DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 35 Tahun 2025

Nomor: 35
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 pada Kabupaten Maluku Tenggara.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan ”Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku” (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) Sebagai Undang-Undang;
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); SALINAN 2
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 262);
7.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025- 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 266); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Perencanaan pembangunan Daerah yang marupakan satu kesatuan dari sistem perencanaan pembangunan Nasional dilakukan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik serta daya saing Daerah. Melalui perencanaan pembangunan Daerah, Pemerintah Daerah dan unsur pemangku kepentingan secara bersama-sama merumuskan serta menentukan kebijakan masa depan dengan memanfaatkan dan mengalokasikan sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Dengan adanya rencana pembangunan Daerah yang komprehensif dan responsif akan memberikan arah kebijakan dan strategi pelaksanaan pembangunan Daerah yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur semata tetapi dapat menyelesaikan permasalahan Masyarakat di Daerah.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 3 penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang pembangunan, riset dan inovasi Daerah.
7.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dengan pada Rencana Jangka Panjang Daerah dan RPJM Nasional terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
8.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9.Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB III

PENUTUP Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah adalah satu kesatuan dari perencanaan pembangunan Daerah yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. Melalui penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah kebijakan pembangunan Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dapat teralaksana secara terarah, selaras, berkesinambungan, efektif, dan efisien serta mampu mencapai sasaran pembangunan yang ditetapkan.

Pasal 2

(1)Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah.
(2)Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.
(3)Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
(4)Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional. 4
(5)Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 3

(1)Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.bab I pendahuluan;
2. b.bab II gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
3. c.bab III tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan;
4. d.bab IV program, kegiatan, sub kegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
5. e.bab V penutup.
(2)Ketentuan mengenai Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

a.dinas pendidikan;
b.dinas kesehatan;
c.dinas pekerjaan umum dan tata ruang;
d.dinas perumahan, Kawasan permukiman dan pertanahan;
e.satuan polisi pamong praja;
f.badan penanggulangan bencana daerah;
g.dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan;
h.dinas sosial daerah;
i.dinas pemberdayaan masyarakat, desa, perempuan dan perlindungan anak;
j.dinas ketahanan pangan;
k.dinas lingkungan hidup;
l.dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
m.dinas Pengedalian penduduk dan keluarga berencana;
n.dinas perhubungan;
o.dinas komunikasi dan informatika;
p.dinas koperasi, usaha kecil dan menengah;
q.dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
r.dinas pemuda dan olah raga;
s.dinas kearsipan dan perpusatakaan daerah;
t.dinas perikanan;
u.dinas pariwisata dan kebudayaan;
v.dinas pertanian;
w.dinas perindustrian, perdagangan dan ketenagakerjaan;
x.sekretariat daerah; 5
y.sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah;
z.badan perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah; aa. badan keuangan dan aset daerah; bb. badan pendapatan daerah; cc. badan kepegawaian, pengembangan sumberdaya manusia; dd. badan pengelolaan perbatasan; ee. inspektorat; ff. kecamatan kei kecil; gg. kecamatan kei kecil timur; hh. kecamatan kei kecil timur selatan; ii. kecamatan kei kecil barat; jj. kecamatan hoat sorbay; kk. kecamatan manyeuw; ll. kecamatan kei besar; mm. kecamatan kei besar selatan; oo. kecamatan kei besar selatan barat; pp. kecamatan kei besar utara barat; qq. kecamatan kei besar utara timur; dan rr. badan kesatuan bangsa dan politik.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

(1)Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
(2)Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
(3)Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah kepada Bupati melalui kepala Badan.

BAB V

PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

(1)Perubahan Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila terjadi perubahan terhadap RPJMD.
(2)Ketentuan mengenai perubahan Renstra Perangkat Daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 6

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Ditetapkan di Langgur pada tanggal 3 November 2025 BUPATI MALUKU TENGGARA, ttd MUHAMAD THAHER HANUBUN Diundangkan di Langgur pada tanggal 3 November 2025 PELAKSANA TUGAS SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA, ttd BERNARDUS RETTOB BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2025 NOMOR 7 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA NOMOR 35 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 Untuk itu dalam memastikan agar perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan Daerah dapat terlaksana secara terarah, selaras, berkesinambungan, efektif, dan efisien serta mampu mencapai sasaran pembangunan yang ditetapkan disusunlah dokumen-dokumen perencanaan pembanguan Daerah yang salah satunya ialah Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 ialah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun oleh Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang dimuat dalam Rencana strategis Perangkat Daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian sehingga dapat tercapainya sasaran pembangunan nasional. 8 Berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang selanjutnya diatur secara teknis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengenai tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah mengamanatkan untuk Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah atau Peraturan Bupati. Setelah ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah, ketentuan ini akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Dengan demikian kedudukan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 untuk menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang disusun oleh Perangkat Daerah dan menjadi acuan/pedoman untuk mengimplementasikan kebijakan pembangunan Daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. B. Dasar Hukum Penyusunan

1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana 9 Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); dan
5.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 262);
6.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 266). C. Maksud dan Tujuan
1.Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk menentukan arah kebijakan Perangkat Daerah berdasarkan tugas dan fungsi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.
2.Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 bertujuan untuk:

a.memberikan landasan operasional bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan; dan
b.menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan. D. Tahapan Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan tahapan sebagai berikut:
1. 1.persiapan penyusunan;
2. 2.penyusunan rancangan awal;
3. 3.penyusunan rancangan;
4. 4.pelaksanaan Musrenbang;
5. 5.perumusan rancangan akhir; dan
6. 6.penetapan. E. Sistematika Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang disusun oleh Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika sebagai berikut:
7. 1.pendahuluan;
8. 2.gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
9. 3.permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
10. 4.tujuan dan sasaran;
11. 5.strategi dan arah kebijakan;
12. 6.rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
13. 7.kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
14. 8.penutup. 10 Sistematika dimaksud diatas menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam merumuskan substansi Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang didasarkan pada tugas dan fungsi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. 11 Berdasarkan uraian penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya, keseluruhan dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029 yang ditetapkan terdiri atas:
15. 1.dinas pendidikan;
16. 2.dinas kesehatan;
17. 3.dinas pekerjaan umum dan tata ruang;
18. 4.dinas perumahan, Kawasan permukiman dan pertanahan;
19. 5.satuan polisi pamong praja;
20. 6.badan penanggulangan bencana daerah;
21. 7.dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan;
22. 8.dinas sosial daerah;
23. 9.dinas pemberdayaan masyarakat, desa, perempuan dan perlindungan anak;
24. 10.dinas ketahanan pangan;
25. 11.dinas lingkungan hidup;
26. 12.dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
27. 13.dinas Pengedalian penduduk dan keluarga berencana;
28. 14.dinas perhubungan;
29. 15.dinas komunikasi dan informatika;
30. 16.dinas koperasi, usaha kecil dan menengah;
31. 17.dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
32. 18.dinas pemuda dan olah raga;
33. 19.dinas kearsipan dan perpusatakaan daerah;
34. 20.dinas perikanan;
35. 21.dinas pariwisata dan kebudayaan;
36. 22.dinas pertanian;
37. 23.dinas perindustrian, perdagangan dan ketenagakerjaan;
38. 24.sekretariat daerah;
39. 25.sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah;
40. 26.badan perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah;
41. 27.badan keuangan dan aset daerah;
42. 28.badan pendapatan daerah;
43. 29.badan kepegawaian, pengembangan sumberdaya manusia;
44. 30.badan pengelolaan perbatasan;
45. 31.inspektorat;
46. 32.kecamatan kei kecil;
47. 33.kecamatan kei kecil timur; 12
48. 34.kecamatan kei kecil timur selatan;
49. 35.kecamatan kei kecil barat;
50. 36.kecamatan hoat sorbay;
51. 37.kecamatan manyeuw;
52. 38.kecamatan kei besar;
53. 39.kecamatan kei besar selatan;
54. 40.kecamatan kei besar selatan barat;
55. 41.kecamatan kei besar utara barat;
56. 42.kecamatan kei besar utara timur; dan
57. 43.badan kesatuan bangsa dan politik. Masing-masing dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang telah disusun oleh setiap Perangkat Daerah berkedudukan sebagai lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan ditetapkan melalui Peraturan Bupati ini. 13 Dengan demikian diharapkan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 harus dirumuskan secara realistis dalam penetuan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan sehingga dapat mewujudkan visi “Masyarakat Maluku Tenggara Mandiri, Cerdas, Demokratis dan Berkeadilan Menuju Maluku Tenggara Hebat”. BUPATI MALUKU TENGGARA, ttd MUHAMAD THAHER HANUBUN

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…