kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tahun 2024 sebesar 67,58 persen.
(2)tingkat pendidikan secara umum masih rendah. Sesuai data Registrasi Sosial Ekonomi (BPS), Tahun 2023 tingkat pendidikan tenaga kerja (yang bekerja) di Kabupaten Maluku Tenggara didominasi lulusan SMA ke bawah, mencapai 76%, terdiri dari: SD sederajat, sebesar 24 persen, SMP sederajat, 17 persen dan SMA sederajat, 35 persen.
(3)tingkat urbanisasi yang cukup tinggi, penduduk usia produktif meninggalkan desa dan memilih mencari pekerjaan di wilayah perkotaan. Sedangkan lapangan kerja di perkotaan relatif terbatas, dan penduduk pelaku urbanisasi tersebut tidak memiliki kecakapan dan ketermpilan serta dengan tingkat pendidikan yang relatif rendah.
(4)faktor jumlah lapangan kerja yang terbatas, disebabkan investasi di sektor publik rendah.
(5)faktor tenaga kerja kontrak/tenaga harian lepas, dan faktor pemutusan hubungan kerja terjadi pada masa pandemi Covid–19 di tahun 2020–2021. Kebijakan untuk Tahun 2026 perlu mendorong peningkatan aspek ketenagakerjaan, meliputi: a) peningkatan kualitas tenaga kerja, antara lain, bimbingan dan pelatihan, magang, serta pendampingan dan fasilitasi; b) perluasan lapangan kerja, berupa pemberian insentif dan kemudahan berusaha serta ekspansi usaha, perbaikan iklim investasi, mendorong pengembangan sektor potensial daerah, termasuk mendorong perluasan akses pemodalan bagi wirasusaha pemuda dan pemula. 3) Daya Beli Masyarakat Fenomena secara nasional menunjukkan pelemahan daya beli masyarakat dalam satu tahun terakhir. Uang beredar yang terbatas serta dengan kinerja perekonomian cenderung stagnan mengakibatkan tingkat permintaan akan barang dan jasa mengalami penurunan. Dalam konteks Maluku Tenggara, hal ini tergambar dari nilai Inflasi Tahun 2024 yang berada di angka 0,16 persen. Hal ini menggambarkan tren ekonomi yang melemah, dan jika tidak diantisipasi secara baik, berpotensi mengganggu pertumbuhan secara berkelanjutan. Prospek pembangunan daerah yang dapat mendorong kemajuan perekonomian daerah di tahun 2025 antara lain: 4) Kinerja perekonomian yang semakin pulih dan membaik di tahun 2022–2024 menjadi landasan bagi akselerasi kinerja perekonomian di tahun 2026; 5) Kinerja sektor produktif, perikanan dan pertanian yang semakin membaik di tahun 2024 didorong untuk tumbuh semakian cepat melalui penguatan aspek penyuluhan, pendampingan, dan pelatihan kepada para pelaku usaha perikanan dan pertanian; 6) Akselerasi dan dukungan fasilitasi kemudahan investasi di sektor perikanan budidaya; 7) Pelaksanaan program nasional, yang berpotensi menyerap tenaga kerja, pembukaan lapangan kerja serta mendorong peningkatan produksi pertanian, perikanan dan peternakan, antara lain: 138
(1)Program Makan Bergizi Gratis
(2)Program Koperasi Merah Putih
(3)Program Sekolah Rakyat
(4)Program Swasembada Pangan Geliat sektor pariwisata yang semakin meningkat di tahun 2022–2024, memberikan ruang untuk berkembangnya usaha pariwisata di tahun 2026. Jumlah kunjungan wisata tahun 2024 sebanyak 129.300 kunjungan, meningkat dari tahun 2022 sebanyak 60.502 kunjungan. Kenaikan ini sekaligus menunjukkan adanya peningkatan dari sisi aktivitas kepariwisataan, sehingga peluang ini perlu didorong dari sisi kebijakan.

3.Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah Tahun 2026 Sesuai RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025–2029, Kebijakan Pembangunan Ekonomi Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2026, sebagai berikut: Kebijakan pengembangan ekonomi daerah dilakukan dengan memperhatikan kondisi aktual bahwa Kabupaten Maluku Tenggara masih diperhadapkan dengan permasalahan belum optimalnya kinerja perekonomian daerah yang merata, berkelanjutan, dan berdaya saing. Laju pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren meningkat dalam empat tahun terakhir. Meskipun demikian dari sisi pertumbuhan sektoral lapangan usaha, beberapa sektor lapangan usahan dominan seperti Lapangan Usaha Pertanian, Kehuatan dan Perikanan yang berkontribusi sebesar 30,40 persen bagi DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024 hanya tumbuh sebesar 3,26 persen, berada pada urutan ke-15 dari 17 lapangan usaha. Kinerja perekonomian daerah yang belum optimal juga tergambar dari permasalahan: 1) Produktivitas daerah yang masih rendah, yaitu PDRB Perkapita yang baru mencapai 34,92 juta rupiah. Dalam empat tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan yang relatif lambat dengan kisaran pertumbuhan 6,82 persen. Adapun perbandingan dengan Kabupaten dan Kota Lainnya di Provinsi Maluku, tingkat PDRB Perkapita Kabupaten Maluku Tenggara masih berada di urutan ke–5 di antara 11 Kabupaten/Kota. 2) Usaha Industri pengolahan masih sangat terbatas di Kabupaten Maluku Tenggara. Kontribusi Lapangan Usaha PDRB Industri Pengolahan pada Tahun 2024 sebesar 1,28 persen. Hal ini menunjukkan bahwa Lapangan Usaha Industri Pengolahan belum optimal dilaksanakan, sehingga asumsinya, produk hasil pengelolaan SDA di Maluku Tenggara diperdagangan dalam bentuk bahan mentah yang bernilai ekonomi rendah. 3) Kinerja Usaha Mikro belum optimal dalam kerangka mendorong pendapatan masyarakat secara berkelanjutan. Jumlah Usaha Mikro di Kabupaten Maluku Tenggara sebanyak 8.027 usaha mikro. 4) Usaha Sektor Pariwisata yang potensial di Kabupaten Maluku Tenggara belum secara optimal memberikan manfaat ekonomi bagi pendapatan masyarakat dan termasuk kontribusi bagi perekonomian daerah serta penerimaan daerah. 5) Perubahan harga-harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang rentan terjadi karena ketergantungan terhadap pasokan barang dari luar daerah masih sangat tinggi. 139 6) Realisasi Investasi masih relatif belum memberikan dampak optimal untuk penyerapan tenaga kerja, dan termasuk untuk meningkatkan kinerja ekonomi daerah. Meskipun dari sisi jumlah dan nilai investasi menunjukka kenaikan, namun investasi yang terealisasi belum menyentuh sektor potensial perikanan dan pariwisata yang dapat dikembangkan dalam skema padat karya, guna menurunkan angka pengangguran. 7) Penduduk Miskin di Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024 menurut data BPS masih sebesar 22,19 persen. Di samping itu, Menurut Data Satgas P3KE Kemenko PMK Tahun 2024, masih terdapat pula penduduk miskin ekstrim sebesar 1,85 persen atau sebanyak 2.336 jiwa. 8) Pengangguran di Kabupaten Maluku Tenggara menunjukkan tren kenaikan dalam periode 2020–2023, tahun 2024 menunjukkan penurunan tipis menjadi 5,68 persen dari sebelumnya 5,73 persen (2023). Meskipun menunjukkan penurunan, namun dari sisi penduduk menganggur menaunjukkan adanya kenaikan dari 3.301 penganggur pada Tahun 2023, naik menjadi 3.650 penganggur di Tahun 2024. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Ekonomi Kabupaten Maluku Tenggara Memperhatikan kondisi faktual yang ada, maka RPJMD merumuskan kebijakan pengembangan ekonomi daerah dalam menjawab Rumusan Misi ke–1, Mewujudkan Maluku Tenggara Mandiri, yang dimaksudkan untuk mendorong pembangunan bidang ekonomi dengan mewujudkan kemandirian masyarakat, ditandai dengan meningkatnya pendapatan masyarakat yang merata dan berkelanjutan. Misi Mewujudkan Maluku Tenggara Mandiri kemudian diterjemahkan ke dalam Tujuan Pembangunan: Meningkatkan perekonomian daerah yang merata, Inklusif dan berkelanjutan, dengan 2 (dua) sasaran, yaitu: 1) Produktivitas Ekonomi daerah meningkat dan 2) Usaha Industri pengolahan meningkat yang digambarkan sebagai berikut. 140 Gambar 3.6 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Ekonomi Kabupaten Maluku Tenggara Strategi Peningkatan Kinerja Perekonomian Daerah Untuk mencapai Sasaran 1.1: Produktivitas Ekonomi daerah meningkat, strategi yang digunakan adalah. 1) Mengefektifkan pemanfaatan pasar Langgur dan Pasar Elat; 2) Membangun simpul-simpul ekonomi baru, di antaranya pengembangan Landmark sebagai Griya UMKM, dan Pengembangan Simpang Tiga (S3) Kolser sebagai area baru UMKM Kawasan Kota Langgur; 3) Memfasilitasi Usaha Mikro dan penguatan Koperasi Merah Putih; 4) Membangun objek wisata baru yang atraktif, aksesabel, akomodatif, amenitas dan aktivitas dan mendukung penataan objek wisata eksisting. Untuk mencapai Sasaran 1.2. Usaha Industri pengolahan meningkat, strategi yang digunakan adalah. 1) Mendorong pengembangan industri pengolahan rumput laut; 2) Memberikan kemudahan berinvestasi. Arah Kebijakan Peningkatan Perekonomian Daerah Arah kebijakan dan indikasi kegiatan prioritas peningkatan perekonomian daerah Tahun 2026 sebagai berikut. 141 Tabel 3.2 Arah Kebijakan dan Indikasi Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2026 URAIAN ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2025–2029 INDIKASI KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2026
1.Penguatan daya saing ekonomi, melalui pengembangan pusat–pusat pertumbuhan eksisting dan pengembangan simpul-simpul pertumbuhan ekonomi baru, - Penataan kawasan Landmark Langgur untuk Indonesia - Penataan Pasar Langgur dan Terminal Langgur
2.Peningkatan akses UMKM ke sumber daya produktif termasuk pembiayaan dan pemasaran, - Kemudahan penyaluran kredit usaha - Pemberian Bantuan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat: ▪ Nelayan, sebanyak ….. paket ▪ Pembudidaya, , sebanyak ….. paket ▪ Petani, , sebanyak ….. paket dan ▪ Peternak, , sebanyak ….. paket - Peremajaan Tanaman Kelapa di Pulau Kei Besar
3.Penerapan teknologi dan kemitraan usaha,
4.Peningkatan kapasitas koperasi sebagai Lembaga ekonomi rakyat yang bergerak di sektor industri pengolahan komoditas unggulan daerah termasuk peningkatan akses dan inklusi keuangan koperasi, - Pelatihan pengelola koperasi merah putih; - Pelatihan kepada Pengeola UMKM - Kerja sama pelatihan kepada pencari kerja sesuai pasar tenaga kerja lokal
5.Pembangunan Objek Wisata baru dan pengembangan objek wisata eksisting, yang memenuhi kriteria kemudahan akses, atraksi, amenitas, akomodasi dan aktivitas, Pembangunan Pantai Ngiar Varat, di Kecamatan Kei Kecil, meliputi: - Penataan kawasan (Portal, Jalan dan Parkiran, serta Rambu Lalu Lintas) - Pos Informasi - Fasilitas Jasa Pelayanan Wisata (kedai kuliner, gazebo, dan jasa lainnya) - Jaringan Air Bersih - Jaringan Pengelolaan sampah dan limbah - Fasilitas Jamban dan Kamar Mandi - Ampitheater dan Panggung Budaya.
6.Pengembangan Industri rumput laut, Pembangunan Gudang Penyimpanan dan Penyediaan Pusat Pelelangan Rumput Laut di Kelurahan Ohoijang–Watdek 142 URAIAN ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2025–2029 INDIKASI KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2026
7.Pemberian kemudahan investasi - Pemberian Insentif dalam bentuk keringanan pajak - Pemberian Layanan Informasi dan Pendampingan Pemanfaatan teknolologi informasi di bidang investasi dan perizinan - Penyediaan prasarana pendukung investasi pada kawasan industri. 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah 3.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan Daerah terdiri atas, pendapatan asli daerah, pendapatan transfer; dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Komponen Pendapatan Daerah diuraikan sebagai berikut.

a.Pendapatan Asli Daerah (PAD) PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. PAD terdiri dari 4 (empat) Sub Komponen yaitu, pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sub Komponen PAD diuraikan sebagai berikut. a) Pajak Daerah adalah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. b) Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah. d) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah adalah penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak, retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Lain-lain pendapatan asli daerah lain yang sah diantaranya Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; Jasa giro, pendapatan bunga; Keuntungan 143 selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan komisi; dan Potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.
b.Pendapatan Transfer Pendapatan Transfer merupakan pendapatan daerah yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan. Pendapatan Transfer terdiri dari pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya. Sub Komponen pendapatan transfer dapat diuraikan sebagai berikut. a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, meliputi Dana Transfer Umum–Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Transfer Khusus–Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Desa. b) Pendapatan Transfer dari Pemerintah Daerah Lainnya, meliputi Pendapatan Hibah dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat adalah komponen penyumbang terbesar pendapatan daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Di dalamnya terdapat sub komponen Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik, Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Desa.
c.Lain–lain pendapatan daerah yang sah Lain–lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan Daerah selain pendapatan asli daerah dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain- lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan. 3.2.1.1. Realisasi Pendapatan Daerah Realisasi Pendapatan Daerah menurut komponen pendapatan daerah Tahun 2020–2024, diuraikan sebagai berikut:
a.Realisasi PAD Realisasi PAD selama periode 2020–2024 menunjukkan tren fluktuatif. Realisasi PAD yang berfluktuatif disebabkan antara lain, Tahun 2020 dan 2021 yang berada pada kisaran 44 milyar adalah dampak dari perlambatan ekonomi akibat Pandemi Covid-19. Selanjutnya kenaikan Realisasi PAD pada Tahun 2022 dan 2023 mencapai 54 dan 73 milyar, adalah hasil dari pemulihan ekonomi pasca Pandemi Covid–19, namun demikian pada Tahun 2024 realisasi PAD kembali menunjukkan penurunan mencapai 44 milyar, yang dibebakan kurangnya aktivtivitas ekonomi yang terjadi akibat alokasi anggaran belanja publik yang relatif menurun akibat dari pengalokasian anggaran untuk pelaksanaan Pilkada yang cukup besar. Perbandingan Realiasasi PAD terhadap target APBD diuraikan sebagai berikut. Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi PAD terhadap Target APBD Tahun 2020 s.d. 2024 144 TAHUN TARGET PAD REALISASI % 2020 45.847.921.693,32 44.258.115.564,63 96,53% 2021 69.129.070.872,00 44.965.456.930,23 65,05% 2022 68.361.158.477,00 54.893.896.521,42 80,30% 2023 92.477.624.904,00 73.801.232.072,00 79,80% 2024 88.011.165.336,00 44.363.146.116,53 50,41% Kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih cukup kecil. Selama periode 2020–2024, kontribusi PAD rata-rata sebesar 5,87 persen. Hal ini menunjukkan tingkat kemandirian anggaran Daerah yang masih sangat rendah. Diperlukan upaya – upaya percepatan untuk peningkatan PAD sebagai bagian dari upaya meningkatkan kemandirian daerah.
b.Realisasi Pendapatan Transfer Realisasi Pendapatan Transfer selama periode 2020–2024 menunjukkan tren fluktuatif. Faktor yang dominan memengaruhi fluktuasi Pendapatan Transfer adalah komponen DAK Fisik. Prosedur pengusulan DAK Fisik yang dilakukan dengan mekanisme usulan daerah sangat rentan terhadap jumlah alokasi. Ketika DAK Fisik yang dialokasikan memadai, maka akan mendongkrak Pendapatan Transfer. Sebaliknya, Ketika komponen DAK Fisik mengalami penurunan, maka Pendapatan Tranfer juga menurun. Hal ini disebabkan karena komponen DBH, DAU, DID, dan Dana Desa relatif tidak mengalami perubahan yang signifikan. Perbandingan Realisasi Pendapatan Transfer terhadap target dalam APBD sebagai berikut. Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Pendapatan Transfer terhadap Target APBD Tahun 2020 s.d. 2024 TAHUN TARGET REALISASI % 2020 854.662.930.116,36 849.294.885.194,00 99,37% 2021 864.276.388.529,00 856.287.855.062,00 99,08% 2022 864.183.018.937,00 827.374.566.189,00 95,74% 2023 978.517.251.464,00 925.415.160.817,62 94,57% 2024 863.491.713.937,00 849.734.992.525,32 98,41% Pendapatan transfer menjadi penyumbang terbesar penerimaan daerah. Kontribusi pendapatan transfer terhadap total pendapatan daerah rata–rata mencapai 93,15 persen. Hal ini sekaligus menunjukkan tingkat ketergantungan daerah terhadap Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat masih sangat tinggi.
c.Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 145 Realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam periode 2020–2024, menunjukkan tren fluktuatif. Realisasi tahunan dari komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah disajikan sebagai berikut. Tabel 3.5 Realisasi Tahunan dari Komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2020 s.d. 2024 TAHUN TARGET REALISASI % 2020 9.334.600.000,00 12.137.961.801,77 130,03% 2021 9.258.300.000,00 14.548.743.173,56 157,14% 2022 0,00 10.884.428.450,11 100,00% 2023 0,00 0,00 0,00% 2024 6.694.317.488,00 6.686.409.157,00 99,88% Berdasarkan uraian komponen pendapatan di atas maka secara akumulatif, total pendapatan daerah dalam periode 2020–2024, menujukkan tren fluktuatif. Uraian total pendapatan daerah, perbandingan antara target APBD dan realisasi sebagai berikut. Tabel 3.6 Total Pendapatan Daerah serta Perbandingan antara Target APBD dengan Realisasi Tahun 2020 s.d. 2024 TAHUN TARGET REALISASI % 2020 909.845.451.809,68 905.690.962.560,40 99,54% 2021 942.663.759.401,00 915.802.055.165,79 97,15% 2022 932.544.177.414,00 893.152.891.160,53 95,78% 2023 1.070.994.876.368,00 999.216.392.889,62 93,30% 2024 958.197.196.761,00 900.784.547.798,85 94,01% 146 Tabel 3.7 Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2020 s.d. 2024 147 3.2.1.2. Proyeksi Pendapatan Daerah Kerangka pendanaan menguraikan proyeksi keuangan daerah yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kerangka pendanaan menjadi ukuran indikatif pendanaan program/kegiatan/sub kegiatan, guna pelaksanaan urusan pemerintahan, dalam rangka menjawab arah pembangunan serta Visi dan Misi. Dengan memperhatikan capaian realisasi pendapatan daerah pada periode 2020–2024 yang tumbuh dengan rata–rata 0,17 persen per tahun, kebijakan pengelolaan pendapatan daerah, dan proyeksi pertumbuhan ekonomi, serta dengan memperhatikan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), maka proyeksi pendapatan daerah tahun 2026 sebagai berikut. Tabel 3.8 Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2026 KODE URAIAN BASELINE 2024 (Realisasi) APBD 2025 (Hasil Efisiensi) PROYEKSI 2026 4 PENDAPATAN 900.784.547.798 826.691.727.776 768.309.236.599 4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 44.363.146.116 62.778.221.347 56.386.706.177 4 . 1 . 1 Pajak Daerah 11.506.612.827 30.972.445.150 14.602.146.358 4 . 1 . 2 Retribusi Daerah 1.776.743.272 3.603.063.000 3.687.059.830 4 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 5.390.778.458 6.737.713.197 6.063.585.288 4 . 1 . 4 Lain-lain PAD Yang Sah 25.689.011.559 21.465.000.000 32.033.914.699 4 . 2 PENDAPATAN TRANSFER 849.734.992.525 757.219.188.873 711.922.530.422 4 . 2 . 1 Transfer Pemerintah Pusat 831.199.338.677 745.196.882.000 691.839.206.000 - Dana Perimbangan 683.377.699.677 605.694.492.000 570.153.647.000 - Dana Desa 147.821.639.000 139.502.390.000 121.685.559.000 4 . 2 . 3 Transfer Antar Daerah 18.535.653.848 12.022.306.873 20.083.324.422 - Pendapatan Bagi Hasil Pajak 18.535.653.848 12.022.306.873,00 20.083.324.422 4 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 6.686.409.157 6.694.317.556,00 0,00 4 . 3 . 4 Lain-lain Pendapatan 6.686.409.157, 6.694.317.556 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 900.784.547.798 826.691.727.776 768.309.236.599 Sumber: RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025-2029; Rincian Alokasi TKKD 2026 dan BKAD Kab.Maluku Tenggara Tahun 2025. Kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan sejak tahun 2025 dan berlanjut ke tahun 2026 berdampak signifikan terhadap pendapatan daerah. Alokasi TKKD Tahun 2026 berdasarkan informasi keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia menunjukkan pengurangan TKKD Tahun 2026 sebesar Rp53.357.676.000,00 di banding TKDD Tahun 2025. Hal ini kemudian memberi dampak pada proyeksi PAD yang harus disesuaikan dengan asumsi bahwa kinerja perekonomian kemungkinan sedikit melambat, mengakibatkan penerimaan dari pajak daerah diproyeksikan menurun pada Tahun 2026. 148 3.2.1.3. Kebijakan Untuk Peningkatan Pendapatan Daerah Pendapatan daerah didorong untuk meningkat dari waktu ke waktu. Dengan adanya perubahan kebijakan alokasi TKDD, maka strategi dan inovasi diperlukan untuk meningkatkan pendapatan daerah guna meningkatkan kapasitas fiskal di daerah. Beberapa kebijakan strategis yang perlu dilakukan guna meningkatkan pendapatan daerah di Tahun 2026, anatara lain:
a.Intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan PAD di antaranya: a) memperbaiki dan memutakhirkan sistem database pajak dan restirbusi; b) melakukan pendataan dan penagihan terhadap piutang pajak dan retribusi; c) mengidentifikasi potensi pajak dan retribusi daerah yang belum dimanfaatkan;
b.Optimalisasi penagihan yaitu dengan penerapan teknologi informasi, transaksi digital, dan uang elektronik, yaitu: a) penerapan portal digital pada lokasi strategis daerah; b) meningkatkan pelayanan non tunai dalam berbagai transaksi maupun pembayaran pajak dan retribusi; dan c) meningkatkan pengawasan untuk menghilangkan potensi kebocoran;
c.Sosialisasi dan peningkatan pelayanan perpajakan untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah;
d.Membangun kerja sama dengan berbagai pihak terkait guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi penagihan pajak dan retribusi, yaitu antara lain kerjasama dengan Samsat Provinsi Maluku, Pemerintah Ohoi untuk penarikan Pajak Bumi dan Bangunan, Aparat Penegak Hukum (APH) Kabupaten Maluku Tenggara dalam penagihan piutang daerah, serta kerjasama dengan Perbankan dalam rangka menyediakan fasilitas penerimaan pajak dan retsibusi daerah.
e.Optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan aset milik pemerintah daerah untuk mendorong peningkatan PAD, yaitu penghapusan peralatan dan mesin melalui mekanisme pelelangan kerja sama pemerinatah daerah dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan dan Lelang Negara.
f.Mengupayakan peningkatan penerimaan dari dana transfer terutama dana bagi hasil pengelolaan sumberdaya alam secara lebih adil. 3.2.2. Kebijakan Belanja Daerah 3.2.2.1. Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2026 Memperhatikan tren realisasi belanja daerah periode 2020-2024, dan dengan mempertimbangkan proyeksi pendapatan daerah, maka diproyeksikan belanja daerah tahun 2025-2029 sebagai berikut.
a.Total Belanja Tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp771.741.159.119,42, mengalami pengurangan sebesar Rp63.038.730.124,70 dibanding Total Belanja APBD 2025 (Hasil Efisiensi); 149
b.Pengurangan belanja selain disebabkan oleh pengurangan dari sisi pendapatan, juga dalam rangka mendorong efektivitas belanja daerah dalam pencapaian target kinerja RPJMD secara lebih fokus dan tepat sasaran.
c.Porsi belanja Tahun 2026 didominasi oleh belanja Operasi sebesar 72,75 persen, diikuti Belanja Transfer sebesar 23,19 persen, Belanja Modal sebesar 3,68 persen dan Belanja Tak Terduga sebesar 0,39 persen. Uraian proyeksi Belanja Daerah Tahun 2026 menurut komponen belanja diuraikan sebagai berikut. Tabel 3.9 Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2026 KODE URAIAN BASELINE 2024 (Realisasi) APBD 2025 (Hasil Efisiensi) PROYEKSI 2026 5 BELANJA 926.952.905.748,06 834.779.889.244,12 771.741.159.119,42 5.1 Belanja Operasi 632.963.813.616,56 572.896.940.242,00 561.430.417.049,66 5.2 Belanja Modal 104.472.673.226,50 49.060.172.815,12 28.380.855.550,87 5.3 Belanja Tak Terduga 2.134.852.200,00 2.400.000.000,00 3.000.000.000,00 5.4 Belanja Transfer 187.381.566.705,00 210.422.776.187,00 178.929.886.518,89 JUMLAH BELANJA 926.952.905.748,06 834.779.889.244,12 771.741.159.119,42 Sumber: RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025-2029; Rincian Alokasi TKKD 2026 dan BKAD Kab.Maluku Tenggara Tahun 2025. 3.2.2.2. Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2026 Kebijakan belanja daerah Tahun 2026 diarahkan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Uraian kebijakan makro belanja daerah tahun 2026 sebagai berikut:
1. 1.Penganggaran untuk memenuhi Mandatory Spending, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, yaitu. 1) Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBD sesuai amanat UUD 1945 Pasal 31 ayat (4) dan UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 ayat (1); 2) Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25 persen (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah (UU APBN); 3) Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit 10 persen dari Dana Trasfer Umum (DTU) yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus, serta Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah 150 sebesar 10 persen dari Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah, sesuai amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; 4) Kewajiban Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja bidang pengawasan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; 5) Kewajiban Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja bidang pengembangan Pasukan Pengibar Bendera sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2022.
2. 2.Ketentuan teknis pengalokasian belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan sebagai berikut: Sesuai amanat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/KM.7/2024 tentang Penandaan Rincian Belanja Daerah dari Hasil Penerimaan Pajak Daerah yang Telah Ditentukan Penggunaannya untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, meliputi: 1) Pengalokasian Anggaran dari Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor untuk penanganan jalan dan jembatan; 2) Hasil Penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum (PJU) yang meliputi: (a) Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur PJU; (b) Pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk PJU. 3) Pengalokasian Anggaran dari Hasil Penerimaan Pajak Rokok, untuk mendanai Jaminan Kesehatan.
3. 3.Penganggaran untuk pencapaian target kinerja pembangunan daerah sesuai arah kebijakan pembangunan daerah guna perwujudan Visi dan Misi, dengan memperhatikan tematik pembangunan antara lain: 1) Pelaksanaan pelayanan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang–undangan, yaitu:

(1)Bidang Pendidikan dengan fokus kebijakan untuk meningkatkan angka partisipasi, meningkatkan pemerataan kualitas hasil belajar, pemenuhan tenaga pendidik (kuantitas dan kualitas) dengan tujuan khusus untuk peningkatan literasi dan numerasi;
(2)Bidang Kesehatan dengan fokus kebijakan untuk: - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 151 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana.
(3)Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, fokus kebijakan untuk Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) serta Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota, kebijakan spasial menyasar lokus stunting dan kemiskinan ekstrem.
(4)Ketentraman dan Ketertiban Umum, fokus intervensi untuk pelayanan kententraman dan ketertiban masyarakat, pelayanan korban bencana serta pelayanan pencegahan dan penanganan kebakaran;
(5)Sosial, fokus kebijakan untuk Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial serta Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota. 2) Melaksanakan program dan kegiatan sesuai pohon kinerja RPJMD dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026 guna perwujudan tujuan dan sasaran pembangunan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi. 3) Melaksanakan Tematik Pembangunan sesuai kondisi dan kebutuhan daerah, antara lain:
(1)Penurunan Stunting
(2)Penghapusan Kemiskinan Ekstreem
(3)Pengendalian Inflasi
(4)Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka 152

4.Mendukung Implementasi Program Prioritas Nasional antara lain: 1) Program Makan Bergizi Gratis 2) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih 3) Sekolah Rakyat 4) Cek Kesehatan Gratis 3.2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah Proyeksi pembiayaan daerah dilakukan untuk memberikan gambaran penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah sebagai bagian dari kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Pembiayaan daerah terdiri atas komponen dan sub komponen pembiayaan sebagai berikut.

a.Penerimaan Pembiayaan, terdiri dari proyeksi penerimaan daerah dari sisa lebih perhitungan anggaran dan penerimaan dari pinjaman daerah;
b.Pengeluaran pembiayaan, terdiri dari proyeksi Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah. Proyeksi Pembiayaan Daerah periode 2026 diuraikan sebagai berikut. Tabel 3.10 Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2026 KODE URAIAN BASELINE 2024 (Realisasi) APBD 2025 (Hasil Efisiensi) PROYEKSI 2026 6 PEMBIAYAAN 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 36.264.901.219 9.088.161.468 4.931.922.519 6.1.1 Penggunaan SiLPA 36.264.901.219 9.088.161.468 4.931.922.519 6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 0,00 1.000.000.000 1.500.000.000 6.2.2 Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah 0,00 1.000.000.000 1.500.000.000 PEMBIAYAAN NETTO 36.264.901.219 8.088.161.468 3.431.922.519 153 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tujuan dan sasaran merupakan kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan daerah. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Penentuan tujuan ini paling tidak harus mencakup empat kriteria yaitu. 1) Tujuan harus sejalan dengan visi dan misi pemerintah daerah dan berlaku pada periode jangka menengah; 2) Tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai pada periode jangka menengah; 3) Tujuan harus dapat dicapai dengan kemampuan yang dimiliki pemerintah daerah; dan 4) Tujuan harus menjadi arah perumusan sasaran strategis, strategi dan kebijakan, serta program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi pemerintah daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara Spesifik, terukur, dapat dicapai, rasional dan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan dan bersifat kontekstual. Lima Kriteria sasaran strategis ini secara umum disebut dengan SMART-C yaitu.
1. 1.Specific. Sifat dan tingkat kinerja dapat diidentifikasi dengan jelas;
2. 2.Measurable. Target kinerja dinyatakan dengan jelas dan terukur;
3. 3.Achievable. Target kinerja dapat dicapai terkait dengan kapasitas dan sumberdaya yang ada;
4. 4.Relevant. Mencerminkan keterkaitan (relevansi) antara target outcome dalam rangka mencapai target impact yang ditetapkan; dan
5. 5.Time Bond. Waktu atau periode pencapaian kinerja ditetapkan. 154
6. 6.Contextual. Sasaran harus sesuai dengan konteks dan situasi organisasi 4.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Arah kebijakan pembangunan nasional mengacu pada visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2025-2029, program prioritas presiden, dan sasaran prioritas nasional berdasarkan RPJMN Tahun 2025-2029.
a.Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia Tahun 2025-2029 Gambar 4.1 Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia Tahun 2025 s.d. 2029
b.Program Prioritas Presiden dan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Terdapat 17 (tujuh belas) program prioritas Presiden tahun 2025-2029 dan PHTC diuraikan sebagai berikut. 155 Tabel 4.1 Program Prioritas Presiden dan PHCT Tahun 2025 s.d. 2029 PRIORITAS PRESIDEN PHTC
1. 1.Mencapai swasembada pangan, energi dan air
2. 2.Penyempurnaan sistem penerimaan negara
3. 3.Reformasi politik, hukum, dan birokrasi
4. 4.Pencegahan dan pemberantasan korupsi
5. 5.Pemberantasan kemiskinan
6. 6.Pencegahan dan pemberantasan narkoba
7. 7.Menjamin tersedianya pelayanan Kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia
8. 8.Penguatan Pendidikan, sains dan teknologi serta digitalisasi
9. 9.Penguatan pertanahanan dan keamanan negara pemeliharaan hubungn internasional yang kondusif
10. 10.Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak serta penyandang disabilitas
11. 11.Menjamin pelestarian lingkungan hidup
12. 12.Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani
13. 13.Menjamin hunian berkualitas, terjangkau, bersanitsi baik untuk masyarakat yag membutuhkan
14. 14.Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara
15. 15.Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan SDA, termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas- luasnya dalam mewujudkan keadlian ekonomi
16. 16.Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian dan perawatan rumah ibadah
17. 17.Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif dan peningkatan presetasi olahraga
18. 1.Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil.
19. 2.Menyelenggarakan pemeriksanaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten.
20. 3.Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional.
21. 4.Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi disetiap kabupaten dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi.
22. 5.Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut.
23. 6.Kenaikan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara.
24. 7.Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
25. 8.Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23% 156
c.Sasaran Prioritas Nasional Asta cita sebagai misi presiden telah ditetapkan menjadi prioritas nasional dalam RPJMN 2025-
1. 2029.Prioritas nasional tersebut dilengkapi dengan sasaran utama yang meliputi:
2. 1.Prioritas Nasional 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan HAM, dengan sasaran utama yaitu terwujudnya kehidupan bermsyarakat, berbangsa dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia.
3. 2.Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirianbangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi, syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru dengan sasaran utama sebagai berikut.

(1)Terjaganya kedaulatan negara dan penguatan stabilitas keamanan nasional sebagai fondasi pelaksanaan pembangunan
(2)Terbangunnya eco-region sistem pangan berbasis sumber daya dan kearifan lokal
(3)Meningkatnya ketahanan energi melalui peningkatan pasokan energi, perluasan akses dan jangkauan serta pemanfataan energi bersih
(4)Menguatnya peran ekonomi syariah untuk peningkatan produktivitas ekonomi
(5)Terwujudnya pengembangan ekonomi digital melalui peningkatan kontribusi ekonomi digital terhadap PDB

3.Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangn kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi dengan sasaran utama sebagai berikut.

(1)Terwujudnya pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan;
(2)Meningkatnya total aset sektor keuangan terhadap PDB;
(3)Meningkatnya nilai tambah pariwisata;
(4)Meningkatnya lapangan kerja yang berkualitas;
(5)Terwujudnya pengembangan ekonomi digital melalui peningkatan kontribusi ekonomi digital terhadap PDB.

4.Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas dengan sasaran utama sebagai berikut.

(1)Pendidikan berkualitas yang merata
(2)Kesehatan untuk semua
(3)Keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif
(4)Iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi 157
(5)Peningkatan presetasi dan pembudayaan olahraga

5.Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri dengan sasaran utama sebagai berikut.

(1)Meningkatnya nilai tambah, produktivitas dan daya saing industri pengolahan
(2)Menguatnya kinerja layanan konektivitas backbone dan sistem logistik nasional untuk mendukung integrasi ekonomi domestik dan global
(3)Integrasi ekonomi domestik dan global

6.Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan ekonomi dengan sasaran utama sebagai berikut.

(1)Mempercepat pengurangan kemiskinan dan peningkatan pendapatan
(2)Meningkatkan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan
(3)Mewujudkan kemandirian perdesaan sebagai pendiring pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan
(4)Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi

7.Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum dan briokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan dengan sasaran utama sebagai berikut.

(1)Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil dan tidak memihak melalui tersusunnya fondasi kelembagaan hukum dan sistem anti korupsi
(2)Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani
(3)Terwujudnya masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba
(4)Menekan potensi kerugian ekonomi, sosial dan lingkungan akibat tindakan judi dan penyelundupan
(5)Terwujudnya tata kelola BUMN yang baik untuk meningkatkan kontribusi BUMN sebagai agen pembangunan
(6)Tercapainya peningkatan pendapatan negara yang optimal sesuai potensi perekonomian dengan tetap menajga iklim investasi
(7)Tercapainya tingkat inflasi yang rendah dan stabil untuk mendukung stabilitas serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan

8.Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur dengan sasaran utama sebagai berikut.

(1)Beragama maslahat dan berkebudayaan maju
(2)Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim 158 4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Maluku RKPD Kabupaten Maluku Tenggara disusun dengan memperhatikan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Maluku, sehingga ada keselerasan baik dalam hal strategi dan arah kebijakan maupun dalam penetapan target sasaran. 4.1.2.1. Tema dan Prioritas Pembangunan Provinsi Maluku Tahun 2026 Tema RKPD Provinsi Maluku Tahun 2026 adalah ”Penguatan Ketahanan Pangan, energi serta Ekonomi Produktif dan Inklusif” dengan 7 (tujuh) prioritas pembangunan daerah sebagai berikut.

1.Peningkatan layanan pendidikan, kesehatan, peran pemuda dan pengarusutamaan gedsi;
2.Peningkatan daya saing ekonomi, ketahanan pangan, energi dan air yang berbasis sumber daya lokal;
3.Peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah;
4.Peningkatan kesempatan kerja dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
5.Pengelolaan lingkungan, peningkatan ketahanan bencana dan dampak perubahan iklim;
6.Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif dan pelayanan publik berkualitas; dan
7.Penguatan kapasitas lembaga sosial kemasyarakatan berbasis kearifan lokal serta ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum. 159 Gambar 4.2 Tema dan Prioritas Pembangunan Provinsi Maluku Tahun 2026 4.1.2.2. Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Maluku (Data RPJMD Provinsi Maluku) Sasaran Kinerja Pembangunan Wilayah Maluku Tabel 4.2 Sasaran Kinerja Pembangunan Wilayah Maluku INDIKATOR MAKRO REALISASI 2024 TARGET 2026 RKP RKPD • Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,34 6,2 - 6,6 6,07 • PDRB Perkapita (Rp.Juta) 32,20 36,3 - 37,3 38,73 • Kontribusi PDRB Provinsi (%) 0,28 0,3 0,28 • Tingkat Kemiskinan (%) 15,78 14,0 - 14,5 14,54 • Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 6,11 5,54 - 6,06 5,92 • Rasio Gini (Indeks) 0,288 0,269 - 0,282 0,271-0,276 • Indeks Modal Manusia (Indeks) n.a 0,5 0,49 • Penurunan Emisi-GRK (%) n.a 49,38 - 67,87 49,38 • Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks) 78,71 82,59 82,59 4.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2025-2029 dirancang dengan mengacu pada:
1.Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025–2045, yaitu prioritas tahap pertama pelaksanaan RPJPD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025-2045; 160
2.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025–2029 sebagai dokumen perencanaan jangka menengah;
3.Isu aktual dan strategis daerah. 4.1.3.1. Visi dan Misi Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025-2029 Sesuai RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025 – 2029, berikut diuraikan Visi dan Misi Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025 – 2029. Gambar 4.3 Visi dan Misi Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025–2029 Makna Visi sebagai berikut:
1.Maluku Tenggara Mandiri. Pembangunan bidang ekonomi diarahkan untuk mewujudkan kemandirian masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya pendapatan masyarakat yang merata dan berkelanjutan.
2.Maluku Tenggara Cerdas. Pembangunan diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang sehat, cerdas, dan memiliki daya beli untuk memenuhi kebutuhan hidup serta berbudaya.
3.Maluku Tenggara Demokratis. Masyarakat Maluku Tenggara yang hidup dalam suasana aman, damai, harmonis, demokratis serta saling menghargai dan penuh toleransi. Masyarakat yang hidup rukun dan damai dalam bingkai Vu'ut Ain Mehe Ni Ngifun, Manut Ain Mehe Ni Tilur (satu orang punya anak cucu).
4.Maluku Tenggara Berkeadilan. Pembangunan yang bersifat inklusif, yang hasilnya dinikmati secara adil dan merata bagi semua orang. Kondisi yang diharapkan dari pembangunan yang berkeadilan adalah meningkatnya kesejahteraan hidup masyarakat.
5.Maluku Tenggara Hebat adalah kondisi Kabupaten Maluku Tenggara yang diharapkan 161 terwujud sesuai visi yang ditetapkan, sebagai hasil pelaksanaan misi dan program unggulan. Kondisi Maluku Tenggara Hebat ditandai dengan tercapainya kinerja indikator tujuan pembangunan >90 persen. Visi dilaksanakan dengan 5 (lima) Misi, yang diuraikan sebagai berikut. Gambar 4.4 Misi Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025–2029 4.1.3.2. Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025 – 2029 Untuk mewujudkan Visi dan Misi, maka ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah. Tabel 4.3 Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025 s.d. 2029 No Misi Tujuan Sasaran Indikator VISI Masyarakat Maluku Tenggara Mandiri, Cerdas, Demokratis dan Berkeadilan Menuju Maluku Tenggara Hebat 1 Mewujudkan Maluku Tenggara Mandiri Meningkatkan perekonomian daerah yang merata, Inklusif dan berkelanjutan Indeks Gini Produktivitas Ekonomi Pertumbuhan Ekonomi 162 No Misi Tujuan Sasaran Indikator daerah meningkat PDRB Perkapita (juta) Usaha Industri pengolahan meningkat Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan 2 Mewujudkan Maluku Tenggara Cerdas Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia yang sehat, cerdas, dan berbudaya IPM Kualitas dan Akses Pendidikan Meningkat Indeks Pendidikan Kualitas Kesehatan Meningkat Indeks Kesehatan Daya Beli Masyarakat meningkat Indeks Pengeluaran Ril perkapita Kualitas Warisan Budaya Daerah meningkat Indeks Lestari Warisan Budaya Daerah 3 Mewujudkan Maluku Tenggara Demokratis Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang aman, damai, harmonis, demokratis Indeks Stabilitas Politik, Keamanan dan Ketertiban Umum Kerukunan Hidup masyarakat meningkat Indeks Kerukunan Hidup Umat Beragama Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum meningkat Indeks, Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum 4 Mewujudkan Maluku Tenggara Berkeadilan Meningkatkan kualitas pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan Tingkat Kemiskinanan Penduduk miskin menurun Persentase penurunan penduduk miskin Kapasitas Infrastruktur dan Penataan Ruang meningkat Indeks Pembangunan Infrastruktur Ketahanan Pangan Daerah meningkat Indeks Ketahanan Pangan Pengangguran Menurun Tingkat Pengangguran Terbuka 5 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berdaya saing Meningkatkan kualitas tatakelola Pemerintahan yang baik, bersih dan melayani Indeks Reformasi Birokrasi Kinerja Birokrasi dan Pelayanan Publik meningkat Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Indeks Pelayanan Publik (IPP) Pengelolaan keuangan daerah yang baik dan bersih meningkat Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) 163 4.1.3.3. Strategi Jangka Menengah dan Arah Kebijakan Tahun 2026 Tabel 4.4 Strategi Jangka Menengah dan Arah Kebijakan Tahun 2026 NO. SASARAN DAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN/INDIKASI KEGIATAN TAHUN 2026 SASARAN 1.1: Produktivitas Ekonomi daerah meningkat 1 Mengefektifkan pemanfaatan pasar Langgur dan Pasar Elat - Penataan Pasar Langgur dan Terminal Langgur 2 Membangun simpul-simpul ekonomi baru, di antaranya: - Pengembangan landmark sebagai Griya UMKM, dan - Pengembangan Simpang Tiga (S3) Kolser sebagai area baru UMKM Kawasan Kota Langgur - Penataan Landmark Kota Langgur sebagai Pusat Gerai UMKM 3 Memfasilitasi usaha mikro, pemberdayaan usaha dan penguatan Koperasi Merah Putih - Pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis sumberdaya lokal. - Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya, Petani dan Peternak - Peningkatan produksi buah kelapa melalui peremajaan kelapa di Pulau Kei Besar - Penguatan kapasitas SDM pengelola koperasi merah putih dan pelaku UMKM serta peningkatan kualitas pencari kerja sesuai pasar tenaga kerja lokal 4 Membangun objek wisata baru yang atraktif, aksesabel, akomodatif, amenitas dan aktivitas serta mendukung penataan objek wisata eksisting. Membangun Ekosistem Pariwisata. Pembangunan Pantai Ngiar Varat sebagai obyek wisata baru yang inklusif dan berkelanjutan serta penguatan daya tarik wisata obyek wisata eksisting SASARAN 1.2: Usaha Industri pengolahan meningkat 1 Mendorong pengembangan industri pengolahan rumput laut Pembangunan Pusat Pelelangan Rumput Laut yang didukung fasilitas Gudang Penyimpanan yang memadai di Kelurahan Ohoijang-Watdek 2 Memberikan kemudahan berinvestasi. SASARAN 2.1: Kualitas dan Akses Pendidikan Meningkat 1 Mengembangkan kompetensi guru Pelatihan, Pendidikan lanjutan dan kesempatan untuk meningkatkan kemampuan 2 Memperluas Jangkauan Layanan Pendidikan gratis termasuk pendidikan Kejar Paket - Peningkatan kualitas dan akses Pendidikan melalui pembangunan dan/atau rehabilitasi prasarana dan sarana Pendidikan - Peningkatan angka partisipasi sekolah, mendorong penyelesaian Anak Tidak Sekolah dengan berbagai program yang bersinergi dengan 164 NO. SASARAN DAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN/INDIKASI KEGIATAN TAHUN 2026 stakeholders. Berkolaborasi dalam penyediaan sekolah rakyat untuk mencapai partisipasi pendidikan wajib belajar 13 tahun. Perbaikan sistem pendidikan dan peningkatan pelayanan yang mudah, murah dan dapat diakses masyarakat 3 Menempatkan guru sesuai kebutuhan Satuan Pendidikan dan Meningkatkan kompetensi Pengawas, Tenaga Administrasi Sekolah, Pustakawan, Laboran, dan Operator Sekolah - Penataan Distribusi guru sesuai kebutuhan Satuan Pendidikan - Meningkatkan kompetensi Pengawas, Tenaga Administrasi Sekolah, Pustakawan, Laboran, dan Operator Sekolah 4 Mengembangkan kurikulum pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar SASARAN 2.2: Kualitas Kesehatan Meningkat 1 Memperkuat promosi dan pencegahan Memperkuat pelayanan kesehatan dalam pelayanan pemeriksaan gratis pada masyarakat, dan perilaku hidup bersih dan sehat 2 Menambah dan memelihara sarana dan prasarana kesehatan sesuai standar pelayanan Peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit, Puskesmas dan Pustu 3 Memperluas layanan kesehatan yang berkualitas peningkatan keselamatan ibu dan anak menuju kematian ibu dan bayi yang semakin menurun, 4 Memfasilitasi penyediaan jaringan IT untuk pelayanan Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bergerak dan Pelayanan Kesehatan Jarak Jauh 5 Melakukan pencegahan dan penanganan penyakit TB, DBD, Malaria, dan penyakit menular serta tidak menular Peningkatan kualitas lingkungan sehat dalam pengendalian penyakit menular dan tidak menular menuju eliminasi yang ditetapkan 6 Meningkatkan kuantitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) Pengembangan SDM kesehatan melalui beasiswa pendidikan dokter spesialis. 7 Kolaborasi pencegahan dan penanganan stunting Pemberian makanan bergizi dalam rangka meningkatkan gizi masyarakat dan percepatan penurunan stunting. Melaksanakan koordinasi penanganan stunting: - Intervensi Gizi Spesifik - Intervensi Gizi Sensitif 8 Memberikan Asupan Gizi pada ibu hamil, ibu menyusui, Bayi dan anak Baduta 9 Memperluas pemanfaatan Jaminan Kesehatan masyarakat (JKN/Jamkesda). Perbaikan sistem data sosial berbasis DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional); SASARAN 2.3: Daya Beli Masyarakat meningkat 1 Menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok - Operasi pasar dan pasar murah pada hari-hari besar keagamaan, peringatan hari nasional, dan pada kondisi terjadi kenaikan harga. - Gerakan Pangan Murah pada momen hari-hari besar keagamaan. 165 NO. SASARAN DAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN/INDIKASI KEGIATAN TAHUN 2026 - Pemeriksaan ketersediaan dan koordinasi pasokan bahan kebutuhan pokok dan barang penting. SASARAN 2.4: Kualitas Warisan Budaya Daerah meningkat 1 Menyelenggarakan Festival Budaya Kei Festival Budaya dan Pagelaran Seni Tradisional 2 Kolaborasi penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Bahasa dan Budaya Kei pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan dasar serta Merawat Situs Warisan Leluhur Lokakarya Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Bahasa dan Budaya Kei 3 Membangun Harmoni ain ni ain melalui gelar Tea Bel (Pela) 4 Melestarikan Khasana Budaya Kei - Berbahasa Kei Setiap Hari Jumat. - Penggunaan Pakaian Adat pada setiap hari jumat, dan pada hari-hari yang ditentukan SASARAN 3.1: Kerukunan Hidup masyarakat meningkat 1 Memfasilitasi urusan keagamaan - Dukungan Pendanaan operasional Organisasi Keagamaan (MUI – Wilayah Perwakilan Keuskupan – Klasis) - Pembinaan Keagamaan - Fasilitasi Kegiatan Keagamaan (MTQ-Pesparani- Pesparawi) - Bantuan Sarana Peribadatan SASARAN 3.2: Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum meningkat 1 Antisipasi dan cegah dini potensi konflik Komunitas Intelijen Daerah dan Satuan Linmas 2 Membina masyarakat untuk memiliki karakter dan jati diri kebangsaan Pembinaan Kelompok Masyarakat/Pemuda 3 Memantapkan peran partai politik dalam pembangunan Bantuan Parpol 4 Kolaborasi AKA-TNI-POLRI dalam Penangananan Konflik - Koordinasi Forkopimda - Koordinasi FKUB - Koordinasi Dewan Adat 5 Menegakkan PERDA dengan pendekatan persuasif. Penegakkan Peraturan Daerah SASARAN 4.1: Penduduk miskin menurun 1 Memberikan bantuan sosial adaptif 2 Menangani PMKS secara adaptif Perbaikan sistem data sosial berbasis DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) 3 Menyediakan rumah layak huni Pembangunan rumah layak huni/rehabilitasi rumah tidak layak huni yang diperuntukan bagi penduduk miskin dan penduduk korban bencana alam 4 Memberdayakan Nelayan kecil dan Pembudidaya Pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis sumberdaya lokal. Pemberdayaan Nelayan, 166 NO. SASARAN DAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN/INDIKASI KEGIATAN TAHUN 2026 5 Memberdayakan Petani dan Peternak Pembudidaya, Petani dan Peternak 6 Meremajakan kelapa dan Pala. Peningkatan produksi buah kelapa melalui peremajaan kelapa di Pulau Kei Besar SASARAN 4.2: Kapasitas Infrastruktur dan Penataan Ruang meningkat 1 Membangun dan memelihara Infrastruktur dasar, Infrastruktur pemerintah dan infrastruktur ekonomi secara merata sesuai kebutuhan - Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang difokuskan kepada ohoi yang belum terhubung jalan dalam kondisi baik - Pembangunan taman kawasan pemerintahan daerah (Bundaran dan Gapura Kawasan) 2 Mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai dokumen penataan ruang. Penyiapan Peta Dasar RDTR Kota Langgur SASARAN 4.3: Ketahanan Pangan Daerah meningkat 1 Diversifikasi pangan berbasis potensi lokal Diversifikasi pangan berbasis potensi lokal yang dilakukan melalui: - penyediaan dan pemberian bantuan prasarana dan sarana pertanian, - pemberian dukungan bibit tanaman pangan dan - penyiapan lahan pertanian pangan produktif dan berkelanjutan; 2 Melindungi wilayah tangkapan air untuk menjaga kualitas air Melindungi wilayah tangkapan air untuk menjaga kualitas air, terutama sumber air kebutuhan masyarakat seperti air Evu dan lainnya 3 Mendorong Ohoi membangun Kebun Bekal (Ve’e Kesyang) Mendorong Ohoi membangun Kebun Bekal (Ve’e Kesyang) sesuai potensi ohoi melalui kolabarasi dengan ohoi untuk mendukung ketahanan pangan nasional berbasis potensi lokal 4 Menjaga kualitas lingkungan hidup Menjaga kualitas lingkungan hidup dalam rangka mendukung upaya peningkatan ketersediaan pangan lokal. Kualitas air, udara dan tutupan lahan yang baik akan mendorong peningkatan kesuburan lahan pertanian dan dapat meningkatkan produktivitas usaha pertanian SASARAN 4.4: Pengangguran Menurun 1 Memberikan pelatihan vokasional bagi pencari kerja - Kerja sama pelatihan Vokasional Pencari Kerja - Pelatihan Wirausahan Pemuda 2 Memperluas cakupan penerimaan jaminan sosial ketenagakerjaan Koordinasi pelaksanaan perluasan cakupan penerimaan jaminan sosial ketenagakerjaan SASARAN 5.1: Kinerja Birokrasi dan Pelayanan Publik meningkat 1 Melakukan penataan organisasi Perangkat Daerah yang efektif Penataan organisasi Perangkat Daerah yang efektif 2 Membangun Infrastruktur TIK yang memadai Peningkatan digitalisasi birokrasi pada pelayanan publik 3 Meningkatkan efisiensi, Responsivitas, transparansi dan kualitas layanan publik Peningkatan efisiensi, Responsivitas, transparansi dan kualitas layanan publik 167 NO. SASARAN DAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN/INDIKASI KEGIATAN TAHUN 2026 4 Memberikan Pelayanan Administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan sistem Jemput Bola Peningkatan Pelayanan Administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui sistem Jemput Bola 5 Mendorong PD berinovasi. Peningkatan daya inovasi perangkat daerah SASARAN 5.2: Pengelolaan keuangan daerah yang baik dan bersih meningkat 1 Memantapkan penyesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang bersinergi dengan Nasional dan Provinsi. Memantapkan penyesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran 2 Mengelola informasi pengelolaan keuangan daerah sesuai standar Pengelolaan informasi keuangan melalui portal SIPD Penganggaran dan Penatausahaan 3 Mempertahankan Opini BPK WTP - Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah - Asistensi dan Pendampingan - Pengelolaan Akuntasi dan Pelaporan Keuangan Daerah 4 Memantapkan tatakelola anggaran, perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan serta aset daerah Pengelolaan Keuangan Daerah 5 Ekstensifikasi, intensifikasi dan diversifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah Penguatan keuangan daerah yang mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan memperkuat sinergitas pembangunan Nasional dan Provinsi 6 Membangun Kemitraan pembangunan daerah 7 Membangun kemitraan pembiayaan pembangunan Peningkatan Kemitraan pembangunan daerah dan kemitraan pembiayaan pembangunan 8 Membangun Budaya Anti Korupsi melalui Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Peningkatan Budaya Anti Korupsi melalui Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) 168 4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Maluku Tenggara Tahun 2026 4.2.1. Tema Pembangunan Tahun 2026 RKPD Tahun 2026 mengarahkan pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara di bawah sorotan Tema: Perekonomian Daerah yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan, serta Manusia Berkualitas dan Ketahanan Pangan berbasis potensi lokal Tema ini, memberikan fokus–fokus Tahun 2026 mencakup: upaya–upaya kolaboratif dan integratif meningkatkan kinerja perekonomian daerah, khususnya pada sektor–sektor produktif yang digeluti oleh masyarakat, yaitu perikanan, pertanian dan pariwisata. Meningkatkan kualitas manusia Maluku Tenggara melalui pelayanan pendidikan, kesehatan, kepemudaan, pelayanan budaya dan keagamaan, serta pelayanan dan jaminan sosial. 4.2.2. Prioritas Daerah Tahun 2026 Prioritas Daerah Tahun 2026 mencakup 9 (sembilan) isu aktual yang disesuaikan dari 9 (sembilan) Program Priortas Kepala Daerah, sebagai berikut. Gambar 4.5 Program Prioritas Daerah Tahun 2026 169 4.2.3. Telaah Aspiratif Masyarakat Penyampaian aspirasi masyarakat dilakukan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Dimulai dari Musrenbang Desa, dilanjutkkan ke Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) Tingkat Kecamatan, dan selanjutnya dibahas dalam Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD di tingkat Kabupaten. Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan dilakukan sesuai Surat Edaran Bupati Maluku Tenggara tentang Mekanisme Penyelenggaraan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) Tahun 2026 di Tingkat Kecamatan, yang menyebutkan seluruh kecamatan melaksanakan Musrenbang RKPD Tahun 2026 di kecamatan masing-masing dengan memperhatikan beberapa hal antara lain:
1.Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan dilakukan secara serentak di tiap kecamatan pada hari Selasa, 15 April 2025;
2.Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan dilakukan secara efektif dan efisien, menghasilkan daftar usulan yang dibahas berdasarkan sistem (by-system) dengan mengunakan SIPD – RI dan disepakati, dituangkan dalam berita acara hasil musrenbang RKPD di kecamatan; Daftar usulan yang telah disepakati, kemudian diinput ke dalam SIPD-Republik Indonesia untuk diverifikasi secara berjenjang, di antaranya:
1.Verifikasi oleh Mitra Bappelitbangda;
2.Verifikasi oleh Kecamatan;
3.Verifikasi oleh Perangkat Daerah; dan
4.Verifikasi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Berdasarkan proses dan tahapan usulan masyarakat tersebut, telah dilakukan pengecekan dan validasi sehingga diperoleh hasil kesepakatan berupa jumlah usulan masyarakat Tahun 2026 sebanyak 292 usulan ke Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara melalui 13 Perangkat Daerah. Adapun uraian hasil kesepakatan usulan masyarakat dapat dilihat sebagai berikut:
1.Usulan ke Dinas Pendidikan 1) Terdapat 1 usulan Pembangunan Toilet (Jamban) Siswa Guru Beserta Sanitasinya Yang Berlokasi di desa/ohoi Elaar Let Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan. 2) Terdapat 4 usulan Rehabilitasi Toilet (Jamban) Siswa Guru Beserta Sanitasinya. 3) Terdapat 10 usulan Pembangunan Rumah Dinas Guru Beserta Perabotnya. 4) Terdapat 3 usulan Pembangunan Ruang Kelas Baru. 5) Terdapat 9 usulan Rehabilitasi Ruang Kelas Beserta Perabotnya. 6) Terdapat 3 usulan Pembangunan Ruang Guru Beserta Perabotnya. 7) Terdapat 4 usulan Pembangunan Laboratorium Computer Beserta Perabotnya. 170 8) Terdapat 1 usulan Pembangunan Ruang UKS Beserta Perabotnya yang berlokasi di desa/ohoi Sather Kecamatan Kei Besar Selatan. 9) Terdapat 1 usulan Kebutuhan Gedung Paud – Pembangunan Gedung yang berlokasi di desa/ohoi Larat Kecamatan Kei Besar Selatan. 10) Terdapat 1 usulan Pembangunan Ruang Perpustakaan Beserta Perabotnya yang berlokasi di desa/ohoi Sathean Kecamatan Kei Kecil.
2.Usulan ke Dinas Kesehatan 1) Terdapat 6 usulan Rehabilitasi Gedung Puskesmas/Puskesmas Pembantu, yaitu:

(1)Desa/ohoi Ohoidertawun Kecamatan Kei Kecil;
(2)Desa/ohoi Letman Kecamatan Kei Kecil;
(3)Desa/ohoi Maar Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan;
(4)Desa/ohoi Sather Kecamatan Kei Besar Selatan;
(5)Desa/ohoi Weduar Kecamatan Kei Besar Selatan;
(6)Desa/ohoi Tanimbar Kei Kecamatan Kei Kecil Barat. 2) Terdapat 2 usulan Rehabilitasi Fasilitasi Kesehatan berlokasi di:
(1)Desa/ohoi Sathean Kecamatan Kei Kecil;
(2)Desa/ohoi Ngurwul Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan. 3) Terdapat 4 usulan Pembangunan Rumah Dinas Dokter/Tenaga Medis yang berlokasi di:
(1)Desa/ohoi Mun Werfan Kecamatan Kei Besar Utara Barat;
(2)Desa/ohoi Hoor Islam Kecamatan Kei Besar Utara Barat;
(3)Desa/ohoi Letvuan Kecamatan Hoat Sorbay;
(4)Desa/ohoi Dian Pulau Kecamatan Hoat Sorbay.

3.Usulan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 1) Terdapat 25 usulan Pembangunan Jalan. 2) Terdapat 1 usulan Rehabilitasi jalan rutin yang berlokasi di desa/ohoi Feer Kecamatan Kei Besar Selatan Barat. 3) Terdapat 2 usulan Pembukaan Badan Jalan yang berlokasi di:

(1)Desa/ohoi Tamangil Nuhuyanat Kecamatan Kei Besar Selatan;
(2)Desa/ohoi Tamangil Nuhuten Kecamatan Kei Besar Selatan. 4) Terdapat 4 usulan Pembangunan Bronjong. 5) Terdapat 9 usulan Pembangunan Sarana Air Bersih yang berlokasi di:
(1)Desa/ohoi Sathean Kecamatan Kei Kecil;
(2)Desa/ohoi Ngayub Kecamatan Manyeuw;
(3)Desa/ohoi Ohoiluk Kecamatan Manyeuw; 171
(4)Desa/ohoi Rumadian Kecamatan Manyeuw;
(5)Desa/ohoi Ngafan Kecamatan Kei Besar Selatan Barat;
(6)Desa/ohoi Wafol Kecamatan Kei Besar Selatan Barat;
(7)Desa/ohoi Ngurko Kecamatan Kei Besar Selatan Barat;
(8)Desa/ohoi Haar Ohoimur GPM Kecamatan Kei Besar Utara Timur. 6) Terdapat 1 usulan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Distribusi Air Bersih yang berlokasi di desa/ohoi Ohoirenan Kecamatan Kei Besar Selatan. 7) Terdapat 2 usulan Pembangunan Jembatan. 8) Terdapat 1 usulan Pergantian jembatan di desa/ohoi Debut Kecamatan Manyeuw. 9) Terdapat 1 usulan Rehabilitasi Jembatan rutin di desa/ohoi Weduar Kecamatan Kei Besar Selatan. 10) Terdapat 6 usulan Pembangunan MCK Individual (KK) yang berlokasi di:
(1)Desa/ohoi Sathean Kecamatan Kei Kecil;
(2)Desa/ohoi Uwat Kecamatan Kei Besar Utara Barat;
(3)Desa/ohoi Dian Pulau Kecamatan Hoat Sorbay;
(4)Desa/ohoi Hako Kecamatan Kei Besar Selatan Barat;
(5)Desa/ohoi Uat Kecamatan Kei Besar Selatan Barat;
(6)Desa/ohoi Ngurko Kecamatan Kei Besar Selatan Barat. 11) Terdapat 2 usulan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang berlokasi di:
(1)Desa/ohoi Dian Pulau Kecamatan Hoat Sorbay;
(2)Desa/ohoi Weduar Kecamatan Kei Besar Selatan. 12) Terdapat 15 usulan Penyedian Penerangan Jalan Umum. 13) Terdapat 2 usulan Pembangunan Jaringan Irigasi yang berlokasi di:
(1)Desa/ohoi Danar Ternate Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan;
(2)Desa/ohoi Wain Kecamatan Kei Kecil Timur. 14) Terdapat 2 usulan Peningkatan Jaringan Irigasi di:
(1)Desa/ohoi Hangur Kecamatan Kei Besar Utara Barat;
(2)Desa/ohoi Waerat Kecamatan Kei Besar Utara Barat. 15) Terdapat 5 usulan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Di Wilayah Perkotaan.

4.Usulan ke Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 1) Terdapat 9 usulan Pembangunan Backlog Rumah Layak Huni. 2) Terdapat 22 usulan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni yang berlokasi di:

(1)Desa/ohoi Mun Ohoiir Kecamatan Kei Besar Utara Barat; 172
(2)Desa/ohoi Ad Ohoiwaf Kecamatan Kei Besar Utara Barat;
(3)Desa/ohoi Laar Kecamatan Kei Besar Utara Barat;
(4)Desa/ohoi Ngayub Kecamatan Manyeuw;
(5)Desa/ohoi Elaar Let Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan;
(6)Desa/ohoi Maar Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan;
(7)Desa/ohoi Sare Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan;
(8)Desa/ohoi Kilwat Kecamatan Kei Besar Selatan;
(9)Desa/ohoi Sather Kecamatan Kei Besar Selatan;
(10)Desa/ohoi Tanimbar Kei Kecamatan Kei Kecil Barat;
(11)Desa/ohoi Hako Kecamatan Kei Besar Selatan Barat;
(12)Desa/ohoi Ngafan Kecamatan Kei Besar Selatan Barat;
(13)Desa/ohoi Rahangiar Kecamatan Kei Besar Selatan Barat;
(14)Desa/ohoi Uat Kecamatan Kei Besar Selatan Barat;
(15)Desa/ohoi Wafol Kecamatan Kei Besar Selatan Barat;
(16)Desa/ohoi Ngurko Kecamatan Kei Besar Selatan Barat;
(17)Desa/ohoi Ohoifaruan Kecamatan Kei Besar UtaraTimur;
(18)Desa/ohoi Haar Ohoiwait Kecamatan Kei Besar UtaraTimur;
(19)Desa/ohoi Haar Ohoimur GPM Kecamatan Kei Besar UtaraTimur;
(20)Desa/ohoi Ibra Kecamatan Kei Kecil;
(21)Desa/ohoi Sathean Kecamatan Kei Kecil;
(22)Desa/ohoi Ngabub Kecamatan Kei Kecil. 3) Terdapat 7 usulan Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman Perumahan – Wilayah Perkotaan. 4) Terdapat 1 usulan Pembangunan Jaringan Air Bersih Untuk Masyarakat Kurang Mampu – Kawasan Kumuh di desa/ohoi Ngurko Kecamatan Kei Besar Selatan.

5.Usulan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1) Terdapat 6 usulan Bangunan Pengaman Pantai yang berlokasi di :

(1)Desa/ohoi Elaar Ngursoin Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan;
(2)Desa/ohoi Dangarat Kecamatan Kei Besar Utara Barat;
(3)Desa/ohoi Ohoituf Kecamatan Kei Besar Utara Barat;
(4)Desa/ohoi Ohoirenan Kei Besar Selatan;
(5)Desa/ohoi Wirin Kecamatan Hoat Sorbay; dan
(6)Desa/ohoi Wafol Kecamatan Kei Besar Selatan Barat.

6.Usulan ke Dinas Lingkungan Hidup 173 1) Terdapat 2 usulan Pembuatan TPS yang berlokasi di:

(1)Desa/ohoi Danar Ternate Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan
(2)Desa/ohoi Wearlilir Kecamatan Kei Kecil. 2) Terdapat 2 usulan Pengadaan Sarana Pengelolaan Sampah di desa/ohoi Watdek Kecamatan Kei Kecil.

7.Usulan ke Dinas Pariwisata 1) Terdapat 4 usulan Pembangunan Amenitas Kawasan Pariwisata yang berlokasi di :

(1)Desa/ohoi Ngilngof Kecamatan Manyeuw;
(2)Desa/ohoi Rumadian Kecamatan Manyeuw;
(3)Desa/ohoi Wab Kecamatan Hoat Sorbay.
(4)Terdapat 1 usulan Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Beton Di Destinasi Wisata di desa/ohoi Weduar Kecamatan Kei Besar Selatan.

8.Usulan ke Dinas Perikanan 1) Terdapat 3 usulan Penyediaan Sarana Prasarana Budidaya Perikanan yang berlokasi di:

(1)Desa/ohoi Arso Kecamatan Hoat Sorbay;
(2)Desa/ohoi Ohoider Atas Kecamatan Kei Kecil;
(3)Desa/ohoi Ngurko Kecamatan Kei Besar Selatan Barat. 2) Terdapat 6 usulan Penyediaan Sarana Penangkapan Ikan yang berlokasi di:
(1)Desa/ohoi Maar Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan;
(2)Desa/ohoi Haar Ohoiwait Kecamatan Kei Besar Utara Timur;
(3)Desa/ohoi Hollat Kecamatan Kei Besar Utara Timur;
(4)Desa/ohoi Haar Ohoimur GPM Kecamatan Kei Besar Utara Timur;
(5)Desa/ohoi Uat Kecamatan Kei Besar Selatan Barat; 3) Terdapat 2 usulan Sarana Pengolahan Hasil Perikanan. 4) Terdapat 3 usulan Pembangunan Jalan Produksi yang berlokasi di:
(1)Desa/ohoi Sathean Kecamatan Kei Kecil;
(2)Desa/ohoi Dunwahan Kecamatan Kei Kecil;
(3)Desa/ohoi Namar Kecamatan Manyeuw;

9.Usulan ke Dinas Pertanian 1) Terdapat 17 usulan Pembangunan Jalan Usaha Tani yang berlokasi di :

(1)Desa/ohoi Ohoidertawun Kecamatan Kei Kecil;
(2)Desa/ohoi Sathean Kecamatan Kei Kecil;
(3)Desa/ohoi Ngabub Kecamatan Kei Kecil;
(4)Desa/ohoi Ohoider Atas Kecamatan Kei Kecil; 174
(5)Desa/ohoi Ngurwul Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan;
(6)Desa/ohoi Danar Lumefar Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan;
(7)Desa/ohoi Elaar Ngursoin Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan;
(8)Desa/ohoi Elaar Lamagorang Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan;
(9)Desa/ohoi Maar Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan;
(10)Desa/ohoi Danar Ternate Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan;
(11)Desa/ohoi Uf Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan;
(12)Desa/ohoi Danar Ohoiseb Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan;
(13)Desa/ohoi Sare Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan;
(14)Desa/ohoi Tamangil Nuhuten Kecamatan Kei Besar Selatan;
(15)Desa/ohoi Rerean Kecamatan Kei Besar Selatan Barat;
(16)Desa/ohoi Hollay Kecamatan Kei Besar Utara Timur;
(17)Desa/ohoi Warwut Kecamatan Hoat Sorbay. 2) Terdapat 1 usulan Pembangunan Jalan Produksi di desa/ohoi Ohoirenan; 3) Terdapat 9 usulan Penyediaan Sarana Pertanian.

10.Usulan ke Dinas Pemuda dan Olahraga 1) Terdapat 2 usulan Peningkatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Olahraga Prestasi yang berlokasi di:

(1)Desa/ohoi Elaar Let Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan;
(2)Desa/ohoi Elaar Ngursoin Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan.

11.Usulan ke Dinas Perhubungan 1) Terdapat 5 usulan Pembangunan Tambatan Perahu – Dikoordinasikan Ke Provinsi. 2) Terdapat 2 usulan Pengadaan Moda Transportasi di desa/ohoi Hoko Kecamatan Kei Besar Utara Timur. 3) Terdapat 1 usulan Rehabilitiasi/Peningkatan prasarana transportasi perairan di desa/ohoi Tamangil Nuhuten Kecamatan Kei Besar Selatan.
12.Usulan ke Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Ketenagakerjaan 1) Terdapat 1 usulan Pembangunan/Revitalisasi Prasarana Perdagangan (Pasar) di desa/ohoi Sathean Kecamatan Kei Kecil.
13.Usulan ke Dinas Pemberdayaan Masyrakat Desa, Perlindungan Perempuan dan Anak 1) Terdapat 1 usulan Pendampingan Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa di desa/ohoi Haar Ohoimur GPM Kecamatan Kei Besar Utara Timur. 4.2.4. Telaah Pokok – pokok Pikiran DPRD 175 Salah satu pendekatan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah adalah Pendekatan Politis. Pendekatan ini diimplemetasikan sekurang-kurangnya dalam dua bentuk, yaitu: 1) penerjemahan visi dan misi kepala daerah, dan 2) aspiratif DPRD dalam bentuk Pokok- pokok Pikiran. Ketentuan mengenai Pokok–pokok Pikiran DPRD diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Pasal 78 Ayat (2) menyebutkan Dalam penyusunan rancangan awal RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD. Selanjutnya, tarkai mekanisme penyampaian Pokok–pokok Pikiran DPRD diatur dalam Pasal 178, yang mengatur:
1.Pokok–pokok pikiran DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan Daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses.
2.Hasil telaahan pokok–pokok pikiran DPRD dirumuskan dalam daftar permasalahan pembangunan yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.
3.Pokok–pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud, disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan.
4.Pokok–pokok pikiran DPRD dimasukkan ke dalam e-planning bagi Daerah yang sudah memiliki SIPD. Berdasarkan ketentuan di atas, maka penyampaian Pokok–pokok Pikiran DPRD untuk perencanaan pembangunan daerah Tahun 2026, dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
1.Surat Sekretaris Daerah menginformasikan jadwal penginputan Pokok–pokok Pikiran DPRD ke dalam SIPD, dengan melampirkan kamus usulan Pokok–pokok Pikiran yang menjadi rujukan Anggota DPRD dalam mengusulkan Pokok Pikiran masing–masing.
2.Waktu penginputan dimulai pada tanggal 13 Februari 2025 dan berakhir pada tanggal 23 Mei 2025.
3.Hasil inputan Pokok–pokok pikiran terdokumentasi sebanyak 313 usulan.
4.Berdasarkan hasil Verifikasi berjenjang maka diperoleh sebanyak 313 usulan yang diteruskan untuk dibahas dalam Musrenbang RKPD. Hasil penginputan dan verifikasi terhadap Pokok–pokok Pikiran DPRD menunjukkan usulan- usulan yang berasal dari aspirasi masyarakat, sesuai dengan arah kebijakan daerah, dan sudah melewati pembahasan Musrenbang RKPD Tahun 2026, sebagai berikut. Tabel 4.5 Usulan Pokok Pikiran DPRD Tahun 2026 176 OPD TUJUAN JENIS USULAN VOLUME Dinas Pendidikan Bantuan Sarana Dan Prasarana Pendidikan 8 paket Penyediaan Sarana Utilitas (PSU) Sekolah 2 paket Pembangunan/ Rehabilitasi Ruang Kelas/Ruang Guru/ Kantor/ UKS/ Toilet/ Lanoratorium 3 paket Dinas Kesehatan Rehabilitasi Fasilitas Kesehatan Kabupaten/Kota 3 paket Pembangunan Puskesmas Pembantu 2 unit Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Penyediaan Sarana Penerangan Jalan Umum (PJU) 15 paket Pembangunan Talud Pengaman Pantai (seawall) 13 paket Pembangunan Jalan 1 paket Rehabilitasi Jalan 5 paket Penyediaan MCK – Lokasi Prioritas Stunting 35 unit Penyediaan SPAM 9 paket Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni 258 unit Pembangunan Jalan Lingkungan–Kawasan Permukiman di Wilayah Perkotaan 7 paket Portal Permukiman 11 unit Dinas Sosial Bantuan Rehabilitasi Sosial Bagi PMKS (Terdaftar) 500 paket Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pembangunan Talud Penahan Tanah 9 paket Dinas Lingkungan Hidup Tempat Pembuangan Sampah Di Lingkungan Permukiman 3 unit Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perlindungan Perempuan dan anak Bantuan Keuangan Untuk Kegiatan Kemasyarakatan 1 paket Bantuan Sarana Dan Prasarana Desa 3 paket Dinas Pemuda dan Olahraga Bantuan Sarana Dan Prasarana Olahraga 7 paket Aktivitas Produktif Bagi Pemuda Dalam Membina Minat Dan Bakat Di Bidang Olahraga 2 paket Dinas Perhubungan Pengadaan Moda Transportasi Darat 29 unit Penyediaan Moda Transportasi Perairan 21 unit Dinas Pariwisata Bantuan Keuangan Untuk Atraksi Wisata 2 paket Penyediaan Amenitas Destinasi Wisata 1 paket Dinas Perikanan Sarana Penangkapan 201 paket Sarana Budidaya 2 paket Dinas Pertanian Bantuan Bibit Ternak 174 anakan Pengembangan Usaha Perkebunan – Lokasi 100 pohon 177 OPD TUJUAN JENIS USULAN VOLUME Klaster Pembangunan Jalan Usaha Tani (Lokasi Klaster) 9 paket Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian 9 paket Penyediaan Sarana Pengolahan Pasca Panen 40 unit Kelangkaan Bibit Tanaman Dan Pupuk Bagi Usaha Pertanian 2 paket Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Bantuan Pengembangan Usaha Mikro Dan Kecil 193 paket Bantuan Perkuatan Usaha 67 paket Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Ketenagakerjaan Fasilitasi Pelatihan Berdasarkan Unit Usaha, Minat Dan Kompetensi Pencari Kerja 25 orang Fasilitasi Pengembangan Industri Skala Mikro 1 paket Sekretariat Daerah Bantuan Keuangan Untuk Kegiatan Keagamaan 16 paket Hibah Sarana Dan Prasarana Keagamaan/Peribadatan 35 paket Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Penelitian Dan Pengembangan Daerah Oleh Tim Peneliti/Tim Kajian Berbadan Hukum 2 paket 4.2.5. Sasaran Kinerja Pembangunan 4.2.5.1. Sasaran Indikator Makro Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2026 Dengan memperhatkan hasil evaluasi kinerja pencapaian sasaran ekonomi makro tahun–tahun sebelumnya, prioritas daerah dan upaya pencapaian Visi dan Misi, maka Sasaran Ekonomi Makro Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2026 sebagai berikut. 178 Tabel 4.6 Sasaran Indikator Makro Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2026 4.2.5.2. Sasaran Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2026 Sasaran kinerja untuk pencapaian Visi dan Misi RPJMD sebagai berikut. Tabel 4.7 Sasaran Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2026 No . Tujuan dan Sasaran Indikator Realisasi 2024 Target 2026 VISI Masyarakat Maluku Tenggara Mandiri, Cerdas, Demokratis dan Berkeadilan menuju Maluku Tenggara Hebat MISI 1: Mewujudkan Maluku Tenggara Mandiri
1.Meningkatkan perekonomian daerah yang merata, Inklusif dan berkelanjutan Indeks Gini 0,248 0,246 1.1. Produktivitas Ekonomi daerah meningkat Pertumbuhan Ekonomi 5,44 5,75 PDRB Perkapita (juta) 34,91 38,16 1.2. Usaha Industri pengolahan meningkat Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan 1,28 1,66 MISI 2: Mewujudkan Maluku Tenggara Cerdas
2.Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia yang sehat, cerdas, dan berbudaya IPM 70,58 71,59 1.1. Kualitas dan Akses Pendidikan Meningkat Indeks Pendidikan 0,686 0,693 1.2. Kualitas Kesehatan Meningkat Indeks Kesehatan 0,783 0,7901 1.3. Daya Beli Masyarakat meningkat Indeks Pengeluaran Ril perkapita 0,303 0,292 1.4. Kualitas Warisan Budaya Daerah meningkat Indeks Lestari Warisan Budaya Daerah n.a 65,0 MISI 3: Mewujudkan Maluku Tenggara Demokratis
3.Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang aman, damai, Indeks Stabilitas Politik, Keamanan dan Ketertiban Umum n.a 75,00 179 No . Tujuan dan Sasaran Indikator Realisasi 2024 Target 2026 harmonis, demokratis 3.1. Kerukunan Hidup masyarakat meningkat Indeks Kerukunan Hidup Umat Beragama n.a 100 3.2. Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum meningkat Indeks, Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum n.a 69,0 MISI 4: Mewujudkan Maluku Tenggara Berkeadilan
4.Meningkatkan kualitas pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan Tingkat Kemiskinanan 21,22 19,11 4.1. Penduduk miskin menurun Persentase penurunan penduduk miskin 1,51 5,23 4.2. Kapasitas Infrastruktur dan Penataan Ruang meningkat Indeks Pembangunan Infrastruktur n.a 64,00 4.3. Ketahanan Pangan Daerah meningkat Indeks Ketahanan Pangan n.a 49,63 4.4. Pengangguran Menurun Tingkat Pengangguran Terbuka 5,68 4,68 MISI 5: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berdaya saing
5.Meningkatkan kualitas tatakelola Pemerintahan yang baik, bersih dan melayani Indeks Reformasi Birokrasi 49,28 55,15/CC 5.1. Kinerja Birokrasi dan Pelayanan Publik meningkat Nilai Kinerja Organisasi (NKO) n.a 76,00 Indeks Pelayanan Publik (IPP) n.a 3,25/B- 5.2. Pengelolaan keuangan daerah yang baik dan bersih meningkat Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) 68,87 74,12 Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) n.a 3,75 4.2.6. Program Prioritas Maluku Tenggara Tahun 2026 4.2.6.1. Program dan Kegiatan Prioritas untuk Pencapaian Visi dan Misi Untuk pencapaian Visi dan Misi, maka ditetapkan Program Prioritas yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah penyelenggara Bidang Urusan Pemerintahan, sebagai berikut. Tabel 4.8 Program dan Kegiatan Prioritas untuk Pencapaian Visi dan Misi Misi dan Tujuan Sasaran Program Prioritas Visi: Masyarakat Maluku Tenggara Mandiri, Cerdas, Demokratis dan Berkeadilan menuju Maluku Tenggara Hebat Misi 1: Mewujudkan Maluku Tenggara Mandiri Meningkatkan perekonomian daerah yang merata, Inklusif dan Produktivitas Ekonomi daerah meningkat Penataan Bangunan dan Lingkungan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) 180 Misi dan Tujuan Sasaran Program Prioritas berkelanjutan Pemberdayaan dan perlindungan koperasi Pengelolaan Perikanan Tangkap Pengelolaan Perikanan Budidaya Peningkatan daya Tarik destinasi pariwisata Usaha Industri pengolahan meningkat Perencanaan dan Pembangunan Industri Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Pengembangan Iklim Penanaman Modal Misi 2: Mewujudkan Maluku Tenggara Cerdas Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia yang sehat, cerdas, dan berbudaya Kualitas dan Akses Pendidikan Meningkat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pengelolaan Pendidikan Kualitas Kesehatan Meningkat Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Pengendalian penduduk Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Daya Beli Masyarakat meningkat Stabilisasi Harga Barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting ditingkat Kabupaten/Kota Kualitas Warisan Budaya Daerah meningkat Pengembangan Kebudayaan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Misi 3: Mewujudkan Maluku Tenggara Demokratis Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang aman, damai, harmonis, demokratis Kerukunan Hidup masyarakat meningkat Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum meningkat Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Misi 4: Mewujudkan Maluku Tenggara Berkeadilan Meningkatkan kualitas pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan Penduduk miskin menurun Perlindungan Dan Jaminan Sosial Rehabilitasi Sosial Pengembangan Perumahan 181 Misi dan Tujuan Sasaran Program Prioritas Pengembangan dan Pengeloaan Air Limbah Pengelolaan Perikanan Budidaya Pengelolaan Perikanan Tangkap Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Kapasitas Infrastruktur dan Penataan Ruang meningkat Penyelenggaraan Jalan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Penataan Bangunan Gedung Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Pengelolaan Perairan Penyelenggaraan Penataan Ruang Ketahanan Pangan Daerah meningkat Peningkatan Diversifikasi dan Katahanan Pangan Masyarakat Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Pengangguran Menurun Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Misi 5: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berdaya saing Meningkatkan kualitas tatakelola Pemerintahan yang baik, bersih dan melayani Kinerja Birokrasi dan Pelayanan Publik meningkat Aplikasi Informatika Pencatatan Sipil Pendaftaran Penduduk Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pelayanan Penanaman Modal 1) Pengelolaan keuangan daerah yang baik dan bersih meningkat Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah Pengelolaaan Keuangan Daerah Pengelolaan Barang Milik Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah Penyelenggaraan Pengawasan 182 4.2.6.2. Program dan Kegiatan Prioritas yang diamanatkan Peraturan Perundang- undangan Sesuai amanat Peraturan Perundang-undangan, terdapat sejumlah Program dan Kegiatan Proritas yang diamanatkan untuk dilaksanakan di daerah, yaitu:
1.Belanja Daerah yang diamanatkan dan dimandatkan (Mandatory Spending) 1) Mandatory Spending Fungsi Pendidikan Alokasi belanja paling sedikit 20 persen sesuai ketentuan Peraturan Perundang- undangan. 2) Infrastruktur Pelayanan Publik Alokasi belanja penyediaan Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40 persen dari total belanja daerah, di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa. 3) Belanja Pegawai Alokasi belanja pegawai paling tinggi 30 persen dari total belanja, termasuk belanja untuk ASN, Kepala Daerah dan DPRD, serta tidak termasuk TPG, TKG, Tambahan Penghasilan Guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD, yang tidak ditentukan penggunaannya. 4) Belanja Wajib yang didanai dari Hasil Penerimaan Pajak yang Telah Ditentukan Penggunaannya.

(1)Hasil Penerimaan PKB dan Opsen PKB Sesuai amanat ketentuan, hasil Penerimaan PKB dan Opsen PKB dialokasikan paling rendah 10 persen untuk mendanai pembangunan dan/atau rehabilitasi jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
(2)Hasil Penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik Sesuai amanat ketentuan, hasil Penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik dialokasikan paling rendah 10 persen untuk mendanai penyediaan penerangan jalan umum yang meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum, termasuk pembayaran ketersediaan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerja sama antara pemerintah daerah dan badan usaha.
(3)Hasil Penerimaan Pajak Rokok Sesuai amanat ketentuan, hasil Penerimaan Pajak Rokok dialokasikan paling rendah 50 persen untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakkan hukum sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai Pajak Rokok.

2.Belanja Daerah untuk pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal 183 Pengalokasian anggaran belanja untuk melaksanakan Standar Pelayanan Minilal (SPM), sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 1) Urusan Pendidikan, berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nomor 32 Tahun 2022; 2) Urusan Kesehatan, berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024; 3) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023; 4) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023; 5) Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum

(1)Bidang Urusan Bencana, berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 101 tahun 2018.
(2)Bidang Urusan Kebakaran, berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 tahun 2018.
(3)Bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 121 tahun 2018. 6) Urusan Sosial, berpedoman pada Peraturan Menteri Sosial nomor 9 tahun 2018. 4.2.6.3. Program dan Kegiatan Prioritas untuk Pelaksanaan Program Strategis Nasional (Pro-SN) Tahun 2026 Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029, Pelaksanaan Program Strategis Nasional (Pro-SN) Tahun 2026, diuraikan sebagai berikut.

1.Pengentasan Kemiskinan Strategi penurunan kemiskinan dilakukan dengan pendekatan lintas sektor, hal ini membutuhkan beberapa prasyarat yaitu: a) Integrasi dan peningkatan akurasi data sasaran program perlindungan sosialdan pemberdayaan masyarakat; b) Penerapan pendekatan yang terstandar, inklusif, dan berkesinambungan dalam perluasan program pemberdayaan ekonomi dan sosial; c) Optimalisasi pendampingan pembangunan dan peningkatan kolaborasi strategis multi sektor dengan partisipasi kuat masyarakat dan sektor swasta untuk mempercepat peningkatan keberdayaan masyarakat, penciptaan lapangan kerja lokal, mendorong kewirausahaan berbasis komunitas, dan meningkatkan akses terhadap pasar serta teknologi dan d) Komitmen keberpihakan seluruh tingkatan pemerintah daan pemangku kepentingan dalam menfokuskan sumber daya yang tersedia untuk pemberantasan kemiskinan. 4) Penanggulangan Kemiskinan 184 Upaya menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Maluku Tenggara dalam tahun 2026 sebagai berikut:

(1)Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial
(2)Meningkatkan kualitas pelayanan Rehabilitasi dan Pemberdayaan sosial
(3)Meningkatkan rumah layak huni bagi penduduk miskin/korban bencana/terkena relokasi program pemda
(4)Meningkatkan aspek pemberdayaan masyarakat bagi masyarakat miskin dan rentan: - Produksi Perikanan Budidaya - Meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap - Meningkatkan distribusi dan kualitas sarana pertanian 5) Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Upaya menurunkan kemiskinan yang signifikan, RPJMN 2025–2029 menetapkan 4 (empat) strategi penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, yaitu:
(1)Memastikan stabilitas ekonomi makro melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif bertujuan memastikan manfaat pembangunan tersebar secara merata ke seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok miskin dan rentan. Langkah penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan ekonomi lokal hingga penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi prioritas disertai langkah menjaga stabilitas inflasi guna melindungi daya beli masyarakat.
(2)Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dan rentan melalui pelaksanaan kartu kesejahteraan sebagai alat integrasi berbagai program bantuan sosial dan subsidi. Untuk mendukung akurasi dan efektivitas pelaksanaan, pemerintah menggunakan data tunggal sosial ekonomi dalam penargetan yang secara terus menerus dimutakhirkan dan berbagi pakai melalui sistem registrasi sosial ekonomi serta diperkuat melalui teknologi digital dalam penyaluran.
(3)Meningkatkan pendapatan masyarakat dengan penguatan wirausaha dan penciptaan kesempatan kerja melalui kartu usaha untuk mendukung graduasi dari kemiskinan. Langkah yang dilakukan termasuk melalui peningkatan kapasitas yang relevan serta berbasis potensi dan kebutuhan, perluasan akses terhadap sumber daya produktif dan penerapan prinsip afirmatif. Strategi kartu usaha menekankan pentingnya kemitraan dan kolaborasi dengan sektor swasta.
(4)Memperkuat layanan infrastruktur dasar dan pengembangan wilayah. Strategi ini difokuskan pada wilayah-wilayah kantong kemiskinan. Intervensi dilakukan melalui penyediaan akses air minum aman, sanitasi layak, layanan kesehatan, pendidikan yang berkualitas, konektivitas, dan infrastrutkur dasar lainnya. 185 Secara spesifik, kebijakan belanja Tahun 2026 untuk pengentasan kemiskinan ekstrim meliputi:
(1)mengalokasikan anggaran dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk untuk pemutahiran data penerima manfaat, yaitu dengan melaksanakan strategi penghapusan kemiskinan ekstrem Tabel 4.9 Strategi Kebijakan Belanja Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2026 STRATEGI URAIAN KEGIATAN Mengurangi beban pengeluaran masyarakat diselenggarakan melalui program bantuan sosial, jaminan sosial, subsidi, program stabilitas harga, dan/atau program lainnya yang dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat, diataranya melalui: - bantuan sosial reguler, seperti program keluarga harapan, program sembako, dan bantuan beras - bantuan sosial khusus, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa, bantuan sosial tunai, bantuan sosial presiden, top up bansos reguler, dan bantuan beras - bantuan asistensi rehabilitasi sosial bagi Pemangku Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) seperti bantuan asistensi rehabilitasi sosial bagi kelompok berkebutuhan khusus (disabilitas dan lanjut usia) - subsidi energi, seperti pemasangan listrik gratis, subsidi listrik, dan subsidi elpiji - pemberian bantuan iuran JKN Meningkatkan Pendapatan Masyarakat diselenggarakan melalui peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat, diantaranya melalui - peningkatan pendapatan/akses pekerjaan dan penyediaan infrastruktur dasar, melalui program padat karya dan bantuan subsidi/kelompok seperti program padat karya tunai/pkt (desa dan sektor) - peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui program vokasi dan pelatihan, seperti kartu pra kerja, program vokasi - peningkatan kapasitas umkm, melalui peningkatan akses pasar, serta pendampingan dan penguatan kewirausahaan, seperti program pendampingan usaha - peningkatan akses pembiayaan umkm, melalui peningkatan akses terhadap lembaga keuangan formal baik bank maupun non bank, seperti kredit usaha rakyat (KUR) Menurunkan Jumlah Kantong Kemiskinan diselenggarakan dalam bentuk pembangunan dan/atau rehabilitasi fasilitas dan pra sarana wilayah - Pemenuhan pelayanan dasar, seperti peningkatan akses layanan dan infrastruktur pendidikan, layanan dan infrastruktur kesehatan, dan infrastruktur sanitasi air minum layak - Peningkatan konekfitas antar wilayah seperti pembangunan dan peningkatan sarana transportasi serta pembangunan infrastruktur jalan 186
(2)melakukan koordinasi optimalisasi pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem; 6) Sekolah Rakyat Dalam rangka mendukung implementasi Program Sekolah Rakyat untuk optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara memberikan dukungan berupa penyiapan lahan, perizinan, dan penyiapan guru serta tenaga pendidik sesuai dengan kewenangannya dengan berbasis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang–undangan. 7) Pembangunan 3 Juta Rumah Memberikan dukungan anggaran untuk percepatan pelaksanaan Pembangunan 3 Juta Rumah di Kabupaten Maluku Tenggara melalui:
(1)menyediakan alokasi anggaran untuk rehabilitasi/pembangunan baru Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
(2)menyiapkan data sasaran penerima program pembangunan 3 (tiga) juta rumah yang dilakukan secara akuntabel dengan mengacu pada ketepatan data yang bersumber dari DTSEN.
(3)melakukan monitoring dan evaluasi terkait rehabilitasi/pembangunan perumahan di tingkat Pemerintah Daerah.
(4)menyediakan alokasi anggaran untuk penyediaan rumah tapak dan rumah susun untuk MBR.

2.Ketahanan Pangan 1) Swasembada Pangan Intervensi kebijakan swasembada pangan antara lain:

(1)Penguatan cadangan pangan
(2)Pengembangan pangan akuatik, pangan hewani, pangan lokal, serta pangan nabati
(3)Penganekaragaman konsumsi pangan
(4)Pengendalian penyakit ternak
(5)Penjaminan mutu dan keamanan pangan
(6)Penanganan kerawanan pangan 2) Pendayagunaan Penyuluh Pertanian 3) Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah 4) Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian.

3.Kesehatan Untuk Semua 187 Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan aspek penting dalam kemajuan suatu bangsa/daerah, terutama melalui sektor Pendidikan, Kesehatan, dan perlindungan sosial. Peningkatan kualitas sumber daya manusia didukung dengan pencapaian pada bidang Kesehatan, yang dilakukan melalui: 1) Penurunan Stunting Strategi pencegahan stunting difokuskan pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) melalui peningkatan cakupan dan kualitas, serta integrasi intervensi kunci yang berfokus pada penguatan faktor determinan di masing–masing kelompok sasaran intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. 2) Pemeriksaan Kesehatan Gratis Melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) sesuai ketentuan, dengan mengalokasikan anggaran yang memadai sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui, deteksi dini, peningkatan kesadaran dan investasi kesehatan jangka panjang. Sasaran PKG sesuai yang diamanatkan: 1) PKG Ulang Tahun (Kado): Pemeriksaan kesehatan gratis yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat pada hari ulang tahun atau hingga 30 hari setelahnya; 2) PKG Sekolah: Pemeriksaan kesehatan untuk siswa usia sekolah guna mengidentifikasi faktor risiko dan mendeteksi dini masalah kesehatan fisik dan mental dan 3) CKG Ibu Hamil dan Balita: Skrining untuk bayi baru lahir, balita, dan ibu hamil yang bertujuan mendeteksi masalah kesehatan seperti penyakit jantung bawaan, stunting, dan anemia. 3) Jaminan Kesehatan Nasional Koordinasi dan dukungan penganggaran daerah untuk perluasan cakupan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional. 4) Penuntasan TBC 5) Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota Fokus penyediaan sarana dan prasarana serta peningkatan kualitas pelayanan Rumah Sakit Umum Karel Sadsuitubun dan Rumah Sakit Pratama Elat. 188
4.Perluasan Akses Pendidikan Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan aspek penting dalam kemajuan suatu bangsa/daerah, terutama melalui sektor Pendidikan, Kesehatan, dan perlindungan sosial. Peningkatan kualitas sumber daya manusia didukung dengan pencapaian pada bidang Pendidikan, yang dilakukan melalui: 1) Pembangunan dan Revitalisasi PAUD 2) Pembangunan dan Revitalisasi Pendidikan Dasar 3) Makan Bergizi Gratis Pemberian makan gratis untuk pemenuhan gizi diarahakan untuk membangun generasi sehat, cerdas dan produktif yang berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan pengembangan sumber daya manusia berkualitas. Dengan akses pada asupan gizi yang cukup dan keberagaman bahan pangan serta meningkatkan pemahaman masyarakat dalam perbaikan gizi, melalui pemberian makan bergizi untuk siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, serta penguatan ekosistem pendukung pemberian makan bergizi. Dukungan pemerintah daerah dalam menyukseskan program MBG meliputi:

a.Pemberian makan bergizi gratis a) Data penerima manfaat b) Dukungan lahan c) Dukungan dapur mandiri
b.Penguatan ekosistem pendukung program MBG a) Pertanian b) Dana desa c) Perhubungan d) Jalan dan jembatan e) Air bersih Dukungan konkret Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dalam mendukung pelaksanaan MBG Tahun 2026 sebagai berikut: 1) mengalokasikan dukungan anggaran yang bersumber dari APBD TA 2026 pada satuan pendidikan yang menjadi kewenangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan. 2) menyediakan tanah bagi pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). 3) mendorong dan mengembangkan secara optimal potensi sumber daya lokal. 189
1. 5.Pertumsbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kesatuan wujud yang saling terkait dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penurunan kemiskinan. Untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, ketiga ujung tombak ini bekerja secara sinergis. Pertumbuhan ekonomi menciptakan sumber daya untuk mengatasi kemiskinan, sementara peningkatan modal manusia berkualitas mendorong pertumbuhan yang lebih berkelanjutan dan inklusif. Dalam kondisi ini, pembangunan tidak hanya bertumpu pada angka statistik, tetap juga pada peningkatan kualitas hidup seluruh masyarakat. Secara konkret terdapat 8 (delapan) strategi kunci RPJMN 2025–2029 untuk pertumbuhan tinggi berkelanjutan, yaitu: 1) Pengendalian Inflasi Sesuai amanat RPJMN 2025–2029, pengendalian inflasi difokuskan pada upaya pengendalian komponen inflasi harga bergejolak melalui strategi 4K, yaitu:

(1)keterjangkauan harga,
(2)ketersediaan pasokan,
(3)kelancaran distribusi, dan
(4)komunikasi efektif 2) Percepatan Pelaksanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Beberapa upaya strategis yang dilaksanakan untuk percepatan pelaksanaan Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Maluku Tenggara, antara lain:
(1)melakukan koordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang koperasi.
(2)mendorong dan memfasilitasi SKPD yang melaksanakan urusan di bidang koperasi dan urusan di bidang pemberdayaan masyarakat desa.
(3)menganggarkan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang mendukung Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
(4)melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan. 3) Optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
(1)upaya konkret meningkatkan pendapatan daerah. Khususnya, pada komponen PAD, melalui perbaikan data base pajak dan retribusi, serta digitalisasi pelayanan pajak dan retribusi daerah.
(2)meningkatkan efektivitas belanja daerah melalui pengalokasian belanja secara proporsional terhadap belanja prioritas pencapaian visi dan misi.
(3)pengelolaan pembiayaan daerah secara efektif dan efisien untuk memberikan dampak optimal pagi pembiayaan daerah yang produktif. 190 4) Industrialisasi dan Hilirisasi (Investasi, Lapangan Pekerjaan,) Melakukan hilirisasi pada produk unggulan rumput laut, utamanya melalui pembangunan gudang penyimpanan dan pusat lelang Rumput Laut sebagai cikal bakal pembangunan industri rumput laut Maluku Tenggara. 5) Pelestarian Lingkungan dan Pengelolaan Sampah Pelestarian lingkungan hidup melalui promosi, edukasi dan penghijauan, serta dengan mengoptimalkan kinerja pengelolaan sampah. 191 Tabel 4.10 Program dan Keigatan Prioritas untuk Mendukung Pencapaian Prioritas Nasional Tahun 2026 NO ASTA CITA BIDANG URUSAN OUTCOME PRIORITAS PROGRAM SUB KEGIATAN 1 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan 2 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Kesehatan Untuk Semua PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Pengembangan Rumah Sakit Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar 3 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaa Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Penetapan RDTR Kabupaten/Kota Penetapan RTRW Kabupaten/Kota 192 NO ASTA CITA BIDANG URUSAN OUTCOME PRIORITAS PROGRAM SUB KEGIATAN ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru ruang 4 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Terpenuhinya rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan 5 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satlinmas, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis denganlingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah 193 NO ASTA CITA BIDANG URUSAN OUTCOME PRIORITAS PROGRAM SUB KEGIATAN PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) 6 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga 7 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja 194 NO ASTA CITA BIDANG URUSAN OUTCOME PRIORITAS PROGRAM SUB KEGIATAN 8 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Meningkatnya Kesetaraan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK Advokasi dan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota 9 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Meningkatnya ketahanan pangan PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota 10 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Terwujudnya pemerataan penguasaan tanah dan pemberdayaan masyarakat melalui penataan aset dan akses di daerah PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria 11 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG Lingkungan Hidup Berkualitas PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 195 NO ASTA CITA BIDANG URUSAN OUTCOME PRIORITAS PROGRAM SUB KEGIATAN melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru LINGKUNGAN HIDUP KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Penanganan sampah melalui pengangkutan Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional 12 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Meningkatnya kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemanfaatan data kependudukan berbasis digital PROGRAM PENCATATAN SIPIL Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing- Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil 13 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa yang Berdaya Saing untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa PROGRAM PENATAAN DESA Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa 196 NO ASTA CITA BIDANG URUSAN OUTCOME PRIORITAS PROGRAM SUB KEGIATAN 14 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan Keluarga Berkualitas (IPKK) PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) 15 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra Produksi melalui peran aktif koperasi PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan 197 NO ASTA CITA BIDANG URUSAN OUTCOME PRIORITAS PROGRAM SUB KEGIATAN 16 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Pelayanan Informasi Publik Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik Pengelolaan Media Komunikasi Publik Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan Penyediaan Akses Internet Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas 17 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Peningkatan Produktivitas Koperasi dan UMKM PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan 18 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG Pencapaian Target realisasi Penanaman Modal PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya 198 NO ASTA CITA BIDANG URUSAN OUTCOME PRIORITAS PROGRAM SUB KEGIATAN meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. PENANAMAN MODAL PENANAMAN MODAL Pengawasan Penanaman Modal 19 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Meningkatnya kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Seleksi Atlet Daerah Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional 20 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN) PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral 21 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN Menguatnya keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah 199 NO ASTA CITA BIDANG URUSAN OUTCOME PRIORITAS PROGRAM SUB KEGIATAN Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah 22 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK) PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Penetapan Cagar Budaya Pengembangan Cagar Budaya 23 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan 200 NO ASTA CITA BIDANG URUSAN OUTCOME PRIORITAS PROGRAM SUB KEGIATAN 24 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN Meningkatnya Tertib Arsip dan Mengembangkan Memori Kolektif Bangsa PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota Meningkatnya Tertib Arsip dan Mengembangkan Memori Kolektif Bangsa Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN 25 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota Pengawasan Ekstraksi Garam 26 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 201 NO ASTA CITA BIDANG URUSAN OUTCOME PRIORITAS PROGRAM SUB KEGIATAN Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Pengadaan/Pemeliharaa n/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif Pengembangan Pendidikan Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual 27 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN Meningkatnya Produksi Pertanian PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian 30 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN Meningkatnya Perdagangan melalui Integrasi Rantai Pasar Domestik dan Global PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR Pameran Dagang Nasional Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan 31 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN Tercapainya pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 202 NO ASTA CITA BIDANG URUSAN OUTCOME PRIORITAS PROGRAM SUB KEGIATAN negeri. PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) 32 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI Mewujudkan transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan lokal Transmigrasi PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI Penyuluhan Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigran Penduduk Asal Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman 33 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Meningkatnya Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 203 Sesuai analisis kerangka ekonomi makro, gambaran keuangan daerah, serta prioritas belanja pada BAB III maka, rencana kerja dan pendanaan daerah untuk tahun 2026 dapat diuraikan dalam 3 (tiga) bagian besar, yaitu: 1) belanja wajib dan mengikat sesuai Peraturan Perundang-undangan; 2) belanja untuk pencapaian target pembangunan daerah, 3) belanja untuk pencapaian kinerja isu aktual dan 4) alternatif pembiayaan lainnya. 5.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Wajib-Mengikat sesuai Ketentuan Peraturan Perundang–undangan 5.1.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Mandatory Spending Pemerintah Daerah diamanatkan oleh ketentuan Peraturan Perundang–undangan untuk mengalokasikan sejumlah anggaran dalam rangka mendanai belanja wajib dan prioritas. Pengalokasian anggaran dimaksud yaitu untuk mendanai: 1) sektor pendidikan sebesar 20 persen dari total belanja; 2) sektor kesehatan sebesar 10 persen dari total belanja (di luar gaji); dan 3) belanja infrastruktur sebesar 25 persen dari total belanja APBD (di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa). Pengalokasian anggaran sesuai ketentuan tersebut, diuraikan sebagai berikut: 5.1.1.1. Bidang Pendidikan Alokasi anggaran fungsi pendidikan dalam RKPD Tahun 2026 dianggarkan sebesar Rp190.142.189.184,00. Aloaksi ini mencapai 24,64 persen dari total belanja Tahun 2026. Sehingga dengan demikian, untuk Tahun 2026, RKPD sudah mampu memenuhi kewajiban penganggaran Fungsi Pendidikan sebesar minimal 20 persen sesuai ketentuan, UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan • UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1). Tabel 5.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Mandatory Spending Bidang Pendidikan Tahun 2026 OPD PELAKSANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS INDIKASI ANGGARAN Dinas Pendidikan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 500.000.000,00 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 113.600.000.000,00 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 85.000.000,00 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 350.000.000,00 - Administrasi Umum Perangkat Daerah 900.000.000,00 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 380.000.000,00 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 550.000.000,00 204 OPD PELAKSANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS INDIKASI ANGGARAN - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 400.000.000,00 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 32.377.295.000,00 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 23.492.733.587,00 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 4.050.000.000,00 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 1.250.000.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 487.500.000,00 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN - Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 3.500.000.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA - Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota 507.000.000,00 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000,00 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.714.547.976,00 - Administrasi Umum Perangkat Daerah 208.725.089,00 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 177.000.000,00 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 72.126.000,00 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN - Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 200.000.000,00 - Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 100.000.000,00 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP - Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota 50.000.000,00 Dinas Pemuda dan Olahraga Daerah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 17.326.750,00 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.369.711.632,00 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Administrasi Umum Perangkat Daerah 302.000.000,00 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0,00 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 105.000.000,00 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 86.000.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN - Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota 475.000.000,00 - Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 25.000.000,00 205 OPD PELAKSANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS INDIKASI ANGGARAN PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 110.000.000,00 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 60.000.000,00 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi 350.000.000,00 - Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga Rekreasi 55.000.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN - Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan 0,00 Dinas Kebudayaan Daerah PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 415.000.000,00 - Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 225.000.000,00 - Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota 488.800.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL - Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 50.000.000,00 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH - Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 150.000.000,00 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA - Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 175.000.000,00 - Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 726.423.150,00 JUMLAH BELANJA BIDANG PENDIDIKAN 190.142.189.184,00 JUMLAH BELANJA 771.741.159.119,42 PERSENTASE BELANJA BIDANG PENDIDIKAN 24,64% Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan sebesar minimal 20 persen dari alokasi belanja daerah dilakukan termasuk dengan penganggaran belanja Gaji dan Tunjangan ASN. Hal dijelaskan sebagai berikut.

1.Pasar 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyebutkan: Dana Pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor Pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
2.Putusan MK Nomor 13/PUU-VI/2008: Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Pasal 49 ayat

(1)Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengenai frase gaji pendidik BERTENTANGAN dengan Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia, karena itu pemerintah wajib memasukkan gaji pendidik dalam anggaran Pendidikan 20 persen.

3.Tindak lanjut dari putusan MK Nomor 13/PUU-VI/2008, maka pedoman umum penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Permendagri), tentang Pedoman Umum Penyusunan APBD merumuskan perhitungan anggaran mandatory spending bidang Pendidikan termasuk dengan anggaran gaji (belanja pegawai) 206 Berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan di atas, maka RKPD Tahun 2026 merumuskan perhitungan anggaran mandatory spending Bidang Pendidikan termasuk dengan anggaran gaji (belanja pegawai). 5.1.1.2. Bidang Infrastruktur Pelayanan Publik Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dianggarkan paling rendah 40 persen dari total belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer ke Desa. Tabel 5.2 Rencana Kerja dan Pendanaan Mandatory Spending Bidang Infrastruktur Pelayanan Publik Tahun 2026 URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PAGU INDIKATIF (Rp) DINAS PENDIDIKAN 31.949.460.000,00 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 31.949.460.000,00 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 15.776.795.000,00 - Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 2.862.000.000,00 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 585.900.000,00 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 400.000.000,00 - Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 1.888.525.000,00 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 872.440.000,00 - Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar 2.055.450.000,00 - Pembangunan Ruang Kelas Baru 6.312.480.000,00 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 800.000.000,00 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 14.972.665.000,00 - Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 4.500.000.000,00 - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 250.000.000,00 - Pembangunan Perpustakaan Sekolah 300.000.000,00 - Pembangunan Laboratorium 1.500.000.000,00 - Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 1.411.125.000,00 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 300.000.000,00 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 1.280.000.000,00 - Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 1.000.000.000,00 - Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah 900.000.000,00 - Pembangunan Ruang Kelas Baru 3.531.540.000,00 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1.200.000.000,00 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 1.200.000.000,00 DINAS KESEHATAN 13.228.000.000,00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 13.228.000.000,00 207 URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PAGU INDIKATIF (Rp) Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 13.228.000.000,00 - Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya 6.350.000.000,00 - Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1.650.000.000,00 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas 1.850.000.000,00 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya 3.378.000.000,00 RSUD KAREL SADSUITUBUN LANGGUR 3.307.652.248,00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 3.307.652.248,00 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 3.307.652.248,00 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit 2.304.469.998,00 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya 328.710.250,00 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan 674.472.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 16.265.000.000,00 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 1.800.000.000,00 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1.800.000.000,00 - Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing 300.000.000,00 - Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya 1.500.000.000,00 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 2.840.000.000,00 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 2.840.000.000,00 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 100.000.000,00 - Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 700.000.000,00 - Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa 70.000.000,00 - Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 1.250.000.000,00 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 50.000.000,00 - Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 520.000.000,00 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 150.000.000,00 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 200.000.000,00 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota 200.000.000,00 - Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan 200.000.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN 1.160.000.000,00 208 URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PAGU INDIKATIF (Rp) Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 1.160.000.000,00 - Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota 1.160.000.000,00 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 1.680.000.000,00 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 1.680.000.000,00 - Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 1.100.000.000,00 - Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota 276.000.000,00 - Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 144.000.000,00 - Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG 160.000.000,00 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 1.650.000.000,00 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota 1.650.000.000,00 - Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 65.000.000,00 - Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota 1.585.000.000,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 6.935.000.000,00 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 6.935.000.000,00 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan 600.000.000,00 - Survey Kondisi Jalan/Jembatan 160.000.000,00 - Pemeliharaan Rutin Jalan 200.000.000,00 - Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa 100.000.000,00 - Pembangunan Jalan 2.325.000.000,00 - Pemeliharaan Berkala Jalan 1.500.000.000,00 - Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa 150.000.000,00 - Pemeliharaan Rutin Jembatan 100.000.000,00 - Pembangunan Jembatan 1.800.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 2.755.705.875,00 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 1.070.000.000,00 209 URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PAGU INDIKATIF (Rp) Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 1.070.000.000,00 - Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana 200.000.000,00 - Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana 185.000.000,00 - Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota 685.000.000,00 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 630.000.000,00 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 630.000.000,00 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 630.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 424.999.875,00 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 424.999.875,00 - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan 424.999.875,00 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN 630.706.000,00 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 630.706.000,00 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 630.706.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 410.000.000,00 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 410.000.000,00 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 410.000.000,00 - Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota 275.000.000,00 - Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota 65.000.000,00 - Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota 70.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 640.400.000,00 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 640.400.000,00 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 187.500.000,00 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 187.500.000,00 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C 452.900.000,00 - Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C 52.900.000,00 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) 400.000.000,00 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN 3.943.600.000,00 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal 3.943.600.000,00 - Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal 1.642.800.000,00 210 URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PAGU INDIKATIF (Rp) - Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal 504.600.000,00 - Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal 1.796.200.000,00 DINAS KEBUDAYAAN DAERAH 901.423.150,00 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 901.423.150,00 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 175.000.000,00 - Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya 100.000.000,00 - Penetapan Cagar Budaya 75.000.000,00 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 726.423.150,00 - Pelindungan Cagar Budaya 650.000.000,00 - Pemanfaatan Cagar Budaya 76.423.150,00 DINAS PERIKANAN 1.622.500.750,00 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 420.000.000,00 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota 420.000.000,00 - Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil 80.000.000,00 - Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil 85.000.000,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil 255.000.000,00 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 1.202.500.750,00 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil 422.500.750,00 - Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil 100.000.000,00 - Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil 72.500.750,00 - Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha 75.000.000,00 - Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 175.000.000,00 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 780.000.000,00 - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 180.000.000,00 - Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 600.000.000,00 DINAS PARIWISATA 225.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 225.000.000,00 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 225.000.000,00 - Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota 225.000.000,00 DINAS PERTANIAN 300.000.000,00 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 150.000.000,00 211 URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PAGU INDIKATIF (Rp) Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 150.000.000,00 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 150.000.000,00 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 150.000.000,00 Pembangunan Prasarana Pertanian 150.000.000,00 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian 150.000.000,00 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 600.000.000,00 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 600.000.000,00 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 600.000.000,00 - Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 600.000.000,00 BAGIAN UMUM 1.300.000.000,00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.300.000.000,00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.300.000.000,00 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 750.000.000,00 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 550.000.000,00 JUMLAH BELANJA PENYEDIAAN IN FRASTRUKTUR PELAYANAN PUBLIK 73.505.142.023,00 JUMLAH ANGGARAN BELANJA DIPERHITUNGKAN 592.811.272.600,54 RASIO BELANJA INFRASTRUKTUR PELAYANAN PUBLIK 12,40% Kewajiban alokasi belanja untuk penyediaan infrastruktur pelayanan publik sebesar 40 persen dari total belanja daerah yang diperhitungkan tahun 2026 sebesar Rp592.811.272.600,54 adalah Rp237.124.509.040,22. Alokasi belanja yang sudah tercatat dalam RKPD tahun 2026 sebesar Rp73.505.142.023,00. Artinya dari total belanja yang diperhitungkan, baru terpenuhi 12,40 persen, sedangkan dari sisi pemenuhan target belanja Penyediaan Infrastruktur Pelayanan Publik baru mencapai 31,00 persen. 5.1.1.3. Bidang Pengawasan Tabel 5.3 Rencana Kerja dan Pendanaan Mandatory Spending Bidang Pengawasan Tahun 2026 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 5.554.203.250,00 06.01 INSPEKTORAT DAERAH 5.554.203.250,00 06.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.302.771.705,00 6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 21.721.500,00 6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 0,00 6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 489.192.955,00 6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 941.857.250,00 212 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 5.554.203.250,00 6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 350.000.000,00 6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 200.000.000,00 6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 300.000.000,00 06.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 2.337.084.795,00 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal 2.336.661.000,00 6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 423.795,00 06.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 914.346.750,00 6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan 200.000.000,00 6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi 714.346.750,00 JUMLAH BELANJA FUNGSI PENGAWASAN 5.554.203.250,00 JUMLAH BELANJA DAERAH 771.741.159.119,42 PERSENTASE ANGGARAN FUNGSI PENGAWASAN 0,72% 5.1.2. Rencana Kerja dan Pendanaan SPM 5.1.2.1. Bidang Pendidikan Merujuk pada ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nomor 32 Tahun 2022, dialokasikan anggaran belanja untuk pelaksanaan SPM Bidang Pendidikan Tahun 2026 sebagai berikut. Tabel 5.4 Rencana Kerja dan Pendanaan SPM Bidang Pendidikan Tahun 2026 NOMOR SUB KEGIATAN INDIKATOR TARGET ANGGARAN DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2. 01.0026 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 350 Orang 27.816.157.284,00 1.01.02.2. 01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 375 Orang 3.592.695.000,00 1.01.02.2. 01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 388 Orang 6.200.000.000,00 1.01.02.2. 01.0035 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 142 Orang 169.868.500,00 1.01.02.2. 01.0036 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan 10 Konten Digital 96.295.500,00 213 NOMOR SUB KEGIATAN INDIKATOR TARGET ANGGARAN 1.01.02.2. 01.0036 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan 142 Konten Digital 70.461.750,00 1.01.02.2. 01.0037 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan 284 Orang 152.413.500,00 1.01.02.2. 01.0037 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan 284 Orang 464.740.250,00 1.01.02.2. 01.0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 3 Dokumen 319.347.000,00 1.01.02.2. 01.0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 142 Dokumen 504.299.250,00 1.01.02.2. 01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 2 Ruang 3.096.825.790,00 1.01.02.2. 01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 20 Ruang 2.232.242.441,00 1.01.02.2. 02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 10 Ruang 1.628.875.438,00 1.01.02.2. 02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan 15 Satuan Pendidikan 86.243.250,00 1.01.02.2. 02.0048 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 10 Orang 103.472.500,00 1.01.02.2. 02.0049 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan 15 Konten Digital 50.841.250,00 1.01.02.2. 02.0049 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan 49 Konten Digital 55.251.000,00 1.01.02.2. 02.0050 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan 150 Orang 414.344.000,00 1.01.02.2. 02.0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 6 Dokumen 360.140.000,00 1.01.02.2. 03.0003 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 1 Unit 27.900.000,00 1.01.02.2. 03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 218 Satuan Pendidikan 66.187.500,00 1.01.02.2. 03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 219 Satuan Pendidikan 87.096.500,00 1.01.02.2. 03.0024 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan 1 Orang 103.763.500,00 1.01.02.2. 03.0025 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1 Dokumen 192.457.750,00 214 NOMOR SUB KEGIATAN INDIKATOR TARGET ANGGARAN 1.01.02.2. 03.0025 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 10 Dokumen 454.848.500,00 1.01.02.2. 03.0026 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 1 Dokumen 54.309.250,00 1.01.02.2. 03.0026 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 6 Dokumen 126.995.000,00 1.01.02.2. 03.0039 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 100 Orang 213.145.000,00 1.01.02.2. 03.0039 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 50 Orang 128.656.500,00 1.01.02.2. 04.0027 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 4 Dokumen 39.000.000,00 1.01.04.2. 01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 5 Dokumen 34.643.671.000,00 Sumber: Tarikan Data SIPD Perencanaan Tahun 2026. 5.1.2.2. Bidang Kesehatan Merujuk pada ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024, dialokasikan anggaran belanja untuk pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan Tahun 2026 sebagai berikut. Tabel 5.5 Rencana Kerja dan Pendanaan SPM Bidang Kesehatan Tahun 2026 NOMOR SUB KEGIATAN INDIKATOR TARGET ANGGARAN DINAS KESEHATAN 1.02.02.2. 02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 1000 Orang 57.937.000,00 1.02.02.2. 02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 100 Orang 90.823.750,00 1.02.02.2. 02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 100 Orang 20.000.000,00 1.02.02.2. 02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 100 Orang 47.215.000,00 1.02.02.2. 02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 100 Orang 17.500.000,00 215 NOMOR SUB KEGIATAN INDIKATOR TARGET ANGGARAN 1.02.02.2. 02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 100 Orang 19.625.000,00 1.02.02.2. 02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 100 Orang 17.863.000,00 1.02.02.2. 02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 50 Orang 8.337.500,00 1.02.02.2. 02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 100 Orang 15.481.250,00 1.02.02.2. 02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 100 Orang 15.000.000,00 1.02.02.2. 02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 50 Orang 13.400.000,00 1.02.02.2. 02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 100 Orang 25.062.250,00 1.02.02.2. 02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 50 Orang 28.098.000,00 1.02.02.2. 02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 100 Orang 21.625.000,00 1.02.02.2. 02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 50 Orang 11.087.500,00 Sumber: Tarikan Data SIPD Perencanaan Tahun 2026. 5.1.2.3. Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Merujuk pada ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023, dialokasikan anggaran belanja untuk pelaksanaan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2026 sebagai berikut. 216 Tabel 5.6 Rencana Kerja dan Pendanaan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2026 NOMOR SUB KEGIATAN INDIKATOR TARGET ANGGARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.03.2.0 1.0025 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun 2 Dokumen 35.000.000,00 1.03.03.2.0 1.0025 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun 4 Dokumen 545.000.000,00 1.03.03.2.0 1.0026 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan 60 Liter/Detik 2.849.515.000,00 1.03.03.2.0 1.0028 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun 2 Liter/Detik 74.391.575,00 1.03.03.2.0 1.0028 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun 60 Liter/Detik 1.247.769.000,00 1.03.03.2.0 1.0029 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara 3 Unit 330.000.000,00 1.03.03.2.0 1.0032 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 493 SR 5.565.297.005,00 1.03.05.2.0 1.0022 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun 5 M³/Hari 381.700.000,00 1.03.05.2.0 1.0033 Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja 12 Rumah Tangga 43.000.000,00 1.03.05.2.0 1.0033 Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja 30 Rumah Tangga 24.000.000,00 1.03.05.2.0 1.0041 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun 2 Dokumen 50.000.000,00 Sumber: Tarikan Data SIPD Perencanaan Tahun 2026. 5.1.2.4. Bidang Perumahan dan Permukiman Merujuk pada ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023, dialokasikan anggaran belanja untuk pelaksanaan SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2026 sebagai berikut. 217 Tabel 5.7 Rencana Kerja dan Pendanaan SPM Bidang Perumahan dan Permukiman Tahun 2026 NOMOR SUB KEGIATAN INDIKATOR TARGET ANGGARAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.02.2.0 1.0004 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah 1 Dokumen 12.495.250,00 1.04.02.2.0 1.0004 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah 1 Dokumen 23.100.000,00 1.04.02.2.0 1.0008 Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi 1 Dokumen 12.495.500,00 1.04.02.2.0 1.0008 Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi 1 Dokumen 21.000.000,00 1.04.02.2.0 3.0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi 15 Unit Rumah 205.900.000,00 1.04.02.2.0 3.0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi 18 Unit Rumah 380.000.000,00 1.04.02.2.0 3.0004 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun 1 Unit Rumah 666.500.000,00 1.04.02.2.0 1.0004 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah 1 Dokumen 12.495.250,00 1.04.02.2.0 1.0004 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah 1 Dokumen 23.100.000,00 1.04.02.2.0 1.0008 Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi 1 Dokumen 12.495.500,00 1.04.02.2.0 1.0008 Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi 1 Dokumen 21.000.000,00 1.04.02.2.0 3.0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi 15 Unit Rumah 205.900.000,00 1.04.02.2.0 3.0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi 18 Unit Rumah 380.000.000,00 1.04.02.2.0 3.0004 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun 1 Unit Rumah 666.500.000,00 Sumber: Tarikan Data SIPD Perencanaan Tahun 2026 218 5.1.2.5. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Merujuk pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor: 101,114,dan 121 Tahun 2018, dialokasikan anggaran belanja untuk pelaksanaan SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Tahun 2026 sebagai berikut. Tabel 5.8 Rencana Kerja dan Pendanaan SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2026 NOMOR SUB KEGIATAN INDIKATOR TARGET ANGGARAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.0 2.0016 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana 1 Kawasan 50.000.000,00 1.05.03.2.0 3.0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana 150 Orang 139.980.000,00 1.05.03.2.0 3.0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana 75 Orang 56.239.250,00 1.05.03.2.0 3.0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 150 Orang 54.200.000,00 1.05.03.2.0 3.0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 75 Orang 22.685.000,00 1.05.03.2.0 3.0012 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota 1 Laporan 18.200.500,00 1.05.03.2.0 2.0028 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana 1 Kawasan 22.201.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 1.05.04.2.0 1.0001 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya 10 Dokumen 8.035.000,00 1.05.04.2.0 1.0001 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya 1 Dokumen 50.000.000,00 1.05.04.2.0 1.0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 10 Laporan 20.827.875,00 1.05.04.2.0 1.0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket 1 Laporan 50.473.750,00 219 NOMOR SUB KEGIATAN INDIKATOR TARGET ANGGARAN dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.05.04.2.0 1.0003 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran 1 Dokumen 29.521.000,00 1.05.04.2.0 1.0004 Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 25.250.000,00 1.05.04.2.0 4.0001 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya 100 Orang 1.341.582.500,00 Sumber: Tarikan Data SIPD Perencanaan Tahun 2026 5.1.2.6. Bidang Sosial Merujuk pada ketentuan Peraturan Menteri Sosial nomor 9 tahun 2018, dialokasikan anggaran belanja untuk pelaksanaan SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Tahun 2026 sebagai berikut. Tabel 5.9 Rencana Kerja dan Pendanaan SPM Bidang Sosial Tahun 2026 NOMOR SUB KEGIATAN INDIKATOR TARGET ANGGARAN DINAS SOSIAL 1.06.04.2.0 1.0001 Penyediaan Permakanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota 150 Orang 50.906.750,00 1.06.04.2.0 1.0003 Penyediaan Alat Bantu Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota 20 Orang 36.616.750,00 1.06.04.2.0 1.0003 Penyediaan Alat Bantu Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota 20 Orang 167.999.500,00 1.06.04.2.0 1.0004 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 5 Orang 5.375.000,00 1.06.04.2.0 1.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 30 Orang 230.000.000,00 1.06.04.2.0 1.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 3 Orang 12.918.500,00 1.06.04.2.0 1.0006 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta 100 Orang 13.193.750,00 220 NOMOR SUB KEGIATAN INDIKATOR TARGET ANGGARAN serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 1.06.04.2.0 1.0006 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 110 Orang 90.000.000,00 1.06.04.2.0 1.0007 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota 20 Orang 5.256.000,00 1.06.04.2.0 1.0008 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Orang 9.145.000,00 1.06.04.2.0 1.0008 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Orang Orang 7.300.000,00 1.06.04.2.0 1.0009 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota 100 Orang 5.540.500,00 1.06.04.2.0 1.0011 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 5 Orang 5.048.500,00 1.06.04.2.0 1.0012 Pemberian Layanan Rujukan Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Orang 14.329.250,00 1.06.06.2.0 1.0001 Penyediaan Makanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota 100 Orang 30.000.000,00 1.06.06.2.0 1.0001 Penyediaan Makanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota 55 Orang 35.297.250,00 Sumber: Tarikan Data SIPD Perencanaan Tahun 2026 5.1.3. Belanja Wajib yang Didanai dari Hasil Penerimaan Pajak yang Telah Ditentukan Penggunaannya. 5.1.3.1. Hasil Penerimaan PKB dan Opsen PKB Estimasi Penerimaan Opsen PKB Tahun 2026 sebesar Rp5.000.000.000,00. Sesuai ketentuan hasil Penerimaan PKB dan Opsen PKB dialokasikan paling rendah 10 persen untuk mendanai pembangunan dan/atau rehabilitasi jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum. Sehingga dari sumber Penerimaan Opsen PKB, dialokasikan sebesar Rp500.000.000,00 untuk penanganan jalan. 221 5.1.3.2. Hasil Penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik Estimasi Penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik Tahun 2026 sebesar Rp4.275.342.062,00. Sesuai amanat ketentuan, hasil Penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik dialokasikan paling rendah 10 persen untuk mendanai penyediaan penerangan jalan umum yang meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur Penerangan Jalan Umum (PJU), termasuk pembayaran ketersediaan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerja sama antara pemerintah daerah dan badan usaha. Sehingga dari sumber Penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik Tahun 2026 sebesar Rp4.275.342.062,00 dialokasikan sebesar Rp427.534.206,20 untuk penyediaan atau pemeliharan Infrastruktur PJU. 5.1.3.3. Hasil Penerimaan Pajak Rokok Estimasi penerimaan Bagi Hasil Pajak Rokok Tahun 2026 sebesar Rp7.433.427.937,00. Sesuai amanat ketentuan, hasil Penerimaan Pajak Rokok dialokasikan paling rendah 50 persen untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakkan hukum sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai Pajak Rokok. Sehingga untuk Tahun 2026 dialokasikan sebesar Rp743.342.793,70 dari Penerimaan Bagi Hasil Pajak Rokok untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat, termasuk untuk mendukung perluasan cakupan pelayanan Jaminan Kesehatan. 5.1.3.4. Hasil Penerimaan Pajak Air Tanah (PAT) Estimasi Penerimaan PAT Tahun 2026 sebesar Rp50.000.000,00. Sesuai amanat ketentuan, hasil Penerimaan PAT dialokasikan paling rendah 10 persen untuk mendanai pencegahan, penenggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Untuk itu dialokasikan minimal Rp5.000.000,00 dari sumber Penerimaan PAT untuk pengelolaan Lingkungan Hidup. 5.2. Rencana Kerja dan Pendanaan Pemenuhan Target Pembangunan Daerah 5.2.1. Pencapaian Visi dan Misi Alokasi Anggaran Program Prioritas untuk pencapaian Visi dan Misi RPJMD Tahun 2025 – 2029 dalam tahun pelaksanaan 2026, diuraikan sebagai berikut. Tabel 5.10 Rencana Kerja dan Pendanaan Pemenuhan Target Pembangunan Daerah Tahun 2026 Tujuan Sasaran Program Prioritas Pagu Anggaran 2026 Visi: Masyarakat Maluku Tenggara Mandiri, Cerdas, Demokratis dan Berkeadilan Menuju Maluku Tenggara Hebat Misi 1: Mewujudkan Maluku Tenggara Mandiri Penataan Bangunan dan Lingkungan 1.650.000.000,00 222 Tujuan Sasaran Program Prioritas Pagu Anggaran 2026 Meningkatkan perekonomian daerah yang merata, Inklusif dan berkelanjutan Produktivitas Ekonomi daerah meningkat Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) 141.373.750,00 Pemberdayaan dan perlindungan koperasi 0,00 Pengelolaan Perikanan Tangkap 549.319.750,00 Pengelolaan Perikanan Budidaya 1.510.035.000,00 Peningkatan daya Tarik destinasi pariwisata 360.000.000,00 Usaha Industri pengolahan meningkat Perencanaan dan Pembangunan Industri 120.000.000,00 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 150.000.000,00 Pengembangan Iklim Penanaman Modal 25.000.000,00 Misi 2: Mewujudkan Maluku Tenggara Cerdas Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia yang sehat, cerdas, dan berbudaya Kualitas dan Akses Pendidikan Meningkat Pendidik dan Tenaga Kependidikan 3.500.000.000,00 Pengelolaan Pendidikan 61.170.028.587,00 Kualitas Kesehatan Meningkat Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat 34.399.965.250,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 615.000.000,00 Pengendalian penduduk 77.027.500,00 Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) 56.366.250,00 Daya Beli Masyarakat meningkat Stabilisasi Harga Barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting ditingkat Kabupaten/Kota 610.000.000,00 Kualitas Warisan Budaya Daerah meningkat Pengembangan Kebudayaan 1.128.800.000,00 Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya 901.423.150,00 Misi 3: Mewujudkan Maluku Tenggara Demokratis Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang aman, damai, harmonis, demokratis Kerukunan Hidup masyarakat meningkat Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 600.000.000,00 Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum meningkat Peningkatan Ketentraman dan ketertiban umum 235.698.500,00 Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial 125.611.000,00 Misi 4: Mewujudkan Maluku Tenggara Berkeadilan Meningkatkan kualitas pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan Penduduk miskin menurun Perlindungan dan Jaminan Sosial 58.851.250,00 Rehabilitasi Sosial 223.183.500,00 Pengembangan Perumahan 1.116.305.000,00 Pengelolaan Perikanan Budidaya 1.510.035.000,00 223 Tujuan Sasaran Program Prioritas Pagu Anggaran 2026 Pengelolaan Perikanan Tangkap 549.319.750,00 Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 1.200.000.000,00 Kapasitas Infrastruktur dan Penataan Ruang meningkat Penyelenggaraan Jalan 6.935.000.000,00 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 2.840.000.000,00 Penataan Bangunan Gedung 1.680.000.000,00 Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) 759.437.500,00 Pengelolaan Pelayaran 3.943.600.000,00 Penyelenggaraan Penataan Ruang 500.000.000,00 Ketahanan Pangan Daerah meningkat Peningkatan Diversifikasi dan Katahanan Pangan Masyarakat 230.000.000,00 Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 180.000.000,00 Pengangguran Menurun Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 402.075.625,00 Misi 5: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berdaya saing Meningkatkan kualitas tatakelola Pemerintahan yang baik, bersih dan melayani Kinerja Birokrasi dan Pelayanan Publik meningkat Aplikasi Informatika 74.850.000,00 Pencatatan Sipil 73.600.000,00 Pendaftaran Penduduk 173.362.000,00 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 1.019.050.000,00 Pelayanan Penanaman Modal 101.600.000,00 1) Pengelolaan keuangan daerah yang baik dan bersih meningkat Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 1.844.623.000,00 Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah 777.329.500,00 Pengelolaaan Keuangan Daerah 8.249.725.250,00 Pengelolaan Barang Milik Daerah 641.682.500,00 Pengelolaan Pendapatan Daerah 943.354.500,00 Penyelenggaraan Pengawasan 2.337.084.795,00 224 5.2.2. Pelaksanaan Arah Kebijakan Daerah Tabel 5.11 Pelaksanaan Arah Kebijakan Daerah Tahun 2026 STRATEGI ARAH KEBIJAKAN/INDIKASI KEGIATAN TAHUN 2026 PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 Mengefektifkan pemanfaatan pasar Langgur dan Pasar Elat - Penataan Pasar Langgur dan Terminal Langgur Membangun simpul-simpul ekonomi baru, di antaranya: - Pengembangan landmark sebagai Griya UMKM, dan - Pengembangan Simpang Tiga (S3) Kolser sebagai area baru UMKM Kawasan Kota Langgur - Penataan Landmark Kota Langgur sebagai Pusat Gerai UMKM Memfasilitasi usaha mikro, pemberdayaan usaha dan penguatan Koperasi Merah Putih - Pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis sumberdaya lokal. - Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya, Petani dan Peternak - Peningkatan produksi buah kelapa melalui peremajaan kelapa di Pulau Kei Besar - Penguatan kapasitas SDM pengelola koperasi merah putih dan pelaku UMKM serta peningkatan kualitas pencari kerja sesuai pasar tenaga kerja lokal Membangun objek wisata baru yang atraktif, aksesabel, akomodatif, amenitas dan aktivitas serta mendukung penataan objek wisata eksisting. Pembangunan Pantai Ngiar Varat sebagai obyek wisata baru yang inklusif dan berkelanjutan serta penguatan daya tarik wisata obyek wisata eksisting Mendorong pengembangan industri pengolahan rumput laut Pembangunan Pusat Pelelangan Rumput Laut yang didukung fasilitas Gudang Penyimpanan yang memadai di Kelurahan Ohoijang-Watdek Memberikan kemudahan berinvestasi. - Peningkatan Pelayanan Perizinan - Promosi dan Insentif Penanaman Modal Mengembangkan kompetensi guru Pelatihan, Pendidikan lanjutan dan kesempatan untuk meningkatkan kemampuan Memperluas Jangkauan Layanan Pendidikan gratis termasuk pendidikan Kejar Paket - Peningkatan kualitas dan akses Pendidikan melalui pembangunan dan/atau rehabilitasi prasarana dan sarana Pendidikan - Peningkatan angka partisipasi sekolah, mendorong penyelesaian Anak Tidak Sekolah dengan berbagai program yang bersinergi dengan stakeholders. Berkolaborasi dalam penyediaan sekolah rakyat untuk mencapai partisipasi pendidikan wajib belajar 13 tahun. Perbaikan sistem pendidikan dan peningkatan pelayanan yang mudah, murah dan dapat diakses masyarakat Menempatkan guru sesuai kebutuhan Satuan Pendidikan dan Meningkatkan kompetensi Pengawas, Tenaga - Penataan Distribusi guru sesuai kebutuhan Satuan Pendidikan 225 STRATEGI ARAH KEBIJAKAN/INDIKASI KEGIATAN TAHUN 2026 PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 Administrasi Sekolah, Pustakawan, Laboran, dan Operator Sekolah - Meningkatkan kompetensi Pengawas, Tenaga Administrasi Sekolah, Pustakawan, Laboran, dan Operator Sekolah Mengembangkan kurikulum pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar Pengelolaan Kurikulum Pendidikan Memperkuat promosi dan pencegahan Memperkuat pelayanan kesehatan dalam pelayanan pemeriksaan gratis pada masyarakat, dan perilaku hidup bersih dan sehat Menambah dan memelihara sarana dan prasarana kesehatan sesuai standar pelayanan Peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit, Puskesmas dan Pustu Memperluas layanan kesehatan yang berkualitas peningkatan keselamatan ibu dan anak menuju kematian ibu dan bayi yang semakin menurun, Memfasilitasi penyediaan jaringan IT untuk pelayanan Kesehatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bergerak dan Pelayanan Kesehatan Jarak Jauh Melakukan pencegahan dan penanganan penyakit TB, DBD, Malaria, dan penyakit menular serta tidak menular Peningkatan kualitas lingkungan sehat dalam pengendalian penyakit menular dan tidak menular menuju eliminasi yang ditetapkan Meningkatkan kuantitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) Pengembangan SDM kesehatan melalui beasiswa pendidikan dokter spesialis. Kolaborasi pencegahan dan penanganan stunting Pemberian makanan bergizi dalam rangka meningkatkan gizi masyarakat dan percepatan penurunan stunting Memberikan Asupan Gizi pada ibu hamil, ibu menyusui, Bayi dan anak Baduta Memperluas pemanfaatan Jaminan Kesehatan masyarakat (JKN/Jamkesda). Perbaikan sistem data sosial berbasis DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional); Menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok Operasi Pasar dan Pasar Murah Menyelenggarakan Festival Budaya Kei Festival Budaya dan Pagelaran Seni Tradisional Kolaborasi penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Bahasa dan Budaya Kei pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan dasar serta Merawat Situs Warisan Leluhur Lokakarya Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Bahasa dan Budaya Kei Membangun Harmoni ain ni ain melalui gelar Tea Bel (Pela) Melestarikan Khasana Budaya Kei - Berbahasa Kei Setiap Hari Jumat. - Penggunaan Pakaian Adat pada setiap hari jumat, dan pada hari-hari yang ditentukan Memfasilitasi urusan keagamaan Bantuan keagamaan, fasilitasi pembinaan umat. 226 STRATEGI ARAH KEBIJAKAN/INDIKASI KEGIATAN TAHUN 2026 PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 Antisipasi dan cegah dini potensi konflik Koordinasi cegah dini konflik (Kominda) Membina masyarakat untuk memiliki karakter dan jati diri kebangsaan Pembangunan karakter pemuda Memantapkan peran partai politik dalam pembangunan Fasilitias Peran Partai Politik Kolaborasi AKA-TNI-POLRI dalam Penangananan Konflik Koordinasi Forkopimda Menegakkan PERDA dengan pendekatan persuasif. Pelayanan Penegakkan Peraturan Daerah Memberikan bantuan sosial adaptif Koordinasi dan dukungan pendanaan untuk perluasan bantuan sosial Menangani PMKS secara adaptif Perbaikan sistem data sosial berbasis DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) Menyediakan rumah layak huni Pembangunan rumah layak huni/rehabilitasi rumah tidak layak huni yang diperuntukan bagi penduduk miskin dan penduduk korban bencana alam Memberdayakan Nelayan kecil dan Pembudidaya Pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis sumberdaya lokal. Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya, Petani dan PeternakMemberdayakan Petani dan Peternak Meremajakan kelapa dan Pala. Peningkatan produksi buah kelapa melalui peremajaan kelapa di Pulau Kei Besar Membangun dan memelihara Infrastruktur dasar, Infrastruktur pemerintah dan infrastruktur ekonomi secara merata sesuai kebutuhan - Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang difokuskan kepada ohoi yang belum terhubung jalan dalam kondisi baik - Pembangunan taman kawasan pemerintahan daerah (Bundaran dan Gapura Kawasan) Mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai dokumen penataan ruang. Penyiapan Peta Dasar RDTR Kota Langgur Diversifikasi pangan berbasis potensi lokal Diversifikasi pangan berbasis potensi lokal yang dilakukan melalui: - penyediaan dan pemberian bantuan prasarana dan sarana pertanian, - pemberian dukungan bibit tanaman pangan dan - penyiapan lahan pertanian pangan produktif dan berkelanjutan; Melindungi wilayah tangkapan air untuk menjaga kualitas air Melindungi wilayah tangkapan air untuk menjaga kualitas air, terutama sumber air kebutuhan masyarakat seperti air Evu dan lainnya Mendorong Ohoi membangun Kebun Bekal (Ve’e Kesyang) Mendorong Ohoi membangun Kebun Bekal (Ve’e Kesyang) sesuai potensi ohoi melalui kolabarasi dengan ohoi untuk mendukung ketahanan pangan nasional berbasis potensi lokal Menjaga kualitas lingkungan hidup Menjaga kualitas lingkungan hidup dalam rangka mendukung upaya peningkatan ketersediaan pangan lokal. Kualitas air, udara dan tutupan lahan yang baik akan mendorong 227 STRATEGI ARAH KEBIJAKAN/INDIKASI KEGIATAN TAHUN 2026 PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 peningkatan kesuburan lahan pertanian dan dapat meningkatkan produktivitas usaha pertanian Memberikan pelatihan vokasional bagi pencari kerja Kerja sama pelatihan kepada pencari kerja Memperluas cakupan penerimaan jaminan sosial ketenagakerjaan Koordinasi antarpihak untuk perluasan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan Melakukan penataan organisasi Perangkat Daerah yang efektif Penataan organisasi Perangkat Daerah yang efektif Membangun Infrastruktur TIK yang memadai Peningkatan digitalisasi birokrasi pada pelayanan publik Meningkatkan efisiensi, Responsivitas, transparansi dan kualitas layanan publik Peningkatan efisiensi, Responsivitas, transparansi dan kualitas layanan publik Memberikan Pelayanan Administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan sistem Jemput Bola Peningkatan Pelayanan Administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui sistem Jemput Bola Mendorong PD berinovasi. Peningkatan daya inovasi perangkat daerah Memantapkan penyesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang bersinergi dengan Nasional dan Provinsi. Memantapkan penyesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran Mengelola informasi pengelolaan keuangan daerah sesuai standar Penyelenggaraan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Mempertahankan Opini BPK WTP Melaksanakan tertib administrasi, akuntansi dan pelaporan keuangan serta penyajian laporan keuangan pemerintah daerah Memantapkan tatakelola anggaran, perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan serta aset daerah Pelaksanaan perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan serta aset daerah Ekstensifikasi, intensifikasi dan diversifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah Penguatan keuangan daerah yang mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan memperkuat sinergitas pembangunan Nasional dan Provinsi Membangun Kemitraan pembangunan daerah Membangun kemitraan pembiayaan pembangunan Peningkatan Kemitraan pembangunan daerah dan kemitraan pembiayaan pembangunan Membangun Budaya Anti Korupsi melalui Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Peningkatan Budaya Anti Korupsi melalui Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) 228 5.3. Program Daerah Pendukung Prioritas Nasional Tabel 5.12 Program Daerah Pendukung Prioritas Nasional Tahun 2026 BIDANG URUSAN OUTCOME PRIORITAS PROGRAM SUB KEGIATAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 PENDIDIKAN Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan Program Pengelolaan Pendidikan Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 300.000.000,00 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama 100.000.000,00 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 150.000.000,00 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 7.362.000.000,00 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan 0,00 KESEHATAN Kesehatan Untuk Semua Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan Rumah Sakit 6.350.000.000,00 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan 1.000.000.000,00 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 350.000.000,00 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 789.694.590,00 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak 602.000.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar 300.000.000,00 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan 0,00 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 0,00 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaa 1.250.000.000,00 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 520.000.000,00 229 BIDANG URUSAN OUTCOME PRIORITAS PROGRAM SUB KEGIATAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Penetapan RDTR Kabupaten/Kota 450.000.000,00 Penetapan RTRW Kabupaten/Kota 50.000.000,00 PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Terpenuhinya rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 685.000.000,00 Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru 630.000.000,00 Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu) Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan 0,00 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan 424.999.875,00 KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satlinmas, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar Program Penanggulangan Bencana Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 65.524.000,00 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 75.000.000,00 Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan 105.698.500,00 Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 0,00 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah 0,00 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) 0,00 230 BIDANG URUSAN OUTCOME PRIORITAS PROGRAM SUB KEGIATAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 SOSIAL Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi Program Pemberdayaan Sosial Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 28.813.750,00 Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat 0,00 Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga 17.512.500,00 TENAGA KERJA Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Program Hubungan Industrial Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Meningkatnya Kesetaraan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota Program Perlindungan Khusus Anak Advokasi dan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota PANGAN Meningkatnya ketahanan pangan Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota Program Penanganan Kerawanan Pangan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan 231 BIDANG URUSAN OUTCOME PRIORITAS PROGRAM SUB KEGIATAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota PERTANAHAN Terwujudnya pemerataan penguasaan tanah dan pemberdayaan masyarakat melalui penataan aset dan akses di daerah Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria LINGKUNGAN HIDUP Lingkungan Hidup Berkualitas Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan Program Pengelolaan Persampahan Penanganan sampah melalui pengangkutan Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Meningkatnya kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemanfaatan data Program Pencatatan Sipil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing- Masing kepada 232 BIDANG URUSAN OUTCOME PRIORITAS PROGRAM SUB KEGIATAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 kependudukan berbasis digital Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Desa yang Berdaya Saing untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa Program Penataan Desa Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa Program Administrasi Pemerintahan Desa Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan Keluarga Berkualitas (IPKK) Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb) Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks) Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) PERHUBUNGAN Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) 233 BIDANG URUSAN OUTCOME PRIORITAS PROGRAM SUB KEGIATAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Program Pengelolaan Pelayaran Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Pelayanan Informasi Publik Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik Pengelolaan Media Komunikasi Publik Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan Penyediaan Akses Internet Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Peningkatan Produktivitas Koperasi dan UMKM Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm) Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM 234 BIDANG URUSAN OUTCOME PRIORITAS PROGRAM SUB KEGIATAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan PENANAMAN MODAL Pencapaian Target realisasi Penanaman Modal Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya Pengawasan Penanaman Modal KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Meningkatnya kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan Seleksi Atlet Daerah Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional STATISTIK Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral PERSANDIAN Menguatnya keamanan siber dan sandi Program Penyelenggaraan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah 235 BIDANG URUSAN OUTCOME PRIORITAS PROGRAM SUB KEGIATAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 lingkungan Pemerintah Daerah Persandian Untuk Pengamanan Informasi Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah KEBUDAYAAN Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK) Program Pengembangan Kebudayaan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya Penetapan Cagar Budaya Pengembangan Cagar Budaya PERPUSTAKAAN Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat Program Pembinaan Perpustakaan Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan KEARSIPAN Meningkatnya Tertib Arsip dan Mengembangkan Memori Kolektif Bangsa Program Pengelolaan Arsip Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota Meningkatnya Tertib Arsip dan Mengembangkan Memori Kolektif Bangsa Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN KELAUTAN DAN PERIKANAN Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil 236 BIDANG URUSAN OUTCOME PRIORITAS PROGRAM SUB KEGIATAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota Pengawasan Ekstraksi Garam PARIWISATA Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Pengadaan/Pemeliharaa n/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif Pengembangan Pendidikan Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah 237 BIDANG URUSAN OUTCOME PRIORITAS PROGRAM SUB KEGIATAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual PERTANIAN Meningkatnya Produksi Pertanian Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian PERDAGANGAN Meningkatnya Perdagangan melalui Integrasi Rantai Pasar Domestik dan Global Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA Program Pengembangan Ekspor Pameran Dagang Nasional Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan PERINDUSTRIAN Tercapainya pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Program Pengendalian Izin Usaha Industri Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 238 BIDANG URUSAN OUTCOME PRIORITAS PROGRAM SUB KEGIATAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2026 yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Meningkatnya Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai- Nilai ideologi Pancasila Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 239 6.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Untuk mengukur keberhasilan tujuan dan sasaran RPJMD, maka ditetapkan indikator kinerja tujuan RPJMD sebagai IKU dengan target Tahun 2026, sebagai berikut. Tabel 6.1 IKU Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2026 No IKU Satuan Realisasi 2024 2026 1 Indeks Gini Nilai 0,248 0,246 2 IPM Nilai 70,58 71,59 3 Indeks Stabilitas Politik, Keamanan dan Ketertiban Umum Nilai n.a 68,00 4 Tingkat Kemiskinanan % 21,22 19,11 5 Indeks Reformasi Birokrasi Nilai/ Kategori 49,28/C 55,15/CC 6.2. Indikator Kinerja Daerah (IKD) Indikator Kinerja Daerah sesuai RPJMD untuk Tahun pelaksanaan 2026 sebagai berikut. Tabel 6.2 IKD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2026 No Indikator Satuan 2026 I ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI 1 Indeks Ketahanan Pangan Nilai 49,63 2 Persentase Ohoi Akses Listrik % 96 3 Akses Rumah Tangga terhadap Air Minum Persen 96 4 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Nilai 78,26 5 Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman Persen 72,00 6 Indeks Risiko Bencana Nilai 172,06 7 Indeks Ketahanan Daerah Angka 0,62 8 Laju Pertumbuhan Penduduk Persen 1.03 9 Kepadatan penduduk Orang/km2 125 10 Indeks Pembangunan Wilayah Perbatasan Nilai 0,5979 II ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 1 Persentase Penurunan Penduduk Miskin % 5,23 2 Indeks Kesejahteraan Sosial Nilai 57,79 3 Indeks Pendidikan Nilai 0,6930 4 Indeks Kesehatan Nilai 0,7901 5 Usia Harapan Hidup Tahun 71,36 6 Prevalensi Stunting % 13,57 240 No Indikator Satuan 2026 7 Angka Kematian Ibu (Per 100.000 Kelahiran Hidup) Angka 1 8 Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage) % 100 9 Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Treatment Succes Rate) % 82,50 10 Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional % 100 11 Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 9,97 12 Harapan Lama Sekolah Tahun 12,98 13 Kemampuan Literasi SD/MI Nilai 48,71 14 Kemampuan Numerasi SD/MI Nilai 47,00 15 Kemampuan Literasi SMP/MTS Nilai 63,67 16 Kemampuan Numerasi SMP/MTS Nilai 59,29 17 Tingkat Kemiskinan % 19,11 18 Tingkat Pengangguran Terbuka % 4,68 19 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota % 54,68 20 Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga) Angka 65,50 21 Indeks Pembangunan Gender Nilai 96,84 22 Indeks Kabupaten Layak Anak Nilai 627,8 23 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Nilai 64,0 24 Indeks Literasi Digital Nilai 68 25 Persentase pekerja informal % 58,00 26 Indeks Kerukunan Hidup antarumat beragama Nilai 100 27 Indeks Pembangunan Budaya Nilai 65,0 28 Indeks Lestari Warisan Budaya Daerah Nilai 65,0 29 Indeks Perlindungan Anak Nilai 64,0 30 Indeks Lansia Berdaya Nilai 64,00 31 Indeks Ketimpangan Gender Nilai 0,495 32 Indeks Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan Nilai 62,0 III ASPEK DAYA SAING DAERAH 1 Angka Ketergantungan % 47,01 2 Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan % 1,66 3 Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum % 2,02 4 Kontribusi PDRB Kabupaten % 6,94 5 Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara Angka 1.120 6 Rasio Kewirausahaan Daerah (%) % 2,10 7 PDRB Perkapita (Juta) Rp 38,16 8 Pertumbuhan Ekonomi % 5,75 9 Pertumbuhan Nilai Investasi % 1,00 10 Proporsi PDRB sektor Sekunder dan tersier terhadap Total Nilai PDRB (%) % 70,50 11 Tingkat Inflasi % 2,0-2,5 12 Indeks Daya Saing Daerah % 3,47 13 Indeks Reformasi Birokrasi Nilai 55,15/CC 14 Indeks Pembangunan Infrastruktur Nilai 64,00 15 Luasan Kawasan Pemukiman Sehat Ha 12,00 16 Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak % 76,00 17 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja % 68 18 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan % 26,50 19 Indeks Inovasi Daerah Nilai 40,18 241 No Indikator Satuan 2026 20 Persentase Ohoi Akses Telepon Seluler/Internet Nilai 84 21 Pembentukan Modal Tetap Bruto Triliun Rp 1,87 22 Persentase Desa Mandiri % 7,89 23 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB % 0,29 24 Indeks Akses Keuangan Daerah % 46,00 25 Nilai Tukar Nelayan (NTN) Nilai > 100 26 NTPi Nilai > 100 27 NTOP Nilai > 100 28 Nilai Tukar Petani (NTP) Nilai > 100 IV ASPEK PELAYANAN UMUM 1 Tingkat Penataan Hukum Daerah % 80 2 Indeks SPBE Nilai 2,50 3 Indeks Pelayanan Publik Nilai 3,25/ B- 4 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Nilai 74,12 5 Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Nilai 3,75 6 Persentase Penegakan Perda % 100 7 Persentase Capaian Aksi HAM % 65,00 8 Indeks Rasa Aman Nilai 63,00 9 Indeks Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Nilai 69,00 10 Opini BPK Kategori WTP 12 Nilai LPPD Nilai 2,75/S 13 Nilai AKIP Nilai 71,45/ BB 14 Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Nilai 76,00 6.3. Indikator Kinerja Kunci (IKK) IKK menurut Bidang Urusan Pemerintahan Tahun 2026 sebagai berikut. Tabel 6.3 IKK Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2026 NO INDIKATOR SATUAN 2026 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR A PENDIDIKAN 1 Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS) % 74,89 2 Jumlah anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) % 98,60 3 Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS) % 32,85 4 Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional % 48,71 5 Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional % 47,00 6 Rata-rata kemampuan literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional % 63,67 7 Rata-rata kemampuan numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional % 59,29 8 Proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B % 69,46 9 Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1/D IV % 43,66 10 Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SD % 67,30 11 Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SMP % 71,92 242 NO INDIKATOR SATUAN 2026 12 Indeks iklim kebinekaan sekolah jenjang SD % 70,29 13 Indeks iklim kebinekaan sekolah jenjang SMP % 75,96 14 Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SD % 56,97 15 Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SMP % 61,76 B KESEHATAN 1 Jumlah Kematian Ibu Angka 2 2 Prevalensi Stunting % 13 3 Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar % 100 4 Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar % 100 5 Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar % 100 6 Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar % 100 7 Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar % 100 8 Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar % 100 9 Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar % 100 10 Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar % 100 11 Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar % 100 12 Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar % 100 13 Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar % 100 14 Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar % 100 C PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir kewenangan Kab/kota % 100 2 Persentase peningkatan perlindungan Kawasan dari abrasi dan banjir rob kewenangan Kabupaten/Kota % 100 3 Persentase Luas layanan irigasi multikomoditas kewenangan kab/kota % 10 4 Persentase Kondisi irigasi kewenangan kab/kota % 40 5 Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota % 15 6 Persentase penduduk yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman % 85 7 Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota % 100 8 Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota % 65 9 Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja kualifikasi operator/teknisi/ analis % 10 10 Persentase Pengawasan penyelenggaran Jasa Konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan % 100 243 NO INDIKATOR SATUAN 2026 11 Jumlah hari layanan penerbitan KKPR berusaha/non berusaha (sesuai kewenangan) yang terbit/dilayani Pemerintah Daerah Hari 2 12 Persentase penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kab/Kota % 100 D PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni % 100 2 Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni % 100 3 Persentase Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani % 10 4 Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani % 4,35 5 Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) % 100 E7 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1 Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas yang dilaksanakan oleh Satpol PP % 100 2 Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan % 100 3 Jumlah PPNS pada Satpol PP Angka 2 4 Presentase SOP yang tersedia dalam penegakan Perda dan perkada serta Penyelenggaraan Tibumtranmas % 100 5 Persentase Jumlah Sarana prasarana minimal yang digunakan sebagai penunjang dalam penegakan perda dan perkada serta penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat % 100 6 Persentase jumlah anggota Satpol PP yang telah mengikuti diklat dasar % 30 7 Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana % 100 8 Persentase warga negara dan aparatur yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana % 100 9 Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana % 100 10 Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal % 100 11 Persentase penanganan pra bencana % 100 12 Persentase penanganan pasca bencana % 100 13 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana % 100 14 Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran % 100 F SOSIAL 1 Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti % 25 2 Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti % 20 3 Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti % 10 4 Persentase gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti % 15 244 NO INDIKATOR SATUAN 2026 5 Persentase sarana prasarana yang disediakan sesuai standar untuk pelayanan sosial di luar panti % 100 6 Persentase Pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar panti sesuai standar % 100 7 Persentase korban bencana alam, sosial dan non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota % 100 8 Persentase sarana prasarana bagi korban bencana kabupaten/kota yang disediakan sesuai standar % 100 9 Persentase pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana kabupaten/kota pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar % 100 10 Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDSyang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti % 60 11 Persentase Potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) perorangan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar % 100 12 Pesentase Penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar % 100 13 Pesentase Penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi % 70 14 Jumlah pemutahiran data fakir miskin dan kelompok rentan yang dilakukan selama satu tahun Bulan 12 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR A TENAGA KERJA 1 Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja % 100 2 Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi % 0,5 3 Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja % 50 4 Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan). % 3,27 5 Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten % 3,09 B PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK 1 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Nilai 96,84 2 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Nilai 0,4950 3 Persentase ARG Daerah % 3,0 4 Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang mendapatkan layanan komprehensif % 100 5 Persentase perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang mendapatkan layanan komprehensif % 100 C PANGAN 1 Persentase Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota % 0 2 Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten/Kota Nilai (0- 100) 73 3 Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan % 14,58 245 NO INDIKATOR SATUAN 2026 4 Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan % 87,50 D PERTANAHAN 1 Luas tanah yang ditetapkan menjadi Tanah Objek Landreform dari Tanah Kelebihan maksimum/ Absentee dan jumlah subjek yang ditetapkan pada tahun anggaran ha - 2 Luas tanah potensi TORA untuk ditindaklanjuti kegiatan redistribusi tanah dan jumlah potensi subjek penerima manfaat yang dapat ditindaklanjuti dengan penataan akses melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat pada tahun anggaran ha - 3 Luas tanah yang ditetapkan ganti kerugian untuk ditindaklanjuti kegiatan redistribusi tanah pada tahun anggaran Ha - 4 jumlah subjek penerima tanah yang ditetapkan sebagai subjek redistribusi tanah dan persentase realisasi dari target luas objek redistribusi yang difasilitasi dalam rangka penetapan objek redistribusi tanah dalam tahun anggaran Ha - 5 Terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertipikat yang dilakukan melalui mediasi - 6 Terpetakannya seluruh bidang tanah dalam satu desa atau kelurahan lengkap secara berkualitas Ha - 7 Ditetapkannya Hak Atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah Ha - 8 Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah yang mendapat Dukungan Pembangunan Kewenangan Kabupaten/Kota % - 9 Persentase Luas Peta Nilai Tanah yang telah dimanfaatkan dalam pelayanan BPHTB % - E LINGKUNGAN HIDUP 1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) kabupaten/Kota Nilai 78,26 2 Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) Nilai 50,01 3 Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kab/Kota Nilai 100 F ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1 Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan % 100 2 Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan % 83 3 Persentase Akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan % 100 4 Persentase Akta kelahiran yang diterbitkan % 100 5 Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak % 100 6 Jumlah Data Profil Kependudukan yang disusun Angka - 7 Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital % 100 G PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1 Persentase peningkatan status desa mandiri % - 2 Persentase Fasilitasi Penataan Desa % - 3 Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa % - 4 Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga emasyarakatan Desa % - 246 NO INDIKATOR SATUAN 2026 5 Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat % - H PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1 Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun Angka 3,00 2 Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR) Angka - 3 Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) % - 4 Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) Angka - 5 Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) % 65,50 I PERHUBUNGAN 1 Konektivitas Kabupaten/Kota % 100 2 Persentase kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan Kabupaten/Kota % 85 3 Persentase perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan % 100 J KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1 Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo % 100 2 Persentase Perangkat Daerah (PD) di tingkat Kabupaten/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah % 100 3 Persentase Perangkat Dearah yang Memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD) % 100 K KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 1 Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi Persen 6 2 Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal Persen 34.86 5 Pertumbuhan Wirausaha 3,0 L PENANAMAN MODAL 1 Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota % 2 M KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1 Persentase Pemuda yang pernah mengikuti pelatihan/kursus/training dan memperoleh sertifikat % 15 2 Persentase Atlet yang berasal dari kab/kota yang masuk Pelatda Provinsi % 12 N STATISTIK 1 Indeks Pembangunan Statistik (IPS) % 2,01 O PERSANDIAN 1 Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah % 60 P Kebudayaan 3 Persentase Warisan Budaya yang dilestarikan % 90 4 Persentase Cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang didaftarkan % 30 5 Persentase Tenaga Kebudayaan yang memperoleh sertifkasi profesi dibidang kebudayaan % 20 Q Perpustakaan 2 Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat % 75 247 NO INDIKATOR SATUAN 2026 3 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat % 0,37 R KEARSIPAN 1 Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada lingkup Pemerintahan Daerah Nilai 70 S Pariwisata 1 Pertumbuhan Investasi Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum % 2,5 2 Pertumbuhan Tamu Wisatawan Asing (Hotel Berbintang non Bintang) % 3,8 3 Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual % 2,5 T PERTANIAN 1 Peningkatan produksi tanaman pangan % 4.5 2 Peningkatan Produksi Hortikultura % 4.5 3 Peningkatan Produksi komoditas Peternakan % 1.7 4 Peningkatan Produksi komoditas Perkebunan % 1.5 5 Luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan % 100 6 Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (diperoleh dari surveylance penyakit dari 5 PHMS) % 100 T PERDAGANGAN 1 Nilai Total Penjualan Perdagangan Antar Wilayah pada kab/kota % 7 2 Persentase alat ukur takaran timbangan dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku % 40 U KELAUTAN DAN PERIKANAN 1 Produksi Perikanan Tangkap Nilai 99.120,78 2 Produksi Perikanan Budidaya Nilai 51.592,98 V Perindustrian 1 Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, meliputi: (1. Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota 2. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Kabupaten/Kota 3. Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota 4. Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota 5. Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota) 1,66 2 Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor % 2,5 3 Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah menindaklanjuti hasil rekomendasi pengawasan. % 4,08 4 Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang memiliki tingkat kepatuhan minimal 'Baik' % 63,33 5 Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat, dan terkini 70 V Perencanaan 1 Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah % 100 W Keuangan 1 Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan Melalui TKD % 30 2 Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah % 7,0 248 NO INDIKATOR SATUAN 2026 3 Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar % - 4 Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap % - 5 Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik % - 6 Persentase Penurunan SILPA % - X Kelembagaan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 1 Nilai Indeks Implementasi NSPK manajemen ASN Nilai - Y PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 1 Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan daerah % 100 2 Rasio Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah 50 Z FUNGSI PENGAWASAN 1 Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Level 3 2 Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Level 3 3 Opini Laporan Keuangan Opini BPK WTP 4 Manajemen Risiko Indeks Nilai 1,5 5 Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 % 100 AA Fungsi Pengadaan 1 Pemanfaatan Sistem Pengadaan % 100 2 Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ % 100 3 Tingkat Kematangan UKPBJ Level 3 AB Sekretariat DPRD 2 Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N Kategori Tepat 3 Persentase Penetapan RanPerda Tahun N % 80 AC Pelayanan Publik 1 Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun N Nilai 83 249 Sebagai penjabaran RPJMD, RKPD Tahun 2026 disusun dengan menetapkan prioritas daerah. Prioritas pembangunan dirumuskan sesuai dengan analisis permasalahan daerah, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, telaah terhadap kebijakan pusat dan provinsi serta dengan memperhatikann aspek kewenangan daerah. Implementasi prioritas daerah adalah program pembangunan daerah beserta kegiatan–kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Termasuk dalam hal ini, agenda kerja prioritas yang mengimplementasikan peta jalan pembangunan jangka menengah. Dalam rangka mengupayakan keberhasilan pelaksanaan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2026, dalam hubungan dengan pencapaian target kinerja dan perwujudan visi dan misi sesuai RPJMD Tahun 2025–2029, maka terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan yaitu:
1.Sinergi multipihak dan koordinasi yang efektif, antarperangkat daerah dalam pelaksanaan pembangunan untuk percepatan pembangunan berbagai sektor.
2.Perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan pembangunan yang terintegrasi dan terpadu guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program sehingga mempunyai nilai kebermanfaatan tinggi bagi masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara.
3.Pelaksanaan program dan kegiatan beserta penyerapan anggaran berdasarkan kaidah dan pendekatan Good Governance yang sudah ditetapkan serta didukung oleh pengendalian dan evaluasi yang cermat serta akurat. Pada akhirnya, komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal, melaksanakan dan mewujudkan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam RKPD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2026 ini menjadi sangat penting. Untuk itu, Kami mengajak semua pemangku kepentingan untuk bersama-sama mewujudkan kemantapan pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara guna mewujudkan Kabupaten Maluku Tenggara yang mandiri, cerdas, demokratis dan berkeadilan. BUPATI MALUKU TENGGARA, MUHAMAD THAHER HANUBUN 250 DINAS PENDIDIKAN 182.429.528.587,00 143.770.000.000,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 182.429.528.587,00 143.770.000.000,00 01.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 182.429.528.587,00 143.770.000.000,00 01.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - 116.765.000.000,00 117.570.000.000,00 1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 500.000.000,00 600.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12 Dokumen 200.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 250.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12 Laporan 150.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 175.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.01.0010 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Berita Acara 150.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 175.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 113.600.000.000,00 114.125.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1405 Orang/bulan 113.500.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 114.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 100.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 125.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - 85.000.000,00 95.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 201 Laporan 85.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 95.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - 350.000.000,00 350.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 260 100.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 12 Dokumen 100.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan 7 Orang 150.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 150.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - 900.000.000,00 1.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 3 Paket 75.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 75.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN REKAPITULASI RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) KAB. MALUKU TENGGARA TAHUN 2026 KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI 1.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 1 Paket 100.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 100.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 100.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 450.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 500.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 380.000.000,00 450.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 22 Unit 180.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 15 Unit 200.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 250.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 550.000.000,00 550.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 450.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 450.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan 100.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 400.000.000,00 400.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 150.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 150.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 23 Unit 100.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 100.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 150.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 150.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 01.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN - 61.170.028.587,00 22.700.000.000,00 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar - 32.377.295.000,00 22.400.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun 2 Unit 2.862.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0003 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun 2 Ruang 585.900.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 0,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0006 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 2 Unit 400.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 350.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0007 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun 6 Unit 1.888.525.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 2.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0013 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat 4 Unit 872.440.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 900.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0016 Pengadaan Perlengkapan Sekolah Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia 7 Paket 700.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 0,00 DINAS PENDIDIKAN KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI 1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 145 Peserta Didik 200.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 250.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 580 Orang 2.600.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 2.600.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah 145 Satuan Pendidikan 150.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 200.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS 145 Satuan Pendidikan 11.000.500.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 13.000.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 145 Orang 350.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 350.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0031 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun 5 Ruang 2.055.450.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 2.158.222.500,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0035 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 145 Orang 350.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 350.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0036 Pengembangan konten digital untuk pendidikan Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan 145 Konten Digital 150.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 175.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0037 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan 145 Orang 200.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 225.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 3 Dokumen 400.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 425.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0039 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 4 Dokumen 300.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 325.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0041 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi 33 Komunitas 200.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 250.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 17 Ruang 6.312.480.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 6.628.104.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 6 Ruang 800.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 840.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama - 23.492.733.587,00 300.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0001 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun 3 Unit 4.500.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 4.725.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0004 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun 1 Ruang 250.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 262.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun 1 Ruang 300.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 315.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0006 Pembangunan Laboratorium Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun 3 Ruang 1.500.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1.575.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI 1.01.02.2.02.0009 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun 3 Unit 1.411.125.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1.481.681.250,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0012 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun 1 Unit 300.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 315.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0014 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 8 Ruang 1.280.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1.344.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0017 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 4 Ruang 1.000.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1.050.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0021 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 3 Unit 900.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 945.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik 100 Peserta Didik 100.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 105.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 150 Peserta Didik 350.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 367.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi 150 Orang 250.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 262.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan 51 Satuan Pendidikan 76.500.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 80.325.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS 51 Satuan Pendidikan 6.653.568.587,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 6.986.247.016,35 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0043 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 51 Orang 147.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 154.350.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0048 Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 51 Orang 76.500.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 80.325.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0050 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan 51 Orang 200.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 210.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0051 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 3 Dokumen 255.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 267.750.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0052 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 3 Dokumen 150.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 157.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0054 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi 51 Komunitas 85.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 89.250.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0055 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 2 Kegiatan 76.500.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 80.325.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0059 Pembangunan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 11 Ruang 3.531.540.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 3.708.117.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.02.0062 Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia 100 Paket 100.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 105.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) - 4.050.000.000,00 4.252.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI 1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun 4 Unit 1.200.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1.260.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0015 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD 30 Orang 50.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 52.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen 214 Satuan Pendidikan 250.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 262.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP 249 Satuan Pendidikan 1.000.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1.050.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0019 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD 187 Orang 100.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 105.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0024 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan 187 Orang 150.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 157.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0025 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 1 Dokumen 200.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 210.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0026 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan 1 Dokumen 200.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 210.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0034 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik 219 Peserta didik 150.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 157.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0037 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 6 Kegiatan 100.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 105.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0039 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan 187 Orang 150.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 157.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.03.0045 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat 2 Unit 500.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 525.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan - 1.250.000.000,00 1.312.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP 31 Satuan Pendidikan 1.000.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1.050.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.04.0018 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan 130 Orang 100.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 105.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.02.2.04.0027 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 13 Dokumen 150.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 157.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN 01.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM - 487.500.000,00 511.875.000,00 1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar - 487.500.000,00 511.875.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.03.2.01.0002 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun 1 Dokumen 150.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 157.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.03.2.01.0003 Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia 2500 Buku 337.500.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 354.375.000,00 DINAS PENDIDIKAN 01.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN - 3.500.000.000,00 3.675.000.000,00 KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI 1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan - 3.500.000.000,00 3.675.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.04.2.01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 4 Dokumen 3.500.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 3.675.000.000,00 DINAS PENDIDIKAN 01.01.06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA - 507.000.000,00 532.350.000,00 1.01.06.2.01 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota - 507.000.000,00 532.350.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.06.2.01.0002 Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Terkaji Vitalitasnya, Terkonservasi dan Terevitalisasi 1 Bahasa 150.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 157.500.000,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01.06.2.01.0010 Pembinaan Sumber Daya Manusia Kebahasaan dan Kesastraan kewenangan kab/kota Jumlah sumber daya manusia kebahasaan dan kesastraan yang terbina di kab/kota 357 Orang 357.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 374.850.000,00 DINAS PENDIDIKAN DINAS KESEHATAN 120.370.665.366,00 126.389.198.634,30 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 120.370.665.366,00 126.389.198.634,30 01.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 120.370.665.366,00 126.389.198.634,30 01.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - 84.620.000.000,00 88.851.000.000,00 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 300.000.000,00 315.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD 1 Dokumen 50.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 52.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 12 Laporan 150.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 157.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 100.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 105.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 80.100.000.000,00 84.105.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 1000 80.000.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 84.000.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 4 Laporan 100.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 105.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - 150.000.000,00 157.500.000,00 DINAS KESEHATAN KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI 1.02.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD 4 Laporan 50.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 52.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1 Laporan 100.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 105.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - 100.000.000,00 105.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 1 Dokumen 50.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 52.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Dokumen 50.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 52.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - 800.000.000,00 840.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 100.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 105.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 100.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 105.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 100.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 105.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 100.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 105.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 100.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 105.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 300.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 315.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 1.870.000.000,00 1.963.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 10 Unit 950.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 997.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 21 Unit 920.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 966.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 300.000.000,00 315.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 300.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 315.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 1.000.000.000,00 1.050.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit 100.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 105.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 25 Unit 300.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 315.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 550.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 577.500.000,00 DINAS KESEHATAN KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI 1.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 50.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 52.500.000,00 DINAS KESEHATAN 01.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - 34.399.965.250,00 36.119.963.512,50 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - 15.347.442.000,00 16.114.814.100,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0001 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 5 Unit 6.350.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar, Elat 6.667.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0007 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar 5 Unit 1.650.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1.732.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0009 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas 5 Unit 1.850.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1.942.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya 12 Unit 3.378.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 3.546.900.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 21 Unit 794.442.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 834.164.100,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0015 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center 1 Unit 200.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 210.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 21 Paket 1.000.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1.050.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.01.0024 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas 200 Keluarga 125.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 131.250.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 10.977.523.250,00 11.526.399.412,50 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 88 Orang 312.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 327.600.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 63 Orang 290.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 304.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 500 Orang 130.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 136.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 100 Orang 100.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 105.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 21 Orang 70.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 73.500.000,00 DINAS KESEHATAN KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar 21 Orang 90.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 94.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 21 Orang 150.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 157.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar 100 Orang 140.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 147.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0013 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar 1 Dokumen 100.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 105.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen 280.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 294.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 1 Dokumen 50.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 52.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 2 Dokumen 315.523.250,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 331.299.412,50 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen 50.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 52.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0019 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya 1 Dokumen 50.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 52.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen 60.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 63.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 100 Orang 70.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 73.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 100 Orang 70.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 73.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0024 Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan 1 Dokumen 70.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 73.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 5 Dokumen 350.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 367.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 12 Dokumen 6.050.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 6.352.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0027 Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah 21 Orang 130.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 136.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0030 Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas 100 Unit 50.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 52.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 3 Dokumen 1.300.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1.365.000.000,00 DINAS KESEHATAN KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 1 Laporan 70.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 73.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0037 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah 1 Dokumen 70.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 73.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0038 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 1 Unit 375.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 393.750.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 Orang 70.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 73.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 100 Orang 65.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 68.250.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria 100 Orang 50.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 52.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi - 200.000.000,00 210.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 1 Dokumen 200.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 210.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 7.875.000.000,00 8.268.750.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan 21 Unit 7.625.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 8.006.250.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.02.2.04.0004 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan 1 Dokumen 250.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 262.500.000,00 DINAS KESEHATAN 01.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN - 615.000.000,00 645.750.000,00 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota - 565.000.000,00 593.250.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.2.02.0001 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan 1 Dokumen 175.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 183.750.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) 100 Orang 300.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 315.000.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.2.02.0003 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 1 Dokumen 90.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 94.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 50.000.000,00 52.500.000,00 DINAS KESEHATAN KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI 1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya 100 Orang 50.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Hoat Sorbay, Semua Kel/Desa 52.500.000,00 DINAS KESEHATAN 01.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN - 325.000.000,00 341.250.000,00 1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) - 275.000.000,00 288.750.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.04.2.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 5 Dokumen 275.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 288.750.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.04.2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) - 50.000.000,00 52.500.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.04.2.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) 1 Dokumen 50.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 52.500.000,00 DINAS KESEHATAN 01.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - 410.700.116,00 431.235.121,80 1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 275.000.000,00 288.750.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.02.0001 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 1 Dokumen 275.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 288.750.000,00 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 135.700.116,00 142.485.121,80 DINAS KESEHATAN 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 1 Dokumen 135.700.116,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 142.485.121,80 DINAS KESEHATAN PUSKESMAS OHOIJANG WATDEK 1.682.938.590,00 1.767.085.519,50 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.682.938.590,00 1.767.085.519,50 01.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.682.938.590,00 1.767.085.519,50 01.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - 1.682.938.590,00 1.767.085.519,50 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 1.682.938.590,00 1.767.085.519,50 PUSKESMAS OHOIJANG WATDEK KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 10 Dokumen 789.694.590,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa 829.179.319,50 PUSKESMAS OHOIJANG WATDEK 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 10 Dokumen 893.244.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa 937.906.200,00 PUSKESMAS OHOIJANG WATDEK PUSKESMAS KOLSER 1.416.502.935,00 1.487.328.081,75 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.416.502.935,00 1.487.328.081,75 01.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.416.502.935,00 1.487.328.081,75 01.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - 1.416.502.935,00 1.487.328.081,75 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 1.416.502.935,00 1.487.328.081,75 PUSKESMAS KOLSER 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 12 Dokumen 527.404.234,50 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa 553.774.446,23 PUSKESMAS KOLSER 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 889.098.700,50 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa 933.553.635,53 PUSKESMAS KOLSER PUSKESMAS IBRA 1.008.550.250,00 1.058.977.762,50 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.008.550.250,00 1.058.977.762,50 01.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.008.550.250,00 1.058.977.762,50 01.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - 1.008.550.250,00 1.058.977.762,50 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 1.008.550.250,00 1.058.977.762,50 PUSKESMAS IBRA 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 12 Dokumen 260.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa 273.000.000,00 PUSKESMAS IBRA 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 748.550.250,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa 785.977.762,50 PUSKESMAS IBRA PUSKESMAS DEBUT 1.252.723.082,00 1.315.359.236,10 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.252.723.082,00 1.315.359.236,10 01.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.252.723.082,00 1.315.359.236,10 01.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - 1.252.723.082,00 1.315.359.236,10 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 1.252.723.082,00 1.315.359.236,10 PUSKESMAS DEBUT 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 12 Dokumen 422.999.582,00 Kab. Maluku Tenggara, Manyeuw, Semua Kel/Desa 444.149.561,10 PUSKESMAS DEBUT 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 829.723.500,00 Kab. Maluku Tenggara, Manyeuw, Semua Kel/Desa 871.209.675,00 PUSKESMAS DEBUT KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI PUSKESMAS RUMAT 1.668.102.000,00 1.751.507.100,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.668.102.000,00 1.751.507.100,00 01.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.668.102.000,00 1.751.507.100,00 01.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - 1.668.102.000,00 1.751.507.100,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 1.668.102.000,00 1.751.507.100,00 PUSKESMAS RUMAT 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 12 Dokumen 518.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa 543.900.000,00 PUSKESMAS RUMAT 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 1.150.102.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa 1.207.607.100,00 PUSKESMAS RUMAT PUSKESMAS DANAR 1.292.224.000,00 1.356.835.200,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.292.224.000,00 1.356.835.200,00 01.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.292.224.000,00 1.356.835.200,00 01.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - 1.292.224.000,00 1.356.835.200,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 1.292.224.000,00 1.356.835.200,00 PUSKESMAS DANAR 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 12 Dokumen 351.782.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil Timur Selatan, Semua Kel/Desa 369.371.100,00 PUSKESMAS DANAR 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 940.442.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil Timur Selatan, Semua Kel/Desa 987.464.100,00 PUSKESMAS DANAR PUSKESMAS OHOIRA 1.474.239.364,00 1.547.951.332,20 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.474.239.364,00 1.547.951.332,20 01.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.474.239.364,00 1.547.951.332,20 01.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - 1.474.239.364,00 1.547.951.332,20 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 1.474.239.364,00 1.547.951.332,20 PUSKESMAS OHOIRA 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 10 Dokumen 359.049.364,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil Barat, Semua Kel/Desa 377.001.832,20 PUSKESMAS OHOIRA 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 10 Dokumen 1.115.190.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil Barat, Semua Kel/Desa 1.170.949.500,00 PUSKESMAS OHOIRA PUSKESMAS ELAT 2.016.857.375,00 2.117.700.243,75 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.016.857.375,00 2.117.700.243,75 01.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.016.857.375,00 2.117.700.243,75 KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI 01.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - 2.016.857.375,00 2.117.700.243,75 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 2.016.857.375,00 2.117.700.243,75 PUSKESMAS ELAT 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 12 Dokumen 507.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar, Semua Kel/Desa 532.350.000,00 PUSKESMAS ELAT 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 1.509.857.375,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar, Semua Kel/Desa 1.585.350.243,75 PUSKESMAS ELAT PUSKESMAS WATSIN 1.727.279.325,00 1.813.643.291,25 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.727.279.325,00 1.813.643.291,25 01.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.727.279.325,00 1.813.643.291,25 01.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - 1.727.279.325,00 1.813.643.291,25 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 1.727.279.325,00 1.813.643.291,25 PUSKESMAS WATSIN 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 12 Dokumen 428.057.950,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar, Semua Kel/Desa 449.460.847,50 PUSKESMAS WATSIN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 1.299.221.375,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar, Semua Kel/Desa 1.364.182.443,75 PUSKESMAS WATSIN PUSKESMAS OHOIEL 1.097.435.816,00 1.152.307.606,80 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.097.435.816,00 1.152.307.606,80 01.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.097.435.816,00 1.152.307.606,80 01.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - 1.097.435.816,00 1.152.307.606,80 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 1.097.435.816,00 1.152.307.606,80 PUSKESMAS OHOIEL 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 12 Dokumen 208.428.191,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar, Semua Kel/Desa 218.849.600,55 PUSKESMAS OHOIEL 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 889.007.625,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar, Semua Kel/Desa 933.458.006,25 PUSKESMAS OHOIEL PUSKESMAS MATAHOLAT 950.694.807,00 998.229.547,35 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 950.694.807,00 998.229.547,35 01.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 950.694.807,00 998.229.547,35 01.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - 950.694.807,00 998.229.547,35 KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 950.694.807,00 998.229.547,35 PUSKESMAS MATAHOLAT 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 12 Dokumen 102.293.057,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar, Semua Kel/Desa 107.407.709,85 PUSKESMAS MATAHOLAT 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 848.401.750,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar, Semua Kel/Desa 890.821.837,50 PUSKESMAS MATAHOLAT PUSKESMAS MUN 1.615.406.092,00 1.696.176.396,60 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.615.406.092,00 1.696.176.396,60 01.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.615.406.092,00 1.696.176.396,60 01.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - 1.615.406.092,00 1.696.176.396,60 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 1.615.406.092,00 1.696.176.396,60 PUSKESMAS MUN 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 10 Dokumen 329.022.092,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar Utara Barat, Semua Kel/Desa 345.473.196,60 PUSKESMAS MUN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 1.286.384.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar Utara Barat, Semua Kel/Desa 1.350.703.200,00 PUSKESMAS MUN PUSKESMAS HOOR 1.273.465.662,50 1.337.138.945,63 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.273.465.662,50 1.337.138.945,63 01.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.273.465.662,50 1.337.138.945,63 01.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - 1.273.465.662,50 1.337.138.945,63 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 1.273.465.662,50 1.337.138.945,63 PUSKESMAS HOOR 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 12 Dokumen 104.783.600,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar Utara Barat, Semua Kel/Desa 110.022.780,00 PUSKESMAS HOOR 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 1.168.682.062,50 Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar Utara Barat, Semua Kel/Desa 1.227.116.165,63 PUSKESMAS HOOR PUSKESMAS WEDUAR 1.504.163.068,00 1.579.371.221,40 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.504.163.068,00 1.579.371.221,40 01.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.504.163.068,00 1.579.371.221,40 01.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - 1.504.163.068,00 1.579.371.221,40 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 1.504.163.068,00 1.579.371.221,40 PUSKESMAS WEDUAR 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 12 Dokumen 301.776.068,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar Selatan, Semua Kel/Desa 316.864.871,40 PUSKESMAS WEDUAR KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 1.202.387.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar Selatan, Semua Kel/Desa 1.262.506.350,00 PUSKESMAS WEDUAR PUSKESMAS LARAT KEI 1.157.926.240,00 1.215.822.552,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.157.926.240,00 1.215.822.552,00 01.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.157.926.240,00 1.215.822.552,00 01.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - 1.157.926.240,00 1.215.822.552,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 1.157.926.240,00 1.215.822.552,00 PUSKESMAS LARAT KEI 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 12 Dokumen 188.455.115,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar Selatan, Semua Kel/Desa 197.877.870,75 PUSKESMAS LARAT KEI 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 969.471.125,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar Selatan, Semua Kel/Desa 1.017.944.681,25 PUSKESMAS LARAT KEI PUSKESMAS FER 1.398.035.000,00 1.467.936.750,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.398.035.000,00 1.467.936.750,00 01.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.398.035.000,00 1.467.936.750,00 01.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - 1.398.035.000,00 1.467.936.750,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 1.398.035.000,00 1.467.936.750,00 PUSKESMAS FER 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 12 Dokumen 129.200.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar Selatan, Semua Kel/Desa 135.660.000,00 PUSKESMAS FER 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 1.268.835.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar Selatan, Semua Kel/Desa 1.332.276.750,00 PUSKESMAS FER PUSKESMAS HOLLAT 1.532.945.614,50 1.609.592.895,23 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.532.945.614,50 1.609.592.895,23 01.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.532.945.614,50 1.609.592.895,23 01.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - 1.532.945.614,50 1.609.592.895,23 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 1.532.945.614,50 1.609.592.895,23 PUSKESMAS HOLLAT 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 12 Dokumen 370.759.302,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar Utara Timur, Semua Kel/Desa 389.297.267,10 PUSKESMAS HOLLAT 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 1.162.186.312,50 Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar Utara Timur, Semua Kel/Desa 1.220.295.628,13 PUSKESMAS HOLLAT PUSKESMAS BANDA ELY 1.737.434.000,00 1.824.305.700,00 KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.737.434.000,00 1.824.305.700,00 01.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.737.434.000,00 1.824.305.700,00 01.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - 1.737.434.000,00 1.824.305.700,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 1.737.434.000,00 1.824.305.700,00 PUSKESMAS BANDA ELY 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 10 Dokumen 392.500.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar Utara Timur, Semua Kel/Desa 412.125.000,00 PUSKESMAS BANDA ELY 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 10 Dokumen 1.344.934.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar Utara Timur, Semua Kel/Desa 1.412.180.700,00 PUSKESMAS BANDA ELY RSUD KAREL SADSUITUBUN LANGGUR 21.272.411.000,00 22.336.031.550,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 21.272.411.000,00 22.336.031.550,00 01.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 21.272.411.000,00 22.336.031.550,00 01.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - 5.440.588.000,00 5.712.617.400,00 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 427.484.000,00 448.858.200,00 RSUD KAREL SADSUITUBUN LANGGUR 1.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD 1 Dokumen 18.844.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Ohoijang Watdek 19.786.200,00 RSUD KAREL SADSUITUBUN LANGGUR 1.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD 1 Dokumen 18.844.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Ohoijang Watdek 19.786.200,00 RSUD KAREL SADSUITUBUN LANGGUR 1.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 75.076.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Ohoijang Watdek 78.829.800,00 RSUD KAREL SADSUITUBUN LANGGUR 1.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 18.844.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Ohoijang Watdek 19.786.200,00 RSUD KAREL SADSUITUBUN LANGGUR 1.02.01.2.01.0011 Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun 2 Dokumen 295.876.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Ohoijang Watdek 310.669.800,00 RSUD KAREL SADSUITUBUN LANGGUR 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 3.490.844.000,00 3.665.386.200,00 RSUD KAREL SADSUITUBUN LANGGUR 1.02.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 3.472.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Ohoijang Watdek 3.645.600.000,00 RSUD KAREL SADSUITUBUN LANGGUR KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI 1.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 18.844.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Ohoijang Watdek 19.786.200,00 RSUD KAREL SADSUITUBUN LANGGUR 1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - 60.000.000,00 63.000.000,00 RSUD KAREL SADSUITUBUN LANGGUR 1.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 60 Orang 60.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Ohoijang Watdek 63.000.000,00 RSUD KAREL SADSUITUBUN LANGGUR 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 1.135.860.000,00 1.192.653.000,00 RSUD KAREL SADSUITUBUN LANGGUR 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 36 Laporan 1.135.860.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Ohoijang Watdek 1.192.653.000,00 RSUD KAREL SADSUITUBUN LANGGUR 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 326.400.000,00 342.720.000,00 RSUD KAREL SADSUITUBUN LANGGUR 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 Unit 326.400.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Ohoijang Watdek 342.720.000,00 RSUD KAREL SADSUITUBUN LANGGUR 01.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - 15.831.823.000,00 16.623.414.150,00 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - 14.104.823.000,00 14.810.064.150,00 RSUD KAREL SADSUITUBUN LANGGUR 1.02.02.2.01.0008 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit 9 Unit 2.304.469.998,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Ohoijang Watdek 2.419.693.497,90 RSUD KAREL SADSUITUBUN LANGGUR 1.02.02.2.01.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya 0 Unit 328.710.250,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Ohoijang Watdek 345.145.762,50 RSUD KAREL SADSUITUBUN LANGGUR 1.02.02.2.01.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan 5 Unit 674.472.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Ohoijang Watdek 708.195.600,00 RSUD KAREL SADSUITUBUN LANGGUR 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan 10 Unit 2.093.958.392,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Ohoijang Watdek 2.198.656.311,60 RSUD KAREL SADSUITUBUN LANGGUR 1.02.02.2.01.0015 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center 10 Unit 510.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Ohoijang Watdek 535.500.000,00 RSUD KAREL SADSUITUBUN LANGGUR KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan 0,00 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan 10 Paket 8.193.212.360,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Ohoijang Watdek 8.602.872.978,00 RSUD KAREL SADSUITUBUN LANGGUR 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 1.727.000.000,00 1.813.350.000,00 RSUD KAREL SADSUITUBUN LANGGUR 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 3 Dokumen 27.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Ohoijang Watdek 28.350.000,00 RSUD KAREL SADSUITUBUN LANGGUR 1.02.02.2.02.0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit 12 Dokumen 1.000.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Ohoijang Watdek 1.050.000.000,00 RSUD KAREL SADSUITUBUN LANGGUR 1.02.02.2.02.0035 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota 1 Unit 700.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Ohoijang Watdek 735.000.000,00 RSUD KAREL SADSUITUBUN LANGGUR PUSKESMAS NGILNGOF 1.123.920.125,00 1.180.116.131,25 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.123.920.125,00 1.180.116.131,25 01.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.123.920.125,00 1.180.116.131,25 01.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - 1.123.920.125,00 1.180.116.131,25 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 1.123.920.125,00 1.180.116.131,25 PUSKESMAS NGILNGOF 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 12 Dokumen 180.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Manyeuw, Semua Kel/Desa 189.000.000,00 PUSKESMAS NGILNGOF 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 943.920.125,00 Kab. Maluku Tenggara, Manyeuw, Ngilngof 991.116.131,25 PUSKESMAS NGILNGOF PUSKESMAS WAB 1.319.581.500,00 1.385.560.575,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.319.581.500,00 1.385.560.575,00 01.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1.319.581.500,00 1.385.560.575,00 01.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - 1.319.581.500,00 1.385.560.575,00 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 1.319.581.500,00 1.385.560.575,00 PUSKESMAS WAB 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 10 Dokumen 223.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil Barat, Semua Kel/Desa 234.150.000,00 PUSKESMAS WAB KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 10 Dokumen 1.096.581.500,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil Barat, Semua Kel/Desa 1.151.410.575,00 PUSKESMAS WAB PUSKESMAS WAIN 860.232.750,00 903.244.387,50 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 860.232.750,00 903.244.387,50 01.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 860.232.750,00 903.244.387,50 01.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - 860.232.750,00 903.244.387,50 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 860.232.750,00 903.244.387,50 PUSKESMAS WAIN 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 12 Dokumen 860.232.750,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil Timur, Semua Kel/Desa 903.244.387,50 PUSKESMAS WAIN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 21.811.660.358,00 22.902.243.375,90 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 21.811.660.358,00 22.902.243.375,90 01.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 21.811.660.358,00 22.902.243.375,90 01.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - 4.533.660.358,00 4.760.343.375,90 1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 76.000.000,00 79.800.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9 Dokumen 20.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 21.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.01.2.01.0010 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Berita Acara 56.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 58.800.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 3.702.500.000,00 3.887.625.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 50 3.615.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 3.795.750.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 75.500.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 79.275.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 12.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 12.600.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - 336.160.358,00 352.968.375,90 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 5.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 5.250.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI 1.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 41.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 43.050.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 37.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 38.850.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan 6 Dokumen 7.200.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 7.560.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 45.960.358,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 48.258.375,90 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 15 Laporan 200.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 210.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 10.600.000,00 11.130.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 10.600.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 11.130.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 200.400.000,00 210.420.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 155.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 162.750.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 45.400.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 47.670.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 208.000.000,00 218.400.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 53.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 55.650.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 Unit 42.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 44.100.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 15.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 15.750.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 98.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 102.900.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 01.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) - 2.040.000.000,00 2.142.000.000,00 1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - 2.040.000.000,00 2.142.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.02.2.01.0101 Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan 0,05 KM 300.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 315.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.02.2.01.0105 Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Direhabilitasi 0,30 KM 1.500.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1.575.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.02.2.01.0120 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun 5 Dokumen 100.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 105.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI 1.03.02.2.01.0127 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun 3 Dokumen 140.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 147.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 01.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM - 2.840.000.000,00 2.982.000.000,00 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota - 2.840.000.000,00 2.982.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.03.2.01.0025 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun 3 Dokumen 100.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 105.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.03.2.01.0026 Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan 60 Liter/Detik 700.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 735.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.03.2.01.0027 Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 10 Desa 70.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 73.500.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.03.2.01.0028 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun 60 Liter/Detik 1.250.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1.312.500.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.03.2.01.0029 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara 1 Unit 50.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 52.500.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.03.2.01.0032 Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 70 SR 520.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 546.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.03.2.01.0034 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jumlah Lembaga dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya 6 Lembaga 150.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 157.500.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 01.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH - 143.000.000,00 150.150.000,00 1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota - 143.000.000,00 150.150.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.05.2.01.0033 Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja 20 Rumah Tangga 59.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 61.950.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.05.2.01.0045 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun 3 Dokumen 84.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 88.200.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 01.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE - 200.000.000,00 210.000.000,00 1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota - 200.000.000,00 210.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.06.2.01.0012 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun 100 M 200.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 210.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI 01.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN - 1.160.000.000,00 1.218.000.000,00 1.03.07.2.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota - 1.160.000.000,00 1.218.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.07.2.01.0033 Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota Jumlah Rumah Tangga yang memiliki toilet dan tangki septik sesuai dengan standar 70 Rumah Tangga 1.160.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1.218.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 01.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG - 1.680.000.000,00 1.764.000.000,00 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung - 1.680.000.000,00 1.764.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.08.2.01.0018 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala 3 Bangunan Gedung 1.100.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1.155.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.08.2.01.0020 Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota 1 Bantuan Teknis 276.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 289.800.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.08.2.01.0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 144.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 151.200.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.08.2.01.0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG 10 Dokumen 160.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 168.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 01.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA - 1.650.000.000,00 1.732.500.000,00 1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota - 1.650.000.000,00 1.732.500.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.09.2.01.0010 Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 2 Dokumen 65.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 68.250.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.09.2.01.0011 Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan 2 Kawasan 1.585.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1.664.250.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 01.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN - 6.935.000.000,00 7.281.750.000,00 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota - 6.935.000.000,00 7.281.750.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.10.2.01.0029 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun 10 Dokumen 600.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 630.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI 1.03.10.2.01.0043 Survey Kondisi Jalan/Jembatan Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya 5 KM 160.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 168.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.10.2.01.0051 Pemeliharaan Rutin Jalan Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin 1 KM 200.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 210.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.10.2.01.0052 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya 1,5 KM 100.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 105.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.10.2.01.0053 Pembangunan Jalan Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan 0,75 KM 2.325.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 2.441.250.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.10.2.01.0056 Pemeliharaan Berkala Jalan Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala 0,75 KM 1.500.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1.575.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.10.2.01.0060 Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Penyelenggaraannya Diawasi 1,5 KM 150.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 157.500.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.10.2.01.0067 Pemeliharaan Rutin Jembatan Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin 2 Jembatan 100.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 105.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.10.2.01.0069 Pembangunan Jembatan Panjang jembatan yang dibangun 7 Meter 1.800.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1.890.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 01.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI - 130.000.000,00 136.500.000,00 1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi - 90.000.000,00 94.500.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.11.2.01.0010 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi 50 Orang 90.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 94.500.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi - 40.000.000,00 42.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.11.2.04.0004 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan 8 Paket Pekerjaan 40.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 42.000.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 01.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG - 500.000.000,00 525.000.000,00 1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota - 50.000.000,00 52.500.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.12.2.01.0013 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang- Undangan Bidang Penataan Ruang Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundangundangan bidang penataan ruang. 1 Laporan 50.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 52.500.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota - 450.000.000,00 472.500.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG 1.03.12.2.02.0004 Penyusunan Peta Dasar Jumlah data SHP Peta Dasar 1 Peta 450.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 472.500.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 5.475.838.520,00 5.749.630.446,00 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 4.685.732.520,00 4.920.019.146,00 KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI 01.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 4.685.732.520,00 4.920.019.146,00 01.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - 2.474.427.645,00 2.598.149.027,25 1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 45.082.500,00 47.336.625,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen 16.310.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur 17.125.500,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD 2 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur 5.250.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Laporan 23.772.500,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 24.961.125,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 1.970.346.620,00 2.068.863.951,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 29 1.911.566.620,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur 2.007.144.951,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 50.280.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur 52.794.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 12 Laporan 8.500.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur 8.925.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - 4.800.000,00 5.040.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 2 Laporan 4.800.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur 5.040.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - 170.016.275,00 178.517.088,75 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 5.280.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur 5.544.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 47.987.500,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur 50.386.875,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI 1.04.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 41.510.025,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur 43.585.526,25 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 10 Laporan 75.238.750,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 79.000.687,50 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 63.143.750,00 66.300.937,50 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 6 Unit 9.843.750,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur 10.335.937,50 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 7 Unit 53.300.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur 55.965.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 120.857.500,00 126.900.375,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 5.670.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur 5.953.500,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 67.200.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur 70.560.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 47.987.500,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur 50.386.875,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 100.181.000,00 105.190.050,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 63.900.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur 67.095.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 24 Unit 15.880.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur 16.674.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 20.401.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur 21.421.050,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 01.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN - 1.116.305.000,00 1.172.120.250,00 1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota - 46.305.000,00 48.620.250,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI 1.04.02.2.01.0004 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah 1 Dokumen 24.255.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 25.467.750,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.02.2.01.0008 Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi 1 Dokumen 22.050.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 23.152.500,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota - 1.070.000.000,00 1.123.500.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.02.2.03.0001 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi 18 Unit Rumah 200.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 210.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.02.2.03.0004 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun 1 Unit Rumah 185.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Manyeuw, Rumadian 194.250.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.02.2.03.0009 Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota 3 Unit Rumah 685.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar Selatan, Weduar 719.250.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 01.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN - 630.000.000,00 661.500.000,00 1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha - 630.000.000,00 661.500.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.03.2.03.0002 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki 30 Unit Rumah 630.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 661.500.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 01.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) - 464.999.875,00 488.249.868,75 1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan - 464.999.875,00 488.249.868,75 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.05.2.01.0001 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan 2 Dokumen 20.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur 21.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.05.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan 2 Laporan 20.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar, Wakol 21.000.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 1.04.05.2.01.0012 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum 2 Lokasi 424.999.875,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar, Wakol 446.249.868,75 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 790.106.000,00 829.611.300,00 02.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 790.106.000,00 829.611.300,00 KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI 02.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN - 630.706.000,00 662.241.300,00 2.10.05.2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - 630.706.000,00 662.241.300,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 2.10.05.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 10 Dokumen 630.706.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 662.241.300,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 02.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH - 159.400.000,00 167.370.000,00 2.10.10.2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota - 159.400.000,00 167.370.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN 2.10.10.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Dokumen 159.400.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 167.370.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 3.983.028.758,00 4.182.180.195,90 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.983.028.758,00 4.182.180.195,90 01.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 3.983.028.758,00 4.182.180.195,90 01.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - 3.747.330.258,00 3.934.696.770,90 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 3.460.398.758,00 3.633.418.695,90 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 53 3.441.511.008,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 3.613.586.558,40 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 6 Dokumen 18.887.750,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 19.832.137,50 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - 21.000.000,00 22.050.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 4 Dokumen 21.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 22.050.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - 108.481.500,00 113.905.575,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 5.721.500,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 6.007.575,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 40.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 42.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 11.700.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 12.285.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Laporan 51.060.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 53.613.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 40.000.000,00 42.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 4 Unit 40.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 42.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 77.450.000,00 81.322.500,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 22.450.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 23.572.500,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 5 Laporan 55.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 57.750.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 40.000.000,00 42.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 Unit 40.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 42.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 01.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - 235.698.500,00 247.483.425,00 1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - 190.698.500,00 200.233.425,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.01.0014 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas 20 Orang 30.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 31.500.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 10 laporan 105.698.500,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 110.983.425,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.01.0016 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan 8 Laporan 40.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 42.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.01.0023 Penyediaan Layanan Informasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen hasil pelayanan Informasi publik dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum 3 Dokumen 15.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 15.750.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota - 45.000.000,00 47.250.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.05.02.2.02.0004 Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 5 laporan 20.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 21.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI 1.05.02.2.02.0012 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 10 Laporan 25.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 26.250.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN 2.588.361.822,00 2.717.779.913,10 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.588.361.822,00 2.717.779.913,10 01.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 2.588.361.822,00 2.717.779.913,10 01.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - 1.703.361.822,00 1.788.529.913,10 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 1.058.109.282,00 1.111.014.746,10 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 35 1.009.509.282,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Ohoijang Watdek 1.059.984.746,10 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 48.600.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Ohoijang Watdek 51.030.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - 22.620.540,00 23.751.567,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 Paket 22.620.540,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Ohoijang Watdek 23.751.567,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - 353.500.000,00 371.175.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 3.500.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Ohoijang Watdek 3.675.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 65.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Ohoijang Watdek 68.250.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 40.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Ohoijang Watdek 42.000.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Laporan 245.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 257.250.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 30.000.000,00 31.500.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 15 Unit 15.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Ohoijang Watdek 15.750.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 15.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Ohoijang Watdek 15.750.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 95.000.000,00 99.750.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 30.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Ohoijang Watdek 31.500.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 2 Laporan 65.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Ohoijang Watdek 68.250.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 144.132.000,00 151.338.600,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit 77.022.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Ohoijang Watdek 80.873.100,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 2 Unit 37.110.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Ohoijang Watdek 38.965.500,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 1.05.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 30.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Ohoijang Watdek 31.500.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 01.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN - 885.000.000,00 929.250.000,00 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota - 215.000.000,00 225.750.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 1.05.04.2.01.0001 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen NSPM Pen cegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya 1 Dokumen 80.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 84.000.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 1.05.04.2.01.0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 10 Laporan 70.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 73.500.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 1.05.04.2.01.0003 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran 1 Dokumen 40.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 42.000.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 1.05.04.2.01.0022 Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota 5 Laporan 25.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 26.250.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 1.05.04.2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran - 80.000.000,00 84.000.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 1.05.04.2.02.0001 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Ged ung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran 1 Dokumen 40.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 42.000.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 1.05.04.2.02.0005 Pemeriksaan, Penilaian dan Inspeksi Berkala Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran Jumlah Laporan yang Memuat Data Bangunan/Ged ung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran 4 Laporan 40.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 42.000.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 1.05.04.2.03 Investigasi Kejadian Kebakaran - 30.000.000,00 31.500.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI 1.05.04.2.03.0001 Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian 1 Dokumen 30.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 31.500.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran - 60.000.000,00 63.000.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 1.05.04.2.04.0006 Sosialisasi, Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi, Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Masyarakat Setiap Tahunnya 100 Orang 60.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa 63.000.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 1.05.04.2.05 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia - 500.000.000,00 525.000.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 1.05.04.2.05.0007 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait 4 Unit 500.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur 525.000.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 4.209.488.868,00 4.419.963.311,40 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 4.209.488.868,00 4.419.963.311,40 01.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 4.209.488.868,00 4.419.963.311,40 01.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - 3.313.214.618,00 3.478.875.348,90 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 2.651.443.918,00 2.784.016.113,90 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 264 Orang/bulan 2.607.643.918,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur 2.738.026.113,90 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 43.800.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur 45.990.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - 274.483.200,00 288.207.360,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 3 Paket 5.693.750,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur 5.978.437,50 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 43 Paket 46.302.450,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur 48.617.572,50 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 Paket 37.004.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur 38.854.200,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 15 Laporan 185.483.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 194.757.150,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 138.750.000,00 145.687.500,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 25 Unit 83.750.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur 87.937.500,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 7 Unit 55.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur 57.750.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 85.240.000,00 89.502.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 55.200.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur 57.960.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 30.040.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur 31.542.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 163.297.500,00 171.462.375,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 9 Unit 123.325.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur 129.491.250,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 27.992.500,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur 29.392.125,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 18 Unit 11.980.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur 12.579.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 01.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA - 896.274.250,00 941.087.962,50 1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota - 55.000.000,00 57.750.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI 1.05.03.2.01.0007 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun 75 Orang 55.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 57.750.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana - 176.274.250,00 185.087.962,50 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.02.0020 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau 1 Kawasan 55.000.250,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 57.750.262,50 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.02.0022 Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 1 Dokumen 65.524.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur 68.800.200,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.02.0028 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana 1 Kawasan 55.750.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 58.537.500,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana - 255.000.000,00 267.750.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.03.0002 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat 1 Dokumen 75.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 78.750.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.03.0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana 75 Orang 75.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 78.750.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.03.0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 75 Orang 60.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 63.000.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.03.0012 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota 1 Laporan 45.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 47.250.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana - 410.000.000,00 430.500.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.04.0010 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan 1 Kegiatan 275.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 288.750.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI 1.05.03.2.04.0011 Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal 35 Lembaga 65.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur 68.250.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.05.03.2.04.0015 Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun 1 Dokumen 70.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur 73.500.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DINAS SOSIAL DAERAH 3.062.338.682,00 3.215.455.616,10 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.062.338.682,00 3.215.455.616,10 01.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 3.062.338.682,00 3.215.455.616,10 01.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - 2.676.192.932,00 2.810.002.578,60 1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 4.181.000,00 4.390.050,00 DINAS SOSIAL DAERAH 1.06.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12 Laporan 4.181.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 4.390.050,00 DINAS SOSIAL DAERAH 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 2.216.917.732,00 2.327.763.618,60 DINAS SOSIAL DAERAH 1.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 29 Orang/bulan 2.159.733.732,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 2.267.720.418,60 DINAS SOSIAL DAERAH 1.06.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 4.384.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 4.603.200,00 DINAS SOSIAL DAERAH 1.06.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 52.800.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 55.440.000,00 DINAS SOSIAL DAERAH 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - 168.121.950,00 176.528.047,50 DINAS SOSIAL DAERAH 1.06.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 5.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 5.250.000,00 DINAS SOSIAL DAERAH 1.06.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 22.200.700,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 23.310.735,00 DINAS SOSIAL DAERAH 1.06.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 34.987.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 36.736.350,00 DINAS SOSIAL DAERAH 1.06.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 30.375.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 31.893.750,00 DINAS SOSIAL DAERAH 1.06.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 75.559.250,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 79.337.212,50 DINAS SOSIAL DAERAH KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI 1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 20.000.000,00 21.000.000,00 DINAS SOSIAL DAERAH 1.06.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 20.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 21.000.000,00 DINAS SOSIAL DAERAH 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 138.187.500,00 145.096.875,00 DINAS SOSIAL DAERAH 1.06.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 71.500.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 75.075.000,00 DINAS SOSIAL DAERAH 1.06.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 66.687.500,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 70.021.875,00 DINAS SOSIAL DAERAH 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 88.653.500,00 93.086.175,00 DINAS SOSIAL DAERAH 1.06.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 39.995.500,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 41.995.275,00 DINAS SOSIAL DAERAH 1.06.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 Unit 40.999.500,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 43.049.475,00 DINAS SOSIAL DAERAH 1.06.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 15 Unit 7.658.500,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 8.041.425,00 DINAS SOSIAL DAERAH 1.06.01.2.13 Penataan Organisasi - 40.131.250,00 42.137.812,50 DINAS SOSIAL DAERAH 1.06.01.2.13.0004 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana 12 Dokumen 40.131.250,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 42.137.812,50 DINAS SOSIAL DAERAH 01.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL - 28.813.750,00 30.254.437,50 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota - 28.813.750,00 30.254.437,50 DINAS SOSIAL DAERAH 1.06.02.2.03.0003 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota 5565 28.813.750,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 30.254.437,50 DINAS SOSIAL DAERAH 01.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL - 223.183.500,00 234.342.675,00 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial - 111.668.500,00 117.251.925,00 DINAS SOSIAL DAERAH 1.06.04.2.01.0001 Penyediaan Permakanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota 150 Orang 50.906.750,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 53.452.087,50 DINAS SOSIAL DAERAH 1.06.04.2.01.0003 Penyediaan Alat Bantu Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota 20 Orang 36.616.750,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 38.447.587,50 DINAS SOSIAL DAERAH 1.06.04.2.01.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota 3 Orang 5.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 5.250.000,00 DINAS SOSIAL DAERAH KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI 1.06.04.2.01.0008 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Orang 9.145.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 9.602.250,00 DINAS SOSIAL DAERAH 1.06.04.2.01.0012 Pemberian Layanan Rujukan Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota 10 Orang 10.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 10.500.000,00 DINAS SOSIAL DAERAH 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial - 111.515.000,00 117.090.750,00 DINAS SOSIAL DAERAH 1.06.04.2.02.0001 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota 975 Orang 86.106.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 90.411.300,00 DINAS SOSIAL DAERAH 1.06.04.2.02.0002 Pemberian Layanan Kedaruratan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota 50 Orang 20.409.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 21.429.450,00 DINAS SOSIAL DAERAH 1.06.04.2.02.0014 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota 1 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 5.250.000,00 DINAS SOSIAL DAERAH 01.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL - 58.851.250,00 61.793.812,50 1.06.05.2.01 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar - 16.252.750,00 17.065.387,50 DINAS SOSIAL DAERAH 1.06.05.2.01.0003 Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota 60 Orang 16.252.750,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 17.065.387,50 DINAS SOSIAL DAERAH 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota - 42.598.500,00 44.728.425,00 DINAS SOSIAL DAERAH 1.06.05.2.02.0001 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata 78.046 25.086.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 26.340.300,00 DINAS SOSIAL DAERAH 1.06.05.2.02.0006 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 9.075 Orang 17.512.500,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 18.388.125,00 DINAS SOSIAL DAERAH 01.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA - 35.297.250,00 37.062.112,50 1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota - 35.297.250,00 37.062.112,50 DINAS SOSIAL DAERAH 1.06.06.2.01.0001 Penyediaan Makanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota 55 Orang 35.297.250,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 37.062.112,50 DINAS SOSIAL DAERAH 01.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN - 40.000.000,00 42.000.000,00 1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota - 40.000.000,00 42.000.000,00 DINAS SOSIAL DAERAH 1.06.07.2.01.0003 Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 1 Laporan 40.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 42.000.000,00 DINAS SOSIAL DAERAH DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT , DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 212.755.056.173,00 223.392.808.981,65 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 212.755.056.173,00 223.392.808.981,65 KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI 02.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.908.364.486,00 3.053.782.710,30 02.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - 2.113.080.986,00 2.218.735.035,30 2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 2.113.080.986,00 2.218.735.035,30 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT , DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 32 org/bln 2.113.080.986,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur 2.218.735.035,30 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT , DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 02.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN - 523.498.750,00 549.673.687,50 2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota - 23.498.750,00 24.673.687,50 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT , DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.02.2.01.0007 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG 1 Laporan 23.498.750,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur 24.673.687,50 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT , DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota - 500.000.000,00 525.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT , DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.02.2.03.0007 pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan 2 Lembaga 500.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur 525.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT , DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 02.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN - 114.495.000,00 120.219.750,00 2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota - 70.000.000,00 73.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT , DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.03.2.01.0006 Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota 50 Lembaga 70.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa 73.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT , DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI 2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota - 44.495.000,00 46.719.750,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT , DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.03.2.02.0009 Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota 15 orang 44.495.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 46.719.750,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT , DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 02.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) - 129.310.750,00 135.776.287,50 2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota - 34.188.500,00 35.897.925,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT , DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.06.2.01.0003 Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 40 Lembaga 34.188.500,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur 35.897.925,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT , DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota - 95.122.250,00 99.878.362,50 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT , DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.06.2.02.0007 Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) 20 Lembaga 0,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur 0,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT , DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.06.2.02.0009 pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan 4 Lembaga 95.122.250,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur 99.878.362,50 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT , DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 02.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK - 27.979.000,00 29.377.950,00 2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 27.979.000,00 29.377.950,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT , DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.08.07.2.03.0007 Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota Jumlah KIE Perlindungan khusus anak 2 Dokumen 27.979.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 29.377.950,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT , DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 02.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 209.846.691.687,00 220.339.026.271,35 KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI 02.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - 475.320.000,00 499.086.000,00 2.13.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - 277.352.500,00 291.220.125,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT , DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.13.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 3.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur 3.150.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT , DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.13.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 30.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur 31.500.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT , DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.13.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 6 Paket 30.987.500,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur 32.536.875,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT , DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.13.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 Paket 49.832.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur 52.323.600,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT , DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.13.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 25 Laporan 163.533.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Langgur 171.709.650,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT , DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.13.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 142.937.500,00 150.084.375,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT , DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.13.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 15.600.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur 16.380.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT , DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.13.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 127.337.500,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur 133.704.375,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT , DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.13.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 55.030.000,00 57.781.500,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT , DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI 2.13.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 45.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur 47.250.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT , DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.13.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 15 Unit 10.030.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur 10.531.500,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT , DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 02.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA - 209.190.057.437,00 219.649.560.308,85 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa - 209.190.057.437,00 219.649.560.308,85 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT , DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.13.04.2.01.0001 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 4 Dokumen 1.860.432.250,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1.953.453.862,50 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT , DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.13.04.2.01.0002 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa 4 Dokumen 34.664.250,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 36.397.462,50 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT , DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.13.04.2.01.0003 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa 11 Dokumen 24.625.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 25.856.250,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT , DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.13.04.2.01.0007 Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa 50 Dokumen 45.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 47.250.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT , DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.13.04.2.01.0008 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa 4 Dokumen 64.667.500,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 67.900.875,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT , DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.13.04.2.01.0012 Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa 192 Dokumen 207.041.510.937,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 217.393.586.483,85 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT , DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.13.04.2.01.0013 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 11 Dokumen 65.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 68.250.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT , DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI 2.13.04.2.01.0018 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 192 Dokumen 54.157.500,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 56.865.375,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT , DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 02.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT - 181.314.250,00 190.379.962,50 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota - 181.314.250,00 190.379.962,50 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT , DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.13.05.2.01.0002 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 2 Dokumen 24.500.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 25.725.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT , DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.13.05.2.01.0003 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya 25 Lembaga 36.814.250,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur 38.654.962,50 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT , DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.13.05.2.01.0006 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 2 Laporan 120.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 126.000.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT , DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DINAS KETAHANAN PANGAN 2.127.775.178,00 2.234.163.936,90 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.127.775.178,00 2.234.163.936,90 02.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 2.127.775.178,00 2.234.163.936,90 02.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - 1.809.807.928,00 1.900.298.324,40 2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 1.424.732.678,00 1.495.969.311,90 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 22 1.366.772.678,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1.435.111.311,90 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 57.960.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 60.858.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - 134.350.250,00 141.067.762,50 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 36.372.250,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 38.190.862,50 DINAS KETAHANAN PANGAN KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI 2.09.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 22.500.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 23.625.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 75.478.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 79.251.900,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 78.125.000,00 82.031.250,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 Unit 15.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 15.750.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 63.125.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 66.281.250,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 77.600.000,00 81.480.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Laporan 2.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 2.100.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 31.200.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 32.760.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 44.400.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 46.620.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 95.000.000,00 99.750.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 35.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 36.750.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 3 Unit 10.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 10.500.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 50.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 52.500.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 02.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN - 20.000.000,00 21.000.000,00 2.09.02.2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - 20.000.000,00 21.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.02.2.01.0004 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik 3 Laporan 20.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 21.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 02.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT - 230.000.000,00 241.500.000,00 2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan - 185.000.000,00 194.250.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI 2.09.03.2.01.0002 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia 3 Laporan 25.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 26.250.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.03.2.01.0007 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 20 Keluarga 40.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 42.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.03.2.01.0008 Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota 2 laporan 95.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 99.750.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.03.2.01.0014 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis 1 Laporan 25.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 26.250.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi - 45.000.000,00 47.250.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.03.2.04.0001 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun 1 Dokumen 25.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 26.250.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.03.2.04.0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 1 Laporan 20.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 21.000.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 02.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN - 15.000.000,00 15.750.000,00 2.09.04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan - 15.000.000,00 15.750.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.04.2.01.0001 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan 1 Dokumen 15.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 15.750.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 02.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN - 52.967.250,00 55.615.612,50 2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota - 52.967.250,00 55.615.612,50 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.05.2.01.0007 Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota 1 Dokumen 22.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 23.100.000,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 2.09.05.2.01.0009 Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan 1 Dokumen 30.967.250,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 32.515.612,50 DINAS KETAHANAN PANGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP 8.337.672.356,00 8.754.555.973,80 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 8.337.672.356,00 8.754.555.973,80 02.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 8.337.672.356,00 8.754.555.973,80 02.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - 2.712.672.356,00 2.848.305.973,80 2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 80.000.000,00 84.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 35.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 36.750.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI 2.11.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 45.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 47.250.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 1.932.000.000,00 2.028.600.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 26 Orang/bulan 1.920.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 2.016.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 12 Laporan 12.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 12.600.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - 232.000.000,00 243.600.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 5.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 5.250.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 0 Paket 40.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 42.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 Paket 34.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 35.700.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan 2 Dokumen 3.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 3.150.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Laporan 150.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 157.500.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 130.000.000,00 136.500.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 3 Unit 40.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 42.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 90.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 94.500.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 142.000.000,00 149.100.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 92.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 96.600.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 50.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 52.500.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 196.672.356,00 206.505.973,80 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit 30.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 31.500.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 8 Unit 55.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 57.750.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI 2.11.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 3 Unit 20.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 21.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 91.672.356,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 96.255.973,80 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 02.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP - 95.000.000,00 99.750.000,00 2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota - 50.000.000,00 52.500.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.02.2.01.0006 Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi 1 Dokumen 50.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 52.500.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota - 45.000.000,00 47.250.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.02.2.02.0004 Pemantauan dan Evaluasi KLHS Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi 5 Dokumen 45.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 47.250.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 02.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP - 180.000.000,00 189.000.000,00 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota - 180.000.000,00 189.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 5 Dokumen 55.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 57.750.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan 8 Dokumen 30.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 31.500.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2.01.0006 Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun 11 Laporan 55.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 57.750.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.03.2.01.0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan 1 Dokumen 40.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 42.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 02.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) - 20.000.000,00 21.000.000,00 2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota - 20.000.000,00 21.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.04.2.01.0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota 8 Ha 20.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 21.000.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 02.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN - 5.330.000.000,00 5.596.500.000,00 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah - 5.330.000.000,00 5.596.500.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.11.2.01.0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat 5 Kelompok 230.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 241.500.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI 2.11.11.2.01.0007 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir 3 Unit 550.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 577.500.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.11.11.2.01.0020 Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional 0 Ton 4.550.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 4.777.500.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.498.354.721,00 2.623.272.457,05 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.498.354.721,00 2.623.272.457,05 02.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.498.354.721,00 2.623.272.457,05 02.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - 2.246.211.068,00 2.358.521.621,40 2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 1.850.764.568,00 1.943.302.796,40 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 24 1.850.764.568,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1.943.302.796,40 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - 123.696.500,00 129.881.325,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 63.382.500,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 66.551.625,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 4.426.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 4.647.300,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan 2 Dokumen 3.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 3.150.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3 Laporan 52.888.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 55.532.400,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 0,00 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 120.000.000,00 126.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 120.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 126.000.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 3 Laporan 0,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 0,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI 2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 151.750.000,00 159.337.500,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit 105.070.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 110.323.500,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 3.050.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 3.202.500,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 39.025.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 40.976.250,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 9 Unit 4.605.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 4.835.250,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 02.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK - 173.362.000,00 182.030.100,00 2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk - 173.362.000,00 182.030.100,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.02.2.01.0002 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk 3 Dokumen 9.825.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 10.316.250,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.02.2.01.0004 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 2 Laporan 159.687.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 167.671.350,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.02.2.01.0005 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan 2 Dokumen 3.850.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 4.042.500,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 02.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL - 73.600.000,00 77.280.000,00 2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil - 73.600.000,00 77.280.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.03.2.01.0002 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan 4 Layanan 73.600.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 77.280.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 02.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN - 4.650.403,00 4.882.923,15 2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan - 4.650.403,00 4.882.923,15 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.04.2.01.0001 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan 8 Dokumen 4.650.403,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 4.882.923,15 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 02.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN - 531.250,00 557.812,50 2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan - 531.250,00 557.812,50 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2.12.05.2.01.0002 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun 1 Dokumen 531.250,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 557.812,50 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 470.089.750,00 493.594.237,50 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 470.089.750,00 493.594.237,50 02.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 470.089.750,00 493.594.237,50 02.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - 305.860.500,00 321.153.525,00 2.14.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - 118.716.750,00 124.652.587,50 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 5.443.750,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 5.715.937,50 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 24.860.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 26.103.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 13.500.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 14.175.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 10 Laporan 74.913.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 78.658.650,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 112.200.000,00 117.810.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 37.200.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 39.060.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 75.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 78.750.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 74.943.750,00 78.690.937,50 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 Unit 59.943.750,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 62.940.937,50 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 14 Unit 15.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 15.750.000,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 02.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK - 77.027.500,00 80.878.875,00 KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI 2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk - 77.027.500,00 80.878.875,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.02.2.01.0025 Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota 1 Dokumen 77.027.500,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 80.878.875,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 02.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) - 56.366.250,00 59.184.562,50 2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota - 56.366.250,00 59.184.562,50 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.03.2.03.0011 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak 1 Laporan 56.366.250,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 59.184.562,50 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 02.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) - 30.835.500,00 32.377.275,00 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga - 30.835.500,00 32.377.275,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2.14.04.2.01.0028 Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIKR) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk 4 Kelompok 30.835.500,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 32.377.275,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DINAS PERHUBUNGAN 8.049.096.966,00 8.451.551.814,30 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 8.049.096.966,00 8.451.551.814,30 02.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 8.049.096.966,00 8.451.551.814,30 02.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - 3.346.059.466,00 3.513.362.439,30 2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 76.268.000,00 80.081.400,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen 76.268.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 80.081.400,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 2.297.814.466,00 2.412.705.189,30 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 26 2.244.064.466,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 2.356.267.689,30 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 53.750.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 56.437.500,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - 137.487.500,00 144.361.875,00 DINAS PERHUBUNGAN KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI 2.15.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 4 Orang 110.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa 115.500.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan 50 Orang 27.487.500,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 28.861.875,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - 377.279.500,00 396.143.475,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 7.275.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 7.638.750,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 36.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 37.800.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 46.962.500,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 49.310.625,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 20.750.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 21.787.500,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 266.292.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 279.606.600,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 121.250.000,00 127.312.500,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 3 Unit 53.750.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 56.437.500,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 Unit 67.500.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 70.875.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 125.100.000,00 131.355.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 48.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 50.400.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 77.100.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 80.955.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 210.860.000,00 221.403.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 Unit 143.800.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 150.990.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 16 Unit 17.060.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 17.913.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 50.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 52.500.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 02.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) - 759.437.500,00 797.409.375,00 2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota - 187.500.000,00 196.875.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia 50 Unit 187.500.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 196.875.000,00 DINAS PERHUBUNGAN KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI 2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C - 452.900.000,00 475.545.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.03.0006 Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi 1 Dokumen 52.900.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Hoat Sorbay, Semua Kel/Desa 55.545.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.03.0011 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara 3 Unit 400.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa 420.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor - 85.660.000,00 89.943.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.05.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya 4 Orang 85.660.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 89.943.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - 0,00 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.09.0003 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia 0 Unit 0,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 0,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.14 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - 33.377.500,00 35.046.375,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.02.2.14.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota 4 Laporan 33.377.500,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 35.046.375,00 DINAS PERHUBUNGAN 02.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN - 3.943.600.000,00 4.140.780.000,00 2.15.03.2.12 Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal - 3.943.600.000,00 4.140.780.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.03.2.12.0002 Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun 2 Unit 1.642.800.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1.724.940.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.03.2.12.0003 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara 2 Unit 504.600.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 529.830.000,00 DINAS PERHUBUNGAN 2.15.03.2.12.0004 Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal 12 Laporan 1.796.200.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1.886.010.000,00 DINAS PERHUBUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 3.346.687.512,00 3.514.021.887,60 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.346.687.512,00 3.514.021.887,60 02.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 3.326.457.012,00 3.492.779.862,60 02.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - 2.232.557.012,00 2.344.184.862,60 2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 1.995.425.762,00 2.095.197.050,10 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 27 1.995.425.762,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa 2.095.197.050,10 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI 2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - 147.516.250,00 154.892.062,50 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 2.996.250,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur 3.146.062,50 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 31.330.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur 32.896.500,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 22.500.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur 23.625.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 6 Laporan 75.165.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 78.923.250,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1 Dokumen 15.525.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 16.301.250,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 45.400.000,00 47.670.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 14.400.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur 15.120.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 2 Laporan 31.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur 32.550.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 44.215.000,00 46.425.750,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 34.705.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur 36.440.250,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 7 Unit 9.510.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur 9.985.500,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 02.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK - 1.019.050.000,00 1.070.002.500,00 2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - 1.019.050.000,00 1.070.002.500,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.02.2.01.0015 Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo 10 934.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur 980.700.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.02.2.01.0019 Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah 10 Rekomen dasi 60.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 63.000.000,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.16.02.2.01.0021 Pengelolaan Media Komunikasi Publik Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis 1 Media 25.050.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 26.302.500,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 02.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA - 74.850.000,00 78.592.500,00 2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - 74.850.000,00 78.592.500,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI 2.16.03.2.02.0024 Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota 2 Perangkat Daerah 74.850.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur 78.592.500,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 02.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 7.543.500,00 7.920.675,00 02.20.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - 7.543.500,00 7.920.675,00 2.20.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 7.543.500,00 7.920.675,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.20.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah 1 Data 7.543.500,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 7.920.675,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 02.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 12.687.000,00 13.321.350,00 02.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI - 12.687.000,00 13.321.350,00 2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - 12.687.000,00 13.321.350,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.21.02.2.01.0005 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 2 Laporan 12.687.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 13.321.350,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.518.721.878,00 2.644.657.971,90 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.518.721.878,00 2.644.657.971,90 02.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 2.518.721.878,00 2.644.657.971,90 02.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - 1.985.541.378,00 2.084.818.446,90 2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 7.785.000,00 8.174.250,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 7.785.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur 8.174.250,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 1.600.799.378,00 1.680.839.346,90 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 1.593.299.378,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa 1.672.964.346,90 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 7.500.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur 7.875.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - 195.559.500,00 205.337.475,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 5.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur 5.250.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 37.457.500,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur 39.330.375,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 21.153.500,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur 22.211.175,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 131.948.500,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur 138.545.925,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 27.750.000,00 29.137.500,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 27.750.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur 29.137.500,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 99.737.500,00 104.724.375,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 54.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur 56.700.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 45.737.500,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur 48.024.375,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 53.910.000,00 56.605.500,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 45.830.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur 48.121.500,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 8.080.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur 8.484.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 02.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI - 270.926.250,00 284.472.562,50 KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI 2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota - 270.926.250,00 284.472.562,50 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.03.2.01.0004 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan 200 Unit Usaha 270.926.250,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 284.472.562,50 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 02.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI - 20.880.750,00 21.924.787,50 2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - 20.880.750,00 21.924.787,50 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.04.2.01.0001 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan 5 Unit Usaha 20.880.750,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 21.924.787,50 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 02.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN - 99.999.750,00 104.999.737,50 2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota - 99.999.750,00 104.999.737,50 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.05.2.01.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian 100 Orang 99.999.750,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 104.999.737,50 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 02.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) - 141.373.750,00 148.442.437,50 2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan - 141.373.750,00 148.442.437,50 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.07.2.01.0002 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro 10 Unit Usaha 9.914.500,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 10.410.225,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.07.2.01.0003 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan 25 Unit Usaha 20.839.750,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 21.881.737,50 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.07.2.01.0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro 50 Unit Usaha 43.077.500,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 45.231.375,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2.17.07.2.01.0014 Penyusunan Basis Data Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata 100 Unit Usaha 21.050.750,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 22.103.287,50 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI 2.17.07.2.01.0015 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan 40 Orang 46.491.250,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 48.815.812,50 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 3.088.786.670,00 3.243.226.003,50 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.696.773.670,00 2.831.612.353,50 02.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 2.696.773.670,00 2.831.612.353,50 02.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - 2.520.173.670,00 2.646.182.353,50 2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 2.520.173.670,00 2.646.182.353,50 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 33 Orang/bulan 2.520.173.670,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 2.646.182.353,50 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 02.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL - 25.000.000,00 26.250.000,00 2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - 25.000.000,00 26.250.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.02.2.01.0001 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal - 25.000.000,00 - 26.250.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 02.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL - 20.000.000,00 21.000.000,00 2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - 20.000.000,00 21.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.03.2.01.0003 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota 1 Dokumen Dokumen 20.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 21.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 02.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL - 101.600.000,00 106.680.000,00 2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota - 101.600.000,00 106.680.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.04.2.01.0007 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik 50 Pelaku Usaha 31.600.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 33.180.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI 2.18.04.2.01.0008 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha 100 Kegiatan Usaha 70.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 73.500.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 02.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL - 30.000.000,00 31.500.000,00 2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - 30.000.000,00 31.500.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.18.05.2.01.0006 Pengawasan Penanaman Modal 0 30 0 30.000.000,00 - 31.500.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU X NON URUSAN 392.013.000,00 411.613.650,00 X.XX URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 392.013.000,00 411.613.650,00 X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - 392.013.000,00 411.613.650,00 X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - 182.717.250,00 191.853.112,50 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU X.XX.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 3.120.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 3.276.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU X.XX.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 41.597.250,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 43.677.112,50 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU X.XX.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 35.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 36.750.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU X.XX.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan 1 Dokumen 3.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 3.150.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU X.XX.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 15 Laporan 100.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 105.000.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 111.300.000,00 116.865.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU X.XX.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 54.900.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 57.645.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI X.XX.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan 56.400.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 59.220.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 62.995.750,00 66.145.537,50 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU X.XX.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 28.995.750,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 30.445.537,50 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU X.XX.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4 Unit 6.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 6.300.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU X.XX.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 25.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 26.250.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU X.XX.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 3.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 3.150.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU X.XX.01.2.13 Penataan Organisasi - 35.000.000,00 36.750.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU X.XX.01.2.13.0004 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana 10 Dokumen 35.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 36.750.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH 2.980.038.382,00 3.129.040.301,10 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.955.038.382,00 3.102.790.301,10 02.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 2.955.038.382,00 3.102.790.301,10 02.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - 1.880.038.382,00 1.974.040.301,10 2.19.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 17.326.750,00 18.193.087,50 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH 2.19.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 5.250.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH 2.19.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 12.326.750,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 12.943.087,50 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH 2.19.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 1.369.711.632,00 1.438.197.213,60 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH 2.19.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 18 1.323.711.632,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1.389.897.213,60 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH 2.19.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1 Dokumen 46.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 48.300.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI 2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - 302.000.000,00 317.100.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH 2.19.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 2.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 2.100.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH 2.19.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 50.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 52.500.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH 2.19.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 30.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 31.500.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH 2.19.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 30.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 31.500.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH 2.19.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 40.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 42.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH 2.19.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 8 Laporan 150.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 157.500.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH 2.19.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 0,00 0,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH 2.19.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 Unit 0,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 0,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH 2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 105.000.000,00 110.250.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH 2.19.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 45.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 47.250.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH 2.19.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 60.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 63.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH 2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 86.000.000,00 90.300.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH 2.19.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 46.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 48.300.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH 2.19.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 17 Unit 15.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 15.750.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH 2.19.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 25.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 26.250.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH 02.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN - 500.000.000,00 525.000.000,00 2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota - 475.000.000,00 498.750.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI 2.19.02.2.01.0011 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda 6 Orang 350.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 367.500.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH 2.19.02.2.01.0012 Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda Jumlah yang menerima penghargaan pemuda 0 Orang 0,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 0,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH 2.19.02.2.01.0013 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda 1 Kegiatan 50.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 52.500.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH 2.19.02.2.01.0014 Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi 30 Orang 50.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 52.500.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH 2.19.02.2.01.0015 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda 20 Orang 25.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 26.250.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH 2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 25.000.000,00 26.250.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH 2.19.02.2.02.0003 Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya 5 Organisasi 25.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 26.250.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH 02.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN - 575.000.000,00 603.750.000,00 2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - 110.000.000,00 115.500.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH 2.19.03.2.01.0005 Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia 16 Unit 50.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 52.500.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH 2.19.03.2.01.0006 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar 1 Dokumen 60.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 63.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH 2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 60.000.000,00 63.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH 2.19.03.2.02.0004 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota 1 Kegiatan 60.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 63.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH 2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi - 350.000.000,00 367.500.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH 2.19.03.2.03.0006 Seleksi Atlet Daerah Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi 80 Orang 50.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 52.500.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH 2.19.03.2.03.0009 Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan 50 Orang 300.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 315.000.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI 2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi - 55.000.000,00 57.750.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH 2.19.03.2.05.0009 Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan 1 Unit 30.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 31.500.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH 2.19.03.2.05.0010 Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi 5 Lembaga 25.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 26.250.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - 25.000.000,00 26.250.000,00 X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 25.000.000,00 26.250.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH X.XX.01.2.07.0010 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 Unit 25.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 26.250.000,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH DINAS KEBUDAYAAN DAERAH 2.230.223.150,00 2.341.734.307,50 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.230.223.150,00 2.341.734.307,50 02.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 2.230.223.150,00 2.341.734.307,50 02.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - 0,00 0,00 2.22.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah - 0,00 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAERAH 2.22.01.2.04.0004 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah 1 Dokumen 0,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAERAH 2.22.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - 0,00 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAERAH 2.22.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 0,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAERAH 2.22.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 0,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAERAH 2.22.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 0,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAERAH 2.22.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 0,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAERAH 2.22.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 0,00 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAERAH 2.22.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 0,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAERAH 2.22.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 0,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAERAH 2.22.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 0,00 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAERAH KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI 2.22.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 0,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAERAH 2.22.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAERAH 02.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN - 1.128.800.000,00 1.185.240.000,00 2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota - 415.000.000,00 435.750.000,00 DINAS KEBUDAYAAN DAERAH 2.22.02.2.01.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan 12 Objek 400.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa 420.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN DAERAH 2.22.02.2.01.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan 15 Orang 15.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa 15.750.000,00 DINAS KEBUDAYAAN DAERAH 2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota - 225.000.000,00 236.250.000,00 DINAS KEBUDAYAAN DAERAH 2.22.02.2.02.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional 3 Laporan 225.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa 236.250.000,00 DINAS KEBUDAYAAN DAERAH 2.22.02.2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota - 488.800.000,00 513.240.000,00 DINAS KEBUDAYAAN DAERAH 2.22.02.2.03.0001 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan 11 Objek 388.800.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa 408.240.000,00 DINAS KEBUDAYAAN DAERAH 2.22.02.2.03.0002 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina 10 Orang 50.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa 52.500.000,00 DINAS KEBUDAYAAN DAERAH 2.22.02.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi 12 Unit 50.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa 52.500.000,00 DINAS KEBUDAYAAN DAERAH 02.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL - 50.000.000,00 52.500.000,00 2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota - 50.000.000,00 52.500.000,00 DINAS KEBUDAYAAN DAERAH 2.22.03.2.01.0001 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) 20 Orang 50.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa 52.500.000,00 DINAS KEBUDAYAAN DAERAH 02.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH - 150.000.000,00 157.500.000,00 2.22.04.2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - 150.000.000,00 157.500.000,00 DINAS KEBUDAYAAN DAERAH 2.22.04.2.01.0001 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan 50 Orang 150.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 157.500.000,00 DINAS KEBUDAYAAN DAERAH 02.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA - 901.423.150,00 946.494.307,50 2.22.05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota - 175.000.000,00 183.750.000,00 DINAS KEBUDAYAAN DAERAH KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI 2.22.05.2.01.0001 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan 12 Objek 100.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 105.000.000,00 DINAS KEBUDAYAAN DAERAH 2.22.05.2.01.0002 Penetapan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan 50 Objek 75.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 78.750.000,00 DINAS KEBUDAYAAN DAERAH 2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota - 726.423.150,00 762.744.307,50 DINAS KEBUDAYAAN DAERAH 2.22.05.2.02.0001 Pelindungan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi 50 Objek 650.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 682.500.000,00 DINAS KEBUDAYAAN DAERAH 2.22.05.2.02.0003 Pemanfaatan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan 50 Objek 76.423.150,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa 80.244.307,50 DINAS KEBUDAYAAN DAERAH X NON URUSAN 0,00 0,00 X.XX URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 0,00 0,00 X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - 0,00 0,00 X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 0,00 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAERAH X.XX.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4 Unit 0,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa 0,00 DINAS KEBUDAYAAN DAERAH DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 2.567.399.065,00 2.695.769.018,25 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 390.000.000,00 409.500.000,00 02.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 350.000.000,00 367.500.000,00 02.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN - 300.000.000,00 315.000.000,00 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 200.000.000,00 210.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 2.23.02.2.01.0004 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan 9 Perpustaka an 70.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar Selatan Barat, Semua Kel/Desa 73.500.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 2.23.02.2.01.0018 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan 150 100.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa 105.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 2.23.02.2.01.0020 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK 1 Perpustaka an 30.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa 31.500.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - 100.000.000,00 105.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 2.23.02.2.02.0006 Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya 6 Orang 30.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa 31.500.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI 2.23.02.2.02.0009 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota 8 Orang 30.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar, Semua Kel/Desa 31.500.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 2.23.02.2.02.0010 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat 3 Lokus 40.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar, Semua Kel/Desa 42.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 02.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP - 50.000.000,00 52.500.000,00 2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota - 50.000.000,00 52.500.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 2.24.02.2.01.0003 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota 34 Laporan 50.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa 52.500.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 02.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 40.000.000,00 42.000.000,00 2.24.02.2.01.0010 Pembinaan Kearsipan kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah OPD kab/kota, BUMD kab/kota, ORMAS/ORPOL kab/kota, dan LKD kab/kota telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis 30 Instansi 40.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa 42.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH X NON URUSAN 2.177.399.065,00 2.286.269.018,25 X.XX URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX 2.177.399.065,00 2.286.269.018,25 X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - 2.177.399.065,00 2.286.269.018,25 X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 5.000.000,00 5.250.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH X.XX.01.2.01.0010 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12 Berita Acara 5.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa 5.250.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 1.714.547.976,00 1.800.275.374,80 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH X.XX.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 23 1.709.002.476,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa 1.794.452.599,80 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH X.XX.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 19 Dokumen 5.545.500,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 5.822.775,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - 208.725.089,00 219.161.343,45 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH X.XX.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 6 Paket 3.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa 3.150.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI X.XX.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 25 Paket 35.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa 36.750.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH X.XX.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 30 Paket 40.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa 42.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH X.XX.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 5.725.089,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa 6.011.343,45 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH X.XX.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 8 Laporan 125.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa 131.250.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 177.000.000,00 185.850.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH X.XX.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 140.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa 147.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH X.XX.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 37.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa 38.850.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 72.126.000,00 75.732.300,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH X.XX.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 4 Unit 40.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa 42.000.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH X.XX.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 Unit 4.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa 4.200.000,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH X.XX.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 5 Unit 28.126.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa 29.532.300,00 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH DINAS PERIKANAN 7.662.495.686,00 8.045.620.470,30 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 7.662.495.686,00 8.045.620.470,30 03.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 7.662.495.686,00 8.045.620.470,30 03.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - 5.453.140.936,00 5.725.797.982,80 3.25.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 19.362.500,00 20.330.625,00 DINAS PERIKANAN KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI 3.25.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 7.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 7.350.000,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 12.362.500,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 12.980.625,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 4.521.440.186,00 4.747.512.195,30 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 82 4.460.335.186,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 4.683.351.945,30 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 61.105.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 64.160.250,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - 389.248.750,00 408.711.187,50 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 5.887.500,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 6.181.875,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 77.690.250,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 81.574.762,50 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 19.959.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 20.956.950,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 5.395.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 5.664.750,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 17 Laporan 280.317.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 294.332.850,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 201.125.000,00 211.181.250,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 15 Unit 43.750.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 45.937.500,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 8 Unit 157.375.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 165.243.750,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 177.412.500,00 186.283.125,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 128.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 134.400.000,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 49.412.500,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 51.883.125,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 144.552.000,00 151.779.600,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 3 Unit 82.300.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 86.415.000,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 16 Unit 13.126.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 13.782.300,00 DINAS PERIKANAN 3.25.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 49.126.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 51.582.300,00 DINAS PERIKANAN 03.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP - 549.319.750,00 576.785.737,50 KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI 3.25.03.2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota - 80.000.000,00 84.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3.25.03.2.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia 1 Dokumen 80.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 84.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota - 420.000.000,00 441.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3.25.03.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya 30 Orang 80.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 84.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3.25.03.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya 22 Kelompok 85.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 89.250.000,00 DINAS PERIKANAN 3.25.03.2.02.0004 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil 3 Unit 255.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 267.750.000,00 DINAS PERIKANAN 3.25.03.2.03 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) - 49.319.750,00 51.785.737,50 DINAS PERIKANAN 3.25.03.2.03.0002 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 2 Layanan 49.319.750,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 51.785.737,50 DINAS PERIKANAN 03.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA - 1.510.035.000,00 1.585.536.750,00 3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil - 422.500.750,00 443.625.787,50 DINAS PERIKANAN 3.25.04.2.02.0001 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas 10 Kelompok 100.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 105.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3.25.04.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan 30 Kelompok 72.500.750,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 76.125.787,50 DINAS PERIKANAN 3.25.04.2.02.0003 Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya 50 Kelompok 75.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 78.750.000,00 DINAS PERIKANAN 3.25.04.2.02.0004 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 30 Kelompok 175.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 183.750.000,00 DINAS PERIKANAN 3.25.04.2.03 Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - 50.000.000,00 52.500.000,00 DINAS PERIKANAN 3.25.04.2.03.0002 Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota 50 Rekomen dasi 50.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 52.500.000,00 DINAS PERIKANAN 3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan - 1.037.534.250,00 1.089.410.962,50 DINAS PERIKANAN 3.25.04.2.04.0001 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1 Dokumen 100.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 105.000.000,00 DINAS PERIKANAN KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI 3.25.04.2.04.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 18 Unit 180.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 189.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3.25.04.2.04.0009 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 10 Unit 600.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 630.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3.25.04.2.04.0010 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat 50 Unit 157.534.250,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 165.410.962,50 DINAS PERIKANAN 03.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN - 150.000.000,00 157.500.000,00 3.25.06.2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil - 50.000.000,00 52.500.000,00 DINAS PERIKANAN 3.25.06.2.01.0005 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko 4 Dokumen 50.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 52.500.000,00 DINAS PERIKANAN 3.25.06.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil - 100.000.000,00 105.000.000,00 DINAS PERIKANAN 3.25.06.2.02.0002 Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko 4 Unit Usaha 100.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 105.000.000,00 DINAS PERIKANAN DINAS PARIWISATA 3.730.285.845,00 3.916.800.137,25 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3.730.285.845,00 3.916.800.137,25 03.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 3.730.285.845,00 3.916.800.137,25 03.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - 2.512.985.845,00 2.638.635.137,25 3.26.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 45.000.000,00 47.250.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 45.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur 47.250.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 2.000.085.845,00 2.100.090.137,25 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 29 2.000.085.845,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 2.100.090.137,25 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - 25.000.000,00 26.250.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 2 Orang 25.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 26.250.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - 238.400.000,00 250.320.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 35.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur 36.750.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 32.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur 33.600.000,00 DINAS PARIWISATA KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI 3.26.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan 12 Dokumen 2.400.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 2.520.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 10.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur 10.500.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 159.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 166.950.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 40.000.000,00 42.000.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 40.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 42.000.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 119.500.000,00 125.475.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 65.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 68.250.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 54.500.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 57.225.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 45.000.000,00 47.250.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 35.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur 36.750.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 10.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 10.500.000,00 DINAS PARIWISATA 03.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA - 360.000.000,00 378.000.000,00 3.26.02.2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota - 285.000.000,00 299.250.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.02.2.01.0005 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) 2 Lokasi 225.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar Selatan, Weduar 236.250.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 10 Laporan 60.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 63.000.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota - 75.000.000,00 78.750.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.02.2.03.0006 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 10 Laporan 75.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 78.750.000,00 DINAS PARIWISATA 03.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA - 415.000.000,00 435.750.000,00 3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya - 415.000.000,00 435.750.000,00 DINAS PARIWISATA Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 0,00 KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI 3.26.03.2.01.0006 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri 2 Kegiatan 375.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 393.750.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.03.2.01.0007 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 1 Promosi 40.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 42.000.000,00 DINAS PARIWISATA 03.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL - 117.300.000,00 123.165.000,00 3.26.04.2.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif - 117.300.000,00 123.165.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.04.2.02.0014 Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual 1 Kegiatan 67.300.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur 70.665.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.04.2.02.0020 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif 5 Laporan 50.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 52.500.000,00 DINAS PARIWISATA 03.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF - 325.000.000,00 341.250.000,00 3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar - 225.000.000,00 236.250.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.05.2.01.0006 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif 30 Orang 75.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 78.750.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.05.2.01.0008 Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI 15 Orang 150.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 157.500.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.05.2.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif - 100.000.000,00 105.000.000,00 DINAS PARIWISATA 3.26.05.2.02.0001 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif 30 Orang 100.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 105.000.000,00 DINAS PARIWISATA DINAS PERTANIAN 6.771.679.232,00 7.110.263.193,60 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 6.771.679.232,00 7.110.263.193,60 03.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 6.771.679.232,00 7.110.263.193,60 03.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - 5.121.679.232,00 5.377.763.193,60 3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 50.000.000,00 52.500.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.01.2.01.0010 Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Berita Acara 50.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 52.500.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 4.051.679.232,00 4.254.263.193,60 DINAS PERTANIAN 3.27.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 51 Orang/bulan 4.001.679.232,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 4.201.763.193,60 DINAS PERTANIAN 3.27.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 50.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 52.500.000,00 DINAS PERTANIAN KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI 3.27.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - 125.000.000,00 131.250.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 6 Dokumen 125.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 131.250.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - 170.000.000,00 178.500.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 6 Paket 10.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 10.500.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 31 Paket 100.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 105.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 50.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 52.500.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 10.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 10.500.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 100.000.000,00 105.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 6 Unit 100.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 105.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 180.000.000,00 189.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 30.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 31.500.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 150.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 157.500.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 295.000.000,00 309.750.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 35.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 36.750.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 35.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 36.750.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 10 Unit 30.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 31.500.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 195.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 204.750.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD - 150.000.000,00 157.500.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.01.2.16.0003 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 12 Laporan 150.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 157.500.000,00 DINAS PERTANIAN 03.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN - 1.200.000.000,00 1.260.000.000,00 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian - 950.000.000,00 997.500.000,00 DINAS PERTANIAN KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI 3.27.02.2.01.0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 12 Laporan 150.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 157.500.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.02.2.01.0002 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 12 Laporan 50.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 52.500.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.02.2.01.0003 Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak 15000 Ton 150.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 157.500.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.02.2.01.0004 Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Setek Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk Setek yang diperbanyak 50000 Setek 150.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 157.500.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.02.2.01.0005 Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan 12 Laporan 50.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 52.500.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.02.2.01.0006 Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen Perkebunan 12 Laporan 50.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 52.500.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.02.2.01.0007 Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura 12 Laporan 50.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 52.500.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.02.2.01.0008 Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang 10000 100.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 105.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.02.2.01.0009 Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak 10000 200.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 210.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.02.2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota - 50.000.000,00 52.500.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.02.2.05.0009 Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia 2 Laporan 50.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 52.500.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain - 200.000.000,00 210.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.02.2.06.0003 Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain 2000 Ekor 200.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 210.000.000,00 DINAS PERTANIAN 03.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN - 150.000.000,00 157.500.000,00 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian - 150.000.000,00 157.500.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.03.2.02.0002 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara 5 Unit 150.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 157.500.000,00 DINAS PERTANIAN 03.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER - 0,00 0,00 3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota - 0,00 0,00 DINAS PERTANIAN 3.27.04.2.01.0003 Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali 12 Laporan 0,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 0,00 DINAS PERTANIAN 03.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN - 200.000.000,00 210.000.000,00 KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI 3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota - 200.000.000,00 210.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.05.2.01.0001 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan 200 Ha 200.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 210.000.000,00 DINAS PERTANIAN 03.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN - 100.000.000,00 105.000.000,00 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian - 100.000.000,00 105.000.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.07.2.01.0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya 8 Unit 50.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 52.500.000,00 DINAS PERTANIAN 3.27.07.2.01.0005 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi 8 Unit 50.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 52.500.000,00 DINAS PERTANIAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN 4.089.155.646,00 4.293.613.428,30 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.851.608.646,00 2.994.189.078,30 02.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 2.851.608.646,00 2.994.189.078,30 02.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - 2.369.533.021,00 2.488.009.672,05 2.07.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 10.575.000,00 11.103.750,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN 2.07.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 10.575.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 11.103.750,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN 2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 2.358.958.021,00 2.476.905.922,05 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN 2.07.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 36 Orang/bulan 2.345.183.021,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur 2.462.442.172,05 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN 2.07.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 13.775.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur 14.463.750,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN 02.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA - 402.075.625,00 422.179.406,25 KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI 2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi - 402.075.625,00 422.179.406,25 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN 2.07.03.2.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n 5 Orang 402.075.625,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 422.179.406,25 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN 02.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA - 20.000.000,00 21.000.000,00 2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota - 20.000.000,00 21.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN 2.07.04.2.01.0002 Pelayanan antar Kerja Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL 15 Orang 20.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 21.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN 02.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL - 60.000.000,00 63.000.000,00 2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota - 50.000.000,00 52.500.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN 2.07.05.2.01.0003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan 3 Laporan 50.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 52.500.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN 2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota - 10.000.000,00 10.500.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN 2.07.05.2.02.0002 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan 10 Perkara 10.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 10.500.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 1.237.547.000,00 1.299.424.350,00 03.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 1.107.547.000,00 1.162.924.350,00 03.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - 357.547.000,00 375.424.350,00 3.30.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - 194.697.000,00 204.431.850,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI 3.30.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 3.575.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur 3.753.750,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN 3.30.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 25.920.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur 27.216.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN 3.30.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 25.202.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur 26.462.100,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN 3.30.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 10 Laporan 140.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 147.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN 3.30.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 30.500.000,00 32.025.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN 3.30.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 30.500.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 32.025.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN 3.30.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 79.900.000,00 83.895.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN 3.30.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 23.500.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur 24.675.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN 3.30.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4/12 Laporan 56.400.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur 59.220.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN 3.30.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 52.450.000,00 55.072.500,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI 3.30.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit 40.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur 42.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN 3.30.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 23 Unit 7.450.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur 7.822.500,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN 3.30.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 5.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Langgur 5.250.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN 03.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN - 25.000.000,00 26.250.000,00 3.30.02.2.07 Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal) - 25.000.000,00 26.250.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN 3.30.02.2.07.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal 3 Dokumen 25.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 26.250.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN 03.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN - 50.000.000,00 52.500.000,00 3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan - 50.000.000,00 52.500.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN 3.30.03.2.01.0001 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan 24 Unit 50.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 52.500.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN 03.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING - 610.000.000,00 640.500.000,00 3.30.04.2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota - 50.000.000,00 52.500.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN 3.30.04.2.01.0003 Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat 24 Laporan 50.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar, Elat 52.500.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI 3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota - 560.000.000,00 588.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN 3.30.04.2.02.0001 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 48 Laporan 60.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 63.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN 3.30.04.2.02.0003 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 3 Laporan 500.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 525.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN 03.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN - 65.000.000,00 68.250.000,00 3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan - 65.000.000,00 68.250.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN 3.30.06.2.01.0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang 300 Unit 50.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 52.500.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN 3.30.06.2.01.0002 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina 300 Orang 15.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 15.750.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN 03.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 130.000.000,00 136.500.000,00 03.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI - 120.000.000,00 126.000.000,00 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota - 120.000.000,00 126.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN 3.31.02.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri 2 Dokumen 50.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 52.500.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN 3.31.02.2.01.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 2 Dokumen 30.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 31.500.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI 3.31.02.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 2 Dokumen 40.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 42.000.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN 03.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL - 10.000.000,00 10.500.000,00 3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota - 10.000.000,00 10.500.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN 3.31.04.2.01.0001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 1 Dokumen 10.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 10.500.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 1.000.000.000,00 1.050.000.000,00 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 1.000.000.000,00 1.050.000.000,00 04.01 SEKRETARIAT DAERAH 1.000.000.000,00 1.050.000.000,00 04.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - 200.000.000,00 210.000.000,00 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - 200.000.000,00 210.000.000,00 Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 129.097.500,00 BAGIAN PEMERINTAHAN 4.01.02.2.01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 1 Dokumen 60.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 63.000.000,00 BAGIAN PEMERINTAHAN 4.01.02.2.01.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 5 Dokumen 252.147.961,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 264.755.359,05 BAGIAN PEMERINTAHAN SEKDA MALUKU TENGGARA 21.134.280.014,00 22.190.994.014,70 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 21.134.280.014,00 22.190.994.014,70 04.01 SEKRETARIAT DAERAH 21.134.280.014,00 22.190.994.014,70 04.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - 21.134.280.014,00 22.190.994.014,70 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 8.686.766.950,00 9.121.105.297,50 SEKDA MALUKU TENGGARA 4.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 112 8.686.766.950,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa 9.121.105.297,50 SEKDA MALUKU TENGGARA 4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - 114.118.000,00 119.823.900,00 SEKDA MALUKU TENGGARA 4.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 10 Paket 42.750.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa 44.887.500,00 SEKDA MALUKU TENGGARA 4.01.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan 3 Orang 71.368.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa 74.936.400,00 SEKDA MALUKU TENGGARA 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - 4.252.002.395,00 4.464.602.514,75 SEKDA MALUKU TENGGARA 4.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 7 Paket 35.097.500,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa 36.852.375,00 SEKDA MALUKU TENGGARA 4.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 7 Paket 430.083.145,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa 451.587.302,25 SEKDA MALUKU TENGGARA 4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 34 Paket 305.501.250,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa 320.776.312,50 SEKDA MALUKU TENGGARA 4.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 2 Paket 125.500.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa 131.775.000,00 SEKDA MALUKU TENGGARA 4.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 25 Laporan 1.155.820.500,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa 1.213.611.525,00 SEKDA MALUKU TENGGARA 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 121 Laporan 2.200.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa 2.310.000.000,00 SEKDA MALUKU TENGGARA KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 3.342.552.500,00 3.509.680.125,00 SEKDA MALUKU TENGGARA 4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 8.500.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa 8.925.000,00 SEKDA MALUKU TENGGARA 4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 1.952.500.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa 2.050.125.000,00 SEKDA MALUKU TENGGARA 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 1.381.552.500,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa 1.450.630.125,00 SEKDA MALUKU TENGGARA 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 993.218.150,00 1.042.879.057,50 SEKDA MALUKU TENGGARA 4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 7 Unit 377.667.900,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa 396.551.295,00 SEKDA MALUKU TENGGARA 4.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 22 Unit 365.550.250,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa 383.827.762,50 SEKDA MALUKU TENGGARA 4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 3 Unit 250.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa 262.500.000,00 SEKDA MALUKU TENGGARA 4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah - 1.025.861.519,00 1.077.154.594,95 SEKDA MALUKU TENGGARA 4.01.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2 479.011.519,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa 502.962.094,95 SEKDA MALUKU TENGGARA 4.01.01.2.11.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 28 Paket 346.850.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa 364.192.500,00 SEKDA MALUKU TENGGARA 4.01.01.2.11.0003 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 4 Orang 200.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa 210.000.000,00 SEKDA MALUKU TENGGARA 4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah - 2.719.760.500,00 2.855.748.525,00 SEKDA MALUKU TENGGARA 4.01.01.2.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan 4 Paket 1.458.690.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa 1.531.624.500,00 SEKDA MALUKU TENGGARA 4.01.01.2.12.0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan 3 Paket 1.076.450.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa 1.130.272.500,00 SEKDA MALUKU TENGGARA 4.01.01.2.12.0003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan 4 Paket 184.620.500,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa 193.851.525,00 SEKDA MALUKU TENGGARA SEKRETARIAT DPRD 38.341.273.721,00 40.258.337.407,05 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 38.341.273.721,00 40.258.337.407,05 04.02 SEKRETARIAT DPRD 38.341.273.721,00 40.258.337.407,05 04.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - 26.120.998.221,00 27.427.048.132,05 4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 2.947.983.608,00 3.095.382.788,40 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 47 Orang/bulan 2.847.983.608,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa 2.990.382.788,40 SEKRETARIAT DPRD KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI 4.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 16 Dokumen 100.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa 105.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - 600.000.000,00 630.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 4 Paket 500.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 525.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan 4 Orang 100.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 105.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - 554.259.000,00 581.971.950,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 30.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa 31.500.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 120.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa 126.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 210.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa 220.500.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan 12 Dokumen 24.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa 25.200.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 100.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa 105.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Laporan 70.259.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 73.771.950,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 950.000.000,00 997.500.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 50 Unit 950.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa 997.500.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 1.439.200.000,00 1.511.160.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 36 Laporan 536.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa 562.800.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 903.200.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa 948.360.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 722.999.700,00 759.149.685,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 3 Unit 255.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa 267.750.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 50 Unit 20.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa 21.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 9 Unit 447.999.700,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa 470.399.685,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD - 15.826.555.913,00 16.617.883.708,65 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD 25 15.030.191.913,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa 15.781.701.508,65 SEKRETARIAT DPRD KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI 4.02.01.2.15.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD 25 Orang 796.364.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 836.182.200,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD - 3.080.000.000,00 3.234.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.16.0003 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 15 Laporan 1.080.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa 1.134.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01.2.16.0004 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan 12 Paket 2.000.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa 2.100.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 04.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD - 12.220.275.500,00 12.831.289.275,00 4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD - 978.800.000,00 1.027.740.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.01.0002 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 12 Dokumen 978.800.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa 1.027.740.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD - 5.774.725.500,00 6.063.461.775,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.04.0001 Orientasi DPRD Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD 100 5.774.725.500,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 6.063.461.775,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat - 5.316.750.000,00 5.582.587.500,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.05.0001 Kunjungan Kerja dalam Daerah Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD 4 Laporan 800.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 840.000.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses 75 Dokumen 4.366.750.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 4.585.087.500,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.05.0004 Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah 1498 Orang 150.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 157.500.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD - 150.000.000,00 157.500.000,00 SEKRETARIAT DPRD 4.02.02.2.08.0005 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus 2 Dokumen 150.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa 157.500.000,00 SEKRETARIAT DPRD BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 7.062.530.832,00 7.415.657.373,60 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 7.062.530.832,00 7.415.657.373,60 05.01 PERENCANAAN 6.500.607.582,00 6.825.637.961,10 05.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - 3.878.655.082,00 4.072.587.836,10 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 56.821.000,00 59.662.050,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10 Dokumen 36.091.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 37.895.550,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI 5.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10 Laporan 20.730.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 21.766.500,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 3.044.315.082,00 3.196.530.836,10 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 50 Orang/bulan 2.920.200.082,00 - 3.066.210.086,10 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 12 Laporan 124.115.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 130.320.750,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - 128.879.000,00 135.322.950,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 50 Orang 128.879.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 135.322.950,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - 309.985.000,00 325.484.250,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 100% Paket 6.706.250,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 7.041.562,50 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI 5.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 0 Paket 59.660.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 62.643.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 15 Paket 7.978.750,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 8.377.687,50 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 100% Paket 33.096.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 34.750.800,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 100% Paket 66.856.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 70.198.800,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 100% 37.008.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 38.858.400,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - 98.680.000,00 - 103.614.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 220.800.000,00 231.840.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 168.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 176.400.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI 5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 52.800.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 55.440.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 117.855.000,00 123.747.750,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit 103.145.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 108.302.250,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 15 Unit 9.710.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 10.195.500,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 5.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 5.250.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 05.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH - 1.844.623.000,00 1.936.854.150,00 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan - 1.389.651.500,00 1.459.134.075,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.02.2.01.0001 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) 1 Dokumen 57.799.750,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 60.689.737,50 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.02.2.01.0002 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah 5 Dokumen 196.337.250,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 206.154.112,50 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI 5.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik 1 Berita Acara 63.197.500,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 66.357.375,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.02.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah 10 Berita Acara 201.657.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 211.739.850,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota 1 Berita Acara 243.942.500,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 256.139.625,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.02.2.01.0006 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan 110 Usulan 28.615.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 30.045.750,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.02.2.01.0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) 2 Dokumen 598.102.500,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 628.007.625,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah - 62.924.750,00 66.070.987,50 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.02.2.02.0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) 5 Dokumen 16.113.500,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 16.919.175,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.02.2.02.0003 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan 1 Buku 46.811.250,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 49.151.812,50 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI 5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah - 363.046.750,00 381.199.087,50 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.02.2.03.0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 11 Laporan 186.024.250,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 195.325.462,50 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.02.2.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah 15 Laporan 177.022.500,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 185.873.625,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.02.2.04 Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah - 29.000.000,00 30.450.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.02.2.04.0001 Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola 45 Dokumen 29.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 30.450.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 05.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH - 777.329.500,00 816.195.975,00 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia - 363.746.250,00 381.933.562,50 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.03.2.01.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 1 Dokumen 8.366.250,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 8.784.562,50 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.03.2.01.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 1 Laporan 50.237.500,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 52.749.375,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI 5.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 1 Laporan 17.580.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 18.459.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.03.2.01.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan 1 Laporan 48.980.750,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 51.429.787,50 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.03.2.01.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 1 Dokumen 8.421.250,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 8.842.312,50 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.03.2.01.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 1 Laporan 56.400.250,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 59.220.262,50 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.03.2.01.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 1 Laporan 106.620.250,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 111.951.262,50 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.03.2.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia 1 Laporan 67.140.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 70.497.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) - 223.945.250,00 235.142.512,50 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.03.2.02.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 1 Dokumen 5.139.750,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 5.396.737,50 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI 5.01.03.2.02.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 1 Laporan 39.179.750,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 41.138.737,50 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.03.2.02.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 1 Laporan 10.002.750,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 10.502.887,50 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.03.2.02.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian 1 Laporan 64.552.750,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 67.780.387,50 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.03.2.02.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 1 Dokumen 5.083.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 5.337.150,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.03.2.02.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 1 Laporan 34.778.750,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 36.517.687,50 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.03.2.02.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 1 Laporan 8.874.250,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 9.317.962,50 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.03.2.02.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA 1 Laporan 56.334.250,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 59.150.962,50 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan - 189.638.000,00 199.119.900,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI 5.01.03.2.03.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 2 Dokumen 6.474.750,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 6.798.487,50 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.03.2.03.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 1 Laporan 29.371.000,00 - 30.839.550,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.03.2.03.0003 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 8 Laporan 14.181.250,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 14.890.312,50 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.03.2.03.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur 3 Laporan 65.862.250,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 69.155.362,50 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.03.2.03.0005 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) 2 Dokumen 3.190.500,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 3.350.025,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.03.2.03.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 8 Laporan 18.262.750,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 19.175.887,50 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.03.2.03.0007 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 4 Laporan 3.917.250,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 4.113.112,50 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.01.03.2.03.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan 4 Laporan 48.378.250,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 50.797.162,50 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 05.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 561.923.250,00 590.019.412,50 05.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH - 561.923.250,00 590.019.412,50 KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI 5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan - 387.334.750,00 406.701.487,50 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.05.02.2.01.0005 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi 5 Laporan 288.370.750,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 302.789.287,50 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.05.02.2.01.0014 Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan 1 Laporan 98.964.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 103.912.200,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan - 61.193.500,00 64.253.175,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.05.02.2.03.0005 Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan 1 Dokumen 61.193.500,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 64.253.175,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi - 113.395.000,00 119.064.750,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5.05.02.2.04.0003 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif 1 Laporan 113.395.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 119.064.750,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 12.844.308.476,00 13.486.523.899,80 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 12.844.308.476,00 13.486.523.899,80 05.02 KEUANGAN 12.844.308.476,00 13.486.523.899,80 05.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - 3.952.900.726,00 4.150.545.762,30 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 2.490.195.851,00 2.614.705.643,55 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 29 Orang/bulan 2.483.260.851,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 2.607.423.893,55 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan 3.743.750,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 3.930.937,50 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD 4 Laporan 3.191.250,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 3.350.812,50 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - 738.507.375,00 775.432.743,75 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 3.755.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 3.942.750,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 108.746.875,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 114.184.218,75 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 168.750.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 177.187.500,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan yang Disediakan 1 Dokumen 0,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 0,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 165.753.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 174.040.650,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 9 Laporan 291.502.500,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 306.077.625,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 141.375.000,00 148.443.750,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 11 Unit 34.375.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 36.093.750,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 107.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 112.350.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 506.512.500,00 531.838.125,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 24.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 25.200.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 482.512.500,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 506.638.125,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 76.310.000,00 80.125.500,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit 55.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 57.750.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 21.310.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 22.375.500,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI 5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 0,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 0,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 05.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH - 8.249.725.250,00 8.662.211.512,50 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah - 1.969.965.500,00 2.068.463.775,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun 2 Dokumen 237.620.500,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 249.501.525,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun 2 Dokumen 218.448.750,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 229.371.187,50 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0004 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA- SKPD Jumlah Perubahan RKASKPD yang Diverifikasi 44 Dokumen 54.682.500,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 57.416.625,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0006 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA- SKPD Jumlah Perubahan DPASKPD yang Diverifikasi 44 Dokumen 58.382.750,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 61.301.887,50 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 2 Dokumen 636.563.250,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 668.391.412,50 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 2 Dokumen 719.729.750,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 755.716.237,50 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.01.0011 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah 1 Dokumen 44.538.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 46.764.900,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah - 179.407.250,00 188.377.612,50 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.02.0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 4 Dokumen 56.894.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 59.738.700,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.02.0003 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 44 Dokumen 38.712.250,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 40.647.862,50 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 4 Laporan 46.501.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 48.826.050,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.02.0009 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait 2 Dokumen 37.300.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 39.165.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah - 700.352.500,00 735.370.125,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.03.0001 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah 12 Laporan 26.232.750,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 27.544.387,50 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI 5.02.02.2.03.0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 1 Laporan 116.224.750,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 122.035.987,50 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.03.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 2 Dokumen 495.958.500,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 520.756.425,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.03.0009 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah 1 Dokumen 19.782.250,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 20.771.362,50 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.03.0010 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah 1 Dokumen 23.804.250,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 24.994.462,50 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.03.0011 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota 52 Orang 18.350.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 19.267.500,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah - 5.400.000.000,00 5.670.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.04.0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 1 Laporan 2.400.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 2.520.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.02.2.04.0010 Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota 1 Laporan 3.000.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 3.150.000.000,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 05.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH - 641.682.500,00 673.766.625,00 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah - 641.682.500,00 673.766.625,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0001 Penyusunan Standar Harga Jumlah Standar Harga yang Disusun 2 Dokumen 132.050.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 138.652.500,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0003 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah 2 Dokumen 43.284.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 45.448.200,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah 2 Laporan 122.778.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 128.916.900,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0006 Inventarisasi Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah 2 Laporan 127.443.750,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 133.815.937,50 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah 1 Laporan 27.436.750,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 28.808.587,50 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0008 Penilaian Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah 1 Laporan 80.413.250,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 84.433.912,50 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 52 Dokumen 79.929.250,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 83.925.712,50 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5.02.03.2.01.0011 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 52 Laporan 28.347.500,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 29.764.875,00 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI BADAN PENDAPATAN DAERAH 4.840.466.307,00 5.082.489.622,35 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 4.840.466.307,00 5.082.489.622,35 05.02 KEUANGAN 4.840.466.307,00 5.082.489.622,35 05.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - 3.897.111.807,00 4.091.967.397,35 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 3.056.037.307,00 3.208.839.172,35 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 38 Orang/bulan 3.056.037.307,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 3.208.839.172,35 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - 64.659.000,00 67.891.950,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan 3 Orang 64.659.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 67.891.950,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - 454.865.500,00 477.608.775,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket 3.850.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 4.042.500,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 Paket 50.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 52.500.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 119.753.500,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 125.741.175,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 Paket 75.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 78.750.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 10 Laporan 206.262.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 216.575.100,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 254.400.000,00 267.120.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 138.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 144.900.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 10 Laporan 116.400.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 122.220.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 67.150.000,00 70.507.500,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 34.040.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 35.742.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 15 Unit 17.860.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 18.753.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 15.250.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 16.012.500,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 05.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH - 943.354.500,00 990.522.225,00 KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah - 943.354.500,00 990.522.225,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah 2 Dokumen 50.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 52.500.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 2 Laporan 54.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 56.700.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah 12 Laporan 100.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 105.000.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0006 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 785 Laporan 50.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 52.500.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0009 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah 4 Layanan 33.801.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 35.491.050,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0010 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi 12 Dokumen 52.499.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 55.123.950,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0011 Penagihan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah 12 Dokumen 503.054.500,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 528.207.225,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH 5.02.04.2.01.0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah 12 Dokumen 100.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 105.000.000,00 BADAN PENDAPATAN DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA 24.320.660.947,00 25.536.693.994,35 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 24.320.660.947,00 25.536.693.994,35 05.03 KEPEGAWAIAN 24.320.660.947,00 25.536.693.994,35 05.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - 21.995.257.010,00 23.095.019.860,50 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 21.406.907.510,00 22.477.252.885,50 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA 5.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 413 21.377.567.510,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 22.446.445.885,50 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA 5.03.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 29.340.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 30.807.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA 5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - 115.800.250,00 121.590.262,50 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA 5.03.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1 Dokumen 25.300.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 26.565.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI 5.03.01.2.05.0007 Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas 1 Laporan 14.750.250,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 15.487.762,50 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA 5.03.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 3 Orang 75.750.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 79.537.500,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - 220.810.250,00 231.850.762,50 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA 5.03.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 39.635.250,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 41.617.012,50 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA 5.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 34.875.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 36.618.750,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA 5.03.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 21.840.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 22.932.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA 5.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 124.460.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 130.683.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA 5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 100.000.000,00 105.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA 5.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 100.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 105.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 96.200.000,00 101.010.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA 5.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 43.200.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 45.360.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA 5.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 53.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 55.650.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 55.539.000,00 58.315.950,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA 5.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 1 Unit 34.999.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 36.748.950,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI 5.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 9.540.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 10.017.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA 5.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 11.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 11.550.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA 05.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH - 2.325.403.937,00 2.441.674.133,85 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN - 474.667.187,00 498.400.546,35 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA 5.03.02.2.01.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 1 Dokumen 378.334.250,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 397.250.962,50 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA 5.03.02.2.01.0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 1 Dokumen 33.714.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 35.399.700,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA 5.03.02.2.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 1 Dokumen 29.795.750,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 31.285.537,50 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA 5.03.02.2.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 1 Dokumen 21.693.187,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 22.777.846,35 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA 5.03.02.2.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian 1 Dokumen 11.130.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 11.686.500,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN - 159.849.750,00 167.842.237,50 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA 5.03.02.2.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah 1 Dokumen 31.000.500,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 32.550.525,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA 5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 1 Dokumen 43.558.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 45.735.900,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA 5.03.02.2.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN 1 Dokumen 85.291.250,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 89.555.812,50 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN - 1.614.343.250,00 1.695.060.412,50 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA 5.03.02.2.03.0001 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya 10 Orang 357.167.500,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 375.025.875,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI 5.03.02.2.03.0002 Pengelolaan Assessment Center Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center 1 Dokumen 57.175.750,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 60.034.537,50 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA 5.03.02.2.03.0003 Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN 1 Dokumen 1.200.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1.260.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur - 76.543.750,00 80.370.937,50 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA 5.03.02.2.04.0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 1 Dokumen 20.843.750,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 21.885.937,50 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA 5.03.02.2.04.0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan 30 Orang 19.250.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 20.212.500,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA 5.03.02.2.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan 5 Orang 17.250.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 18.112.500,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA 5.03.02.2.04.0008 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 1 Laporan 19.200.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 20.160.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH 1.913.029.738,00 2.008.681.224,90 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 1.913.029.738,00 2.008.681.224,90 05.06 PENGELOLAAN PERBATASAN 1.913.029.738,00 2.008.681.224,90 05.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - 1.619.831.738,00 1.700.823.324,90 5.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 1.002.411.738,00 1.052.532.324,90 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH 5.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 21 Orang/bulan 997.411.738,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 1.047.282.324,90 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH 5.06.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1 Dokumen 5.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 5.250.000,00 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH 5.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - 326.000.000,00 342.300.000,00 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH 5.06.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 10.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 10.500.000,00 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH 5.06.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 30.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 31.500.000,00 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH 5.06.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 36.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 37.800.000,00 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH 5.06.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 250.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 262.500.000,00 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI 5.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 125.000.000,00 131.250.000,00 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH 5.06.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 6 Unit 50.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 52.500.000,00 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH 5.06.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 75.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 78.750.000,00 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH 5.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 96.000.000,00 100.800.000,00 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH 5.06.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 96.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 100.800.000,00 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH 5.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 70.420.000,00 73.941.000,00 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH 5.06.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 38.300.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 40.215.000,00 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH 5.06.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 17.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 17.850.000,00 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH 5.06.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 15.120.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 15.876.000,00 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH 05.06.02 PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN - 293.198.000,00 307.857.900,00 5.06.02.2.01 Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama - 88.000.000,00 92.400.000,00 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH 5.06.02.2.01.0001 Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah 1 Dokumen 25.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 26.250.000,00 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH 5.06.02.2.01.0002 Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun 1 Dokumen 63.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 66.150.000,00 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH 5.06.02.2.02 Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan - 136.000.000,00 142.800.000,00 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH 5.06.02.2.02.0001 Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan 1 Dokumen 36.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 37.800.000,00 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH 5.06.02.2.02.0002 Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan 1 Dokumen 45.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 47.250.000,00 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH 5.06.02.2.02.0004 Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Daerah Jumlah Tanda Batas Daerah yang Dijaga dan Dipelihara 1 Dokumen 21.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 22.050.000,00 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH 5.06.02.2.02.0005 Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembangunan di Kawasan Perbatasan di Wilayah Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembangunan di Kawasan Perbatasan di Wilayah Kabupaten/Kota 1 Laporan 34.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 35.700.000,00 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH 5.06.02.2.03 Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan - 69.198.000,00 72.657.900,00 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH 5.06.02.2.03.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan 1 Dokumen 63.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 66.150.000,00 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI 5.06.02.2.03.0002 Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Jumlah Laporan Pembangunan Kawasan Perbatasan 1 Dokumen 6.198.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 6.507.900,00 BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH INSPEKTORAT 7.969.012.340,00 8.367.462.957,00 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 7.969.012.340,00 8.367.462.957,00 06.01 INSPEKTORAT DAERAH 7.969.012.340,00 8.367.462.957,00 06.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - 4.717.580.795,00 4.953.459.834,75 6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - 21.721.500,00 22.807.575,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Laporan 21.721.500,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 22.807.575,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 2.414.809.090,00 2.535.549.544,50 INSPEKTORAT 6.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 33 Orang/bulan 2.414.809.090,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 2.535.549.544,50 INSPEKTORAT 6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - 489.192.955,00 513.652.602,75 INSPEKTORAT 6.01.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 34 Orang 489.192.955,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 513.652.602,75 INSPEKTORAT 6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - 941.857.250,00 988.950.112,50 INSPEKTORAT 6.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 8.875.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 9.318.750,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 6 Paket 158.036.250,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 165.938.062,50 INSPEKTORAT 6.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3 Paket 219.898.500,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 230.893.425,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 33 Laporan 555.047.500,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 582.799.875,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 350.000.000,00 367.500.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 10 Unit 350.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 367.500.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 200.000.000,00 210.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 100.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 105.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 100.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 105.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 300.000.000,00 315.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit 150.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 157.500.000,00 INSPEKTORAT KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI 6.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 20 Unit 150.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 157.500.000,00 INSPEKTORAT 06.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN - 2.337.084.795,00 2.453.939.034,75 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal - 2.336.661.000,00 2.453.494.050,00 INSPEKTORAT 6.01.02.2.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 10 Laporan 250.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 262.500.000,00 INSPEKTORAT 6.01.02.2.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 12 Laporan 223.237.500,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 234.399.375,00 INSPEKTORAT 6.01.02.2.01.0003 Reviu Laporan Kinerja Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja 8 Laporan 273.955.500,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 287.653.275,00 INSPEKTORAT 6.01.02.2.01.0004 Reviu Laporan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan 20 Laporan 284.256.500,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 298.469.325,00 INSPEKTORAT 6.01.02.2.01.0005 Pengawasan Desa Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa 192 Laporan 708.800.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 744.240.000,00 INSPEKTORAT 6.01.02.2.01.0006 Kerja Sama Pengawasan Internal Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk 5 280.171.500,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 294.180.075,00 INSPEKTORAT 6.01.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 4 Dokumen 316.240.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 332.052.000,00 INSPEKTORAT 6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu - 423.795,00 444.984,75 INSPEKTORAT 6.01.02.2.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 12 Laporan 423.795,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 444.984,75 INSPEKTORAT 06.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI - 914.346.750,00 960.064.087,50 6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan - 200.000.000,00 210.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.03.2.01.0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun 3 Rekomend asi 200.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 210.000.000,00 INSPEKTORAT 6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi - 714.346.750,00 750.064.087,50 INSPEKTORAT 6.01.03.2.02.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 5 perangkat daerah 250.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 262.500.000,00 INSPEKTORAT 6.01.03.2.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 8 Kegiatan 264.346.750,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 277.564.087,50 INSPEKTORAT 6.01.03.2.02.0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 4 perangkat daerah 200.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 210.000.000,00 INSPEKTORAT KECAMATAN KEI KECIL 2.172.758.345,00 2.281.396.262,25 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.157.758.345,00 2.265.646.262,25 07.01 KECAMATAN 2.157.758.345,00 2.265.646.262,25 KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI 07.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - 1.810.338.095,00 1.900.854.999,75 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 1.556.161.595,00 1.633.969.674,75 KECAMATAN KEI KECIL 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 Orang/bulan 1.556.161.595,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa 1.633.969.674,75 KECAMATAN KEI KECIL 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - 64.119.500,00 67.325.475,00 KECAMATAN KEI KECIL 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 5 Paket 5.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa 5.250.000,00 KECAMATAN KEI KECIL 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 21.600.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa 22.680.000,00 KECAMATAN KEI KECIL 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 7.402.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa 7.772.100,00 KECAMATAN KEI KECIL 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3 Laporan 30.117.500,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa 31.623.375,00 KECAMATAN KEI KECIL 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 30.000.000,00 31.500.000,00 KECAMATAN KEI KECIL 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Unit 16.875.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa 17.718.750,00 KECAMATAN KEI KECIL 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 13.125.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa 13.781.250,00 KECAMATAN KEI KECIL 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 99.558.000,00 104.535.900,00 KECAMATAN KEI KECIL 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 Laporan 45.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa 47.250.000,00 KECAMATAN KEI KECIL 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 54.558.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa 57.285.900,00 KECAMATAN KEI KECIL 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 60.499.000,00 63.523.950,00 KECAMATAN KEI KECIL 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 44.999.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa 47.248.950,00 KECAMATAN KEI KECIL 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 5 Unit 5.500.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa 5.775.000,00 KECAMATAN KEI KECIL 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 10.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa 10.500.000,00 KECAMATAN KEI KECIL 07.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - 42.500.000,00 44.625.000,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - 42.500.000,00 44.625.000,00 KECAMATAN KEI KECIL 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 0 Laporan 30.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa 31.500.000,00 KECAMATAN KEI KECIL KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 12.500.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa 13.125.000,00 KECAMATAN KEI KECIL 07.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - 224.309.000,00 235.524.450,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - 24.309.000,00 25.524.450,00 KECAMATAN KEI KECIL 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 5 Lembaga K emasyarakat an 10.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa 10.500.000,00 KECAMATAN KEI KECIL 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 1 Dokumen 14.309.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa 15.024.450,00 KECAMATAN KEI KECIL 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan - 200.000.000,00 210.000.000,00 KECAMATAN KEI KECIL 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun 1 Unit 149.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa 156.450.000,00 KECAMATAN KEI KECIL 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1 Pokmas / Ormas 51.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa 53.550.000,00 KECAMATAN KEI KECIL 07.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - 27.111.250,00 28.466.812,50 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - 27.111.250,00 28.466.812,50 KECAMATAN KEI KECIL 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 27.111.250,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa 28.466.812,50 KECAMATAN KEI KECIL 07.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - 15.000.000,00 15.750.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - 15.000.000,00 15.750.000,00 KECAMATAN KEI KECIL 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen 15.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa 15.750.000,00 KECAMATAN KEI KECIL 07.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - 38.500.000,00 40.425.000,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - 38.500.000,00 40.425.000,00 KECAMATAN KEI KECIL 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 3 Dokumen 6.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa 6.300.000,00 KECAMATAN KEI KECIL 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 1 Laporan 32.500.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa 34.125.000,00 KECAMATAN KEI KECIL X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - 15.000.000,00 15.750.000,00 X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - 15.000.000,00 15.750.000,00 KECAMATAN KEI KECIL KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI X.XX.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 15.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil, Semua Kel/Desa 15.750.000,00 KECAMATAN KEI KECIL KECAMATAN KEI KECIL BARAT 1.270.765.503,00 1.334.303.778,15 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.270.765.503,00 1.334.303.778,15 07.01 KECAMATAN 1.270.765.503,00 1.334.303.778,15 07.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - 1.075.527.003,00 1.129.303.353,15 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 862.207.503,00 905.317.878,15 KECAMATAN KEI KECIL BARAT 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 10 Orang/bulan 862.207.503,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil Barat, Ohoira 905.317.878,15 KECAMATAN KEI KECIL BARAT 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - 95.774.500,00 100.563.225,00 KECAMATAN KEI KECIL BARAT 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 5.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil Barat, Ohoira 5.250.000,00 KECAMATAN KEI KECIL BARAT 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 24.050.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil Barat, Ohoira 25.252.500,00 KECAMATAN KEI KECIL BARAT 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 26.292.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil Barat, Ohoira 27.606.600,00 KECAMATAN KEI KECIL BARAT 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan 10.001.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil Barat, Ohoira 10.501.050,00 KECAMATAN KEI KECIL BARAT 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Laporan 30.431.500,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil Barat, Ohoira 31.953.075,00 KECAMATAN KEI KECIL BARAT 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 68.625.000,00 72.056.250,00 KECAMATAN KEI KECIL BARAT 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 12 Unit 27.125.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil Barat, Ohoira 28.481.250,00 KECAMATAN KEI KECIL BARAT 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 41.500.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil Barat, Ohoira 43.575.000,00 KECAMATAN KEI KECIL BARAT 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 37.850.000,00 39.742.500,00 KECAMATAN KEI KECIL BARAT 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 6.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil Barat, Ohoira 6.300.000,00 KECAMATAN KEI KECIL BARAT 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 31.850.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil Barat, Ohoira 33.442.500,00 KECAMATAN KEI KECIL BARAT 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 11.070.000,00 11.623.500,00 KECAMATAN KEI KECIL BARAT 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 1 Unit 11.070.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil Barat, Ohoira 11.623.500,00 KECAMATAN KEI KECIL BARAT 07.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - 72.068.750,00 75.672.187,50 KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - 37.068.750,00 38.922.187,50 KECAMATAN KEI KECIL BARAT 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 23.615.750,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil Barat, Ohoira 24.796.537,50 KECAMATAN KEI KECIL BARAT 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 13.453.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil Barat, Ohoira 14.125.650,00 KECAMATAN KEI KECIL BARAT 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - 35.000.000,00 36.750.000,00 KECAMATAN KEI KECIL BARAT 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1 dokumen Laporan 35.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil Barat, Ohoira 36.750.000,00 KECAMATAN KEI KECIL BARAT 07.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - 40.518.250,00 42.544.162,50 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - 40.518.250,00 42.544.162,50 KECAMATAN KEI KECIL BARAT 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 10 Lembaga Kemasyarak atan 23.083.250,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil Barat, Ohoira 24.237.412,50 KECAMATAN KEI KECIL BARAT 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 1 Dokumen 17.435.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil Barat, Ohoira 18.306.750,00 KECAMATAN KEI KECIL BARAT 07.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - 22.350.000,00 23.467.500,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - 22.350.000,00 23.467.500,00 KECAMATAN KEI KECIL BARAT 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 14.350.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil Barat, Ohoira 15.067.500,00 KECAMATAN KEI KECIL BARAT 7.01.04.2.01.0002 Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 1 Laporan 8.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil Barat, Ohoira 8.400.000,00 KECAMATAN KEI KECIL BARAT 07.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - 28.824.000,00 30.265.200,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - 28.824.000,00 30.265.200,00 KECAMATAN KEI KECIL BARAT KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI 7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 300 Orang 15.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil Barat, Ohoira 15.750.000,00 KECAMATAN KEI KECIL BARAT 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen 13.824.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil Barat, Ohoira 14.515.200,00 KECAMATAN KEI KECIL BARAT 07.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - 31.477.500,00 33.051.375,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - 31.477.500,00 33.051.375,00 KECAMATAN KEI KECIL BARAT 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 1 Dokumen 7.987.500,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil Barat, Ohoira 8.386.875,00 KECAMATAN KEI KECIL BARAT 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 1 Laporan 23.490.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil Barat, Ohoira 24.664.500,00 KECAMATAN KEI KECIL BARAT KECAMATAN KEI KECIL TIMUR 1.470.766.612,00 1.544.304.942,60 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.470.766.612,00 1.544.304.942,60 07.01 KECAMATAN 1.470.766.612,00 1.544.304.942,60 07.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - 1.263.359.112,00 1.326.527.067,60 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 998.035.612,00 1.047.937.392,60 KECAMATAN KEI KECIL TIMUR 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 20 Orang/bulan 998.035.612,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil Timur, Semua Kel/Desa 1.047.937.392,60 KECAMATAN KEI KECIL TIMUR 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - 74.113.500,00 77.819.175,00 KECAMATAN KEI KECIL TIMUR 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 3.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil Timur, Semua Kel/Desa 3.150.000,00 KECAMATAN KEI KECIL TIMUR 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 26.206.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil Timur, Semua Kel/Desa 27.516.300,00 KECAMATAN KEI KECIL TIMUR 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 13.296.500,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil Timur, Semua Kel/Desa 13.961.325,00 KECAMATAN KEI KECIL TIMUR 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 5 Laporan 6.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil Timur, Semua Kel/Desa 6.300.000,00 KECAMATAN KEI KECIL TIMUR 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 25.611.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil Timur, Semua Kel/Desa 26.891.550,00 KECAMATAN KEI KECIL TIMUR 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 80.000.000,00 84.000.000,00 KECAMATAN KEI KECIL TIMUR KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 3 Unit 30.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil Timur, Semua Kel/Desa 31.500.000,00 KECAMATAN KEI KECIL TIMUR 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 50.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil Timur, Semua Kel/Desa 52.500.000,00 KECAMATAN KEI KECIL TIMUR 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 65.000.000,00 68.250.000,00 KECAMATAN KEI KECIL TIMUR 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 25.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil Timur, Semua Kel/Desa 26.250.000,00 KECAMATAN KEI KECIL TIMUR 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 40.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil Timur, Semua Kel/Desa 42.000.000,00 KECAMATAN KEI KECIL TIMUR 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 46.210.000,00 48.520.500,00 KECAMATAN KEI KECIL TIMUR 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4 Unit 6.210.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil Timur, Semua Kel/Desa 6.520.500,00 KECAMATAN KEI KECIL TIMUR 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 40.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil Timur, Semua Kel/Desa 42.000.000,00 KECAMATAN KEI KECIL TIMUR 07.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - 62.000.000,00 65.100.000,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - 62.000.000,00 65.100.000,00 KECAMATAN KEI KECIL TIMUR 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 35.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil Timur, Semua Kel/Desa 36.750.000,00 KECAMATAN KEI KECIL TIMUR 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 27.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil Timur, Semua Kel/Desa 28.350.000,00 KECAMATAN KEI KECIL TIMUR 07.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - 56.357.250,00 59.175.112,50 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - 56.357.250,00 59.175.112,50 KECAMATAN KEI KECIL TIMUR 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 18 Ohoi Lembaga Ke masyarakata n 25.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil Timur, Semua Kel/Desa 26.250.000,00 KECAMATAN KEI KECIL TIMUR 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 13 Dokumen 31.357.250,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil Timur, Semua Kel/Desa 32.925.112,50 KECAMATAN KEI KECIL TIMUR 07.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - 18.551.750,00 19.479.337,50 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - 18.551.750,00 19.479.337,50 KECAMATAN KEI KECIL TIMUR KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 13 Laporan 18.551.750,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil Timur, Semua Kel/Desa 19.479.337,50 KECAMATAN KEI KECIL TIMUR 07.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - 22.000.000,00 23.100.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - 22.000.000,00 23.100.000,00 KECAMATAN KEI KECIL TIMUR 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 13 Dokumen 22.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil Timur, Semua Kel/Desa 23.100.000,00 KECAMATAN KEI KECIL TIMUR 07.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - 48.498.500,00 50.923.425,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - 48.498.500,00 50.923.425,00 KECAMATAN KEI KECIL TIMUR 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 7 Dokumen 15.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil Timur, Semua Kel/Desa 15.750.000,00 KECAMATAN KEI KECIL TIMUR 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 13 Laporan 33.498.500,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil Timur, Semua Kel/Desa 35.173.425,00 KECAMATAN KEI KECIL TIMUR KECAMATAN KEI BESAR UTARA TIMUR 1.193.099.476,00 1.252.754.449,80 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.193.099.476,00 1.252.754.449,80 07.01 KECAMATAN 1.193.099.476,00 1.252.754.449,80 07.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - 1.050.379.476,00 1.102.898.449,80 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 883.379.476,00 927.548.449,80 KECAMATAN KEI BESAR UTARA TIMUR 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/bulan 873.379.476,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar Utara Timur, Hollat 917.048.449,80 KECAMATAN KEI BESAR UTARA TIMUR 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 2 Dokumen 10.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar Utara Timur, Hollat 10.500.000,00 KECAMATAN KEI BESAR UTARA TIMUR 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - 100.000.000,00 105.000.000,00 KECAMATAN KEI BESAR UTARA TIMUR 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket 0,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar Utara Timur, Hollat 0,00 KECAMATAN KEI BESAR UTARA TIMUR 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 40.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar Utara Timur, Hollat 42.000.000,00 KECAMATAN KEI BESAR UTARA TIMUR 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 20.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar Utara Timur, Semua Kel/Desa 21.000.000,00 KECAMATAN KEI BESAR UTARA TIMUR 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 40.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar Utara Timur, Hollat 42.000.000,00 KECAMATAN KEI BESAR UTARA TIMUR 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 10.000.000,00 10.500.000,00 KECAMATAN KEI BESAR UTARA TIMUR KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 10.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar Utara Timur, Semua Kel/Desa 10.500.000,00 KECAMATAN KEI BESAR UTARA TIMUR 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 22.000.000,00 23.100.000,00 KECAMATAN KEI BESAR UTARA TIMUR 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 0,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar Utara Timur, Hollat 0,00 KECAMATAN KEI BESAR UTARA TIMUR 7.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 4 Laporan 10.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar Utara Timur, Hollat 10.500.000,00 KECAMATAN KEI BESAR UTARA TIMUR 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 12.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar Utara Timur, Hollat 12.600.000,00 KECAMATAN KEI BESAR UTARA TIMUR 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 35.000.000,00 36.750.000,00 KECAMATAN KEI BESAR UTARA TIMUR 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 30.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar Utara Timur, Semua Kel/Desa 31.500.000,00 KECAMATAN KEI BESAR UTARA TIMUR 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 5.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar Utara Timur, Hollat 5.250.000,00 KECAMATAN KEI BESAR UTARA TIMUR 07.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - 50.000.000,00 52.500.000,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - 50.000.000,00 52.500.000,00 KECAMATAN KEI BESAR UTARA TIMUR 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 30.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar Utara Timur, Semua Kel/Desa 31.500.000,00 KECAMATAN KEI BESAR UTARA TIMUR 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 30 Dokumen 20.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar Utara Timur, Semua Kel/Desa 21.000.000,00 KECAMATAN KEI BESAR UTARA TIMUR 07.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - 35.000.000,00 36.750.000,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - 35.000.000,00 36.750.000,00 KECAMATAN KEI BESAR UTARA TIMUR 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 30 Lembaga Kemasyarak atan 20.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar Utara Timur, Semua Kel/Desa 21.000.000,00 KECAMATAN KEI BESAR UTARA TIMUR 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 3 Dokumen 15.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar Utara Timur, Semua Kel/Desa 15.750.000,00 KECAMATAN KEI BESAR UTARA TIMUR 07.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - 20.000.000,00 21.000.000,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - 20.000.000,00 21.000.000,00 KECAMATAN KEI BESAR UTARA TIMUR KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 5 Laporan 20.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar Utara Timur, Semua Kel/Desa 21.000.000,00 KECAMATAN KEI BESAR UTARA TIMUR 07.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - 20.000.000,00 21.000.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - 20.000.000,00 21.000.000,00 KECAMATAN KEI BESAR UTARA TIMUR 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 10 Dokumen 20.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar Utara Timur, Semua Kel/Desa 21.000.000,00 KECAMATAN KEI BESAR UTARA TIMUR 07.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - 17.720.000,00 18.606.000,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - 17.720.000,00 18.606.000,00 KECAMATAN KEI BESAR UTARA TIMUR 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 1 Dokumen 3.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar Utara Timur, Semua Kel/Desa 3.150.000,00 KECAMATAN KEI BESAR UTARA TIMUR 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 10 Laporan 14.720.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar Utara Timur, Semua Kel/Desa 15.456.000,00 KECAMATAN KEI BESAR UTARA TIMUR KECAMATAN KEI BESAR SELATAN 1.385.034.619,00 1.454.286.349,95 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.385.034.619,00 1.454.286.349,95 07.01 KECAMATAN 1.385.034.619,00 1.454.286.349,95 07.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - 1.246.477.869,00 1.308.801.762,45 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 1.045.477.869,00 1.097.751.762,45 KECAMATAN KEI BESAR SELATAN 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 16 1.035.477.869,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar Selatan, Weduar 1.087.251.762,45 KECAMATAN KEI BESAR SELATAN 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 4 Dokumen 10.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar Selatan, Weduar 10.500.000,00 KECAMATAN KEI BESAR SELATAN 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - 111.000.000,00 116.550.000,00 KECAMATAN KEI BESAR SELATAN 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 2 Paket 6.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar Selatan, Weduar 6.300.000,00 KECAMATAN KEI BESAR SELATAN 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 2 Paket 5.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar Selatan, Weduar 5.250.000,00 KECAMATAN KEI BESAR SELATAN 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 40.000.000,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar Selatan, Weduar 42.000.000,00 KECAMATAN KEI BESAR SELATAN 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 20.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar Selatan, Weduar 21.000.000,00 KECAMATAN KEI BESAR SELATAN KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 3 Laporan 40.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar Selatan, Weduar 42.000.000,00 KECAMATAN KEI BESAR SELATAN 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 40.000.000,00 42.000.000,00 KECAMATAN KEI BESAR SELATAN 7.01.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 30.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar Selatan, Weduar 31.500.000,00 KECAMATAN KEI BESAR SELATAN 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 1 Unit 10.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar Selatan, Weduar 10.500.000,00 KECAMATAN KEI BESAR SELATAN 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 30.000.000,00 31.500.000,00 KECAMATAN KEI BESAR SELATAN 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 6.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 6.300.000,00 KECAMATAN KEI BESAR SELATAN 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 2 Laporan 24.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar Selatan, Weduar 25.200.000,00 KECAMATAN KEI BESAR SELATAN 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 20.000.000,00 21.000.000,00 KECAMATAN KEI BESAR SELATAN 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 10.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar Selatan, Semua Kel/Desa 10.500.000,00 KECAMATAN KEI BESAR SELATAN 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 10.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar Selatan, Weduar 10.500.000,00 KECAMATAN KEI BESAR SELATAN 07.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - 45.000.000,00 47.250.000,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - 45.000.000,00 47.250.000,00 KECAMATAN KEI BESAR SELATAN 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 30.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar Selatan, Semua Kel/Desa 31.500.000,00 KECAMATAN KEI BESAR SELATAN 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 10 Dokumen 15.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar Selatan, Semua Kel/Desa 15.750.000,00 KECAMATAN KEI BESAR SELATAN 07.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - 35.000.000,00 36.750.000,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - 35.000.000,00 36.750.000,00 KECAMATAN KEI BESAR SELATAN 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 10 Lembaga Kemasyarak atan 20.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar Selatan, Semua Kel/Desa 21.000.000,00 KECAMATAN KEI BESAR SELATAN 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 2 Dokumen 15.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar Selatan, Semua Kel/Desa 15.750.000,00 KECAMATAN KEI BESAR SELATAN 07.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - 35.000.000,00 36.750.000,00 KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - 35.000.000,00 36.750.000,00 KECAMATAN KEI BESAR SELATAN 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 9 Laporan 35.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar Selatan, Semua Kel/Desa 36.750.000,00 KECAMATAN KEI BESAR SELATAN 07.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - 10.000.000,00 10.500.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - 10.000.000,00 10.500.000,00 KECAMATAN KEI BESAR SELATAN 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 4 Dokumen 10.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar Selatan, Semua Kel/Desa 10.500.000,00 KECAMATAN KEI BESAR SELATAN 07.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - 13.556.750,00 14.234.587,50 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - 13.556.750,00 14.234.587,50 KECAMATAN KEI BESAR SELATAN 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 1 Dokumen 3.556.750,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar Selatan, Weduar 3.734.587,50 KECAMATAN KEI BESAR SELATAN 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 10 Laporan 10.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar Selatan, Semua Kel/Desa 10.500.000,00 KECAMATAN KEI BESAR SELATAN KECAMATAN MANYEUW 1.200.484.752,00 1.260.508.989,60 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.200.484.752,00 1.260.508.989,60 07.01 KECAMATAN 1.200.484.752,00 1.260.508.989,60 07.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - 1.062.301.502,00 1.115.416.577,10 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 877.072.502,00 920.926.127,10 KECAMATAN MANYEUW 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 14 Orang/bulan 877.072.502,00 Kab. Maluku Tenggara, Manyeuw, Semua Kel/Desa 920.926.127,10 KECAMATAN MANYEUW 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - 70.791.000,00 74.330.550,00 KECAMATAN MANYEUW 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 1.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Manyeuw, Semua Kel/Desa 1.050.000,00 KECAMATAN MANYEUW 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 28.755.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Manyeuw, Semua Kel/Desa 30.192.750,00 KECAMATAN MANYEUW 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 1 Paket 15.425.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Manyeuw, Semua Kel/Desa 16.196.250,00 KECAMATAN MANYEUW 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 25.611.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Manyeuw, Semua Kel/Desa 26.891.550,00 KECAMATAN MANYEUW 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 30.000.000,00 31.500.000,00 KECAMATAN MANYEUW 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 30.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Manyeuw, Semua Kel/Desa 31.500.000,00 KECAMATAN MANYEUW KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 54.453.000,00 57.175.650,00 KECAMATAN MANYEUW 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 16.800.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Manyeuw, Semua Kel/Desa 17.640.000,00 KECAMATAN MANYEUW 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1 Laporan 37.653.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Manyeuw, Semua Kel/Desa 39.535.650,00 KECAMATAN MANYEUW 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 29.985.000,00 31.484.250,00 KECAMATAN MANYEUW 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 1 Unit 24.995.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Manyeuw, Semua Kel/Desa 26.244.750,00 KECAMATAN MANYEUW 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 4 Unit 4.990.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Manyeuw, Semua Kel/Desa 5.239.500,00 KECAMATAN MANYEUW 07.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - 51.320.000,00 53.886.000,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - 42.170.000,00 44.278.500,00 KECAMATAN MANYEUW 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 1 Laporan 30.520.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Manyeuw, Semua Kel/Desa 32.046.000,00 KECAMATAN MANYEUW 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 1 Dokumen 11.650.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Manyeuw, Semua Kel/Desa 12.232.500,00 KECAMATAN MANYEUW 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum - 9.150.000,00 9.607.500,00 KECAMATAN MANYEUW 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum 1 Dokumen 9.150.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Manyeuw, Semua Kel/Desa 9.607.500,00 KECAMATAN MANYEUW 07.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - 28.226.250,00 29.637.562,50 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - 28.226.250,00 29.637.562,50 KECAMATAN MANYEUW 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 10 Lembaga Kemasyarak atan 11.520.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Manyeuw, Semua Kel/Desa 12.096.000,00 KECAMATAN MANYEUW 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 1 Dokumen 16.706.250,00 Kab. Maluku Tenggara, Manyeuw, Semua Kel/Desa 17.541.562,50 KECAMATAN MANYEUW 07.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - 16.670.000,00 17.503.500,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - 16.670.000,00 17.503.500,00 KECAMATAN MANYEUW KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 0 Laporan 16.670.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Manyeuw, Semua Kel/Desa 17.503.500,00 KECAMATAN MANYEUW 07.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - 14.820.000,00 15.561.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - 14.820.000,00 15.561.000,00 KECAMATAN MANYEUW 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen 14.820.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Manyeuw, Semua Kel/Desa 15.561.000,00 KECAMATAN MANYEUW 07.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - 27.147.000,00 28.504.350,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - 27.147.000,00 28.504.350,00 KECAMATAN MANYEUW 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 1 Dokumen 9.167.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Manyeuw, Semua Kel/Desa 9.625.350,00 KECAMATAN MANYEUW 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 1 Laporan 17.980.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Manyeuw, Semua Kel/Desa 18.879.000,00 KECAMATAN MANYEUW KECAMATAN HOAT SORBAY 1.320.402.942,00 1.386.423.089,10 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.320.402.942,00 1.386.423.089,10 07.01 KECAMATAN 1.320.402.942,00 1.386.423.089,10 07.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - 861.616.442,00 904.697.264,10 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 861.616.442,00 904.697.264,10 KECAMATAN HOAT SORBAY 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 10 Orang/bulan 861.616.442,00 Kab. Maluku Tenggara, Hoat Sorbay, Semua Kel/Desa 904.697.264,10 KECAMATAN HOAT SORBAY 07.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - 310.000.000,00 325.500.000,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - 150.000.000,00 157.500.000,00 KECAMATAN HOAT SORBAY 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 12 Laporan 100.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Hoat Sorbay, Semua Kel/Desa 105.000.000,00 KECAMATAN HOAT SORBAY 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 12 Dokumen 50.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Hoat Sorbay, Semua Kel/Desa 52.500.000,00 KECAMATAN HOAT SORBAY 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - 160.000.000,00 168.000.000,00 KECAMATAN HOAT SORBAY 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 0 Dokumen 50.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Hoat Sorbay, Semua Kel/Desa 52.500.000,00 KECAMATAN HOAT SORBAY KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 50.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Hoat Sorbay, Semua Kel/Desa 52.500.000,00 KECAMATAN HOAT SORBAY 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 60.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Hoat Sorbay, Semua Kel/Desa 63.000.000,00 KECAMATAN HOAT SORBAY 07.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - 60.000.000,00 63.000.000,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - 60.000.000,00 63.000.000,00 KECAMATAN HOAT SORBAY 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 12 Dokumen 60.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Hoat Sorbay, Semua Kel/Desa 63.000.000,00 KECAMATAN HOAT SORBAY 07.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - 88.786.500,00 93.225.825,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - 88.786.500,00 93.225.825,00 KECAMATAN HOAT SORBAY 7.01.06.2.01.0011 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 12 Dokumen 88.786.500,00 Kab. Maluku Tenggara, Hoat Sorbay, Semua Kel/Desa 93.225.825,00 KECAMATAN HOAT SORBAY KECAMATAN KEI KECIL TIMUR SELATAN 945.296.380,00 992.561.199,00 7 UNSUR KEWILAYAHAN 945.296.380,00 992.561.199,00 07.01 KECAMATAN 945.296.380,00 992.561.199,00 07.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - 778.999.130,00 817.949.086,50 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 561.433.630,00 589.505.311,50 KECAMATAN KEI KECIL TIMUR SELATAN 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 6 Orang/Bulan Orang/bulan 561.433.630,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil Timur Selatan, Semua Kel/Desa 589.505.311,50 KECAMATAN KEI KECIL TIMUR SELATAN 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - 82.325.500,00 86.441.775,00 KECAMATAN KEI KECIL TIMUR SELATAN 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 1 Paket 5.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil Timur Selatan, Semua Kel/Desa 5.250.000,00 KECAMATAN KEI KECIL TIMUR SELATAN 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 3 Paket 27.458.500,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil Timur Selatan, Semua Kel/Desa 28.831.425,00 KECAMATAN KEI KECIL TIMUR SELATAN 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 16.821.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil Timur Selatan, Semua Kel/Desa 17.662.050,00 KECAMATAN KEI KECIL TIMUR SELATAN 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 Laporan 33.046.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil Timur Selatan, Semua Kel/Desa 34.698.300,00 KECAMATAN KEI KECIL TIMUR SELATAN 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 57.250.000,00 60.112.500,00 KECAMATAN KEI KECIL TIMUR SELATAN 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 3 Unit 30.625.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil Timur Selatan, Semua Kel/Desa 32.156.250,00 KECAMATAN KEI KECIL TIMUR SELATAN KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 2 Unit 26.625.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil Timur Selatan, Semua Kel/Desa 27.956.250,00 KECAMATAN KEI KECIL TIMUR SELATAN 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 58.000.000,00 60.900.000,00 KECAMATAN KEI KECIL TIMUR SELATAN 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 1 Laporan 3.600.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil Timur Selatan, Semua Kel/Desa 3.780.000,00 KECAMATAN KEI KECIL TIMUR SELATAN 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 3 Laporan 54.400.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil Timur Selatan, Semua Kel/Desa 57.120.000,00 KECAMATAN KEI KECIL TIMUR SELATAN 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 19.990.000,00 20.989.500,00 KECAMATAN KEI KECIL TIMUR SELATAN 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 19.990.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil Timur Selatan, Semua Kel/Desa 20.989.500,00 KECAMATAN KEI KECIL TIMUR SELATAN 07.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - 47.540.250,00 49.917.262,50 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - 47.540.250,00 49.917.262,50 KECAMATAN KEI KECIL TIMUR SELATAN 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait - 32.421.500,00 - 34.042.575,00 KECAMATAN KEI KECIL TIMUR SELATAN 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 3 Dokumen 15.118.750,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil Timur Selatan, Semua Kel/Desa 15.874.687,50 KECAMATAN KEI KECIL TIMUR SELATAN 07.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - 35.524.500,00 37.300.725,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - 35.524.500,00 37.300.725,00 KECAMATAN KEI KECIL TIMUR SELATAN 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa - 13.366.000,00 - 14.034.300,00 KECAMATAN KEI KECIL TIMUR SELATAN 7.01.03.2.01.0002 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan 1 Dokumen 22.158.500,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil Timur Selatan, Semua Kel/Desa 23.266.425,00 KECAMATAN KEI KECIL TIMUR SELATAN 07.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - 36.000.000,00 37.800.000,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - 36.000.000,00 37.800.000,00 KECAMATAN KEI KECIL TIMUR SELATAN 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 1 Laporan 36.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil Timur Selatan, Semua Kel/Desa 37.800.000,00 KECAMATAN KEI KECIL TIMUR SELATAN 07.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - 23.800.000,00 24.990.000,00 KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - 23.800.000,00 24.990.000,00 KECAMATAN KEI KECIL TIMUR SELATAN 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 1 Dokumen 23.800.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil Timur Selatan, Semua Kel/Desa 24.990.000,00 KECAMATAN KEI KECIL TIMUR SELATAN 07.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - 23.432.500,00 24.604.125,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - 23.432.500,00 24.604.125,00 KECAMATAN KEI KECIL TIMUR SELATAN 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 1 Laporan 23.432.500,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Kecil Timur Selatan, Semua Kel/Desa 24.604.125,00 KECAMATAN KEI KECIL TIMUR SELATAN KECAMATAN KEI BESAR SELATAN BARAT 983.016.036,00 1.032.166.837,80 7 UNSUR KEWILAYAHAN 983.016.036,00 1.032.166.837,80 07.01 KECAMATAN 983.016.036,00 1.032.166.837,80 07.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - 772.953.786,00 811.601.475,30 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 614.652.036,00 645.384.637,80 KECAMATAN KEI BESAR SELATAN BARAT 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 6 Orang/bulan 614.652.036,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 645.384.637,80 KECAMATAN KEI BESAR SELATAN BARAT 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - 80.576.750,00 84.605.587,50 KECAMATAN KEI BESAR SELATAN BARAT 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket 20.718.750,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 21.754.687,50 KECAMATAN KEI BESAR SELATAN BARAT 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket 16.147.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 16.954.350,00 KECAMATAN KEI BESAR SELATAN BARAT 7.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 14.999.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 15.748.950,00 KECAMATAN KEI BESAR SELATAN BARAT 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 Laporan 28.712.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 30.147.600,00 KECAMATAN KEI BESAR SELATAN BARAT 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 30.000.000,00 31.500.000,00 KECAMATAN KEI BESAR SELATAN BARAT 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 4 Unit 30.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 31.500.000,00 KECAMATAN KEI BESAR SELATAN BARAT 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 47.725.000,00 50.111.250,00 KECAMATAN KEI BESAR SELATAN BARAT 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 9.600.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 10.080.000,00 KECAMATAN KEI BESAR SELATAN BARAT 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 38.125.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 40.031.250,00 KECAMATAN KEI BESAR SELATAN BARAT 07.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - 79.034.750,00 82.986.487,50 KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - 51.882.750,00 54.476.887,50 KECAMATAN KEI BESAR SELATAN BARAT 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 12 Laporan 32.801.500,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 34.441.575,00 KECAMATAN KEI BESAR SELATAN BARAT 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 12 Dokumen 19.081.250,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 20.035.312,50 KECAMATAN KEI BESAR SELATAN BARAT 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - 27.152.000,00 28.509.600,00 KECAMATAN KEI BESAR SELATAN BARAT 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 27.152.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 28.509.600,00 KECAMATAN KEI BESAR SELATAN BARAT 07.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - 64.967.500,00 68.215.875,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - 64.967.500,00 68.215.875,00 KECAMATAN KEI BESAR SELATAN BARAT 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 12 Lembaga Kemasyarak atan 40.492.500,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 42.517.125,00 KECAMATAN KEI BESAR SELATAN BARAT 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 24.475.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 25.698.750,00 KECAMATAN KEI BESAR SELATAN BARAT 07.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - 34.250.000,00 35.962.500,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - 34.250.000,00 35.962.500,00 KECAMATAN KEI BESAR SELATAN BARAT 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 34.250.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 35.962.500,00 KECAMATAN KEI BESAR SELATAN BARAT 07.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - 31.810.000,00 33.400.500,00 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah - 31.810.000,00 33.400.500,00 KECAMATAN KEI BESAR SELATAN BARAT 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 12 Dokumen 31.810.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 33.400.500,00 KECAMATAN KEI BESAR SELATAN BARAT KECAMATAN KEI BESAR UTARA BARAT 1.121.681.775,00 1.177.765.863,75 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.121.681.775,00 1.177.765.863,75 07.01 KECAMATAN 1.121.681.775,00 1.177.765.863,75 07.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - 949.347.775,00 996.815.163,75 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 764.290.775,00 802.505.313,75 KECAMATAN KEI BESAR UTARA BARAT KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 9 Orang/bulan 729.707.525,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 766.192.901,25 KECAMATAN KEI BESAR UTARA BARAT 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen 34.583.250,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 36.312.412,50 KECAMATAN KEI BESAR UTARA BARAT 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - 101.105.000,00 106.160.250,00 KECAMATAN KEI BESAR UTARA BARAT 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 8 Paket 3.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 3.150.000,00 KECAMATAN KEI BESAR UTARA BARAT 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 Paket 44.740.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 46.977.000,00 KECAMATAN KEI BESAR UTARA BARAT 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 Paket 19.749.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Hoat Sorbay, Semua Kel/Desa 20.736.450,00 KECAMATAN KEI BESAR UTARA BARAT 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 4 Laporan 33.616.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 35.296.800,00 KECAMATAN KEI BESAR UTARA BARAT 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 22.250.000,00 23.362.500,00 KECAMATAN KEI BESAR UTARA BARAT 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 3 Unit 22.250.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 23.362.500,00 KECAMATAN KEI BESAR UTARA BARAT 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 3.600.000,00 3.780.000,00 KECAMATAN KEI BESAR UTARA BARAT 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 3.600.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 3.780.000,00 KECAMATAN KEI BESAR UTARA BARAT 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 58.102.000,00 61.007.100,00 KECAMATAN KEI BESAR UTARA BARAT 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 2 Unit 32.502.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 34.127.100,00 KECAMATAN KEI BESAR UTARA BARAT 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 6 Unit 5.600.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 5.880.000,00 KECAMATAN KEI BESAR UTARA BARAT 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 Unit 20.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 21.000.000,00 KECAMATAN KEI BESAR UTARA BARAT 07.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - 97.598.000,00 102.477.900,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - 48.900.000,00 51.345.000,00 KECAMATAN KEI BESAR UTARA BARAT 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 5 Laporan 29.750.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 31.237.500,00 KECAMATAN KEI BESAR UTARA BARAT 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 6 Dokumen 19.150.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 20.107.500,00 KECAMATAN KEI BESAR UTARA BARAT KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - 48.698.000,00 51.132.900,00 KECAMATAN KEI BESAR UTARA BARAT 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 8 Dokumen 32.848.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 34.490.400,00 KECAMATAN KEI BESAR UTARA BARAT 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 8 Laporan 15.850.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 16.642.500,00 KECAMATAN KEI BESAR UTARA BARAT 07.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - 23.925.000,00 25.121.250,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - 23.925.000,00 25.121.250,00 KECAMATAN KEI BESAR UTARA BARAT 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 8 Lembaga Kemasyarakat an 23.925.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 25.121.250,00 KECAMATAN KEI BESAR UTARA BARAT 07.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - 22.025.000,00 23.126.250,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - 22.025.000,00 23.126.250,00 KECAMATAN KEI BESAR UTARA BARAT 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12 Laporan 22.025.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 23.126.250,00 KECAMATAN KEI BESAR UTARA BARAT 07.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - 28.786.000,00 30.225.300,00 7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa - 28.786.000,00 30.225.300,00 KECAMATAN KEI BESAR UTARA BARAT 7.01.06.2.01.0006 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 6 Dokumen 6.405.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 6.725.250,00 KECAMATAN KEI BESAR UTARA BARAT 7.01.06.2.01.0017 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 25 Laporan 22.381.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 23.500.050,00 KECAMATAN KEI BESAR UTARA BARAT KECAMATAN KEI BESAR 1.243.346.426,00 1.305.513.747,30 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.243.346.426,00 1.305.513.747,30 07.01 KECAMATAN 1.243.346.426,00 1.305.513.747,30 07.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - 993.346.426,00 1.043.013.747,30 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 605.346.426,00 635.613.747,30 KECAMATAN KEI BESAR 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 0 Orang/bulan 555.346.426,00 Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar, Semua Kel/Desa 583.113.747,30 KECAMATAN KEI BESAR 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0 Dokumen 50.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar, Semua Kel/Desa 52.500.000,00 KECAMATAN KEI BESAR KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - 158.000.000,00 165.900.000,00 KECAMATAN KEI BESAR 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 0 Paket 20.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar, Semua Kel/Desa 21.000.000,00 KECAMATAN KEI BESAR 7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 0 Paket 37.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar, Semua Kel/Desa 38.850.000,00 KECAMATAN KEI BESAR 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 0 Paket 22.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar, Semua Kel/Desa 23.100.000,00 KECAMATAN KEI BESAR 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 Laporan 79.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar, Semua Kel/Desa 82.950.000,00 KECAMATAN KEI BESAR 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 75.000.000,00 78.750.000,00 KECAMATAN KEI BESAR 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Unit 50.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar, Semua Kel/Desa 52.500.000,00 KECAMATAN KEI BESAR 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 0 Unit 25.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar, Semua Kel/Desa 26.250.000,00 KECAMATAN KEI BESAR 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 83.000.000,00 87.150.000,00 KECAMATAN KEI BESAR 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 Laporan 5.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar, Semua Kel/Desa 5.250.000,00 KECAMATAN KEI BESAR 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 0 Laporan 24.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar, Semua Kel/Desa 25.200.000,00 KECAMATAN KEI BESAR 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 0 Laporan 54.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar, Semua Kel/Desa 56.700.000,00 KECAMATAN KEI BESAR 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 72.000.000,00 75.600.000,00 KECAMATAN KEI BESAR 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 0 Unit 17.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar, Semua Kel/Desa 17.850.000,00 KECAMATAN KEI BESAR 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 0 Unit 5.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar, Semua Kel/Desa 5.250.000,00 KECAMATAN KEI BESAR 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 0 Unit 50.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar, Semua Kel/Desa 52.500.000,00 KECAMATAN KEI BESAR 07.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - 190.000.000,00 199.500.000,00 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - 90.000.000,00 94.500.000,00 KECAMATAN KEI BESAR 7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 0 Laporan 40.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar, Semua Kel/Desa 42.000.000,00 KECAMATAN KEI BESAR 7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 0 Dokumen 50.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar, Semua Kel/Desa 52.500.000,00 KECAMATAN KEI BESAR KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI 7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan - 100.000.000,00 105.000.000,00 KECAMATAN KEI BESAR 7.01.02.2.02.0001 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 0 Dokumen 25.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar, Semua Kel/Desa 26.250.000,00 KECAMATAN KEI BESAR 7.01.02.2.02.0002 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 0 Laporan 50.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar, Semua Kel/Desa 52.500.000,00 KECAMATAN KEI BESAR 7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 0 Laporan 25.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar, Semua Kel/Desa 26.250.000,00 KECAMATAN KEI BESAR 07.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - 35.000.000,00 36.750.000,00 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa - 35.000.000,00 36.750.000,00 KECAMATAN KEI BESAR 7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 0 Lembaga K emasyarakat an 35.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar, Semua Kel/Desa 36.750.000,00 KECAMATAN KEI BESAR 07.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - 25.000.000,00 26.250.000,00 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum - 25.000.000,00 26.250.000,00 KECAMATAN KEI BESAR 7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 0 Laporan 25.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Kei Besar, Semua Kel/Desa 26.250.000,00 KECAMATAN KEI BESAR BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 3.787.263.996,00 3.976.627.195,80 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 3.781.783.996,00 3.970.873.195,80 08.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 3.781.783.996,00 3.970.873.195,80 08.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - 2.512.601.746,00 2.638.231.833,30 8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - 2.184.959.746,00 2.294.207.733,30 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 27 Orang/bulan 2.184.959.746,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 2.294.207.733,30 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah - 151.879.000,00 159.472.950,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 4 Paket 3.270.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 3.433.500,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 8 Paket 22.500.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 23.625.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 5 Paket 21.750.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 22.837.500,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 10 Paket 3.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 3.150.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI 8.01.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 Laporan 18.011.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 18.911.550,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 6 Laporan 83.348.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 87.515.400,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - 33.875.000,00 35.568.750,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan 5 Unit 33.875.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 35.568.750,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 116.400.000,00 122.220.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 60.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 63.000.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 4 Laporan 56.400.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 59.220.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 25.488.000,00 26.762.400,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 3 Unit 25.488.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 26.762.400,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 08.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN - 729.275.500,00 765.739.275,00 8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan - 729.275.500,00 765.739.275,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.02.2.01.0008 Pembentukan Paskibraka Jumlah Paskibraka 60 Orang 729.275.500,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 765.739.275,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 08.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK - 50.000.000,00 52.500.000,00 8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik - 50.000.000,00 52.500.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 30 Orang 50.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 52.500.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI 08.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN - 28.856.000,00 30.298.800,00 8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan - 28.856.000,00 30.298.800,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.04.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 2 Laporan 28.856.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 30.298.800,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 08.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA - 335.439.750,00 352.211.737,50 8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya - 335.439.750,00 352.211.737,50 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.05.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 31 Orang 335.439.750,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 352.211.737,50 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 08.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL - 125.611.000,00 131.891.550,00 8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial - 125.611.000,00 131.891.550,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.06.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 15 Orang 50.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 52.500.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.01.06.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 2 Orang 25.611.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 26.891.550,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KODE URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU 2027 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWABTARGET 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI 8.01.06.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 11 Laporan 50.000.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 52.500.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - 5.480.000,00 5.754.000,00 X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - 5.480.000,00 5.754.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK X.XX.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 8 Unit 5.480.000,00 Kab. Maluku Tenggara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 5.754.000,00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 771.741.159.119,42 2.168.078.021.542,00J U M L A H BUPATI MALUKU TENGGARA, ttd MUHAMAD THAHER HANUBUN