DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 36 Tahun 2025

Nomor: 36
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 57

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Pemberian Hibah Dan Pemberian Bantuan Sosial pada Kabupaten Maluku Tenggara.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Pemberian Hibah Dan Pemberian Bantuan Sosial; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan ”Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Daerah Tingkat I Maluku” (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) Sebagai Undang-Undang;
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN 2
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 247); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH DAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
5.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
6.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7.Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, 3 bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
8.Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
9.Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
10.Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
11.Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
13.Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
14.Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada Bendahara Pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung.
15.Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan penerima hibah. 4

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD.
(2)Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar pengelolaan pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran belanja Hibah dalam APBD berupa uang, barang atau jasa.
(2)Penganggaran belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)Penganggaran belanja Hibah dianggarkan pada SKPD terkait.
(2)Penganggaran belanja Hibah dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD terkait.

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah memberikan Hibah kepada:
1. a.pemerintah pusat;
2. b.Pemerintah Daerah lainnya;
3. c.Badan Usaha Milik Negara atau BUMD; 5
4. d.badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan/atau
5. e.partai politik.
(2)Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas:
1. a.keadilan;
2. b.kepatutan;
3. c.rasionalitas; dan
4. d.manfaat untuk masyarakat.
(3)Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
1. a.peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan.
2. b.bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
3. c.tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
  1. 1.kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan Daerah sepanjang tidak tumpeng tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. 2.badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. 3.partai politik; dan/atau
  4. 4.ditentukan lain oleh peraturan perundang- undangan.
4. d.memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
5. e.memenuhi persyaratan Hibah.

Pasal 6

(1)Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:
1. a.diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non- kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam Daerah;
2. b.dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai 6 dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
3. c.unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari Pemerintah Daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik.
4. d.penyediaan setiap keping blangko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja negara.
5. e.hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.
(2)Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara dan BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diberikan dengan ketentuan:
1. a.kepada Badan Usaha Milik Negara diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
2. b.kepada BUMD:
  1. 1.diberikan dalam rangka untuk meneruskan Hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  2. 2.tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.
(4)Hibah kepada badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d diberikan dengan ketentuan:
1. a.kepada badan dan lembaga:
  1. 1.yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang- undangan;
  2. 2.yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati;
  3. 3.yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan 7 keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya; atau
  4. 4.Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
2. b.kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia:
  1. 1.organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum;
  2. 2.yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum; atau
  3. 3.perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum.
(5)Hibah kepada partai politk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 6

(1)Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a diberikan dengan persyaratan paling:
1. a.memiliki kepengurusan di Daerah;
2. b.memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala ohoi setempat;
3. c.berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah pemberi hibah; dan
4. d.khusus koperasi selaian memenuhi persyaratan pada huruf a, huruf b dan huruf c harus mendapatkan keterangan memenuhi kriteria aktif dan sehat dari SKPD terkait, serta penggunaanya menunjang operasional dan sarana prasarana koperasi.
(2)Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b diberikan dengan persyaratan:
1. a.telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum; 8
2. b.berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah; dan
3. c.memiliki sekretariat tetap di Daerah.
(3)Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) diberikan secara proposional dengan perhitungan besaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara/BUMD, badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan menyampaikan usulan permohonan Hibah secara tertulis kepada Bupati.
(2)Usulan permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirikan dengan:
1. a.proposal permohonan hibah; dan
2. b.dokum pendukung lainnya.
(3)Proposal permohonan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:
1. a.latar belakang;
2. b.maksud dan tujuan;
3. c.bentuk kegiatan yang berisi uraian tentang kegiatan yang akan dilaksanakan;
4. d.rincian kebutuhan anggaran/rencana anggaran biaya;
5. e.jadwal pelaksanaan kegiatan;
6. f.jenis dan jumlah barang/jasa yang dimohon; dan
7. g.lembaran pengesahan proposal yang dibubuhkan tanda tangan dan stemple/cap oleh pimpinan.
(4)Dokum pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
1. a.fotocopy kartu tanda penduduk pimpinan/ketua;
2. b.forocopy dokumen pendirian/pembentukan untuk badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan;
3. c.susunan kepengurusan untuk badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan;
4. d.domisili atau sekretariat badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan;
5. e.surat pernyataan tidak sedang dalam sangketa kepengurusan yang ditandatangani oleh pimpinan/ketua untuk badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan;
6. f.fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan;
7. g.nomor pokok wajib pajak atas nama badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan; dan 9
8. h.dokumen administrasi lainnya.
(5)Format surat pernyataan tidak sedang dalam sangketa kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

(1)Bupati melalui SKPD terkait melakukan verfikasi terhadap usulan permohonan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
(2)Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
1. a.meneliti kelengkapan administrasi persyaratan pengusulan hibah;
2. b.memastikan keberadaan badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan berkedudukan di Daerah;
3. c.memastikan data yang disampaikan telah sesuai dengan yang sebenarnya;
4. d.mengetahui kesesuaian antara kebutuhan anggaran dalam proposal dengan kebutuhan aktual;
5. e.memastikan kagiatan yang dibiayai melalui Hibah belum dilaksanakan sebelumnya oleh badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan; dan
6. f.meneliti persyaratan lainnya serta memberikan pertimbangan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.
(4)Kepala SKPD terkait membuat rekomendasi berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk disampaikan kepada Bupati melalui SKPKD.
(5)SKPKD setelah menerima rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memberikan pertimbangan kepada Bupati untuk disetujui agar dituangkan dalam APBD.
(6)Dalam hal Bupati menolak usulan permohonan Hibah, SKPKD mengeluarkan surat penolakan disertai pertimbangan teknis untuk disampaikan kepada SKPD terkait.
(7)Ketentuan mengenai format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 10

Pasal 9

(1)Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5), Bupati menetapkan daftar penerima hibah dan besaran uang, barang atau jasa yang akan dihibahkan.
(2)Penetapan daftar penerima Hibah dan besaran uang, barang, atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penyaluran atau penyerahan Hibah.
(4)Penyaluran atau penyerahan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah penandatangan NPHD dan pakta integritas.
(5)NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
1. a.pemberi dan penerima Hibah;
2. b.maksud dan tujuan pemberian Hibah;
3. c.besaran/rincian penggunaan Hibah yang akan diterima;
4. d.hak dan kewajiban;
5. e.tata cara penyaluran/penyerahan hibah;
6. f.tata cara pelaporan Hibah; dan
7. g.sanski dan penyelesaian sangketa.
(6)Penandatangan NPHD dilakukan oleh Bupati atau SKPD terkait dan penerima Hibah.
(7)Ketentuan mengenai format NPHD dan pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

(1)Penyaluran Hibah berupa uang dilakukan dengan pemindahbukuan dari RKUD ke rekening penerima Hibah.
(2)Penyaluran Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sekaligus atau secara bertahap.
(3)Penyaluran hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan kelengkapan administrasi yang paling sedikit memuat
1. a.proposal permohonan Hibah;
2. b.berita acara dan rekomendasi SKPD terkait;
3. c.keputusan Bupati tentang daftar dan besaran uang penerima Hibah;
4. d.fotocopy NPHD;
5. e.kwitansi yang telah ditandatangani dan bermateri cukup setelah uang disalurkan ke rekening penerima hibah; 11
6. f.pakta integritas dari penerima Hibah yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD;
7. g.surat pernyataan tanggungjawab mutlak calon penerima hibah; dan
8. h.fotocopy nomor rekening bank atas nama badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan.
(4)Dalam hal penyaluran hibah dilakukan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyaluran tahap berikutnya harus dilampiri dengan kelengkapan administrasi meliputi:
1. a.kwitansi yang telah ditandatangani dan bermateri cukup setelah uang disalurkan ke rekening penerima hibah;
2. b.laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan; dan
3. c.fotocopy nomor rekening bank atas nama badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan.
(5)Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme LS oleh SKPD terkait.
(6)Mekanisme LS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks57PDFHirarki

Memuat teks peraturan…